KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 478/MPP/Kep/7/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 789/MPP/Kep/12/2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 254/MPP/Kep/7/2000 TENTANG TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kerta Niaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 dan penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Cipta Niaga yang selanjutnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 serta dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kebijaksanaan tata niaga impor, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu; b. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero (PERSERO) (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);
5. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kerta Niaga ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Dharma Niaga (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 41); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Dharma Niaga dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Cipta Niaga (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 43); 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002. 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu. Memperhatikan : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-208/M-BUMN/203 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Cipta Niaga. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 789/MPP/Kep/12/2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 254/MPP/Kep/7/2000 TENTANG TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU
Pasal I 1.
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 dirubah sebagai berikut : a.
1) Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 yang semula berbunyi : Pasal 2 (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah : a. PT. (Persero) Dharma Niaga; b. PT. (Persero) Cipta Niaga diubah menjadi :
"Pasal 2 (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah PT. (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia." 2) Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 yang semula berbunyi : Pasal 5 (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah : a. PT. (Persero) Dharma Niaga; b. PT. (Persero) Kerta Niaga; c. PT. (Persero) Mega Eltra; d. PT. (Persero) Pantja Niaga; e. PT. (Persero) Sarinah; f. PT. (Persero) Cipta Niaga; diubah menjadi : "Pasal 5 (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah : a. PT. (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia; b. PT. (Persero) Mega Eltra; c. PT. (Persero) Sarinah; b.
1) Pasal 5 B ayat (3) Keputusan Menteri 789/MPP/Kep/12/2002 yang semula berbunyi :
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
Pasal 5 B (3) IT-CFC sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah : a. PT. (Persero) Dharma Niaga; b. PT. (Persero) Pantja Niaga; c. PT. (Persero) Cipta Niaga. diubah menjadi : "Pasal 5 B (3) IT-CFC sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah PT. (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia." 2) Pasal 5 B ayat (18) Keputusan Menteri 789/MPP/Kep/12/2002 yang semula berbunyi :
Perindustrian
Pasal 5 B
dan
Perdagangan
Nomor
(18) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) adalah : a. PT. (Persero) Dharma Niaga; b. PT. Asomindo Raya; c. NV. Panca Ratna; diubah menjadi : "Pasal 5 B (18) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) adalah : a. PT. (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia; b. PT. Asomindo Raya; c. NV. Panca Ratna; 2.
Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu yang semula berbunyi : Pasal 3 (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai IT-B2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah PT (Persero) Dharma Niaga. diubah menjadi : "Pasal 3 (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai IT-B2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia." Pasal II
1. Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Keputusan ini masih dapat dilaksanakan sebagai berikut : a. Pasal I butir 1 huruf a 1) atas nama PT (Persero) Dharma Niaga dan PT (Persero) Cipta Niaga, b. Pasal I butir 1 huruf a 2) atas nama PT (Persero) Dharma Niaga, PT (Persero) Pantja Niaga dan PT (Persero) Cipta Niaga, c. Pasal I butir 1 huruf b 1) atas nama PT (Persero) Dharma Niaga, PT (Persero) Pantja Niaga dan PT (Persero) Cipta Niaga, d. Pasal I butir 1 huruf b 2) atas nama PT (Persero) Dharma Niaga, dan e. Pasal I butir 2 atas nama PT (Persero) Dharma Niaga, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003 atau sampai dengan tanggal penyelesaian seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penggabungan PT (Persero) Pantja Niaga dan PT (Persero) Dharma Niaga ke dalam PT (Persero) Cipta Niaga dan perubahan PT (Persero) Cipta Niaga menjadi PT (persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003, mana yang terlebih dahulu dilakukan. 2.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Juli 2003 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I ttd. RINI M SUMARNO SOEWANDI
