4/2/2013
Tinjauan Empiris Terhadap Formalisasi Persetujuan Menteri Keuangan (penerapan di bidang Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Jakarta, 2 April 2013
Format Persetujuan Menteri Keuangan (penerapan di bidang Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak)
1. Keputusan Menteri Keuangan • Terkait dengan pemberian persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP, dan merupakan amanah dari PP 73/1999.
2. Surat Menteri Keuangan • Terkait dengan persetujuan pengajuan penundaan pembayaran PNBP dan pengaturan pengenaan tarif tertentu.
1
4/2/2013
1. Keputusan Menteri Keuangan Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan. “Keputusan Menteri Keuangan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PMK atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.”
Dasar Kewenangan Menteri Keuangan Pembentukan Keputusan Menteri Keuangan PMK 123/2012
Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
Peraturan Perundangundangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2
4/2/2013
Dasar Hukum Pembentukan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP
Pasal 5 PP 73/1999 : Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan
Pasal 4 ayat (2) PP 73/1999 : Besarnya bagian dana persetujuan penggunaan dana PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan sebagian dana PNBP Merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 UU 20/1997
• Sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan PNBP diatur di t dengan Peraturan Pemerintah.
Merupakan amanah PP 73/1999
• Sebagian dana PNBP dapat di gunakan oleh IP untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut, yang besaran sebagian dana dimaksud ditetapkan Menteri Keuangan. • Sebagian dana PNBP dimaksud dapat digunakan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
3
4/2/2013
Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP, dapat diberikan dengan pertimbangan:
IP telah mempunyai PP jenis dan tarif atas jenis PNBP permohonan IP p Menteri kepada Keuangan atas persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP
Berdayalaku panjang , sehingga tidak perlu direvisi dalam waktu yang singkat
Proses Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP berdasarkan Pasal 7 PP 73/1999 1
IP mengajukan permohonan penggunaan sebagian dana PNBP kepada Menteri Keuangan
6
5
2
Menteri Keuangan menetapkan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP
Permohonan dimaksud dibahas bersama IP dan Kementerian i Keuangan
3
Sebagian dana PNBP dimaksud dapat digunakan setelah di cantumkan dalam DIPA K/L
DJA cq. Dit PNBP melakukan analisis kelayakan atas permohonan dimaksud
4
Jangka waktu penyelesaian sejak awal proses (angka 1 sampai dengan angka 6) selama 22 h hari. l i Sesuai SOP DJA Nomor: SOP215/AG.7/2007 tanggal 18 September 2007
Berdasarkan analisis, DJA menyampaikan usulan penggunaan sebagian dana PNBP kepada Menteri Keuangan
4
4/2/2013
Persyaratan Pengajuan permohonan penggunaan sebagian dana PNBP Dalam pasal 6 PP 73/1999 disebutkan bahwa: Permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan: • tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak; • rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak; • jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku; dan • laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP. Sebagian dana dari suatu PNBP dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai Pengelolaan PNBP (Pasal 4 ayat (1) PP 73/1999).
Dana yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis PNBP yyang g berkaitan dengan g kegiatan g tertentu tersebut.
Pengalokasiaannya untuk Instansi yang menghasilkan PNBP yang bersangkutan.
5
4/2/2013
Bentuk Persetujuan Menteri Keuangan atas Penggunaan Sebagian Dana PNBP Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu dalam rangka: operasional dana pemeliharaan; lih d dan atau
Pasal 8 PP 73/1999
investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Kegiatan tertentu dimaksud meliputi kegiatan (Pasal 4 ayat (3) PP 73/1999):
penelitian dan pengembangan teknologi (di bidang pertanian dan pertambangan);
pelayanan kesehatan (meliputi pelayanan Rumah Sakit dan Balai Pengobatan);
pendidikan dan pelatihan (kegiatan perguruan tinggi dan balai latihan kerja);
penegakan hukum (dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian hak atas kekayaan intelektual);
Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu (pemberian jasa konsultasi, jasa analisa, uji mutu, dan pemantauan lingkungan, pembuatan hujan buatan, uji pencemaran radiasi pada makanan);
pelestarian sumber daya alam (usaha pelestarian sumber daya perikanan dan kehutanan).
6
4/2/2013
Materi Muatan Dalam Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dan besaran dana PNBP yang disetujui;
Kegiatan yang disetujui untuk dibiayai dari sebagian dana PNBP;
Pengalokasian penggunaan sebagian dana PNBP dimaksud dalam DIPA;; pelaksanaan penyetoran dan penarikan dana PNBP berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran cq. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dimaksud sewaktuwaktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
Contoh Format Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan pemberian persetujuan Menteri Keuangan di bidang PNBP Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Jasa Transportasi Udara Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Dll.
7
4/2/2013
2. Surat Menteri Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, Surat Menteri Keuangan dikatagorikan sebagai Naskah Dinas Korespodensi Ekstern (Surat Dinas). • Surat dinas di adalah d l h naskah k h dinas di pelaksanaan l k tugas pejabat j b dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar organisasi yang bersangkutan (mis: Surat Menteri Keuangan kepada pejabat Negara di luar Kementerian Keuangan).
Contoh Surat Menteri Keuangan terkait dengan pemberian persetujuan Menteri Keuangan di bidang g PNBP Persetujuan dan/atau penolakan terkait dengan pengajuan penundaan pembayaran PNBP yang terutang oleh IP (sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP Yang Terutang). Persetujuan Menteri Keuangan mengenai tata cara persyaratan pengenaan tarif Rp0,00 yang diatur oleh Pimpinan IP (PP Nomor 9 Tahun 2012 mengenai PNBP ESDM, PP Nomor 41 Tahun 2010 mengenai PNBP Budpar, PP Nomor 106 Tahun 2012 mengenai PNBP LIPI, dll).
8
4/2/2013
Kesimpulan Berdasarkan praktik pelaksanaan ketentuan di bidang PNBP, terdapat 2 format Persetujuan Menteri Keuangan yaitu dalam bentuk: Keuangan, • Surat Menteri Keuangan; • Keputusan Menteri Keuangan.
Terima kasih
9
