PENERAPAN AL – JARH WA AL – TA’DÎL DALAM FIT AND PROPER TEST PADA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/25/PBI/2003 (Studi Perbandingan)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: Mochammad Imam Baihaqi NIM. 105046101602
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/ 2010 M
PENERAPAN AL – JARH WA AL – TA’DÎL DALAM FIT AND PROPER TEST PADA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/25/PBI/2003 (Studi Perbandingan) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Oleh: Mochammad Imam Baihaqi NIM. 105046101602
Di bawah bimbingan Pembimbing I
(Prof. Dr. H.A. Sutarmadi)
Pembimbing II
(Dra. Nuriyah Thahir. MM)
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/ 2010 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul Penerapan al - Jarh wa al - Ta’dîl Dalam Fit and Proper Test Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/25/PBI/2003 (Studi Perbandingan), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 19 Mei 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Jakarta, 19 Mei 2010 Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 195505051982031012 Panitia Ujian Munaqasyah Ketua
: Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM (................................) NIP. 195505051982031012
Sekretaris
: H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH NIP. 197407252001121001
(................................)
Pembimbing I
: Prof. Dr. H.A. Sutarmadi NIP. 194008051962021001
(................................)
Pembimbing II
: Dra. Nuriyah Thahir, MM NIP. 150321873
(................................)
Penguji I
: Dr. Fuad Thohari, M.Ag NIP. 197003232000031001
(................................)
Penguji II
: A.M. Hasan Ali, MA NIP. 197512012005011005
(................................)
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 2 Maret 2010
Mochammad Imam Baihaqi
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa selalu memberikan kasih dan sayang-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat beserta salam penulis curah kan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali rintangan dan halangan untuk mengerjakannya, akan tetapi berkat bantuan dan dorongan motivasi, semangat dan keyakinan pribadi dan dari orang-orang sekitar Alhamdulillah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meski banyak kekurangan, karena penulis hanyalah pribadi yang masih perlu banyak belajar. Untuk itu
kiranya perlu penulis mengucapkan beribu-ribu puja dan puji
syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi in. selain itu terwujudnya skripsi ini tak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MH, MM., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia M.Ag, selaku ketua Program Studi Muamalat dan Bapak Azharudin Lathif, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Muamalat, serta Ibu Oke selaku Asisten Sekretaris Prodi Muamalat yang selalu bersedia melayani para mahasiswa termasuk penulis dalam kaitan tugas akhir skripsi. i
3. Bapak Prof. Dr. H.A. Sutarmadi, MA., serta Ibu Dra. Hj. Nuriyah Thahir, M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan berbagai petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Ayah dan Ibu tercinta H. Abdul Ghofur dan Hj. Mufidah atas doa, kesabaran, support yang tiada hentinya. 6. Adik dan kakak angkatku tersayang Mochammad Rifqi Faghda dan Ovie Cahya Maulidah atas dukungan, doa dan banyak hal. 7. Saudara-saudaraku di jakarta, mas dila, mas nur, atas support motivasi dan materi yang telah sangat membantu untuk kelangsungan perkuliahan. 8. Teman-teman studio, band dan manajemen, akbar, abdul, ibenk, komenk, rifi, ricky,anak-anak ghozi studio yang memberi semangat untuk mensyukuri anugerah tuhan. 9. Teman-teman di Prodi Perbankan Syariah angkatan 2005, terlebih kelas B yang sudah memberi banyak pengalaman, pelajaran, sedih, suka, tawa, tangis. Semoga tali silaturahim tetap terjaga. 10. Teman-teman Zagrenada de natura 2003 alumni PM. Darussalam Gontor, di daerah ciputat, kemas, syahrul, jimron, subhan, syuhada, yazid, bulak, yos, syarif, reky, blacky, hendry, hamdan, dauz jkt, dauz bangka, hudan,dan banyak lagi yang ii
lainnya. Semoga silaturahim kita tetap terjaga dan tetap bersatu. Temen-temen disurabaya atas dukungan dan motivasi semoga tetap bonek. 11. Seluruh rekan-rekan yang tidak bisa penulis sampaikan satu persatu yang telah memberi kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan hingga lulus. Akhir kata hanya kepada Allah jualah penulis memanjatkan doa, semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada mereka yang telah berjasa untuk penulis dalam menghadapi hidup dan menyelesaikan skripsi. Semoga skripsi ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin.
Jakarta, 2 Maret 2010
Mochammad Imam Baihaqi
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………..i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………...iv BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ………………………………………………1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ………………………………....6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………………..6 D. Metode Penelitian ……………………………………………………..8 E. Kajian Terdahulu ……………………………………………………..12 F. Sistematika Pembahasan ……………………………………………..15
BAB II
LANDASAN TEORI A. Fungsi Bank………………………………………………………… .17 B. Perencanaan Sumber Daya Manusia ………………………………...18 C. Seleksi ………………………………………………………………..21 D. Corporate Control ...…………………………………………………26 E. Promosi ………………………………………………………………28 F. Fit and Proper Test…………………………………………………...34 G. Al - Jarh wa Al - Ta’dîl………..……………………………………...36 H. Kerangka Konseptual ………………………………………………..40
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN A. Landasan Hukum Penerapan Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah ……………………………………………………...41 iv
B. Sejarah Penerapan Al - Jarh wa Al -Ta’dîl dalam Penilaian Rawi …..45 C. Kriteria-kriteria Penilaian dalam Fit and Proper Test ……………….52 D. Kriteria-kriteria Penilaian dalam Al - Jarh wa Al - Ta’dîl...………….56 E. Komparasi Konsep Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah dengan Konsep Al - Jarh wa Al - Ta’dîl pada Perawi Hadits ………………………………………………………………………..67 F. Persamaan dan Perbedaan antara Konsep Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah dan Konsep Al - Jarh wa Al - Ta’dîl ………………………………………………………………………..73 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan …………………………………………………………..77 B. Saran ………………………………………………………………....79 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………80 LAMPIRAN
v
1
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Seiring diterimanya konsep keuangan syariah oleh dunia internasional telah
memacu pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Industri ini pun telah memasuki fase baru dalam pembangunan arsitektur keuangan internasional dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem keuangan global. Namun demikian, penerapan konsep Syari’ah sesungguhnya tidak hanya sebatas pada sistem keuangan yang berwujud perbankan syariah atau keuangan syariah semata, namun juga mencakup berbagai ruang lingkup organisasi-organisasi tersebut, yang seharusnya didasari pula dengan pengetahuan dan nilai-nilai syariah Islam. Sesungguhnya konsep syariah meliputi semua aspek kehidupan. Tugas kita adalah bagaimana mentransformasikan hukum dan nilai dari Al-Quran dan AlSunnah ke dalam kehidupan ekonomi, produksi, distribusi, pemasaran, manajemen, dan keuangan. Inilah tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai islami ke dalam perilaku, baik bagi individu, masyarakat, maupun Negara. 1 Tata kelola manajemen adalah hal yang tak terpisahkan dalam membangun perekonomian individu, organisasi, maupun negara. Untuk memperoleh keberkahan dan kesejahteraan dunia akhirat, sudah tentu penciptaan tata kelola manajemen tidak
1
Muhammad Syafi'i Antonio, Bangun Bisnis yang Sehat dengan Manajemen Syariah, 3 Agustus 2007, www.eramuslim.com.
2
bisa melepaskan diri dari Sang Pencipta itu sendiri. Ekonomi Islam berepistimologi dengan wahyu sebagai kalam Allah yang dielaborasi dengan pemikiran-pemikiran manusia untuk menghasilkan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, dan perbaikan yang bermaslahat. Tata kelola manajemen Islami dalam kajian ini mengandung nilai-nilai etik-religius, prinsip-prinsip, dan desain generik sistem manajemen mutu Islami yang mengarahkan organisasi untuk membangun Islamic good governance. 2 Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan dan budaya kerja yang sejalan dengan syariah 3 . Lingkungan dan budaya kerja ini merupakan salah satu dari beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam seluruh proses kerja di lingkungan dan budaya bank syariah harus mengacu pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Bank syariah dalam prakteknya, memiliki tanggung jawab ganda selain menjalankan fungsi bisnis secara professional juga menjaga nilai-nilai islami dalam lingkungan organisasi bank sehari-hari. Sehingga, penerapan nilai-nilai yang diakui bersama menjadi sebuah keharusan dalam rangkaian corporate culture. Melihat dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem dan proses penempatan sebuah jabatan yang dalam hal ini seleksi promosi jabatan sebagai
2
Khairunnisa Musari, Islamic Good Governance: Nilai Etik-Religius dan Sistem Manajemen Mutu Islami, (IAEI: kajian pengembangan ekonomi Islam), hal. 1 3
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), edisi khusus, hal. 198
3
sebuah prosedur bagi organisasi untuk memperoleh SDM yang berkualitas menjadi sangat penting, terlebih lagi jika seleksi tersebut ditujukan untuk jabatan penting seperti pembuat kebijakkan dalam departemen pemerintahan. Dan hal ini menjadi sesuatu yang harus lebih diperhatikan guna peningkatan produktifitas dan kredibilitas suatu organisasi, dan karena itu pula, uji kelayakan dan kepatutan yang merupakan pangkal seleksi SDM nyata diperlukan guna menseleksi SDM yang dianggap kredibel dan berkompetensi. Secara umum penyeleksian SDM yang ditujukan untuk jabatan penting menggunakan konsep fit and proper test karena SDM sebagai faktor utama dalam manajemen pada umumnya, termasuk faktor penting disamping money / material dan machine. Namun demikian bukan berarti secara syariah tidak ada konsep penyeleksian SDM yang baik. Dalam khazanah keilmuan Islam diketahui adanya konsep al - jarh wa al - ta’dîl yang ditujukan untuk menyeleksi orang-orang (Para Sahabat dan Tabi’in) yang pantas meriwayatkan Hadist, karena seseorang juga diberikan tugas atau jabatan atau berfungsi menyampaikan periwayatan, Secara sekilas memang tidak terdapat persamaan antara uji fit and proper test dengan al jarh wa al - ta’dîl. Namun jika diperhatikan lagi, secara substantif terdapat persamaan di antara keduanya, yaitu kedua konsep tersebut sama-sama ditujukan untuk menseleksi SDM yang kredibel dan berkompetensi. Sebagai contoh, jabatan Gubernur Bank Indonesia yang merupakan jabatan strategis dalam pengembangan kebijakan ekonomi secara makro telah melalui ajang
4
seleksi yang sangat ketat, setelah calon yang diajukan pemerintah yaitu Agus martowardojo dan Raden Pardede menjalani uji fit and proper test, namun pada akhirnya hasil uji fit and proper test ditolak setelah rapat paripurna DPR 4 dan pada akhirnya terpilihlah Menko Perekonomian Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/2008 tanggal 15 Mei 2008 5 . Ini adalah salah satu upaya bentuk rekrutmen untuk memperoleh SDM yang kredibel dan berkompetensi, untuk itu diperlukan uji test seleksi yang super ketat sehingga tidak terjadi salah pilih. Namun pada kenyataanya, bercermin dari kasus yang sebelumnya terjadi, seleksi ketat ini pun tidak menjadi jaminan tidak adanya kecurangan dan kesalahan. Terbukti dari Gubernur BI sebelumnya Burhanuddin Abdullah yang sedang ditahan oleh KPK terkait kasus aliran dana BI ke DPR. Berdasarkan hal tersebut, fungsi uji fit and proper test dipermasalahkan keakuratannya dalam menseleksi SDM yang ada. Berdasarkan hal-hal yang telah di jelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk membahas tentang konsep fit and proper test dan Konsep al - jarh wa al - ta’dîl karena: 1.
Fit and proper test pada kenyataannya masih terdapat kegagalan dalam fungsinya sebagai instrument seleksi SDM yang kredibel dan berkompetensi.
4
http://www.indosiar.com/fokus/68724/paripurna-dpr-tolak-agus-dan-pardede
5
http://www.lintasberita.com/Politik/Boediono_Dilantik_Menjadi_Gubernur_BI
5
2.
Belum banyak orang yang menyadari bahwa konsep al - jarh wa al - ta’dîl tidak hanya dapat digunakan untuk menyeleksi para perawi hadist, tetapi juga dapat digunakan untuk menseleksi SDM secara umum.
3.
Banyak berdirinya lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, namun konsep penilaian kemampuan dan kepatutan syari’ah belum diaplikasikan pola al - jarh wa al - ta’dîl dalam lembaga tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang rekrutmen
dimana peneliti ingin meneliti lebih spesifik tentang konsep fit and proper test di dalamnya terlebih tentang konsep Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah dengan konsep al - jarh wa al - ta’dîl. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul “Penerapan al - jarh wa al - ta’dîl Dalam Fit and Proper Test Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/25/PBI/2003 (Studi Perbandingan)”. Dengan cara mengkomparasikan kedua kosep tersebut dari sisi keakuratan kriteria penilaiannya, maka nantinya akan ditemukan perbedaan dan persamaan, maupun kelebihan dan kekurangan antara konsep Penerapan al - jarh wa al - ta’dîl Dalam Fit and Proper Test Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/25/PBI/2003, sehingga akan beguna bagi pengembangan sistem uji kelayakan SDM dalam penempatannya pada sebuah jabatan.
6
B.
Pembatasan dan Perumusan Masalah Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis akan
membatasi masalah berkisar pada analisa komparasi antara konsep fit and proper test pada promosi jabatan di bank syari’ah dengan konsep al - jarh wa al - ta’dîl bagi perawi hadits secara substantif yakni dengan mengkomparasikan penerapan kriteriakriteria penilaian fit and proper test pada promosi jabatan di bank syariah dengan penerapan kriteria-kriteria penilaian al - jarh wa al - ta’dîl bagi perawi hadits. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.
Bagaimana penerapan konsep fit and proper test dalam rangka promosi jabatan di bank syariah?
2.
Bagaimana penerapan konsep al - jarh wa al - ta’dîl dalam penilaian rawi / nilai hadist?
3.
Apa saja persamaan antara konsep fit and proper test dalam rangka promosi jabatan di bank syariah dengan konsep al - jarh wa al - ta’dîl dalam penilaian rawi/nilai hadist?
4.
Apa saja perbedaan antara konsep fit and proper test dalam rangka promosi jabatan di bank syariah dengan konsep al - jarh wa al - ta’dîl dalam penilaian rawi/nilai hadist?
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.
Tujuan Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:
7
a. Untuk mengetahui penerapan konsep fit and proper test dalam rangka promosi jabatan di bank syariah. b. Untuk mengetahui penerapan konsep al - jarh wa al - ta’dîl dalam penilaian rawi. c. Untuk mengetahui apakah persamaan antara konsep fit and proper test dalam rangka promosi jabatan di bank syariah dan konsep al - jarh wa al - ta’dîl. d. Untuk mengetahui apakah perbedaan antara konsep fit and proper test dalam rangka promosi jabatan di bank syariah dan konsep al - jarh wa al - ta’dîl. 2.
Manfaat Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: a. Bagi pihak penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang fit and proper test dan al - jarh wa al - ta’dîl secara umum, serta berguna untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari didalam perkuliahan. b. Bagi pihak Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai perbendaharaan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk bahan referensi bagi penelitian tentang pasar modal selanjutnya. c. Bagi pihak lain khususnya bagi para pemegang kebijakkan organisasi ataupun perusahaan khususnya bank syari’ah, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk membantu proses seleksi penempatan jabatan, sehingga bank syari’ah dapat memilih sistem penseleksian yang terbaik.
8
D.
Metode Penelitian
a.
Desain dan Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis
atau sosiologis yaitu pengamatan terhadap konsep pen-seleksi-an SDM fit and proper test promosi jabatan di bank syariah berupa regulasi atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak dan lembaga yang berwenang, serta aplikasi al - jarh wa al - ta’dîl. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu penelitian yang menganalisis masalah yang akan diteliti, dengan cara penelusuran terhadap literatur berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan skripsiskripsi yang berkaitan erat dengan objek penelitian yaitu fit and proper test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah dan al - jarh wa al - ta’dîl bagi perawi Hadits. b.
Subjek-objek Penelitian Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah pelaksanaan Fit and Proper Test
pada promosi jabatan di bank syariah dan pelaksanaan al - jarh wa al - ta’dîl bagi perawi Hadits. Sedangkan yang akan dibahas dan diteliti adalah tingkat keakuratan dari konsep pen-seleksi-an tersebut, maka objek penelitian dalam skripsi ini adalah kriteria-kriteria penilaian dalam fit and proper test pada promosi jabatan di bank syari’ah dan penilaian dalam al - jarh wa al - ta’dîl.
9
c.
Data Penelitian Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari sumber
primer, yaitu berupa dokumen regulasi atau peraturan yang dalam hal ini adalah Peraturan bank Indonesia mengenai pelaksanaan Fit and Proper Test bagi pengurus bank dan catatan-catatan para Ulama tentang pelaksanaan al - jarh wa al - ta’dîl, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang sifatnya kualitatif, karena data yang didapat berupa regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pihak dan instansi/lembaga berwenang. Pengumpulan data ditempuh dengan teknik library research yaitu diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku, skripsi-skripsi, internet, dan sumber-sumber terkait seperti Bank Indonesia dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah dan Al jarh wa At ta’dil untuk memperoleh dasardasar teoritis dan juga data-data teoritis. d.
Teknik Pengolahan Data Data-data yang penulis peroleh merupakan data primer yang bersifat kualitatif,
yaitu berupa dokumen Undang-Undang tentang fit and proper test bagi pejabat dan pengurus Bank, dan literatur tentang al - jarh wa al - ta’dîl bagi perawi Hadits. Kemudian dari data-data tersebut yang akan dianalisis adalah kriteria-kriteria penilaian yang ada pada masing-masing konsep tersebut, lalu dibuat pengkategorian berdasarkan penilaian pokoknya yang ada pada kedua konsep tersebut, Sehingga kriteria-kriteria
penilaian
yang
ada
pada
konsep-konsep
tersebut
dapat
10
diklasifikasikan kedalam faktor-faktor penilaian. Dengan demikian kedua konsep tersebut dapat di-komparasi-kan secara terstruktur dan terarah. e.
Metode Analisis Data Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analisis deskriptif-
komparatif yang dilakukan dengan menemukan fakta-fakta dari pengumpulan datadata tentang konsep Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah dan konsep al - jarh wa al - ta’dîl yang diperoleh selama penelitian untuk selanjutnya membandingkan konsep Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah dan konsep al - jarh wa al - ta’dîl. Kemudian ditarik garis kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan diantara kedua konsep tersebut. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengkomparasikan keakuratan kriteriakriteria penilaian yang ada dalam fit and proper test pada promosi jabatan di bank syari’ah dengan al - jarh wa al - ta’dîl. Dipilihnya promosi jabatan di bank syari’ah karena lembaga keuangan ini berdasarkan PBI mengharuskan pemberlakuan fit and proper test dalam menentukan SDM yang akan menjabat suatu jabatan dalam bank tersebut. Sedangkan sebagai perbandingannya yaitu al - jarh wa al - ta’dîl, dipilih karena dalam khazanah hukum syariah terdapat al - jarh wa al - ta’dîl yang salah satu tujuan substantifnya adalah menentukan orang yang memiliki kredibilitas dan kompetensi dalam mengemban tugas yang amat penting, yaitu dalam hal memaparkan hadits-hadits. Berdasarkan hal tersebut diharapkan data yang didapat mampu mendeskripsikan masing-masing konsep dan praktik dari objek penelitian ini,
11
sehingga nantinya dapat diketahui kemungkinan pengaplikasian konsep al - jarh wa al - ta’dîl ke dalam promosi jabatan di bank syari’ah. Untuk melakukan analisa komparasi terhadap kedua konsep seleksi dan penilaian tersebut, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu: 1.
Pengumpulan data berupa dokumen-dokumen resmi yang berisi tentang aturan pelaksanaan fit and proper test serta literatur-literatur yang berisis tentang aturan pelaksanaan al - jarh wa al - ta’dîl.
2.
Karena yang menjadi objek komparasi adalah kriteria-kriteria penilaian dari kedua konsep tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menemukan kriteriakriteria penilaian yang ada pada kedua konsep tersebut, dari data-data yang telah didapat.
3.
Mengklasifikasikan kriteria-kriteria penilaian tersebut kedalam faktor-faktor penilaian, agar kedua konsep tersebut dapat di-komparasi-kan secara terstruktur dan terarah..
4.
Melakukan komparasi terhadap kriteria-kriteria penilaian yang ada pada kedua konsep tersebut.
5.
Mencari persamaan dan perbedaan yang ada diantara kedua konsep uji seleksi tersebut.
12
E.
Kajian Terdahulu Adapun studi yang berhubungan dengan seleksi dan penilaian SDM adalah
sebagai berikut: 1.
Skripsi yang ditulis oleh Listitiyasari, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Rekrutmen Sumber Daya Manusia pada Bank DKI Syariah", 2008. (studi pada P.T Bank DKI group unit usaha syariah jakarta). Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yakni, peranan rekrutmen sangat penting dalam rangka memperoleh
SDM berkualitas, dengan hasil
responden yang sebagian besar menjawab bahwa rekrutmen yang dilakukan perusahaan ketat dan penyeleksian yang juga ketat, hal ini membuktikan bahwa perusahaan mengharapkan tenaga yang sesuai dengan perusahaan yang diharapkan untuk mengisi jabatan – jabatan yang tersedia, perusahaan juga melakukan orientasi kepada karyawan baru dan melakukan pelatihan yang dijawab oleh sebagian besar sangat bermanfaat untuk kemajuan prestasi kerja karyawan, dan karyawan menilai atasan cukup bijak dalam melakukan penilaian atas hasil kerja mereka, dan perusahaan juga cukup
adil dalam
memberikan kompensasi, dengan rekrutmen yang selektif maka bank DKI syariah dapat memperoleh SDM berkualitas terbukti dengan karyawan memahami akan tugas – tugasnya, berdisiplin, memiliki motivasi kerja yang baik, teliti dan produktifitas kerja karyawan bagus, kemudian dari analisis fungsi manajemen pada bank DKI syariah berjalan dengan baik, mulai dari
13
perencanaan, perbaikan kinerja yang dilakukan
oleh perusahaan berjalan
dengan sangat baik serta pembagian tugas oleh perusahaan cukup jelas dan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka sehingga tercapai koordinasi yang baik dalam perusahaan, serta atasan yang cukup baik dalam memberikan arahan dan motivasi serta pelatihan yang menunjang peningkatan kinerja karyawan. Dengan kata lain fungsi Manajemen SDM bank DKI syariah sudah berjalan dengan baik tebukti dari pelaksanaan rekrutmen yang selektif serta sehingga kinerja perusahaan meningkat. 2.
Menurut Daud Rasyid 6 Rekrutmen dan seleksi SDM dalam konsep al - jarh wa al - ta’dîl adalah suatu konsep yang melalui uji kepribadian dan kecerdasannya, artinya seorang SDM tersebut diuji secara profesional dan kepribadiannya. Tingkat profesionalitas seseorang diukur sejajar dengan tingkat spiritualitas yang dimiliki yang terbaca melalui aktualisasi pribadi dan sosialnya. Sebagaimana managemen islam yang mengintegralkan segala aktifitas terhadap tingkat profesional secara operasional dan spiritualnya. Berawal dari paradigma manusia.
3.
Sebuah penelitian Skripsi berjudul “Rekrutmen dan seleksi karyawan dalam perspektif al - jarh wa al - ta’dîl.", ditulis oleh Khoridotul Bahiroh (Universitas Islam Negeri Malang, Malang 2003), adapun jenis penelitian dan metode
6
Daud Rasyid, "Menatap Masa Depan Politik Islam di Indonesia Dalam Upaya Menghadapi Pemilu 2004 dan Pasca Pemilu"Makalah Membangun paradigma pemikiran umat terhadap politik islam (tinjauan social cultural), seminar nasional, (Malang, 11 mei 2002).
14
analisis adalah penelitian kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif verifikatif, dengan kesimpulan hasil penelitian yakni, konsep al - jarh wa al - ta’dîl merupakan metode seleksi yang telah ada dan dilaksanakan pada zaman Rasulullah dan Sahabat, sebagai cara untuk mendapatkan seorang (SDM) yang berkualitas dalam menyampaikan informasi. Namun dalam perkembangannya al - jarh wa al - ta’dîl menjadi disiplin ilmu tersendiri, guna menentukan dan menilai kualitas Hadits berdasarkan kredibilitas Perawi Hadits. Sedangkan proses rekrumen karyawan sama-sama memiliki tujuan untuk mendapatkan seorang yang berkualitas, dan pada umumnya perekrutan tersebut menggunakan konsep konvensional. Namun pada perekrutan tersebut terdapat banyak kelemahan, diantaranya yaitu: kestabilan sifat dan keterbatasan test yang hanya mengacu pada skill/keterampilan, tetapi mengabaikan nilai kredibilitas pribadi orang (SDM). Hal tersebut terjadi karena test atau uji yang dilakukan, merupakan basic test yang hanya menilai SDM dari sisi kuantitas skill/keterampilan (dianggap tetap dan mekanik) yang dimilikinya. Sedangkan al - jarh wa al ta’dîl menawarkan seleksi yang kredibel dan kompeten, yang menyeleksi berdasarkan penilaian terhadap unsur intelektual (dalam hal ini skill) dan unsur kredibilitas pribadi SDM tersebut. Maka berdasarkan skripsi dengan judul "Rekrutmen dan seleksi karyawan dalam perspektif al - jarh wa al - ta’dîl " 2003 yang ditulis oleh Khoridotul bahiroh mahasiswa Universitas Islam Negeri
15
Malang. Dimana penilitan ini memberi kesimpulan jika metode al - jarh wa al ta’dîl dapat diterapkan pada metode rekrutmen karena mempunyai illat yang sama. F.
Sistematika Pembahasan
BAB I:
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
BAB II:
LANDASAN TEORI Bab ini menguraikan kumpulan tinjauan teoritis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari pengertian tentang institusi bank syari’ah, rekrutmen, tujuan corporate control, pengertian fit and proper test, pengertian al jarh wa at ta’dil, dan kerangka konseptual penelitian.
BAB III:
ANALISA DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang landasan hukum penerapan fit and proper test dan landasan hukum penerapan al jarh wa at ta’dil, kriteria-kriteria penilaian dalam fit and proper test dan kriteria-kriteria penilaian dalam al jarh wa at ta’dil, analisa komparasi antara kriteria-kriteria penilaian fit and proper test dengan kriteria-kriteria penilaian al jarh wa at ta’dil,
16
dan poin-poin persamaan serta perbedaan di antara kedua konsep kriteria-kriteria penilaian tersebut. BAB IV:
PENUTUP Bab ini berisi intisari atau kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal penerapan konsep seleksi bagi promosi jabatan di sebuah institusi, khususnya bank syari’ah
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
17
BAB II LANDASAN TEORI A.
Fungsi Bank Dalam perspektif makro sebagaimana tertulis dalam Undang-undang perbankan
No.10 tahun 1998, bahwa bank didirikan untuk mensejahterakan rakyat banyak. Tujuannya begitu mulia karena mengemban tugas yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Itu menurut undang-undang perbankan. Apakah dalam konteks corporate, sebuah bank didirikan untuk itu. Tampaknya tidak demikian, sebab bagaimanapun bank adalah lembaga bisnis yang didirikan untuk bisnis. Sebuah bisnis pasti berhitung dengan risiko dan profit. Pemodal akan selalu bertindak atas dasar kedua hal ini. Pemodal akan menginginkan return tertinggi dengan risiko tertentu atau return tertentu dengan risiko terendah. Dalam kontek manajemen dana perbankan, para manajer bank harus bisa mengelola dana bank untuk mendatangkan pendapatan tertinggi. Pendapatan bersih itu dicapai melalui pengelolaan dana pada sisi pasiva yang menimbulkan biaya, dan pengelolaan dana pada sisi aktiva yang mendatangkan pendapatan. Umumnya semakin berjangka waktu lama suatu aset produktif akan semakin tinggi pendapatkan yang disumbangkan, demikian juga semakin lama jangka waktu sumber dana juga semakin tinggi biayanya. Manajemen bank bisa mengelola dana melalui pengaturan gap untuk mendapatkan pendapatan tertinggi. 7
7
http://www.idtesis.com/referensi-skripsi-tesis-disertasi/corporate-control-dalam-perspektif.html
18
Krisis perbankan di masa lalu menjadikan pelajaran berharga bagi semua pihak, baik bagi para pelaku bisnis, praktisi perbankan, maupun Bank Indonesia selaku pembuat ketentuan dan sebagai otoritas pengawas bank. Menyadari sifat bisnis perbankan yang syarat dengan risiko karena struktur keuangannya didominasi oleh dana pihak ketiga, maka industri perbankan perlu diatur secara ketat untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat. Tata kelola perbankan yang baik menjadi sangat penting dan strategis mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi ke depan menjadi semakin kompleks. B.
Perencanaan Sumber Daya Manusia Perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar
sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. 8 Perencanaan
SDM
ini
untuk
menetapkan
program
pengorganisasian,
pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana SDM harus ditetapkan semua hal tersebut diatas secara baik dan benar. 9
8
Malayu S.P Hasibuan , Manajemen Sumberdaya manusia (Jakarta:Bumi Ksara 2007), Edisi revisi, h.250 9
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumberdaya manusia, h.250
19
a. Tujuan perencanaan SDM. 10 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan perusahaan. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 3. Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) sehingga produktivitas kerja meningkat. 5. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. 6. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertical atau horizontal) dan pensiun karyawan. 8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan.
10
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumberdaya manusia, h.252
20
b. Rencana SDM Rencana SDM harus baik dan benar, supaya pembinaan dan pengarahan karyawan efektif dan efisien dalam melakukan tugas – tugasnya. ciri – ciri SDM yang baik dan benar, antara lain sebagai berikut. 11 1. Rencana harus menyeluruh, jelas dan mudah dipahami para karyawan. 2. Job description
setiap personel jelas dan tidak tumpang tindih dalam
pelaksanaan kerja. 3. Kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 4. Rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab. 5. Rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi tujuan, pedoman, dan pola dasarnya tetap. 6. Rencana harus mengatur tentang mutasi (vertical-horizontal), peraturan dan sanksi hukuman, pengembangan, cara penilaian dan yang dinilai, dan lainlain. 7. Dalam rencana harus terdapat secara jelas hak dan kewajiban para karyawan. 8. Rencana harus menjadi pedoman, kejelasan tugas pendorong semangat kerja karyawan. 9. Rencana harus dapat digunakan menjadi alat control yang baik.
11
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumberdaya manusia, h.254
21
c. Audit SDM Audit SDM merupakan tindak lanjut dari realisasi perencanaan-perencanaan yang telah dilakukan. Audit SDM penting dan mutlak harus dilakukan untuk mengetahui apakah para karyawan bekerja dengan baik dan berperilaku sesuai rencana. Pelaksanaan audit SDM ini sangat penting bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang bersangkutan. 12 d.
Pelaksanaan Audit SDM Pelaksanaan audit SDM dilakukan oleh atasan langsung dan manajer urusan
SDM, baik secara individual maupun kolektif. Audit SDM dilakukan secara formal dan informal, baik langsung maupun tidak langsung (laporan tertulis). Audit formal dilaukan oleh atasan langsung atau orang yang dapat memberikan sanksi. Audit informal dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak dapat memberikan sanksi, tetapi penilaiannya sangat objektif jadi perlu diperhatikan penilai formal sebagai masukan. Audit SDM baru ada artinya jika ada tindak lanjut dari hasilnya. Hal ini perlu supaya karyawan termotivasi untuk meningkatkan disiplin, semangat kerja, dan perilakunya. C.
Seleksi Seleksi (selection) adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar
yang diterima atau ditolak untuk menempati suatu posisi. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap intsitusi bersangkutan. 13
12 13
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumberdaya manusia, h.259
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia, h.47
22
Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan (jabatan) disebuah organisasi. Tanpa orang-orang yang berkualitas, sebuah organisasi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk berhasil mencapai tujuannya. 14 Seleksi merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk memutuskan pelamar/calon karyawan mana yang harusnya diterima/dipekerjakan dengan harapan agar yang diterima adalah mereka yang layak untuk diterima. 15 Menurut R.S. Dwivedi, seperti dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan, seleksi adalah the entire concept of selecting and placement has proved to be effective in reducing turn over. Seleksi adalah keseluruhan konsep penyeleksian dan penempatan kandidat yang telah dilaksanakan untuk mengurangi perputaran jabatan atau naik turun jabatan. 16 Menurut Malayu S.P. Hasibuan yang mengutip dari James A.F. Stoner mengatakan the selection process involved evaluating and closing among job candidate., application form resumes, interview, reference checks are commonly uses selection decrees. Proses seleksi meliputi penilaian dan penetapan di antara calon-
14
Robert L., et.all, Human Resource Management (Jakarta: Penerbit Salemba Empat 2006), Edisi 10, hal.261 15
Mutiara Sibarani Panggabean, Manajemen Sumberdaya Manusia (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia 2004), Cet. Ke-2, hal.33 16
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara 2007), Edisi Revisi, hal.47
23
calon pengisi jabatan. Aplikasi dari penilaian, wawancara, pengecekan referensi adalah yang biasa digunakan dalam penetapan keputusan seleksi. 17 Adapun dasar dari pelaksanaan seleksi adalah:18 a. Spesifikasi pekerjaan atau jabatan Seleksi harus didasarkan dan pedoman pada spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam spesifikasi, telah ditetapkan persyaratan dan kualifikasi minimum dari orang yang dapat menjabat atau melakukan pekerjaan tersebut. Dasar ini harus betul-betul menjadi pedoman pelaksanaan seleksi, seperti prinsip penempatan orang-orang yang tepat untuk jabatan yang tepat. Jadi, jabatan apapun yang akan dipromosikan hendaknya diseleksi berdasarkan atas spesifikasi jabatan atau pekerjaan tersebut. b. Ekonomis Tindakan ekonomis hendaknya juga menjadi dasar pelaksanaan seleksi, agar biaya, waktu, dan pikiran dimanfaatkan secara efektif sehingga hasil seleksi dapat dipertanggung jawabkan. Atau dengan kata lain, mengadakan seleksi harus dengan cara yang paling efektif dengan biaya yang rendah guna mendapatkan kandidat yang sebaik-baiknya. Tujuan utama dari seleksi adalah penempatan (placement), atau dengan kata lain penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat dan yang terpenting
17
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia, hal.47
18
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia, hal.49
24
penempatan SDM harus dilihat sebagai proses pencocokkan. Seberapa baik seseorang karyawan cocok dengan pekerjaan, akan mempengaruhi jumlah dan kualitas kerja karyawan. Karena individu yang tidak mampu menghasilkan kualitas dan kuantitas kerja yang diharapkan dapat menimbulkan kerugian uang dan waktu dalam jumlah yang besar bagi organisasi. 19 Selain itu tujuan seleksi menurut Mutiara Sibarani p. adalah untuk mengambil keputusan penerimaan karyawan baru, yaitu untuk memilih orang yang cocok dengan pekerjaan dan perusahaan. Pada dasarnya seleksi dilakukan untuk memberi masukan bagi perusahaan dalam rangka mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. 20 Adapun tujuan dari pelaksanaan seleksi adalah: 21 a. SDM yang qualified dan potensial b. SDM yang jujur dan berdisiplin c. SDM yang cakap dengan penempatan yang tepat d. SDM yang terampil dan bersemangat dalam bekerja e. SDM yang memenuhi persyaratan Undang-Undang f. SDM yang dapat bekerja sama baik secara vertical maupun secara horizontal g. SDM yang dinamis dan kreatif
19
Robert L., et.all, Human Resource Management (Jakarta: Penerbit Salemba Empat 2006), Edisi 10, hal.262 20
Mutiara Sibarani Panggabean, Manajemen Sumberdaya Manusia (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia 2004), Cet. Ke-2, hal.33 21
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara 2007), Edisi Revisi, hal.49-50
25
h. SDM yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya i. SDM yang loyal dan berdedikasi tinggi j. SDM yang mudah berkembang pada masa depan k. SDM yang dapat bekerja secara mandiri l. SDM yang mempunyai perilaku dan budaya malu Jika diperhatikan fit and proper test sebenarnya merupakan perkembangan dari konsep seleksi yang telah ada. Karena seperti proses dan tujuan dari konsep seleksi, fit and proper test dilaksanakan sebagai proses seleksi untuk mendapatkan kandidat (SDM) yang kompeten dan memiliki integritas akan jabatannya yang akan diembannya. fit and proper test menurut PBI adalah agar para pengurus dan pejabat eksekutif dalam mengelola bank memenuhi kualitas dan kemampuan sebagai berikut: 1.
Keahlian di bidang perbankan antara lain keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan atau hukum, yang berkaitan dengan bidang perbankan.
2.
Mampu melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterprestasikan visi menjadi misi bank dan analisa situasi industri perbankan.
3.
Tidak melakukan rekayasa yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk mengaburkan kondisi keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya.
26
4.
Melaksanakan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya secara konsisten dan konsekuen.
D.
Corporate Control Corporate control merupakan bagian dari pelaksanaan atau perwujudan dari
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Corporate control berkaiatan dengan siapa yang mengontrol, siapa yang dikontrol dan bagaimana mekanisme kontrol tersebut. Persoalan ini bersentuhan dengan siapa pemiliknya, siapa yang bertindak selaku pembuat keputusan manajemen dan siapa penanggung risiko. Kemungkinan seorang pemilik perusahaan langsung bertindak sebagai pembuat keputusan-keputusan strategis dibidang manajemen yang sekaligus menanggung risiko atas keputusan tersebut, namun pada era sekarang sangat kecil kemungkinan pemilik langsung bertindak sendiri tanpa melibatkan para professional. Para pemilik perusahaan pada umumnya akan menyerahkan amanat kepada pihak manajemen untuk mengelola perusahaan tersebut. Penyerahan amanat kepada pihak manajemen untuk mengelola perusahaan tentu ditentukan melalui Rapat Umum pemegang saham. Dalam RUPS pemegang saham biasa yang mayoritas akan menentukan struktur manajemen. Pihak shareholder akan menentukan orang-orang yang menurutnya bisa dipercaya untuk melindungi kepentingan pemilik dan sekaligus meningkatkan nilai kekayaan pemilik. 22
22
http://www.idtesis.com/referensi-skripsi-tesis-disertasi/corporate-contrl-dlm-perspektif.html
27
Proses untuk menentukan struktur manajemen bank sangat hati-hati, sebab penentuan orang-orang kepercayaan disamping dalam kendali pemilik, juga dalam kendali otoritas moneter (bank Indonesia). Pemilik menentukan dan mengajukan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan melakukan uji kemampuan dan kepantasan (fit and proper test) terhadap orang-orang kepercayaan pemilik bank. Apakah orang yang dipercaya oleh pemilik dan telah dinilai kemampuan serta kepantasannya dijamin bisa menjalankan amanat pemilik. Tampaknya tidak ada jaminan dalam konteks bisnis, bahwa orang akan bertindak berdasarkan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Artinya para professional tidak hanya sekedar menjalankan amanat pemilik untuk memaksimumkan kekayaannya, tapi mereka juga punya kepentingan untuk memperkaya, mempertahankan jabatan, meningkatkan nilai mereka sendiri. Bila ini yang menjadi kepentingan maka control terhadap manajemen sangat diperlukan. 23 Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kontrol terhadap manajemen perusahaan bisa ditempuh melalui pencegahan sedini mungkin yaitu melalui uji kemampuan dan kepantasan (fit and proper test) yang dilihat dari kompetensi dan integritas.
23
http://www.idtesis.com/referensi-skripsi-tesis-disertasi/corporate-contrl-dlm-perspektif.html
28
E.
Promosi Promosi adalah perpindahan yang memperbesar kewenangan dan tanggung
jawab sumber daya manusia ke jabatan yang lebih tinggi di dalam satu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilan semakin besar. 24 Menurut Malayu S.P. Hasibuan yang mengutip Edwin B. Flipo, mengatakan “A promotion involve a change from one job to another job that is better in terms, status, and responsibility. Ordinary the change to the higher job is accompanied by increased pay and privileges, but not always.” Promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang memepunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji/upah lainnya, walaupun tidak selalu demikian. Menurut Malayu S.P. Hasibuan yang mengutip Andrew F. Sikula mengatakan, “Technically, a promotion is a movement within an organization from one position to another to involves either an increase in status.” Secara teknik promosi adalah suatu perpindahan dalam suatu organisasi dari posisi satu ke posisi lainnya yang melibatkan baik peningkatan upah maupun status. Kesimpulan dari keterangan-keterangan tersebut adalah bahwa promosi merupakan perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan
24
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara 2007), Edisi Revisi. hal. 108
29
yang lebih tinggi, wewenang dan tanggung jawab semakin besar, status dan pendapatan juga semakin tinggi. 25 Promosi harus dilakukan pada asas-asas/prinsip-prinsip tertentu. Asas promosi tersebut harus dituangkan dalam program promosi secara jelas sehingga suatu instansi atau lembaga mempunyai suatu pegangan untuk mempromosikan seseorang pada suatu jabatan. Asas-asas tersebut antara lain: 26 1. Kepercayaan Promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan atau keyakinan mengenai kejujuran,
kemampuan,
dan
kecakapan
orang
yang
bersangkutan
dalam
melaksanakan tugas-tugasnya degan baik pada jabatan tersebut. orang baru akan dipromosikan, jika orang tersebut menunjukkan kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya dalam memangku jabatan. 2. Keadilan Promosi berasaskan keadilan, terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, dan kecakapan semua SDM. Penilaiaan harus jujur dan objektif tidak pilih kasih. SDM yang mempunyai peringkat terbaik hendaknya memiliki kesempatan pertama untuk dipromosikan tanpa melihat suku, golongan, dan keturunannya.promosi yang berasaskan keadilan akan menjadi alat motivasi bagi seseorang untuk menigkatkan prestasinya.
25
26
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia, hal. 108 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia, hal. 108
30
3. Formasi Promosi harus berasaskan kepada formasi yang ada, karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowongan. Untuk itu harus ada uraian pekerjaan (job description) yang akan dilaksanakan oleh calon pemegang jabatan tersebut (SDM). Program promosi hendaknya memberikan informasi yang jelas, apa yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk mempromosikan seseorang dalam institusi atau perusahaan tersebut. Hal ini penting supaya orang yang ada dalam institusi tersebut dapat mengetahui dan memperjuangkan nasibnya. Pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karyawan adalah : 27 1. Pengalaman (senioritas) Dalam hal ini pertimbangan promosi jabatan adalah pengalaman profesi seseorang, SDM yang terlama bekerja dalam institusi atau perusahaan tersebut, mendapat prioritas utama dalam tindakan promosi. Kelebihannya adalah adanya penghargaan dan pengakuan bahwa pengalaman merupakan teladan yang berharga. Dengan pengalaman, seseorang akan dapat mengembangkan kemampuannya sehingga seseorang tetap bertahan untuk bekerja pada institusi tersebut dengan harapan suatu waktu ia akan dipromosikan. 2. Kecakapan (ability)
27
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia, hal. 109
31
Kecakapan (ability) yaitu seseorang akan dipromosikan berdasarkan penilaian kecakapan, orang yang ahli akan mendapat prioritas utama untuk dipromosikan. Kecakapan
merupakan
kumpulan
pengetahuan
(tanpa
memperhatikan
cara
mendapatkannya) yang diperlukan untuk memenuhi hal berikut: a. Kecakapan dalam melaksanakan prosedur kerja praktis, teknik-teknik khusus, dan disipliln ilmu pengetahuan. b. Kecakapan yang menyatukan dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan kebijakkan dan di dalam manajemen. Kecakapan di bidang ini dapat digunakan untuk pekerjaan konsultasi termasuk pekerjaan
dalam
mengkombinasikan
pembuat
kebijakkan
elemen-elemen
dari
dalam
institusi.
perencanaan,
Kecakapan
ini
pengorganisasian,
pengaturan (directing), penilaian (evaluating), dan pembaruan (innovating). c. Kecakapan dalam memberikan motivasi secara langsung 3. Kombinasi pengalaman dan kecakapan Kombinasi pengalaman dan kecakapan yaitu promosi yang berdasarkan pada lamanya pengalaman dan kecakapan, sebagai contoh, lamanya dinas dan ijazah pendidikan formal yang dimiliki, dan hasil ujian kenaikan golongan. Jika seseorang lulus dalam ujian maka hasil ujian kenaikan dipromosikan. Cara ini adalah dasar promosi yang terbaik dan paling tepat karena mempromosikan SDM atau orang yang paling berpengalaman dan terpintar, sehingga kelemahan promosi yang hanya berdasarkan pengalaman dan kecakapan saja dapat teratasi.
32
Dalam promosi jabatan suatu institusi harus mempunyai syarat-syarat tertentu yang telah direncanakan dan dituangkan dalam program promosi perusahaan atau institusi. Persyaratan promosi untuk setiap institusi atau perusahaan tidak selalu sama, hal tersebut relatif terhadap institusi atau perusahaan masing-masing. Syarat-syarat promosi pada umumnya meliputi hal-hal berikut:28 a. Kejujuran Jujur
terutama
pada
dirinya
sendiri,
perjanjian-perjanjian
yang
dalam
menjalankan atau mengelola jabatan tersebut harus sesuai kata dengan perbuatannya. b. Disiplin Disipliln pada dirinya sendiri, tugas-tugasnya, serta menaati peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun kebiasaan. Disiplin sangat penting karena hanya dengan kedisiplinan kemungkinan institusi atau perusahaan dapat mencapai hasil optimal. c. Prestasi Kerja Yaitu mampu mencapai hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas maupun kuantitasnya. Bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukan bahwa karyawan dapat memanfaatkan waktu dan mempergunakan fasilitas dengan baik. d. Kerja Sama Bekerja sama secara harmonis dengan sesama baik horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran perusahaan. Dengan demikian tercipta suasana hubungan kerja yang baik diantara semua karyawan.
28
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumberdaya Manusia, hal. 111
33
e. Kecakapan Cakap, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas pada jabatan tersebut dengan baik. Bisa bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik., tanpa mendapat bimbingan yang terus-menerus dari yang lebih senior. f. Loyalitas Loyal dalam membela institusi atau perusahaan dari tindakan yang merugikan. Ini menunjukkan
bahwa
dia
ikut
berpartisipasi
aktif
terhadap
institusi
atau
perusahaannya. g. Kepemimpinan Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk bekerja samadan bekerja efektif dalam mencapai sasaran perusahaan. Dia harus menjadi panutan dan memperoleh personality authority yang tinggi dari para bawahannya. h. Komunikatif Berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima atau mempersepsi informasi dari atasan maupun dari bawahannya dengan baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. i. Pendidikan Memiliki pendidikan formal sesuai dengan spesifikasi jabatan, yang disertifikasi dalam bentuk ijazah.
34
F.
Fit and Proper Test Fit and proper test adalah penilaian kemampuan dan kepatutan yang
dilaksanakan dalam rangka penempatan seseorang/SDM pada tempat yang tepat dan sesuai. Ini sesuai dengan sebuah slogan “right man in the right place” atau “orang/SDM yang tepat pada tempat/jabatan yang tepat”. fit and proper test dilakukan dengan tujuan, agar suatu institusi ataupun perusahaan dapat memperoleh SDM yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam melaksanakan tugasnya pada suatu jabatan dalam institusi atau perusahaan tersebut. Fit and proper test sangat erat kaitannya dengan perwujudan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governace. Secara logika semua manajer ingin menjadikan institusi ataupun perusahaannya memiliki tata kelola yang baik, karena hal tersebut akan berdampak pada kinerja dan kestabilan dari institusi ataupun perusahaan tersebut 29 . Fit and proper test merupakan instrument yang terdapat control terhadap manajemen perusahaan, yang berfungsi sebagai alat seleksi untuk menentukan SDM professional yang nantinya akan mengurus perusahaan tersebut. Melalui uji kemampuan dan kepantasan (fit and proper test) yang dilihat dari kompetensi dan integritas pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas akan berusaha menjalankan komitmen awal yang disepakati. Uji ini dilakukan secara berkala, sehingga selaku pengurus yang tidak tidak lulus uji ini akan terancam
29
Coffee, J.C., JR., 1991, Liquidity Versus Control: The Institutional Investor as corporate Monitor, Columbia Law Review, October, 1277-1368.
35
posisinya. Oleh karena itu uji ini dapat efektif untuk mencegah tindakan yang merugikan pemilik perusahaan. 30 Dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa jika suatu pekerjaan dilakukan oleh orang/SDM yang tidak mempunyai integritas dan keahlian di bidang tersebut, maka hasil pekerjaannya akan buruk dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang terkait. Dalam sebuah Hadist Rasul SAW menyatakan:
ث اﻟْ َﻘﻮْ َم ُ ﺤﺪﱢ َ ﺲ ُﻳ ٍ ﺳﱠﻠ َﻢ ﻓِﻲ َﻣﺠِْﻠ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ﻲ ل َﺑﻴْ َﻨﻤَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ َ ﻋﻦْ َأﺑِﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة ﻗَﺎ َ ﺳﱠﻠ َﻢ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُ ﻋ ُﺔ َﻓ َﻤﻀَﻰ َرﺳُﻮ َ ل َﻣﺘَﻰ اﻟﺴﱠﺎ َ ﻲ َﻓﻘَﺎ ﻋﺮَا ِﺑ ﱞ ْ ﺟَﺎ َء ُﻩ َأ ْﻀ ُﻬﻢْ َﺑﻞْ َﻟﻢْ َﻳﺴْ َﻤﻊ ُ ْل َﺑﻌ َ ل َوﻗَﺎ َ ل َﻓ َﻜ ِﺮ َﻩ ﻣَﺎ ﻗَﺎ َ ﺳ ِﻤ َﻊ ﻣَﺎ ﻗَﺎ َ ﺾ اﻟْ َﻘﻮْ ِم ُ ْل َﺑﻌ َ ث َﻓﻘَﺎ ُ ﺤﺪﱢ َ ُﻳ ل َ ل هَﺎ َأﻧَﺎ ﻳَﺎ َرﺳُﻮ َ ﻋ ِﺔ ﻗَﺎ َ ﻋﻦْ اﻟﺴﱠﺎ َ ﻞ ُ ﻦ ُأرَا ُﻩ اﻟﺴﱠﺎ ِﺋ َ ْل َأﻳ َ ﺣﺘﱠﻰ ِإذَا ﻗَﻀَﻰ ﺣَﺪِﻳﺜَ ُﻪ ﻗَﺎ َ ﺳ َﺪ ل ِإذَا ُو ﱢ َ ﻋ ُﺘﻬَﺎ ﻗَﺎ َ ﻒ ِإﺿَﺎ َ ْل َآﻴ َ ﻋ َﺔ ﻗَﺎ َ ﻈﺮْ اﻟﺴﱠﺎ ِ ﺿ ﱢﻴ َﻌﺖْ اﻟْﺄَﻣَﺎﻧَ ُﺔ ﻓَﺎﻧْ َﺘ ُ ل َﻓِﺈذَا َ اﻟﱠﻠ ِﻪ” ﻗَﺎ ( ﻋ َﺔ” )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري َ ﻈﺮْ اﻟﺴﱠﺎ ِ ﻏﻴْ ِﺮ َأهِْﻠ ِﻪ ﻓَﺎﻧْ َﺘ َ اﻟَْﺄﻣْ ُﺮ ِإﻟَﻰ Rasulullah SAW bersabda, ”Jika suatu amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya.” Beliau ditanya, bagaimanakah bentuk menyia-nyiakan amanah itu? Beliau menjawab, ”Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (hadits riwayat Imam Bukhari) 31 Salah satu persyaratan terciptanya tata kelola yang baik adalah apabila bank tersebut dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi,
30
Bathala, CT., Moon, KP., Rao, RP., 1994, Managerial Ownership, Debt Policy, and The Impact of Institutional Holding: An Agency Perspective, Financial Management, Vol 23, No. 3. hal. 38-50. 31 al-maktabah al- syâmilah, Shahih Bukhari, juz 1 hal 103.
36
kompetensi yang memadai, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sedangkan ukuran keberhasilan tata kelola yang baik adalah jika perbankan menghasilkan kinerja yang memuaskan para pihak berkepentingan, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan tersebut, maka Bank Indonesia menetapkan uji kepatutan dan kelayakan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan bank. 32 G.
Al - jarh wa Al - ta’dîl Pengertian jarh:
a.
33
Menurut Bahasa : jarh sebagai bentuk mashdar dari “jaraha”. Seperti pada contoh kalimat , man jarahahu bi lisanihi jarhan: ‘abahu wa yanqushahu.
b.
Jarh (bil fathah) yang berarti luka ( atau melukai dengan pedang)
c.
Jarh (bidhommah) yang berarti “ismun” lil jarh. Jarh itu berarti : melukai dengan lisan yang membekas kedalam harga diri /
kehormatannya. Dan Jurh itu berarti : melukai badan dengan besi atau sejenisnya. Sedangkan Jarh secara Istilah : adalah memberi sifat seorang rawi (periwayat) dalam keadilan, kejujuran dan hafalannya yang menyebabkan melemahnya atau ditolaknya perkataan atau riwayat seorang rawi. Pengertian ta'dil : 34
32
33
http://www.infobanknews.com/bank/rapor_bpd_kian_ok.html
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dil, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya, (Bandung), Gema Media Pusakatama, 2003, h.28
37
1.
Ta'dil secara bahasa : di ambil dari kata al'adalah / al'adlu yang berarti : menyamakan dan menimbang, membuat seimbang sesuatu dengan yang lain.
2.
Ta'dil secara istilah : mensifati seorang rawi (periwayat) dalam keadilan dan hafalannya yang menyebabkan diterimanya riwayat seorang rawi tersebut. Al - jarh wa al - ta’dîl pada awalnya digunakan sejak zaman sahabat untuk
mendapatkan seseorang yang berkualitas dalam menyampaikan suatu informasi, seiring berlangsungnya jaman al - jarh wa al - ta’dîl menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri untuk menentukan kualitas hadist, dengan kata lain kualitas seseorang akan menentukan apa yang dilakukan dan diucapkan sedangkan dalam rekrutmen dan seleksi karyawan dengan nuansa konvensional melakukan aktivitas yang tak jauh beda dalam menentukan SDM yang berkualitas sehingga berbagai test atau uji dilakukan untuk menjaring SDM yang diinginkan. 35 Al - jarh wa al - ta’dîl adalah ilmu yang membahas tentang Al jarh (sifat-sifat tercela) dan Al - ta’dîl (sifat-sifat adil) dari seorang rawi, dengan menggunakan lafallafal dan perinngkat lafal-lafal tertentu. Ilmu al - jarh wa al - ta’dîl merupakan bagian dari syari’at dalam kerangka memelihara syari’at itu sendiri dan dengan tujuan memberikan nasihat dan kemaslahatan syari’at, bukan mencela kekurangankekurangan dari sifat manusia itu sendiri. al - jarh wa al - ta’dîl bukan tergolong
34
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dil, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya, (Bandung), Gema Media Pusakatama, 2003,.h.29 35
Khoridotul bahiroh, skripsi, "Rekrutmen dan seleksi karyawan dalam perspektif Al jarh wa At ta'dil". 2003
38
perbuatan ghibah (membicarakan kejelekan orang) yang dilarang baik dari segi agama maupun dari segi etika. Hal ini dikarenakan al - jarh wa al - ta’dîl diperbolehkan dalam masalah persaksian dan masalah periwayatan, dengan alasan berhati-hati dan teliti (al tatsabbut) dalam urusan agama lebih baik daripada urusan hak (huquuq) dan harta (amwaal). 36 Al - jarh wa al - ta’dîl dan pembahasan-pembahasannya tentang rawi-rawi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan pada masa Sahabat dan masa Tabi’in, lalu diteruskan pada masa sesudahnya. Hal tersebut juga merupakan sesuatu yang disyariatkan dari Rasulullah SAW. Atas sebagian rawi-rawi dengan meneliti ke-ta’dil-an mereka. 37
ْﻋﻦ َ ﺳ ِﻢ ِ ﻦ اﻟْﻘَﺎ ُ ْح ﺑ ُ ْﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َرو َ ﺳﻮَا ٍء َ ﻦ ُ ْﺤﻤﱠ ُﺪ ﺑ َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ُﻣ َ ﻦ ﻋِﻴﺴَﻰ ُ ْﻋﻤْﺮُو ﺑ َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َ ﺻﻠﱠﻰ َ ﻲ ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ َ ن َ ﺟﻠًﺎ اﺳْ َﺘﺄْ َذ ُ َن ر َأ ﱠ: ﺸ َﺔ َ ﻋﻦْ ﻋَﺎ ِﺋ َ ﻋﺮْ َو َة ُ ْﻋﻦ َ ﻦ اﻟْ ُﻤﻨْ َﻜ ِﺪ ِر ِ ْﺤ ﱠﻤ ِﺪ ﺑ َ ُﻣ ﺲ َ ﺟَﻠ َ ﻦ اﻟْ َﻌﺸِﻴ َﺮ ِة َﻓَﻠﻤﱠﺎ ُ ْﺲ اﺑ َ ْﺲ َأﺧُﻮ اﻟْ َﻌﺸِﻴ َﺮ ِة َو ِﺑﺌ َ ْل ِﺑﺌ َ ﺳﱠﻠ َﻢ َﻓَﻠﻤﱠﺎ رَﺁ ُﻩ َﻗﺎ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻞ ُﺟ ُ ﻖ اﻟﺮﱠ َ ﻄَﻠ َ ْﻂ ِإَﻟﻴْ ِﻪ َﻓَﻠﻤﱠﺎ اﻧ َﺴ َ ﺳﱠﻠ َﻢ ﻓِﻲ َوﺟْ ِﻬ ِﻪ وَاﻧْ َﺒ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ﻲ ﻖ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ َ ﻄﱠﻠ َ َﺗ ﺖ َ ْﻄﱠﻠﻘ َ ﺖ َﻟ ُﻪ َآﺬَا َو َآﺬَا ُﺛﻢﱠ َﺗ َ ْﻞ ُﻗﻠ َﺟ ُ ﺖ اﻟ ﱠﺮ َ ْﻦ َرَأﻳ َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺣِﻴ َ ﺸ ُﺔ ﻳَﺎ َرﺳُﻮ َ ﻗَﺎَﻟﺖْ َﻟ ُﻪ ﻋَﺎ ِﺋ ﺸ ُﺔ َ ﺳﱠﻠ َﻢ ﻳَﺎ ﻋَﺎ ِﺋ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُ ل َرﺳُﻮ َ ﺖ ِإَﻟﻴْ ِﻪ َﻓﻘَﺎ َ ْﺴﻄ َ ﻓِﻲ َوﺟْ ِﻬ ِﻪ وَاﻧْ َﺒ س ُ ﻋﻨْ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َﻣﻨْ ِﺰَﻟ ًﺔ َﻳﻮْ َم اﻟْ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻣﻦْ َﺗ َﺮ َآ ُﻪ اﻟﻨﱠﺎ ِ س ِ ﺷ ﱠﺮ اﻟﻨﱠﺎ َ ن ﻋ ِﻬﺪْ ِﺗﻨِﻲ ﻓَﺤﱠﺎﺷًﺎ ِإ ﱠ َ َﻣﺘَﻰ ( ﺷ ﱢﺮ ِﻩ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري َ ا ﱢﺗﻘَﺎ َء Aisyah r.a. berkata “ada seorang laki-laki meminta izin untuk menghadap Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW. Melihat orang tersebut, beliau bersabda,
36
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dîl, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya, (Bandung), Gema Media Pusakatama, 2003,.h.19 37
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dîl, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya.h.19
39
‘alangkah jeleknya golongan orang itu atau alangkah jeleknya keturunan orang itu.’ Namun ketika orang itu duduk, Nabi SAW. Berwajah ceria dan menanggapi orang itu dengan baik. Oleh karena itu ketika orang itu beranjak pergi, ‘Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. (tentang orang itu) “Hai. Rasulullah! Ketika anda melihat seorang laki-laki, anda berkata bahwa oarng itu adalah golongan yang tidak baik atau keturunan yang tidak baik. Kemudian anda bermuka ceria dan menanggapi orang itu dengan baik?”, Rasulullah SAW. balik bertanya kepada ‘Aisyah, “Hai ‘Aisyah, kapan engkau membicarakan kepadaku sesuatu yang jelek itu? Sesungguhnya sejelekjeleknya kedudukan manusia di sisi ALLAH SWT. pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan orang lain karena jelek pembicaraannya.” 38
H.
Kerangka Konseptual
Teori
Fit and Proper Test
38
al-maktabah al- syâmilah, Shahih Bukhari, juz 1 kitab 8, hal 457.
Jarh wa Ta’dil
40
kriteria penilaian Fit and Proper Test
kriteria penilaian Jarh wa Ta’dil
Penelitian
Tingkat keakuratan Fit and Proper Test
Perbandingan
Tingkat keakuratan Jarh wa Ta’dil
Persamaan dan perbedaan
Selesai
(Flowchart Penelitian) BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN
A.
Landasan Hukum Penerapan Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah
41
Bank Indonesia memiliki tugas dalam hal pengadaan fit and proper test terutama bagi dunia perbankan untuk memilih pemegang saham pengendali (PSP), pengurus yang mencakup komisaris dan direksi, serta pejabat eksekutif bank. 39 Fit and proper test menurut Bank Indonesia adalah proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan oleh Bank Indonesia terhadap: 40 1.
Integritas dan kelayakan keuangan pihak-pihak yang akan maupun telah menjadi Pemegang Saham Pengendali.
2.
Integritas dan kompetensi serta reputasi keuangan pihak-pihak yang akan maupun telah menjadi pengurus dan pejabat eksekutif bank. Adapun yang menjadi landasan hukum pelaksanaan fit and proper test adalah
Peraturan Bank Indonesia, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang telah diperbarui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
39
Sunarso, dkk. Penyesuaian Aplikasi fit and proper test sesuai dengan SE No.8/31/Intern tanggal 29 Juli 2006, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal.4 40
Sunarso, dkk. Penyesuaian Aplikasi fit and proper test sesuai dengan SE No.8/31/Intern tanggal 29 Juli 2006, hal.4
42
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), 41 dalam pelaksanaannya memilki tujuan sebagai berikut: 1.
Usaha untuk me-restrukturisasi perbankan, selain ditempuh dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara memantapkan sistem perbankan yang mengarah pada praktek perbankan yang sehat (good corporate governance) serta pemenuhan prinsip kehati-hatian/asas prudential.
2.
Ketahanan sistem perbankan yang mantap dan stabil perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga kepercayaan maka lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihakpihak yang mempunyai integritas yang tinggi dan kompetensi yang memadai. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selama ini merupakan upaya menciptakan sumber daya manusia perbankan yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.
Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap sumber daya manusia perbankan yang selama ini telah aktif di lembaga perbankan serta didasarkan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 direvisi menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 41
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
43
tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), telah diatur tentang pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Peraturan tersebut telah mewajibkan bagi setiap bank untuk melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test terhadap calon pengurus bank, termasuk calon pemimpin kantor perwakilan bank asing. 42 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap 43 : 1.
Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengurus Bank, termasuk calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dilakukan dalam rangka menilai apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara.
2.
Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap calon Pejabat Eksekutif Bank. Adapun bagi Pejabat Eksekutif Bank dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang sedang menjabat, penilaian kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan dalam pelanggaran atau penyimpangan dan penentuan keputusan kebijakan negatif dalam operasional perbankan.
42
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) 43
Surat Edaran untuk Semua Bank Umum Di Indonesia No. 6 / 15 /DPNP. Bank Indonesia: Jakarta, 31 Maret 2004
44
Adapun peserta penilaian fit and proper test terhadap calon pengurus bank, wajib diikuti oleh: 44 1.
Calon pengurus bank bersangkutan.
2.
Pihak yang telah menjadi komisaris dan diusulkan menjadi anggota direksi.
3.
Direktur yang beralih jabatan menjadi direktur kepatuhan pada bank yang sama.
4.
Calon pemimpin kantor perwakilan/cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
5.
Pihak yang menurut pertimbangan bank Indonesia perlu mengikuti penilaian fit and proper test
Pengurus adalah komisaris dan direktur perusahaan atau bank, atau yang setara dengan itu termasuk antara lain tim pengawas dan tim pengelola bank dalam penyehatan. Sedangkan pejabat eksekutif bank adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh kebijakan dan operasional perusahaan atau bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern. 45
44
Sunarso, dkk. Penyesuaian Aplikasi fit and proper test sesuai dengan SE No.8/31/Intern tanggal 29 Juli 2006, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal.5 45
Sunarso, dkk. Penyesuaian Aplikasi fit and proper test sesuai dengan SE No.8/31/Intern tanggal 29 Juli 2006,hal.4-6
45
Adapun pedoman pelaksanaan dan penilaian fit and proper test bagi calon pengurus bank, tertuang dalam Surat Edaran Intern Bank Indonesia. Dimana singkatnya adalah sebagai berikut: 46 1.
Tahap penilaian administratif yang berbobot 50% dan wawancara dengan bobot 50%
2.
Aspek penilaian meliputi integritas dan kelayakan keuangan
3.
Tahap administrasi dilakukan dengan cara menilai a) Pra-administratif; bebas DTL (integritas, DKM, kelayakan keuangan) b) Kelengkapan dokumen c) Informasi berbagai sumber
4.
Tahap wawancara dilakukan melalui penggalian informasi dan konfirmasi atas aspek integritas dan kelayakan keuangan.
B.
Sejarah Penerapan Al jarh wa At ta’dil dalam Penilaian Rawi
ﻞ َﺳ َ ْﺺ ﻃَﻠﱠﻘَﻬَﺎ اﻟْ َﺒ ﱠﺘ َﺔ َو ُه َﻮ ﻏَﺎﺋِﺐٌ َﻓَﺄر ٍ ْﺣﻔ َ ﻦ َ ْﻋﻤْﺮِو ﺑ َ ن َأﺑَﺎ ﺲ َأ ﱠ ٍ ْﺖ َﻗﻴ ِ ْﻃ َﻤ َﺔ ِﺑﻨ ِ ﻋﻦْ ﻓَﺎ َ ل َ ﺷﻲْ ٍء َﻓﺠَﺎ َءتْ َرﺳُﻮ َ ْﻋَﻠﻴْﻨَﺎ ِﻣﻦ َ ﻚ ِ ل وَاﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣَﺎ َﻟ َ ﻄﺘْ ُﻪ َﻓﻘَﺎ َﺨ ِﺴ َ ِإَﻟﻴْﻬَﺎ َوآِﻴُﻠ ُﻪ ﺑِﺸَﻌِﻴﺮٍ َﻓ ْﻋَﻠﻴْ ِﻪ َﻧ َﻔ َﻘ ٌﺔ َﻓَﺄ َﻣ َﺮهَﺎ َأن َ ﻚ ِ ﺲ َﻟ َ ْل َﻟﻴ َ ﻚ َﻟ ُﻪ َﻓﻘَﺎ َ ﺳﱠﻠ َﻢ َﻓ َﺬ َآ َﺮتْ َذِﻟ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻦ ُأمﱢ ِ ْﻋﻨْ َﺪ اﺑ ِ ﻚ اﻣْ َﺮَأ ٌة َﻳﻐْﺸَﺎهَﺎ َأﺻْﺤَﺎﺑِﻲ اﻋْ َﺘﺪﱢي ِ ْل ِﺗﻠ َ ﻚ ُﺛﻢﱠ ﻗَﺎ ٍ ﺷﺮِﻳ َ ﺖ ُأمﱢ ِ َْﺗﻌْ َﺘ ﱠﺪ ﻓِﻲ َﺑﻴ ﺖ ُ ْﺣَﻠﻠ َ ﺖ ﻓَﺂ ِذﻧِﻴﻨِﻲ ﻗَﺎَﻟﺖْ َﻓَﻠﻤﱠﺎ ِ ْﺣَﻠﻠ َ ﻚ َﻓِﺈذَا ِ ﻦ ِﺛﻴَﺎ َﺑ َ ﻀﻌِﻴ َ ﺟﻞٌ أَﻋْﻤَﻰ َﺗ ُ ََﻣﻜْﺘُﻮ ٍم َﻓِﺈ ﱠﻧ ُﻪ ر ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُ ل َرﺳُﻮ َ ﻄﺒَﺎﻧِﻲ “ َﻓﻘَﺎ َﺧ َ ﺟﻬْ ٍﻢ َ ن َوَأﺑَﺎ َ ﺳﻔْﻴَﺎ ُ ﻦ َأﺑِﻲ َ ْن ُﻣﻌَﺎ ِو َﻳ َﺔ ﺑ ت َﻟ ُﻪ َأ ﱠ ُ َْذ َآﺮ ﻋﻦْ ﻋَﺎ ِﺗ ِﻘ ِﻪ َوَأﻣﱠﺎ ُﻣﻌَﺎ ِو َﻳ ُﺔ َ ﻋﺼَﺎ ُﻩ َ ﻀ ُﻊ َ ﺟﻬْ ٍﻢ ﻓَﻠَﺎ َﻳ َ ﺳﱠﻠ َﻢ َأﻣﱠﺎ أَﺑُﻮ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
46
Sunarso, dkk. Penyesuaian Aplikasi fit and proper test sesuai dengan SE No.8/31/Intern tanggal 29 Juli 2006, hal.6
46
Sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam kepada Fathimah binti Qais yang menanyakan tentang Mu’awiyyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm yang tengah melamarnya: ”Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (suka memukul), sedangkan Mu’awiyyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta” (Hadits Riwayat Muslim). 47 Hadits tersebut merupakan dalil Al jarh dalam rangka nasihat dan kemaslahatan. Adapun al - ta’dîl, salah satunya berdasarkan hadits:
ﻞ َ ﺠ َﻌ َ ﺳﱠﻠ َﻢ ﻣَﻨْﺰِﻟًﺎ َﻓ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِ ل ﻧَﺰَﻟْﻨَﺎ َﻣ َﻊ َرﺳُﻮ َ ﻋﻦْ َأﺑِﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة ﻗَﺎ َ ﺳﱠﻠ َﻢ َﻣﻦْ َهﺬَا ﻳَﺎ َأﺑَﺎ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُ ل َرﺳُﻮ ُ ن َﻓ َﻴﻘُﻮ َ س َﻳ ُﻤﺮﱡو ُ اﻟﻨﱠﺎ ﺲ َ ْل ِﺑﺌ ُ ل ُﻓﻠَﺎنٌ َﻓ َﻴﻘُﻮ ُ ل َﻣﻦْ َهﺬَا َﻓَﺄﻗُﻮ ُ ﻋﺒْ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َهﺬَا َو َﻳﻘُﻮ َ ل ِﻧﻌْ َﻢ ُ ل ُﻓﻠَﺎنٌ َﻓ َﻴﻘُﻮ ُ َﻓَﺄﻗُﻮ ”ﻦ ا ْﻟ َﻮﻟِﻴ ِﺪ ُ ْﺖ َهﺬَا ﺧَﺎِﻟ ُﺪ ﺑ ُ ْل َﻣﻦْ َهﺬَا َﻓ ُﻘﻠ َ ﻦ اﻟْ َﻮﻟِﻴ ِﺪ َﻓﻘَﺎ ُ ْﺣﺘﱠﻰ َﻣ ﱠﺮ ﺧَﺎِﻟ ُﺪ ﺑ َ ﻋﺒْ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َهﺬَا َ ”ف اﻟﱠﻠ ِﻪ ِ ﺳﻴُﻮ ُ ْﻦ ا ْﻟ َﻮﻟِﻴ ِﺪ ﺳَﻴْﻒٌ ِﻣﻦ ُ ْﻋﺒْ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺧَﺎِﻟ ُﺪ ﺑ َ ل ِﻧﻌْ َﻢ َ َﻓﻘَﺎ ﺳﻤَﺎﻋًﺎ ِﻣﻦْ أَﺑِﻲ َ ﻦ َأﺳَْﻠ َﻢ ِ ْف ِﻟ َﺰﻳْ ِﺪ ﺑ ُ ل أَﺑُﻮ ﻋِﻴﺴَﻰ َهﺬَا ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﻏَﺮِﻳﺐٌ وَﻟَﺎ َﻧﻌْ ِﺮ َ ﻗَﺎ ﻖ ِ ﺼﺪﱢﻳ ﻋﻦْ َأﺑِﻲ َﺑﻜْ ٍﺮ اﻟ ﱢ َ ل َوﻓِﻲ اﻟْﺒَﺎب َ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َو ُه َﻮ ﻋِﻨْﺪِي ﺣَﺪِﻳﺚٌ ُﻣﺮْﺳَﻞٌ ﻗَﺎ ( )رواﻩ أﺣﻤﺪ و اﻟﺘﺮﻣﻴﺬي
47
http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/10/16/ilmu-al-jarh-wat-ta'dil/
47
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid, salah satu pedang diantara pedang-pedang Allah” (HR. Ahmad dan Tirmidzi dari Abi Hurairah radliyallaahu‘anhu) 48 Para ulama menganjurkan untuk melakukan Al jarh wa At ta’dil, dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang. Menurut Masjfuk Zuhdi 49 , pada mulanya ulama atau ahli ilmu merasa berkewajiban menerangkan keadaan sebenarnya dari para para perawi hadits, meskipun itu menyangkut hal-hal yang intern atau pribadi seseorang demi menjaga kemurnian ajaran-ajaran Islam yang tercermin melalui hadits Nabi. Menurut Ibnu Adi dalam kitab al kamil, sejak masa Sahabat, perbincangan dan praktek untuk menentukan kualitas seorang rawi telah dilaksanakan. Dan pada masa tersebut jarang sekali terjadi pencatatan tentang pribadi seorang rawi terhadap hadits yang dibawanya. Namun seiring berjalannya waktu dan tuntutan untuk memurnikan ajaran Islam semakin besar, maka pencatatan itu dipandang perlu mengingat dalam perkembangannya, terdapat kelemahan atas pribadi seorang perawi hadits yang akan mempengaruhi kualitas hadits yang ia redaksikan. Secara implisit Qadir Hasan 50 sebab timbulnya orang-orang terdahulu melakukan al jarh, mengingat metode ini dilakukan dengan menyebutkan dan meneliti tentang kelemahan seorang perawi dan harus diungkapkan secara jujur dan
48
http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/10/16/ilmu-al-jarh-wat-ta'dil/
49
http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/10/16/ilmu-al-jarh-wat-ta'dil/
50
Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits. Diponegoro. Bandung. 1990, h. 458
48
kadang menyakitkan untuk diungkapkan tetapi karena kepentingan yang lebih besar maka hal ini layak dilakukan, sebab-sebab tersebut diantaranya: 1.
Karena hawa nafsu, dan karena suatu maksud
2.
Karena berlainan kepercayaan
3.
Karena adanya perselisihan antara ahli tashawwuf dan ahli dzahir
4.
Berpegang dengan yang samar-samar serta tidak ada wara’ Oleh karena itu, para ulama membolehkan Al jarh wa At ta’dil untuk menjaga
syari’at/agama ini, bukan untuk mencela manusia. Dan sebagaimana dibolehkan Jarh dalam persaksian, maka pada perawi pun juga diperbolehkan untuk dilakukan penilaian Al jarh wa At ta’dil, bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta 51 . al - jarh wa al - ta’dîl dalam ilmu hadits menjadi berkembang di kalangan shahabat, tabi’in, dan para ulama setelahnya hingga saat ini karena takut pada apa yang diperingatkan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam:
ﻦ ُ ْﻋﺒْ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺑ َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َ ب ﻗَﺎﻟَﺎ ٍ ْﺣﺮ َ ﻦ ُ ْﻦ ُﻧ َﻤﻴْ ٍﺮ َو ُز َهﻴْ ُﺮ ﺑ ِ ْﻋﺒْ ِﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺑ َ ﻦ ُ ْﺤﻤﱠ ُﺪ ﺑ َ ﺣ ﱠﺪ َﺛ ِﻨﻲ ُﻣ َ و ن َ ﻋﺜْﻤَﺎ ُ ﻋﻦْ َأﺑِﻲ َ ﺊ ٍ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨِﻲ َأﺑُﻮ هَﺎ ِﻧ َ ل َ ب ﻗَﺎ َ ﻦ أَﺑِﻲ َأﻳﱡﻮ ُ ْﺳﻌِﻴ ُﺪ ﺑ َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨِﻲ َ ل َ َﻳﺰِﻳ َﺪ ﻗَﺎ “ ﺳﱠﻠ َﻢ َأﻧﱠ ُﻪ َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِ ﻋﻦْ َرﺳُﻮ َ ﻋﻦْ َأﺑِﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َ ﻦ َﻳﺴَﺎ ٍر ِ ُْﻣﺴِْﻠ ِﻢ ﺑ ْﺤ ﱢﺪﺛُﻮ َﻧ ُﻜﻢْ ﻣَﺎ َﻟﻢْ َﺗﺴْ َﻤﻌُﻮا َأﻧْ ُﺘﻢْ وَﻟَﺎ ﺁﺑَﺎ ُؤ ُآﻢ َ ﺧ ِﺮ ُأﻣﱠﺘِﻲ ُأﻧَﺎسٌ ُﻳ ِ ن ﻓِﻲ ﺁ ُ ﺳ َﻴﻜُﻮ َ ل َ ﻗَﺎ ( ﻓَﺈِﻳﱠﺎ ُآﻢْ َوِإﻳﱠﺎ ُهﻢْ” )رواﻩ اﻟﻤﺴﻠﻢ 52
51
52
Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, h. 458 al-maktabah al- syâmilah, shahiih al-Muslim juz 1 hal 2.
49
Akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadits kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan juga bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka” (Shahih Muslim).
ﺖ ُ ْﺳَﺄﻟ َ ل َ ﺳﻌِﻴ ٍﺪ” ﻗَﺎ َ ﻦ َ ْﺖ َﻳﺤْﻴَﻰ ﺑ ُ ْﺳ ِﻤﻌ َ ل َ ﺺ ﻗَﺎ ٍ ْﺣﻔ َ ﻲ أَﺑُﻮ ﻋِﻠ ﱟ َ ﻦ ُ ْﻋﻤْﺮُو ﺑ َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َ و ن َﺛﺒْﺘًﺎ ﻓِﻲ ُ ﻞ ﻟَﺎ َﻳﻜُﻮ ِﺟ ُ ﻋﻦْ اﻟ ﱠﺮ َ ﻋ َﻴﻴْ َﻨ َﺔ ُ ﻦ َ ْﺷﻌْ َﺒ َﺔ َوﻣَﺎِﻟﻜًﺎ وَاﺑ ُ ي َو ن اﻟ ﱠﺜﻮْ ِر ﱠ َ ﺳﻔْﻴَﺎ ُ ﺖ “)رواﻩ ٍ ْﺲ ِﺑ َﺜﺒ َ ْﻋﻨْ ُﻪ َأﻧﱠ ُﻪ َﻟﻴ َ ْﻋﻨْ ُﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا َأﺧْ ِﺒﺮ َ ﻞ َﻓ َﻴﺴَْﺄُﻟﻨِﻲ ُﺟ ُ ﺚ َﻓ َﻴ ْﺄﺗِﻴﻨِﻲ اﻟﺮﱠ ِ ﺤﺪِﻳ َ ْاﻟ ( اﻟﻤﺴﻠﻢ 53
Dari Yahya bin Sa’id Al-Qaththan dia berkata,”Aku telah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsaury, Syu’bah, dan Malik, serta Sufyan bin ‘Uyainah tentang seseorang yang tidak teguh dalam hadits. Lalu seseorang datang kepadaku dan bertanya tentang dia, mereka berkata, ”Kabarkanlah tentang dirinya bahwa haditsnya tidaklah kuat” (Shahih Muslim). Maka dengan demikian, penyampaian hadits dan periwayatannya itu adalah sama dengan penyampaian untuk agama. Oleh karenannya kewajiban syar’i menuntut akan pentingnya meneliti keadaan para perawi dan keadilan mereka, yaitu seorang yang amanah, alim terhadap agama, bertaqwa, hafal dan teliti pada hadits, tidak sering lalai dan tidak peragu. Melalaikan itu semua (al - jarh wa al - ta’dîl) akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam.
53
al-maktabah al- syâmilah, shahiih al-Muslim juz 1 hal 40.
50
Men-Jarh dan men - ta’dîl orang telah dilakukan oleh sebagian besar ulama hadits. Tetapi pembicaraan mereka terbatas hanya kepada mereka yang tidak nampak sifat mulianya dan tidak sampai mebicarakan keadaan para Sahabat. Dalam mengkritik rawi diperbolehkan hanya pada hal-hal yang diperlukan. Mengkritik rawi secara berlebihan adalah merupakan penyimpangan, karena akan membuat tujuan al jarh wa al - ta’dîl yang objektif dan maslahat berubah menjadi ghibah yang dilarang. Contohnya jika seseorang pengkritik sudah memberikan penilaian Al jarh kepada seseorang dengan satu penilaian Al jarh, dan dengan satu penilaian tersebut sudah mengenai objek sasaran penilaian bahwa periwayatannya tercela, maka pengkritik tidak diperbolehkan memberikan penilaian Al jarh lainnya, karena dikhawatirkan hal tersebut akan menjerumuskan pada persoalan ghibah yang tercela dan dilarang oleh agama. 54 Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa al - jarh wa al - ta’dîl dilaksanakan terhadap: 1.
Perawi Hadits yang akan meriwayatkan Hadits. Alasannya sangat urgent karena menyangkut tanggung jawab untuk menjaga syariat agama, bahkan untuk memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama. Rasulullah pernah berpesan agar berhati-hati dalam menerima Hadits karena, akan datang zaman yang pada zaman tersebut terdapat pihak-pihak yang menyebarkan hadits palsu yang menyesatkan. 54
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dil, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya, (Bandung), Gema Media Pusakatama, 2003.
51
2.
Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh tabi’in yunior (shighar) atau tabi’in akhir, karena kebanyakkan dari mereka terkadang mursal dan banyak melakukan kesalahan.
3.
Hadits-hadits dengan periwayatan rawi majhul (rawi tidak dikenal). ditetapkan periwayatan Hadits dengan rawi majhul, apabila seorang rawi tidak dikenal oleh ahli hadits dan tidak dikenal haditsnya kecuali oleh seorang rawi, jadi batas minimal seorang rawi hilang status majhulnya adalah apabila telah dikenal oleh dua orang rawi dan adanya ulama yang men-tsiqat-kan padanya.
C.
Kriteria-kriteria Penilaian dalam Fit and Proper Test Sebelum membahas tentang kriteria-kriteria penilaian, dalam etika pelaksanaan
fit and proper test yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia terdapat ketentuan tentang pihak-pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan secara utuh, dan ada pula pihak-pihak yang hanya diwajibkan mengikuti sebagian dari proses fit and proper test. Pihak-pihak yang hanya diwajibkan mengikuti sebagian proses fit and proper test adalah: 55 1.
Pejabat eksekutif bank yang sedang menjabat
55
Peraturan Bank Indonesia Nomor:5/25/PBI/2003
52
2.
Pemimpin kantor perwakilan bank asing yang sedang menjabat Sedangkan bagi pihak-pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan
kepatutan secara utuh yaitu diantaranya: 1.
Seseorang yang belum pernah menjadi Pengurus Bank, yang dicalonkan menjadi Pengurus Bank;
2.
Seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai Pengurus Bank, yang dicalonkan menjadi Pengurus pada Bank lainnya;
3.
Komisaris Bank yang beralih jabatan menjadi Direksi pada Bank yang sama;
4.
Direktur yang beralih jabatan menjadi Direktur Kepatuhan pada Bank yang sama;
5.
Seseorang yang dicalonkan menjadi Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
6.
Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama (hanya penelitian administratif);
7.
Direktur yang beralih jabatan menjadi Komisaris pada Bank yang sama (hanya penelitian administratif). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem penilaian kemampuan
dan kepatutan/ fit and proper test memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga moneter Negara yaitu Bank Indonesia. Cakupan Penilaian tersebut, Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia, faktor yang dinilai meliputi: •
Integritas
53
•
Kompetensi
•
Reputasi keuangan Faktor penilaian yang telah disebutkan memiliki poin-poin yang menjadi dasar
penilaian bagi setiap faktor dan juga pemberian nilai bagi masing-masing faktor. Untuk Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif, pemberian nilai untuk masing-masing faktor yang dinilai meliputi:56 1.
Faktor Integritas a.
Perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan diberikan nilai factor sebesar 20 (dua puluh);
b.
Perbuatan menolak memberikan komitmen atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
c.
Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, pengurus, pegawai, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank diberikan nilai faktor sebesar 15 (lima belas);
d.
Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan diberikan nilai faktor sebesar 10 (sepuluh);
56
Peraturan Bank Indonesia Nomor:5/25/PBI/2003
54
e.
Perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).
2.
Faktor Kompetensi a.
Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);
b.
Keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);
c.
Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat diberikan nilai factor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat).
Dengan skala penilaian sebagai berikut: • Baik diberikan nilai faktor sebesar 0 • Kurang Baik diberikan nilai faktor sebesar 2 • Tidak Baik diberikan nilai faktor sebesar 4 3.
Faktor Reputasi Keuangan a.
Tercantum dalam daftar kredit macet diberikan nilai factor sebesar 5 (lima);
b.
Dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh).
4.
Hasil Penilaian
55
a. Hasil penilaian fit and proper test bagi orang yang menjadi calon pengurus ataupun pejabat bank, diklasifikasikan kedalam dua predikat penilaian, yaitu sebagai berikut: • Lulus • Tidak lulus b. Hasil penilaian fit and proper test bagi orang yang telah menjadi pengurus
ataupun
pejabat
bank
dan
ingin
menjabat
kembali,
diklasifikasikan kedalam tiga predikat penilaian, yaitu sebagai berikut:
D.
•
Lulus
•
Lulus bersyarat
•
Tidak lulus
Kriteria-kriteria Penilaian dalam Al - jarh wa al - ta’dîl Dalam pembahasan kriteria-kriteria penilaian dalam al - jarh wa al - ta’dîl
terdapat satu unsur penting yang harus di jelaskan dalam melakukan proses penilaian al - jarh wa al - ta’dîl, yaitu orang-orang atau pihak-pihak dalam hal ini rawi maupun ulama yang diperbolehkan menjadi penilai atau juri dalam proses al - jarh wa al ta’dîl. Adapun orang-orang tersebut adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat Jarih dan Mu’addil sebagai berikut: 57
57
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dîl, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya.h.47
56
1.
Jarih dan Mu’addil bersifat ‘adalah (adil dan bermoralitas tinggi). Definisi sifat ‘adalah yaitu : •
Orang Islam
•
Dewasa (Baligh)
•
Berakal sehat
•
Orang yang bebas (terhindar) dari sebab-sebab fasik
•
Orang yang bebas (terhindar) dari suatu yang menimbulkan kejelekan kredibilitas (muru’ah)
2.
Jarih dan Mu’addil mengetahui sebab-sebab Al jarh wa At ta’dil
3.
Jarih dan Mu’addil bertutur kata dengan bahasa yang baik, cermat, dan mengetahui dalil-dalil (petunjuk-petunjuk lafal) Al jarh wa At ta’dil yang popular dikalangan Ulama.
4.
Jarih dan Mu’addil bersifat dhabith (cermat) terhadap sifat-sifat yang muncul dari diri Majruh dan pandai mencermati diri rawi dengan ucapan yang digunakan dengan tepat.
5.
Jarih dan Mu’addil hendaknya mengetahui hukum-hukum syara’
6.
Jarih dan Mu’addil adalah orang yang wara’ (bersih), taqwa, jujur, dan selalu bertanya kepada orang yang berilmu.
7.
Jarih dan Mu’addil adalah seorang yang moderat (tengah-tengah) tidak mu’annit (berlebihan dalam mencela) dan tidak mu’ajjiban (orang yang terkagum-kagum).
57
8.
Jarih dan Mu’addil harus orang yang dapat dipercaya di dalam penukilannya menyebutkan sifat-sifat jarh dan ta’dil.
9.
Jarih dan Mu’addil hendaknya tidak mempunyai persaingan.
10.
Jarih dan Mu’addil hendaknya bijaksana dan jujur, sehingga tidak terdorong oleh emosi dalam melontarkan kritikan.
11.
Jarih dan Mu’addil hendaknya bukan kerabatnya (ada pertalian saudara) sehingga akan menyimpangkan kebenaran dalam penetapan kepada rawi.
Setelah penentuan orang-orang yang diperbolehkan memberi penilaian dalam Al jarh wa At ta’dil baik itu dari kalangan rawi maupun ulama telah ditentukan, langkah selanjutnya yaitu penilaian terhadap rawi yang akan dinilai secara Al jarh wa At ta’dil.
faktor-faktor penilaiannya adalah: • ‘Adil (al ‘adalah) atau moralitas • Al dhabth (intelektualitas) atau kualitas ingatan Kemudian, faktor-faktor penilaian diatas memiliki beberapa kriteria-kriteria sebagai poin penilaian dalam Al jarh wa At ta’dil. Adapun kriteria-kriteria dari faktor penilaian tersebut adalah sebagai berikut : 58 1.
‘Adil (al ‘adalah) atau Moralitas
58
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dîl, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya.h.30
58
Istilah adil yang berlaku dalam ilmu hadits berbeda konteksnya dengan istilah adil secara umum, Namun demikian, dari pendapat-pendapat yang ada dapat dihimpun kriteria berdasarkan kesamaan pada makna tetapi berbeda dalam ungkapan sebagai konsekwensi dari perbedaan sudut pandang para ulama. Kriteria adil tersebut antara lain: a.
Seorang Islam; perawi hadits haruslah seorang muslim. Islam menjadi persyaratan diterima persaksiannya, karena di dalam periwayatan Hadits, persaksian menjadi unsur yang urgen. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa orang fasik tidak diterima periwayatannya, sedangkan orang kafir melebihi daripada orang fasik, Oleh karena itu orang kafir (non muslim) lebih tidak diterima periwayatannya.
b.
Dewasa (baligh); perawi Hadits haruslah seorang yang dewasa, seorang yang belum baligh tidak dipercaya periwayatannya karena tidak adanya tanda-tanda keseriusan dan kedisiplinan dalam menguasai persoalan.
c.
Berakal sehat; perawi Hadits harus seorang yang sehat (normal) akalnya karena seorang yang gila tidak dipercayai periwayatannya karena rusak akalnya, baik yang gila terus-menerus, maupun yang gila sewaktu-waktu. Orang yang gila (rusak akal) ditolak periwayatannya karena melebihi daripada orang fasik yang berakal sehat.
59
d.
Orang yang bebas (terhindar) dari sebab-sebab fasik; yaitu orang yang melaksanakan ketentuan agama Islam, menurut Syuhudi Ismail 59 mengutip tentang kriteria melaksanakan ketentuan agama adalah teguh dalam beragama, tidak melakukan dosa besar, tidak berbuat bid’ah, tidak berbuat maksiat, dan berakhlak mulia.
e.
Orang yang bebas (terhindar) dari suatu yang menimbulkan kejelekan kredibilitas (muru’ah); arti muru’ah adalah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikkan moral dan kebiasaankebiasaan, dan hal itu dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah atau tempat yang mungkin antar tempat satu dengan tempat yang lain berbeda. 60 Contohnya orang yang tidak melakukan perbuatanperbuatan aneh (menyimpang dari kebiasaan umum) yang bisa menimbulkan atau mengurangi sifat baik pelakunya dan kredibilitasnya (muru’ah). Misalnya seorang faqih yang memakai peci memanjangkan kedua kakinya ketika duduk di dalam sebuah majelis (pertemuan) dan lain sebagainya, perbuatan orang itu akan menimbulkan kesan tidak sopan atau tidak pantas dihadapan umum, dan menimbulkan kesan jelek atau hina di kalangan orang-orang.
2.
Teknik Al ‘adalah
59
60
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadist Nabi, bulan bintang, Jakarta, 1992, hal. 68
Abi Amr Ustman Bin Abdurahman.Muqaddimah Ibnu ash Shalah fi ulum Hadist, Daar al qutub al ilmiah, Beirut, 1995, cetakan pertama hal. 84, poin 5
60
Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keadilan seorang perawi, antara lain: 1) Kepopuleran keadilannya dikalangan para ahli ulama; yaitu sebagai gambaran tingkat kapasitas dan kredibilitasnya yang sudah diakui dan teruji. 2) Tazkiyah; yaitu pen-ta’dil-an orang yang telah terbukti adil terhadap orang yang belum dikenal keadilannya. 3.
Hal-hal yang Merusak Al ‘adalah Syuhudi Ismail menyampaikan ada beberapa hal berat yang dapat merusak sifat
‘adil seseorang dan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam periwayatan: 61 1) Suka berdusta dan telah tertuduh berdusta 2) Berbuat fasik, walaupun belum terjatuh dalam kekafiran 3) Tidak dikenal jelas pribadi dan keadaan diri orang tersebut sebagai perawi hadits 4) Berbuat bid’ah yang mengarah pada fasik, walaupun belum terjatuh dalam kekafiran 4.
Al dhabth (intelektualitas) atau Kualitas Ingatan Banyak pendapat ulama yang melansir istilah dhabith yang berlaku dalam ilmu
hadits, namun demikian, dari pendapat-pendapat yang ada dapat dihimpun kriteria tentang dhabith sebagai berikut: 62
61
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadist Nabi, bulan bintang, Jakarta, 1992, hal. 70
61
1) Hafal dengan sempurna hadits yang diterima. 2) Mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafal tersebut kepada orang lain. 3) Seorang rawi tersebut juga memahami dengan baik hadits yang dihafal tersebut. Kriteria dhabith pada poin pertama dan poin kedua merupakan kategori dhabith yang bersifat umum, sedangkan kriteria dhabith pada poin ketiga merupakan kategori dhabith sempurna, disebut tamm dhabith atau dhabith plus. Adapun jenis-jenis dhabith adalah sebagai berikut: a.
Dhabht al shadri atau merawikan dalam bentuk hafalan; seorang rawi harus selalu ingat, sadar, dan hafal terhadap berita hadits yang ia dengar dari perawi sampai dengan waktu ia menyampaikan berita itu kepada perawi lain.
b.
Dhabht al kitab atau merawikan dalam bentuk tulisan; seorang rawi harus hafal betul akan tulisannya dan harus terjaga (terjamin) dari sisipan kalimat, pengubahan huruf (al tahrif), pengubahan kalimat (al taghyir), dan penggantian kata atau kalimat (al tabdil) dengan syarat isi kitab (isi periwayatan) itu tidak dipinjamkan kepada orang lain, dan apabila dipinjamkan kepada orang lain, maka ia tidak boleh meriwayatkan kecuali ia bisa menjamin keutuhan isi kitab tersebut.
62
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadist Nabi, hal. 70
62
c.
Periwayatan bilma’na atau periwayatan tidak dengan lafadznya; apabila Hadits yang diriwayatkan tidak dengan lafadz dasarnya, maka seorang perawi harus mengetahui maksud dan makna Hadits yang tidak diriwayatkan dengan lafadz dasarnya.
d.
Adapun terhadap rawi yang tersohor kitabnya dan ke-dhabith-an pensyarahnya; seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka disyaratkan agar diriwayatkan dari guru utama Imam Bukhari, guru cabang yang berhadapan (dekat) dengannya, guru cabang yang berhadapan dengan guru cabang yang juga mendengar darinya, atau dengan kata lain meneliti ke-dhabith-an Imam Bukhari dari syarah yang berbeda-beda yang ditulis para pen-syarah dan ditashih-kannya, serta terhindar dari perubahan huruf, perubahan titik, mendahulukan kalimat (taqdim), mengakhirkan kalimat (ta’khir), dan sebagainya. Hal ini persis dilakukan oleh para ahli Hadits kontemporer. Konsekuensinya bagi perawi yang buta (tidak melihat) harus perpegang pada salinan atau catatan perawi yang hadir bersamanya jika dapat dipercaya pentashih-annya.
5.
Hal-hal yang merusak dhabiht Menurut Ibnu Hajar al Asqalani sebagaimana yang dikutip oleh syuhudi Ismail,
bahwa beberapa hal berat yang dapat merusak ke-dhabith-an seseorang adalah: 63 1) Dalam meriwayatkan hadits lebih banyak salah daripada benarnya
63
Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadist Nabi, hal. 71
63
2) Lebih dominan sifat lupanya daripada sifat hafalnya 3) Dari sisi isi (yang diriwayatkan) diduga keras mengandung kekeliruan 4) Yang diriwayatkan bertentangan dengan riwayat yang disampaikan oleh orang-orang yang tsiqah 5) Jelek hafalannya 6.
Tingkatan-tingkatan al - jarh wa al - ta’dîl Para perawi yang meriwayatkan hadits bukanlah semuanya dalam satu derajat
dari segi keadilannya, kedhabithannya, dan hafalan mereka. Di antara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah padahal mereka orang yang 'adil dan amanah serta ada juga yang berdusta dalam hadits. Maka Allah menyingkap perbuatannya ini melalui tangan para ulama' yang sempurna pengetahuan mereka. Tingkatan atau martabah yang menjadi kriteria atau standardisasi bagi seseorang dilambangkan melalui tingkatan lafadz atau label bagi masing-masing individu. Adapun tingkatan atau martabah dalam al jarh wa at ta’dil antara lain: 64 a.
Tingkatan al - ta’dîl
1)
Tingkatan Pertama: Yang menggunakan bentuk superlatif dalam penta'dil-an, atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapanungkapan seperti "Fulan kepadanyalah puncak ketepatan dalam periwayatan"
64
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dîl, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya.h.60
64
atau "Fulan yang paling tepat periwayatan dan ucapannya" atau Fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya". 2)
Tingkatan Kedua: Dengan menyebutkan sifat yang menguatkan ke-tsiqahannya, ke-'adil-annya, dan ketepatan periwayatannya, baik dengan lafadh maupun dengan makna; seperti : tsiqatun-tsiqah, atau tsiqatun-tsabt, atau tsiqah dan terpercaya (ma'mun), atau tsiqah dan hafidh.
3)
Tingkatan Ketiga: Yang menunjukkan adanya pentsiqahan tanpa adanya penguatan atas hal itu, seperti : tsiqah, tsabt, atau hafidh.
4)
Tingkatan Keempat: Yang menunjukkan adanya ke-'adil-an dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Seperti : Shaduq, Ma'mun (dipercaya), mahalluhu ash-shidq (ia tempatnya kejujuran), atau laa ba'sa bihi (tidak mengapa dengannya). Khusus untuk Ibnu Ma'in kalimat laa ba'sa bihi adalah tsiqah (Ibnu Ma'in dikenal sebagai ahli hadits yang mutasyaddid, sehingga lafadh yang biasa saja bila ia ucapkan sudah cukup untuk menunjukkan ketsiqahan perawi tersebut).
5)
Tingkatan Kelima: Yang tidak menunjukkan adanya pentsiqahan ataupun celaan; seperti : Fulan Syaikh (fulan seorang syaikh), ruwiya 'anhul-hadiits (diriwayatkan darinya hadits), atau hasanul-hadiits (yang baik haditsnya).
6)
Tingkatan Keenam: Isyarat yang mendekati celaan (jarh), seperti : ShalihulHadiits (haditsnya lumayan), atau yuktabu hadiitsuhu (ditulis haditsnya).
65
Untuk tiga tingkatan pertama, dapat dijadikan hujjah, meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain. Adapun tingkatan keempat dan kelima, tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi hadits mereka boleh ditulis, dan diuji kedlabithan mereka dengan membandingkan hadits mereka dengan hadits-hadits para tsiqah yang dhabith. Jika sesuai dengan hadits mereka, maka bisa dijadikan hujjah. Dan jika tidak sesuai, maka ditolak. Sedangkan untuk tingkatan keenam, tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi hadits mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian, karena mereka tidak dhabith. b.
Tingkatan al jarh 65
1)
Tingkatan Pertama: Yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh seperti : layyinul-hadiits (lemah haditsnya), atau fiihi maqaal (dirinya diperbincangkan), atau fiihi dla'fun (padanya ada kelemahan).
2)
Tingkatan Kedua: Yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah; seperti : "Fulan tidak boleh dijadikan hujjah", atau "dla'if, atau "ia mempunyai hadits-hadits yang munkar", atau majhul (tidak diketahui identitas/kondisinya).
3)
Tingkatan Ketiga: Yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis haditsnya, seperti : "Fulan dla'if jiddan (dla'if sekali)", atau "tidak ditulis
65
Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, ilmu jarh wa ta’dîl, penilaian kredibilitas para perawi dan pengimplementasiannya.h.68
66
haditsnya", atau "tidak halal periwayatan darinya", atau laisa bi-syai-in (tidak ada apa-apanya). (Dikecualikan untuk Ibnu ma'in bahwasannya ungkapan laisa bisyai-in sebagai petunjuk bahwa hadits perawi itu sedikit). 4)
Tingkatan Keempat: Yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadits, seperti : Fulan muttaham bil-kadzib (dituduh berdusta) atau "dituduh memalsukan hadits", atau "mencuri hadits", atau matruk (yang ditinggalkan), atau laisa bi tsiqah (bukan orang yang terpercaya).
5)
Tingkatan Kelima: Yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya; seperti : kadzab (tukang dusta), atau dajjal, atau wadldla' (pemalsu hadits), atau yakdzib (dia berbohong), atau yadla' (dia memalsukan hadits).
6)
Tingkatan Keenam: Yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan; seperti : "Fulan orang yang paling pembohong", atau "ia adalah puncak dalam kedustaan", atau "dia rukun kedustaan".
Untuk dua tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujjah terhadap hadits mereka, akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja. Dan tentunya orang untuk tingkatan kedua lebih rendah kedudukannya daripada tingkatan pertama. Sedangkan empat tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tidak boleh ditulis, dan tidak dianggap sama sekali. (Tadriibur-Rawi halaman 229-233; dan Taisir Musthalah Al-Hadits halaman 152-154). E.
Komparasi Konsep Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank
67
Syariah dengan Konsep Al jarh wa At ta’dil pada Perawi Hadits. Setelah menemukan dan mengetahui kriteria-kriteria penilaian yang terdapat pada kedua konsep uji seleksi tersebut, selanjutnya kriteria-kriteria penilaian tersebut diklasifikasikan kedalam faktor-faktor penilaian dahulu sebelum dikomparasikan, agar kedua kriteria-kriteria penilaian tersebut dapat dikomparasikan secara terstruktur dan jelas. Berikut faktor-faktor penilaian yang digunakan dalam komparasi ini: 1.
Integritas
2.
Kompetensi
3.
Hasil Penilaian
Adapun bentuk komparasinya ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga proses komparasinya dapat terlihat dengan jelas: 1.
Integritas Fit and Proper Test
Al jarh wa At ta’dil
a. Perbuatan rekayasa atau praktek-
a. Seorang
Islam;
perawi
Hadits
praktek perbankan yang menyimpang
haruslah seorang muslim. Karena di
dari ketentuan perbankan.
dalam
b. Perbuatan
menolak
memberikan
komitmen
atau
tidak
memenuhi
komitmen
yang
telah
disepakati
persaksian
periwayatan menjadi
Hadits,
unsur
yang
sangat penting (urgen). b. Dewasa (baligh); perawi Hadits
dengan Bank Indonesia dan atau
haruslah
seorang
yang
dewasa,
Pemerintah.
seorang yang belum baligh tidak
68
c. Perbuatan
yang
memberikan
dipercaya periwayatannya.
keuntungan secara tidak wajar kepada
c. Berakal sehat; perawi Hadits harus
pemilik, pengurus, pegawai, dan atau
seorang yang sehat (normal) akalnya
pihak lain yang dapat merugikan atau
karena seorang yang gila tidak
mengurangi keuntungan Bank.
dipercayai periwayatannya karena
d. Perbuatan yang melanggar prinsip
rusak akalnya, baik yang gila terus-
kehati-hatian di bidang perbankan
menerus, maupun yang gila sewaktu-
e. Perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat
Eksekutif
yang
tidak
waktu. d. Orang yang bebas (terhindar) dari sebab-sebab fasik; menurut Syuhudi
independen. f. Tercantum dalam daftar kredit macet
Ismail
g. Dinyatakan pailit atau dinyatakan
agama
bersalah
menyebabkan
perseroan dinyatakan pailit
suatu
melaksanakan adalah
ketentuan
teguh
dalam
beragama, tidak melakukan dosa besar, tidak berbuat bid’ah, tidak berbuat
maksiat,
dan
berakhlak
mulia. e. Orang yang bebas (terhindar) dari suatu yang menimbulkan kejelekan kredibilitas (muru’ah); arti muru’ah adalah
kesopanan
membawa
pribadi
pemeliharaan
yang diri
69
manusia pada tegaknya kebajikkan moral dan kebiasaan-kebiasaan.
2.
Kompetensi Fit and Proper Test
Al jarh wa At ta’dil
a. Pengetahuan di bidang perbankan
a. Hafal dengan sempurna hadits yang
yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
b. Mampu menyampaikan dengan baik
b. Keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan. c. Kemampuan
diterima
untuk
melakukan
hadits yang dihafal tersebut kepada orang lain c. Seorang
rawi
tersebut
juga
pengelolaan strategis dalam rangka
memahami dengan baik hadits yang
pengembangan Bank yang sehat.
dihafal tersebut d. Kriteria dhabith pada poin pertama dan poin kedua merupakan kategori dhabith
yang
bersifat
umum,
sedangkan kriteria dhabith pada poin ketiga merupakan kategori dhabith sempurna, disebut tamm dhabith atau dhabith plus.
70
3.
Hasil Penilaian Fit and Proper Test
Al jarh wa At ta’dil
a. Hasil penilaian fit and proper test bagi orang yang menjadi calon pengurus
ataupun
pejabat
a. Tingkatan at ta’dil •
bank,
Tingkatan
Pertama:
menggunakan
bentuk
superlatif
penta'dil-an,
"Fulan
diklasifikasikan kedalam dua predikat
dalam
penilaian, yaitu sebagai berikut:
kepadanyalah
Lulus
Yang
puncak
ketepatan
dalam periwayatan"
Tidak lulus
•
Tingkatan
Kedua:
Dengan
b. Hasil penilaian fit and proper test
menyebutkan sifat yang menguatkan
bagi orang yang telah menjadi
ke-tsiqah-annya, ke-'adil-annya, dan
pengurus ataupun pejabat bank dan
ketepatan
ingin
dengan
menjabat
diklasifikasikan
kembali,
kedalam
tiga
predikat penilaian, yaitu sebagai
periwayatannya, lafadh
maupun
baik dengan
makna. •
Tingkatan
Ketiga:
Yang
berikut:
menunjukkan adanya pentsiqahan
Lulus
tanpa adanya penguatan atas hal itu.
Lulus bersyarat Tidak lulus
•
Tingkatan
Keempat:
Yang
menunjukkan adanya ke-'adil-an dan
71
kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. •
Tingkatan
Kelima:
Yang
tidak
menunjukkan adanya pentsiqahan ataupun celaan. •
Tingkatan Keenam: Isyarat yang mendekati celaan (jarh).
b. Tingkatan al jarh •
Tingkatan
Pertama:
menunjukkan
adanya
Yang kelemahan,
dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh. •
Tingkatan menunjukkan
Kedua: adanya
Yang pelemahan
terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. •
Tingkatan
Ketiga:
Yang
menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis haditsnya. •
Tingkatan
Keempat:
Yang
menunjukkan tuduhan dusta atau
72
pemalsua hadits. •
Tingkatan
Kelima:
menunjukkan
sifat
dusta
Yang atau
pemalsu dan semacamnya. •
Tingkatan
Keenam:
Yang
menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan.
F.
Persamaan dan Perbedaan antara Konsep Fit and Proper Test pada Promosi Jabatan di Bank Syariah dan Konsep al jarh wa ta’dil Dalam mengkomparasi kedua konsep uji seleksi ini, penulis berpijak pada
pemikiran bahwa konsep Al Jarh wa At Ta’dil bagi perawi hadist dengan konsep Fit and Proper Test pada promosi jabatan di Bank Syari’ah memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari SDM atau orang yang berkualitas guna mengemban tugas yang jika tugas itu tidak dilaksanakan oleh SDM atau orang yang berkualitas, maka hal tersebut akan berpengaruh negative bagi masyarakat banyak. Berdasarkan komparasi kedua konsep uji seleksi tersebut dapat diketahui bahwa kriteria-kriteria penilaian sdm kedua uji tersebut memiliki persamaan dan perbedaan,
73
diantaranya: 1.
Integritas.
•
Persamaan. Dalam hal kriteria penilaian integritas kedua konsep uji tersebut memiliki
persamaan berupa pensyaratan untuk memiliki catatan atau rekor integritas yang baik. Dalam hal al jarh wa at ta’dil, perawi harus terhindar dari sebab-sebab fasik, karena perilaku fasik menunjukkan perilaku menyimpang dari ajaran Rasulullah seperti bid’ah. Sedangkan dalam hal fit and proper test, Bankir Syari’ah tidak boleh memiliki catatan buruk dalam perbankan seperti melakukan tindakan rekayasa perbankan dan penyimpangan dari ketentuan perbankan, pelanggaran prinsip kehatihatian di bidang perbankan, dan melakukan kesalahan sehingga menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. •
Perbedaan. Dalam hal kriteria penilaian integritas kedua konsep uji tersebut memiliki
perbedaan dalam kriteria integritas moral. Dalam hal jarh wa ta’dil selain mensyaratkan perawi untuk memiliki integritas dalam bidang Hadits, perawi juga disyaratkan memiliki integritas moral berupa pelaksanaan ketentuan agama (teguh dalam beragama, tidak melakukan dosa besar, tidak berbuat bid’ah, tidak berbuat maksiat, dan berakhlak mulia) dan sifat muru’ah, jika seseorang melaksanakan ketentuan agama, maka orang tersebut memiliki akuntabilitas yang tinggi. Jika seseorang tidak memiliki sifat muru’ah, maka orang tersebut memiliki potensi
74
menyimpang karena tidak menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai kesopanan. Sedangkan dalam hal fit and proper test, Bankir Syari’ah disyaratkan memiliki integritas keuangan, tanpa memperhatikan secara lebih mendalam mengenai integritas moral Bankir tersebut. Ini dapat diketahui dalam kriteria integritas moral berupa praktik rekayasa dan tindakan yang tidak independent yang pernah dilakukan. Segi penilaian kriteria tersebut sangat sukar ditentukan, karena memerlukan subkriteria yang lebih rumit lagi. Dan juga praktik-praktik semacam itu sangat sulit diungkap merujuk pada peristiwa-peristiwa sejenis yang telah terjadi. 2. •
Kompetensi Persamaan Dalam hal kriteria penilaian kompetensi kedua konsep uji tersebut hanya
memiliki persamaan saja berupa persyaratan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang relevan dengan tugas-tugas pada jabatan yg akan diembannya. Dalam hal fit and proper test, Bankir Syariah harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah, memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan perbankan, dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan strategis guna mengembangkan perbankan syariah di masa depan. Dalam hal jarh wa ta’dil, perawi harus memilki pemahaman yang baik terhadap hadits yang dihafalnya, memiliki keahlian berupa kualitas hafalan hadits yang sempurna, dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan dengan baik hadits yang dihafal tersebut kepada orang lain guna terpeliharanya ke-shahih-an Hadits.
75
3. •
Hasil Penilaian Perbedaan Dalam hal kriteria penilaian hasil penilaian kedua konsep uji tersebut hanya
memiliki perbedaan saja berupa sudut pandang penilaian dan predikat hasil penilaian. Dalam hal jarh wa ta’dil, perawi dinilai dari dua sudut pandang, yaitu penilaian mempertimbangkan segi keunggulan dan kebaikan yang dimiliki perawi (ke-ta’dil-an perawi) dan segi kelemahan dan keburukkan yang dimiliki perawi (ke-jarh-an perawi). Untuk predikat hasil penilaian jarh wa ta’dil memiliki enam tingkatan ta’dil dan enam tingkatan jarh. Dengan banyaknya tingkatan predikat penilaian ini maka penilaiaan akan menjadi semakin akurat dan tepat karena ada banyak pilihan predikat dalam menentukan hasil penilaian. Sedangkan dalam hal fit and proper test, bankir dinilai dari dua sudut pandang, yaitu pertimbangan terhadap orang baru yang calon pengurus bank dan pertimbangan terhadap orang yang sudah pernah menjadi pengurus bank namun ingin menjabat kembali pada jabatan tersebut. Bagi orang baru yang calon pengurus bank hanya terdapat dua predikat penilaian dan bagi orang yang sudah pernah menjadi pengurus bank namun ingin menjabat kembali terdapat tiga predikat penilaian. Sudut pandang penilaian yang dimiliki fit and proper test sangat baik, karena seperti kita ketahui orang yang lebih senior atau berpengalaman memiliki performa yang relative lebih baik dibandingkan orang baru yang belum punya pengalaman. Namun pada tingkatan predikat hasil penilaian, fit and proper test memiliki sedikit tingkatan predikat hasil penilaian, dan hal tersebut secara relative
76
dapat mempengaruhi keakuratan dan ketepatan hasil penilaian.
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya diperoleh beberapa
kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut: 1.
Fit and proper test pada perbankan merupakan instrumen kontrol terhadap manajemen bank, yang berfungsi sebagai alat seleksi untuk menentukan SDM memiliki kualitas integritas dan kompetensi yang tinggi dan nantinya akan mengelola bank tersebut. Fit and proper test menjadi penting untuk me-
77
restrukturisasi perbankan dengan jalan improvisasi sistem perbankan yang berorientasi pada praktek perbankan yang sehat (good corporate governance) serta pemenuhan prinsip kehati-hatian/asas prudential. 2.
Al - jarh wa al - ta’dîl merupakan metode seleksi yang telah dilakukan sejak zaman Rasul dan Para Sahabat untuk mendapatkan seseorang atau SDM yang berkualitas dalam menyampaikan suatu informasi, seiring berlangsungnya zaman al - jarh wa al - ta’dîl telah menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri untuk menentukan kualitas hadist.
3.
Terdapat tiga persamaan diantara konsep al - jarh wa al - ta’dîl dengan konsep fit and proper test: a. Kedua konsep tersebut memiliki kesamaan tujuan, yaitu menentukan orang atau SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi untuk mengemban suatu tugas penting. b. Kedua konsep tersebut memiliki persamaan dalam kriteria penilaiannya, yaitu berupa persyaratan untuk memiliki catatan atau rekor integritas yang baik di bidangnya masing-masing. c. Kedua konsep tersebut memiliki kriteria penilaian, yaitu berupa persyaratan untuk memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang relevan dengan tugas-tugas pada jabatan yg akan diembannya.
4.
Terdapat dua perbedaan diantara konsep Al - jarh wa al - ta’dîl dengan konsep fit and proper test:
78
a. Kedua konsep tersebut memiliki perbedaan dalam kriteria integritas moral. Perawi disyaratkan memiliki integritas moral berupa pelaksanaan ketentuan agama dan sifat muru’ah, sedangkan dalam hal fit and proper test, Bankir Syari’ah
disyaratkan
memiliki
integritas
keuangan,
namun
tidak
memperhatikan secara lebih mendalam mengenai integritas moral Bankir tersebut b. Kedua konsep tersebut memiliki perbedaan sudut pandang penilaian dan tingkatan predikat hasil penilaian. Perawi dinilai dari sudut pandang keunggulan dan kelemahannya dengan tingkatan predikat hasil penilaian yang banyak, sedangkan bankir syariah dinilai dari sudut pandang orang baru yang belum pernah menjabat dan orang yang sudah pernah menjabat dengan tingkatan predikat hasil penilaian yang sedikit. B.
Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saya mencoba memberikan beberapa
saran mengenai konsep fit and proper test dan konsep al - jarh wa al - ta’dîl, yaitu sebagai berikut: 1.
Fit and proper test pada promosi jabatan di bank khususnya bank syariah masih kurang optimal. Diharapkan dalam revisi PBI tentang fit and proper test yang akan datang, ditambahkan kriteria-kriteria penilaian kredibilitas moral yang komprehensif, karena penilaian terhadap kredibilitas moral kurang diperhatikan secara mendalam.
79
2.
Konsep fit and proper test dan konsep al - jarh wa al - ta’dîl merupakan konsep seleksi yang terbaik di bidangnya dan terbaik yang pernah ada. Diharapkan kedua konsep ini dapat dipadukan sehingga menjadi konsep seleksi yang lengkap dan komprehensif dalam menjaring sumber daya manusia yang terbaik, guna menjawab permintaan akan bankir-bankir syariah yang berkredibilitas dan berkompetensi tinggi.
3.
Dalam pelaksanaan uji seleksi tersebut, baik itu fit and proper test ataupun al jarh wa al - ta’dîl, diperlukan tim juri penilai yang independen, kredibel, dan bersih. Diharapkan di masa yang akan datang dapat dibentuk lembaga yang independen, kredibel, dan bersih yang dapat dijadikan tim penilai dalam pelaksanaan fit and proper test pada promosi jabatan di bank syariah.
80
DAFTAR PUSTAKA
Abdullatif, Abdul Mawjud Muhammad, Dr. Ilmu Jarh Wa Ta’dil, Penilaian Kredibilitas Para Perawi Dan Pengimplementasiannya. Bandung : Gema Media Pusakatama, 2003. Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Tarjamah Bulughul Maram. Penerjemah Ismail, Mohammad, Surabaya : Putra Al-Ma’arif, 1992. al-Maktabah al- Syâmilah, shahiih al-Muslim, juz 1. al-Maktabah al- Syâmilah, Shahih Bukhari, juz 1. al-Maktabah al- Syâmilah, Shahih Bukhari, juz 1, kitab 8. Antonio, Muhammad Syafi'i. Bangun Bisnis yang Sehat dengan Manajemen Syariah. 3 Agustus 2007, www.eramuslim.com. Bahiroh, Khoridotul. “Rekrutmen dan Seleksi Karyawan dalam Perspektif Al Jarh wa At Ta'dil”. Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Malang, 2003. Bathala, CT. Managerial Ownership, Debt Policy, and The Impact of Institutional Holding: An Agency Perspective, Financial Management, Vol 23. Moon, KP., Rao, RP., 1994. Coffee, J.C., JR. Liquidity Versus Control: The Institutional Investor as Corporate Monitor. Columbia Law Review, October, 1277-1368, 1991.
81
Hasan, Qadir. Ilmu Mushthalah Hadits. Bandung : Diponegoro, 1990. Hasibuan , Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta : P.T Bumi Aksara, 2007. http://www.indosiar.com/fokus/68724/paripurna-dpr-tolak-agus-dan-pardede http://www.lintasberita.com/Politik/Boediono_Dilantik_Menjadi_Gubernur_BI http://www.idtesis.com/referensi-skripsi-tesis-disertasi/corporate-control-dalamperspektif.html http://www.infobanknews.com/bank/rapor_bpd_kian_ok.html http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/10/16/ilmu-al-jarh-wat-ta'dil Ismail, Syuhudi. Metodologi Penelitian Hadist Nabi. Jakarta : Bulan Bintang, 1992. Katsir, Ibnu. 1403 H/1983 M. Ikhtisar ‘Ulum al-Hadits.Cetakan ke-1. Pentahkik: Ahmad Syakir.Dar al-Kutub al-‘ilmiah. Musari, Khairunnisa. Islamic Good Governance: Nilai Etik-Religius dan Sistem Manajemen Mutu Islami. IAEI: Kajian Pengembangan Ekonomi Islam, 2000. Panggabean, Mutiara Sibarani. Manajemen Sumberdaya Manusia. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia 2004. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
82
Robert L., et.all. Human Resource Management. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat 2006. Sunarso, dkk. Penyesuaian Aplikasi Fit and Proper Test sesuai dengan SE No.8/31/Intern tanggal 29 Juli 2006, Jakarta: Bank Indonesia, 2007. Surat Edaran untuk Semua Bank Umum Di Indonesia No. 6 / 15 /DPNP. Bank Indonesia: Jakarta, 31 Maret 2004. Ustman, Abi Amr., Bin Abdurahman. Muqaddimah Ibnu Ash Shalah Fi Ulum Hadits. Cetakan Pertama. Beirut : Daar al qutub al ilmiah, 1995.
83
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 31 /PBI/2009 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah dan UUS dalam pengelolaan dana pihak ketiga, perbankan syariah perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang mampu memelihara amanah;
b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan Bank Syariah dan UUS yang sehat dan kuat, perbankan syariah perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesional; c.
bahwa sumber daya manusia yang mampu memelihara amanah dan memiliki integritas serta profesional akan mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) di Bank Syariah dan UUS;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap pemilik dan pengelola Bank Syariah dan UUS dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.
Mengingat ...
-2-
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
M E M U T U S K A N:
Menetapkan:
PERATURAN
BANK
INDONESIA
TENTANG
UJI
KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
BAB I...
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1.
Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.
Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.
Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5.
Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Bank Syariah dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6.
Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki ...
-4-
b. memiliki saham Bank Syariah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung. 7.
Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8.
Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9.
Direktur UUS adalah anggota Direksi yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap operasional UUS;
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah dan UUS; 11. Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) adalah daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dalam uji kemampuan dan kepatutan.
Pasal 2 (1)
Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)
Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau gabungan keduanya termasuk kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap Bank Syariah. (3) Pihak ...
-5-
(3)
Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah dengan caracara antara lain sebagai berikut: a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah; b. secara
langsung
menjalankan
manajemen
dan/atau
memengaruhi kebijakan Bank Syariah; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah; d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis; e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank Syariah (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham ...
-6-
saham Bank Syariah; f.
mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan
memiliki
dan/atau
mengendalikan
secara
bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah; g. mempunyai
kewenangan
untuk
menyetujui
dan/atau
memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah; h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah; i.
melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
j.
melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.
Pasal 3 (1)
Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan
dalam
rangka
memperoleh
persetujuan
Bank
Indonesia. (2)
Pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dan hanya bertugas mengelola UUS, wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 4 ...
-7-
Pasal 4 (1)
Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap: a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan
memiliki peranan atas terjadinya
pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan,
penggelapan
dan/atau
kecurangan)
dalam
kegiatan operasional Bank Syariah; dan c. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya
pelanggaran
atau
penyimpangan,
termasuk
tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS. (2)
Bank Indonesia melakukan penilaian dan penelitian terhadap Pejabat Eksekutif yang baru dilaporkan pengangkatan dan/atau penggantiannya oleh Bank Syariah dan UUS.
BAB II ...
-8-
BAB II UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI Bagian Kesatu Faktor yang Diuji Pasal 5 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa calon PSP memiliki: a. integritas; dan b. kelayakan keuangan.
Pasal 6 Persyaratan integritas bagi calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling kurang antara lain: a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c.
memiliki komitmen untuk mendorong Direksi mengembangkan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);
d. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan e.
tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.
Pasal 7 ...
-9-
Pasal 7 Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan antara lain: a.
memiliki sumber penghasilan utama yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah dalam jangka menengah dan jangka panjang;
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; c.
tidak memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
d. kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas. Bagian Kedua Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 8 (1)
Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP diajukan oleh calon PSP melalui Bank Syariah kepada Bank Indonesia.
(2)
Dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ...
- 10 -
diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah. (3)
Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 9 (1)
Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap calon PSP dengan memperhatikan faktor integritas dan kelayakan keuangan termasuk tujuan utama untuk menjadi PSP melalui proses penelitian administratif dan wawancara.
(2)
Sebagai bagian dari proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta calon PSP dan/atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian untuk memberikan komitmen tertulis dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable).
Pasal 10 (1)
Dalam hal calon PSP Bank Syariah berbentuk badan hukum, maka uji kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan melalui anggota Direksi yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan dan/atau pihak-pihak ...
- 11 -
pihak-pihak
yang
berdasarkan
penilaian
Bank Indonesia
merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). (2)
Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak lain yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta dalam melakukan Pengendalian.
Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 11 Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu: a.
Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
b.
Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
Pasal 12 (1)
Calon PSP yang telah memiliki saham Bank Syariah, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus),
diwajibkan untuk
menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. (2)
Dalam hal calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menurunkan kepemilikannya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka: a. calon ...
- 12 -
a. calon PSP tidak memiliki hak suara atau hak suara sebesar 0% (nol persen) dalam RUPS Bank Syariah; b. hak
suara
calon
PSP
tidak
diperhitungkan
dalam
penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS Bank Syariah; c. dividen yang dapat dibayarkan oleh Bank Syariah kepada calon PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dicatat sebagai hutang dividen yang akan diselesaikan setelah calon PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibayarkan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan d. nama
calon
PSP
Bank
Syariah
yang
bersangkutan
diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas. (3)
Dalam hal penurunan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada keluarga dan/atau kelompok usaha dari calon PSP, maka pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bank Syariah dilarang mencatat pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hakhaknya sebagai Pemegang Saham.
BAB III...
- 13 -
BAB III UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI Bagian Kesatu Faktor yang Diuji Pasal 13 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi memiliki: a. integritas; b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan.
Pasal 14 Persyaratan integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi antara lain: a.
memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
b. memiliki
komitmen
atas
pelaksanaan
akuntabilitas
dan
responsibilitas yang tinggi; c.
memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; d. memiliki ...
- 14 -
d. memiliki komitmen untuk mengawasi Direksi dalam rangka pengembangan
Bank
Syariah
yang
sehat
dan
tangguh
(sustainable), khusus untuk calon anggota Dewan Komisaris; e.
memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);
f.
tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan
g. tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.
Pasal 15 (1)
Persyaratan kompetensi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b: a. bagi calon anggota Dewan Komisaris BUS meliputi antara lain: 1) memiliki
pengetahuan,
pemahaman
dan/atau
pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup (adequate); 2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehatihatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan 3) memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko. b. bagi calon anggota Dewan Komisaris BPRS meliputi antara lain: 1) memiliki ...
- 15 -
1) memiliki
pengetahuan,
pemahaman
dan/atau
pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup (adequate); dan 2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehatihatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah. c. bagi calon anggota Direksi BUS meliputi antara lain: 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup (adequate); 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah; 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan tangguh (sustainable); dan 4) memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko. d. bagi calon anggota Direksi BPRS meliputi antara lain: 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup (adequate); 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah; dan 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (sustainable); (2)
Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian bagi calon Direksi ...
- 16 -
Direksi BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2), harus pula memenuhi persyaratan bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman minimal 4 (empat) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan, dimana minimal 1 (satu) tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. (3)
Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha, untuk pertama kalinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diwajibkan bagi 1 (satu) calon anggota Direksi.
(4)
Mayoritas anggota Direksi BUS hasil perubahan kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
Pasal 16 Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi antara lain: a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan b. tidak memiliki hutang yang bermasalah, antara lain tidak tercantum ...
- 17 -
tercantum dalam daftar kredit macet.
Bagian Kedua Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 17 (1)
Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi melalui Bank Syariah kepada Bank Indonesia.
(2)
Dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah.
(3)
Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan.
(4)
Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 18 (1) Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh
Lembaga
Penjamin
Simpanan,
maka
permohonan
persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ...
- 18 -
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal pengangkatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Pemberitahuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 19 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi melalui proses penelitian administratif dan wawancara. (2) Sebagai bagian dari proses persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk memberikan komitmen tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya.
Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 20 Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu: a.
Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau b. Tidak ...
- 19 -
b.
Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
Pasal 21 Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang disebabkan karena faktor kompetensi, dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk kembali menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi, paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah penegasan dari Bank Indonesia.
BAB IV UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF Bagian Kesatu Faktor yang Diuji Pasal 22 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang terindikasi memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk
tindakan
fraud
(penipuan,
penggelapan
dan/atau
kecurangan) yang terkait dengan faktor: a.
integritas dan kelayakan keuangan dari PSP;
b. integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan ...
- 20 -
bersangkutan (clearance test) atas pelanggaran atau penyimpangan dimaksud.
Pasal 23 (1)
Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas bagi PSP yaitu antara lain melakukan tindakan-tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa: a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; b. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; dan/atau c. memengaruhi
dan/atau
menyuruh
Dewan
Komisaris,
Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk melakukan: 1) perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan; 2) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah; 3) perbuatan ...
- 21 -
3) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan/atau 4) perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah. (2)
Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan keuangan PSP dalam memenuhi kelangsungan usaha Bank Syariah.
Pasal 24 (1)
Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif, yaitu melakukan tindakantindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa: a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; b. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; c. tidak memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas; d. perbuatan ...
- 22 -
d. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan; e. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah; f.
perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan;
g. perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah; h. perbuatan yang tidak independen; dan/atau i. (2)
tidak melaksanakan fungsinya.
Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif: a. bagi anggota Dewan Komisaris BUS, yaitu tidak memiliki: 1) pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai; 2) kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan 3) pengetahuan
dan
pemahaman
dalam
penerapan
manajemen risiko. b. bagi anggota Dewan Komisaris BPRS, yaitu tidak memiliki:
1) pengetahuan ...
- 23 -
1) pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai; dan 2) kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah. c. bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS, yaitu tidak memiliki: 1) pengetahuan dan pemahaman di bidang perbankan syariah yang memadai; 2) pengalaman
dan
keahlian
di
bidang
operasional
perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah; 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan tangguh (sustainable); dan 4) pengetahuan,
pemahaman
dan
kemampuan
dalam
penerapan manajemen risiko. d. bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BPRS, yaitu tidak memiliki: 1) pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai; 2) pengalaman
dan
keahlian
di
bidang
operasional
perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah; dan 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh ...
- 24 -
tangguh (sustainable); (3)
Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, yaitu perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan tingkat reputasi keuangan yang bersangkutan menurun.
Bagian Kedua Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 25 (1)
Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut: a. pengumpulan data dan informasi; b. pelaksanaan pemeriksaan khusus; c. konfirmasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dinilai dan/atau pihak terkait lainnya; d. penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya; e. penerimaan atas tanggapan pertama dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; f.
penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai;
g. penerimaan atas tanggapan kedua dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; dan h. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. (2) Penyampaian ...
- 25 -
(2)
Penyampaian tanggapan pertama oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil penilaian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)
Penyampaian tanggapan kedua oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil penilaian kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
(4)
Dalam hal pihak-pihak yang dinilai tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan yang diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), maka hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau ayat (1) huruf f ditetapkan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
Pasal 26 (1)
Dalam hal PSP telah melepaskan kepemilikannya atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah telah mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya, sementara
yang
bersangkutan
masih
dalam
proses
uji
kemampuan dan kepatutan, maka uji kemampuan dan kepatutan dimaksud dapat tetap dilanjutkan. (2)
Dalam hal Bank Indonesia menetapkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilanjutkan, maka pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ...
- 26 -
memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan. (3)
Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memiliki
atau
tidak
memenuhi
komitmen
untuk
menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan, maka yang bersangkutan akan dimasukkan dalam catatan administrasi Bank Indonesia.
Pasal 27 (1)
Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan PSP yang akan diuji.
(2)
Hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang diuji, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
(3)
Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam tahapan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 28 (1)
Berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan ...
- 27 -
kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus). (2)
Penetapan
hasil
akhir
uji
kemampuan
dan
kepatutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai dan bobot terhadap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. (3)
Nilai dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 29 Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi: a. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah; b. pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.
Pasal 30 (1)
Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP dan/atau pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam Pengendalian Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung ...
- 28 -
langsung. (2)
Pihak-pihak yang dilarang menjadi pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b wajib menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
Pasal 31 (1)
Dalam hal PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a tidak bersedia menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka: a. PSP tidak memiliki hak suara atau hak suara sebesar 0% (nol persen) dalam RUPS Bank Syariah; b. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS Bank Syariah; c. dividen yang dapat dibayarkan oleh Bank Syariah kepada PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dicatat sebagai hutang dividen yang akan diselesaikan setelah PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya dan dibayarkan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan d. nama PSP Bank Syariah dimaksud diumumkan oleh Bank Syariah kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
(2)
Dalam hal penurunan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada keluarga dan/atau kelompok usaha dari ...
- 29 -
dari PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Bank Syariah
dilarang
mencatat
pihak-pihak
yang
menerima
pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hakhaknya sebagai Pemegang Saham.
Pasal 32 (1)
Pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat
Tidak
Memenuhi
Persyaratan
(Tidak
Lulus)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan apabila perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan. (2)
Pengenaan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut: a. selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material; b. selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material; c. selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.
(3)
Pengenaan larangan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat pula diberikan apabila: a.
terjadi penyimpangan manajerial dan/atau operasional perbankan yang bersifat serius (serious misconduct); dan/atau
b. kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diakibatkan oleh perbuatan dan/atau tindakan yang dimaksudkan
untuk
memberikan
keuntungan
pribadi dan ...
- 30 -
dan/atau kepada pihak lain.
Pasal 33 (1)
Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), wajib segera mengundurkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari.
(2)
Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional Bank Syariah dalam bentuk apapun, dan harus menyelesaikan hal-hal terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya.
Pasal 34 (1) Pemegang saham atau Dewan Komisaris Bank Syariah wajib meminta Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). (2) Dalam hal pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak meminta Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat
pengganti
sementara
sampai
Rapat
Umum
Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ...
- 31 -
ayat (1) menyebabkan komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang saham Bank Syariah wajib melakukan penyesuaian dalam RUPS periode berikutnya.
Pasal 35 (1) Dalam hal Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) belum mengundurkan diri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Direksi Bank Syariah wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) paling lambat 7 (tujuh) hari. (2)
Direksi Bank Syariah yang tidak memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan melakukan
pelanggaran
atau
penyimpangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i setelah yang bersangkutan diberikan 2 (dua) kali surat teguran dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
Pasal 36 PSP, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun apabila: a. PSP yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b tidak bersedia menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); b. PSP ...
- 32 -
b. PSP melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis yang dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau c. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dinyatakan memiliki predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), namun tidak bersedia mengundurkan diri.
Pasal 37 (1)
Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank Indonesia dapat menetapkan pemegang saham, PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif
sebagai
pihak-pihak
yang
Tidak
Memenuhi
Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila: a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; b. yang
bersangkutan
terbukti
bertanggung
jawab
menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan
usahanya
atau
dapat
membahayakan sistem perbankan; atau c. yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ...
- 33 -
suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2)
Penetapan pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat dilakukan tanpa melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Pasal 38 (1)
Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 20, Pasal 28 dan Pasal 44 secara tertulis kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai.
(2)
Selain kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Bagian Keempat Peninjauan Kembali Atas Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 39 (1)
Pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat bukti baru yang kuat dan relevan.
(2)
Keputusan
pemberian
persetujuan
atau
penolakan
atas
permohonan ...
- 34 -
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang penuh Bank Indonesia.
BAB V UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH, DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH DAN PEJABAT EKSEKUTIF UNIT USAHA SYARIAH Pasal 40 (1) Pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dapat berasal dari: a. salah satu anggota Direksi BUK; b. calon anggota Direksi BUK; atau c. calon anggota Direksi BUK dan telah ditetapkan sejak awal hanya akan bertugas mengelola UUS. (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah ditunjuk sebagai Direktur UUS, wajib mengikuti proses wawancara. (3) Dalam hal Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan wawancara ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan Bank Indonesia. (4) Apabila berdasarkan wawancara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur UUS masih dinilai kurang memiliki kompetensi, maka Direktur UUS tersebut wajib diganti.
Pasal 41 ...
- 35 -
Pasal 41 (1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4). (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Direktur UUS diajukan oleh bank umum konvensional yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia. (3) Dalam hal bank umum konvensional yang memiliki UUS berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka permohonan persetujuan calon Direktur UUS diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
Pasal 42 (1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Pasal 34. (2) Pemegang saham bank umum konvensional harus segera memberhentikan Direktur UUS yang mendapat predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal pemegang saham bank umum konvensional tidak memberhentikan Direksi UUS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang ...
- 36 -
Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 43 Bank Indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila berdasarkan proses dan/atau hasil uji kemampuan dan kepatutan ditemukan adanya penyimpangan manajerial dan operasional yang bersifat serius (serious misconduct) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dan patut diduga mengandung unsur tindak pidana dengan menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau sasaran.
Pasal 44 Hasil
uji
kemampuan
dan
kepatutan
bersifat
rahasia
dan
ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Bank Syariah.
BAB VII SANKSI Pasal 45 (1)
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa: a. teguran...
- 37 -
a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank Syariah dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. (2)
PSP yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 36 huruf a dan huruf b, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(3)
Anggota Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 (1)
Hasil uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)
Proses uji kemampuan dan kepatutan yang masih berlangsung pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Pihak-pihak ...
- 38 -
(3)
Pihak-pihak yang telah dinyatakan sebagai pihak-pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan
jangka
waktu larangan tertentu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap dilarang menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan jangka waktu pelarangan tersebut berakhir.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Ketentuan pelaksanaan tentang uji kemampuan dan kepatutan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 48 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.
b.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 49
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar ...
- 39 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Agustus 2009 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,
DARMIN NASUTION
Diundangkan di : Jakarta Pada tanggal
: 28 Agustus 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 119 DPbS
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 31 /PBI/2009 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
UMUM Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan tangguh (sustainable) perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas guna menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank syariah perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang memadai, serta memiliki kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan yang baik. Untuk memperoleh sumber daya manusia perbankan syariah yang berkualitas dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia perlu melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh signifikan dalam pengendalian dan pengelolaan bank syariah. Uji kemampuan dan kepatutan merupakan bagian dari praktik pengawasan bank syariah yang lazim diterapkan secara internasional. Uji kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah oleh Bank Indonesia dan perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan terpeliharanya pengelolaan bank syariah yang berkualitas oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas, termasuk komitmen untuk mematuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, memiliki kompetensi serta memiliki kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan yang ...
-2-
yang baik. Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, uji kemampuan dan kepatutan juga mempertimbangkan berbagai informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan dalam suatu proses yang transparan. Uji kemampuan dan kepatutan ini dilakukan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dalam rangka untuk memastikan bahwa pengendali dan pengelola bank syariah memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang memadai serta kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan yang baik. Selain itu, uji kemampuan dan kepatutan juga dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di bank syariah guna memastikan bahwa kualitas pengelolaan bank syariah tetap dilakukan dengan baik.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “gabungan keduanya” adalah gabungan antara: a. perorangan dan badan hukum; b. beberapa orang; atau c. beberapa badan hukum. Yang dimaksud dengan “kelompok usaha” adalah gabungan keduanya yang
memiliki
keterkaitan
kepengurusan,
kepemilikan
dan/atau
hubungan ...
-3-
hubungan keuangan. Ayat (3) Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, termasuk juga menghitung: a.
saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
b.
saham Bank Syariah yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
c.
saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah; Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah adalah: 1)
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah;
2)
pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah, khusus bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas;
3)
pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
4)
pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank Syariah baik karena perkawinan maupun karena keturunan ...
-4-
keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan; 5)
pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota Dewan Komisaris, keluarga anggota Direksi, keluarga pengawas dan keluarga pengurus.
d.
saham Bank Syariah yang dimiliki
oleh anak perusahaan dari
perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah; e.
saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank Syariah (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
f.
saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank Syariah;
g.
saham Bank Syariah lainnya selain saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Bank Syariah dapat dimiliki oleh 1 (satu) atau lebih PSP. Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang ...
-5-
pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank Syariah secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank Syariah, right issue saham Bank Syariah dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP. Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan pula apabila terjadi peralihan jabatan dari Dewan Komisaris menjadi Direksi pada Bank Syariah yang sama. Terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau dari anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank Syariah yang sama, hanya dilakukan penilaian secara administratif. Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan dalam hal perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. Huruf b dan huruf c Termasuk
dalam
pelanggaran
atau
penyimpangan
adalah
pelanggaran atau penyimpangan prinsip syariah di bidang perbankan syariah. Ayat (2) Penilaian dan penelitian yang dilakukan meliputi antara lain atas Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar Kredit Macet dan informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas. Informasi lain dapat diperoleh antara lain melalui wawancara, pengamatan dan pengujian (interview, observation and test) pada saat pelaksanaan pemeriksaan, informasi mengenai catatan administrasi Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber ...
-6-
sumber-sumber lainnya.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Huruf a Penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi lain yang diketahui oleh umum, bahwa yang
bersangkutan tidak pernah
dihukum karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan bank sebagai sarana dan/atau sasaran dan/atau melakukan tindakan merugikan pihak lain dan/atau negara secara melawan hukum. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “komitmen untuk mendorong Direksi” antara lain komitmen calon PSP meminta Direksi untuk menjalankan visi dan misi dalam rangka mengembangkan Bank Syariah agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (sustainable). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Pasal 7 Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan keuangan” antara lain memiliki kemampuan ...
-7-
kemampuan keuangan yang kuat dan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “hutang” adalah kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain termasuk hutang dari perusahaan atau kelompok usaha yang dimiliki oleh calon PSP. Yang dimaksud dengan “hutang yang bermasalah” adalah antara lain hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Informasi Debitur. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum dimana calon PSP menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud. Huruf d Cukup jelas.
Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) ...
-8-
Ayat (2) Pengajuan calon PSP dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Syariah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 9 Ayat (1) Penelitian administratif meliputi penelitian dokumen persyaratan administratif, antara lain dokumen-dokumen yang terkait dengan catatan administrasi Bank Indonesia, kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan saham calon PSP. Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia meliputi antara lain penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus). Wawancara hanya dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif. Ayat (2) Komitmen tertulis tersebut antara lain dapat berupa: a. komitmen dari pihak yang melakukan Pengendalian untuk secara transparan melaporkan rencana pengalihan kepemilikan saham perusahaan yang mengakibatkan perubahan pengendali Bank Syariah; b. komitmen dari calon PSP dan/atau pihak yang melakukan Pengendalian untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya ...
-9-
sahamnya di Bank Syariah dalam jangka waktu tertentu; c. komitmen dari calon PSP dan/atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian termasuk ultimate shareholders untuk tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank Syariah dimaksud; dan/atau d. komitmen dari calon PSP untuk mematuhi prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
Pasal 10 Ayat (1) Dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum, maka calon PSP tersebut harus menyampaikan hasil analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat permohonan dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun. Dalam hal badan hukum calon PSP dimaksud dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha, maka ultimate shareholders adalah orang-perseorangan atau badan hukum yang memiliki saham dan merupakan pengendali badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah. Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah tidak memiliki pengendali, maka badan hukum tersebut merupakan ultimate shareholders. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 11 ...
- 10 -
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Belum diturunkannya kepemilikan menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, tidak menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk menurunkan kepemilikannya. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup Jelas.
Pasal 14 Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dimaksud.
Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang ...
- 11 -
bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah. Angka 2) Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman
mengenai
pengawasan
kegiatan
usaha
perbankan syariah. Angka 3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman menajemen risiko antara
lain
manajemen
dibuktikan risiko
yang
dengan
memiliki
dikeluarkan
oleh
sertifikat Lembaga
Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Huruf b Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan
syariah”
adalah
antara
lain
memiliki
pengalaman ...
- 12 -
pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah. Angka 2) Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain
dibuktikan
pemahaman
dengan
mengenai
memiliki
pengetahuan
pengawasan
kegiatan
dan usaha
perbankan syariah. Huruf c Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Angka 2) Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan. Angka 3) Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BUS dan analisis situasi industri perbankan.
Angka 4) ...
- 13 -
Angka 4) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)
serta
memiliki
kemampuan
dalam
penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS. Huruf d Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Angka 2) Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan. Angka 3) Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan. Ayat (2) ...
- 14 -
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Direksi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 16 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “hutang” adalah kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain. Yang dimaksud dengan “hutang yang bermasalah” adalah antara lain hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Informasi Debitur. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum dimana calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.
Pasal 17 ...
- 15 -
Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Maksud lain dilakukannya Uji Kemampuan dan Kepatutan ini adalah untuk memberikan masukan (feed back) kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 19 Ayat (1) Penelitian administratif antara lain meliputi penelitian dokumen persyaratan administratif, catatan administrasi Bank Indonesia serta penelitian reputasi keuangan calon yang bersangkutan. Wawancara hanya dilakukan terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “komitmen tertulis” antara lain berupa: a. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk secara konsisten mengembangkan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable); b. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk mematuhi prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan/atau c. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank Syariah dimaksud. Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 ...
- 16 -
Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komitmen” adalah kesiapan dan kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya secara konsisten dan konsekuen. Huruf c Angka 1) Yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain berupa: 1)
penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan Bank Syariah;
2)
transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank Syariah serta transaksi rekening administratif;
3)
kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan Bank ...
- 17 -
Bank Syariah; 4)
praktik bank dalam bank atau usaha bank di luar pembukuan Bank Syariah; atau
5)
window dressing dalam pembukuan atau laporan Bank Syariah yang secara materil berpengaruh terhadap keadaan
keuangan
Bank
Syariah
sehingga
mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank Syariah. Angka 2) Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah. Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan
Bank
Syariah”
adalah
merugikan
atau
mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan yang dapat menimbulkan kesulitan keuangan atau potensi kesulitan keuangan di masa yang akan datang. Angka 3) Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Kualitas Aktiva, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Penyaluran Dana, Posisi Devisa Neto dan Giro Wajib Minimum Bank Umum Syariah. Angka 4) Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran ...
- 18 -
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan terjadinya
ketidakmampuan
keuangan
PSP
dalam
memenuhi
kelangsungan usaha Bank Syariah antara lain: a.
tidak memiliki sumber penghasilan utama yang dalam jangka menengah
dan
jangka
panjang
tidak
dapat
mendukung
perkembangan bisnis Bank Syariah; b.
memiliki langsung
sumber-sumber dana yang berasal dari pinjaman dan/atau
tindak
pidana
pencucian
uang
(money
laundering); c.
dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
d.
tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank Syariah;
e.
memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tercantum dalam daftar kredit macet. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum dimana PSP menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud; dan/atau
f.
tidak bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank ...
- 19 -
Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas.
Pasal 24 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “independen” adalah perbuatan yang dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun termasuk mengemukakan pandangan, pemikiran, mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai
dengan
kepentingan
Bank
Syariah
dan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank Syariah. Huruf i ...
- 20 -
Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah. Angka 2) Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain
dibuktikan
pemahaman
dengan
mengenai
memiliki
pengetahuan
pengawasan
kegiatan
dan usaha
perbankan syariah. Angka 3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman menajemen risiko antara
lain
manajemen
dibuktikan risiko
yang
dengan
memiliki
dikeluarkan
oleh
sertifikat Lembaga
Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Huruf b Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang ...
- 21 -
bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah. Angka 2) Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain
dibuktikan
pemahaman
dengan
mengenai
memiliki
pengetahuan
pengawasan
kegiatan
dan usaha
perbankan syariah. Huruf c Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di bidang perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Angka 2) Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau keuangan atau keuangan syariah” adalah berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan. Angka 3) Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan ...
- 22 -
pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BUS dan analisis situasi industri perbankan. Angka 4) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)
serta
memiliki
kemampuan
dalam
penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS. Huruf d Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Angka 2) Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau keuangan atau keuangan syariah” adalah berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan. Angka 3) Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan ...
- 23 -
pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan tingkat reputasi keuangan yang bersangkutan menurun” antara lain: a.
dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan; dan/atau
b.
memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tercantum dalam daftar kredit macet. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum dimana anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.
Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Data dan informasi dapat berdasarkan hasil pengawasan maupun informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia. Huruf b Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan ...
- 24 -
kepatutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau secara bersamaan dengan pemeriksaan lainnya dan dapat mencakup pemeriksaan sebelumnya. Huruf c Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan kelompok usaha, maka konfirmasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh anggota kelompok usaha yang terkait dengan Bank Syariah. Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan badan hukum, maka konfirmasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada pengurus badan hukum yang terkait. Huruf d Penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya dilakukan secara tertulis. Pihak terkait lainnya diantaranya adalah pemegang saham mayoritas dan/atau PSP. Huruf e Penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan. Yang dimaksud dengan “pengkajian atas tanggapan” antara lain termasuk penyesuaian hasil penilaian sementara uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dalam hal tanggapan yang diajukan oleh pihak yang dinilai dapat diterima oleh Bank Indonesia. Huruf f Penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya dilakukan secara tertulis. Huruf g ...
- 25 -
Huruf g Penyampaian tanggapan kedua oleh pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “komitmen” antara lain kesediaan untuk menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan yang dinyatakan secara tertulis. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)...
- 26 -
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihakpihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang diuji” adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak terkait dapat bertindak independen terhadap PSP yang diuji. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Pihak-pihak yang memperoleh predikat Memenuhi Persyaratan (Lulus) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 29 ...
- 27 -
Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Pernyataan tertulis ditandatangani di atas materai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris. Sejak adanya surat pernyataan dimaksud maka yang bersangkutan dilarang menggunakan segala hak dan wewenang sebagai PSP. Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. Ayat (2) Tidak termasuk perbuatan menurunkan kepemilikan adalah melakukan hibah dan/atau penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 1.
Orangtua kandung/tiri/angkat;
2.
Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3.
Anak kandung/tiri/angkat;
4.
Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5.
Cucu kandung/tiri/angkat;
6.
Saudara kandung/tiri/angkat dari orangtua beserta suami atau istrinya;
7.
Suami/istri;
8.
Mertua; 9. Besan ...
- 28 -
9.
Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. Kakek atau nenek dari suami atau istri; 12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya. Perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tidak memperoleh hak-haknya” antara lain hak suara tidak diperhitungkan dalam RUPS, hak suara tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS, dan hak memperoleh dividen. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 33 ...
- 29 -
Pasal 33 Ayat (1) Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) namun tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif. Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website Bank Indonesia. Ayat (2) Larangan untuk melakukan tugas operasional dimulai sejak diterimanya surat pemberitahuan Bank Indonesia bahwa yang bersangkutan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
Pasal 34 Ayat (1) Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 35 ...
- 30 -
Pasal 35 Ayat (1) Kewajiban atas Direksi Bank Syariah dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat Eksekutif. Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari anggota Direksi yang terbukti tidak memberhentikan Pejabat Eksekutif yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus). Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 36 Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dinyatakan tidak bersedia
mengundurkan
diri
apabila
yang
bersangkutan
belum
mengundurkan diri pada saat diberhentikan oleh pemegang saham.
Pasal 37...
- 31 -
Pasal 37 Ayat (1) Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan”, antara lain adalah: 1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank Syariah bermasalah berat sehingga diambil alih oleh Pemerintah, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) ...
- 32 -
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yang berkepentingan” antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham. Dalam hal Bank Syariah, pihak yang dinilai dan pihak-pihak lain memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak ketiga, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Keputusan persetujuan atau penolakan bersifat independen dengan mendasarkan pada keyakinan dan bukti-bukti yang kuat dan relevan yang dimiliki atau diperoleh Bank Indonesia. Informasi atau keputusan dari instansi atau lembaga lain dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan keputusan Bank Indonesia tersebut. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Wawancara hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
uji
kemampuan
dan
kepatutan
untuk
bank
umum
konvensional. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) ...
- 33 -
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 ...
- 34 -
Pasal 49 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5042 DPbS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/25 /PBI/2003 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa untuk mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, perlu ditingkatkan praktek-praktek good corporate governance di industri perbankan ;
b.
bahwa untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, industri perbankan perlu dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan lain
sebagaimana
dipersyaratkan
dalam
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; c.
bahwa sejalan dengan perkembangan perbankan yang dinamis dan tuntutan masyarakat akan sistem perbankan yang
sehat,
penyesuaian kepatutan
dipandang ketentuan
terhadap
perlu penilaian
pihak-pihak
untuk
melakukan
kemampuan yang
dan
mempunyai
pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank;
d. bahwa …
-2-
d.
bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
Mengingat:
1.
Undang-undang Perbankan
Nomor
(Lembaran
7
Tahun
Negara
1992
tentang
Republik
Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger,
Konsolidasi
dan
Akuisisi
Bank
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian
Saham
Bank
Umum
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);
MEMUTUSKAN …
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PENILAIAN
BANK
INDONESIA
KEMAMPUAN
TENTANG
DAN
KEPATUTAN
(FIT AND PROPER TEST).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Bank
Perkreditan
Rakyat
yang
selanjutnya
disebut
BPR
adalah
BPR
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. Pengendalian
adalah
suatu
tindakan
yang
bertujuan
untuk
mempengaruhi
pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
atau
lebih
dari
jumlah
saham
yang
dikeluarkan
dan
mempunyai hak suara; b. memiliki…
-4-
b. memiliki saham
perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima
perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara
namun
yang
bersangkutan
dapat
dibuktikan
telah
melakukan
Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5.
Pengurus adalah Komisaris dan Direksi perusahaan atau Bank, atau yang setara dengan itu, termasuk antara lain tim pengawas dan tim pengelola Bank dalam penyehatan.
6.
Komisaris: a. bagi
Bank
berbentuk
hukum
Perseroan
Terbatas
adalah
komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi
Bank
berbentuk
hukum
Perusahaan
Daerah
adalah
pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 7.
Direksi: a.
bagi
Bank
berbentuk
hukum
Perseroan
Terbatas
adalah
direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi
Bank
berbentuk
hukum
Perusahaan
Daerah
adalah
direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c.
bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana
dimaksud …
-5-
dimaksud
dalam
Pasal
29
Undang-undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian; d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah Pimpinan Kantor Cabang; e.
bagi
Kantor
Perwakilan
Bank
Asing
adalah
Pemimpin
Kantor
Perwakilan. 8.
Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi
atau
mempunyai
pengaruh
terhadap
kebijakan
dan
operasional
perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern; 9.
Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar pihak-pihak
yang
mendapat
predikat
Tidak
Lulus
kemampuan
dan
kepatutan
terhadap
Pemegang
dalam
Saham
penilaian Pengendali,
Pengurus dan Pejabat Eksekutif.
Pasal 2 (1) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank. (3) Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut: a.
memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank; b. secara …
-6-
b.
secara
langsung
menjalankan
manajemen
dan
atau
mempengaruhi
kebijakan Bank; c.
memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan
akan
menyebabkan
pihak
tersebut
memiliki
dan
atau
mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank; d.
melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersamasama
memiliki
perseratus)
atau
dan
atau
lebih
mengendalikan
saham
Bank,
baik
25%
(dua
langsung
puluh
lima
maupun
tidak
langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis; e.
melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersamasama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang
apabila
hak
tersebut
dilaksanakan
menyebabkan
pihak-pihak
tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank; f.
mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
g.
mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan atau memberhentikan Pengurus Bank;
h.
secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan manajemen dan atau kebijakan Bank;
i. melakukan …
-7-
i.
melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank;
j.
melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.
Pasal 3 Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap: a.
calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank;
b.
Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus Bank; dan
c.
Pejabat Eksekutif Bank dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan: 1) dalam
perumusan
kebijakan
dan
kegiatan
operasional
penyimpangan
dalam
yang
mempengaruhi kegiatan usaha Bank; dan atau 2) atas
terjadinya
pelanggaran
atau
kegiatan
operasional Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.
BAB II PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI Bagian Pertama Faktor Yang Dinilai Pasal 4 Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pemegang Saham Pengendali memenuhi persyaratan: a. integritas; dan b. kelayakan keuangan. Pasal 5 …
-8-
Pasal 5 Persyaratan
integritas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
huruf
a
meliputi: a.
memiliki akhlak dan moral yang baik;
b.
memiliki
komitmen
untuk
mematuhi
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku; c.
memiliki
komitmen
yang
tinggi
terhadap
pengembangan
operasional
Bank yang sehat; d.
tidak termasuk dalam DTL.
Pasal 6 Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a.
persyaratan kemampuan keuangan;
b.
pemenuhan
persyaratan
administratif
dalam
rangka
penilaian
keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,
kemampuan antara lain
namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai: 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
direksi atau komisaris yang perseroan
dinyatakan
pailit
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan 3) bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; c.
tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.
Bagian …
-9-
Bagian Kedua Tata Cara Penilaian Pasal 7 (1) Permohonan
untuk
memperoleh
persetujuan
calon
Pemegang
Saham
Pengendali diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia. (2) Dalam
hal
calon
Pemegang
Saham
Pengendali
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1) melakukan pembelian saham Bank melalui program divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal sementara oleh instansi Pemerintah yang berwenang, maka permohonan persetujuan dapat diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang tersebut. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) diberikan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 8 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a.
penelitian administratif;
b.
wawancara.
(2) Sebagai bagian dari proses persetujuan, Bank Ind onesia dapat meminta Bank, Pemegang Saham Pengendali dan atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian
untuk
memberikan
komitmen
tertulis
dalam
rangka
pengembangan operasional Bank yang sehat.
Pasal 9 …
- 10 -
Pasal 9 (1) Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan
dengan
menilai
badan
hukum
yang
bersangkutan
dan
pengurusnya, serta pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). (2) Dalam hal ultimate shareholders adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan ultimate shareholders tersebut
memberikan
data
dan
dokumen
yang
dipersyaratkan
dalam
penilaian kemampuan dan kepatutan, Bank Indonesia dapat menetapkan ultimate
shareholders
lain
yang
dapat
mewakili
pemerintah
dengan
didukung oleh dokumen yang sah. (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan persyaratan administratif dan menjalani wawancara. (4) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia
dapat
Pengendalian,
menetapkan
untuk
pihak-pihak
menyampaikan
lain
persyaratan
yang
juga
administratif
melakukan dan
atau
menjalani wawancara. (5) Hasil
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
terhadap
pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 10 …
- 11 -
Pasal 10 Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b hanya dilakukan apabila dianggap perlu.
Bagian Ketiga Hasil Penilaian Pasal 11 (1) Berdasarkan
penelitian
administratif
dan
atau
hasil
wawancara
yang
dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu: a.
Lulus;
b.
Tidak Lulus.
(2) Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali pernah memiliki predikat Tidak Lulus
dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 atau Pasal 44, maka
apabila
dalam
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
yang
bersangkutan dinyatakan memperoleh predikat Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan
tertentu
yang
ditetapkan
oleh
Bank
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
Pasal 12 …
- 12 -
Pasal 12 (1) Calon
Pemegang
Saham
Pengendali
yang
memperoleh
predikat
Lulus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank dimaksud. (2) Calon Pemegang Saham Pengendali yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank dimaksud. (3) Calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diajukan kembali menjadi calon Pemegang Saham Pengendali, apabila telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 13 (1)
Calon
Pemegang Saham Pengendali yang belum disetujui oleh Bank
Indonesia, namun telah memiliki saham Bank, dilarang melakukan tindakan sebagai Pemegang Saham Pengendali. (2) Calon Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki saham Bank, namun dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dinyatakan Tidak Lulus, diwajibkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan.
(3) Apabila …
- 13 -
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) calon Pemegang
Saham
mengalihkan
Pengendali
kepemilikan
yang
sahamnya,
memiliki maka
yang
saham
tersebut
bersangkutan
tidak dilarang
melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham Bank. (4) Bank dilarang melakukan pencatatan atas kepemilikan saham dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 14 (1) Bank
Indonesia
memberitahukan
hasil
penilaian
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 11 secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
BAB III PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PENGURUS BANK Bagian Pertama Faktor Yang Dinilai Pasal 15 Penilaian
kemampuan
dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon
Pengurus memenuhi persyaratan:
a. integritas …
- 14 -
a.
integritas;
b.
kompetensi; dan
c.
reputasi keuangan.
Pasal 16 Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a.
memiliki akhlak dan moral yang baik;
b.
memiliki
komitmen
untuk
mematuhi
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku; c.
memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
d.
tidak termasuk dalam DTL.
Pasal 17 (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 huruf b meliputi: a.
bagi calon Komisaris: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau 2) pengalaman di bidang perbankan;
b.
bagi calon Direksi: 1) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1); 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. (2) Pemenuhan …
- 15 -
(2) Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan bagi calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2), tunduk pula pada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku
yang
mengatur
bahwa
mayoritas
anggota
Direksi
wajib
berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
Pasal 18 Persyaratan
reputasi
keuangan
bagi
calon
Pengurus
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 15 huruf c meliputi: a.
tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
b.
tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
Bagian kedua Tata Cara Penilaian Pasal 19 (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pengurus diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia. (2) Calon Pengurus yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam …
- 16 -
(3) Dalam hal Bank berada dalam program penyehatan oleh instansi Pemerintah yang
berwenang,
maka
permohonan
persetujuan
calon
Pengurus
dapat
diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang tersebut. (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 20 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1), Bank Indonesia melakukan
penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a.
penelitian administratif;
b.
wawancara.
(2) Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai Pengurus Bank sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota, namun yang bersangkutan tidak disetujui
oleh
Bank Indonesia, maka Bank melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota wajib memberhentikan yang bersangkutan. (3) Calon Pengurus Bank yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang melakukan tugas sebagai Direksi atau Komisaris dalam kegiatan operasional
Bank
dan
atau
kegiatan
lain
yang
mempunyai
pengaruh
signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
Bagian …
- 17 -
Bagian Ketiga Hasil Penilaian Pasal 21 (1) Berdasarkan penelitian administratif dan atau wawancara yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), hasil akhir penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
diklasifikasikan
menjadi
2
(dua)
predikat yaitu: a.
Lulus;
b.
Tidak Lulus.
(2) Dalam hal calon Pengurus pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
dan
telah
menjalani
masa
sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 atau Pasal 44, maka apabila yang bersangkutan dinyatakan memperoleh predikat Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan diwajibkan untuk
memenuhi
persyaratan
yang
ditetapkan
oleh
Bank
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
Pasal 22 (1) Calon Pengurus yang memperoleh predikat Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris atau Direksi Bank dimaksud. (2) Calon
Pengurus
yang
memperoleh
predikat
Tidak
Lulus
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris atau Direksi Bank dimaksud.
Pasal 23 …
- 18 -
Pasal 23 (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). (2) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
BAB IV PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, PENGURUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF Bagian Pertama Faktor yang Dinilai Pasal 24 Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai: a.
faktor integritas dan kelayakan keuangan dari Pemegang Saham Pengendali;
b.
faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif.
Pasal 25 (1) Faktor integritas bagi Pemegang Saham Pengendali yaitu tidak pernah dilakukannya
tindakan-tindakan
baik
secara
langsung
maupun
tidak
langsung, berupa:
a. perbuatan …
- 19 -
a.
perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
b.
perbuatan menolak memberikan komitmen dan atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah;
c.
perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan atau
d.
perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
(2) Faktor kelayakan keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, yaitu: a.
tidak tercantum dalam daftar kredit macet;
b.
tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan atau
c.
kemampuan
untuk
memenuhi
komitmen
dalam
mengatasi
kesulitan
permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank.
Pasal 26 (1) Faktor integritas bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif, yaitu tidak pernah dilakukannya
tindakan-tindakan
baik
secara
langsung
maupun
tidak
langsung berupa: a.
tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan
b.
perbuatan
dari
Pengurus
dan
atau
Pejabat
Eksekutif
yang
tidak
independen. (2) Faktor kompetensi bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif meliputi: a.
pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. keahlian …
- 20 -
b.
keahlian
dan
pengalaman
di
bidang
perbankan
dan
atau
bidang
dalam
rangka
keuangan; dan c.
kemampuan
untuk
melakukan
pengelolaan
strategis
pengembangan Bank yang sehat. (3) Faktor reputasi keuangan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif meliputi: a.
tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan atau
b.
tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
direksi atau komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
Bagian Kedua Tata Cara Penilaian Pasal 27 Penilaian kemampuan dan kepatutan
dilakukan setiap waktu apabila dianggap
perlu oleh Bank Indonesia.
Pasal 28 (1) Penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
dilakukan
dengan
langkah-langkah
sebagai berikut: a.
pengumpulan informasi;
b.
pelaksanaan pemeriksaan;
c.
konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan pemeriksaan dengan pihak-pihak yang dinilai;
d.
penyampaian
tanggapan/keberatan
oleh
pihak-pihak
yang
dinilai
terhadap hasil penilaian sementara;
e. pembahasan …
- 21 -
e.
pembahasan
atas
serta penyesuaian
tanggapan/keberatan
dari
pihak-pihak
yang
dinilai
hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan
oleh Bank Indonesia; f.
penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada pihak-pihak yang dinilai;
g.
penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
h.
pembahasan
ulang
terhadap
tanggapan/keberatan
pihak-pihak
yang
dinilai oleh Bank Indonesia; i.
pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Bank Indonesia;
j.
pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.
(2) Penyampaian
tanggapan/keberatan
oleh
pihak-pihak
yang
dinilai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal konfirmasi hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. (3) Penyampaian
tanggapan/keberatan
oleh
pihak-pihak
yang
dinilai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f. (4) Dalam
hal
menyampaikan
pihak-pihak
yang
tanggapan
atau
dinilai
tidak
keberatan
menggunakan
yang
diberikan
hak
untuk
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), maka hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian Bank Indonesia.
Pasal 29 …
- 22 -
Pasal 29 Cakupan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dapat meliputi cakupan pemeriksaan sebelumnya.
Pasal 30 (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali dilakukan
untuk
keseluruhan
pihak-pihak
yang
melakukan
Pengendalian
terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan Pemegang Saham Pengendali yang akan dinilai. (2) Hasil
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
terhadap
Pemegang
Saham
Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi
Pemegang
Pengendalian
Saham
terhadap
Pengendali Bank
yang
dan terkait
pihak-pihak dengan
yang
melakukan
Pemegang
Saham
Pengendali yang dinilai tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pihakpihak yang bersangkutan dalam tahapan-tahapan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
Bagian Ketiga Hasil Penilaian Pasal 31 (1) Berdasarkan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat, yaitu: a. Lulus …
- 23 -
a. Lulus; b. Lulus Bersyarat; c. Tidak Lulus. (2) Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan nilai dan bobot terhadap aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dan
Pasal 26.
Bagian Keempat Konsekuensi Hasil Penilaian Pasal 32 (1) Pihak-pihak
yang
memperoleh
predikat
Lulus
dinyatakan
memenuhi
persyaratan untuk tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus atau Pejabat Eksekutif. (2) Dalam
hal
pihak-pihak
yang
memperoleh
predikat
Lulus,
kemudian
diketahui memiliki kredit macet pada Bank dan atau BPR, maka predikat yang diberikan akan diturunkan menjadi Lulus Bersyarat. (3) Ketentuan
penurunan
predikat
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
berlaku pula dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan Pengurus dari suatu badan hukum yang memiliki kredit macet.
Pasal 33 Pihak-pihak yang memperoleh predikat Lulus Bersyarat dinyatakan memenuhi syarat untuk tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus atau Pejabat Eksekutif
dengan
kewajiban
memenuhi
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1). Pasal 34 …
- 24 -
Pasal 34 (1) Pihak-pihak yang diberikan predikat Lulus Bersyarat diwajibkan untuk: a.
membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;
b.
membuat
pernyataan
melakukan
perbuatan
tertulis
yang
berisi
penyimpangan
pernyataan
lainnya
untuk
sebagaimana
tidak
dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (1); c.
melakukan perbaikan faktor-faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2) dalam jangka waktu selambat-lambatnya
1 (satu) tahun; d.
menyelesaikan kredit macet yang dimiliki pada Bank dan atau BPR dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun; dan atau
e.
menyampaikan dan melaksanakan langkah-langkah berupa action plan dalam
rangka
memenuhi
komitmen
dalam
mengatasi
kesulitan
pemodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan atau huruf b wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.
Pasal 35 (1) Pihak-pihak yang diberikan predikat Lulus Bersyarat karena memiliki kredit macet dan telah menyelesaikan kredit macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (1) huruf d dan atau telah memenuhi komitmen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, dapat diberikan predikat Lulus. (2) Pihak …
- 25 -
(2) Pihak-pihak yang diberikan predikat Lulus Bersyarat yang disebabkan oleh faktor kompetensi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dapat diberikan predikat Lulus.
Pasal 36 Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a.
Pemegang Saham Pengendali dan memiliki saham lebih dari 10% (sepuluh perseratus) pada Bank atau BPR; dan atau
b.
Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan atau BPR.
Pasal 37 (1) Pihak-pihak
yang
dilarang
menjadi
Pemegang
Saham
Pengendali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a wajib menyampaikan pernyataan
tertulis
kepada
Bank
Indonesia
dalam
jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam Pengendalian Bank dan atau BPR, baik langsung maupun tidak langsung. (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki saham
lebih dari 10% (sepuluh perseratus),
menurunkan
kepemilikannya
menjadi
yang
bersangkutan
setinggi-tingginya
10%
wajib (sepuluh
perseratus) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
Pasal 38 …
- 26 -
Pasal 38 (1) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a tidak dapat menurunkan kepemilikannya menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka: a.
yang bersangkutan hanya dapat memperoleh dan melaksanakan hakhaknya sebagai pemegang saham Bank dan atau BPR sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus); dan
b.
Bank wajib melakukan pencatatan atas kepemilikan memberikan
hak-hak
sebagai
bersangkutan
sampai
dengan
pemegang
saham saham
setinggi-tingginya
dan
kepada 10%
atau yang
(sepuluh
perseratus). (2) Dalam saham
hal
penurunan
kepada
kepemilikan
keluarga
dan
atau
dilakukan kelompok
dengan
cara
mengalihkan
usaha
dari
pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Bank dilarang mencatat pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham
Bank
dan
pihak
yang
menerima
pengalihan
tidak memperoleh
hak-haknya sebagai Pemegang Saham. (3) Bank Indonesia dapat mengecualikan atau memperpanjang jangka waktu kewajiban penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (4) Apabila setelah pemberian pengecualian atau perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang bersangkutan tidak dapat memenuhi komitmen yang diberikan kepada Bank Indonesia dan atau Pemerintah, maka yang bersangkutan akan dinyatakan Tidak Lulus
dengan
jangka waktu pengenaan larangan selama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 39 …
- 27 -
Pasal 39 (1) Pihak-pihak
yang
dilarang
menjadi
Pengurus
dan
Pejabat
Eksekutif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan Pasal 45 ayat (1), wajib mengundurkan diri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari. (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank. (3) Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi Pengurus Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri, maka: a.
pemegang
saham
Bank
wajib
menyelenggarakan
Rapat
Umum
Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk memberhentikan yang bersangkutan; b.
Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan Bank yang diwakili oleh Pengurus Bank yang bersangkutan; dan
c.
segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
Pasal 40 (1)
Atas kewajiban pengunduran diri Pengurus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan hal-hal sebagai berikut: a.
dalam hal masih terdapat Pengurus yang dinyatakan Lulus atau Lulus Bersyarat, dan Pengurus yang masih ada dinilai dapat menjalankan
kegiatan …
- 28 -
kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang saham wajib segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
atau
selambat-lambatnya
90
pengunduran
diri
Rapat (sembilan
Anggota puluh)
dalam hari
jangka waktu
untuk
atau pemberhentian Pengurus
mengesahkan
yang
dinyatakan
Tid ak Lulus; b.
dalam hal tidak terdapat Pengurus yang dinyatakan Lulus atau Lulus Bersyarat, dan
Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terlaksana dalam jangka waktu yang ditetapkan, atau kepengurusan Bank yang masih ada dinilai dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Bank wajib melaporkan pengunduran diri atau pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
Pasal 41 (1) Dalam
hal
sebagaimana mengundurkan
pihak-pihak dimaksud diri,
yang dalam
maka
Bank
dilarang Pasal
39 wajib
menjadi ayat
Pejabat (1)
Eksekutif
tidak
bersedia
memberhentikan
yang
bersangkutan.
…(2) Bank …
- 29 -
(2) Bank wajib melaporkan pengunduran diri Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu
selambat-lambatnya
10
(sepuluh)
hari
setelah
pelaksanaan
pengunduran atau pemberhentian.
Pasal 42 (1) Pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut: a.
selama
2
(dua)
tahun,
apabila
perbuatan
atau
tindakan
yang
bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh tidak material pada permodalan Bank; b.
selama 3 (tiga) tahun, apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan
mengakibatkan
kerugian
yang
berpengaruh
cukup
material pada permodalan Bank; c.
selama 5 (lima) tahun, apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan: 1) mengakibatkan kerugian yang berpengaruh sangat material pada permodalan Bank; atau 2) merupakan
penyimpangan
manajerial
dan
atau
operasional
perbankan yang bersifat serius (serious misconduct ). (2) Pihak-pihak yang dinyatakan Lulus Bersyarat namun: a.
tidak dapat menyelesaikan kewajiban kredit macet dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d; atau b. dinilai …
- 30 -
b.
dinilai tidak dapat meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c,
dinyatakan
Tidak
Lulus,
dengan
jangka
waktu
pengenaan
larangan
ditetapkan selama 2 (dua) tahun. (3) Pihak-pihak memenuhi
yang
dinyatakan
ketentuan
atau
Lulus
Bersyarat
melakukan
namun
pelanggaran
tidak
terhadap
bersedia pernyataan
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a atau huruf b dinyatakan
Tidak
Lulus,
dengan
jangka
waktu
pengenaan
larangan
ditetapkan selama 5 (lima) tahun. (4) Pengurus
Bank
yang
terbukti
tidak
bersedia
memberhentikan
Pejabat
Eksekutif yang memperoleh predikat Tidak Lulus
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan Tidak Lulus
dengan jangka waktu
pengenaan
tahun,
larangan
ditetapkan
selama
3
(tiga)
setelah
yang
bersangkutan diberikan 2 (dua) kali surat teguran dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari.
Pasal 43 Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif dapat dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun apabila: a.
Pemegang Saham Pengendali yang memperoleh predikat Tidak Lulus tidak bersedia
menyampaikan
surat
pernyataan
kepada
Bank
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); b.
Pemegang
Saham
pernyataan
tertulis
Pengendali yang
dibuat
melakukan untuk
pelanggaran
memenuhi
terhadap
ketentuan
surat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
c. Pemegang …
- 31 -
c.
Pemegang Saham Pengendali tidak memenuhi komitmen kepada Bank Indonesia dan atau Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4);
d.
Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis yang dibuat dalam rangka penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3); atau
e.
Pengurus dan Pejabat Eksekutif dinyatakan memiliki predikat Tidak Lulus, namun tidak bersedia mengundurkan diri.
Pasal 44 (1) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bank Indonesia
dapat
menetapkan
pemegang
saham,
Pemegang
Saham
Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif sebagai pihak-pihak yang Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila: a.
yang
bersangkutan
melakukan
tindak
pidana
dengan
menggunakan
Bank sebagai sarana atau sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dan
telah
diputus
bersalah
oleh
pengadilan
yang
mempunyai
kekuatan hukum tetap; b.
yang
bersangkutan
terbukti
bertanggung
jawab
menyebabkan
Bank
mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan; atau c.
yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan
dinyatakan
pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Penetapan …
- 32 -
(2) Penetapan pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat dilakukan tanpa melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Pasal 45 (1) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilarang menjadi pihak yang melakukan Pengendalian, pemegang saham, Pengurus dan Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank dan atau BPR. (2) Pihak-pihak yang dilarang melakukan Pengendalian atau menjadi pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib segera melepaskan seluruh kepemilikannya pada seluruh Bank dan atau BPR dalam jangka waktu selambat-lambatnya
1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan
dari Bank Indonesia. (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat melepaskan seluruh kepemilikannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka: a. yang bersangkutan tidak dapat memperoleh dan melaksanakan hakhaknya sebagai pemegang saham Bank dan atau BPR; dan b. Bank dilarang melakukan pencatatan atas kepemilikan saham dan atau memberikan
hak-hak
sebagai
pemegang
saham
kepada
yang
bersangkutan. (4) Bank Indonesia dapat mengecualikan atau memperpanjang jangka waktu kewajiban melepaskan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Pasal 46 …
- 33 -
Pasal 46 (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank dan kepada pihak yang dinilai. (2) Selain kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Bagian Kelima Permohonan Kembali untuk Menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham, Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank, dan Peninjauan Kembali Pasal 47 (1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 45 ayat (1), dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk kembali menjadi calon Pemegang Saham Pengendali, calon pemegang saham pada Bank dan atau BPR lebih dari 10% (sepuluh perseratus), calon
Pengurus
atau calon Pejabat Eksekutif, apabila jangka
waktu pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 telah terlampaui. (2) Pemegang Saham Pengendali yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 45 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk kembali menjadi calon Pemegang Saham Pengendali dan atau calon pemegang saham pada Bank dan atau BPR lebih dari 10% (sepuluh perseratus) sebelum
berakhirnya …
- 34 -
berakhirnya
jangka
waktu
pengenaan
sanksi
larangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, sepanjang badan hukum yang
bersangkutan
Pengendalian
telah
terhadap
badan
mengganti hukum
pihak-pihak dimaksud
yang
yang
melakukan
dalam
penilaian
kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus. (3) Pihak-pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan telah dinilai memenuhi persyaratan oleh Bank Indonesia untuk menjadi calon Pemegang Saham Pengendali, calon pemegang saham pada Bank dan atau BPR lebih dari 10% (sepuluh perseratus), calon Pengurus atau calon Pejabat Eksekutif Bank memperoleh penilaian dengan predikat Lulus Bersyarat dan wajib membuat pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia. (4) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon Pemegang Saham Pengendali, meningkatkan kepemilikan dan atau kembali menjadi pemilik dan
calon
Pengurus
Bank
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini. (5) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Bank Indonesia dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain apabila: a. yang bersangkutan masih mempunyai perkara yang belum diselesaikan dalam proses pengadilan; b.
yang
bersangkutan
melanggar
peraturan
perundangan-undangan
yang
berlaku.
Pasal 48 …
- 35 -
Pasal 48 (1) Pihak-pihak yang memperoleh predikat Lulus Bersyarat dapat mengajukan
permohonan
atau Tidak Lulus,
peninjauan kembali kepada Bank Indonesia
dalam hal terdapat bukti baru yang kuat dan relevan. (2) Keputusan sebagaimana
pemberian dimaksud
persetujuan dalam
atau
ayat
(1)
penolakan
atas
permohonan
merupakan
wewenang
Bank
Indonesia sepenuhnya.
BAB V PENILAIAN K EMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGURUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF KANTOR CABANG DAN PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK ASING Pasal 49 (1) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus dari Kantor Cabang Bank Asing atau calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif dari Kantor Cabang Bank Asing dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini.
BAB VI …
- 36 -
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50 Bank Indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila berdasarkan proses dan atau hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ditemukan adanya penyimpangan
manajerial
dan
operasional
yang
misconduct) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
bersifat
serius
(serious
42 ayat (1) huruf c angka 2,
dan patut diduga mengandung unsur tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran.
Pasal 51 (1)
Hasil
penilaian
ditatausahakan
kemampuan
serta
dan
digunakan
kepatutan
oleh
Bank
bersifat Indonesia
rahasia dalam
dan rangka
pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank. (2)
Dalam
hal
sebagaimana
Bank,
pihak-pihak
dimaksud
dalam
yang Pasal
dinilai 14,
Pasal
dan 23
pihak-pihak dan
Pasal
lain 46
memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
Pasal 52 Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari: a.
Pemegang Saham Pengendali dan atau pemegang saham yang memperoleh predikat Tidak Lulus dan
tidak bersedia menurunkan kepemilikan dan atau
melepaskan kepemilikan; b. Pengurus…
- 37 -
b.
Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang memperoleh predikat Tidak Lulus dan tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif; dan atau
c.
Pengurus yang terbukti tidak bersedia memberhentikan Pejabat Eksekutif yang dinyatakan Tidak Lulus.
Pasal 53 (1) Bank wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia 1 (satu) tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap
terdapat
rencana
perubahan
struktur
kelompok
usaha
yang
menyebabkan perubahan pengendali Bank. (2) Laporan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun. (3) Rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum terjadinya perubahan. (4) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali Bank atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Bank wajib mengajukan
calon
Pemegang
Saham
Pengendali
dan
Bank
Indonesia
melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini.
(5) Penilaian …
- 38 -
(5) Penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
terhadap
pengendali
Bank
yang
disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 54 Bank
Indonesia
dapat
menolak
perubahan
pengendali
Bank,
apabila
berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan Bank.
Pasal 55 (1) Bank wajib mengungkapkan ultimate shareholders Bank dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank Triwulanan dan Laporan Tahunan Bank. (2) Kewajiban pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tambahan
atas
kewajiban
pengungkapan
informasi
mengenai
pemegang
saham Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Pasal 56 Calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank selain wajib memenuhi
persyaratan
integritas,
kompetensi,
dan
kelayakan
keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi
persyaratan …
- 39 -
persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank
Indonesia
yang
berlaku
beserta
perubahan
dan
atau
penggantinya.
BAB VII SANKSI Pasal 57 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (2), atau Pasal ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administratif
45
sesuai dengan Pasal 52 ayat
(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a.
teguran tertulis;
b.
pemberhentian
Pengurus
Bank
dan
selanjutnya
Bank
Indonesia
menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Bank yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal
41 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan
sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Bank …
- 40 -
(3) Bank yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi karena tidak menyajikan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan
Bank
Indonesia
mengenai
Transparansi Kondisi Keuangan Bank. (4) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 huruf a, Pasal 39 ayat (3) huruf a, Pasal 40 ayat (1) huruf a dan Pasal 45 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. (5) Komisaris,
Direksi
atau
Pejabat
Eksekutif
yang
dengan
sengaja
tidak
menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 36 huruf b dan Pasal
45 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 49
ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 58 (1) Hasil
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
yang dilakukan oleh Bank
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 59 …
- 41 -
Pasal 59 (1) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka pihak-pihak yang masuk dalam daftar mengenai orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria perbuatan tercela di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-orang yang Dilarang menjadi Pemegang Saham dan atau Pengurus Bank, khususnya pihak-pihak yang berasal dari Bank Umum, dinyatakan sebagai pihak-pihak yang Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. (2) Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam
ayat
(1)
dimulai
sejak
tanggal
ditetapkannya
Peraturan
Bank
Indonesia ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Ketentuan pelaksanaan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 61 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a.
Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 27/118/KEP/DIR tanggal
25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan
Tercela Orang-orang Yang
Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan atau Pengurus Bank, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum; b. Peraturan …
- 42 -
b.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 62 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal : 10 November 2003
GUBERNUR BANK INDONESIA
Ttd.
BURHANUDDIN ABDULLAH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 124 DPNP
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/25 /PBI/2003 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
UMUM Upaya
restrukturisasi
perbankan,
selain
ditempuh
dengan
perbaikan-
perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek good corporate governance serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Ketahanan sistem perbankan yang mantap dan stabil perlu didukung dengan
sumber
daya
manusia
yang
berkualitas.
Bank
sebagai
lembaga
intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang memadai, serta memiliki kelayakan keuangan atau reputasi keuangan yang baik. Untuk memperoleh sumber daya manusia perbankan yang berkualitas dan mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia perlu melakukan
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
terhadap pihak-pihak
yang
dinilai mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan Bank. Penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
merupakan
kegiatan
atau
praktek
pengawasan Bank yang lazim diterapkan secara internasional.
Penilaian …
- 2-
Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dan perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan terpeliharanya pengelolaan Bank oleh sumber daya manusia perbankan yang berintegritas, kompeten, serta memiliki kelayakan keuangan atau reputasi keuangan yang baik. Selain
memperhatikan
faktor-faktor
integritas,
kompetensi,
serta
kelayakan
keuangan atau reputasi keuangan, penilaian kemampuan dan kepatutan juga mengandung faktor pertimbangan (judgement) yang bersumber pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta proses yang transparan. Penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
ini
selain
dilakukan
terhadap
Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di Bank juga dilakukan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank. Terhadap pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia melakukan
tidak
memenuhi
tindakan
sesuai
kriteria dengan
yang
ditetapkan,
peraturan
Bank
Indonesia
akan
perundangan-undangan
yang
berlaku.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) …
- 3-
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam
menghitung
jumlah
saham
yang
dimiliki
dan
atau
dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk: a.
saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank;
b.
saham Bank yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;
c.
saham Bank yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank;
d.
saham
Bank
yang
dimiliki
oleh
anak
perusahaan
dari
perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank; e.
saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali
Bank
(saham nominee) berdasarkan atau tidak
berdasarkan suatu perjanjian tertentu; f.
saham
Bank
yang
pemindahtanganannya
dimiliki memerlukan
oleh
pihak
persetujuan
dari
lain
yang
pengendali
Bank; g.
saham Bank lainnya selain saham sebagaimana dimaksud dalam huruf
a
sampai
dengan
huruf
f,
yang
dikendalikan
oleh
dari
pengendali
Bank
pengendali Bank. Yang
dimaksud
dengan
pihak
terafiliasi
sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:
a. Komisaris …
- 4-
a.
Komisaris, Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank;
b.
pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
c.
pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan
lain
yang
terbukti
dikendalikan
oleh
pengendali
Bank; d.
pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
e.
pihak
yang
menurut
penilaian
Bank
Indonesia
turut
serta
mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.
Pasal 3 Huruf a Bank
dapat
memiliki
1
(satu)
atau
lebih
Pemegang
Saham
Pengendali. Termasuk
dalam
pengertian
calon
Pemegang
Saham
Pengendali
antara lain adalah pemegang saham yang menjadi Pemegang Saham Pengendali karena terjadinya pengalihan saham Bank secara internal
atau …
- 5-
atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank, right issue saham Bank dan atau pengajuan diri secara sukarela menjadi Pemegang Saham Pengendali. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pula apabila terjadi peralihan jabatan dari Komisaris menjadi Direksi pada Bank yang sama. Terhadap peralihan jabatan dari Direksi menjadi Komisaris dan atau dari anggota Direksi atau anggota Komisaris ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama, hanya dilakukan penilaian secara administratif. Penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
tidak
dilakukan
dalam
hal
perpanjangan jabatan Direksi atau Komisaris. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Huruf a Penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan tidak pernah
dihukum …
- 6-
dihukum karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran dan atau melakukan tindakan merugikan pihak lain dan atau negara secara tidak wajar dan atau melawan hukum. Huruf b Cukup jelas Huruf c Termasuk dalam hal ini adalah komitmen calon Pemegang Saham Pengendali
untuk
membantu
mengatasi
kesulitan
likuiditas
dan
permodalan Bank sesuai ketentuan yang berlaku. Huruf d Cukup jelas
Pasal 6 Huruf a Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali merupakan badan hukum maka yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen. Huruf b Dalam pengertian termasuk dalam daftar kredit macet adalah apabila calon Pemegang Saham Pengendali mempunyai kredit macet dan atau merupakan Pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.
Huruf c …
- 7-
Huruf c Yang dimaksud dengan hutang dalam huruf ini termasuk hutang dari perusahaan atau kelompok usaha yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali. Yang dimaksud dengan hutang yang jatuh tempo dan bermasalah adalah hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 7 Ayat (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pemegang Saham Pengendali diajukan oleh Bank berdasarkan inisiatif Bank, inisiatif calon Pemegang Saham Pengendali atau atas permintaan Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Penelitian dokumen
administratif persyaratan
meliputi
antara
administratif
lain
penelitian sebagaimana
dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, track record, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan calon Pemegang Saham Pengendali. Penelitian …
- 8-
Penelitian terhadap track record termasuk penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun dalam penilaian kembali telah dinilai memenuhi persyaratan untuk
kembali
menjadi
Pemegang
Saham
Pengendali,
meningkatkan kepemilikan dan atau menjadi pemilik Bank. Huruf b Wawancara memenuhi
hanya
dilakukan
persyaratan
terhadap
dalam
calon
yang
penelitian
telah
administratif
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Ayat (2) Komitmen tertulis tersebut antara lain berupa: a. komitmen
Bank
untuk
tidak
melakukan
kegiatan-kegiatan
tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan Bank, seperti pembagian dividen. b. komitmen dari pihak yang melakukan Pengendalian untuk secara transparan
melaporkan
rencana
pengalihan
kepemilikan saham
perusahaan yang mengakibatkan perubahan pengendali Bank. c. komitmen dari Pemegang Saham Pengendali dan pihak yang melakukan
Pengendalian
untuk
tidak
melakukan
pengalihan
kepemilikan sahamnya di Bank dalam jangka waktu tertentu. d. komitmen dari Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian termasuk ultimate shareholders untuk tidak menerima penyediaan dana dan atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank.
Pasal 9 …
- 9-
Pasal 9 Ayat (1) Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok
usaha
maka
orang-perseorangan
yang
pengendali
hukum
badan
ultimate memiliki
shareholders saham
terakhir
dan
adalah merupakan
dari
keseluruhan
struktur
dari
keseluruhan
struktur
kelompok usaha yang mengendalikan Bank. Dalam
hal
badan
hukum
kelompok
usaha
yang
pengendali
maka
badan
terakhir
mengendalikan hukum
Bank
tersebut
tidak
memiliki
merupakan
ultimate
shareholders. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan persyaratan administratif dalam ayat ini adalah
persyaratan
dokumen
bagi
calon
Pemegang
Saham
Pengendali sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 10 Yang
dimaksud
dengan
Pemerintah
adalah
Pemerintah
Republik
Indonesia, baik tingkat Pusat maupun Daerah. Pasal 11 …
- 10 -
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ayat ini antara lain adalah surat pernyataan dalam rangka proses penilaian kembali bagi pihak-pihak yang dinilai Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 13 Ayat (1) Yang
dimaksud
dengan
tindakan
sebagai
Pemegang
Saham
Pengendali dalam ayat ini antara lain: a.
mempengaruhi kebijakan Bank;
b.
hadir dan atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam kapasitas sebagai Pemegang Saham Pengendali;
c.
menerima dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sebagai Pemegang Saham Pengendali. Ayat (2) …
- 11 -
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain adalah hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak untuk memperoleh dividen. Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan
akuntansi
maupun
pencatatan
modal
Bank
sampai
dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.
Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Persyaratan integritas pihak yang dinilai didasarkan antara lain dari track record, predikat hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan …
- 12 -
diberikan kepada calon Pengurus Bank baik Lulus atau Lulus Bersyarat, atau pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi Pengurus Bank. Huruf a Penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini dilakukan antara lain dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran dan atau melakukan tindakan merugikan pihak lain dan atau negara secara tidak wajar dan atau melawan hukum. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Angka 1) Yang
dimaksud
perbankan
antara
dengan lain
pengetahuan
meliputi
di
bidang
pengetahuan
tentang
peraturan dan operasional Bank.
Angka 2)…
- 13 -
Angka 2) Yang
dimaksud
perbankan,
dengan
pengalaman
di
bidang
antara lain adalah pengalaman di bidang
operasional,
pemasaran,
pembukuan,
pendanaan,
perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan. Huruf b Angka 1) Cukup jelas Angka 2) Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan adalah
dan
atau
pengalaman
operasional,
bidang dan
keuangan keahlian
antara di
lain
bidang
pemasaran, pembukuan, pendanaan,
perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan atau hukum, yang berkaitan dengan bidang perbankan dan atau keuangan. Angka 3) Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan
strategis
mengantisipasi keuangan menjadi
dan misi
antara
lain
kemampuan
perkembangan perbankan, Bank
dan
untuk
perekonomian,
menginterpretasikan analisa
situasi
visi
industri
perbankan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Yang …
- 14 -
Yang dimaksud dengan Bank dalam ayat ini adalah Bank Umum konvensional dan atau Bank Syariah.
Pasal 18 Huruf a Dalam pengertian termasuk dalam daftar kredit macet adalah apabila calon
Pengurus
mempunyai
kredit
macet
dan
atau
merupakan
Pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet. Huruf b Cukup jelas
Pasal 19 Ayat (1) Dalam
hal
Pemerintah,
seluruh baik
atau Pusat
mayoritas maupun
saham Bank Daerah,
maka
dimiliki
oleh
permohonan
persetujuan calon Pengurus Bank dapat diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang mewakili. Ayat (2) Yang
dimaksud
dengan
ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Ketenagakerjaan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 20 …
- 15 -
Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Penelitian
administratif
dokumen
persyaratan
antara
lain
administratif,
meliputi track
penelitian
record
serta
yang
telah
penelitian reputasi keuangan calon Pengurus Bank. Huruf b Wawancara
hanya
dilakukan
memenuhi
persyaratan
terhadap
dalam
calon
penelitian
administratif
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang
dimaksud
dengan
kegiatan
operasional
adalah
kegiatan
penghimpunan dan penyaluran dana Bank.
Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ayat ini antara lain adalah surat pernyataan dalam rangka proses penilaian kembali bagi pihak-pihak yang dinilai Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
Pasal 22 …
- 16 -
Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya-upaya yang dilakukan pelanggaran
untuk dari
menyembunyikan suatu
ketentuan
dan
atau
atau
mengaburkan
untuk
kondisi
keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya, antara lain seperti: 1) penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan Bank;
2) transaksi …
- 17 -
2) transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun
pasiva
Bank
serta
transaksi
rekening
administratif; 3) kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan Bank; 4) praktek Bank dalam Bank atau usaha Bank di luar pembukuan Bank; 5) window dressing dalam pembukuan atau laporan Bank yang
secara
materil
berpengaruh
terhadap
keadaan
keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank; atau 6) kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri. Huruf b Yang
dimaksud
kesungguhan
dengan
untuk
komitmen
melaksanakan
adalah
kesiapan
dan
hal-hal
yang
telah
diperjanjikan sebelumnya secara konsisten dan konsekuen. Huruf c Yang dimaksud dengan pegawai adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank. Yang
dimaksud
keuntungan
Bank
dengan
merugikan
atau
mengurangi
adalah
merugikan
atau
mengurangi
keuntungan dalam bentuk keuangan yang dapat menimbulkan kesulitan keuangan atau potensi kesulitan keuangan di masa yang akan datang.
Huruf d …
- 18 -
Huruf d Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Pemantauan Likuiditas Bank Umum dan Giro Wajib Minimum. Ayat (2) Huruf a Dalam penilaian terhadap Pemegang Saham Pengendali yang menjadi Pengurus dari badan hukum yang mempunyai
kredit
macet
yang
akan
dipertimbangkan
tingkat
keterlibatan
bersangkutan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Komitmen yang dimaksud dalam huruf ini adalah pernyataan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan (Letter of Comfort )
yang
dipersyaratkan
dalam
ketentuan
Bank
Indonesia yang berlaku.
Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas
Huruf b …
- 19 -
Huruf b Yang dimaksud dengan independen adalah kemampuan untuk mengemukakan
pandangan,
pemikiran
serta tindakan sesuai
dengan profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang
berlaku
dan
prinsip
kehati-hatian
dalam
pengelolaan Bank. Ayat (2) Penilaian terhadap faktor kompetensi didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap Pengurus dan Pejabat Eksekutif sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan. Huruf a Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan meliputi
pengetahuan
tentang
peraturan
dan
operasional
Bank. Huruf b Yang dimaksud keahlian di bidang perbankan dan atau bidang
keuangan
antara
lain
adalah
keahlian
di
bidang
operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan dan atau keuangan. Huruf c Yang
dimaksud
dengan
kemampuan
untuk
melakukan
pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan
perbankan …
untuk
- 20 -
perbankan,
menginterpretasikan
visi
menjadi
misi
Bank dan analisa situasi industri perbankan. Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 27 Penilaian sewaktu-waktu dilakukan apabila dari hasil pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung (pemeriksaan), dan atau informasi yang diperoleh dari masyarakat diketahui adanya indikasi penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.
Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Informasi
dapat
berdasarkan
hasil
pengawasan
maupun
rangka
penilaian
informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia. Huruf b Pelaksanaan
pemeriksaan
kemampuan
dan
pemeriksaan
khusus
dalam
kepatutan atau
dapat
dilakukan
melalui
secara
bersamaan
dengan
pemeriksaan lainnya. Huruf c Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan kelompok usaha,
maka
konfirmasi
hasil
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan disampaikan kepada seluruh anggota kelompok usaha yang terkait dengan Bank. Huruf d …
- 21 -
Huruf d Penyampaian
tanggapan/keberatan
oleh
pihak-pihak
yang
dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan. Huruf e Cukup jelas Huruf f Penyampaian hasil pembahasan dilakukan secara tertulis. Huruf g Penyampaian
tanggapan/keberatan
oleh
pihak-pihak
yang
dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 …
- 22 -
Pasal 30 Ayat (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank dilakukan apabila terdapat indikasi permasalahan integritas dan kelayakan keuangan. Ayat (2) Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila
Pemegang
Saham
Pengendali
diberikan
predikat
Tidak
Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan Pemegang Saham Pengendali juga diberikan predikat Tidak Lulus. Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota Pemegang Saham Pengendali dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok Pemegang Saham Pengendali. Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 32 …
- 23 -
Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Pernyataan
tertulis
dan
kewajiban
yang
diminta
untuk
dilakukan
disesuaikan dengan penyebab diberikannya predikat Lulus Bersyarat. Ayat (1) Huruf a dan huruf b Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup. Huruf c Perbaikan faktor kompetensi dilakukan antara lain melalui upaya yang bersangkutan untuk menambah pengetahuan. Perhitungan
jangka
waktu
dimulai
sejak
tanggal
surat
pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j. Huruf d Penyelesaian kredit macet harus dibuktikan dengan adanya konfirmasi tertulis dari Bank dan atau BPR pemberi kredit yang …
- 24 -
yang menyatakan bahwa kredit dimaksud telah dilunasi atau kredit dimaksud tidak lagi termasuk dalam kualitas macet. Kewajiban penyelesaian kredit macet bagi pihak-pihak yang merupakan pengurus badan hukum yang tercatat memiliki kredit
macet
bersangkutan hukum
dianggap
telah
mengundurkan
tersebut
dengan
terpenuhi
diri
dari
apabila
yang
kepengurusan
badan
bukti-bukti
tertulis
menyampaikan
kepada Bank Indonesia. Perhitungan jangka waktu penyelesaian kredit macet dimulai sejak
tanggal
surat
pemberitahuan
dari
Bank
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j . Huruf e Cukup jelas Ayat (2) Pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan surat pernyataan oleh pihak
yang
Lulus
Bersyarat
tidak
mengakibatkan
status
yang
bersangkutan menjadi Lulus namun yang bersangkutan dapat tetap menjadi
Pemegang
Saham
Pengendali,
Pengurus
atau
Pejabat
Eksekutif.
Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 36 …
- 25 -
Pasal 36 Pengenaan sanksi larangan dalam Pasal ini juga berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan dan atau Tidak Lulus
tindakan yang diberikan predikat
pada suatu Bank, namun pada saat penilaian dilakukan yang
bersangkutan telah menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan atau BPR lain.
Pasal 37 Ayat (1) Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris. Sejak adanya surat pernyataan dimaksud maka yang bersangkutan dilarang menggunakan segala hak dan wewenang sebagai Pemegang Saham Pengendali, kecuali hak untuk menerima dividen. Perhitungan
jangka
waktu
dimulai
sejak
tanggal
surat
pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j. Ayat (2) Perhitungan jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.
Pasal 38 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b …
- 26 -
Huruf b Pencatatan kepemilikan dalam daftar pemegang saham hanya dapat
diakui sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh
perseratus). Pencatatan
sebagaimana
mempengaruhi
dimaksud
pencatatan
dalam
akuntansi
huruf
maupun
ini
tidak
permodalan
Bank. Hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta hak untuk memperoleh dividen. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur mengenai Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada instansi yang berwenang, Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, dan atau ketentuan rekapitalisasi
serta
perjanjian
perbankan
yang
nasional
berkaitan termasuk
dengan program
program penjaminan
pemerintah. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengunduran diri dalam ayat ini adalah pengunduran diri yang bersangkutan dari Bank . Pernyataan …
- 27 -
Pernyataan Perhitungan
tertulis
ditandatangani
di
waktu
dimulai
jangka
atas
meterai sejak
yang
cukup.
tanggal
surat
pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Huruf a Perhitungan
jangka
waktu
dimulai
sejak
tanggal
surat
pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j. Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 42 …
- 28 -
Pasal 42 Ayat (1) Perhitungan
jangka
waktu
dimulai
sejak
tanggal
surat
pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j. Termasuk dalam pengertian kerugian pada permodalan Bank adalah berkurangnya keuntungan Bank dan atau potensi kerugian yang ditimbulkan. Ayat (2) Perhitungan
jangka
waktu
dimulai
sejak
tanggal
surat
pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j. Ayat (3) Perhitungan
jangka
waktu
dimulai
sejak
tanggal
surat
pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j. Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 43 Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Pasal 44 Ayat (1) Perhitungan
jangka waktu
20
(dua puluh) tahun dimulai sejak
tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. Huruf a …
- 29 -
Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang
dimaksud
menyebabkan membahayakan
Bank
dengan
bertanggung
mengalami
kelangsungan
kesulitan
usahanya
atau
jawab yang dapat
membahayakan sistem perbankan, antara lain adalah: 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan atau 2) melanggar ketentuan dan atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank bermasalah berat sehingga di take over Pemerintah, dibekukan kegiatan usahanya dan atau dicabut ijin usahanya. Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b …
- 30 -
Huruf b Hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain adalah hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta hak untuk memperoleh dividen. Larangan
pencatatan
mempengaruhi
atas
pencatatan
kepemilikan
akuntansi
maupun
saham modal
tidak Bank
sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada instansi yang berwenang atau ketentuan dan
perjanjian
yang
berkaitan
dengan
program
rekapitalisasi
perbankan nasional.
Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.
Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) …
- 31 -
Ayat (2) Penggantian
pihak-pihak
yang
melakukan
Pengendalian
terhadap
badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup dan memuat pernyataan tidak akan melakukan dan atau mengulangi perbuatan dan atau tindakan yang dinilai melanggar persyaratan tentang faktor kompetensi, integritas dan atau kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. Ayat (6) Huruf a Yang dimaksud dengan perkara dalam huruf ini adalah perkara
yang
terkait
dengan
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Huruf b Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam huruf
ini antara lain ketentuan tentang ketenagakerjaan atau
keimigrasian.
Pasal 48 …
- 32 -
Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Keputusan
persetujuan
atau
penolakan
atas
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bersifat independen dengan mendasarkan pada keyakinan dan bukti-bukti yang kuat dan relevan yang dimiliki atau diperoleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, informasi atau keputusan dari instansi atau lembaga lain akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan keputusan Bank Indonesia tersebut.
Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 50 Cukup jelas
Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) …
- 33 -
Ayat (2) Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada Pengurus Bank dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 23 dan Pasal 46.
Pasal 52 Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website Bank Indonesia.
Pasal 53 Ayat (1) Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat seluruh perorangan atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian dan atau memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi ultimate shareholders. Laporan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia ini untuk pertama kali dilaporkan untuk posisi 31 Desember 2003. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) …
- 34 -
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 54 Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan Bank antara lain
apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya
kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank.
Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Contoh
pengungkapan
informasi
pengendali
terakhir
(ultimate
shareholders): 1.
Tuan X melalui PT. ABC …% saham Bank.
2.
Tuan Z melalui: -
PT. A…% saham Bank,
-
PT. B …% saham Bank,dan
-
PT. C …% saham Bank.
Pasal 56 Yang
dimaksud
dengan
ketentuan
mengenai
kepemilikan
dan
kepengurusan yang berlaku dalam ayat ini antara lain adalah ketentuan mengenai Bank Umum, Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor
Cabang …
- 35 -
Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, Pembelian Saham Bank Umum, dan Merger,
Konsolidasi
dan
Akusisi
Bank,
serta
Penugasan
Direktur
Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ketentuan mengenai sanksi yang dimaksud dalam ayat ini saat ini adalah
Pasal
38
ayat
(4)
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 58 Ayat (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, antara lain namun tidak terbatas pada penilaian kemampuan dan kepatutan yang didasarkan pada: a. Surat …
- 36 -
a.
Surat
Keputusan
Bersama
Menteri
Keuangan
Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor tanggal
8
Februari
1999
tentang
Republik
52/KMK.017/1999 31/11/KEP/GBI
Pembentukan
Komite
Kebijakan, Komite Evaluasi, dan Komite Tehnis dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi Bank Umum; b.
Surat
Keputusan
Bersama
Menteri
Keuangan
Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor tanggal
8
Februari
1999
tentang
Republik
53/KMK.017/1999 31/12/KEP/GBI
Pelaksanaan
Program
Rekapitalisasi Bank Umum; c.
Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test); dan
d.
Peraturan 6
Bank
November
Indonesia
2000
tentang
No.
2/23/PBI/2000
Penilaian
tanggal
Kemampuan
dan
Kepatutan (Fit & Proper Test). Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 …
- 37 -
Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4334 DPNP
