PUTUSAN Nomor 707 K/Pid/2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama
: SUTRISNO binTUGIO ;
Tempat lahir
: Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun ; Jenis kelamin
: Laki-laki ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Jalan Letnan Jaimas Lorong Kapten No.9, Kelurahan 24 Ilir, Palembang ;
Agama
: Islam.;
Pekerjaan
: Dagang.;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 24 Oktober 2001 s/d tanggal 22 November 2001 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang.karena didakwa : Bahwa ia Terdakwa Sutrisno bin Tugio pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2001, sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Oktober 2001, bertempat di Jalan Letnan Jaimas Lorong Kapten Rt.15 No. 09, Kelurahan 24 Ilir, Palembang atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang mana sama sekali atau seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lainya itu kepunyaan dari pada saksi Sumaryanto bin Basirin (ahli waris dari almarhum Basirin) dan barang/uang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tanda terima kwitansi (terlampir) sebagai sewa bedeng milik almarhum laki-laki Basirin untuk sewa selama 1 (satu) tahun dari tanggal 18 Oktober 2001
Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 707 K/Pid/2003
s/d 18 Oktober 2002 yang diterima dari laki-laki Herman dan isterinya Rumiyati selaku penyewa bedeng, uang sewa tersebut diterima Terdakwa berdasarkan surat kuasa dari almarhum Basirin kepada Terdakwa (terlampir) dan uang tesebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang almarhum, sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah diberitahu oleh para ahli waris bahwa rumah bedeng tersebut akan dijual ; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 jo 376 KUHP ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 21 Agustus 2002 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno bin Tugio bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo 376 KUHP dalam surat dakwaan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno bin Tugio dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa satu lembar kwitansi yang ditandatangani Sutrisno tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; 4. Menetapkan agar terpidana Sutrisno bin Tugio, membayar biaya perkara sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 305/Pid.B/2002/ PN.Plg. tanggal 11 Oktober 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno bin Tugio tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ; 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa foto copy surat-surat tesebut di bawah ini tetap dilampirkan dalam bekas perkara yaitu : -
Foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.750.000,- untuk kontrak rumah yang ditandatangani oleh Sutrisno ;
-
Foto copy Surat Kuasa tertanggal 1 Januari 2000 ;
Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 707 K/Pid/2003
-
Foto copy surat pernyataan dari warga Rt.13 Kelurahan 24 Ilir Palembang ;
-
Foto copy kwitansi pembayaran harga dan biaya pemasangan pedapuran kuburan tertanggal 9 Maret 2001 ;
-
Foto copy Berita Acara Penyitaan Surat Pengakuan Hak Usaha Tanah a.n. alm. Basirin tertanggal 14 Juli 2001 ;
-
Foto copy Surat Pengakuan Hak Usaha Tanah atas nama Basirin tertanggal 16 Februari 2000 ;
-
Foto copy Surat Perdamaian tertanggal 29 Oktober 2001 ;
-
Foto copy surat dari Kuasa Hukum ahli waris alm. Basirin kepada penghuni/penyewa rumah alm. Basirin tertanggal 25 Oktober 2001;
-
Foto copy surat Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Palembang No. B5168/N.6.10.3/Epp/XI/2001 tanggal 20 November 2001 ;
-
Foto
copy
surat
Kejaksaan
Negeri
Palembang
No.
B-
5355/N.6.10.3/EPP/XI/2001 tanggal 8 Desember 2001 ; -
Foto copy Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. Pol. SPGP/322.a/III/2001/SERSE/IB.I tanggal 22 Desember 2001 dari Penyidik Pol. Sekta Ilir Barat I ;
5. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara ; Mengingat
akan
Akta
Tentang
Permohonan
Kasasi
No.
33/Akta.Pid/2002/PN.Palembang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2002 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Oktober 2002 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 11 Oktober 2002 dan Pemohon kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2002 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Oktober 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 707 K/Pid/2003
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah putusan onslag van vervolging yang dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging). Oleh karena itu dapat diajukan permohonan kasasi, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 ialah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampuai batas wewenangnya ; 2. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor 305/Pid.B/ 2002/PN.Plg. tanggal 11 Oktober 2002 telah salah/keliru menerapkan hukum, Hakim berpendapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang sewa bedeng milik almarhum Basirin sejumlah Rp.750.000,- tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena berdasarkan surat kuasa dari almarhum. Sedangkan surat kuasa tersebut bukan merupakan surat wasiat sehingga apabila si pemberi kuasa meninggal surat kuasa tesebut menjadi gugur/tidak berlaku lagi (sesuai Pasal 1813 KUHPerdata) didukung pula dengan keterangan saksi ahli Notaris Dr. Robert Tjahja Indera, SH.MBA, yang menerangkan di persidangan bahwa surat kuasa dari almarhum Basirin tersebut telah berakhir setelah ia meninggal dunia, sehingga Terdakwa tidak berhak menerima uang sewa bedeng tersebut. Di sini jelas tidak adanya itikat baik dari Terdakwa apalagi Terdakwa tidak pernah
memberitahukan
atau
menyerahkan
uang
tersebut
kepada
ahliwarsinya saksi Sudarmi binti Amatdimejo menantu almarhum Basirin atau kepada saksi Sumaryanto bin Basirin anak kandung dari almarhum Basirin,
dan
uang
tersebut
menurut
keterangan
Terdakwa
telah
dipergunakan untuk membayar hutang-hutang almarhum dan keperluan biaya penguburan sedangkan menurut keterangan menantunya Sudarmi
Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 707 K/Pid/2003
(suaminya
anak
almarhum
yang
telah
meninggal)
almarhum
tidak
mempunyai hutang dan menurut keterangan saksi Miskad bin Musroni (menantu almarhum karena isterinya anak almarhum yang telah meninggal dunia) almarhum tidak mempunyai hutang dan segala pengurusan jenazah almarhum semuanya ditanggung oleh saksi. Dan barang bukti berupa satu lembar foto copy kwitansi tanggal 9 Maret 2002 dari salinan atas pembelian pedapuran makam Basirin oleh Sutrisno/Terdakwa yang dalam amar putusan Majelis Hakim dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas, dalam hal ini Hakim telah keliru karena surat tersebut tidak merupakan barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti di dalam perkara ini adalah : Satu lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari perempuan Rumiati sebesar Rp.750.000,- yang ditandatangani oleh Sutrisno bin Tugio (copy terlampir) sehingga kalau ada surat lain bukan merupakan barang bukti. Tetapi dalam amar putusan Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa Sutrisno bin Tugio telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan menetapkan barang bukti foto copy surat satu lembar kwitansi tanggal 9 maret 2002 tetap dilampirkan dalam berkas sedang surat tersebut tidak/bukan merupakan barang bukti, sehingga seharusnya tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya telah diputus oleh Majelis Hakim onslag van vervolging ; Sekiranya Majelis Hakim tidak keliru dalam menentukan posisi hukum Terdakwa kami yakin keputusan Majelis Hakim akan berbeda atas hukuman onslag tersebut ; Kami Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa posisi hukum Terdakwa adalah pelaku tindak pidana melanggar Pasal 372 jo 376 KUHP. Hal ini didukung adanya alat bukti sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 185 ayat (1) (3) dan (6) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan di dalam persidangan semua alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengeai alasan-alasan ke 1 dan ke 2 : bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;
Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 707 K/Pid/2003
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditamban dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Palembang tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 25 JUNI 2007 oleh Bagir Manan, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Kadir Mappong, SH. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Roki Panjaitan, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua Majelis :
Ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Ttd./
Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.
Bagir Manan
Panitera Pengganti : Ttd./ Roki Panjaitan, SH.
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. PANITERA PANITERA MUDA PERKARA PIDANA UMUM
M.D. PASARIBU, SH.M.Hum. NIP : 040 036 589
Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 707 K/Pid/2003
