RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 004/PUU-I/2003 I.
PEMOHON
: Machri Hendra (hakim Pengadilan Negeri Padang)
KUASA PEMOHON : DJUANDA RASUL,SH. Dkk II.
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g: Untuk menjadi seorang Calon Hakim Agung dapat diangkat menjadi Hakim Agung , yaitu “berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding”. Bertentangan dengan UUD 1945 1. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Ayat (1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya” Ayat (2) “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 2. Pasal 28 C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam meperjuangkan haknya secara kolektif untuk emmbangun masyarakat, bangsa dan negaranya” 3. Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Ayat (3) “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI
4. Pasal 28 I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” III. ALASAN-ALASAN Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) karena: A. Syarat-syarat bagi calon Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 14 Tahun 1985 sangat diskriminatif serta merugikan hak konstitusional pemohon yang berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dibidang hukum yang berprofesi atau menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) maupun di Pengadilan di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dibandingkan dengan seseorang yang tidak berprofesi sebagai hakim (jabatan non karier) sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang hanya cukup berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum; B. Syarat bagi Hakim Karier untuk dapat menjadi Hakim Agung harus memenuhi syarat berpengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka bagi seorang yang menjabat sebagai Hakim (sistem karier) harus memerlukan suatu pengalaman bekerja dibidang hukum di Pengadilan sekurang-kurangnya selama 30 puluh tahun karena menurut PP Nomor 41 Tahun 2002 adalah serendah-rendahnya sebagai Pembina Tingkat I (golongan IV b) tanpa disyaratkan dengan jenjang jabatan dan kepangkatan. Sedangkan syarat bagi hakim (non karier) untuk dapat diangkat menjadi hakim Agung yang bersangkutan cukup disyaratkan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tanpa disyaratkan dengan jenjang jabatan dan kepangkatan; C. Dengan adanya perbedaan syarat untuk menjadi hakim Agung antara sistem karier, maka Pemohon yang saat ini bekerja dan menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri dalam kelompok sistem karier merasa dirugikan hak
Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI
konstitusional Pemohon berupa hak asasi dan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, yaitu hak-hak pemohon sebagai warga Negara ataupun kelompok sistim karier yang berpengalaman dibidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) namun belum bertugas selama 10 tahun di pengadilan tingkat banding. Atas diberlakukannya penerapan Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 yang nyata-nyata sangat diskriminatif dan bertentangan dengan isi rumusan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945; IV. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan isi Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang syarat calon Hakim Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 Tahun sebagai Hakim Tingkat Banding bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan isi Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 tahun 1985 tentang syarat calon Hakim Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 tahun sebagai Hakim Tingkat Banding tidak sah dan tidak berlaku bagi Hakim karier; 4. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama-sama dengan Presiden RI untuk mencabut isi rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu 14 hari tersebut diterima oleh DPR RI dan Presiden RI ternyata tidak dilaksanakan pencabutannya dalam Berita Negara/Media massa, maka demi konstitusi (UUD’45) bahwa isi Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pencalonan Hakim Agung Sistem Karier;
Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI
RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 004/PUU-I/2003 Perbaikan Tgl, 08 Nopember 2003
I. PEMOHON KUASA PEMOHON
: Machri Hendra (hakim Pengadilan Negeri Padang) : DJUANDA RASUL,SH. Dkk
II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Pasal 7 ayat (1) huruf g: “Untuk menjadi seorang Calon Hakim Agung dapat diangkat menjadi Hakim Agung , yaitu “berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding”. Bertentangan dengan UUD 1945 1. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Ayat (1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya” Ayat (2) “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 2. Pasal 28 C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam meperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” 3. Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuab yang sama dihadapan hukum” Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Ayat (3) “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI
4. Pasal 28 I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” III. ALASAN-ALASAN Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) karena: a. Syarat-syarat bagi calon Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 14 Tahun 1985 sangat diskriminatif serta merugikan hak konstitusional pemohon yang berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dibidang hukum yang berprofesi atau menjabat sabagai hakim di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) maupun di Pengadilan di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dibandingkan dengan seseorang yang tidak berprofesi sebagai hakim (jabatan non karier) sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang hanya cukup berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum; b. Syarat bagi Hakim Karier untuk dapat menjadi Hakim Agung harus memenuhi syarat berpengalam sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka bagi seorang yang menjabat sebagai Hakim (sistem karier) harus memerlukan suatu pengalaman bekerja dibidang hukum di Pengadilan sekurang-kurangnya selama 30 puluh tahun karena menurut PP Nomor 41 Tahun 2002 adalah serendah-rendahnya sebagai Pembina Tingkat I (golongan IV b) tanpa disyaratkan dengan jenjang jabatan dan kepangkatan. Sedangkan syarat bagi hakim (non karier) untuk dapat diangkat menjadi hakim Agung yang bersangkutan cukup disyaratkan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tanpa disyaratkan dengan jenjang jabatan dan kepangkatan; c. Dengan adanya perbedaan syarat untuk menjadi hakim Agung antara sistem karier, maka Pemohon yang saat ini bekerja dan menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri dalam kelompok sistem karier merasa dirugikan hak
Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI
konstitusional Pemohon berupa hak asasi dan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, yaitu hak-hak pemohon sebagai warga Negara ataupun kelompok sistim karier yang berpengalaman dibidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) namun belum bertugas selama 10 tahun di pengadilan tingkat banding. Atas diberlakukannya penerapan Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 yang nyata-nyata sangat diskriminatif dan bertentangan dengan isi rumusan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945; IV. PETITUM 1. Pada halaman 5 butir ke-3 baris ke; 2. Menyatakan isi Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang syarat calon Hakim Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 Tahun sebagai Hakim Tingkat Banding bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan isi Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 tahun 1985 tentang syarat calon Hakim Agung untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 tahun sebagai Hakim Tingkat Banding tidak sah dan tidak berlaku bagi Hakim karier; 4. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama-sama dengan Presiden RI untuk mencabut isi rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu 14 hari tersebut diterima oleh DPR RI dan Presiden RI ternyata tidak dilaksanakan pencabutannya dalam Berita Negara/Media massa, maka demi konstitusi (UUD’45) bahwa isi Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pencalonan Hakim Agung Sistem Karier;
Bagian Administrasi Perkara pada Biro APP MKRI
