KEPUTUSAN DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.1858/ HK.402/ DRJD/ 2003 TENTANG SANKSI ADMI NI STRATI F TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPI NSI ( AKAP) KELAS EKONOMI PADA PERI ODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2003 ( 1424 H) DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Menimbang
:
a. bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/ HK.402/ DRJD/ 2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur, telah diatur ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur; b. bahwa dalam keadaan tertentu seperti Angkutan Lebaran, perlu diatur pemberian sanksi tersendiri guna mewujudkan tertib penyelenggaraan angkutan jalan; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai sanksi administratif terhadap pelangggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum antar kota antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H).
Mengingat
:
1. Undang - Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3480); 2. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527); 3. Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 Tahun 2003 Tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1050/ PR.301/ DRJD/ 2003 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia; 9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/ HK.402/ DRJD/ 2002 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) KELAS EKONOMI PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2003 (1424 H) Pasal 1 1. Angkutan Penumpang Umum adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum; 2. Pengusaha Angkutan Penumpang Umum adalah pengusaha menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan;
yang
3. Pemberi Izin adalah pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang dikenakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum; 5. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum; 6. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan perkalian antara tarif dasar dengan tarif jarak; 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Pasal 2 Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H), adalah pelanggaran tarif angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi dan pelanggaran penelantaran penumpang. Pasal 3 Pelanggaran tarif angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2, adalah tarif yang diberlakukan melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah. Pasal 4 Pelanggaran penelantaran penumpang adalah pelanggaran berupa penurunan secara paksa penumpang di tengah jalan atau menurunkan penumpang tidak sesuai dengan tujuan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pasal 5 Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan tanpa melalui proses peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/ HK.402/ DRJD/ 2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pembarian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur sehingga terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 langsung dikenakan sanksi. Pasal 6 (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diiketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari : a. b. c. d. e.
hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas lapangan laporan dari lembaga masyarakat laporan dari masyarakat laporan dari media massa laporan dari perusahaan angkutan
(2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a, sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.
nama perusahaan angkutan (PO) trayek yang dilayani nomor kendaraan waktu dan tempat kejadian data pelanggaran bukti karcis
(3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b, c, d dan e, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.
nama perusahaan angkutan (PO) trayek yang dilayani nomor kendaraan waktu dan tempat kejadian data pelanggaran bukti karcis identitas pelapor
(4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) akan ditindak lanjuti apabila laporan tersebut disampaikan dalam periode waktu antara 18 Nopember 2003 s/ d 9 Januari 2004. (5) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak ditindak lanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses Pasal 7 (1) Berdasarkan informasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat pemberi izin membentuk Tim untuk melakukan analisis dan evaluasi yang digunakan sebagai dasar pengenaan sanksi administratif (2) Jika dianggap perlu maka Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat melibatkan instansi terkait Pasal 8 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi melakukan klarifikasi kepada pengusaha angkutan penumpang umum yang melakukan pelanggaran (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimasud dalam ayat (1) dituangkan kedalam Beriita Acara (3) Apabila dianggap perlu, maka terhadap kendaraan yang dilaporkan atau berdasarkan informasi melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan (4) Pemeriksaan fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan di terminal dan atau domisili perusahaan Pasal 9 (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pejabat pemberi izin menjatuhkan sanksi
(2) Pengusaha angkutan umum yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi izin (3) Masa sanggah dan atau Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dijatuhkannya sanksi (4) Apabila pengusaha angkutan tidak menyampaikan pembelaan sampai berakhirnya masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal 10 Sanksi terhadap pelanggaran tarif angkutan penumpang antar kota antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi serta pelanggaran penelantaran penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H) akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini Pasal 11 Sanksi terhadap pelanggaran tarif angkutan penumpang antar kota antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi serta pelanggaran penelantaran penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423 H) dan periode Angkutan Lebaran Tahun 2003 (1424 H) akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini Pasal 12 (1) Pelanggaran tarif penumpang antar kota antar Propinsi (AKAP) kelas ekonomi dan pelanggaran penelantaran penumpang yang terjadi pada periode tanggal 18 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 3 Desember 2003, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (2) Pelanggaran selain pelanggaran tarif dan pelanggaran penurunan penumpang yang terjadi pada periode tanggal 18 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 3 Desember 2003, akan dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/ HK.402/ DRJD/ 2002 tanggal 22 Nopember 2002 Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur. Pasal 13 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini
Pasal 14 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Nopember 2003 sampai dengan 16 Januari 2003. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 29 Oktober 2003
DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd I r. I SKANDAR ABUBAKAR, MSc NI P. 120 092 889 Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan RI ; 2. KAPOLRI; 3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 4. Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Propinsi; 5. DPP Organda.
LAMPI RAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1858/ HK.402/ DRJD/ 2003 TANGGAL : 29 Oktober 2003
SANKSI ADMI NI STRATI F TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPI NSI ( AKAP) KELAS EKONOMI PADA PERI ODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2003 ( 1424 H) I . PELANGGARAN TARI F NO.
BESARAN PELANGGARAN
1
Pelanggaran 1 % S/D 10 %
2
Pelanggaran 11 % S/ D 25 %
3
Pelanggaran 26 % S/ D 50 %
4
Pelanggaran 51 % S/ D 75 %
5
Pelanggaran 76 % s/ d 100 %
6
Pelanggaran 101 % s/ d 150 %
7
Pelanggaran > 150 %
SANKSI ADMI NI STRATI F a. Kendaraan yang melanggar berupa PERI NGATAN b. Kepada perusahaan berupa PERI NGATAN a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 1 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 1 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 2 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 2 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 3 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 3 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 4 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 4 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 5 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 5 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 6 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 6 bulan
I I . PELANGGARAN PENELANTARAN PENUMPANG NO.
BESARAN PELANGGARAN
8
Penelantaran penumpang
9
Penelantaran Penumpang pelanggaran tarip
SANKSI ADMI NI STRATI F
+
a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 12 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 12 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 15 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 24 bulan DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd I r. I SKANDAR ABUBAKAR, MSc NI P. 120 092 889
LAMPI RAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1858/ HK.402/ DRJD/ 2003 TANGGAL : 29 Oktober 2003 SANKSI ADMI NI STRATI F TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPI NSI ( AKAP) KELAS EKONOMI PADA PERI ODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2002 ( 1423 H) DAN PERI ODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2003 ( 1424 H) I . PELANGGARAN TARI F NO.
BESARAN PELANGGARAN
1
Pelanggaran 1 % S/D 10 %
2
Pelanggaran 11 % S/ D 25 %
3
Pelanggaran 26 % S/ D 50 %
4
Pelanggaran 51 % S/ D 75 %
5
Pelanggaran 76 % s/ d 100 %
6
Pelanggaran 101 % s/ d 150 %
7
Pelanggaran > 150 %
SANKSI ADMI NI STRATI F a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 1 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 1 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 2 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 2 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 3 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 3 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 4 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 4 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 5 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 5 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 6 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 6 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 7 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 7 bulan
I I . PELANGGARAN PENELANTARAN PENUMPANG NO.
BESARAN PELANGGARAN
8
Penelantaran penumpang
9
Penelantaran Penumpang pelanggaran tarip
SANKSI ADMI NI STRATI F
+
a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 13 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 13 bulan a. Kendaraan yang melanggar berupa pembekuan izin trayek selama 16 minggu b. Kepada perusahaan berupa penundaan tidak diizinkan perluasan trayek selama 24 bulan DI REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd I r. I SKANDAR ABUBAKAR, MSc NI P. 120 092 889
