2003

RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 003/PUU-I/2003 I. PARA PEMOHON :

DORMA H. SINAGA, SH. dkk

KUASA HUKUM

HOTMA TIMBUL H., SH. dkk

:

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Pasal 20 Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka : a. program rekapitulasi bank umum; b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi; c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang; d. pembayaran kredit program; dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo. b. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Pasal 20 ayat (1) dan (2) (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pasal 20 A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. (4) Ketentuan Iebih Ianjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI

Un

Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggurg jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pasal 23 A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. " Pasal 23 B "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. " Pasal 23 C "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang." Pasal 23 D "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang." III. ALASAN Pasal 20 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena: 1. Bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tidak menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia, bahkan malah membebani seluruh rakyat Indonesia, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan Pasal kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasikan utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan untuk menjaga keseimbangan


kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2). 3. Bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasikan utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat akan tetapi malah untuk kemakmuran orang-orang tertentu adalah bertentangan dengan Penjelasan pasal 33 UUD 1945. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat merupakan kegagalan negara untuk menjamin kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran

rakyat,

yang

membebani

APBN

dan

menyebabkan

dikuranginya hak-hak rakyat atas kesejahteraan sosial dalam APBN, seperti pencabutan subsidi BBM, listrik, dan telepon, sedangkan APBN yang dibuat adalah untuk kemakmuran rakyat adalah bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat, yang sebelumnya tidak dilakukan verifikasi K jumlah utang dalam negeri dan kebijakan penyelesaian utangnya adalah bertentangan dengan Tap MPR No II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dalam butir 4 c Rekomendasi Kebijakan.


IV. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara atau menyatakan setidak-tidaknya ketentuan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3. Menyatakan UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara atau menyatakan setidak-tidaknya ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 sebagai tidak sah dan tidak berlaku umum; 4. Memerintahkan kepada pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara atau memrintahkan setidak-tidaknya tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002; 5. Memerintahkan pencabutan pengundangan UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negar RI dengan dicabutnya ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; 6. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI untuk membayar biaya pekara.


RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 003/PUU-I/2003 Perbaikan Tgl, 14 November 2003

I. PARA PEMOHON

:

1. APHI (ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA), yang dalam hal ini diwakili oleh Dorma H. Sinaga, S.H., selaku Ketua Umum APHI, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 1 B, Km. 17,7, Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I 2. PBHI (PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA), yang dalam hal ini diwakili oleh Hendardi, S.H., selaku Ketua Badan Pengurus PBHI, beralamat di Gd. Sentral Cikini, JI. Cikini Raya No.58 S-T Lt.4, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II 3. YAYASAN 324, yang dalam hal ini diwakili oleh ling Anwarini selaku Ketua Pengurus Harlan Yayasan 324 beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 1 B, Km. 17,7, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III. 4. SNB (SOLIDARITAS NUSA BANGSA), yang dalam hal ini diwakili oleh Ester Indahyani Jusuf, S.H.selaku Ketua Badan Pengurus SNB, beralamat di JI. Tebet Barat Dalam XA No. 7 Jakarata Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV. 5. LBH APIK, yang dalam hal ini diwakili oleh Asnifriyanti Damanik, S.H..selaku Direktur LBH APIK, beralamat di JI. Raya Tengah No. 16 Kp. Kramat Jati Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV. 6. ICEL, yang dalam hal ini diwakili oleh Wiwiek Awiati, S.H., M. Hum., selaku Direktur LBH APIK, beralamat di JI. Pondok Bambu Asri Raya No. 33, Pondok Bambu, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV. 7. Solidaritas Buruh Maritim & Nelayan Indonesia (SBMNI), yang dalam hal ini diwakili oleh Martin Sirait, .selaku Ketua Umum Solidaritas Buruh Maritim &


2

Nelayan Indonesia (SBMNI), beralamat di JI. Tongkol No. 3 A-2 Tanjung Priok, Jakarta 14130, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV. 8. Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), yang dalam hal ini diwakili oleh Odle Hudiyanto,.selaku Sekretaris Umum, beralamat di JI. Pondok Jaya III No. 3 A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV. 9. Serikat Pekerja Tekstil Sandang & Kulit (SPTSK), yang dalam hal ini diwakili oleh Indra Munaswar, .selaku Sekretaris Jenderal, beralamat di JI. Mampang Prapatan No. 96 Lt.4, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV. 10. SBN, yang dalam hal ini diwakili oleh Sofyan Bedot,.selaku Wakil Sekjend., beralamat di Poris Gaga Baru No. 26 Rt.04/03, Batu Ceper, Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV. 11. UPC, yang dalam hal ini diwakili oleh Wardah Hafidz, selaku Koordinator UPC, beralamat di Komp. Billy & Moon H-1 No. 7, Kalimalang, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV.

KUASA HUKUM

:

HOTMA TIMBUL H., SH. dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Pasal 20 Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka : a. program rekapitulasi bank umum; b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi; c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang; d. pembayaran kredit program; dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.


b. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Pasal 20 ayat (1) dan (2) (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pasal 20 A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. (4) Ketentuan Iebih Ianjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggurg jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pasal 23 A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. " Pasal 23 B "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. "


Un

Pasal 23 C "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang." Pasal 23 D "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang." III. ALASAN Pasal 20 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena: 1. Bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tidak menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia, bahkan malah membebani seluruh rakyat Indonesia, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan Pasal kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasikan utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2). 3. Bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasikan utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat akan tetapi malah untuk kemakmuran orang-orang tertentu adalah bertentangan dengan Penjelasan pasal 33 UUD 1945. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat merupakan kegagalan negara untuk menjamin


kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran

rakyat,

yang

membebani

APBN

dan

menyebabkan

dikurangnya hak-hak rakyat atas kesejahteraan sosial dalam APBN, seperti pencabutan subsidi BBM, listrik, dan telepon, sedangkan APBN yang dibuat adalah untuk kemakmuran rakyat adalah bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2002 yang melegalisasi utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat, yang sebelumnya tidak dilakukan verifikasi K jumlah utang dalam negeri dan kebijakan penyelesaian utangnya adalah bertentangan dengan Tap MPR No II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dalam butir 4 c Rekomendasi Kebijakan. 8. Bahwa Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 yang melegalisasikan utang-utang yang diadakan bukan untuk kemakmuran rakyat dan tidak berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

IV. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3. Memerintahkan pemuatan petitum ini dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.


2003

Recommend Documents