2006 TENTANG PERATURAN AKADEMIK

KEPUTUSAN DlREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG NOMOR: 481/N11/SK/2006 TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DlREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL POLITEKNIK NEGERI SEMARANG Jl. Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang Semarang 50275 Telp. (024) 7473417, 7499585, 7499586 (Hunting) Fax. (024) 7472396 Web : http://www.polines.ac.id - E-mail : [email protected]

KEPUTUSAN DlREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG NOMOR: 481/N11/SK/2006 TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI SEMARANG Menimbang : a. bahwa era gIobalisasi berpengaruh terhadap perkembangan dan pelenggaraan pendidikan tinggi pada umumnya termasuk penyelenggaraan pendidikan vokasi; b. bahwa layanan akademik da1am penyelenggaraan kegiatan akademik dan proses belajar dan mengajar perlu ditingkatkan guna mendorong tercapainya visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Semarang; c. bahwa Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 456/N11/SK/2001, Tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang, tertanggal 21 Agustus 2001, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengembangan Politeknik Negeri Semarang, sehingga perlu dilakukan perubahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang yang baru dengan keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang;

2

Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tabun Nomor 4301); b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 313/O /1991 tentang Penataan Politeknik dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri; d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Normor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang; e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 311/O/1998, tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang tanggal 18 Desember 1998, f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sermarang; h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 135/D/2004 tentang Rincian Tugas Bagian dan Subbagian di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang; Memperhatikan: Pertimbangan Senat Polileknik Negeri Semarang dalam Rapat Senat Pleno pada tanggal 13 September 2006 3

MEMUTUSKAN : Menetapkan:

PERATURAN AKADEMIK NEGERI SEMARANG

POLITEKNIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang ini, yang dimaksud dengan: 1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang Provinsi Jawa Tengah. 2. Senat adalah senat Politeknik Negeri Semarang. 3. Kurikulum adalah kurikulum Politeknik Negeri Semarang. 4. Pimpinan adalah Pimpinan Politeknik Negeri Semarang. 5. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Semarang. 6. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang. 7. Dosen wali adaIah pembimbing akademik mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Semarang yang mengacu pada buku dosen wali. 8. Dosen adalah tenaga pendidik di Politeknik Negeri Semarang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya dengan tugas utama mengajar. 9. Mahasiswa adalah peseta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar dalam salah satu program studi yang diselenggarakan oIeh Politeknik Negeri Semarang. 4

10. Laboratorium, bengkel, dan studio adalah tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk kegiatan percobaan/praktek/praktikum mahasiswa politeknik Negeri Semarang.

11. Kompensasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam kuliah sebagai pengganti ketidakhadiran mahasiswa. 12. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam perkuliahan atau 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) jam praktek yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai dengan 2 j am kegiatan terstruktur dan sekitar (satu) sampai dengan 2 (dua)jam kegiatan mandiri. 13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimum 18 (delapan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya temasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian. 14. Indeks Prestasi, selanjutnya disingkat IP, adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh. 15. Indeks Prestasi Kumulatif, selanjutnya disingkat IPK, adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang lulus dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh. 5

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Maksud Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang, selanjutnya disebut Peraturan Akademik, dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik. Pasal 3 Tujuan Peraturan akademik bertujuan: a. menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik; b. meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pendidikan vokasi Politeknik; c. membudayakan sikap disiplin dan perilaku profesional sebagai jati diri pendidikan Politeknik; d. menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional. Pasal 4 Sasaran Peraturan Akademik ini ditujukan kepada semua unsur penyelenggara pendidikan dan mahasiswa dengan sasaran: a. terciptanya ketertiban, kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik; b. terbentuknya proses belajar mengajar yang berkualitas; c. terbentuknya sikap disiplin dan perilaku profesional; d. tercapainya tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional.

6

BAB III MAHASISWA POLITEKNIK Pasal 5 Mahasiswa dan Daya Tampung (1) Penerimaan mahasiswa melalui seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur. (2) Pelantikan mahasiswa baru dilakukan dalam rapat senat terbuka. (3) Jumlah mahasiswa yang diterima tiap tahun di Politeknik disesuaikan dengan kemampuan dan daya tampung masingmasing program studi sesuai persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (4) Persyaratan mahasiswa pindahan menjadi mahasiswa Politeknik diatur tersendiri.

Pasal 6 Surat Pernyataan Orang tua/wali mahasiswa harus meandatangani pernyataan yang berisi: a. kesanggupan putera/puterinya mengikuti pendidikan di Politeknik; b. kesediaan membayar biaya pendidikan dan biaya-biaya 1ain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. kesediaan rnenerima segala keputusan Direktur terutama bila putera/puterinya harus dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Akademik yaug berlaku; d. kesediaan untuk tidak akan menuntut biaya yang telah dibayarkan bila putera/puterinya dikeluarkan dari Politeknik sesuai dengan Peraturan Akademik yang herlaku. e. kesediaan untuk menaati peraturan-peraturan yang diberlalukan di Politeknik. 7

BAB IV BIAYA PENDIDlKAN DAN REGISTRASl Pasal 7 Biaya Pendidikan Kemahasiswaan (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut: a. biaya pendidikan (uang kuliah dan uang praktek) dibayarkan setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai; b. biaya pengembangan institusi dibayarkan 1 (satu) kali pada awal tahun pertama sebagai mahasiswa; c. biaya asuransi kecelakaan, dibayar setiap tahun pada awal tahun akademik baru; d. biaya pakaian kerja/pakaian seragam dan biaya kegiatan awal tahun pertama, dibayar hanya sekali pada awal tahun pertama sebagai mahasiswa; e. iuran kemahasiswaan dibayarkan setiap awal semester meliputi: 1) himpunan mahasiswa; 2) simpanan wajib koperasi mahasiswa; 3) majalah mahasiswa; 4) simpanan pokok koperasi dibayarkan sekali pada awal tahun pertama sebegai mahasiswa. (2) Mahasiswa dengan status cuti akedemik diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50 % dari uang kuliah tiap semester, dan mahasiswa dengan status perpanjangan masa studi khusus penuntasan tugas akhir diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah tiap semester. (3) Besar biaya-biaya tersebut ditentukan olek Direktur. (4) Biaya lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini diatur tersendiri.

8

Pasal 8 Status Sebagai Mahasiswa (1)

(2)

Mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa apabila telah melakukan registrasi administrasi dan akademik. Status terdaftar sebagai mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur. Pasal 9 Registrasi

(1) Setiap awal semester semua mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan registrasi administrasi dan akademik sesuai dengan waktu yang ditetapkan Direktur. (2) Kegiatan registrasi administrasi dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. (3) Kegiatan registrasi akademik dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. (4) Persyaratan registrasi administrasi sebagai berikut; a. te1ah membayar semua biaya seperti yang telah disebutkan pada PasaI 7; b. persyaratan lain yang ditentukan kemudian. (5) Persyaratan registrasi akademik sebagai berikut a. telah menyelesaikan registrasi administrasi; b. mahasiswa telah dinyatakan lulus seleksi masuk Politeknik atau lulus semester sebelumnya; c. surat bebas masalah. (6) Mahasiswa yang tidak melaksanakan regristrasi akademik sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi atas ke tidakhadiran tanpa izin dari Politeknik.

9

Pasal 10 Cuti akademik (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan salah satu alasan berikut: a. sakit yang mengakibatkan tidak dapatl melakukan aktivitas untuk mengikuti pendidikan di Politeknik, berdasarkan surat keterangan dokter/rumah sakit, atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan; b. me1akukan kegiatan dengan izin dari Politeknik untuk jangka waktu yang melebihi 152 (seratus lima puluh dua )jam kuliah dalam 1 (satu) semester. (2) Cuti akademik adalah penghentian studi sementara maksimal 1 (satu) tahun akademik tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur. (3) Status cuti akademik akan ditetapkan langsung pada mahasiswa yang tidak hadir dengan izin dan tanpa izin melebihi 152 (seratus lima puluh dua) jam dalam satu semester akademik.

BAB V PROGRAM PENDIDIKAN Pasal 11 Jenjang Pendidikan, Jurusan, dan Program Studi (1) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi jenjang Diploma dengan jurusan teknik sipil. teknik mesin, teknik elektro, akuntansi, dan administrasi niaga. (2) Politeknik dapat menarnbah/mengurangi jurusan/program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10

Pasal 12 Program Pendidikan Khusus (1) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan khusus bekerjasama dengan lembaga dan / atau industri sesuai dengan kebutuhan. (2) Penyelenggaraan program pendidikan khusus diatur tersendiri dengan keputusan Direktur. Pasal 13 Sistem dan Masa Pendidikan (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik diawali dengan kegiatan awal yang dapat berupa: orientasi program studi dan pengenalan kampus, pengembnngan kepribadian mahasiswa, latihan dasar kedisiplinan, atau kegiatan awal lainnya yang ditetapkan Direktur. (2) Program pendidikan tendiri dari kuliah teori dan praktek sesuai dengan kurikulum, termasuk kuliah kerja lapangan, praktek kerja lapangan, dan tugas akhir. (3) Direktur menetapkan pedoman penyelenggaraan kuliah kerja lapangan dan praktek kerja lapangan. (4) Pendidikan Politeknik diselenggarakan dengan sistem paket semester. (5) Masa studi normal 6 (enam) semester untuk Diploma III dan 8 (delapan ) semester untuk Diploma IV. (6) Tahun akademik adalah periode pendidikan yang terbagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing semester ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) minggu. (7) Beban studi mahasiswa dinyalakan dengan SKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Diploma III sebesar 110 (seratus sepuluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) SKS, dan untuk Diploma IV sebesar 144 (seratus empat puIuh) sampai dengan 160 (seratus enam puluh) SKS dengan beban studi tiap semester kurang lebih 20 (dus puluh) SKS. 11

Pasal 14 Kegiatan Kuliah (1) Penyelenggaraan kuliah berlangsung 38 (tiga puluh delapan) jam belajar/minggu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan terjadwal. (2) Kegiatan kuliah dilaksanakan selama lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat. (3) Ketentuan tentang jam kuliah di laksanakan sesuaii dengan jadwal yang berlaku. (4) Direktur menetapkan kalender akademik menjelang tahun akademik berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan hari libur nasional, dan hari raya keagamaan. BAB VI PENILAIAN RESTASI AKADEMIK Pasal 15 Penilaian Prestasi Akademik (1) Untuk menilai kemajuan prestasi akademik mahasiswa dinilai secara terus menerus. (2) Prestasi akademik dinilai melalui ujian-ujian/pelaksanaan tugas selama masa perkuliahan dan akhir semester. (3) Khusus untuk tugas akhir dinilai melalui proses pembimbingan dan ujian wawancara pada semester akhir program Diploma. (4) Ujian diseknggaran sekurang-sekurangnya 2 (dua) kali selama 1 (satu) semester untuk setiap matakuIiah, kecuali matakuliah bengkel/laboratorium, praktek kerja lapangan dan tugas akhir. (5) Ujian tengah semester hanya mencakup sebagian materi pengajaran matakuliah pada semester yang bersangkutan. (6) Ujian akhir semester diselenggarakan untuk semua mata kuliah teori dengan mencakup seluruh materi pengajaran yang diajarkan pada semester tersebut . 12

(7) Untuk mata kuliah bengkel/laboratorium tidak diselenggarakan ujian akhir semester. (8) Ujian susulan diselenggarakan bagi mahasiswa yang berhalangan karena sakit dan / atau alasan lain yang dapat dipertimbangkan. (9) Ujian akhir semester diselenggarakan oleh panitia yang diangkat oleh Direktur. (10) Sidang ujian wawancara diselenggarakan untuk menentukan nilai akhir matakuliah tugas akhir. (11) Etika ilmiah dan kehormatan sivitas akademika dijunjung tinggi dalam pembelajaran dan penilaian prestasi akademik. Pasal 16 Tugas Akhir (1) Tugas akhir adalah salah satu mata ku1iah wajib pada semester akhir program Diploma yang dapat berbentuk: a. laporan akhir, b. perancangan; c. rancang bangun. (2) Dalam melaksanakan tugas akhir mahasiswa dibimbing 2 (dua) orang dosen yang ditugaskan sebagai dosen Pembimbing.

(3) Penilaian tugas akhir terdiri dari nilai pembimbingan dan ujian wawancara oleh tim penguji yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang penguji. (4) Ketua jurusan dapat mengundang penguji tamu dari kalangan praktisi/industri yang kompeten atas usul ketua program studi. (5) Tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (1 ) dapat disajikan dalam formal artikel ilmiah. (6) Drektur menetapkan pedoman penyusunan, penyelenggaraan, dan ujian tugas akhir. Pasal 17 Sistem penilaian 13

(1) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan motode penilaian acuan patokan. (2) Nilai akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf : A. AB. B. BC. C, CD, D, dan E dengan bobot nilai sebagai berikut: a. A = 4; b. AB = 3,5; c. B = 3; d. BC = 2.5: e. C = 2; f. CD = 1.5: g. D = I ; h. E = 0. (3) Nilai akhir matakuliah teori adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan nilai ujian selama semester dan ujian akhir semester, (4) Nilai akhir matakuliah bengkel /laboratorium ditetapkan berdasarkan nilai proses dan hasil praktek/praktikum selama semester yang bersangkutan. (5) Dosen membuat catatan/rekaman prestasi hasil belajar mahasiswa tiap semester. (6) Nilai harian/tengah semester dan nilai ujian akhir semester berbentuk angka skala 100.

Pasal 18 Metode Penilaian (1) Penggunaan metode penilaian acuan patokan dimaksudkan untuk pengukuran capaian kompetensi yang dipenyaratkan dalam tiap matakuliah. (2) Kegiatan pembelajaran di Politeknik guna penerapan metode penilaian acuan patokan sebagai berikut: a. tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TlK) dirumuskan secara baik dan benar, 14

b. tujuan instruksional umum (TlU) dan tujuan instruksional khusus (TlK) dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa; c. dilakukan evaluasi sepanjang samester (continous assement); d. dilakukan upaya motivasi kepada mahasiswa; e. dilakukan upaya pengayaan ("enricichment",) dalam perkuliahan; f. dilakukan eva1uasi pencapaian tujuan instruksional umum (TlU) dantujuan instruksional khusus (T1K). (3) Untuk lulus tiap matakuliah dengan metode penilaian acuan patokan mahasiswa harus menguasaii 50% sampai dengan 60% bahan ajar, sebagai dasar penetapan batas nilai lulus minimal yang dikonversi menjadi nilai huruf D. (4) Untuk kelas paralel dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah yang sama (kelom pok dosen serumpun) harus diterapkan metode pengajaran, bahan ajar, dan bahan uji yang sama. (5) Perhitungan Indeks Prestsi semester, dilakukan hingga dua angka di belakang koma, dihitung dengan rumus : P= Σ (Bobot Nilai Matakuliah x SKS ) ∑SKS Pasal 19 Evaluasi Kelulusan Program Diploma III (1) Setiap akhir semester mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi yang disahkan oleh Dosen Wali dan Ketua jurusan. (2) Mahasiswa dinyatakan lulus pada setiap semester bila tidak mempunyai nilai E. (3) Pada tiap akhir semester 1 sampai dengan akhir semester IV mahasiswa yang mempunyai nilai E diberi kesempatan ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan, dan kemudian wajib setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik. 15

(4) Pada akhir semester II dan IV diadakan evaluasi atas lndeks Prestasi Komulatif yang telah diperoleh pada dua dan empat semester dan baru memenuhi syarat sebagai berikut: a. Indeks Prestasi Kumulatif dua semester harus lebih besar sama dengan 2,00, j ika Indeks Prestasi Kumulatif dua semester lebih kecil dari 2,00 mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik; b. Indeks Prestasi Kumulatif empat semester harus lebih besar sama dengan 2,00, jika IPK empat semester kurang dari 2,00 mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik. (5) Pada akhir semester V dan Vl, mahasiswa yang mempunyai nilai D dan / atau E, diberi kesempatan ujian ulang sebanyakbanyaknya dua kali untuk mata kuliah tersebut pada semester yang sama tahun akademik berikutnya sampai batas masa studinya berakhir. (6) Pada akhir semester Vl. mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (enam semester) kurang dari 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh mata kuliah semester VI pada tahun akademik berikutnya sampai dengan batas studinya berakhir. (7) Nilai tugas akhir tidak boleh kurang dari C, oleh karena itu mahasiswa yang mempunyai nilai tugas akhir kurang dari C atau belum ujian tugas akhir diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang atau ujian susulan tugas akhir sampai masa studinya berakhir. (8) Jika pada akhirnya nilai tugas akhir kurang dari C, maka mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik dan tidak memperoleh kelulusan Diploma III. (9) Jika pada akhir semester VI mahasiswa masih mempunyai nilai di bawah C mata kuliah Pendidikan Agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan Kewarganegaraan, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan ujian ulang.

16

Pasal 20 Ketentuan Kelulusan Diploma III (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Diploma III apabila telah lulus semester 1 sampai dengan semester VI dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00, lulus ujian tugas akhir, dan mata kuliah pendidikan Agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan Kewarganegaraan dengan nilai minimal C. (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan rumus : ∑(K.N) IPK= ∑K dengan K adalah besarnya SKS matakuliah, dan N adalah bobot nilai matakuliah. (3) Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif dilakukan hingga dua angka di belakang koma. (4) Direktur menetapkan status kelulusan Diploma III berdasarkan laporan yudisium oleh Ketua Jurusan. Pasal 21 Evaluasi Kelulusan Program Diploma IV (1) Setiap akhir semester mahasiswa menerima kartu hasil studi yang disahkan oleh dosen wali dan Ketua Jurusan. (2) Mahasiswa dinyatakan lulus pada setiap semester bila tidak mempunyai nilai E. (3) Pada tiap akhir semester 1 sampai dengan akhir semester VI mahasiswa yang mempunyai niIai E diberi kesempatan ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan, dan kemudian jika setelah ujian uIang nilainya tetap E, maka mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik. (4) Pada akhir semester II, IV dan VI diadakan evaluasi atas lndeks Prestasi Kumulatif yang telah diperoleh pada dua, empat dan enam semester harus memenuhi syarat sebagai berikut; 17

(5)

(6)

(7)

(8)

a. Indeks Prestasi Kumulalif dua semester harus lebih besar sama dengan 2,00, jika lndeks Prestasi Komulatif dua semester lebih kecil dari 2,00 mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik; b. Indeks Prestasi Kumulatif empat semester harus lebih besar sama dengan 2,00, jika Indeks Prestasi Kumulatif empat semester kurang dari 2,00 mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik; c. Indeks Prestasi Kumulatif enam semester harus lebih besar sama dengan 2,00, jika lndeks Prestasi Kumulatif enam semester kurang dari 2,00 mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik. Pada akhir semester VII dan VIII, mahasiswa yang mempunyai nilai D dan / atau E. diberi kesempatan ujian ulang sebanyakbanyaknya dua kali untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan, dan kemudian jika setelah ujian ulang masih mempunyai nilai E dan / atau Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan mengulang perkuliahan untuk seluruh mata kuiah pada semester yang sama tahun akademik berikutnya sampai batas masa studinya berakhir. Pada akhir semester VIII, mahasiswa yang mempunyai lndeks Prestasi Kumulatif (delapan semester) kurang dari 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh mata kuliah semester VIII pada tahun akademik berikutnya sampai dengan batas studinya berakhir. Nilai tugas akhir tidak boleh kurang dari C, oleh karena itu mahasiswa yang mempunyai nilai tugas akhir kurang dari C atau belum ujian tugas akhir diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang atau ujian susulan tuags akhir sampai masa studinya berakhir. Jika pada akhirnya nilai tugas akhir kurang dari C, maka mahasiswa dikeluarkan dari Politeknik dan tidak memperoleh kelulusan Diploma IV. 18

(9) lika pada akhir semester VIII. mahasiswa masih mempunyai nilai di bawah C matakuliah Pendidikan Agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan Kewarganegaraan, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan ujian ulang. Pasal 22 Ketentuan Kelulusan Diploma IV (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Diploma IV apabila telah lulus semester 1 sampai dengan semester VIII dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00, lulus ujian tugas akhir, dan mata kuliah pendidikan Agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan Kewarganegaraan dengan nilai minimal C. (2) Indeks Prestasi Kumulalif (IPK) dihitung dengan rumus: ∑(K.N) IPK= ∑K dengan K adalah besarnya SKS matakuliah, dan N adalah bobot nilai matakuliah. (3) Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif dilakukan hingga dua angka di belakang koma. (4) Direktur menetapkan status kelulusan Diploma IV mahasiswa berdasarkan laporan yudisium oleh Ketua jurusan. Pasal 23 Rapat evaluasi danYudisium (1) Rapat evaluasi adalah rapat dosen jurusan guna menilai capaian prestasi belajar mahasiswa sebelum penetapan kelulusan. (2) Rapat yudisium adalah rapat dosen jurusan guna menetapkan kelulusan mahasiswa. (3) Rapat evaluasi dan yudisium dipimpin oleh Ketua jurusan atas nama Direktur. (4) Jika tidak lulus wajib menyelenggarakan rapat evaluasi dan rapat yudisium sesuai dengan jadwal/kalender akademik Politeknik. 19

Pasal 24 Ujian Ulang (1) Mahasiswa yang memiliki nilai E diwajibkan mengikuti ujian ulang pada semester bersangkutan. (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyakbanyaknya 2 (dua) kali. (3) Jika ujian ulang pertama hasil nilai matakuliah tetap E, maka diadakan ujian ulang kedua oleh tim penguji dosen serumpun yang ditetapkan Direkrur atas usul Ketua Jurusan. (4) Nilai akhir matakuliah yang diuji ulang adalah nilai matakuliah ujian ulang terakhir. Pasal 25 Pemberhentian mahasiswa Mahasiswa diberhentikan dari Politeknik bila terdapat satu dari keadaan-keadaan di bawah ini: a. Indeks Prestasi Kumulatif < 2, 00 pada akhir semester II dan IV untuk Diploma III; b. lndeks Prestasi Kumulatif < 2,00 pada akhir semester II, IV dan VI untuk Diploma IV; c. memiliki matakuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang; d. terdapat nilai E tetapi tidak mengikuti baik ujian ulang yang pertama maupun yang kedua. Pasal 26 Ketentuan Kelulusan Diploma (1) Mahasiswa dinilai lulus Diploma bila pada semester akhir program Diploma memiliki lndeks Prestasi ≥ 2,00 termasuk lulus tugas akhir, Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 2,00, tidak memiliki nilai E, dan mata kuliah pendidikan Agama, pendidikan 20

Pancasila, dan pendidikan Kewarganegaraan dengan nilai minimal C. (2) Jika pada semester akhir program Diploma mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang semua matakuliah semester akhir pada tahun berikutnya dalam masa perpanjangan studi. (3) Jika terdapat nilai pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan dengan nilai
Pasal 29 Semester Pendek (1) Semester pendek adalah program remidi dalam bentuk perkuliahan tambahan yang diselenggarskan sebagai pembekalan matakuliah-matakuliah bagi mahasiswa yang memenuhi syarat guna meningkatkan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang bersangkutan. (2) Direktur menetapkan penyelenggaraan dan ketentuan syaratsyarat semester pendek atas usul Ketua Jurusan. Pasal 30 Lulusan Politeknik dan Wisuda (1) Lulusan program pendidikan vokasi Politeknik, berhak menyandang sebutan sebutan Ahli Madya (A. Md.) untuk Diploma III dan Sarjana Sains Terapan (SST) untuk Diploma IV dalam bidangnya. (2) Lulusan pendidikan vokasi Politeknik diberikan ijazah dalam suatu upacara wisuda Politeknik. (3) Lulusan pendidikan vokasi Politeknik wajib mengikuti upacara wisuda. (4) Persyaratan dan tatacara wisuda diatur tersendiri dengan keputusan Direktur. (5) Wisuda lulusan pendidikan vokasi Politeknik diselenggarakan minimum 1(satu) kali dalam satu tahun dalam rapat senat terbuka. (6) Penyelenggaraan wisuda Politeknik dilaksanakan oleh panitia yang diangkat Direktur.

22

Pasal 31 Predikat Kelulusan (1) Lulus CUM LAUDE bila: a. IPK 3,51 sampai dengan 4,00; b. tidak ada nilai mata kuliah kurang dari B; c. masa studi tidak boleh lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma III, atau 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV. (2) Lulus SANGAT MEMUASKAN bila: a. IPK 2,76 sampai dengan 3,50; b. tidak ada nilai mata kuliah kurang dari C; c. masa studi tidak boleh lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma III, atau 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV. (3) Lulus MEMUASKAN bila : a. IPK 2,00 sampai dengan 2,75; b. IPK 2,76 sampai dengan 4,00, masa studi lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma III, atau 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV. c. Tidak memenuhi predikat CUM LAUDE atau SANGAT MEMUASKAN

BAB VII DOSEN Pasal 32 Tugas Dosen Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi : 1. Perencanaan perkuliahan a. merumuskan tujuan instruksional; b. mcnyusun garis besar program perkuliahan; c. menyusun kontrak perkuliahan; 23

d. membuat satuan acara perkuliahan. 2. Pelaksanaan perkuliahan meliputi: a. mengajar di kelas/bengkel/laboratorium antara lain : menje1askan tujuan instruksional, menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh-contoh, memberi latihan dan tugas serta memberi perkuliahan sesuai jadwal; b. mengelola pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari meminta kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan mahasiswa, memberi kesempatan mahasiswa untuk menjawab petanyaan temannya; c. menggunakan media dalam perkuliahan antara lain; papan tulis, white board, overhead projector (OHP), liquid Crystal Display (LCD), dan e-learning. d. Membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dalam lembar kegiatan perkuliahan 3. Membimbing penyusunan tugas akhir dan karya-karya ilmiah mahasiswa untuk kegiatan produktif, kreatif dan inovatif atas nama Politeknik. 4. Evaluasi perkuliahan meliputi antara lain: evaIuasi hasiI belajar termasuk ketepetan waktu penyerahan nilai dan evaluasi program perkuliahan. 5. Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi : studi lanjut, magang, pelatihan-pelatihan, melakukan penelitian, pengabdian pada masyarakat dan lain- lain. 6. Fungsi manajemen antara lain meliputi : mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa. 7. Menjadi pemberdaya, fasilitator, motivator dan teladan dalam sikap, perilaku, dan proresionalisme. Pasal 33 Tugas Dosen Wali Tugas dosen wali : 1. Membimbing dan membantu dalam mengatasi permasalahan akademik mahasiswa. 24

2. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa denga ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan semester atau akhir semester program Diploma kepada ketua program studi/jurusan, terutama yang berkaitan dengan 3. Memeriksa laporan hasil studi tiap akhir semester, dan menandatangani kartu hasil studi beserta dokumen-dokumen yang relevan sebelum melaporkannya kepada ketua program studi/jurusan. 4. Membimbing mahasiswa dalam hal itu ke unit/satuan tugas Bimbingan dan Konseling Mahasiswa. 5. Menjalankan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam pedoman dosen wali (wali kelas). Pasal 34 Bimbingan dan Konseling (1) Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi pada waktunya. (2) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh unit/satuan tugas bimbingan dan konseling dapat berupa : a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi: b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik; c. Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai; d. Tes kepribadian yang meliputi integritas tingkat kecerdasan (intelligential Quotient ) dan emosi (Emotional Quotient). e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara berkelompok.

25

BAB VIII TATA TERTIB Pasal 35 Organisasi Kelas (1) Setiap kelas harus mempunyai oganisasi kelas. (2) Ketua kelas bertanggung jawab atas tersedianya daftar hadir dan terselenggaranya tugas-tugas lain yang berkenan dengan kegiatan akademis di kelas masing-masing (3) Ketua kelas bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan melalui dosen wali atas ketertiban kelasnya selama proses belajar mengajar. Pasal 36 Kewajiban Mahasiswa Mahasiswa wajib : 1. Melaksanakan registrasi dan pembayaran biaya-biaya yang telah ditentukan, pada tiap awal semester sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 2. Menghindari dan mengikuti kuliah semester secara teratur dan tepat pada waktunya; 3. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan sopan serta bertingkah laku baik dan sopan; 4. Mematuhi peraturan di jurusan masing-masing dan memelihar kebersihan dan ketertiban; 5. Bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan;

26

Pasal 37 Hak Mahasiswa Mahasiswa berhak : 1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk meuntut dan menguji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik 2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat , keragaman dan kemampuan; 3. Memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran studi belajar; 4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya; 5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; 6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Memanfaatkan sumber daya politeknik melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat dan tata kehidupan bermasyarakat; 8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa politeknik 9. Pindah ke perguruan tinggi lain bila memenuhi persyaratan yang berlaku. Pasal 38 Larangan Mahasiswa Mahasiswa dilarang : 1. Melakukan tindak kecurangan akademis; 2. Melakukan tindak kejahatan kriminal; 3. Meminum minuman keras, meyalahgunakan obat-obat terlarang; 4. Makan, minum, dan merokok di kelas, laboratorium maupun di bengkel; 5. Membawa senjata dan bahan peledak; 6. Melakukan perjudian 27

7. Memalsukan dan meyalahgunakan surat-surat resmi 8. Melakukan tindak kekerasan fisik dan asusila 9. Berada di lingkungan kampus di luar jam kuliah atau hari libur tanpa surat izin dari wewenang; 10. Melakukan huru hara di kampus 11. Menggunakan sarana dan prasaran untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak yang berwenang 12. Menyalahgunakan nama, lambang dan segala atribut Politeknik untuk kepentingan pribadi; 13. Memakai anting-anting dan bertindik bagi laki-laki, bertato, dan berambut gondrong; 14. Memakai sandal atau yang menyerupai sepatu dan memakai kaos tanpa kerah di dalam kampus. Pasal 39 Ketidakhadiran yang Diizinkan (1) tidak hadir di kampus hanya diizinkan dengan alasan keperluan penting yang direncanakan dan yang amat mendesak. (2) Izin untuk tidak hadir selama sehari atau kurang, diajukan kepada dosen yang mengmpu pada saat jam izin sesuai dengan formulir izin tidak hadir. (3) Bila tidak akan hadir lebih dari sehari, izin harus diajukan kepada Direktur secara tertulis, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya yang harus dibubuhi tanda tangan persetujuan dahulu dari Ketua Jurusan. (4) Bila tidak hadir karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka dalam waktu 3 (waktu) hari harus mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Direktur atau yang ditunjuk untuk menanganinya dan pada saat hadir kembali, diharuskan membawa surat dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut. (5) Bila tidak hadir karena sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dan harus dilegalisasi oleh dokter 28

Poliklinik Politeknik Negeri Semarang , selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hadir kembali. (6) Karena suatu alasan, mahasiswa dapat mengajukan cuti dengan mambuat membuat permohonan tertulis kepad Direktur dengan persetujuan dari orang tua/wali, setelah mendapat persetujuan Ketua Direktur Jurusan. (7) Izin untuk tidak hadir kuliah di luar sakit, yang diperbolehkan selama-lamanya 38 (tigapuluh delapan) jam dalam 1 (satu) semester, jika lebih dari 38 (tiga puluh delapan) jam selebihnya izin tidak diterima dan dianggap tidak hadir kuliah tanpa izin (alpa). (8) Ketidakhadiran mengikuti kuliah karena mendapat tugas dari Politeknik tidak dikategorikan pada ayay (7). Pasal 40 Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan (1) Ketidakhadiran tanpa izin dan kterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tertulis dengan sanksi kompensasi sebagai berikut : a. Keterlambatan/meninggalkan kuliah 5 (lima) menit sampai dengan 2 (dua) jam dikenai hukuman kompensasi 4 (empat) kalinya b. Keterlambatan/meninggalkan kuliah lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 5 (lima) jam dikenai hukuman kompensasi 8 (delapan) jam; c. Meninggalkan kuliah lebih dari 5 (lima) jam dalam sehari dikenai sanksi kompensasi 16 (enambelas) jam. (2) Ketidakhadiran tanpa izin da keterlambatan akan dijumlahkan tiap hari dengan satu semester dan akan mendapat surat peringatan dari pimpinan Politeknik, yaitu : a. tidak hadir tanpa izin 16 (enam belas) jam mendapat surat peringatan pertama; b. tidak hadir tanpa izin 24 (dua puluh empat) jam mendapat surat peringatan kedua; 29

c. tidak hadir tanpa izin 32 (tiga puluh dua) jam mendapat surat peringatan ketiga; d. tidak hadir tanpa izin 38 (tiga puluh delapan) jam diberhentikan atau dikeluarkan dari Politeknik. (3) Kompensasi dilakukan pada semester yang bersangkutan atau diluar jam perkuliahan resmi beakhir dan diatur oleh Ketua Jurusan. (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi yang diatur oleh Ketua Jurusan. Pasal 41 Batas Maksimum Tidak Hadir Bila jumlah tidak hadir dengan dan tanpa izin melebihi 152 (seratus lima puluh dua) jam dalam satu semester akademik, mahasiswa dicutikan dari Politeknik. BAB IX SANKSI DAN PEMBERHENTIAN Pasal42 Peringatan Lisan, Tertulis, atau Skorsing (1) Sanksi berupa peringatan akan diberikan secara lisan, tertulis, atau skorsing sesuai dengan jenis dan berat/ringannya pelanggaran. (2) Ketua jurusan dapat memberi sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa yang melanggar peraturan akademik (3) Apabila semua sanksi yang telah diberikan Ketua Jurusan diabaikan, Direktur akan memberi sanksi berupa skorsing kepada mahasiswa yang melanggar peraturan akademik.

30

Pasal 43 Diberhentikan dari Politeknik Mahasiswa diberhentikan dari Politeknik bila: 1. Melakukan pelanggaran berat terhadap keteragan pada pasal 38; 2. Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam satu semester; 3. Jumlah ketidakhadiran karena alpha lebih besar atau samadengan 38 (tiga puluh delapan) jam dalam satu semester; 4. Telah habis masa studinya Pasal 44 Peringatan dan Sanksi (1) Peringatan terhadap mahasiswa: a. peringatan langsung oleh staf administrasi/petugas keamanan secara lisan berkaian dengan ketrtiban dan keamanan lingkungan kampus, dan bila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada pimpinan jurusan/Politeknik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. peringatan lansung oleh dosen bila berkaitan dengan proses belajar mengajar baik didalam kelas dan lingkungan sekitarnya, dan bila dianggap perlu dapat dilaporkan kepada ketua program studi/jurusan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. peringatan lisan dan / atau tulisan dapat diberikan oleh Ketua Jurusan/Kelua Program Studi/Kepala bengkel/laboratorium atas pelanggaran dan / atau laporan tentang pelanggaran; d. peringatan tertulis atas pelanggaran dan / atau jumlah ketidakhadiran sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 38, 39, 40 dan 41 oleh pimpinan Politeknik. (2) Sanksi diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan larangan mahasiswa sebagaimana diatur dalam pasal 38. (3) Sanksi terhadap dosen, tenaga administrasi dan teknisi, serta tenaga kerja lainnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 31

Pasal 45 Prosedur Penetapan Sanksi (1) prosedur pentapan sanksi, salai yang dikenakan secara lisan, adalah sebagai berikut: a. penetapan bukti pelanggaran baik kesaksian maupun bukti pelanggaran; b. pengesahan oleh para pihak yang berwenang; c. penetapan sanksi oleh Ketua Program Studi/Jurusan yang bersifat pembinaan; d. penetapan sanksi oleh Direktur yang bersifat pembinaan dan / atau pemecatan dari Politeknik (2) pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas suatu kasus pelanggaran yang diancam dengan pemberhentian dari Politeknik dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Direktur. (3) Direktur menetapkan sanksi bedasarkan berita acara pemeriksaaan dan pengumpulan fakta/data/informasi sebagaimana dimaksud ayat (2). (4) Jenis sanksi yang ditetapkan Direktur dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian kuliah sementara selama 1 (satu) semester (skorsing), dan pemberhentian dari Politeknik.

BABX PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN Pasal 46 Bahan, Peralatan, Sarana dan Prasarana (1) Tiap mahasiswa, secara perorangan dan / atau kelompok, bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang digunakan. 32

(2) Tiap mahasiswa, secara perorangan dan/ atau kelompok, bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya. (3) Bila mahasiswa menerima bahan atau peralatan yang rusak atau tidak lengkap, diharuskan melapor dengan segera kepada dosen yang bersangkutan. (4) Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan, peralatan, sarana dan prasarana yang dipergunakan. Pasal 47 Peringatan Mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan sarana, prasarana, bahan, dan peralatan diharuskan mengganti sarana, prasarana, bahan dan pera1atan yang dirusakkan/dihilangkan dengan spesifikasi yang sesuai/setara

BAB XI KEGIATAN EKSTRA KURIKULER Pasal 48 Sifat, Bidang dan Pedoman Kegiatan (1) Untuk menunjang kegiatan kurikuler, mahasiswa Politeknik diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. (2) Kegiatan kemahasiswaan berpedoman pada Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Politeknik (3) Direkur Menetapkan Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Politeknik.

33

Pasal 49 Satuan Kredit Kegiata Semester (1) Setiap kegiatan ekstrakurikuler diperhitungkan dalam penetapan satuan kredit kegiatan semester (SKKS). (2) Nilai satuan kredit kegiatan semester dapat dipergunakan untuk pertimbangan pemberian beasiswa, penghargaan, dan berbagai peluang pengembangan kemahasiswaan. (3) Pedoman perhitungan satuan kredit satuan kegiatan semester diatur dengan keputusan Direktur. BAB XII PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK Pasal 50 (1) Perubahan peraturan akademik disusun oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Direktur. (2) Direktur menetapkan perubahan Peraturan Akademik Politeknik. Pasal 51 Penafsiran dan Peraturan Tambahan (2) Dalam hal kearagu-raguan atas penafsiran Peraturan Akademik Politeknik ini, Direktur berhak membuat kebijakan tersendiri. (3) Hal lain yang belum diatur dalam peraturan akademik ini diatur tersendiri BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 (1) Segala kebijakan dan keputusan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 456/N11/SK/2001, tentang 34

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang, tertanggal 21 Agustus 2001 yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Akademik Politeknik ini tetap berlaku. (2) Direktur dapat menetapkan kebijakan tersendiri sebagai penyesuaian pelaksanaan Peraturan Akademik ini dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Akademik Politeknik ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 (1) Pada saat Peraturan Akademik Politeknik ini berlaku Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 4S6/N11/SK/2001. tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang, tertanggal 21 Agustus 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Direktur menetapkan pelaksanaan Peraturan Akademik Politeknik berlaku bagi seluruh pelenggaraan Pendidikan dilingkungan Politeknik (3) Peraturan Akademik Politenik ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Direktur. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 14 September 2006 Direktur Politeknik Negeri Semarang,

DRS. SUGIHARTO,MM NIP 131413224 Tembusan Kepada Yang Terhormat: 35

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. 5. Para Pembantu Direktur Politeknik Negeri Semarang di Semarang. 6. Para Ketua Jurusan Politeknik Negeri Semarang di Semarang. 7. Para Kepala Bagian Politeknik Negeri Semarang di Semarang. 8. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di Politeknik Negeri Semarang di Semarang.

36

PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN DlREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG NOMOR: .481/N11/SK/2006 TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI SEMARANG DlREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PENJELASAN PASAL DEMI PASAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 1: Angka 2: Angka 3: Angka 4: Angka 5: Angka 6: Angka 7:

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Berdasarkan kebijakan jurusan, dimungkinkan satu dosen wali untuk 2 (dua) kelas. Angka 8: Cukup jelas. Angka 9: Cukup jelas. Angka 10: Cukup jelas. Angka 11: Cukup jelas. Angka 12: Cukup jelas. 37

Angka 13: Cukup jelas. Angka 14: Cukup jelas. Angka 15: Cukup jelas.

BAB II MAKSUD, T UJUAN DAN SASARAN Pasal 2: Cukup jelas Pasal 3: Cukup jelas Pasal 4: Penyelenggara pendidikan adalah pelaksana akademik khususnya jurusan, program studi , laboratorium/bengkel, dan dosen, termasuk pelaksana administrasi yang berhubungan dengan layanan akademik dan penunjang kegiatan pembelajaran, sarana prasarana, dan lain-lain. BAB III MAHASISWA POLITEKNIK Pasal 5 Ayat (1): Mahasiswa yang diterima adalah mahasiswa yang telah lulus seleksi melalui jalur Ujian Masuk Politeknik (UMP) dan / atau Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB) dan / atau sistem penerimaan mahasiswa baru lainnya. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Mahasiswa pindahan harus berasal dan penyelenggara pendidikan vokasi lain yang terakreditasi sama atau lebih tinggi dari Politeknik. Pasal 6 : Tiap awal tahun akademik Politeknik memberlakukan ketentuan persyaratan penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang telah mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa, dan bagi yang telah memenuhi persyaratan 38

penerimaan/seleksi dan dapat diterima sebagai mahasiswa Politeknik, maka sebelum pelantikan orang tua / walinya diwajibkan melunasi sejumlah kewajiban pembayaran baik untuk periode awal sejak masuk perkuliahan maupun selama menjadi mahasiswa, termasuk diantaranya membuat pernyataan diatas meterai cukup.

BAB IV BIAYA PENDIDIKAN DAN REGISTRASI Pasal 7: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1): Ketentuan ini mewajibkan mahasiswa untuk melakukan registrasi administrasi dan akademik agar tetap berkedudukan sebagai mahasiswa politeknik yang sah sehingga memiliki segala hak dan kewajiban dipoliteknik. Ayat (2): Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1): dengan memenuhi kewajiban melakulan registrasi administrasi dan akademik mahasiswa diakui kembali status dan kedudukannya dengan segala hak dan kewajibannya. Sehingga proses pendidikan dapat terselenggara, dan mahasiswa dapat menjalani perkuliahan dengan administrasi akademik yang tertib. Mahasiswa dengan status cuti akademik diwajibkan mlakukan registrasi administrasi. Mahasiswa dengan status perpanjangan masa studi diwajibkan melakukan registrasi akademik dan administrasi. 39

Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukup jelas.

Ayat (5): Persyaratan registrasi akademik adalah lulus seleksi masuk Politeknik atau semester, dan telah menyelesaikan kewajihan akademik lainnya, seperti kegiatan awal tahun pertama sebagai mahasiswa, kompensasi, penggantian alat rusak atas kelalaian mahasiswa yang bersangkutan, pengembalian buku pinjaman perpustakaan, dan pengembalian peralatan politeknik lainnya. Ayat (6): Cukup jelas. Pasal l0 Ayat (1) huruf b: Ketentuan cuti akademik ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang menempuh program magang (praktek kerja lapangan) lebih dari 152 (seratus lima puluh dua) jam Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. BABV PROGRAM PENDIDIKAN Pasal 11 Ayat (1): Politeknik menyelenggarakan program Diploma III dan program Diploma IV. Ayat (2): Cukup jelas. Pasal 12 40

Ayat (1): Program Pendidikan khusus adalah pendidikan vokasi yang diselenggarakan secara khusus bekerja sama dengan lembaga lain, misalnya: sekolah menengah kejuruan, industri, dan instansi lain baik untuk jangka waktu tertentu maupun secara permanen. Dalam pelaksanaannya pendidikan khusus berbentuk kelas khusus dengan jumlah mahasiswa tertentu dan kurikulum yang khusus pula, sehingga dimungkinkan pelaksanaan perkuliahan dan / atau praktek di luar kampus, seperti di industri, lembaga mitra dan lain-lain. Rekruitmen mahasiswa, tenaga dosen/instruktur diangkat/ditugaskan secara khusus baik Politeknik maupun dari luar Politeknik. Bahasa pengantar dalam pendidikan khusus, selain bahasa Indonesia, dapat dipergunakan babasa asing. Ayat (2): Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Pelaksanaan Kuliah kerja lapangan dilalaksanakan pada akhir semester III untuk program Diploma III dan akhir semester V untuk program Diploma IV. Pelaksanaan praktek kerja lapangan (termasuk magang) diselenggarakan pada akhir semester IV atau semester V untuk program Diploma III dan akhir semester VI atau semester VII untuk program Diploma lV dijadwalkan secara khusus, tetapi bukan sebagai kegiatan tatap muka seperti mata kuliah Iainnya. Pelaksanaan tugas akhir dijelaskan pada penjelasan Pasal 16 ayat (2). Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukup jelas. Ayat (5): Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi. Ayat (6): Cukup jelas. Ayat (7): Cukup jelas. 41

Pasal 14 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Untuk keperluan program khusus dan lain-lain, hari Sabtu dapat digunakan pula untuk kegiatan akademik dengan persetujuan Direktur. Ayat (3): Selain jadwal kegiatan kuliah reguler yang berlaku, atas persetujuan Direktur dapat diselenggarakan program perkuliahan dengan jadwal khusus bagi mahasiswa reguler setelah menempuh program magang (praktek kerja lapangan ) lebih dari 1 (satu) bulan. Ayat (4): Kalender akademik mempertimbangkan masa libur kurang lebih 14 (empat belas) minggu selama setahun dan diatur sebagai berikut: a. kurang lebih 7(tujuh) minggu setelah semester genap; b.kurang lebih 4(empat) minggu setelah semester ganjil; c. kurang lebih 2(dua) minggu pada hari raya ldul Fitri; d.kurang lebih 1(satu) minggu libur Natal dan tahun baru. BAB VI PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK Pasal 15 Ayat (1): Penilaian terus menerus dimaksudkan agar diperoleh objektivitas nilai prestasi akademik yang mencerminkan kesatuan pemahaman dan kompetesi bahan ajar. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Untuk matakuliah bengkel/laboratorium, dan praktek kerja lapangan tidak diadakan ujian, tetapi dinilai berdasarkan proses kegiatannya, sedangkan tugas akhir dinilai dalam ujian wawancara dan pembimbingan. Ayat (5): Ujian tengah semester termasuk ulangan harian dan tugastugas diselenggarakan dan dinilai olch dosen matakuliah yang bersangkutan dalam masa perkuliahan semester. 42

Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tengah semester nilai ujiannya sama dengan nol. Ayat (6): Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester nilai ujiannya sama dengan nol. Ayat (7) : Cukup jelas. Ayat (8): Ujian susulan adalah ujian akhir semester yang dijadwalkan khusus oleh panitia bagi mahasiswa yang berhalangan karena alasan yang dapat diterima, misa1 karena sakit dan / atau alasan lain yang dapat dipertimbangkan. Ayat (9) : Cukup jelas. Ayat (10): Cukup jelas. Ayat(11): Dosen dan mahasiswa wajib menjunjung tinggi objektivitas, netralitas, dan moralitas dalam proses pembelajaran, penilaian, dan ujian, serta saling menjaga kehormatan masing-masing baik dalam sikap, perbuatan maupun tutur kata. Dalam proses pembelajaran dan penilaian etika ilmiah yang bersifat universal diberlakukan, demikian juga kehormatan dosen dan mahasiswa saling dijaga, sehingga terhindar penghinaan atau pelecehan pribadi yang tidak terkait prestasi akademik. Pasal 16 Ayat (1): Tugas akhir adalah satu matakuliah semester akhir program Diploma, berbentuk laporan akhir, perancangan, atau rancang bangun, yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan beberapa dosen (pembimbing dan penguji) dengan bobot 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) SKS, bukan saru-satunya penentu mutlak kelulusan program Diploma. Ujian wawancara tugas akhir merupakan ajang diskusi yang memperkaya wawasan mahasiswa sebagai pembekalan akhir. Revisi tugas akhir, setelah dinyatakan lulus, tidak boleh berbentuk tugas yang diluar proporsi atau konteks yang memberatkan 43

mahasiswa, karena revisi pada hakekatnya pembimbingan tambahan oleh penguji untuk perbaikan kecil hasil pekerjaannya. Ayat (2):Pengerjaan dan pembimbingan tugas akhir diselenggarakan pada semester akhir program Diploma, termasuk waktu yang terjadwal, dengan ketentuan jam tugas akhir terjadwal tersebut tidak dihitung sebagai jam tatap muka seperti mata kuliah lainnya. Ketua jurusan dapat mengambil kebijakan menyelenggarakan persiapan tugas akhir pada semester sebelumnya, di luar kegiatan perkuliahan yang terjadwal. Ayat (3): Penilaian tugas akhir di lakukan oleh pembimbing dan penguji dalam bidang wawancara tugas akhir. Hasil ujian wawancara tugas akhir adalah lulus (tanpa atau dengan revisi), atau tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang ujian wawancara tugas akhir. Bila seorang penguji berhalangan atau tidak ada penggantinya ujian wawancara tugas akhir dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang penguji saja. Ayat (4): Guna meningkatkan kualitas dan nilai lebih penyelenggaraan ujian wawancara tugas akhir dapat mengundang penguji tamu dari kalangan praktisi/industri yang kumpeten. Selain bahasa Indonesia, bahasa asing juga dapat digunakan dalam penyelenggaraan tugas akhir, seperti naskah laporan/paper, dan wacana dalam sidang ujian tugas akhir. Ayat (5): Tugas akhir dalam format artikel ilmiah menempatkan mahasiswa ("author) dan dosen pembimbing (co -author) sebagai tim penulis, untuk selanjutnya dapat diajukan untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Ayat (6): Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1): Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang didasarkan pada kriteria tertentu menurut keyakinan dosen penguji . 44

Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Nilai matakuliah teori paling tidak terdiri dari 3 komponen, yaitu nilai harian (tugas ), nilai tengah semester, dan nilai akhir semester masing-masing komponen memiliki bobot sama. Ayat (4): Nilai akhir matakuliah bengkel/laboratorium dalam bentuk Huruf. Ayat (5) : Catatan/rekaman prestasi hasil belajar digunakan untuk data dukung nilai akhir matakuliah yang bisa dibuka bila diperlukan atas permintaan Ketua Jurusan/Direktur. Ayat (6): Dosen merangkum nilai tengah semester/harian/tugas dan nilai ujian akhir semester yang masih dalam bentuk angka skala 100, kemudian hasil rangkuman nilai akhir berbentuk angka tersebut dikonversi menjadi nilai huruf berdasarkan tabel konversi nilai angka ke nilai huruf yang ditetapkan Direktur dan melaporkannya secara lengkap kepada Ketua Jurusan. Pasal 18 Ayat (1): Penilaian acuan patokan dipertimbangkan paling sesuai untuk penyelenggaraan pendidikan kurikulum berbasis kompetensi, dan pembagian mahasiswa dalam kelas kecil (<30 mahasiswa tiap kelas). Pencapaian kompetensi secara normatif ditandai dengan capaian nilai minimum lulus (passing grade) sesuai dengan sifat matakuliah dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Bila capaian mulai di bawah standar kompetensi minimum mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal. Ayat (2): Huruf b : Dosen berkewajiban menjelaskan kedudukan matakuliah dalam pencapaian kompetensi program studi, sehingga ada pemahaman tentang sasaran belajar termasuk kompetensi matakuliah yang bersangkutan.

45

Huruf e: Upaya penambahan pengetahuan yang Iebih luas dan dalam dari isi matakuliah diiakukan oleh dosen untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Ayat (3): Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan penyelesaian tugas-tugas dengan baik yang diberikan dosen dianggap telah mencapai 30% sampai dengan 400% penguasaan bahan ajar, sedangkan hasi l ujian selanjutnya bisa meningkatkan tingkat penguasaan bahan ajar yang bisa melampaui 50%. Kelompok dosen pengampu matakuliah yang sama pada kelas paralel menerapkan metode penilaian acuan patokan yang sama guna menghindari perbedaan penafsiran penilaian. Kelas paralel adaIah pembagian kelas pada satu tingkat dalam satu program studi yang sama. Ayat (4 ): Cukup jelas. Ayat (5) : Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Ketentuan tentang ujian ulang tertuang pada Pasal24. Ayat (4) : Cukup jelas. Ayat (5) : Ketentuan tentang ujian ulang tertuang pada Pasal 24. Ayat (6) : Cukup jelas, Ayat (7) : Cukup jelas. Ayat (8) : Cukup jelas. Ayat (9): Ujian ulang matakuliah Pendidikan Agama. Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di bawah C dapat diadakan dalam semester sebelumnya. Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas. 46

Pasal 21 Ayat (l) : Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Ketentuan tentang ujian u1ang tertuang pada PasaI 24. Ayat (4) : Cukup jelas. Ayat (5) : Ketentuan tentang ujian u1ang tertuang pada Pasal 24. Ayat (6) : Cukup jelas. Ayat (7) : Cukup jelas. Ayat (8) : Cukup jelas. Ayat (9): Ujian ulang matakuliah Pendidikan Agama. Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di bawah C dapat diadakan dalam semester sebelumnya. Pasal 22 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1): Dalam rapat evaluasi dosen wali melaporkan rangkuman prestasi akademik mahasiswa, khususnya yang kelulusannya bermasalah, guna mengetahui penyebabnya dari berbagai aspek non akademik dan khususnya dari dosen pengampu matakuliahnya. Atas dasar analisis laporan tersebut rapat merencanakan / menetapkan langkah penyelesaiannya. Ayat (2): Dalam rapat yudisium dosen wali melaporkan status mahasiswa yang memenuhi syarat lulus dan yang tidak memenuhi syarat lulus semester/akhir, program Diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat yudisium menetapkan status mahasiswa berdasarkan laporan dosen wali dan pembahasan dalam rapat, untuk kemudian melaporkannya kepada Direktur. Direktur menetapkan 47

keputusan status mahasiswa baik yang Iulus, maupun yang tidak lulus. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukup jelas. Pasa1 24: Ayat (1): Ujian ulang diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan Direktur, pada semester yang bersangkutan. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Dosen serumpun adalah dosen dalam bidang ilmu yang mencakup matakuliah ujian ulang dimaksud. Tim penguji terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dosen serumpun. Ayat (4): Dengan nilai ujian ulang untuk matakuliah nilai E nilainilai sebelumnya dibantarkan (dianggap digugurkan), sehingga nilai akhir matakuliah tersebut adalah nilai ujian ulang (baik yang pertama atau yang kedua). Nilai maksimum A hanya dapat diberikan bila kualitas prestasi hasil ujian ulang tersebut dinilai sempurna, dan didukung pertimhangan non akademis (misal: kedisiplinan, aktivitas mahasiswa) yang memadai. Pasal 25 Huruf d: Bila ketidakhadiran mahasiswa dalam ujian ulang karena sakit dan / atau alasan lain yang dapat dipertimbangkan, Ketua Jurusan dapat menetapkan kebijakan khusus. Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat(4): Mahasiswa tetap diwajibkan memenuhi registrasi administrasi dan akademik pada semester - semester ganjil dan genap. Pasal 27: Cukup jelas. 48

Pasal 28 Ayat (1): Pelatihan khusus meliputi keterampilan yang memperkuat kompetensi dan daya saing lulusan, termasuk keterampilan menggunakan komputer dan bahasa asing. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Peserta semester pendek adalah mahasiswa yang menurut hasil evaluasi akhir semester genap memenuhi syarat luIus. Ketentuan dan syarat-syarat penyelenggaraan semester pendek termasuk mempertimbangkan nilai akhir matakuliah C dan D ,jumlah peserta, waktu dan biaya penyelenggaraan. Semester pendek diselenggarakan pada transisi akhir semester genap ke semester gasal sekurangkurangnya 4 (empat) kali tatap muka dengan ketentuan 2 sampai dengan 3 jam tiap tatap muka disusul 1 (satu) kali pertemuan untuk ujian. Ayat (2): Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukup jelas. Ayat (5): Cukup jelas. Ayat (6): Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. BAB VII DOSEN Pasal 32 49

Angka 1: Cukup jelas. Angka 2: Cukup jelas. Angka 3: Cukup jelas. Angka 4: Evaluasi perkuliahan tidak hanya hasil prestasi akademik mahasiswa. tetapi juga evaluasi tentang materi, ketersediaan waktu sesuai bobot satuan kredit semester matakuliah dan informasi kekinian terkait materi perkuliahan untuk bahan pertimbangan perbaikan perkuliahan. Selanjutnya dan / atau perbaikan silabus, serta keterkaitannya dengan matakuliah lain dalam menuju pencapaian kompetensi program Diploma. Angka 5: Cukup jelas. Angka 6: Cukup jelas. Angka 7: Cukup jelas. Pasal 33 Angka 1 : Cukup jeJas. Angka 2: Cukup jelas. Angka 3: Cukup jelas. Angka 4: Cukup jelas. Angka 5: Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1):Cukup jelas. Ayat (2) :Cukup jelas. BAB VIII TAT A TERTIB Pasal 35 Ayat (1): Organisasi kelas terdiri dari : a. Ketua, sekretaris dan bendahara. b. Masa bakti pengurus kelas adalah 1 (satu) semester dan selama-lamanya 2 (dua) semester. Pengurus kelas ditetapkan secara musyawarahuntuk mencapai mufakat. 50

Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3 ): Cukup jelas. Pasal 36 Angka 1 : Cukup jelas. Angka 2 : Cukup jelas. Angka 3 : Yang dimaksud rapi dan sopan antara lain: 1) tidak memakai pakaian yang merangsang (ketat, tak berlengan dsb) kaos oblong: 2) tidak memakai sandal atau yang menyerupai sepatu; 3) memakai sepatu yang benar. 4) rambut ditata rapi. Yang dimaksud bertingkah laku sopan adalah berperilaku tidak melanggar adat budaya, dan susila Indonesia. Dalam lingkungan kampus mahasiswa wajib mengenakan sepatu, mengenakan baju berkerah dan celana panjang secara rapi. Angka 4: Yang dimaksud peraturan di jurusan adalah peraturan pelaksanaan proses belajar mengajar di ruang kuliah, laboratorium, studio, atau bengkel. Angka 5: Khususnya dalam bengkel / laboratorium keselamatan diri diutamakan, termasuk pemakaian sepatu kulit, kerapian baju dan tidak berambut gondrong guna menghindari kecelakaan kerja. Angka 6: Kerusakan barang milik Politeknik karena kelalaian pemakaian harus diganti oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pasal 37 Angka I : Cukup jelas. Angka 2 : Cukup jelas. Angka 3 : Penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana adalah sebagai berikut : - Sarana dan prasarana kegiatan milik Politeknik dapat dimanfaatkan seluas - luasnya untuk kegiatan 51

kemahasiswaan sesuai dengan misi dan fungsi , serta tujuan Politeknik ; - Permohonan peminjaman sarana dan prasarana milik Politeknik hanya dapat diajukan setelah kegiatan disetujui pimpinan Polilteknik dan pengajuan permohonan harus melalui tata cara yang telah ditetapkan; Pelaksanaan kegiatan wajib memelihara sarana dan prasarana Politenik. Angka 4 : Cukup jelas. Angka 5 : Cukup jelas. Angka 6 : Cukup jelas. Angka 7 : Cukup jelas. Angka 8 : Cukup jelas. Angka 9 : Cukup jelas. Pasal 38 Angka 1 : Yang dimakud kecurangan akademis : 1) Percontekan Suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahanbahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengajar yang bersangkutan saat ujian berlangsung. 2) Pemalsuan Suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar tanpa izin mengganti atau mengubah, memalsukan nilai atau transkip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas daIam rangka perkuliahan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup akademik. 3) Tindak plagiat Suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar menggunakan peryataan atau karya orang Iain sebagai pernyataan atau karya atas nama sendiri dalam suatu kegiatan akademik. 52

4) Menyogok, memberi hadiah dan mengancam pemalsuan. Suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya. 5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik. Suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atau kehendak sendiri, seperti ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya. 6) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik. Suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar menyuruh orang lain baik sivitas akademika Politeknik maupun di luar Politeknik untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya. Jika mahasiswa diketahui dan terbukti melanggar ketentuan angka 1) akan dikenakan sanksi peringatan lisan, tertulis, skorsing sampai dengan dicabut secara permanen statusnya sebagai mahasiswa politeknik. Angka 2: Yang dimaksud dengan Tindak Kejahatan Kriminal ; 1) Suatu tindakan yang dilakukan secara sadar menggunakan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu, - aktivitas sivitas akademika karyawan dan tamu dalam wilayah PoIiteknik; 53

2)

3) 4)

5)

6)

7)

8)

9)

penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Politeknik. Setiap tindakan yang mengancam atau mengganggu secara langsung atau tidak Iangsung pelaksanaan tata tertib dan disiplin Politeknik, atau setiap tindakan yang melanggar hak orang lain yang berhubugan dengan suatu aktivitas Politeknik. Sebagai contoh membuat suara gaduh sehigga mengganggu aktivitas lainnya. Penganiayaan terhadap sivitas akademik dan karyawan Politeknik. Tindakan yang menimbulkan rasa takut, was-was, berbahaya bagi sivitas akademika dan karyawan Politeknik. Menghasut, menggertak ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan lugas Politeknik. Tindakan yang dilakukan dengan paksaan atau kekerasan untuk tetap menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Politeknik. Mencuri, merusak, atau merubah menjadi jelek setiap fasilitas yang dikelola oleh Politeknik, misalnya merobek halaman buku atau majalah milik perpustakaan Politeknik. Berpartisipasi dalam suatu demonstrasi, atau aksi kegiatan yang bersifat politis praktis, atau kegiatan yang sangat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Politeknik. Melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika mahasiswa diketahui dan terbukti melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, skorsing sampai dengan dicabut secara permanen satusnya sebagai mahasiswa Politeknik. 54

Angka 3 ) : Yang dimaksud minuman keras : - Minuman keras ada1ah segala jenis minuman yang mengandung a1kohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jika mahasiswa diketahui dan terbukti memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan,menyebarkan dan minumminuman keras apalagi sampai mabuk dan menimbu1kan gangguan di dalam kampus Politeknik akan dikenakan sanksi dicabut secara permanen statusnya sebagai mahasiswa Politeknik. - Yang dimaksud dengan Narkotik : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1976 tentang narkotik bahwa yang didefinisikan sebagai narkotik antara lain : Morfin dan kokain beserta garam dan turunannya, opium mentah, candu atau bahan lain baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis. Apabila di salahgunakan dapat menimbulkan ketetergantungan yang sangat merugikan seperti morfin atau kokain dan ganja atau mariyuwana. Jika mahasiswa kedapatan membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat, atau menggunakan narkotik, di dalam kampus akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, skorsing dan sampai dengan pencabutan statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik. - Yang dimaksud dengan obat terlarang : Obat terlarang adalah bahan obat-obatan yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter dan disalahgunakan penggunanya dengan tujuan lain seperti mabuk, halusinasi dan efek gangguan kejiwaan lain terutama obat-obatan golongan penenang, psikotrofik dan lain-lain. Jika mahasiswa kedapatan membawa, menyimpan, 55

memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat, atau menggunakan obat terlarang di da1am kampus Politekinik akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, skorsing dan sampai dengan pencabutan statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik. Angka 4: Cukup jelas. Angka 5: Yang dimaksud dengan Pemilikan Senjata : Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menewaskan jika digunakan seperti diatur dalam Undang-undang. Jenis-jenis senjata antara lain : pistol, reveler, bedil, alat tembak lain, pisau, celurit, krakling, bom, granat , botol lempar yang berisi bahan bakar atau bahan eksplosif atau alat lain yang bersifat membahayakan. Jika mahasiswa Politeknik yang diketahui terbukti membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, atau menggunakan senjata tanpa seizin akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, skorsing dan sampai dengan pcncabutan statusya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik. - Yang dimaksud dengan Bahan Peledak : Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campuran yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi termasuk didalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer. Jika mahasiswa diketahui terbukti membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, mengolah bahan peledak di dalam kampus Politeknik tanpa izin yang berwenang akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, skorsing dan sampai dengan 56

pencabutan statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik dan sanksi secara hukum. Angka 6: Yang dimaksud dengan Judi : Judi adalah permainan atau game yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang berharga. Jika mahasiswa Politeknik yang diketahui terbukti melakukan judi di lingkungan kampus Politeknik baik secara langsung m.aupun tidak langsung dapat dikenakan sanksi berupa perlngatan lisan, tertulis, skorsing dan sampai dengan pencabutan statusnya secara permanen sebagai mahasiswaPoliteknik -Yang dikategorikan dan dimaksud dengan tindakan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual adalah sebagai berikut : 1) Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh; 2) Menyakiti seseorang secara "seksual" ; 3) Memperkosa, melakukan perbuatan asusila di lingkungan Politeknik, yang menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban. -Tindakan dan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut diaggap terjadi apabila ada : 1) Laporan dari pihak yang 1angsung terkena atau korban; 2) Laporan dari pihak yang mempunyaihubungan langsung dengan korban (orang tua atau waIi atau keluarga); 3) Laporan dari saksi yang melihat terjadinya perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut. Dalam hal korban adalah bukan mahasiswa Politeknik yang 57

bersangkutan dapat melaporkann secara tertulis yang dialaminya kapada pejabat Politeknik. Jika mahasiswa diketahui dan terbukti melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa peringatan Iisan, tertulis, skorsing dan sampai dengan dicabut secara permanen statusnya sebagai mahasiswa Politeknik. Angka 7: Cukup jelas. Angka 8: Cukup jelas. Angka 9: Cukup jelas. Angka 10: Cukup jelas. Angka 11: Cukup jelas. Angka 12: Cukup jelas. Angka 13: Cukup jelas. Angka 14: Sekilas mirip sepatu seperti sepatu sandal atau slop.

Pasal 39 Ayat (1): Keperluan penting yang direncanakan meliputi a. Pernikahan saudara kandung dan pengurusan Surat Izin Mengemudi / Surat Tanda Nomor Kendaraan di Kantor Polisi. b. Keperluan penting yang mendesak meliputi sakit, keceIakaan, orang tua sakit, dan kakek/nenek/orangtua/saudara kandung meninggal dunia. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukup jelas. Ayat (5): Cukup jelas. Ayat (6): Cukup jelas. Ayat (7): Cukup jelas. 58

Ayat (8): Yang dimaksud dengan tugas dari Politeknik meliputi tugas yang diberikan oIeh pimpinan jurusan dan / atau pimpinan Politeknik yang disertai surat tugas dan atau surat keterangan. Pasal 40 Ayat (1): Untuk sanksi kompensasi 1 (satu) jam sama dengan 60 (enam puluh) menit. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Bentuk kegiatan kompensasi meliputi : a. a.tugas atau kegiatan yang berhubungan dengan program studi. c. tugas atau kegiatan lain yang menambah wawasan, ketrampilan, keahlian dan kedisiplinan mahasiswa. Ayat(4): Sanksi untuk mahasiswa yang tidak melalaksanakan kompensasi adalah : a. mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi 2 (dua) kali jumlah jam kompensasi. b. Mahasiswa semester VI (program Diploma Ill) dan VIII (program Diploma IV) yang tidak bisa melaksanakan kompensasi sebagaimana mestinya bisa memilih altenlatif bentuk kompensasi lainnya. Pasal 41: Cukup jelas.

BAB IX SANKSI DAN PEMBERHENTIAN Pasal 42 Ayat (1): Peringatan lisan diberikan pada pelanggaran ringan yang meliputi; a. makan, minum, merokok di dalam ruang kuliah, laboratorium, bengkel dan di luar ruang kuliah di dalam gedung. 59

b. membuang sampah di sembarang tempat di lingkungan Politeknik. Peringatan lisan tersebut akan dicatat pada data pribadi mahasiswa oleh dosen wali. Peringatan tertulis atau skorsing akan diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan atau karena pelanggaran-pelanggaran yang berat, yaitu me1anggar Pasal 38. Ayat (2): Berdasarkan laporan dosen atau staf administrasi, Ketua Jurusan akan memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa yang melanggar peraturan dan tembusannya disampaikan kepada orangtua mahasiswa yang bersangkutan. Ayat (3): Berdasarkan laporon dari staf administrasi, dosen dan atau Ketua Jurusan, Direktur akan memberikan peringatan lisan, tertulis atau skorsing kepada mahasiswa yang melanggar peraturan dan peringatan tersebut akan disampaikan kepada orangtua mahasiswa sebagai laporan.

Pasal 43 Angka 1 : Yang termasuk jenis pelanggaran berat sampai berakibat seorang mahasiswa dike1uarkan dari Politeknik adalah pelanggaran terhadap Pasal 38 setelah mendapat penilaian secara seksama oleh pejabat Politeknik tentang bobot pelanggarannya. Angka 2: Cukup jelas. Angka 3: Cukup jelas. Angka 4: Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1): Yang dimaksud peringatan langsung adalah teguran lisan dengan kata-kata untuk mengingatkan mahasiswa atas 60

pelanggaran yang dilakukan mahasiswa di tempat kejadian dalam lingkungan kampus Politeknik. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1): Peringatan lisan diberkan pada pelanggaran ringan yang meliputi: a. makan, minum, merokok di dalam ruang kuliah, laboratorium, bengkel dan di luar ruang kuliah di dalam gudang. b. membuang sampah di sembarang tempat di lingkungan Politeknik. Pertingatan lisan tersebut akan dicetak pada data pribadi mahasiswa oleh dosen wali. Peringatan tertulis atau skorsing akan diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan atau karena pelanggaran-pelanggaran yang berat, yaitu melanggar Pasal 38. Ayat (2): Berdasarkan laporan dosen dan / atau staf administrasi, Ketua Jurusan akan memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa yang melanggar peraturan dan tembusannya disampaikan kepada orangtua mahasiswa yang bersangkutan. Berdasarkan laporan dari staf administrasi, dosen dan / atauJurusan, Direktur akan memberikan peringatan lisan, tertulis atau skorsing kepada mahasiswa yang melanggar peraturan dan peringatan tersebut akan disampaikan kepada orangtua mahasiswa sebagai laporan. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukulp jelas. BAB X PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN 61

Pasal 46 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Apabila terjadi kerusakan kehilangan bahan, peralatan, sarana dan prasarana yang dipergunakan akan tetapi tidak ada laporan dari mahasiswa yang bersangkutan, maka sanksi akan dikenakan pada mahasiswa satu kelas yang bersangkutan. Pasal 47 : Prosedur dan tatacara penggantian diatur oleh : a. Kepala laboratorium/bengkel untuk sarana, prasarana, bahan, dan peralatan laboratorium berdasarkan laporan dosen dan / atau staf administrasi / teknik laboratorium / bengkel; b. Kepala Unit Perawatan dan Pemeliharaan untuk sarana, prasarana, bahan, dan peralatan umum dan penunjang lainnya.

BABXI KEGlATAN EKSTRA KURIKULER Pasal 48 Ayat (l): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1): Cukup jelas. 62

Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. BAB XII PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK Pasal 50 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas.

BAB XIll KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 14 September 2006 Direktur Politeknik Negeri Semarang, 63

DRS. SUGIHARTO, MM NIP1314 13224

Tembusan Kepada Yang Terhormat: 1. Menteri Pendidikan Nasional Republik lndonesia di Jakarta. 2. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. 3. lnspektur Jendral Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. 5. Para Pembantu Direktur Politeknik Negeri Semarang di Semarang. 6. Para Ketua jurusan Politeknik Negeri Semarang di Semarang. 7. Para Kepala Bagian Politeknik Negeri Semarang di Semarang. 8. Pengurus OrganisasiKemahasiswaan di Politeknik Negeri Semarang di Semarang.

64