SALINAN
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
PUTUSAN Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2003
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undangundang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----------------------------------------1. Drs. Purdiyan, Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang beralamat kantor di Jl. Kanguru Raya Nomor 3 Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR I;--------2. C.V. Puri Communication beralamat di Jl. Pondok Bukit Agung Blok K/5, Kecamatan Banyumanik, Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR II;-----3. H. Soekiswanto, S.H., sebagai Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang beralamat kantor di Jl. Kanguru Raya Nomor 3 Semarang selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR III;-------------------------------------------------Telah mengambil Putusan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Majelis Komisi:--------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----------------Setelah mendengar para pihak;-------------------------------------------------------------------Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;---------------------------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelidikan;-----------------------------
SALINAN
TENTANG DUDUK PERKARA 1.
Menimbang bahwa laporan dari satu organisasi pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai Pelapor, dalam laporan tertulisnya tanggal 8 Agustus 2003, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------1.1. Bahwa dalam lelang penyedia barang/jasa kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (selanjutnya disebut “SIMDUK”) dan Non SIMDUK pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (selanjutnya
disebut
Dispenduk
dan
Capil
Kota
Semarang)
ditemukan
penyimpangan terhadap Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (selanjutnya dalam putusan ini disebut “Keppres 18/2000”) dan Petunjuk Teknisnya, khususnya dalam penerapan Tata Cara Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa dan praktek rekayasa yang mengarah pada pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;------------------------------------------------------------------------------------1.2. Bahwa penyimpangan dan praktek rekayasa yang dimaksud dalam butir 1.1. adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------1.2.1.
Panitia lelang tidak konsisten dalam menerapkan Tata Cara Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa butir 1.b. yang berbunyi: “calon peserta lelang yang akan diseleksi untuk mengikuti pelelangan adalah peserta lelang yang memiliki sertifikasi klasifikasi usaha bidang pemasokan barang subbidang alat/peralatan/suku cadang komputer dan bidang jasa subbidang perawatan komputer, alat peralatan elektronik dan telekomunikasi dengan kualifikasi Menengah (M) yang masih berlaku”. Dalam hal ini, Panitia Lelang telah mengusulkan Terlapor II sebagai pemenang lelang meskipun Terlapor II hanya memiliki satu sertifikasi klasifikasi usaha dari dua yang dipersyaratkan, yaitu sertifikasi klasifikasi
usaha
bidang
pemasokan
barang
sub
bidang
alat/
peralatan/suku cadang komputer. Sehingga secara administrasi dan hukum, Terlapor II seharusnya tidak lulus dalam proses prakualifikasi;---1.2.2.
Panitia lelang telah menetapkan persyaratan prakualifikasi yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana
tercantum dalam Tata Cara
Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa butir 1.c. yang berbunyi: calon peserta lelang yang akan diseleksi untuk mengikuti pelelangan adalah peserta yang mempunyai dan menyerahkan daftar pengalaman pekerjaan dalam bidang SIMDUK dalam 1 (satu) paket 2
SALINAN
sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir serta dapat menunjukkan dan melampirkan rekaman kontrak. Dalam hal ini, persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang tidak mempunyai landasan pijak baik dalam hal teknis maupun hukum;------------------------1.2.3.
Panitia lelang telah menetapkan persyaratan prakualifikasi yang tidak tepat sebagaimana tercantum dalam Tata Cara Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa butir 7 yang berbunyi: surat pernyataan kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi. Dalam hal ini yang berhak melakukan penilaian dan memberikan keterangan kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi secara kode etik adalah asosiasi sebagai badan hukum yang sah dan mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya, yaitu dalam bentuk surat keterangan;--------------------------------------------------------------------
1.2.4.
Panitia lelang telah menetapkan persyaratan prakualifikasi pada proporsi yang tidak tepat sebagaimana tercantum dalam Tata Cara Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa butir 11 yang berbunyi: surat pernyataan tentang keadaan perusahaan tidak pailit, tidak dalam pengawasan bank, dan direksi tidak dalam proses hukum atau perkara pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini, proses hukum pribadi seseorang dengan pekerjaan yang akan dikerjakan harus dipisahkan karena tidak sesuai dan tidak mempunyai dasar hukum;--------
2.
Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan tersebut;--------------------------------------------------------------------------
3.
Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, Komisi menyatakan laporan Pelapor telah jelas;--------------------------------------
4.
Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas tersebut, Komisi pada tanggal 23 Oktober 2003 dengan Surat Penetapan Nomor: 17/PEN/KPPU/X/2003, menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 10 Desember 2003 (Bukti Dokumen A5);-----------------------------
5.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 85/KEP/KPPU/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Laporan 3
SALINAN
Nomor: 07/KPPU-L/2003, dengan Ketua Faisal Hasan Basri, S.E. M.A. (Bukti Dokumen A6);----------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Menimbang bahwa untuk membantu Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan diterbitkan
Surat
Tugas
Direktur
Eksekutif
Sekretariat
Komisi
Nomor:
21/SET/DE/ST/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 (Bukti Dokumen A7);--------------------7.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan Para Terlapor yang selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor dan Para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani Pelapor dan Para Terlapor;--------------------------------------------------------
8.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor III tidak hadir menghadap kepada Tim Pemeriksa dengan alasan belum mendapatkan ijin dari atasannya yaitu Walikota Semarang;----------------------------------------------------------------------------------
9.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti dan oleh karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;--------------------------------------------------------
10.
Menimbang bahwa atas rekomendasi dari Tim Pemeriksa, dalam Rapat Komisi tanggal 11 Desember 2003, Rapat Komisi menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut. Dengan Surat Penetapan Nomor: 20/PEN/KPPU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 menetapkan melanjutkan Perkara Laporan Nomor: 07/KPPU-L/2003 ke dalam Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan tanggal 11 Maret 2004 (Bukti Dokumen A19);------------------------------------------------------------
11.
Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka diterbitkan surat Keputusan Komisi Nomor: 96/KEP/KPPU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Penugasan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan Nomor: 07/KPPU-L/2003, dengan Ketua Faisal Hasan Basri, S.E. M.A. (Bukti Dokumen A20);--
12.
Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan diterbitkan
Surat
Tugas
Direktur
Eksekutif
Sekretariat
Komisi
Nomor:
25/SET/DE/ST/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 (Bukti Dokumen A21);--------------4
SALINAN
13.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Para Saksi dibawah sumpah dan para Terlapor yang selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh bersangkutan;------------------------------------
14.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melaksanakan penyelidikan ke lapangan;---------------------------------------------------------------------------
15.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penyelidikan serta kegiatan para Terlapor;-------
16.
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan;------------------------------------------------------------------TENTANG HUKUM
1.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:----------------------1.1.
Identitas :-------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.
Bahwa Terlapor I adalah Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengembangan SIMDUK dan NON SIMDUK Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor: 020/231 tanggal 14 Maret 2003 (Bukti Dokumen C41);--------------------
1.1.2.
Bahwa tugas Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Panitia Pelelangan adalah sebagai berikut: melaksanakan seleksi Prakualifikasi, menyusun jadwal dan menyiapkan Dokumen Pelelangan termasuk Kriteria cara Penilaian Penawaran, mengadakan pengumuman pelelangan dan menyusun Daftar Calon Peserta Lelang, memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pelelangan dan menyusun Daftar Calon Peserta Lelang, memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pelelangan termasuk Syarat-syarat Penawaran, cara penyampaian Penawaran dan cara Evaluasinya, melaksanakan Pembukaan Penawaran, mengadakan
5
SALINAN
evaluasi dan mengusulkan calon pemenang lelang dan membuat laporan hasil pelelangan (Bukti Dokumen C41);--------------------------------------1.1.3.
Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terlapor I bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Terlapor III selaku Pengguna Anggaran lewat Pembantu Pengguna Anggaran (Bukti Dokumen C41);--------------
1.1.4.
Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang (Bukti Dokumen B4 dan C43);----------------
1.1.5.
Bahwa ruang lingkup kegiatan usaha Terlapor II adalah sebagai berikut: melakukan usaha dalam bidang supplier hardware komputer dan alatalat elektronika, komunikasi dan navigasi, melakukan usaha-usaha dalam bidang service dan maintenance hardware komputer dan alat-alat elektronika, komunikasi dan navigasi, melakukan usaha dalam bidang software consultant, melakukan usaha-usaha dalam bidang biro iklan, melakukan perdagangan umum, termasuk di dalamnya perdagangan eksport, import, lokal dan interinsuleir baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi, juga bertindak sebagai agen, grossier, leveransier, supplier, pengadaan dan penyalur dari rupa-rupa barang dagangan, melakukan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan konsultasi pajak (Bukti Dokumen B4 dan C43);----------------------------------------------------------
1.1.6.
Bahwa Terlapor III adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang yang dalam kegiatan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengembangan SIMDUK dan NON SIMDUK Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 selaku Pengguna Anggaran yang memberi tugas kepada Terlapor I untuk melaksanakan kegiatan pelelangan (Bukti Dokumen C42);---------------------------------------------
1.2.
Kegiatan Lelang :---------------------------------------------------------------------------1.2.1.
Perencanaan pengadaan barang dan atau jasa--------------------------------Bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan KTP di kota Semarang, dalam hal ini untuk dapat langsung mencetak KTP di masing-masing Kecamatan dan agar terkumpul data-data kependudukan dan catatan sipil dalam bentuk bank data yang dapat menampung, mengelola, menyiapkan, menemukan kembali dan mendistribusikan atau melayani berbagai jenis data atau informasi kependudukan dan 6
SALINAN
catatan sipil dari segala aspek dan aktivitas organisasi pemerintahan, Terlapor III menyelenggarakan kegiatan pengembangan SIMDUK dan NON SIMDUK kota Semarang Tahun 2003 (Bukti Dokumen B7 dan C41);-------------------------------------------------------------------------------1.2.2.
Pembentukan Panitia Lelang---------------------------------------------------1.2.2.1.
Bahwa anggota panitia lelang berasal dari berbagai instansi yang
ditunjuk
oleh
masing-masing
kepala
instansi
berdasarkan surat permintaan Terlapor III kepada pimpinan unit kerja. (Bukti Dokumen B17, B19, B23 dan B30);-------1.2.2.2.
Bahwa Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengembangan SIMDUK dan Non SIMDUK Dispenduk dan Capil Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu: Terlapor I (Ketua merangkap Anggota), Retno Triwidiyastuti, S.H. (Sekretaris merangkap anggota), H. Chandra Hasan, Arif Budiman, S.Kom, Willar Harumnan, S.E., M.M., Untung Pribadi, Endang Sri Rejeki, S.H. (Anggota) (Bukti Dokumen C41, B14, B15 dan C41);--------
1.2.2.3.
Bahwa tugas panitia lelang adalah: melaksanakan seleksi prakualifikasi, menyusun jadwal dan menyiapkan dokumen pelelangan termasuk kriteria cara penilaian penawaran, mengadakan pengumuman pelelangan dan menyusun daftar calon peserta lelang, memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian
penawaran
dan
cara
evaluasinya,
melaksanakan pembukaan penawaran, mengadakan evaluasi dan mengusulkan calon pemenang lelang dan membuat laporan hasil pelelangan (Bukti Dokumen C41);--------------1.2.2.4.
Bahwa
Terlapor
III
membentuk
Tim
Teknis/Tim
Pendamping yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu: Ir. Djani Judantoro,
jabatan
Kepala
Kantor
Pengolahan
Data
Elektronik Kota Semarang (selanjutnya disebut KPDE) dan Sapto Tjahyono, S.T., jabatan Staf Ahli Walikota Semarang bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Bukti Dokumen B14, B15, B17, B19, C41 dan C49);----------------1.2.2.5.
Bahwa tugas Tim Pendamping/Teknis adalah: memberikan masukan dalam rangka menyusun Kerangka Acuan Kerja 7
SALINAN
(KAK)
kegiatan
pengembangan
SIMDUK
yang
disempurnakan dan memberikan saran teknis dalam rangka penyusunan
sistem
aplikasi
kegiatan
pengembangan
SIMDUK yang disempurnakan (Bukti Dokumen B17, B19, B23 dan C49);------------------------------------------------------1.2.3.
Penyusunan Persyaratan Prakualifikasi---------------------------------------Bahwa pada tanggal 3 April 2003, Panitia Lelang mengadakan rapat lelang di ruang rapat Dispenduk dan Capil Kota Semarang dengan agenda membahas contoh-contoh tata cara prakualifikasi, syarat-syarat peserta dan evaluasi prakualifikasi yang diambil dari bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Semarang (Bukti Dokumen B14 dan B30);-------------------------------------------------------------------------------
1.2.4.
Prakualifikasi I-------------------------------------------------------------------1.2.4.1.
Bahwa Prakualifikasi I diumumkan di Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang, Kadin Kota Semarang, papan pengumuman di Kantor Dispenduk dan Capil Kota Semarang serta Mingguan Berita Tajam Pos (Bukti Dokumen B4, B17, B14, B15, B19 dan C41);------------------
1.2.4.2.
Bahwa terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang mengambil dokumen prakualifikasi I yaitu: Terlapor II, PT. Unitas Catur Dasa, CV. Hidayat Jaya, PT. Karunia Prima Sejati, CV. Mega Sarana Jaya, PT. Aji Saka Wirya, CV. Gita Karya Cipta, PT. Sawunggaling, CV. Surya Sejahtera, CV. Saka Mahameru, CV. Kreasi Mahameru, CV. Bina Bumi Mekanis dan CV. Sakinata Prawiti (Bukti Dokumen C41);--------------
1.2.4.3.
Bahwa dari 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar prakualifikasi,
ada 1 (satu) perusahaan yang tidak
memasukkan dokumen prakualifikasi, yaitu CV. Sakinata Prawiti, sehingga prakualifikasi I diikuti oleh 12 peserta (Bukti Dokumen C39 dan C41);---------------------------------1.2.4.4.
Bahwa berdasarkan surat undangan tertanggal 25 April 2003, Ketua Panitia Lelang mengundang seluruh anggota panitia lelang untuk menghadiri rapat pada tanggal 28 April 2003 yang berita acaranya dibuat tanggal 6 Mei 2003 yang menghasilkan peserta lelang yang lulus prakualifikasi I
8
SALINAN
adalah CV. Mega Sarana Jaya, PT. Karunia Prima Sejati dan Terlapor II (Bukti Dokumen C41);------------------------------1.2.4.5.
Bahwa alasan ketidaklulusan peserta-peserta prakualifikasi I adalah sebagai berikut:--------------------------------------------1.2.4.5.1.
CV. Gita Karya Cipta karena masa berlaku sertifikat habis dan sisa kemampuan keuangan (SKK) masih dibawah plafon anggaran;---------
1.2.4.5.2.
CV. Surya Sejahtera, karena sisa kemampuan keuangan
(SKK)
masih
dibawah
plafon
anggaran;---------------------------------------------1.2.4.5.3.
CV. Hidayat Jaya karena referensi Bank tidak ada, copy ijazah tidak sesuai dan sisa kemampuan keuangan (SKK) masih dibawah plafon anggaran;-------------------------------------
1.2.4.5.4.
CV.
Bina
pendukung
Bumi
Mekanis
personil
tidak
karena ada
data
dan
sisa
kemampuan keuangan (SKK) masih dibawah plafon anggaran; -----------------------------------1.2.4.5.5.
PT.
Unitas
Catur
Dasa
karena
neraca
perusahaan tidak disahkan akuntan publik dan sisa
kemampuan
keuangan
(SKK)
masih
dibawah plafon anggaran; ------------------------1.2.4.5.6.
CV. Saka Mahameru karena masa berlaku sertifikat habis, referensi Bank tidak ada, neraca perusahaan tidak disahkan akuntan publik dan sisa
kemampuan
keuangan
(SKK)
masih
dibawah plafon anggaran; ----------------1.2.4.5.7.
CV. Kreasi Mahameru karena keterangan dukungan
keuangan
tidak
ada,
neraca
perusahaan tidak disahkan akuntan publik dan sisa
kemampuan
keuangan
(SKK)
masih
dibawah plafon anggaran; ------------------------1.2.4.5.8.
PT. Sawunggaling karena surat pernyataan daftar sanksi tidak dikeluarkan oleh asosiasi dan data personil tidak ditandatangani;-----------
9
SALINAN
1.2.4.5.9.
PT Aji Saka Wirya karena sertifikat tidak ditandatangani direkturnya dan PPh yang dilampirkan tidak lengkap (Bukti Dokumen C41);---------------------------------------------------
1.2.4.6.
Bahwa Proses prakualifikasi I tersebut mendapat protes dari BPD ARDIN Propinsi Jawa Tengah yang menganggap proses prakualifikasi tersebut tidak sah. Tidak ada jawaban dari Panitia Lelang atas surat sanggahan dari ARDIN Jawa Tengah (Bukti Dokumen B8, B13,B30 dan C5);---------------
1.2.5.
Prakualifikasi II------------------------------------------------------------------1.2.5.1.
Bahwa prakualifikasi II diumumkan di RRI stasiun Regional Semarang, Kadinda Propinsi Jawa Tengah, ARDIN Propinsi Jawa Tengah, ARDIN Kota Semarang, KADIN Kota Semarang, Media Indonesia dan papan pengumuman Kantor Dispenduk dan Capil Kota Semarang (Bukti Dokumen C6 dan C41);-------------------------------------------------------------
1.2.5.2.
Bahwa Panitia lelang menganggap lelang ini termasuk pengadaan jasa konsultasi. Oleh karena itu karena hanya ada 3 (tiga) peserta yang lulus Prakualifikasi I, panitia lelang mengadakan Prakualifikasi II. Hal ini mengingat Keppres 18/2000 mengatur bahwa batas minimum peserta lelang untuk pengadaan jasa konsultasi adalah 5 (lima) peserta (Bukti Dokumen B14, B15, B23, B30 dan C41);---------------
1.2.5.3.
Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi II sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yaitu: PT. Solusi Nusa Usaha Mandiri, CV. Sendang Rejeki, CV. Kurnia Rejeki, PT. Karya Inti Karindo, CV. Dinatek Jaya Lestari, PT. Surya Data Nusa, CV. Alfa Graha Informatika, CV. Putra Sejati, CV. Sumber Agung, CV. Kana Komputindo, CV. Bumi Rejeki Sentosa, CV. Trubus Sakti, PT. IPSI Karya Abadi, CV. Dewi, PT. Karisma Cipta Tunggal, CV. Christie Jasa Telekomunikasi, PT. IKIN, CV. Kreasi Mahameru, PT. Informatika Solusi Otonomi, CV. Reka Cipta Artha (Bukti Dokumen C41);------------------
1.2.5.4.
Bahwa terdapat 16 perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi. 4 (empat) perusahaan yang tidak 10
SALINAN
mengembalikan
dokumen
prakualifikasi
adalah:
CV.
Sendang Rejeki, PT. IPSI Karya Abadi, CV. Christie Jaya Telekomunikasi dan CV. Kreasi Mahameru (Bukti Dokumen C41);-----------------------------------------------------------------1.2.5.5.
Bahwa peserta prakualifikasi II yang lulus seleksi adalah: CV. Dinatek Jaya Lestari, PT. Karisma Cipta Tunggal, CV. Sumber Agung dan CV. Kana Komputindo (Bukti Dokumen B8, B13, B14, B15 dan C41);-------------------------
1.2.5.6.
Bahwa ketidaklulusan peserta-peserta prakualifikasi II adalah sebagai berikut :--------------------------------------------1.2.5.6.1.
CV. Alfa Graha Informatika karena sertifikat kualifikasi tidak ditandatangani direkturnya dan referensi bank hanya berupa fotocopy;-----------
1.2.5.6.2.
CV. Reka Cipta Artha karena sertifikat kualifikasi tidak ditandatangani direkturnya, neraca perusahaan yang dilampirkan hanya berupa fotocopy, surat pernyataan kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang dilampirkan hanya fotocoy dan surat pernyataan tentang keadaan perusahaan tidak pailit, tidak dalam pengawasan bank dan direksi tidak dalam proses hukum atau perkara pidana dibuat sendiri, tidak dari pengadilan negeri;-------------------------------------------------
1.2.5.6.3.
CV. Dewi karena neraca perusahaan yang dilampirkan hanya fotocopy, surat pernyataan kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang dilampirkan hanya fotocoy dan
surat
perusahaan
pernyataan tidak
tentang
pailit,
keadaan
tidak
dalam
pengawasan bank dan direksi tidak dalam proses hukum atau perkara pidana yang dikeluarkan pengadilan yang dilampirkan hanya fotocopy;-------------------------------------1.2.5.6.4.
PT. Informatika Karya Indah Nuansa (IKIN) karena surat pernyataan kinerja perusahaan baik 11
SALINAN
dan tidak masuk dalam daftar sanksi dibuat sendiri dan tidak dikeluarkan oleh asosiasi;-----1.2.5.6.5.
CV. Bumi Rejeki Sentosa karena tenaga kerja inti perusahaan tidak ada sarjana komputer (S-1);--------------------------------------------------
1.2.5.6.6.
PT. Informatika Solusi Otonomi Jakarta karena nama PT Perwakilan/cabang Semarang tidak sesuai dengan yang diakta induk/pusat (akta cabang tidak sesuai dengan nama PT-nya), fotocopy NPWP dan PKP tidak ada, fotocopy bukti lunas SPT PPh badan 2 (dua) tahun terakhir tidak ada, fotocopy laporan bulanan PPh 3 (tiga) bulan terakhir tidak ada dan Surat pernyataan tentang keadaan perusahaan tidak pailit, tidak dalam pengawasan bank dan direksi tidak dalam proses hukum atau perkara pidana dibuat sendiri, tidak dari Pengadilan Negeri;----
1.2.5.6.7.
CV. Putra Sejati karena fotocopy sertifikat tidak ditandatangani Direkturnya;-----------------
1.2.5.6.8.
PT. Surya Data Nusa karena pengesahan akuntan publik fotocopy, surat pernyataan kinerja perusahaan tidak dari asosiasi, surat pernyataan tentang keadaan perusahaan tidak pailit, tidak dalam pengawasan bank dan direksi tidak dalam proses hukum atau perkara pidana dibuat sendiri, tidak dari pengadilan negeri dan sisa kemapuan keuangan (SKK) masih dibawah plafon anggaran;-------------------------------------
1.2.5.6.9.
PT. Karya Inti Karindo karena fotocopy sertifikat tidak ditandatangani direkturnya, fotocopy KTP dewan direksi tidak ada, surat pernyataan kinerja perusahaan tidak asli, tenaga kerja
inti
perusahaan
tidak
ada
sarjana
komputer (S-1);-------------------------------------1.2.5.6.10.
CV. Trubus Sakti karena fotocopy akta pendirian tidak lengkap, fotocopy NPWP tidak 12
SALINAN
dilampirkan, surat keterangan referensi bank tidak asli, surat keterangan dukungan bank tidak asli, surat pernyataan tentang keadaan perusahaan
tidak
pailit,
tidak
dalam
pengawasan bank dan direksi tidak dalam proses hukum atau perkara pidana dibuat sendiri, tidak dari pengadilan negeri; -----------1.2.5.6.11.
CV. Kurnia Rejeki karena sertifikat kualifikasi tidak
ditandatangani direkturnya, fotocopy
NPWP tidak dilampirkan, surat pernyataan kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi dari Ardin hanya fotocopy, tenaga kerja
inti
perusahaan
tidak
ada
sarjana
komputer (S-1) dan tentang keadaan perusahaan tidak pailit, tidak dalam pengawasan bank dan direksi tidak dalam proses hukum atau perkara pidana dibuat sendiri, tidak dari Pengadilan Negeri;-----------------------------------------------1.2.5.6.12.
PT. Solusi Nusa Usaha Mandiri karena tenaga inti perusahaan tidak ada sarjana komputer/S-1 (Bukti Dokumen C41);-----------------------------
1.2.5.7.
Bahwa dari prakualfikasi II, terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mengajukan sanggahan, yaitu: PT. Solusi Nusa Usaha Mandiri, CV. Trubus Sakti, PT. Surya Data Nusa, CV. Putra Sejati, PT. Informatika Solusi Utama, CV. Bumi Rejeki Sentosa, PT. IKIN Semarang dan CV. Dewi (Bukti Dokumen C9, C10, C11, dan C41); ------------------------------
1.2.6.
Pemberian Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (aanwijzing)-----------Bahwa aanwijzing dilakukan di ruang rapat Bappeda Kota Semarang tanggal 23 Juni 2003. Aanwijzing dihadiri oleh 7 (tujuh) anggota panitia lelang, 2 (dua) orang Tim Teknis, dan 7 (tujuh) peserta lelang yaitu CV. Mega Sarana Jaya, PT. Karunia Prima Sejati, Terlapor II, CV. Kana Komputindo, CV. Dinatek Jaya Lestari, CV. Sumber Agung dan PT. Karisma Cipta Tunggal (Bukti Dokumen B4, B14, B15, B30 dan C42);-
13
SALINAN
1.2.7.
Pembukaan Penawaran----------------------------------------------------------1.2.7.1.
Bahwa dalam pembukaan penawaran, hadir seluruh panitia lelang, peserta lelang dan Tim teknis (Bukti Dokumen B14, dan B30);-------------------------------------------------------------
1.2.7.2.
Bahwa dalam pembukaan penawaran tanggal 30 Juni 2003, dua peserta tidak lulus yaitu: PT. Karunia prima Sejati dan PT. Karisma Cipta Tunggal. PT. Karunia Prima Sejati dinyatakan gugur karena pada sampul penutup dokumen penawaran mencantumkan identitas perusahaan, sedangkan PT. Karisma Cipta Tunggal dinyatakan gugur karena pada dokumen administrasi tidak dilampirkan fotocopy undangan lelang (Bukti Dokumen B7, B8, B11, B13, B14, B17, B19, B30 dan C42);-------------------------------------------------------
1.2.8.
Evaluasi Dokumen Administrasi----------------------------------------------1.2.8.1.
Bahwa dalam evalusi dokumen administrasi yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2003 bertempat di ruang rapat Dispenduk dan Capil Kota Semarang 2 (dua) peserta dinyatakan gugur, yaitu: CV. Sumber Agung dari Semarang dan CV. Kana Komputindo dari Semarang (Bukti Dokumen C42);------------------------------------------------------------------
1.2.8.2.
Bahwa CV. Sumber Agung dan CV. Kana Komputindo dinyatakan gugur karena pada Surat Pernyataan minat mengikuti lelang terdapat kekeliruan menyebutkan tanggal rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) disebutkan pada tanggal 30 Juni 2003 yang seharusnya tanggal 23 Juni 2003 (Bukti Dokumen C42);---------------------------------------------
1.2.9.
Evaluasi Teknis------------------------------------------------------------------1.2.9.1.
Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2003 di ruang rapat Dispenduk dan Capil Kota Semarang diikuti oleh 3 (tiga) peserta, yaitu: CV. Dinatek Jaya Lestari, Terlapor II dan CV. Mega Sarana Jaya (Bukti Dokumen C42);------------------------------------------------------------------
1.2.9.2.
Bahwa penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap dokumen penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada
14
SALINAN
unsur-unsur yang dinilai dengan ambang batas lulus terendah (passing grade) 75 (Bukti Dokumen C42);---------------------1.2.9.3.
Bahwa hasil evaluasi dokumen teknis adalah sebagai berikut: CV. Mega Sarana Jaya mendapatkan nilai 65,26% (enam puluh lima koma dua puluh enam persen), Terlapor II mendapatkan nilai 79,44% (tujuh puluh sembilan koma empat puluh empat persen) dan CV. Dinatek Jaya Lestari mendapatkan nilai 73,51% (tujuh puluh tiga koma lima puluh satu persen) (Bukti Dokumen B7, B14, B15 dan C42);------------------------------------------------------------------
1.2.9.4.
Bahwa dari hasil evaluasi teknis yang memenuhi persyaratan teknis terbaik dan di atas batas lulus terendah (passing grade) hanya 1 (satu) penyedia barang/jasa yaitu Terlapor II (Bukti Dokumen C42);---------------------------------------------
1.2.9.5.
Bahwa CV. Mega Sarana dinyatakan tidak memenuhi ambang batas terendah karena tidak menyebutkan operating system dan data base yang akan digunakan (Bukti Dokumen C42); ------------------------------------------------------------------
1.2.9.6.
Bahwa CV. Dinatek Jaya Lestari dinyatakan tidak memenuhi ambang batas terendah karena menggunakan operating system Microsoft Windows Server 2000 dan menggunakan data base Oracle 91 (Bukti Dokumen B16 dan C42);---------
1.2.10.
Evaluasi Harga-------------------------------------------------------------------Bahwa panitia lelang hanya melakukan evaluasi harga terhadap penawaran Terlapor II. Panitia Lelang tidak membuka penawaran 2 (dua) peserta lain karena tidak memenuhi ambang batas terendah/tidak lulus passing grade (Bukti Dokumen B21 dan C42);------------------------
1.2.11.
Negosiasi Harga------------------------------------------------------------------Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003 di ruang rapat Dispenduk dan Capil Kota Semarang, dilakukan penawaran harga, klarifikasi dan negosiasi harga yang dilakukan oleh panitia lelang dan dihadiri oleh tiga Saksi, yaitu: Sri Sulistyowati S.H., jabatan Pembantu Pengguna Anggaran, Sapto Tjahjono S.T., Staf Ahli Walikota Semarang, Ir. Djani Yudantoro, Kepala Kantor PDE Kota Semarang (Bukti Dokumen C42);---------------
15
SALINAN
1.2.12.
Penentuan Pemenang------------------------------------------------------------Bahwa Terlapor III menetapkan Terlapor II sebagai pemenang lelang kegiatan pengembangan SIMDUK dan Non SIMDUK pekerjaan pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan yang disempurnakan pada tanggal 23 Juli 2003 (Bukti Dokumen C42); ------------------------------------------------------------------
2.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan SIMDUK dan NON SIMDUK di Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :-------------------2.1.
Persyaratan Prakualifikasi-----------------------------------------------------------------2.1.1.
Bahwa dalam Prakualifikasi I, Panitia Lelang meluluskan peserta yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tatacara prakualifikasi yaitu dalam hal sertifikasi klasifikasi usaha; (Bukti Dokumen C57);----------------------------------------------------------
2.1.2.
Bahwa dalam prakualifikasi II, Panitia Lelang meluluskan CV. Dinatek Jaya Lestari dan PT Karisma Cipta Tunggal yang tidak memenuhi persyaratan
yang
telah
ditetapkan
dalam
dokumen
tatacara
prakualifikasi yaitu dalam hal sertifikasi klasifikasi usaha; (Bukti Dokumen C57);------------------------------------------------------------------2.2.
Persyaratan Kinerja Perusahaan-----------------------------------------------------------2.2.1.
Bahwa dalam Prakualifikasi I, panitia lelang menolak surat pernyataan kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang dibuat sendiri oleh PT. Sawunggaling meskipun telah sesuai dengan persyaratan
yang
telah
ditetapkan
dalam
dokumen
tatacara
prakualifikasi; (Bukti Dokumen C41)-----------------------------------------2.2.2.
Bahwa dalam prakualifikasi II, panitia lelang menolak surat pernyataan kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang dibuat sendiri oleh CV. Reka Cipta Artha, PT. Informatika Karya Indah Nuansa, PT. Informatika Solusi Otonomi Jakarta, PT. Surya Data Nusa, CV. Trubus Sakti, CV. Kurnia Rejeki, meskipun telah sesuai dengan persyaratan
yang
telah
ditetapkan
dalam
dokumen
tatacara
prakualifikasi; (Bukti Dokumen C41);-----------------------------------------
16
SALINAN
2.3.
Persyaratan lelang---------------------------------------------------------------------------Bahwa panitia lelang tetap mengikutsertakan Terlapor II, CV. Dinatek Jaya Lestari dan PT Karisma Cipta Tunggal meskipun ketiga peserta ini tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu bidang jasa subbidang perawatan komputer, alat peralatan elektronik dan telekomunikasi (Bukti Dokumen C42)----------------------------------------------------
2.4.
Peran Tim Teknis---------------------------------------------------------------------------2.4.1.
Bahwa Terlapor I, Terlapor III dan Sapto Tjahyono, ST., jabatan Staf Ahli Walikota Semarang bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, melakukan studi banding ke Surabaya untuk meninjau pelaksanaan SIMDUK di Surabaya sebelum kegiatan pengembangan SIMDUK dan NON SIMDUK kota Semarang Tahun 2003 dilaksanakan; (Bukti Dokumen B19)--------------------------------------------------------------------
2.4.2.
Bahwa Terlapor III dengan Sapto Tjahyono, S.T pernah bertemu untuk membuat rancangan jadwal pelelangan sebelum terbentuk panitia lelang (Bukti Dokumen B17dan B19);-------------------------------------------------
2.4.3.
Bahwa panitia lelang pernah berkonsultasi secara informal dengan Sapto Tjahyono, S.T. berkaitan dengan masalah apakah pelelangan SIMDUK ini akan digabung untuk pengadaan barang dan jasa. Panitia Lelang berkeinginan agar lelang digabung, sedangkan Sapto Tjahyono, S.T. menyarankan untuk dipisah. Akhirnya disepakati pelelangan SIMDUK digabung untuk pengadaan barang dan jasanya (Bukti Dokumen B17, B19, dan B30);-------------------------------------------------
2.4.4.
Bahwa Tim Teknis tidak pernah mengikuti rapat-rapat penyusunan persyaratan prakualifikasi (Bukti Dokumen B30 dan C41);----------------
2.4.5.
Bahwa tim teknis hadir dalam aanwijzing untuk memberikan masukan dan arahan. Djani Yudantoro memberikan arahan dalam masalah teknis seperti hardware dan software, sedangkan Sapto Tjahjono, S.T. sebagai mediator pada saat terdapat perbedaan pendapat antara peserta dengan panitia lelang (Bukti Dokumen B14, B15, B16, B17, B19, dan 30);------
2.4.6.
Bahwa Tim Teknis menandatangani berita acara negosiasi dalam kapasitasnya sebagai saksi (Bukti Dokumen C41);--------------------------
2.5.
Perangkat Lunak /software-----------------------------------------------------------------2.5.1.
Bahwa dalam aanwijzing, ada peserta yang menanyakan tentang software yang diinginkan oleh panitia lelang. Panitia Lelang
17
SALINAN
menjelaskan kepada peserta lelang bahwa operating system yang diinginkan adalah Informix. (Bukti Dokumen B14, B15, B28 dan B30);2.5.2.
Bahwa dalam RKS tidak disebutkan sistem Informix; (Bukti Dokumen B15, B16 dan C42);--------------------------------------------------------------
2.6.
Sistem Penilaian-----------------------------------------------------------------------------Bahwa Panitia Lelang menggunakan sistem pembobotan dengan passing grade dalam evaluasi teknis meskipun dalam rapat aanwijzing disepakati evaluasi dokumen teknis dengan sistem pembobotan tidak dituangkan dalam dokumen lelang. Beberapa Saksi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak dituangkan dalam dokumen lelang adalah tidak digunakan untuk melakukan evaluasi teknis (Bukti Dokumen B8, B12, B13 dan B30, C42);-----------------------
2.7.
Perubahan Hasil Penilaian-----------------------------------------------------------------Bahwa Panitia Lelang merubah hasil penilaian evaluasi teknis. Pada awalnya yang menempati ranking pertama adalah CV. Dinatek Jaya Lestari, namun panitia lelang melakukan perubahan nilai sehingga yang menempati ranking pertama adalah Terlapor II (Bukti Dokumen B8 dan B30);----------------------------
2.8.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Terlapor I----------------------------------2.8.1.
Bahwa Terlapor II dibantu oleh Ahmad Makmur dari Toko Tangseng, Jono dan Fajar dari PT Karunia Prima Sejati untuk mengerjakan aplikasi SIMDUK. Kapasitas Jono dan Fajar dalam membantu Terlapor II adalah sebagai pribadi, bukan atas nama PT Karunia Prima Sejati (Bukti Dokumen B17);-------------------------------------------------------------------
2.8.2.
Bahwa Terlapor II juga dibantu oleh staf Kantor Pengolahan Data Elektronik yaitu Budi Utomo dan Arif Budiman untuk mengerjakan aplikasi SIMDUK (Bukti Dokumen B8, B10 dan B13);--------------------
2.9.
Peran PT. Karunia Prima Santika---------------------------------------------------------2.9.1.
Bahwa PT. Karunia Prima Sejati melakukan perbaikan data dan transfer data di kecamatan-kecamatan di lingkungan Kotamadya Semarang atas dasar perjanjian antara PT Karunia Prima Sejati dengan Wali Kotamadya Semarang (Bukti Dokumen B28, C68, C69, dan C58);-------
3.
Menimbang bahwa fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas adalah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan mempunyai nilai bukti berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------
18
SALINAN
3.1.
Bukti Dokumen B8, B10, B12 s/d B19, B28 dan B30 adalah bukti acara pemeriksaan terhadap saksi yang disumpah, mengalami, melihat dan mengetahui sendiri kejadian-kejadian yang terkait dengan perkara ini;----------------------------
3.2.
Bukti Dokumen C41 dan C42 adalah dokumen fotocopy berupa dokumen pertanggungjawaban dari panitia lelang kepada pengguna anggaran yang berisi kegiatan-kegiatan pelaksanaan lelang yang diakui kebenaran isinya oleh panitia lelang;------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.
Bukti Dokumen C57 adalah print out sertifikat kualifikasi usaha dari asosiasi yang dikeluarkan oleh asosiasi dan dikirimkan kepada KPPU oleh asosiasi tersebut;----------------------------------------------------------------------------------------
3.4.
Bukti Dokumen C58, C68 dan C69 adalah dokumen fotocopy yang diperlihatkan aslinya, diperoleh dari tempat kejadian dan diserahkan oleh pemiliknya;-----------
4.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menelaah apakah telah terjadi atau tidak terjadi persekongkolan dalam pelaksanaan lelang penyedia barang/jasa kegiatan pengembangan SIMDUK dan Non SIMDUK pada Dispenduk dan Capil Kota Semarang;--------------------------------------------------------------------------------
5.
Menimbang bahwa yang dimaksud bersekongkol dalam tender/lelang menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain secara terang-terangan maupun rahasia atas inisiatif pelaku usaha maupun pihak lain untuk memenangkan pihak tertentu berupa pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender kepada peserta tender secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hukum;------------------------------------------------
6.
Menimbang bahwa berdasarkan temuan di atas, telah terbukti Terlapor I mengubah atau setidak-tidaknya menyetujui adanya perubahan ranking hasil evaluasi teknis yang menguntungkan Terlapor II. Pada awalnya, berdasarkan hasil evaluasi teknis CV. Dinatek Jaya Lestari menempati ranking pertama dan Terlapor II menempati ranking kedua, namun pada akhirnya Terlapor II naik menjadi ranking pertama;-----------
7.
Menimbang bahwa meskipun terbukti Terlapor I mengubah atau setidak-tidaknya menyetujui adanya perubahan ranking hasil evaluasi teknis yang menguntungkan Terlapor II, Majelis Komisi tidak menemukan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa tindakan Terlapor I diambil atas permintaan Terlapor II atau berdasarkan kerjasama dengan Terlapor II;---------------------------------------------------------------------19
SALINAN
8.
Menimbang bahwa selain itu, sampai pemeriksan ini berakhir, Majelis Komisi tidak menemukan bukti adanya kerjasama baik antara Terlapor II dengan panitia lelang maupun dengan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang ini;------------
9.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Komisi berkesimpulan tidak ditemukan bukti adanya persekongkolan dalam pelaksanaan lelang penyediaan barang/jasa kegiatan pengembangan SIMDUK dan Non SIMDUK pada Dispenduk dan Capil;----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.
Menimbang bahwa selain yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisi juga menemukan beberapa hal dalam pelaksanaan lelang SIMDUK dan Non SIMDUK pada Dispenduk dan Capil untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, yaitu: --------------------------------------------------------------------------------------------------10.1.
Panitia Lelang tidak melaksanakan ketentuan lelang secara konsisten dalam bentuk antara lain:---------------------------------------------------------------------------10.1.1.
meluluskan peserta prakualifikasi yang tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha jasa subbidang perawatan komputer, alat peralatan elektronik dan telekomunikasi sebagaimana dicantumkan dalam dokumen tatacara prakualifikasi;-----------------------------------------------
10.1.2.
menerima peserta lelang yang tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha jasa subbidang perawatan komputer, alat peralatan elektronik dan telekomunikasi sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS);---------------------------------------------------------
10.1.3.
Menolak dokumen surat pernyataan kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang dibuat sendiri oleh peserta prakualifikasi padahal telah sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam dokumen tatacara prakualifikasi;---------------------------------------
10.2.
Lelang dilakukan secara tidak transparan karena Panitia Lelang tidak memberitahukan kepada peserta lelang mengenai sistem evaluasi yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi teknis. Meskipun dalam RKS telah disebutkan sistem evaluasi teknis yang digunakan adalah sistem pembobotan, namun dalam aanwijzing disepakati bahwa sistem evaluasi teknis dengan pembobotan sebagaimana tercantum dalam RKS tidak dituangkan dalam dokumen lelang. Dengan demikian Panitia Lelang harus memberitahukan kepada peserta lelang tentang sistem evaluasi teknis yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi teknis;----------------------------------------------------------------20
SALINAN
11.
Menimbang bahwa meskipun tidak ditemukan bukti adanya persekongkolan, tindakan panitia lelang yang melakukan perubahan nilai dalam evaluasi teknis mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat di antara peserta lelang;------------------------------------
12.
Menimbang bahwa atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh panitia lelang, Majelis Komisi memandang perlu memberikan saran kepada Kepala Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mengenakan sanksi administratif kepada Panitia Lelang SIMDUK Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 sesuai peraturan yang berlaku;------------------------------------------------------------------------------------------
13.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-------------------------------------MEMUTUSKAN
Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---------------------------------------------------------------Demikian diputuskan dalam Sidang Majelis Komisi, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2004, oleh kami: Anggota Komisi, Faisal H. Basri, S.E., M.A., sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H. dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2004, oleh Ketua Majelis Komisi yang sama, dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Komisi tersebut diatas, dengan dibantu oleh : Dendy Rakhmat Sutrisno S.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H., masing-masing sebagai Investigator dan Arnold Sihombing, S.H., Dinni Melanie, S.H., masing-masing sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pelapor ;------------------------------------Ketua Majelis, t.t.d. Faisal H. Basri S.E., M.A. Anggota Majelis,
Anggota Majelis,
t.t.d
t.t.d
Erwin Syahril S.H.
Dr. Syamsul Maarif S.H., LL.M.
21
SALINAN
Panitera, t.t.d
t.t.d
Arnold Sihombing, S.H.
Dinni Melanie, S.H.
22
