MEN 'ER! NEGARA BADAN USAHA Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN; 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas di tempat
KM ;ARA Jakarta, 04 Jartuar0. 21006
SURAT E ARAN Nomor : SE- 01 MBU/200 6
Dalam rangka membangun BUMN yang bersih dan i segala bentuk dan tindakan 'dak terpuji lainnya serta dalam rangka melaksanakan Instruksa Presiden Noma Tahun 2004 te g Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka penerapan prinsip-prinsip good °morale gof er (GCG) pada BUMN perlu terus didorong sehingga GCG menjadi budaya an diterapkan d lam kegiatan operasional sehari-hari di lingkungan BUMN. Berkenaan ngan hal ters but, Kementerian Negara BUMN telah menerbitkan beberapa Surat Edaran sebag berikut: 1. SE Nomor SE-03/MBU/2004 tanggal 27 Oktober 2004 mengenai h mbauan untuk 'dak menanggapi permintaan dari pihak-pihak tertentu termasuk dari pejabat/ egawai di lingk Kementerian BUMN di luar mekanisme korporasi. 2. Surat Nomor S-95/MBU/2005 tanggal 2 Maret 2005 hal tindak lanjut Inp a No.5 Tahurt 2 gan untuk mem uhi 3. Surat Nomor S-154/S.MBU/2005 tanggal 19 April 2005 mengenai permintaan dari pejabat/pegawai di lingkungan IteTenterian B di luar rnek snap korporasi. Lembaga Ba uan 4. SE Nomor SE-01/MBU/2005 tanggal 3 Mei 2005 mengenai eksiste Hukum BUMN. 1,. 5, Surat Nomor S-168/S.MBU/2005 tanggal 11 Mei 2005 mengenai lar an untuk mem um permintaan dari pihak-pihak yang menawarkan jabatan sebagai anggota D reksi BUMN, 6. SE Nomor SE-02/MBU/2005 tanggal 19 Mei 2005 mengenai pe taan kepada; D` BUMN untuk menindaklanjuti basil temuan BPK, 7. SE Nomor SE-03/MBU/2005 tanggal 20 Mei 2005 mengenai permintaai kepada BUMN mempublikasikan data perusahaan pada BUMN Online. SE Nomor SE-04/MBU/2005 tanggal 8 September 2005 genai biart pengacara/penasihat hukum bagi anggota Direksi/pejah at BUMN. 9. SE Nomor SE-06/MBU/2005 tanggal 8 September 2005 mengenai him auan kepada Komisaris, dan Dewan Pengawas agar tidak tertipu oleh pihak-pihak yan menawarkat jat at sebagai anggota Direksi di BUMN. 10, SE Nomor SE-07/MBU/2005 tanggal 17 Oktober 2005 mengenai pene an kepadaDi Komisaris, dan Dewan Pengawas agar tidak tertipu oleh pihak-pihak yan nenawarkan ja an sebagai anggota Direksi di BUMN.
MENTERI NEGARA BAl'AN USAHA
K NEGA A
2Walaupun Kementerian Negara BUMN telah menerbitkan surat-sura edaran sebagai ana tersebut di atas, namun prinsip-prinsip GCG belum dijadikan sebagai land san operasional leh Direksi BUMN dalam melakukan pengelolaan BUMN. Menurut pengamat karni, prins sip GCG belum diterapkan oleh Direksi dalam bidang operasional secara utuh, ususnya me kut "pengadaan barang dan jasa", yaitu antara lain; I masih terdapat conflict of interest dalam pengadaan barang dan jasa de adanya penedia barang dan jasa yang terafiliasi dengan Direksi BUMN 2. masih terdapat pengadaan barang dan jasa yang dilatasai hanya oleh kelo pok penyedi b dan jasa tertentu. .
Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta agar Saudara melaku an pembenahan melaporkannya kepada kami mengenai pengadaan barang dan jasa di Lid paling lamb (empat betas) hari kerja terhitung tanggal surat iii. Selain itu, kami minta agar jSa menyampaikan hal tersebut kepada anak perusahaan dan/atau unit-unit b snis yang b lingkungan BUMN masi n g-m a s ing. Di swiping itu, Komisaris dan Dewan Pengawas sebagai organ Peng as BUMN sangat penting dalam mendorong penerapan prinsip-prin sip GCG. Oleh k ena itu, a kepada Komisaris dan Dewan Pengawas untuk melakukan evaluasi terhada pengendal t perusahaan (internal control) dan melaporkannya secara berkala setiap se ster kepada teri Negara BUMN. Khusus untuk tahun 2005 (periode Januar.-Desember 2005) asil evaluasi agar disampaikan kepada kami pada akhir Januari 2006.
e
Demikian k
sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
Taubman: I. Presider) RI; 2. 3. 4. 5.
Wakil Presiden RI; Mental Koordinator Bidang Pereko omian; Mentcri Keuangan; Para Pejabat Eselon I dan 11 di lingkungan Kementerian NegaraB
MENTER1 BADAN USAHA MtLK NEGARA Jakarta,
27
Oktober 2004
Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN; 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN; 3. Para Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN; di Tempat
SURAT EDARAN Nomor SE- 03 /MBUi2004
Pada kesempatan ini kami rnenyampailcan terima kasih atas ucapan selamat sehubungan dengan pengangkatan kami selaku Menteri Negara BUMN. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga mengharapkan kerja sama yang baik dari para anggota Direksi, Jfomisaris dan Dewan Pengawas serta karyawan BUMN dalarn upaya kita bersama- melakukari penyehatan BUMN. Upaya penyehatan BUMN terus dilakukan oleh Pernerintah baik dari segi operasional/ rnaupun dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN gun a menciptakani lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif dengan berpe gang pada budaya korporasi dan penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance. -
Untuk mencapai maksud tersebut, maka Badan Usaha Milik Negara sebagai entitas bisnis harus didorong untuk berperilaku berdasarkan budaya korporasi, transpanan, akuntabel, dan mandiri, bebas dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun ku luar organ perusahaan dan mekanisme korporasi, termasuk mandiri, beau dari campur tangan pemegang saham itu sendiri yang ditakukan diluar mekanisme korporasi atau di Juan asas-asas umum pemerintahan yang balk (Good Government Governance). Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mak,' kami minta kepada para anggota Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, karyawan BUMN, den seluruh jajaran kabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN serta masyarakat pada umumnya untuk: t. tidak menanggapi penawaran jasa dari pihak manapun, balk secara langOung, maupun mengatasnamakan Menteri Negara BUMN dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang berkaitan dengan penempatan dalam jabatan sebagai anggota
Direksi, Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada suatu BUMN. 2. tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu maupun permintaan dengan mengatasnamakan Menteri Negara BUMN dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, produk/komoditi BUMN tertentu antara lain CPO, gula, pupuk, hasil tambang, dan produk/komoditi BUMN lainnya termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BUMN. Anabila
MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA -2Apabila Saudara mengetahui adanya tindakan-tindakan tersebut pada butir 1 dan 2 di alas, maka kami minta agar Saudara segera melaporkannya kepada kami. Di samping butir I dan 2 di alas, kami minta pu la kepada para anggota Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, karyawan BUMN, dan se luruh jajaran pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN serta masyarakat pada umumnya, untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, parse!, karangan bunga atau bentuk-ben.:uk pemberian lainnya pada harihari raya keagarnaan maupun hari-hari besar/tertentu lainriya kepada Menteri BUMN dan keluarganya. Kami harapkan dengan dukungan para anggota Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, karyawan BUMN, dan seluruh jajaran pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN serta masyarakat pada umumnya, kita secara bersama-sama dopat mewujudkan i BUMN yang efisien, mandiri, tangguh, berdaya saing tinggi, dan memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat dan negara. Demikian kami sampaikan, untuk mendapatkan perhatian Saudara dan di dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
IC Tembusan Yth: I. Bapak Presiden RI; 2. Bapak Wakil Presiden RI; 3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
akan
MENTERI BADAN USAHA
Nornor Sifat Lampiran Hall.
NEGARA
S 9 5/1VISU/2005 : Pealing
2 iMaret 2005
-
Tindak lanjut Inpres No. 5 Tahun 2004
Kepada Yth. Para Direktur Utama dan Para Komisaris Utama BUMN Di — Tempat. I Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republi Indonesia (INPRES ) No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Peinberantasan Koru tariggal 9 Desembef 2004, bersama ini kami minta laporan Saudara mengenai ProgT 1-program dan tindak lanjut serta implementasinya di BUMN Saudara.
angani -dan 2. Supaya dapat disampaikan masalah-masalah yang saat ini s diproses dalam kaitan INPRES tersebut agar Kernenterian BUMN dapat ikut memonitor tindak lanjut dan penyelesaiannya.
maupun 3. Apabila dalam pengelolaan Perusahaan Saudara terdapat indikasi 'interve j hal-hal diluar aturan dan ketentuan yang berlaku, yang mengatas namak Presiden, Wakil Presiden, Menteri BUMN, dan jajaran Kernenterian 13UMN, lagar segera dikonfirmasikan ke Sekretaris Kernenterian BUMN atau Kotak Pos 1 13 dengan Menteri BUMN. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Demikian untuk dapat dilaksanakan.
adan Usaha M—
egara,
14 EMENTEI AN 13A.1AN USAHA MILIK N CARA Alan lh Walodot RyaNo,
"'depot
Jakarta 10710
Fax
Nomor Sifat Lampiran Hal
S- /5Y/S.MBU/2005 Segera Pemberitahuan
14R 1/0111 3864441
/.9 April t2005
Kepada Yth. Direksi BUMN diSelurult Indonesia l.) Dengan ini diberitahukan bahwa akhir-akhir ini tersebar berita ibahwa Kementerian BUMN meminta sejumlah uang untuk kelaricaran proses pen adaanpengadaan yang dilakukan oleh , BUMN, pengangkatan-pengangkatan ejabat dilingkungan BUMN maupun pengangkatan Direksi BUMN serta untuk ke Juankeperluan lainnya. Melalui surat ini kami tegaskan bahwa Menteri BUMN, pejabat Kerne erian BUMN (seiuruh Eselon), tidak pemah, tidak dibenarkan dan tidak diperb lehkan melakukan hal-hal seperti tersebut di atas. Dalam kaitan ini apabila diketah i atau ditemukan ada pejabat Kementerian M.JMN yang melakukan hal dimaksu agar ditaporkan secara langsung kepada Menteri,BUMN. Demikian agar dimaklumi memorial) BUMN um,
Tembusan Yth. I. Menteri BUMN; Sekretaris Kementerian BUMN; 3, Para Pejabat Eselon I dan II Kernel 4. Media Masa.
nanBUMN
MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA Jakarta, Yth. 1. Direksi BUMN 2. Para Deputi di lingkungan Kern Jakarta
3 MEl
2005
e ian BUMN
SURAT EDARAN Nomor SE -01 /MBU/2005 Sehubungan dengan adanya surat dari "Lembaga Bantuan Huk to BU dengan alamat Gedung Merpati Nusantara Li 6 31. Angkasa Blok B-15 K 2 3 Jakarta -
Nomor 18/LBH-BUMN/SK/II/2005 tanggal 7 Febniari 2005 clan banyakn a pertanyaari dad BUMN mengenai hubungan lembaga tersebut dengan Kementerian B
, den
ini disampaikan bahwa lembaga tersebut bukan merupakan iemb a Kementerian BUMN dan tidak ada kaitannya dengan Keraenterian BUMN. Hal ini perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahan informasi bagi BUMN dikaitkan dengan kebijakan Kementerian BUMN. Apabila BUMN akan melakukan hubungan dengan Lembaga
BUMN, hal tersebut sernata mata didasari at hubungan profesional ant4ra. Wien dan lembaga profesi, sebagaimana pula hubungan dengan lembaga profesi iainn -
Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian, dan ats kerjasama
Saudara, katni ucapkan terirna kasih.
KEMENTE N BADAN USAHA MUM( NEGARA 11. Dr. Wahidin Raya No. 2 Jakarta Pusat
Telepon : 021-3859215 Faksimili : 021-3864442
Nomor : S- tas.MBU/2005 Lampiran : Perihal : Pemberitahuan
ll Mei 2005
Kepada Yth Direksi BUMN Di Seluruh Indonesia
Bersama ini diberitahukan kepada seluruh Direksi BUMN agar tidak rnelayani perrnintaan dari orang-orangtoknum tertentu balk berupa permintaan uang atau datam bentuk apapun dengan menjanjikan untuk ditempatkan menjadi Direksi atau jabatanjabatan tertentu di Perusahaan 80'4N, Jariji-janji yang ditawarkan oknum-oknum tersebut tidak benar dan tidak ada kaitannya dengan proses pengang,katan Direksi di Perusahaan 13UMN. Demikian surat ini kami sampaikan untuk rnenjadikan periksa_ Atas perhatian yang diberikan karni ucapkan terima kasih, is Kernenterian BUMN
Clap oth
Tembusan : 1. Menteri BUM 2. Para Deputi dan St Aitli di Lingkungan Kementer an 3UMN
MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA
Eepada Yth. 1. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Negara BUMN 2. Direksi BUMN Di Temp at
19 Mei 2005
SURAT EDARAN Nomor SE — 02 /MBU/2005 Sehubungan dengan laporan Hasil Perneriksaan (Hapsem) BPK Semester II Tabun 2004, dengan ini kami minta agar Saudara segera menindaklanjuti secara sun -sunoguh hasil temuan dan saran BPK yang disampaikan BPK dalam laporannya dimaksud. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut agar dilaporkan kepada kami dalam $vaktu yang "tidak terlalu lama.
Atas perhatian Saudara, karni ucapkan terima kasih.
Tembusan Ketua BPK-RI; 2. Presiden RI; 3, Wakil Presiden RI.
MENTER1BADAN USAHA MtLJK NEGARA
Yth. Seluruh Direksi BUMN di Tempat
20 Me .i2005
SURAT EDARAN Nomor SE— 0 3 /MBU/2005 Menunjuk surat Menteri BUMN nomor S-489/M-MBU/2002 ran al 30 Juli 2002 hal Kelengkapan data BUMN di web presence www.bumn-ri.c dan Nomor S-185/MBU/2004 tanggal 19 April 2004 hal Pengumuman Laporan K gan Tahurran BUMN, bersama ini karni minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai t: 1. Sampai saat ini, belturi seluruh BUMN melakukan pengisian data p pada ems www.bumn-ri.com atau www.bumn.go.id sebagaimana telah kami am surat tersebut di atas, bahkan ada BUMN yang sama sekali tidak melakuk pengisian data dimaksud. Untuk itu, kami minta agar seluruh BUMN melengkap data mengenai perusahaan yang terdiri dari: a. Berita dan event perusahaan. b. Profil BUMN dan kegiatan usahanya. C. Manajemen dan Struktur Organisasi. d. Afiliasi/anak perusahaan. e. Produk, supplier, maupun rekanan. f. Rencana Kerja dan Anggaran Penzahaan. g. Laporan kinerja finansial dan operasional. h. Kontibusi kepada Negara (pajak-pajak) dan masyarakat. I. Pengumuman lelang (pengadaan barang dan jasa). 3. Statement of Corporate Intent (SCI). k. Hal-hal lain yang spesifik yang perlu diketahui oleh msyarakat'sta1eholder. 2. Di samping hal-hal tersebut di atas, Saudara dapat memasukkan pula dakan-tinclakan yang telah dilakukan oleh Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan percepatan pemberantasan korupsi sebagaim4ia dimaksuclkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
3. Apabila menemui kendala dalam melakukan pengisian data pada situs rsebut, Saudara dapat menghubungi kami e.g. Asdep Urusan Informasi dan A u*, strasi Kekayaan BUMN untuk membantu Saudara. 4. Perlu kami tegaskan bahwa kami sangat mengharapkan agar selurui BUMN d melakukan pengisian data pada situs tersebut dan apabila Saudu tidak melakukannya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian kami terhadap lc' Saudara sebagai anggota Direksi BUMN. .
Demikian
MENTERt BADAN USAHA Mii~1K NE ARA
-2-
ikian karrti
per atiafl S
fa ka i u p
sib
.
Badan Usaba Milik Negara
Tembusan 1. Para Deputi dart Staf d 2. Asdep thus= informasi Kepala Biro Hukum Kernent 3.
7
9/
MENTERI BA:DAN USAHA MILK NEGA A Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN; 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengnwas BUMN; di tempat
8 September 005
SURAT EDARAN Nomor : SE- 04 /MBU/2005 Sehubungan dengan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa anggota Direksi BUMN akhir-akhir ini, dalarn prakteknya terdapat dana perusahata. yang digunakan untuk membiayai jasa pengacara atau jasa penasihat/konsultan hula= lainnya dalam proses pemeriksaan/penyidikan yang bersangkutan, yang ditangani oleh apara...penegak hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong dan menegakkan penerapez, prinsip-prinsip Good Corporate Governance di lingkungan BUMN, maka peaiggunaan data perusahaan dimaksud perlu diatur sebagai berikut: 1. Kemungkinan penggunaan dana dibedakan dalam tiga tahap yaitu: a. tahap anggota Direksi sebagai saksi; b. tahap anggota Direksi sebagai tersangka; c. tahap anggota Direksi sebagai terdakwa/terpidana.
a
2, Pada tahap anggota Direksi sebagai saksi, biaya dalam rangka petneriksaan menja° beban perusahaan. 3. Pada tahap anggota Direksi sebagai tersangka, biaya dalam rangka pemerilçsaan, term. untuk pengacara, dapat dibayarkan oleh perusahaan dengan syarat: a. Penunjukan pengacara dilakukan oleh perusahaan, tanpa melibatkan pihak tersangkai b. Jika tersangka tidak mau menggunakan pengacara yang ditunjuk oleh perusah maka yang bersangkutan dapat menunjuk pengacara sendin dan Rembiayaann3 menjadi beban pribadi. c. Jika tersangka bebas, maka biaya tersebut menjadi beban perusahaan, namun jia yang bersangkutan menjadi terpidana maka biaya tersebut menjadi beban pribadi. 4. Pada tahap anggota Direksi sebagai terdakwa/terpidana, dana perusahaan tidak dapat lai dipergunakan untuk biaya jasa pengacara atau jasa penasihat/konsultan lukum lainnya. Oleh karena itu, jika terdakwa akan menggunakan pengacara, maka dapai menggunakip pengacara yang disiapkan oleh pengadilan. 5. Biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 adalah biaya-biaya yang sah den eh memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengzh ketentuan yang berlaku. Ang 20
MENTERI BADAN USAHA MLIK NEGARA -2-
6. Anggota Direksi atau pejabat BUMN lainnya yang akan rnenggunakan dam perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, harus membuat surat pemyataan yang ditandatanganinya di atas meterai yang cukup, dengan memperhatikan dan mengatur butir-butir sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini. Demikian karni sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
E NE GAR. BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tembusan: I. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Keuangan. 5. Para Pejabat Eselon I, H, dan III di Jingkungan Kemei erian Negara BUN/IN :
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MUIR NEGARa Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN; Jakarta, 8 September 2p05I 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengaw as BUM; di tempat
SURAT EDARAN Nomor : SE- 06 /MBU/2005 Sehubungan dengan banyaknya usaha penipuan melalui SMS dan melalui cara-cara in yang ditujukan kepada Direksi BUMN akhir-akhir ini yang mengatasnarnalcan balk langspig
maupun tidak langsung atau seolah-olah bertindak sebagai pejabat Kementerian i Negara BUMN, dengan ini kami meminta perhatian kepada para anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN serta pihak-pihak lainnya agar tidak melayani permintaan-permintaan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1, Bahwa anggota-anggota Direksi BUMN dan pihak-pihak terkait lainnya dengan Kemente an Negara BUMN, seperti para pejabat BUMN setingkat di bawah Direksi dan para calon ane Direksi yang sedang dalam prosesfit and proper test, telah sering dan akan selalu berpo untuk dijadikan objek penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Surat-surat edaran dart Kementerian Negara BUMN seperti ini telah bentlang t. all disam kepada Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas BUMN, maupun kepada para pejabat lingkungan Kementerian Negara BUMN, yaitu melalui Surat Edaran Nomor : E03/MBU/2004 tanggal 27 Oktober 2004 dan surat Nomor : S-95/MBU/2005 tanggal 2 M et 2005, Nomor S-154/S.MBU/2005 tanggal 19 April 2005, dan Nomor S-168/S.MBU/2 tanggal 11 Mei 2005, namun upaya-upaya penipuan nampaknya tidak pernah surut dan dikhawatirkan masa], ada yang menjadi korban penipuan tersebut. 3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Un Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan prinsip-prinsip dood Corpo Governance, seorang anggota Direksi yang dipercaya sebagai pengurus dan mew perusahaan, dituntut untuk bertindak dengan penuh kecakapan, kecerdasan, dii kehati-hati Oleh karena itu, apabila masih terdapat anggota Direksi, Komisaris, dan D&wan Penga BUMN yang menjadi korban penipuan, maka hal tersebut akan dijadikani sebagai b ,pertimbangan kami dalam melakukan penilaian terhadap kincrja yang bersangktitan. Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. RI NEGARA BADAN USAHA MILIK IsIEGARA
Tembusan: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Keuangan. 5. Para Pejabat Eselon I, II, dan 111 di lingkungan Kementerian Negara BUMN
4
MENTE NEGARA BADAN USAHA MILIK NEOARA . 1. Para Anggota Direksi BUMN; 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan PengawasB di ternpat
alcarta,17 0ktaber 200
SURAT EDARAN Nomor : SE- 07 /MBU/2005 Sehubungan dengan banyaknya usaha penipuan melalui short message service (SMS) melalui eara-cara lain yang ditujukan kepada anggota Direksi BUMN maupun calon anggo Direksi BUMN, dengan mengatasnarnakan balk langsung maupun tidak langsung atau seolah+ol bertindak sebagai Menteri Negara BUMN, Sekretaris Kementerian Negara BUMN, atau pejab dari Kementerian Negara BUMN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berilcut: L Bahwa anggota-anggota Direksi BUMN dan pihak-pihak terkait lainnya dengan Kementeri Negara BUMN, seperti para pejabat BUMN setingkat di bawah Direksi dan para calon anggo Direksi yang sedang claim.' proses fit and proper lest, telah sering dan akan selalu berpoten untuk dijadikan objek penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jaWab. 2. Surat-surat edaran dari Kementerian Negara BUMN seperti ini telah berulang kali disam kepada Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas BUMN, maupun kepada; para pejabat lingkungan Kementerian Negara BUMN, yaitu melalui Surat Edaran Nomor SE-03JMBUI20 tanggal 27 Oktober 2004 dan surat Nomor S-95/MBU/2005 tanggal 2 Maret 2005, Nomor S 154/S.MBU/2005 tanggal 19 April 2005, dan Nomor S-163/S.MBU/2005 tanggal 11 Mei 200 namun upaya-upaya penipuan nampaknya tidak pernah surat dan dikhawatirkan masih ada menjadi korban penipuan tersebut. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, kart; minta perhatian kepada para. anggota dan calo anggota Direksi, Komisaris, dan Dewar* Pengawas BUMN serta pihak-pihak terkait lainnya age tidak menjadi korban usaha-usaha penipuan tersebut, yaitu dengan tidak mernpercayai melayani permintaan-permintaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut aerl segera melaporkan usaha-usaha penipuan tersebut kepada kami. Demikian kami satnpaikan urtuk dilaksanakan dengan sebaik-bailmya
Tembusan: I. Presiden RI; 2, Wakil Presiden RI; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Keuangan; 5. Para Pejabat Eselon I dan II di Iingkungan .Kementerian Negara BUMN.
