2000 PPN DAN PPn BM DALAM TATA NIAGA KENDARAAN BERMOTOR

Pusat Peraturan Pajak Online

SE-21/PJ.51/2000 PPN DAN PPn BM DALAM TATA NIAGA KENDARAAN BERMOTOR Contributed by Administrator Friday, 21 July 2000

PPN DAN PPn BM DALAM TATA NIAGA KENDARAAN BERMOTOR

Sehubungan dengan adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan ketentuan PPN di bidang tata niaga kendaraan bermotor, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut : 1.Dalam tataniaga kendaraan bermotor, mata rantai distribusi kendaraan bermotor pada umumnya melewati lini-lini sebagai berikut : a.Lini I:Importir Umum/ATPM/Industri Perakitan. b.Lini II:Distributor c.Lini III:Dealer d.Lini IV:Sub-Dealer/Showroom 2.Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-43/PJ.51/1989 tanggal 7 Agustus 1989 ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, setiap lini dalam distribusi kendaraan bermotor dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kecuali lini IV (Sub-Dealer/Showroom) tidak dikukuhkan sebagai PKP karena statusnya sebagai Pedagang Pengecer. 3.Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999, bahwa mulai tanggal 1 Januari 1995 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong, dinyatakan tidak berlaku. 4.Memperhatikan harga kendaraan bermotor saat ini, maka dalam tata niaga kendaraan bermotor tidak ada Pengusaha Kecil, karena jumlah peredaran usaha melebihi Rp. 240.000.000,00 dalam satu tahun buku. Oleh karena itu setiap Pengusaha pada seluruh lini distribusi kendaraan bermotor tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak, termasuk Sub-dealer/Showroom. 5.Sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha kendaraan bermotor berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai PKP, yaitu : memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPn BM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor yang dilakukannya. 6.Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pengawasan kepatuhan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pendistribusian kendaraan bermotor yang terdaftar di KPP masing-masing. 7.Untuk mempermudah pemahaman mata rantai distribusi kendaraan bermotor ini, dapat digambarkan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------IMPORTIR UMUM/INDUSTRI PERAKITAN/ATPM (PKP) -----------------------------------------------------------------------!! !! !! --------------------DISTRIBUTOR (PKP) --------------------!! !! http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!

Generated: 15 May, 2017, 13:45


!! ------------!! DEALER ------------------------------------ !! (PKP)! -------------! !! !-----------------------------------------! --------------------------SUB-DEALER/SHOWROOM (PKP) -----------------------------------------!! !! !! ------------------KONSUMEN ------------------8.Untuk memperjelas mekanisme pemungutan PPN dan PPn BM, diberikan contoh penghitungan pada Lampiran I Surat Edaran ini. 9.Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (kendaraan bermotor), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk mencegah akibat ganda pengenaan PPn BM, maka dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena pajak yang sama pada rantai berikutnya (sesudah "Pabrikan"/Importir), unsur PPn BM (seperti halnya PPNnya) harus dikeluarkan dahulu 10.Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistim on the road (langsung atas nama pembeli) maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak. Diberikan contoh perhitungan pada lampiran 2 dan 3 Surat Edaran ini. 11.a.PPN terutang pada saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor dari PKP (Importir Umum/ATPM/Industri Perakitan/Distributor/Dealer/Sub-Dealer/Showroom). Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan kendaraan bermotor atau pembayaran uang muka, maka PPN terutang pada saat diterimanya pembayaran tersebut. Jumlah PPN yang terutang pada saat pembayaran uang muka tersebut dihitung secara proporsional dengan jumlah pembayarannya dan diperhitungkan dengan PPN yang terutang pada saat dilakukan penyerahan. Contoh : -Harga Jual kendaraan Bermotor Rp 165.000.000,- (termasuk PPN sebesar Rp 15.000.000,- (10%)) -Uang Muka diterima tanggal 10 Agustus 2000 sebesar Rp. 55.000.000,-Kendaraan akan diserahkan tanggal 20 September 2000 dengan kekurangan bayar sebesar Rp. 110.000.000,PPN terutang dan harus dipungut : -Pada saat diterima uang muka tanggal 10 Agustus 2000, sebesar 10/110 x Rp 55.000.000,- = Rp 5.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan Agustus 2000. -Pada saat penyerahan kendaraan tanggal 20 September 2000, sebesar 10/110 x Rp 110.000.000,- = Rp 10.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan September 2000. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



b.Apabila atas penyerahan tersebut juga terutang PPn BM karena penyerahan dilakukan oleh Pemungut PPn BM ("Pabrikan"), maka dalam pembayaran uang muka yang diterima sebelum penyerahan kendaraan bermotor, terutang PPn BM disamping terutang PPN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran-1Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ.51/2000 Tanggal: 21 Juli 2000 -----------------------------------------------------Contoh mekanisme pemungutan PPN dan PPn BM a.Untuk kendaraan impor dalam keadaan CBU : 1)Importir Umum/Industri Perakitan/ATPM : a)impor : -Nilai Impor (DPP):Rp. 200.000.000,-PPN (10%):Rp. 20.000.000,- (Pajak Masukan) -PPn BM (50%):Rp. 100.000.000,-----------------------Harga Impor:Rp. 320.000.000,b)penyerahan : -Harga Jual (DPP):Rp. 220.000.000,-PPN (10%):Rp. 22.000.000,- (Pajak Keluaran) -PPn BM (50%):Rp. 100.000.000,-(butir 1.a) -----------------------Harga Penjualan:Rp. 342.000.000,2)Distributor : a)Pembelian : -Harga beli (DPP):Rp. 220.000.000,-PPN (10%):Rp. 22.000.000,- (Pajak Masukan) -PPn BM (50%):Rp. 100.000.000,-(butir 1.a) -----------------------Harga Pembelian:Rp. 342.000.000,b)penyerahan : -Harga Jual (DPP):Rp. 240.000.000,-PPN (10%):Rp. 24.000.000,- (Pajak Keluaran) -PPn BM (50%):Rp. 100.000.000,-(butir 1.a) -----------------------Harga Penjualan:Rp. 364.000.000,3)Dealer : a)Pembelian : -Harga beli (DPP):Rp. 240.000.000,-PPN (10%):Rp. 24.000.000,- (Pajak Masukan) -PPn BM (50%):Rp. 100.000.000,-(butir 1.a) -----------------------Harga Pembelian:Rp. 364.000.000,b)penyerahan : -Harga Jual (DPP):Rp. 260.000.000,-PPN (10%):Rp. 26.000.000,- (Pajak Keluaran) http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



-PPn BM (50%):Rp. 100.000.000,-(butir 1.a) -----------------------Harga Penjualan:Rp. 386.000.000,4)Sub-Dealer/Showroom : a)Pembelian : -Harga beli (DPP):Rp. 260.000.000,-PPN (10%):Rp. 26.000.000,- (Pajak Masukan) -PPn BM (50%):Rp. 100.000.000,-(butir 1.a) -----------------------Harga Pembelian:Rp. 386.000.000,B)penyerahan : -Harga Jual (DPP):Rp. 280.000.000,-PPN (10%):Rp. 28.000.000,- (Pajak Keluaran) -PPn BM (50%):Rp. 100.000.000,-(butir 1.a) -----------------------Harga Penjualan:Rp. 408.000.000,-(yang dibayar konsumen) b.Untuk kendaraan impor dalam keadaan CKD atau produksi dalam negeri : 1)Importir Umum/Industri Perakitan/ATPM : a)impor : -Nilai Impor (DPP):Rp. 150.000.000,-PPN (10%):Rp. 15.000.000,- (Pajak Masukan) -PPn BM (-%):Rp.-,-----------------------Harga Impor:Rp. 165.000.000,b)penyerahan : -Harga Jual (DPP):Rp. 220.000.000,-PPN (10%):Rp. 22.000.000,- (Pajak Keluaran) -PPn BM (50%):Rp. 110.000.000,-----------------------Harga Penjualan:Rp. 352.000.000,2)Distributor : a)Pembelian : -Harga beli (DPP):Rp. 220.000.000,-PPN (10%):Rp. 22.000.000,- (Pajak Masukan) -PPn BM (50%):Rp. 110.000.000,-(butir 1.b) -----------------------Harga Pembelian:Rp. 352.000.000,b)penyerahan : -Harga Jual (DPP):Rp. 240.000.000,-PPN (10%):Rp. 24.000.000,- (Pajak Keluaran) -PPn BM (50%):Rp. 110.000.000,-(butir 1.b) -----------------------Harga Penjualan:Rp. 374.000.000,3)Dealer : a)Pembelian : -Harga beli (DPP):Rp. 240.000.000,-PPN (10%):Rp. 24.000.000,- (Pajak Masukan) http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



-PPn BM (50%):Rp. 110.000.000,-(butir 1.b) -----------------------Harga Pembelian:Rp. 374.000.000,b)penyerahan : -Harga Jual (DPP):Rp. 260.000.000,-PPN (10%):Rp. 26.000.000,(Pajak Keluaran) -PPn BM (50%):Rp. 110.000.000,-(butir 1.b) -----------------------Harga Penjualan:Rp. 396.000.000,4)Sub-Dealer/Showroom : a)Pembelian : -Harga beli (DPP):Rp. 260.000.000,-PPN (10%):Rp. 26.000.000,- (Pajak Masukan) -PPn BM (50%):Rp. 110.000.000,-(butir 1.b) -----------------------Harga Pembelian:Rp. 396.000.000,b)penyerahan : -Harga Jual (DPP):Rp. 280.000.000,-PPN (10%):Rp. 28.000.000,- (Pajak Keluaran) -PPn BM (50%):Rp. 110.000.000,-(butir 1.b) -----------------------Harga Penjualan:Rp. 418.000.000,-(yang dibayar konsumen) Catatan:Pemungutan PPn BM dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1999 tanggal 2 Nopember 1999 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.51/2000 tanggal 22 Juni 2000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran-2Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ.51/2000 Tanggal: 21 Juli 2000 --------------------------------------------------------CONTOH PENGHITUNGAN PPN KENDARAAN BERMOTOR (Harga Jual On the Road) 1.Dealer "B" menjual satu unit kendaraan bermotor dengan harga jual kepada pembeli sebesar Rp 205.000.000 (termasuk PPN, PPn BM dan tidak termasuk Bea Balik Nama) yang dibeli dari Main Dealer "A". 2.Atas pembelian tersebut, Dealer "B" mendapat potongan harga dari Main Dealer "A". 3.PPn BM sebesar Rp 8.000.000,- sudah dipungut dan dilaporkan oleh Main Dealer "A". 4.Pengurusan balik nama kendaraan bermotor dilakukan oleh Main Dealer "A" dan pembeli membayar Rp 18.000.000,- kepada Main Dealer "A" melalui Dealer "B". PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN OLEH DEALER "B" ADALAH : Harga Jual Main Dealer "A" (On The Road)Rp 225.000.000,Potongan harga untuk Dealer "B"Rp 4.000.000,----------------------Harga TebusRp 221.000.000,Bea Balik Nama (BBN)Rp 18.000.000,----------------------http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Harga Beli Dealer "B"Rp 203.000.000,Faktur Pajak (Off the Road) : -------------------------------------BELIJUAL Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Rp 117.272.727,-Rp 186.363.636,PPN (10%)Rp 17.727.273,-Rp 18.636.364,PPn BM (15%)Rp 8.000.000,-Rp 8.000.000,---------------------------------------------JUMLAHRp 203.000.000,-Rp 205.000.000,Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak : ------------------------------------------------------BELI 100/110 X (Rp 203.000.000,--Rp 8.000.000,-)=Rp 177.272.727,-JUAL 100/110 x (Rp 205.000.000,--Rp 8.000.000,-)=Rp 186.363.636,Perhitungan PPN Yang Harus Disetor Ke Kas Negara Oleh Dealer : ------------------------------------------------------------------------------------------PAJAK KELUARAN (10% x Rp 186.363.636,-)=Rp 18.636.364,-PAJAK MASUKAN (10% x Rp 177.272.727,-)=Rp 17.727.273,---------------------PPN yang harus disetorRp 909.091,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran-3Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ.51/2000 Tanggal: 21 Juli 2000 -----------------------------------------------------CONTOH PENGHITUNGAN PPN DAN PPn BM KENDARAAN BERMOTOR YANG BERASAL DARI SASIS (DEALER SEBAGAI WAJIB PUNGUT PPn BM) 1.Dealer "B" membeli sasis kendaraan bermotor dari Main Dealer "A" seharga Rp 100.000.000,dengan potongan harga sebesar Rp 2.000.000,- kemudian menyuruh Karoseri "C" mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor angkutan orang dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp 126.500.000 (termasuk PPN dan PPn BM). 2.PPn BM sebesar Rp 15.800.000,- dipungut dan dilaporkan oleh Dealer "B", sebagai pihak yang menyuruh melakukan pengubahan. PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN OLEH DEALER "B" ADALAH : Harga Jual Sasis Main Dealer "A"Rp 100.000.000,Potongan harga untuk Dealer "B"Rp 2.000.000,----------------------Harga Tebus/Beli Dealer "B"Rp 98.000.000,Faktur Pajak (Off The Road) : ---------------------------------------BELIJUAL Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Rp 89.090.090,-Rp 101.200.000,PPN (10 %)Rp 8.909.091,-Rp 10.120.000,Dasar Pengenaan Pajak (Karoseri "C")Rp 10.000.000,PPN - Karoseri (10 %)Rp 1.000.000,PPn BM (15 %)Rp -,-Rp 15.180.000,---------------------------------------------JUMLAHRp 109.000.000,-Rp 126.500.000,Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak : -----------------------------------------------------http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



-Beli Sasis 100/110 X Rp 98.000.000,-=Rp 89.090.909,-Jual Kendaraan Bermotor 100/110 x Rp 126.500.000,-=Rp 101.200.000,Perhitungan PPN Dan PPn BM Yang Harus Disetor Ke Kas Negara Oleh Dealer : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)PPN -PAJAK KELUARAN (10 % x Rp 101.200.000,-)=Rp 10.120.000,-PAJAK MASUKAN (Rp 8.909.091 + Rp 1.000.000,-)=Rp 9.909.091,---------------------PPN yang harus disetorRp 210.909,2)PPn BM 15 % x Rp 101.200.000,-=Rp 15.180.000,Contoh : -Harga Jual kendaraan Bermotor Rp 250.000.000,- (termasuk PPN sebesar Rp 20.000.000,- (10 %) dan PPn BM sebesar Rp 30.000.000,- (15%)) -Uang Muka diterima tanggal 10 Agustus 2000 sebesar Rp. 25.000.000,-Kendaraan akan diserahkan tanggal 20 September 2000 dengan kekurangan bayar sebesar Rp. 225.000.000,PPN dan PPn BM terutang dan harus dipungut : -Pada saat diterima uang muka tanggal 10 Agustus 2000 : 1)PPN : sebesar 10/125 x Rp 25.000.000,- = Rp 2.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan Agustus 2000. 2)PPn BM : sebesar 15/125 x Rp 25.000.000,- = Rp 3.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPn BM bulan Agustus 2000. -Pada saat penyerahan kendaraan tanggal 20 September 2000 : 1)PPN : sebesar 10/125 x (Rp. 250.000.000,- - Rp 25.000.000,-) = Rp 18.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan September 2000. 2)PPn BM : sebesar 15/125 x (Rp 250.000.000,- - Rp 25.000.000,-) = Rp 27.000.000,- dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPn BM bulan September 2000. 12.Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2000. 13.Dengan berlakunya ketentuan ini, maka ketentuan yang dimaksud dalam Surat-surat Edaran sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran ini, dinyatakan masih tetap berlaku. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd MACHFUD SIDIK

http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!


2000 PPN DAN PPn BM DALAM TATA NIAGA KENDARAAN BERMOTOR

Recommend Documents