2003

RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 017/PUU-I/2003 I. PEMOHON SAID PRADONO BIN DJAJA dkk, yang dalam hal ini pemberi kuasa dan bertindak untuk sendiri dan atas nama anggota lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru. SUMAUN UTOMO dkk, Penerima kuasa dan bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pimpinan lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru. II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum a. Pasal 60 hurug g “Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya”; Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a s/d huruf j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 III. ALASAN Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a s/d huruf j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena: A. Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menegaskan syarat-syarat pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang apabila calon anggota warga negara telah berumur 60 tahun tetapi KTP-nya tidak seumur hidup dan KTP-nya ada tanda ET (bekas tahanan), maka tidak memenuhi syarat Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, karena telah dianggap sebagai bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S./PKI. Sedangkan dalam Pasal 27 UUD 1945 telah dinyatakan Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI

secara jelas “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. UUD 1945 adalah hukum dasar yang menjadi sumber dari segala UU dan peraturan atau sumber dari hukum positif Indonesia, oleh karena itu Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a s/d huruf j UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Sebagai keterangan yang dapat dijadikan informasi dalam pengambilan suara tentang pembahasan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum di DPR, bahwa Fraksi PDI-P menyetujui agar Pasal 60 huruf g tersebut dihapuskan seluruhnya, sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi PP, menghendaki hanya kalimat ”yang tidak terlibat langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya dihapuskan. Akan tetapi Fraksi TNI/Polri tetap menghendaki Pasal 60 huruf g tersebut tetap dicantumkan utuh sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum sekarang ini. C. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuannya yang sama dihadapan hukum, serta setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan. Dengan demikian diskriminasi hak kewarganegaraan, yang mencabut atau membatasi hak kewarganegaraan tanpa dasar hukum telah merugikan hak dan kewenangan konstitusional warga negara Indonesia Korban Rezim Orde Baru dalam peristiwa G.30.S/PKI dan pelanggaran HAM.

Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI

IV. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan hukum UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum telah merugikan hak konsitusional Pemohon, sehingga harus dilakukan uji UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3. Menyatakan hukum muatan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tersebut, bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 tentang Hak kewenangan konstitusional warga Negara Indonesia, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu harus dihapus; 4. Mohon keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan rakyat warga Negara Indonesia, atau mohon putusan yang seadil-adilnya.


RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 017/PUU-I/2003 Perbaikan Tgl, 08 Desember 2003 I. PEMOHON SAID PRADONO BIN DJAJA dkk, yang dalam hal ini pemberi kuasa dan bertindak untuk sendiri dan atas nama anggota lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru. SUMAUN UTOMO dkk, Penerima kuasa dan bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pimpinan lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru. II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 60 hurug g “Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya”; Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a s/d huruf j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 III. ALASAN Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a s/d huruf j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena: A. Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menegaskan syarat-syarat pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang apabila calon anggota warga negara telah berumur 60 tahun tetapi KTP-nya tidak seumur hidup dan KTP-nya ada tanda ET (bekas tahanan), maka tidak memenuhi syarat Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, karena telah dianggap sebagai bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau terlibat langsung atau tidak langsung


dalam G.30.S./PKI. Sedangkan dalam Pasal 27 UUD 1945 telah dinyatakan secara jelas “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. UUD 1945 adalah hukum dasar yang menjadi sumber dari segala UU dan peraturan atau sumber dari hukum positif Indonesia, oleh karena itu Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a s/d huruf j UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Sebagai keterangan yang dapat dijadikan informasi dalam pengambilan suara tentang pembahasan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum di DPR, bahwa Fraksi PDI-P menyetujui agar Pasal 60 huruf g tersebut dihapuskan seluruhnya, sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi PP, menghendaki hanya kalimat ”yang tidak terlibat langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya dihapuskan. Akan tetapi Fraksi TNI/Polri tetap menghendaki Pasal 60 huruf g tersebut tetap dicantumkan utuh sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum sekarang ini. C. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuannya yang sama dihadapan hukum, serta setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan. Dengan demikian diskriminasi hak kewarganegaraan, yang mencabut atau membatasi hak kewarganegaraan tanpa dasar hukum telah merugikan hak dan kewenangan konstitusional warga negara Indonesia Korban Rezim Orde Baru dalam peristiwa G.30.S/PKI dan pelanggaran HAM.


IV. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan hukum materi muatan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 huruf a s/d huruf j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 3. Menyatakan hukum muatan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Mohon keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan rakyat warga Negara Indonesia, atau mohon putusan yang seadil-adilnya.


2003

Recommend Documents