KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 175/Kpts/Kp.150/3/2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT PUSAT MENTERI PERTANIAN,
Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/TP.260/1/2003 telah ditetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003; b. bahwa untuk dapat mengamankan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani dan pekebun kecil sesuai prinsip 6 (enam) tepat, dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; Mengingat
: 1. Undang–undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.210/2/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan; 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/TP. 260/1/2003 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Pengawas yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: I.
Tim Pengarah : Ketua
: Dr. Ir. Ato Suprapto; Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian,Departemen Pertanian.
Sekretaris
: Ir. Sofyan Soekirman; Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian.
Anggota
: 1. Dr. Ir. Dipo Alam M.EM; Deputi IV Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Ir. Zaenal Arifin; Direktur Jenderal Industri Kimia dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
3. Rifana Erni S.Teks., MBA;
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 4. Dr. Ir. Darmin Nasution; Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan. 5. Ir. Muwardi P. Simatupang; Deputi Bidang Usaha Agro Industri Kehutanan, Kertas dan Percetakan, Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 6. Dr. Ir. Achmad Suryana; Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. 7. Dr. Ir. Djafar M. Hafsah; Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian. 8. Dr. Ir. Sumarno; Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian. 9. Ir. Subagyono Darmowi yono; Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian. 10. Dr. Drh. Sofyan Sudradjat D. MS; Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian. II. Tim Pelaksana : Ketua
: Ir. Sofyan Soekirman;
Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian. Sekretaris
: Ir. Suprapti; Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian.
Anggota
: 1. Drs. Abdul Salam; Asisten Deputi Urusan Industri Pengolahan Non Pertanian, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Ir. Benny Wahyudi, MBA; Direktur Industri Kimia Hulu, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 3. Gunaryo, SH, MM; Direktur Bina Pasar, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 4. Ir. Djodi Tjahyadi, K. MM; Kepala Pusat Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat, Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. 5. Drs. Rahmat Slamet; Asisten Deputi Urusan Usaha Pertanian, Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 6. Dr. Sahala L. Gaol; Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Departemen Keuangan.
7. Ir. Sutarto Ali Muso, MM; Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian. 8. Ir. Muchtarom; Direktur Pengembangan Usaha Hortikultura, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian. 9. Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim; Direktur Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian. 10. Ir. Nogoseno; Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian. 11. Ir. Soepodo Budiman; Direktur Budidaya Peternakan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian. 12. Ir. U.K. Anggoro, MS; Kepala Sub Direktorat Penyediaan Pupuk, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian. KEDUA
: Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam kaitannya dengan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
a. menyiapkan pedoman pengawasan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian; b. melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi; c. membuat laporan hasil pengawasan pupuk bersubsidi secara periodik kepada Tim Pengarah. KETIGA
:
Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah, dan Tim Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian.
KEEMPAT
: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran proyek Departemen Pertanian.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI PERTANIAN, ttd PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Menteri Keuangan. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
