TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No.5646
KEUANGAN. OJK. Komite Nominasi dan Remunerasi. Emiten. Perusahaan Publik. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 376) PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.04/2014 TENTANG
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK I.
UMUM Dewan Komisaris sebagai salah satu organ Emiten atau Perusahaan Publik memiliki kewenangan dalam pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap jalannya Emiten atau Perusahaan Publik dan memberi nasihat kepada Direksi. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, di antaranya yakni Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Emiten atau Perusahaan Publik memiliki kewajiban terhadap pengurusan dan pengawasan jalannya Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dibutuhkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan kriteria yang sesuai dengan usulan dan keinginan pemegang saham, serta sejalan dengan kebutuhan Emiten atau
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5646
2
Perusahaan Publik. Atas pemenuhan pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab tersebut melahirkan hak bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris berupa kompensasi atau Remunerasi. Remunerasi yang diberikan tersebut sewajarnya sesuai dengan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kondisi Emiten atau Perusahaan Publik. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi penting dilakukan. Perkembangan ekonomi saat ini menuntut peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) diantaranya melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable) terkait dengan proses Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sehingga kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang meningkat dapat terwujud. Transparansi ini sangat penting sebagai salah satu informasi bagi pemegang saham atau pemodal dalam mengambil keputusan investasinya dalam Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang berdampak peningkatan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, diharapkan akan lebih meningkatkan kepercayaan pemegang saham atau pemodal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap industri Pasar Modal. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk secara terpisah” adalah dapat dibentuk komite Nominasi yang menjalankan fungsi Nominasi terpisah dengan komite Remunerasi yang menjalankan fungsi Remunerasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3
No.5646
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya apabila anggota komite Nominasi dan Remunerasi diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan alasan antara lain: a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri; atau
c.
berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturutturut.
Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bertindak independen” adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5646
4
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “insentif” adalah imbalan yang diberikan atas prestasi kerja. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Target kinerja ditujukan untuk Direksi atau Dewan Komisaris yang baru menjabat pertama kali, sedangkan kinerja ditujukan untuk Direksi atau Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5
No.5646
Pasal 12 Ayat (1) Contoh rapat Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain rapat tentang rekomendasi atau evaluasi terkait Nominasi dan Remunerasi dan rapat tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “suara terbanyak” adalah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5646
6
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “suara terbanyak” adalah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Dalam praktiknya pedoman dimaksud dikenal juga dengan sebutan piagam (charter). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam praktiknya pedoman dimaksud dikenal juga dengan sebutan piagam (charter). Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7
No.5646
Pasal 26 Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa: a.
penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
b.
penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.
Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
