2003

PUTUSAN No. 1445 K/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut : Nama

: H. ADE SUMADI bin CIUNG ;

tempat lahir

: Karawang ;

umur/tanggal lahir : 62 tahun / 9 Juni 1943 ; jenis kelamin

: Laki - laki ;

kebangsaan

: Indonesia ;

tempat tinggal

: Dusun Cibuaya I No. 07 RT. 04/02, Desa dan

Kecamatan

Cibuaya,

Kabupaten

Karawang ; agama

: Islam ;

pekerjaan

: Wiraswasta ;

Termohon kasasi berada diluar tahanan : yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa : PRIMAIR : -

Bahwa ia Terdakwa H.ADE SUMADI bin CIUNG yang mendapat kuasa dari ARIS HIDAYAT, KOE NJIAUW TJIE dan UKUN MARZUKUN, SH tertanggal Karawang 21 Pebruari 2002 dimana ketiganya telah mendapat kuasa dari AKUM bin NURMADJA tertanggal Karawang 12 Maret 2001, pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2002, atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2002, atau setidak-tidaknya pada tahun 2002, bertempat Jalan Dewi Sartika No.43 Kelurahan Nagasari, Kecamatan dan Kabupaten Karawang, atau pada tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri telah turut serta dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3518 K/Pdt/2002 tertanggal 22

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

Januari 2002 yang menimbulkan kerugian kepada saksi korban HAN LIE uang sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta) atau sekitar itu, yang dilakukan oeh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut ; Bahwa bermula dari saksi AKUM bin NURMADJA bin PADI selaku ahli waris atau yang dikuasakan ahli warisnya dari NURMADJA (almarhum) telah memberi kuasa dan perjanjian kepada KOE NJIAUW TJIE alias IYONG (dalam perkara terpisah) dan UKUN MARZUKUN, SH, ARIS HIDAYAT (keduanya belum tertangkap) masing-masing tertanggal Karawang 12 Maret 2001, untuk mengurus serta menjualkan tanah dari almarhum NURMADJA yang terletak di Jalan Kertabumi di Blok Pabrik Es Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan dan Kabupaten Karawang Persil Nomor 179 Blok III / S No. C 648 luas ± 18.200 M2, yang kemudian penerima kuasa memberikan kuasa lagi kepada penerima kuasa ke II yaitu Terdakwa H.ADE SUMADI bin CIUNG dan UKUN MARZUKUN, SH, (belum tertangkap) tertanggal 21 Pebruari 2002 untuk menjualkan tanah tersebut. Atas dasar surat kuasa ke II dari penerima kuasa ke I kemudian oleh Terdakwa menjual sebagian tanahnya seluas ± 2.000 M2 kepada saksi korban HAN LIE ; Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu AKUM bin NURMADJA bin PADI memberikan surat-surat tanahnya kepada Terdakwa H.ADE SUMADI bin CIUNG melalui ATANG SUTISNA (belum tertangkap) berupa ; a. Surat Ketetapan Ipeda, yang dikeluarkan di Bandung tanggal 5 Mei 1973 atas nama PADI bin SUDIN, Kohir No. 648 Persil 179 Kelas II luas 18.130 M2, Persil No. 176 Kelas I luas 2.530 M2, Persil No. 176 Kelas I luas 420 M2. b. Kititir Pajak Bumi, Kohir No. 648, Persil No. 179 S III luas 30.000 M2, Persil No. 179. S III luas 18.130 M2, Persil No. 176. D I luas 2.530 M2 atas nama PADI bin SUDIN yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 1950. c. Surat Pengakuan Mikeun Tanah Sawah, dibuat di Karawang Kulon tanggal 12 Desember 1951, yang diketahui Lurah Karawang yang intinya berisi penyerahan tanah sawah di Blok Warung Buah Persil No. 179. S III luas 50.000 M2, tanah darat,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

Persil No. 176. D I luas 2.530 M2 dari PADI bin SUDIN (almarhum) kepada NURMADJA (almarhum). d. Surat Pengakuan Geus Kainjeman tanah/pinjam tanah Persil No. 179. S III kepada BEDJO dari NURMADJA (almarhum) dibuat di Karawang Kulon tanggal 16 April 1953. e. Surat lainnya berupa Pernyataan memiliki tanah Persil No. 179. S III luas 50.000 M2, dan Persil No.176. darat luas 2.530 M2 milik PADI bin SUDIN yang dikeluarkan tanggal 5 Mei 1939, diketahui oleh Lurah Karawang Kulon (SOENTARA). f. Surat Fatwa Waris No. 01/BA.Pdt P/1997/PA.Krw tanggal 5 Maret 1976, yang isinya menerangkan masing-masing dibawah ini adalah ahli waris (Cucu) yang sah dari PADI bin SUDIN yang meninggal tahun 1955, diantaranya : 1). EMU binti NURMADJA bin PADI. 2). NURWITA binti NURMADJA bin PADI. 3). RAHMAN binti NURMADJA bin PADI. 4). AKUM bin NURMADJA bin PADI. 5). KARNADI bin NURMADJA bin PADI. g. Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.380/Pdt/1999/ PT.Bdg tanggal 16 Pebruari 2000, yang memutuskan bahwa tanah darat seluas 18.130 M2 dengan Kititir C. 648 Persil 179 masing-masing pihak baik Pembanding EMI binti NURMADJA bin PADI dkk mendapat setengah bagian atas tanah tersebut, sedangkan setengahnya kepada Terbanding HJ.NINGRUM binti SURAATMADJA dkk ; Setelah mendapat surat-surat Terdakwa atas kesepakatan saksi HAN LIE dikonsultasikan kepada ENJANG DEDY MOECHTAR, SH, MH selaku Notaris/PPAT dikantornya di Jalan Dewi Sartika No.43 Karawang;Dimana

dalam

pertemuannya

saksi

korban

telah

menanyakan tentang legalitas, keabsahan surat-suratnya dan apakah tidak ada sengketa dan apakah dapat memenuhi syarat apabila terjadi transaksi, yang kemudian oleh ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH, MH diyakinkan dan dijawab bahwa surat-surat tersebut asli dapat dijadikan alasan untuk transaksi atau jual beli, yang selanjutnya korban menyerahkan uang muka atau tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), diterima Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

selaku penerima kuasa II, tertanggal 21 Pebruari 2002, dan pada waktu akan diteruskan transaksi jula beli, saksi AKUM bin NURMADJA bin PADI menyerahkan Berkas Putusan Perkara Kasasi No. Reg. 3518-KPdt/2002 tanggal 22 Januari kepada ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH, yang seterusnya terjadi transaksi antara saksi korban HAN LIE dengan pemilik tanah (ahli waris dari NURMADJA bin PADI) yang diantaranya adalah AKUM bin NURMADJA bin PADI sendiri, yang disahkan Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH, disusul dengan pembayaran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2002, dan kemudian Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang pembayaran itu diterima oleh Terdakwa H. ADE SUMADI bin CIUNG dikantor Notaris disaksikan oleh Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH. Oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada pemberi kuasa yaitu KOE NJIAUW TJIE alias IYONG, UKUN MARZUKUN, SH dan ARIS HIDAYAT sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada AKUM bin NURMADJA (pemilik tanah) uang sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), diberikan kepada ARIS HIDAYAT Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada WIWI Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada GUNAWAN alias DADO Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , serta untuk pengurusan fatwa waris di Pengadilan Negeri Karawang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Terdakwa sendiri. Setelah terjadi transaksi saksi korban hendak menggarap tanah yang telah dibelinya, namun tidak dapat menguasai atau melaksanakannya karena ada pihak lain yang berkeberatan sebab tanah tersebut masih dalam status sengketa dan perkaranya masih menunggu putusan Mahkamah Agung RI sesuai pengajuan kasasi dari pihak HJ.NINGRUM. Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi korban melapor-

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

kan ke Polres Karawang tentang adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3518 K/Pdt/2002 tertanggal 22 Januari 2002, yang menjadi dasar transaksi yang oleh Notaris, namun ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 436/TU/886/P/ 2002/SK/PERD tanggal 15 Oktober 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Ressort Karawang, isinya memberitahukan bahwa Mahkamah Agung RI tidak pernah mengeluarkan putusan tersebut ; Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban merasa dirugikan uang sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya perkaranya dilaporkan ke Kepolisian Polres Karawang guna ditindak lanjuti. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP ; SUBSIDAIR : -

Bahwa ia Terdakwa H.ADE SUMADI bin CIUNG, KOE NJIAUW TJIE alias IYONG (dalam perkara terpisah), dan UKUN MARZUKUN, SH, ARIS HIDAYAT (keduanya belum tertangkap) serta ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH, MH (dalam perkara terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun manghapus piutang, yaitu kepada saksi korban HAN LIE uang Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut ; Bahwa bermula dari saksi korban HAN LIE kedatangan Terdakwa yang diantar saksi GUNAWAN alias DADO dan H MAMAN MANSUR ke Tokonya di Jalan Tuparev Karawang, dengan tujuan menawarkan/ menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Kertabumi di Blok Pabrik Es Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan dan Kabupaten Karawang sambil membawa surat-surat tanah yang berbentuk foto copy untuk dipelajari saksi korban, selanjutnya pada waktu berikutnya terjadi tawar menawar melalui telepon dan setelah disetujui

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

harganya a Rp.250.000 per M2 saksi korban diajak Terdakwa yang diantaranya GUNAWAN alias DADO, H. MAMAN MANSUR, IYONG, UKUN MARZUKUN, SH, ARIS HIDAYAT untuk menemui saksi ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH seorang Notaris yang berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 43 Karawang, sambil membawa surat-surat : a. Surat Ketetapan Ipeda, yang dikeluarkan di Bandung tanggal 5 Mei 1973 atas nama PADI bin SUDIN, Kohir No. 648 Persil 179 Kelas II luas 18.130 M2, Persil No. 176 Kelas I luas 2.530 M2, Persil No. 176 Kelas I luas 420 M2. b. Kititir Pajak Bumi, Kohir No. 648, Persil No. 179 S III luas 30.000 M2, Persil No. 179. S III luas 18.130 M2, Persil No. 176. D I luas 2.530 M2 atas nama PADI bin SUDIN yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 1950. c. Surat Pengakuan Mikeun Tanah Sawah, dibuat di Karawang Kulon tanggal 12 Desember 1951, yang diketahui Lurah Karawang yang intinya berisi penyerahan tanah sawah di Blok Warung Buah Persil No. 179. S III luas 50.000 M2, tanah darat, Persil No.176. D I luas 2.530 M2 dari PADI bin SUDIN (almarhum) kepada NURMADJA (almarhum). d. Surat Pengakuan Geus Kainjeman tanah/pinjam tanah Persil No. 179. S III kepada BEDJO dari NURMADJA (almarhum) dibuat di Karawang Kulon tanggal 16 April 1953. e. Surat lainnya berupa Pernyataan memiliki tanah Persil No. 179. S III luas 50.000 M2, dan Persil No.176 darat luas 2.530 M2 milik PADI bin SUDIN yang dikeluarkan tanggal 5 Mei 1939, diketahui oleh Lurah Karawang Kulon (SOENTARA). f.

Surat

Fatwa

Waris No. 01/BA.Pdt P/1997/PA.Krw tanggal 5

Maret 1976, yang isinya menerangkan masing-masing dibawah ini adalah ahli waris (Cucu yang sah dari PADI bin SUDIN yang meninggal tahun 1955, diantaranya : 1). EMU binti NURMADJA bin PADI. 2). NURWITA binti NURMADJA bin PADI. 3). RAHMAN binti NURMADJA bin PADI. 4). AKUM bin NURMADJA bin PADI. 5). KARNADI bin NURMADJA bin PADI.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

g. Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.380/Pdt/1999/ PT.Bdg tanggal 16 Pebruari 2000, yang memutuskan bahwa tanah darat seluas 18.130 M2 dengan Kititir C.648 Persil 179 masing-masing pihak baik Pembanding EMI binti NURMADJA bin PADI dkk mendapat setengah bagian atas tanah tersebut, sedangkan setengahnya kepada Terbanding HJ.NINGRUM binti SURAATMADJA dkk. ; Terdakwa meyakinkan kepada saksi korban dengan tidak memberitahukan bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah masih dalam Putusan Tingkat Banding yang belum in kracht atau belum dieksekusi, namun Terdakwa dengan berpura-pura mengajak ke Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH agar Terdakwa merasa yakin bahwa surat-surat tersebut asli, yang kemudian oleh Notaris ENJANG DEDY MUCHTAR, SH, MH dinyatakan bahwa surat-surat tersebut asli dan dapat dijadikan alasan untuk transaksi. Atas cara-cara Terdakwa mengajak ke Notaris tersebut agar mendapat keterangan dari Notaris, karena seorang Notaris pasti telah mengetahui ketentuan jual beli, selanjutnya saksi korban merasa yakin dan percaya kalau tanah tersebut telah tidak ada masalah, yang selanjutnya saksi korban menyerahkan uang panjar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tanggal 21 Pebruari 2002 ; Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta pembayaran lagi kepada saksi korban, namun saksi korban berjanji akan membayarnya apabila telah dilakukan penandatanganan akte jual beli, yang selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2002 yang disahkan oleh Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH, MH di kantornya, dan pada tanggal 27 Pebruari 2002 saksi korban membayar lagi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di depan Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH yang selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2002 saksi korban membayar lagi kepada ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH, MH, hingga secara keseluruhan uang tersebut telah berjumlah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada pemberi kuasa yaitu KOE NJIAUW TJIE alias IYONG, UKUN MARZUKUN, SH dan ARIS HIDAYAT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

dan kepada AKUM bin NURMADJA (pemilik tanah) uang sebesar Rp.306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), diberikan kepada ARIS HIDAYAT Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada WIWI Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada GUNAWAN alias DADO Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta untuk pengurusan fatwa waris di Pengadilan Negeri Karawang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah),

sedangkan

sisanya

Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Terdakwa sendiri. Setelah melakukan pembayaran dan telah melaksanakan transaksi dengan pihak penjual yang disahkan oleh Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH, MH saksi korban akan menggarap tanah yang telah dibelinya, namun tidak dapat menguasai atau melaksanakan-nya karena ada pihak lain yang berkeberatan sebab tanah tersebut masih dalam status sengketa dan perkaranya masih menunggu putusan Mahkamah Agung RI. Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban merasa dirugikan uang sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya perkaranya dilaporkan ke Kepolisian Polres Karawang guna ditindak lanjuti. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 378 KUHP ; LEBIH SUBSIDAIR : -

Bahwa ia Terdakwa H. ADE SUMADI bin CIUNG pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yaitu uang sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula dari saksi AKUM bin NURMADJA bin PADI selaku

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

ahli waris atau yang dikuasakan ahli warisnya dari NURMADJA (almarhum) telah memberi kuasa dan perjanjian kepada kepada KOE NJIAUW TJIE alias IYONG (dalam perkara terpisah) dan UKUN MARZUKUN, SH, ARIS HIDAYAT (keduanya belum tertangkap) masing-masing tertanggal Karawang 12 Maret 2001, untuk mengurus serta menjualkan tanah dari almarhum NURMADJA yang terletak di Jalan Kertabumi di Blok Pabrik Es Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan dan Kabupaten Karawang Persil Nomor 179 Blok III / S No. C 648 luas ± 18.200 M2, yang kemudian penerima kuasa memberikan kuasa lagi kepada penerima kuasa ke II yaitu Terdakwa H.ADE SUMADI bin CIUNG dan UKUN MARZUKUN, SH, (belum tertangkap) tertanggal 21 Pebruari 2002 untuk menjualkan tanah tersebut. Atas dasar surat kuasa ke II dari penerima kuasa ke I kemudian oleh Terdakwa menjual sebagian tanahnya seluas ± 2.000 M2 kepada saksi korban HAN LIE ; Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu Terdakwa memberikan copy surat-surat tanahnya kepada saksi korban HAN LIE untuk dipelajari, yaitu antara lain ; Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 380/Pdt/1999/ PT. Bdg tanggal 16 Pebruari 2000, yang memutuskan bahwa tanah darat luas 18.130 M2 dengan Kititir C. 648 Persil 179 masing-masing pihak baik Pembanding EMI binti NURMADJA bin PADI dkk mendapat setengah bagian atas tanah tersebut, sedangkan setengahnya kepada Terbanding HJ.NINGRUM binti SURA ATMADJA dkk. Setelah mendapatkan surat-surat, Terdakwa atas kesepakatan saksi HAN LIE dikonsultasikan kepada ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH, MH selaku Notaris/PPAT dikantornya di Jalan Dewi Sartika No. 43 Karawang,

Dimana

dalam

pertemuannya

saksi

korban

telah

menanyakan legalitas, keabsahan surat-suratnya dan apakah tidak ada sengketa dan apakah dapat memenuhi syarat apabila terjadi transaksi, yang kemudian oleh ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH, MH diyakinkan dan dijawab bahwa surat-surat tersebut asli dapat dijadikan alasan untuk transaksi atau jual beli, yang selanjutnya korban menyerahkan uang muka atau tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), diterima Terdakwa selaku penerima kuasa II, tertanggal 21 Pebruari 2002, dan pada waktu

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

akan diteruskan transaksi jula beli, saksi AKUM bin NURMADJA bin PADI menyerahkan Berkas Putusan Perkara Kasasi No. Reg. 3518 K/Pdt/2002 tanggal 22 Januari 2002 kepada ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH, yang seterusnya terjadi transaksi antara saksi korban HAN LIE dengan pemilik tanah (ahli waris dari NURMADJA bin PADI) yang diantaranya adalah AKUM bin NURMADJA bin PADI sendiri, yang disahkan Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH, disusul dengan pembayaran Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2002, dan kemudian Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang pembayaran itu diterima oleh Terdakwa. Oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada pemberi kuasa yaitu KOE NJIAUW TJIE alias IYONG, UKUN MARZUKUN, SH dan ARIS HIDAYAT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada AKUM bin NURMADJA (pemilik tanah) uang sebesar Rp. 306.500.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), diberikan kepada ARIS HIDAYAT Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada WIWI Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada GUNAWAN alias DADO Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta untuk pengurusan fatwa waris di Pengadilan Negeri Karawang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Terdakwa sendiri. Bahwa sisa uang Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak diberikan kepada AKUM bin NURMADJA bin PADI, yang semestinya harus diberikan, karena uang itu hak dari pemberi kuasa pertama, dan Terdakwa seharusnya mendapatkan haknya dari pemberi kuasa II yaitu KOE NJIAUW TJIE alias IYONG, UKUN MARZUKUN, SH dan ARIS HIDAYAT yang telah menerima haknya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bukan dari AKUM bin NURMADJA bin PADI . Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 10 Juni 2003 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa H. ADE SUMADI bin CIUNG terbukti bersalah secara bersama-sama atau turut serta dengan sengaja menggunakan surat yang isinya palsu atau dipalsukan sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 263 ayat (2) KUH Pidana ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ADE SUMADI bin CIUNG selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa dalam tahanan ; 3. Barang bukti berupa : - 1 (satu) S.K.M.A. No : Reg.3518 K/Pdt/2002 tanggal 22 Januari 2002, dinyatakan palsu ; - 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor : 32/2002 tanggal 25 Pebruari 2002. - 1 (satu) lembar kwitansi

pembayaran

tanah

bernilai

Rp.

100.000.000,- tanggal 21 Pebruari 2002. - 1 (satu)

lembar

kwitansi

pembayaran

tanah

bernilai Rp.

300.000.000,- tanggal 27 Pebruari 2002. - 1 (satu) lembar

kwitansi

pembayaran tanah bernilai Rp.

225.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2002. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bernilai Rp. 15.00.000,- tanggal 28 Pebruari 2002. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah bernilai Rp. 6.000.000,tanggal 23 Oktober 2002. Dipergunakan dalam perkara lain ; 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 124/Pid.B/2003/ PN.Krw tanggal 20 Juni 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut : - Menyatakan Terdakwa H. ADE SUMADI bin CIUNG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan : Primair, Subsidair, dan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; - Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut di atas ; - Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat Terdakwa ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

- Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) berkas putusan Mahkamah Agung RI No.Reg. No.3518 K/2002/Pdt. tertanggal 22 Januari 2002, 1 (satu) berkas Akte Jual Beli (lampiran) No.32/2002, tertanggal 25 Pebruari 2002, dan 5 (lima) lembar kwitansi, masing-masing tertanggal 21 Pebruari 2002, 25 Pebruari 2002, 26 Pebruari 2002, 27 Pebruari 2002, 28 Pebruari 2002, dan 25 Maret 2002, dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; - Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Kas/Akta Pid/2003/PN.Krw, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2003 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Juli 2003 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Juli 2003 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 20 Juni 2003 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Juli 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ; Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ; Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244

KUHAP

(Kitab

Undang-Undang

Hukum

Acara

Pidana)

tersebut,

permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan tersebut ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menafsirkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi korban HAN LIE, saksi AKUM bin NURMAJA, ARIFIN, saksi ENJANG DEDDY MUCHTAR yaitu dengan menempatkan H. ADE SUMADI

bin

CIUNG sebagai Terdakwa adalah Error in Persona oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri bukan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melainkan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi terdapat Error in Persona sehingga putusan bebas tidak murni (ontslag van alle rechts vervolging) ; 2 A. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal 184 ayat (1) huruf (a) jo pasal 199 ayat (1) huruf (a) jo pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena dalam putusan tidak mencantumkan pertimbangan-pertimbangan secara lengkap dan tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta di persidangan terutama keterangan saksi-saksi untuk menentukan kesalahan Terdakwa ; B.Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal 200 KUHAP yaitu bahwa putusan di tandatangani oleh Hakim

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan tetapi kenyataannya Ketua Majelis Hakim tetap membacakan putusan yang masih berupa konsep ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Karawang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa sebagai landasan hukum transaksi jual beli atas tanah sengketa di hadapan Notaris ENJANG DEDDY MUCHTAR, SH.MH adalah putusan Mahkamah Agung RI No.3518 K/Pdt/2002 tanggal 22 Januari 2002, ternyata berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.436/TU/886/P/2002/SK/Perd tanggal 15 Oktober 2002 menyatakan Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan putusan tersebut ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat

Mahkamah Agung Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan judex facti tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara formal dapat diterima ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menggunakan Surat Yang Isinya Palsu atau Dipalsukan Sehingga Menimbulkan Kerugian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dihukum ; Menimbang sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tidak terpuji dan merugikan orang lain; - Terdakwa telah menikmati hasilnya ; Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; - Terdakwa sopan dalam persidangan ; - Terdakwa berusia lanjut (56 tahun) ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 124/Pid.B/2003/PN.Krw tanggal 20 Juni 2003 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini : Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.124/Pid.B/2003/ PN.Krw tanggal 20 Juni 2003 ; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa H. ADE SUMADI bin CIUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA-SAMA ATAU TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN

SURAT

YANG

ISINYA

PALSU

ATAU

DIPALSUKAN

SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan : 4. Barang bukti berupa : - 1 (satu) S.K.M.A. No : Reg.3518 K/Pdt/2002 tanggal 22 Januari 2002, dinyatakan palsu ; - 1 (satu) berkas Akte Jual Beli Nomor : 32/2002 tanggal 25 Pebruari 2002. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah bernilai Rp. 100.000.000,tanggal 21 Pebruari 2002.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah bernilai Rp. 300.000.000,tanggal 27 Pebruari 2002. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah bernilai Rp. 225.000.000,tanggal 28 Pebruari 2002. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah bernilai Rp. 15.00.000,tanggal 28 Pebruari 2002. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah bernilai Rp. 6.000.000,tanggal 23 Oktober 2002. Dipergunakan dalam perkara lain ; Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 April 2005 oleh Artidjo Alkostar, SH, LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa,SH.MH. dan R. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Artidjo Alkostar, SH, LLM. sebagai Ketua Majelis beserta H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan R. Imam Haryadi, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh, Ny. Mariana Sondang MP., SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.MH ttd./R. Imam Haryadi, SH

Ketua: ttd./ Artidjo Alkosotar, SH.LLM

Panitera Pengganti : ttd./Mariana Sondang MP., SH Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. Kepala Direktorat Pidana u.b. Kasubdit Umum Pidana

( Ny. Siti Kholisoh, SH ) NIP. 220000341

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.1445 K/Pid/2002