2000 tentang peran TNI dan Kepolisian RI. Ketetapan MPR tersebut disusul dengan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Markas Besar Polri

Markas Besar Polisi Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan dibantu dalam menjalankan tugasnya dengan Wakil Kapolri (Wakapolri).

Pada sekitar abad ke-7 hingga 15, kegiatan pengamanan dan stabilitas Negara (pemilisan) sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara, walau dahulu masa pemolisian masih bernuansa tradisonal. Dalam rangka membentuk struktur dan organisasional Presiden Soekarno menunjuk Raden Said Soekanto Corodiatmojo sebagai kepala kepolisian pertama, penunjukan ini dilakukan dalam siding cabinet pada tanggal 29 September 1945. Saat era reformasi Polri langsung dibawah Presiden setalh banyak melewati beberapa jaman. Dukungan aspek legal structural ditandai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.2 tahun 1999 tanggal 1 April 1999 tentang langkah-langkah Kebijakan dalam rangka PEMISAHAN Polri dengan ABRI. Kemudian ditindaklanjuti

oleh

MPR

dengan

dikeluarkannya

53

http://digilib.mercubuana.ac.id/

TAP

MPR

No.

54

VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Polri dan TNI dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Kepolisian RI. Ketetapan MPR tersebut disusul dengan Keppres No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian sebagai Lembaga Independenyang langsung di bawah Presiden.

Lahir dan

tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah

perjuangan pe rjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, esia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain lain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang ya ng relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal tangg al

21

Agustus

1945,

secara

tegas

pasukan

polisi

segera

memproklamirkan mem proklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin eh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, oleh langkah langk ah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata senj ata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Polri memiliki kepemimpinan dengan adanya unsur-unsur yaitu ada Unsur pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan staf, yaitu :


55

1. Inspektorat Pembantu Umum (Itwasum) bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam

lingkungan Polri termasuk satuan-satuan

organisasi non structural yang berada dibawah pengendalian Kapolri.

2. Deputi Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbang), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengemban, termasuk pengembangan system organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.

3. Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.

4. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.

5. Deputi Kapolri Bidang Logistik (DELOG), tugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistic dalam lingkungan Polri.


56

6. Staf ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Unsur-unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus, yaitu :

1. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

2. Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri.

3. Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan perwira Polri.

4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat)

5. Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas)

6. Divisi Pembinaan Hukum (Div Binkum)

7. Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (DivPropam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal.

8. Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div Telematika), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang Informatika yang meliputi


57

informasi

kriminal

nasional,

informasi

manajemen

dan

telekomunikasi.

4.1.2 Divisi Humas Mabes Polri

Divisi Hubungan masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Divisi Humas, dalam penyelenggaraan fungsi hubungan masyarakat diseluruh jajaran Polri serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri. Divisi humas Polri secara structural terdapat pada satuan wilayah disetiap Polda. Divisi Humas Polri terdapat di Markas Besar (Mabes) yang berada di Jl. Trunojoyo no.3 Jakarta Selatan. Fungsi kehumasan Polri yaitu sebagai juru bicara institusi,fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada public, menindaklanjuti pengaduan public, menyediakan informasi tentang kebijakan,program,produk dan jasa institusi.

4.1.3 Visi dan Misi Humas Polri

4.1.3.1 Visi

Humas Polri menjadi penjuru untuk mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat serta opini publik guna mewujudkan citra positif


58

sesuai dengan visi Polri dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

4.1.3.2 Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Divisi Humas Polri yang mencerminkan tugastugas sebagai berikut :

a) Membangun kemampuan public relation anggota Polri pada umumnya, dan pelaksana tugas Humas Polri pada khsususnya.

b) Membentuk iklim Humas Polri yang mendukung (kebijakan, system, struktur, anggaran dan sebagainya) dan menetapkan standarisasi sistem Humas Polri.

c) Membangun sarana dan prasarana kehumasan Polri.

d) Membangun kemitraan dan kerjasama dengan semua komponen masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan.

e) Menghimpun, mengolah dan mendistribusikan informasi secara merata, menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka baik bersifat internal dan eksternal, dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun komunikasi dua arah.


59

4.1.4 Organisasi dan Tata Kerja

Divisi Humas Polri berdasarkan Pembagian tugasnya terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, disingkat Kadivhumas, Kadivhumas polri bertugas mimimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan fungsi hubungan masyarakat di lingkungan polri, mengelola informasi, data dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat, melayani permohonan informasi publik serta menerima dan menyalurkan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui divisi humas polri untuk kepentingan pencitraan polri.

Wakil

Kepala

divisi

Hubungan

Masyarakat,

disingkat

Wakadivhumas. Bertugas membantu Kadivhumas dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Divhumas, menggantikan Kadivhumas dalam hal berhalangan serta

melaksanakan

tugas

lain

sesuai perintah

Kadivhumas.

b. Unsur Pembantu Pimpinan Pelayanan Staf :  Bagrenim ( bagian perencanaan dan administrasi), dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh : a) Subbagren (Subbagian perencanaan) b) Subbagsumda ( Subbagian sumberdaya)


60

c) Subbagbinfug (Subbagian pembinaan fungsi) d) Taud ( Tata usaha dan urusan dalam)  Ropenmas ( biro penerangan masyarakat),dalam melaksanakan tugas, Ropenmas menyelenggarakan fungsi: i.

Perencanaan dan melaksanakan kegiatan penerangan umum dalam rangka membentuk opini dan kontra opini masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri.

ii.

Pelaksanaan kegiatan penerangan satuan dalam rangka pemerataan informasi di kalangan informasi Polri.

iii.

Pembangunan hubungan komunikasi yang baik dengan massa cetak maupun eletronik, instansi dan fungsi terkait serta masyarakat luas dalam rangka pencitraan organisasi.

iv.

Pelaksanaan kerjasama dengan badan-badan kehumasan di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan system pembinaan kehumasan.

v.

Penyampaian pertimbangan dan saran kepada Kadivhumas Polri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas,Ropenmas dibantu oleh:


61

•

Bagmitra (Bagian Kemitraan), Bagmitra bertugas melaksanakan kerjasama atau kemitraan dengan kehumasan dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan sistem pembinaan kehumasan, dalam melaksanakan tugas Bagmitra dibantu oleh: 1) Subbagmitradagri (bagian kemitraan dalam negeri) 2) Subbagmitralugri (bagian kemitraan luar negeri) 3) Bagpenum (Bagian Penerangan Umum)

•

Bagpenum (bagian penerangan umum), bertugas menyampaikan penerangan umum dan melakukan analisis dan evaluasi terhadap opini public untuk kepentingan pencitraan Polri. Dalam melaksanakan tugas Bagpenum menyelenggarakan fungsi: 1) Publikasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan pers tentang kegiatan Polri melalui siaran pers atau keterangan pers, jumpa pers, wawancara eksklusif, talk show, press tour, embadit atau penyertaan media,pencegatan (doorstop) serta pertemuan berkala dengan pers. 2) Perencanaan kegiatan penggalangan dengan media cetak maupun elektronik. 3) Penampungan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara perorangan atau kelompok dalam bentuk unjuk rasa, audiens, atau surat.


62

4) Penampungan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara perorangan atau kelompok dalam bentuk unjuk rasa, audiens atau surat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagpenum dibantu oleh :

a. Subbagberita (subbagian berita)

b. Subbagopinev (subbagian opini dan analiss evaluasi)

c. Umin (unsur pimpinan) •

Bagpensat (bagian penerangan pusat), Bagpensat bertugas menyelenggarakan penerangan dan internal. Dalam melaksanakan tugas Bagpensat dibantu oleh :

a. Subbagprobit ( Subbagian produksi penerbitan)

b. Subbagpenint ( Subbagian penerangan internal )

c. Umin (Unsur pimpinan) •

RO PID ( Biro pengelolaan informasi dan dokumentasi), dalam melaksanakan tugas RO PID menyelenggarakan fungsi :

a) Pengumpulan, pengelola dan analisis data, informasi dan atau dokumentasi yang diperlukan guna penyajian informasi yang akurat


63

dan dapat dipercaya untuk kepentingan internal maupun eksternal Polri. b) Pengumpulan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, RO PID dibantu oleh :

i.

Bagprodok ( Bagian produksi dan dokumentasi ), Bagprodok bertugas melaksanakan produksi dan dokumentasi terhadap kegiatan pimpinan Polri dalam kegiatan kepolisian lainnya, termasuk peliputan dan prodok bantuan teknis.

ii.

Baganev (bagian analisis dan evaluasi), Baganev bertugas menganalisis dan merumuskan data yang ada termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menyusun jadwal uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tersebut seusai peraturan perundang-undangan.

iii.

Urtu ( usaha tata usaha), Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam,termasuk administrasi personel dan materi.


64

4.1.5 Tujuan Humas Polri

Tujuan Divisi Humas Mabes Polri yaitu sebagai berikut:

a) Meningkatkan kompetensi perorangan personil yang masih potensial melalui pelatihan dan mengusulkan personil yang tidak potensial untuk dilakukan redisposisi. b) Menginventarisasi personil Polri baik secara kuantitas maupun kualitas yang tergelar bertugas dibidang kehumasan (termasuk yang pernah mempunyai klasifikasi kehumasan) c) Membuka ruang transparansi public d) Pengembangan

kemampuan

personil

Humas

Polri

melalui

pendidikan dan pelatihan kehumasan. e) Pelayanan informasi publik, disamping sebagai pelaksanaan kewajiban hukum juga merupakan panggilan kewajiban tugas Polri dalam rangka peningkatan kesadaran hukum. f) Data informasi yang disampaikan kepada publik harus dapat dipertanggung jawabkan, dalam arti teruji kebenaran/keakuratannya, diperoleh dari sumber terpercaya dan dikelola secara professional oleh petugas yang berkompeten.


65

4.1.6 Struktur Organisasi Divisi Humas Polri

sumber: Dokumentasi Humas Polri

4.2 Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini mengenai Strategi Kehumasan Divisi Humas Polri dalam pelayanan informasi kinerja kepada publik DKI Jakarta di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Trunojoyo no.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guna mendapatkan hasil yang relevan dan baik, data dan informasi yang terkait maka peneliti melakukan dengan wawancara mendalam kepada pihakpihak yang terkait dalam menjalankan program tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah KBP Drs. Endy Budiarto adalah Ketua Bagian Yan Infodok Biro PID sedangkan narasumber lainnya adalah Iptu Soetiono S.I.Kom


66

sebagai Pamin Subag Sedia Yan Infodok dan Pengatur Tingkat Dua Wahyu Hidayat sebagai Banum. Proses wawancara peneliti lakukan tanggal 15 Februari – 17 Februari 2014 dikarenakan banyaknya aktivitas dari para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus dan diuraikan secara deskriptif, narasumber yang merupakan pihak yang berkepentingan. Maing-masing narasumber berasal dari jabatan yang berbeda, latar belakang pendidikan serta umur, dan masing-masing diberikan pertanyaan mengenai pentingnya peran humas dalam Polri dalam pelayanan informasi, yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi mendukung penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Kehumasan Divisi Humas Polri dalam pelayanan informasi kinerja kepada publik DKI Jakarta. Berikut adalah hasil penelitiannya dan analisanya.

4.2.1 Strategi Humas Polri Dalam Pelayanan Informasi

Dalam tugasnya Polri melaksanakan apa yang tertulis pada UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, melalui kegiatan dengan bekerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik pers, masyarakat ataupun publiknya khususnya DKI Jakarta. Maka Polri membutuhkan sebuah strategi yaitu startegi Humas:

4.2.1.1 Pengumpulan Masalah (Fact Finding)

Selain menjaga hubungan yang baik Humas Polri memiliki strategi dalam memberi informasi kepada publik khusunya daerah Ibu Kota yaitu DKI Jakarta. Maka sebelum menentukan strategi apa saja yang akan dilakukan


67

dalam melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat, Polri menyadari bahwa pelayanan informasi berperan penting dalam pembentukan opini atau citra

yang

positif

menyelenggarakan

dari fungsi

masyarakat.Dalam Humas

melalui

strateginya pengelolaan,

Humas

Polri

penyediaan,

infrastruktur dan kemitraan dengan media.

Tahap ini merupakan kegiatan memperoleh realita yang ada yang berkaitan dengan penanganan masalah masyrakat dalam mendapatkan hak nya yaitu pelayanan informasi, agar kegiatan yang akan dibuat efektif dan baik maka pada tahap ini Humas Polri haruslah mendapatkan data selengkap mungkin.

Informasi yang peneliti dapatkan mengenai alasan Humas Polri

dalam

pelayanan informasi, menurut Bapak KBP Drs. Endy Budiarto selaku Kepala Bagian Yan Infodok Biro PID mengenai keberadaan Divisi Humas Polri dalam struktur Polri, yaitu:

Di Mabes Polri itu ada level-levelnya, ada namanya pembantu Kapolri, pembantu Kaporli itu dimulai dari para asisten-asisten, asisten personalia, asisten intelegent, asisten reserse, asisten humas, asisten lalulintas, kemudian asisten-asisten ini dibantu juga oleh staf-staf yang lain yaitu staf-staf Divisi, Divisi Humas, Divisi Hukum, kemudian Divisi Profesi, Divisi Kedokteran, Divisi Propos, dan lain sebagainya dan pelaksana Kapolda, Kapolres-kapolres, Kapolsek-kapolsek. Dari wawancara tersebut dapat diketahui dimana bagian Divisi Humas dalam struktur Polri dan dasarnya Divisi Humas sangat penting dan mendukung dalam jajaran struktur Polri untuk menginformasikan kegiatan apa saja mengenai Polri. Humas adalah Hubungan Masyarakat tentunya dengan


68

berkomunikasi yang baik, Bapak KBP Drs. Endy Budiarto sangat mengerti betapa pentingnya arti komunikasi dalam tubuh Polri menjelaskan bahwa:

Penting sekali, di UU 14 tahun 2008, wajib semua departemen instansi itu menggerakkan informasi atau memberikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan menurut Bapak Iptu Soetiono S.Ikom selaku Pamin Subag Sedia Yan Infodok, yaitu:

Penting dong, tentunya sudah belajar ilmu komunikasi, ada istilah orang buta yang mendeskripsikan gajah itu seperti apa bentuknya artinya ketika orang buta disuruh mendeskripsikan gajah ketika memegang belalinya dia bilang panjang gede, tapi kalau disuruh pegang buntutnya dia bilang panjang tapi kecil, ya itu tadi komunikasi itu artinya dari sisi Humas bagaimana caranya kita mengkomunikasikan berkaitan dengan kinerja kita kepada masyarakat karena kita dibiayai oleh uang negara dan uang negara dari rakyat. Berdasarkan kutipan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam berkehidupan terutama sebuah instansi yang berlandaskan peraturan negara yaitu UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Bapak KBP Drs. Endy Budiarto menyadari dengan menjalankan UU No.14 tahun 2008 posisi Humas dalam tubuh Polri menjelaskan bahwa:

Sangat penting, jadi corongnya Polisi kan Humas, di Mabes itu Divisi Humas, di Polda itu KABID Humas, di Polres Kabag Humas, itu ada semua itu semua sebagai corong kepada masyarakat apa-apa saja yang bisa di informasikan kepada masyarakat dan masyarakat apa yang bisa minta kepada Polisi. Jadi mulai 4 tahun ini Polisi sudah menyebarkan peralatan komunikasi, perangkat komputer termasuk peralatannya yang bisa langsung disambungkan kesini, jadio misalnya di Polres Bali terjadi kebakaran, dengan tempo sekian detik sudah sampai kesini, tapi polisi mendapatkan nya di olah kembali untuk di informasikan ke masyrakat. Sedangkan menurut Bapak Iptu Soetiono S.Ikom, yaitu:


69

Masih sama kaitannya dengan yang pertama tentang komunikasi, kita Humas ini adalah corong nya Polri bagaimaan kita bisa mensosialisasikan seluruh kinerja kita baik ke internal maupun ke eskternal, salah satunya dengan penelitian ini pelayanan informasi. Berdasarakan komunikasi

sama

kutipan

diatas

pentingnya

kesimpulannya

karena

menjadi

adalah

Humas

corong

Polri

dan untuk

mensosialisasikan kinerja Polri kepada masyarakat. Maka Humas Polri harus mengetahui apa yang berkembang di publik untuk agar komunikasi berjalan dengan tujuan, menurut Bapak Iptu Soetiono, yaitu:

Jadi kita harus lihat fakta di lapangan apa yang berkembang disitu kalau di website kita patokannya dengan fakta atau kegiatan yang dilakukan Satwil yaitu Polres atau Polda kalau kita melihat apa yang berkembang dimedia sosial. Fakta yang ditemukan hampir sama seperti tadi, seperti jalan layang, kalau kita nelihat apa yang berkembang di media, fakta kita adalah media dan laporan-laporan dari wilayah dari situ kita tindak lanjuti melalui sosialiasi tadi. Setelah mengetahui fakta dilapangan, Adapula fungsi komunikasi agar berjalan lancar, menurut Bapak KBP Dr.Endy Budiarto

Jadi di Humas ini ada PID, yang langsung ke masyarakat itu adalah pelayanan informasi yaitu Yaninfo, yang melayani formasi kepada masyarakat, masyarakat meminta informasi kepada polisi melalui Yaninfo, Yaninfo juga begitu melalui web-web Humas memasukkan informasiinformasi Polri yang ada di tubuh Polri di sebarkan melalui web yang ada di masyarakat melalui PID. Dengan mewujudkan fungsi Humas, maka harus saling bersinergi agar informasi yang diperoleh dapat diolah dengan baik dan dimengerti oleh publik sasaran dan akan bermanfaat bagi pihak manapun, menurut Bapak Wahyu selaku Pengatur Tingkat Dua, Banum bahwa:


70

Manfaat dari pihak manapun akan terasa dan manfaat nya adalah karena agar bisa berinteraksi atau menjawab keluhan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas Humas sudah tentu berkomunikasi dan berkomunikasi dengan Humas sama-sama penting dalam berkehidupan. Dalam hal ini Polri membutuhkan Humas untuk mengkomunikasikan yang telkah tertera dalaa Undang-Undnag No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan dalam pelayan informasi, maka dari itu Humas dibutuhkan Humas Polri melayani informasi dengan trasnparan dan terbuka agar masyrakat mendapatkan hak nya dengan benar mengenai kinerja Polri instansi pemerintaahn penegak hukum. Humas Polri dengan beberapa jaajrannya berusaha untuk menajalani apa yang sudah tertera dalam peratutan. Baik dan berjalan dengan sebagaimana fungsi Humas agar tercapainya apa tujuan Polri dan bermanfaat.

Dalam proses mendefinisikan masalah ini, maka Humas telah melakukan wawancara guna mendukung dan sebagai bahan pertimbangan sehingga masyarakat dapat pelayanan informasi dengan mudah dengan efektif dan efisien.

4.2.1.2 Perencanaan dan Program (Planning & Programming)

Berdasarkan hasil penelitian, setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya yang dilakukan Humas yaitu, perencanaan. Dalam menjalankan program ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan persepsi yang buruk tentang Polri dimata publiknya, baik publik internal maupun eksternal, maka


71

Humas juga harus memikirkan perencanaan media apa saja yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai Polri yang sebenarnya terjadi. Perencanaan ini merupakan proses atau tahap kedua dalam rangkaian strategi Humas Polri dalam penanganan pelayanan informasi kepada masyarakat, dalam membina hubungan baik dengan masyarakat agar masyarakat dapat percaya dan merespon dengan positif, dan BapaK Wahyu Hidayat menjelaskan:

Dalam menjalin hubungan baik, Divisi Humas Polri memiliki programprogram kerja yang berkesinambungan,antara lain: 1. Membuka ruang transparasi publik di setiap Polres, Polda, dan Mabes Polri 2. Membuka layanan media sosial untuk saling berinteraksi 3. Melayani masyarakat jika ingin meminta informasi tentang kegiatan atau kinerja Polri. Berdasarkan kutipan diatas dapat dikatakan bahwa dalam melayani masyarakat dalam hal pelayanan informasi ada beberapa program-program agar masyarakat dapat dengan mudah mengambil hak nya mendapatkan infoirmasi tentang Polri dan merespon dengan positif setiap kegiatan Humas Polri tentang kinerja Polri.

Humas Polri memiliki sasaran publik dan publik sangat penting untuk Polri dan Humas khususnya Publik DKI Jakarta, Bapak Wahyu Hidayat menjelaskan:

Sasaran dalam menjalankan startegi itu sangat penting karena masyarakat Jakarta yang rata-rata kaum intelektual, agar bisa membantu mensosialisasikan program/kinerja Polri kepada masyarakat lainnya.


72

Berdasarkan kutipan diatas maka publik sasaran sangat penting terutama daerah Ibu Kota yang menjadi cermin kota-kota lainnya untuk saling berbagi informasi.

Humas Polri pastinya mempunyai tujuan diadakannya kegiatan untuk menunjang pelayanan informasi seperti yang dikemukakan Bapak KBP Drs. Endy Budiarto yaitu:

Ya tujuan nya mempercepat informasi, di web jadi setiap ada informasi langsung in ke web jadi cepet dan diharapkan masyarakat tau Polisi itu kaya apa dan siapa Polisi, informasi kinerja nya kaya apa, jadi jangan tau sepihak, tau bagaimaan polisi didalam-dalamnya, kita terbuka kecuali ada juga yang harus ditutupi UU 14 ada juga yang di kecualikan, tapi pada umumnya polisi sudah terbuka, jadi masyarakat tau informasi tentang kinerja polisi, jadi ada yang melihat Polisi takut, engga boleh takut lagi sekarang. Berdasarkan Bapak Wahyu Hidayat, yaitu:

Tujuan nya sebagai implementasui Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kutipan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari kegiatan kinerja Polri sudah transparasi dan terbuka dengan terteranya peraturan negara UU No.14 tahun 2008, ini merupakan hal utama karena dengan begitu dapat meningkatkan citra Polri dan juga dapat lebih mendekatkan Humas Polri dengan publiknya Peran Humas Polri dalam pelayanan informasi adapula struktur-strukturnya seperti yang dikemukakan oleh Bapak KBP Drs. Endy Budiarto, yaitu :

PPID itu ada 3 Kabag, ada Karo dan Kabag nya 1 Kabag Anev mengevaluasi kegiatan, Kabag Proodok memproduksi foto-foto atau video


73

kegiatan-kegiatan penting dia yang ambil, dan Kabag YanInfodok itu tugasnya mengumpulkan informasi seluruh Indonesia tingkat Polres, rangkuman ke sini semua, kemudian orang yang minta informasi di polres-polres juga di lporkan ke kita, kita kumpulkan nanti kita laporkan ke Kapolri ataupun ke PID pusat maka setiap bulan kita laporkan ke sana berapa ratus yang sudah kita layani, berapa yang belum. Menurut Bapak Iptu Soetiono S.Ikom bahwa:

Sambil kita jelaskan masalah struktur ya, di Humas itu ada dua biro, 1 biro penmas 1 biro PID, Biro Penmas itu dia itu bersentuhan langsung dengan masyarakat jika ada informasi langsung share ke masyarakat melalui realese yang tentunya teman-teman wartawan yang mempublikasikan sedangkan PID ini mengelola informasi yang ada didalam dari seluruh polres yang ada di Indonesia, di sini kita sudah bangun jaringan PID yang dituangkan dalam bentuk website, dimana setiap operator humas atau PID Polres itu meng upload seluruh kegiatan di polres-polres tersebut Berdasarakan kutipan diatas, Humas Polri memiliki beberapa Sub Bagian untuk dapat melayani publik Indonesia, Humas Polri saling bekerjasama agar mendapatkan kinerja yang mencapai tujuan.

Humas Polri berlandaskan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, merangkul seluruh anggota agar memahami dan mengerti bahwa informasi itu penting terutama pada instansi pemereintahan penegak hukum, kinerja nya harus adil dengan mengayomi hal-hal yang baik, terbuka dan transparasi dengan publiknya agar tercipta hubungan yang harmonis antar penegak hukum dan masyarakat khususnya DKI Jakarta yang terdekat karena Ibu Kota, huabgan yang harmonis dapat mempengaruhi kegiatan Humas Polri tersebut utuk menginformasikan kinerja Polri. Dengan demikian Humas Polri berusaha memahami betapa pentingnya komunikasi yaitumenginformasikan


74

yang berkaitan dengan Polri, maka dari itu Humas Polri berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat khusunya DKI Jakarta. Dengan berbagai Sub Bagian di dalam Humas Polri tersebut yang saling merangkul untuk melayani informasi kinerja Polri kepada Publik khususnya DKI Jakarta .

4.2.1.3

Tindakan dan Komunikasi (Action&Communicaing)

Humas dalam membina hubungan baik dengan publiknya khusunya DKI Jakarta harus berazaskan prinsip tidak memilih atau pilih kasih. Dalam berghubungan

baik dengan masyarakat, ada beberapa kegiatan yang di

selenggarakan Humas Polri seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wahyu Hidayat, yaitu :

Program-program nya ialah, melakukan pers tour dengan wartawan, kunjungan ke Pemred, membuka ruang pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi melalu media sosial, menjalin kemitraan dengan mahasiswa, LSM, dan lembaga atau kemitraan laiinya. Berdasarkan

program-program,

harus

adanya

tindakan

agar

berkesinambungan dengan media, menurut Bapak Iptu Soetiono S.Ikom, yaitu:

Jadi saya jelaskan bahwa aktivitas PPID ini kita melayani informasi sebagai jabaran dari UUD No.14 tahun 2008 kita melayani informasi baik online maupun offline, kalau secara offline misalkan mbak minta data dengan data tentang kejahatan tahun 2013 itu mbak bisa langsung datang ke pelayanan kami, isi formulir terus nanti berapa hari nanti kita akan kabari jika data nya sudah tersedia kita bisa berikan secara soft copy atau hard


75

copy terus kalau secara online itu kita melayani melalui fanpage tadi, fanpage kiat disitu share seluruh informasi kalau ada feedback atau pertanyaan kita jawab langsung.

Dapat ditarik kesimpulan atas kutipasn diatas, Humas Polri selalu melandaskan kinerja dengan peraturan negara yaitu UU No.14 tahun 2008. Seberapa penting media sosial, menurut Bapak Drs. Endy Budiarto, bahwa: Televisi yang paling in dalam menyiarkan berita-berita walaupun berita nya belum 100%, karena televisi mempunyai perorangan dan media online.

menurut Bapak Wahyu Hidayat, yaitu: Media online saat ini sangat efektif untuk menyampaikan berita seputar kegiatan atau kinerja Polri. Media online dijadikan sarana untuk pelayanan informasi publik. menurut Bapak Iptu Soetiono S.Ikom bahwa: Media kita ada website ada media online, kita juga ada majalah, majalah untuk internal. PID itu tadi salah satu nya web yang kedua kita mengelola jejaring sosial facebook, twitter, dan untuk seluruh kegiatan itu tadi kita share melalui facebook, twitter dan youtube tadi

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa kutipan diatas bahwa dengan berberapa media yang paling mengena dimata masyarakat sekarang adalah media online sangat berperan penting untuk melaksanakan tugas nya, karena di era teknologi saat ini tidak sedikit yang tidak memiliki gadget atau smartphone dalam kehidupannya, maka media online lah yang sangat efektif bagi Humas Polri dalam Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan informasi


76

didukung dengan kinerja Polri yang saling bersinergi dalam hal pengelolaan infomasi dan dokumentasi, menurut Bapak Iptu Soetiono S.Ikom Kita untuk peneglolaan itu pelatihan sudah melakukan jadi kita sudah ada sekitar 1450 Polres dan sekitar 383 Polres sudah dilatih operatornya masing-masing, 31 Polda juga sudah dan 31 satker juga sudah. Humas Polri melalui media online untuk pelayanan informasi didukung adanya sebuah perencanaan yang menurut staretgi seperti yang dikemukakan oleh Bapak Iptu Soetiono S.Ikom bahwa: Kalau itukan berkaitan dengan pengelolaan event, strateginya lebih ke, kalau website itu strateginya apa yang dilakukan kegiatan di seuluruh polres itu dishare dan dipublikasikan melalui website, kalau jejaring sosial kita melihat fenomena apa yang terjadi dimedia sosaial paling banyak disitu, contoh kasus ketika ada kecelakaan yang ada dicasablanka dimana pemotor naik ke jalan layang, itu menjadi berita yang sangat heboh dimedia sosial,yang berkembangnya adalah polisi melakukan razia di ujung dengan tujuan menjebak padahal bahwa kita tau kalau di depan itu sudah ada rambu-rambu, rambu-rambu itu harusnya bagi pemotor itu harusnya dipatuhi, jadi ketika kita melakukan penindakan di jalan ujung itu bentuknya penindakan bukan pencegahan, jadi patut kita bangun lagi sebuah kebiasaan atau pengetahuan bahwa rambu-rambu itu harus dipatuhi dengan ada atau tidak adanya petugas, salah satu nya begitu jadi kita melihat moment masyarakat yang kurang jelas kita jelaskan disitu. Fakta nya seperti itu, salah satu contoh bisa saja masyarakat itu engga tau, atau memang pura-pra engga tau, atau memang bodo amat, cuek. Yang jelas itu kita membangun pengetahuan, dengan cara sosialisasi melalui media sosial.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa perencanaan harus ada sosialisai baik media online mau pun media offline, karena keduanya saling mendukung untuk mencapai kegiatan apa yang diharapakan ileh humas Polri dalam pelayanan informasi kepada publik.


77

Dalam

menjalankan

tugasnya

demia

kesejahteraan

rakyat

yang

medapatkan salah satu hak nya pelayanan informasi tidaklah selalu berjalan mulus, ada kendala bagaikan jalan yang tak selamanmya mulus pasti ada saja kerikil dalam perjalanan, menurut Bapak KBP Drs. Budiarto bahwa: Fakta nya belum sepenuhnya yang di harapkan kendalanya banyak, karena jika kita di berikan alat sebagus apapun jika pimpinan nya tidak respon maka kurang berjalan, jadi hanya beberapa Polres yang aktif, operatornya udah di gantin alat nya, dan pimpinan yang belum open, sehingga humas itu jika ada berita-berita yang udah ramai di media, jadi kita engga di kasih ngomong maka itu hambatan kita, sekarang kita mulai arahkan bila ada berita di daerah-daerah itu daerah saja yang menyiarkan jadi engga usah ke jakarta, misal di Lampung, di sana saja. kemudian yang kedua kendala polisi kan banyak Humas sudah ngomong ini tiu dan ada polisi saja satu yang melanggar maka kejelekan ada dan ratusan kebaikan yang sudah ditanam hilang begitu saja, Berdasarkan Bapak Iptu Soetiono S.Ikom, yaitu: Kita adalah kendala ada masalah website itu kita berkaitan dengan alat dan alat itu tehubung dnegan 31 Polda, 31 Satker, 383 Polres itu masalah jaringan salah satu kendala. Menurut Bapak Wahyu Hidayat, adalah: Kendalanya adalah, suplai informasi yang kurang dari masing-masing Polri, dan anggaran yang kurang memadai Pernyataan diatas ada beberapa mengajarkan kita bahwa jalanan tak selamanya mulus, kendala tiu pasti akan selalu ada dalam hal apapun dalam hidup kita, maka dari itu dengan adanya kendala dalam kegiatan pelayanan informasi Humas Polri harus berusaha

bekerja ekstra mengelola,

menyediakan dari keseluruhan Polres hingga Polsek. Kendala yang datang


78

ternyata tidak hanya dari kinerja anggota Polri melainkan dari infrastrutur dalam peralatan dan akses internet.

Dari kendala adakala nya cara mengatasinya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Iptu Soetiono S.Ikom, yaitu:

Kita selalu koordinasi didalam hal ini unutk mengadaan internet kita bekerjasama dengan Telkom langsung mengadakan rapat dengan Telkom.

Dari kutipan-kutipan diatas mengenai kendala dan mengatasinya ditarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh Humas Polri adalah mengenai dari fasilitas dan anggaran yang terbatas sehingga terkadang kendala itu menjadi suiatu halangan dalam setiap melakukan kegiatan dalanm pelayanan informasi kepada publik, anggota juga ada bidangnyamaka dari itu

yang tak ahli dalam

Humas Polri berusaha merangkul dalam setiap

pelatiahan dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan walau anggaran yang terbtas. Humas Polri dalam hal ini sering memberitahukan bahwa penting dalam mensosialisasikan sebuah informasi kepada publik dengan selalu berkerjasama. Dalam berkegiatan Humas Polri memahami akan adanya kendala karena pemikiran tyidak selalu sama dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Maka dari itu dengan adanya kendala didalam kegiatan Humas Polri akan menjadikan itu sebuah motivasi untuk terus giat dalam pelayanan informasi kepada publiknya.


79

4.2.1.4 Evaluasi (Evaluation)

Mekanisme evaluasi adalah tahap atau proses akhir dalam serangkaian strategi Humas yang merupakan penilaian atas persiapan, implementasi dan hasil dari program dalam pelayanan informasi. Penyesuaian akan dilakukan sejalan program diimplementasikan, dan berdasarakan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program itu berhasil atau tidak. Dalam mengevaluasi program, Humas baru bisa mengukurnya secara pasti setelah melakukan sosialisasi merata keseluruh Masyarakat DKI Jakarta yang menjadi sasaran objek utama.

Humas Polri menyediakan evaluasi agar menetahui apa respon masyarakat dan ahsil dari keinerja Polri, menurut Bapak KBP Drs. Endy Budiarto, yaitu:

Evaluasi nya sudah ada peningkatan seperti di polres-polres dan kita tetap bersemangat untuk meningkatkan kemauan-kemauan yang ada dimasyarakat, karena nanti bukan hanya Polres, Polda saja termasuk departemen dikita semua nanti intelegent kita kasih, perencanaan kita kasih, itu sudah calling ke kita namun belum maksimal yang masuk kita dalam 3 bulan sekali dan alhamdulillah tahun demi ke tahun ada nya peningkatan.

Berdasarkan Bapak Iptu Soetiono S.Ikom, yaitu:

Evaluasinya kalau untuk mengukur secara langsung itu memang agak susah ya, kita hanya berharap ketika sosialisasi itu sudah dijalankan, ketika kita melakukan posting misalnya dan jawaban yang ada dikolom comment itu sudah hampir 50% mengerti saja artinya kita ada semacam “oh masyarakat sudah tau” ketika sosialisai itu dilakukan lagi mungkin evaluasi nya dari keseluruhan comment itu sduah naik menjadi 70%. Kaya seperti kemarin itu sudah ada kaya di detik.com itu pas berita sudah dimunculkan sudah ada masyarakat ada 50% yang 50:50 menunggu polisi bahwa penegakan hukum itu betul dilakukan, jadi masyarakat ada atau


80

tidak adanya polisi harus mematuhi rambu-rambu lalulintas. Dan kita ada evaluasi rutin, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kalau mingguan itu kita ada rapat, rapat setiap hari rabu itu membahas tentang apa si yang berkembang minggu ini isu nya apa, jadi tindak lanjut kita apa, jejaring sosial apa terus dari Ropenmas apa ke media. Dari kutipan evaluasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi semakin tahun ada peningkatan, baik kegaitan online mau pun offline, walau mengalami beberapa kendala karena Huams polri pusat dari semua Polres hingga Polsek. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara skala setahun namun ada mingguan dan bulanan yang bertujuan untuk mengetahui dan memacu Humas Polri untuk berkerja lebih ekstra demi publiknya agar masyarakat dan Polisi saling percaya dan membutuhkan.

Mengevalusi suatu kegaiatan harus berlandakan dengan strategi yang berakhir pencapaian tujuan, ada nya harapan dalam setiap yang dilakukan humas Polri, seperti yang dikemukakan oleh Bapak KBP Drs. Endy Budiarto bahwa:

Kita mengarapkan masyarakat lebih tau secara dalam tentang kepolisian kemudian masyarakat juga bisa mencerna atau mengambil informasiinformasi yang di berikan oleh polisi melalui apa saja melalui web, jadi jika ada berita-berita di televisi jangan langsung berfikir negatif saja, positifnya juga di ambil yang jelas polisi tidak akan menutup kuping tentang kejadian-kejadian tentang polisi itu karena polisi sudah ada keterbukaan meskipun masih ada kekurangan dan kita akan berusaha terus semoga masyrakat lebih mudah me ngelink polisi walau begitu kita tetap berusaha alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa memberikan informasi kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa harapan sederhana yang mengandung makna yang mendalam bahwa mari kita belajar selalu positif dalam hal apapun dalam hidup


81

termasuk kepada Polri, Polri adalah instansi Pemerintahan Penegak Hukum, yang mengayomi kita, melayani kita, yang menajaga kita, maka percaya lah dan turut andil dalam bekerja sama agar hubungan Polri dan masyarakat terbina harmonis dan dapat menjalankan tugas nya dengan peraturan negara dan masyarakat dapat mematuhi apa itu peraturan negara salah satu Kepolisian Republik indonesia. Dengan berusaha saling memahami bahwa kita masyarakat membutuhkan Polri begitu juga dengan Polri yang membutuhkan respon baik masyarakat, dan opini baik tentang Polri dikalangan masyarakat tersebut. Dengan adanya rasa saling memahami dan membutuhkan Polri dapat motivasi yang lebih untuk bertanggungjawab melaksanakan tuasnya dengan rasa tulus, adil, dan ikhlas. Evaluasi itu adalah sesuatu hal untuk mengukur secara langsung hasil apa yang kita dapatkan dalam sebuah program yang telah kita rencanakan dengan bergbagai pemikiran, adanya fakta lapangan, . Evaluasi dalam hal apapun itu sangat penting, tidak hanya di lembaga formal, informal pun merasa evaluasi itu penting dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan oleh lembaga tersebut. Dengan adanya evaluasi Humas Polri dapat mengetahui dimana kadar kekurangan atau kelebihan dari setiap kegiatan di Sub Bagian Humas Polri, Polri mengetahui kadar kekurangan kinerja Polri terhadap masyarakat, dan kadar kelebihan opini positif tentang Polri maka Polri sangat membutuhkan evaluasi untuk mengetahui apa hasilnya, apa responnya, dan apa yang terjadi setelah kegaiatan dilaksanakan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan hasil yang didapatkan tersebut.

4.3

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh hasil penelitian untuk memberikan gambaran mengenai strategi Humas Polri dalam Pelayanan Informasi Publik. Berikut adalah pembahasannya:


82

Humas Polri diwajibkan membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik dengan berlandaskan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Agar informasi yang disajikan Humas Polri sampai ke masyarakat, maka diperlukan strategi. Untuk itu perlu dijalin hubungan yang baik kepada masyarakat khusunya publik Ibu Kota, mengingat peranan masyarakat terdekat sangat penting dalam membangun pencitraan atau reputasi yang baik terhadap publiknya. Maka masyarakat di tuntut untuk lebih berimbang dengan peka dan berfikir positif mengenai kinerja Polri, sehingga pemberitaan di kota-kota besar lainnya tidak terkesan mengekspose hal-hal yang negatif saja, atau yang positif sajaa, jujur, tidak berbohong ataupun memanipulasi fakta. Pada saat ini Humas Polri telah menggunakan media online dan offline untuk menginformasikan setiap kejadian, kegiatan atau kinerja Polri.

Berdasarkan hasil penelitian pada perencanaan pembuatan startegi yang dilakukan Humas Polri dalam membina hubungan baik dengan publiknya dengan menggunakan media online dan media offline agar masyarakat merespon apa kegiatan, kejadian, atau kinerja Polri, melalui empat tahapan, yaitu:

1. Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi Untuk meningkatkan peranan Humas Polri dalam melaksanakan dan pelayanan informasi publik, khusunya DKI Jakarta melalaui media online dan offline diperlukan komunikasi yang efektif.

Media online yaitutersedia nya

facebook, twitter, websita adapun media offline yaitu dengan datang langsung ke


83

Divisi Humas Polri dan tentunya para anggota harus mampu meningkatkan komunikasi interpersonal dan intrapersonal antara Polri dengan masyarakat. Fungsi kehumasan pada dasarnya bukan hanya fungsi Humas Kelembagaan, tetapi juga melekat pada setiap individu anggota Polri. Oleh karena itu, terbangunnya kemampuan komunikasi individu-individu anggota Polri akan sangat besar pengaruhnya bagi efektivitas kerjasama Humas Polri dengan publiknya. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat DKI Jakarta, Humas melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu, gunanya adalah agar masyarakat yang tadinya tidak mengetahui tentang Polri jadi mengetahui setelah pendekatan secara personal teresebut. Tidak hanya itu sebagian anggota juga telah memiliki kemampuan

dalam

melakukan

komunikasi

dengan

masyarakat

secara

intrepersonal. Kegiatan pelayanan informasi Polri dengan masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik. Dengan terjadinya hubungan yang baik ini diharapakan adanya opini pemberitaan yang positif oleh publik terhadap Mabes Polri. Hubungan yang terjalin antara Humas Polri dengan masyarakat merupakan kekuatan bagi Polri dalam membangun opini publik di kalangan mayarakat. Humas Polri melakukan kegiatan pelayanan informasi merupakan hal yang tidak sulit karena itu ada dasarnya pada UU No14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Humas Polri tetap harus melayani dengan baik, dan dibutuhkan oleh masyarakat dan begitu pun juga sebaliknya membutuhkan Humas dalam pencarian berita untuk pengetahuan tentang kinerja Polri.


84

2. Perencanaan dan Pemrograman (planning&programming)

Dalam kegiatan perencanaan, merupakan kegiatan paling penting untuk mencapai tujuan dan juga sasaran. Humas Polri mempunyai sasaran publik dan publik ini sangat penting untuk Polri dan Humas mengharapkan pandangan yang seperti apa dari sasaran publik. Sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing khlayak sasaran secara transparasi mendapatkan informasi mengenai Humas Polri. Dengan demikian terjaga citra positif dan terpeliharanya pembentukan opini positif masyarakat terhadap kinerja Humas Polri. Dalam memahami masyarakat publik DKI Jakarta Humas Polri perlu memahami sifat dan karateristik setiap penduduk dari berbagai golongan, karena masyarakat yang merespon baik dalam online yaitu media sosial ada facebook, website dan offline yang datang ke Humas Polri untuk meminta apa saja yang dibutuhkan oleh publik. Dengan itu Humas Polri di perlukan pendekatan personal agar bias asaling memahami dan juga saling menghargai. Dalam pengembangan berita sesuai dengan fakta yang ada. Guna kriteria informasi yaitu karena tidak semua informasi dapat seperti yang diharapkan masyarakat, karena bisa sifatnya masih dalam penyeledikan atau dalam kurun waktu yang lampau.

Tujuan startegi Humas Polri dalam membina hubungan baik dengan publiknya adalah untuk mencapai untuk meningkatkan kesadaran publik. Bentuk kegiatan yang efektif dalam pencapaian adalah dengan mengajak atau menuntun masyarakat untuk sadar akan penting sebua informasi dengan langsung datang ke Humas Polri atau datang melalui online yang selalu informasi terbaru baik tentang


85

kinerja Polri dan informasi lainnya menyangkut kegiatan Humas Polri. Dengan hal hal itu publik dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai Polri. Selain itu sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kehumasan.

Tersedianya anggaran yang relatif kecil untuk kegiatan manajemen dan pelaksanaan kegiatan atau operasional Divisi Humas Polri sangat berpengaruh terhadap pelayanan Humas kepada masyarakat dalam hal membantu mereka. Sebaik apapun suatu kegiatan atau program, tanpa dukungan yang ideal maka program tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Humas Polri dalam melaksanakan program peningkatan dan pemantapan saling kesepahaman antara Polri dengan publik DKI Jkarata, memanfaatkan semaksimal mungkin media onlinedan offline

untuk melakukan pemberitaan

setiap kegiatan Polri baik penegakan hukum maupun pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat. Selama ini Kepala Biro Pelayanan Informasi dan Dokumentasi besetra bawahannya melaksanakan program Humas sesuai fungsinya. Sehingga diharapkan kegiatan pelayanan informasi berjalan dengan baik dan efektif.

3. Mendefinisikan Masalah (fact finding)

Dari hasil temuan tersebut dijadikan sebagai alasan sterategi Humas Polri dalam membina hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini di tetapkan guna untuk mencapai tujuan dalam mengkomunikasikan atau menginformasikan


86

kegiatan-kegiatan Humas Polri. Dalam membina hubungan baik dengan masyarakat Humas Polri menentukan strategi yang digunakan. Strategi Humas Polri dirancang guna terciptanya situasi yang kondusif dan juga pencapaian tujuan.

Humas Polri menggunakan 3 strategi, strategi pertama yaitu membangun kepercayaan masyarakat (trust building) telah dilaksanakan namun tidak semudah itu maka jangan pernah berhenti membangun kepercayaan, karena pada dasarnya membengun kepercayan merupakan aspek yang dinamis jadi harus terus-menerus dipupuk, ditanam dan terpelihara citra yang baik tetap terjaga. Setelah terciptanya rasa kepercayaan dari masyarakat, Polri melangkah pada tahap selanjutnya, yakni strategi yang selanjutnya yaitu yg kedua adalah membangun kerjasama dengan masyarakat dan beberapa organisasi (stakeholder) lainnya. Denagn ini berupaya menjawab tuntutan dan aharapan masyarakat yang semakin besar terhadap rasa keadilan dan keamanan, serta terciptanya Polri yang transparan atau terbuka, demokratis, patuh hukum, serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Strategi ketiga adalah strive for excellence yaitu meningkatkan keunggulan Humas Polri.

Namun strategi akan berjalan baik dengan suatu kegaitan yang mendukung masyarakat untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui langkahlangkah :


87

1) Membuka ruang transparasi publik di setiapn Polres, Polda dan Mabes Polri 2) Membuka layanan media sosial untuk saling berinteraksi 3) Melayani masyarakat jika ingin meminta informasi tentang kegiatan atau kinerja Polri.

Sesuai temuan data, kegiatan humas Polri belum optimal, karena terbatasnya anggaran. Walau menyadari begitu pentingnya komunikasi dalam Humas Polri ke masyarakat, Belum optimalnya pelayanan informasi ke masyarakat juga disebabkan oleh infrastruktur yang kurang disadari oleh anggota, tidak digunakan atau di manfaatkan secara baik mulai dari tingkat Polres hingga Polsek. Semakin berkembangnya teknologi menuntut Humas Polri harus tetap bekerja ekstra terutama pelayanan informasi media online maupun offline, agar pencitraan kinerja Polri dan mendorong Polri agar lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanan tugas.

4. Evaluasi (Evaliation) Setelah semua tahap dilaksnakan, maka perlu dilakukan evaluasi mengenai program yang telah dijalankan. Perbaikan program atau kegiatan Humas Polri dalam membina hubungan biak dnegan masyarakat DKI Jakarta di masa depan, tentunya

berdasarkan

hasil

evaluasi.

Melalui

komponen-komponen

komunikasinya, Humas Polri selama ini cukup mampu mengkomunikasikan seluruh program informasi kepada masyarakat khusunya DKI Jakarta dalam media online maupun offline.


88

Berdasarkan evaluasi menyatakan kegaiatn Humas Polri saat ini dikatakan cukup baik dan positif. Hal ini menandakan sudah cukup baik dalam pembinaan hingan dengan masyarakatkhusunya DKI Jakarta dalam bentuk media online maupun offline. Dengan melakukan evaluasi Humas Polri dapat menilai sudah sejauh maan keberhasilan rencana kerja yang dicapai ataupun belum dicapai. Humas Polri juga meningkatkan koordinasi dan sinkronasi antara Humas Polri dengan masyarakat DKI Jakarat dalam hal memberikan pelayanan informasi kinerja maupun perilaku anggota Polri melalui komunikasi dan tugasnya. Tujuan dari adanya

evaluasi ini adalah

utnuk melihat

dan juga

mengoptimalkan peran kelembagaan Humas Polri sebagai lembaga yang bertugas membangun citra dan reputasi Polri dan membentuk opini publik yang positif. Berdasarkan evaluasi ini, seluruh kegiatan Humas polri dapat dilaksnakan sesuai dengan apa yang sduah direncanakan dan kalaupun terdapat kekurangan akan dijadikan perbaikan untuk kedepannya. . Selain itu juga dengan memanfaatkan dukungan dan respons positif masyarakat terhadap peningkatan kinerja dengan kegiatan pembentukan opini publik yang positif.


2000 tentang peran TNI dan Kepolisian RI. Ketetapan MPR tersebut disusul dengan

Recommend Documents