LKPP L b Lembaga K Kebijakan bij k P Pengadaan d B Barang/Jasa /J Pemerintah P i t h
Akselerasi Penyerapan Anggaran terkait Keppres 80/2003 Rapat Kerja “Perkuatan Perekonomian Daerah dalam Mengantisipasi Krisis Finansial Global Kementerian Negara PPN/ Bappenas Jakarta - 3 November 2008
Tujuan Menjelaskan bahwa akselerasi penyerapan dil k k dengan d iinstrumen t anggaran ddapatt dilakukan pengadaan yang ada, yaitu Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa g Pemerintah*,, tanpa p mengabaikan g prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, bersaing, transparan adil/tidak diskriminatif diskriminatif, dan akuntabel. * Telah diubah sebanyak tujuh kali, terakhir dengan Perpres 95/2007
Daftar Isi/ Penjelasan j : 1. Proses tender dapat dimulai sebelum dokumen anggaran (DIPA/DPA) disahkan; 2. Biaya administrasi proyek harus disiapkan secara memadai; 3. Waktu pelaksanaan tender tidak terlalu lama (18 hari kerja); 4 Keppres 4. K 80/2003 mendorong d penggunaan produk d k ddalam l negeri; 5 Pengadaan barang/jasa harus dilakukan oleh pejabat yang 5. kompeten (bersertifikat); 6. K/L dan Pemda disarankan membentuk Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit);
1. Proses tender dapat dimulai sebelum dokumen anggaran (DIPA/DPA) disahkan. Diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) s/d (6) Pasal 9 Ayat (6) berbunyi Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan.
Dengan demikian, kegiatan TA 2009 dapat ditenderkan sejak OktoberDesember 2008 setelah mendapatkan kepastian alokasi anggaran. Permasalahan/Catatan : • Pejabat Pembuat Komitmen seringkali belum ditunjuk sebelum DIPA disahkan; • Biaya Bi pengadaan d untuk t k TA b berikutnya ik t bbelum l disiapkan di i k (d (dapatt menggunakan k anggaran dari tahun berjalan); • DPRD perlu didorong agar dapat menyetujui APBD pada bulan Oktober – November tahun sebelumnya; y ; • K/L yang telah melakukan proses tender secara dini adalah DPU. K/L dan Pemda yang lain dihimbau melakukan langkah serupa.
2. Biaya administrasi proyek harus disiapkan (secara memadai) Pasal 8 Ayat (6) berbunyi Departemen/ Kementerian/ Lembaga/ TNI/ Polri/ Pemerintah Daerah/ BI/ BHMN/ BUMN/ BUMD wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD.
Biaya administrasi proyek, meliputi : a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, panitia/pejabat pengadaan, p g , bendaharawan,, dan staf p proyek; y ; b. Pengumuman pengadaan barang/jasa; c. Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi; d. Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Permasalahan/Catatan : • Besaran honorarium PPK dsb merujuk pada SE Dirjen Anggaran Depkeu ((seringkali g dianggap gg p kurangg memberikan insentif terutama bagi g pelaksanaka kegiatan yang kompleks atau beresiko tinggi). • Biaya tender utk kegiatan TA 2009 dapat disediakan pada TA 2008.
3. Waktu pelaksanaan tender dengan pascakualifikasi tidak terlalu lama (18 hari kerja) No
Kegiatan
1
Pengumuman Lelang
2
Pendaftaran/Pengambilan Dok
3
Penjelasan (Aanwijzing)
4
Pemasukan Penawaran
5
Pembukaan Dok Penawaran
6
Evaluasi Dok Penawaran
7
Pembuktian Kualifikasi
8
Usulan Calon Pemenang
9
Penetapan Pemenang
10
Pengumuman Pemenang
11
Masa Sanggah
12
Penunjukan Pemenang (SPPBJ)
13
Penandatanganan Kontrak
Hari Kerja Ke Ke-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Permasalahan/Catatan : Proses tender menjadi “lama” karena umumnya Panitia Pengadaan kurang siap (dokumen perencanaan, gambar design, spesifikasi teknik, pembebasan tanah, pemaketan pekerjaan, dsb).
18
4. Keppres 80/2003 secara tegas mendorong pendayagunaan produk dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional penggunaan penyedia barang/jasa nasional nasional, nasional, dan peran serta UKM, Koperasi, serta Kelompok Masyarakat. Diatur dalam Pasal 40 dan 43. Dalam pengadaan barang/jasa internasional yang dibiayai hibah/pinjaman asing bahkan diberi preferensi khusus: • Preferensi P f i harga h barang b produksi d k i dalam d l negerii 15% 1 % di atas h harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk; • Preferensi jjasa p pemborongan g kontraktor nasional 7,5% , di atas harga penawaran terendah dari kontraktor asing.
Permasalahan/Catatan : • Ketentuan tsb bertujuan “melindungi” pengusaha nasional, sambil menciptakan persaingan sehat di dalam negeri. • Etos bersaing pengusaha nasional masih rendah.
5. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, PPK dan Pejabat/ Panitia Pengadaan wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa. barang/jasa Diatur dalam Pasal 9, 9 10 10, dan 52. Tujuan Sertifikasi : • Quality assurance dalam proses pengadaan barang/jasa; • Ke depan, jenjang karier untuk jabatan fungsional ahli pengadaan (logistic and procurement specialist). specialist) Permasalahan/Catatan : • Tingkat Ti k t kkelulusan l l ujian ji sertifikasi tifik i masih ih rendah d h (16%) (16%). D Darii 2005 2005-2008 2008 jjumlah l h peserta ujian sekitar 399.000 orang, yang lulus dan bersertifikat sekitar 64.000 orang; • Distribusi tidak merata,, sebagian g ahli pengadaan p g pindah p tempat p tugas g atau promosi. • Masa “wajib sertifikat” paling lambat 31 Desember 2008 ►khusus untuk PPK akan diperpanjang s/d 2010. • Terdapat 27 Kab Kabupaten paten yang ang memiliki ahli pengadaan bersertifikat kurang k rang dari 10 orang ►perlu intervensi khusus atau segera membentuk Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).
6. K/L dan Pemda disarankan membentuk Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit). Diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) s/d (8). (8) Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit kerja yg terdiri dari pegawai2 yang telah bersertifikat bersertifikat, yang dibentuk oleh K/L atau Pemda, yang secara khusus bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan K/L dan Pemda-nya masing-masing:
Permasalahan/Catatan : • Tujuannya untuk efisiensi dan memudahkan koordinasi; • Pembentukan P b t k ULP sampaii saatt ini i i bbersifat if t sukarela/ k l / disarankan; • Instansi yg sudah membentuk ULP antara lain: KPK, KPK Kabupaten Berau, dan Kota Surabaya (anggota 35 orang, 7 Satgas, 1500 paket per-tahun); • Dibutuhkan Dib t hk political liti l will ill yang kuat k t dari d i Pimpinan Pi i K/L maupun Kepala Daerah.
K i Kesimpulan l Keppres 80/2003 yang berlaku sekarang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempercepat proses penyerapan anggaran tetapi dibutuhkan persiapan anggaran, lebih matang dari masing-masing K/L dan P d Pemda.
Terima Kasih LKPP
Wisma Bakrie 2 – Lantai 3A Jln. HR. Rasuna Said - Kav.B2 T l 021-3256-9068 Tel 021 3256 9068 Fax F 021-5794-5770 021 5794 5770 Website: www.lkpp.go.id
