KONTRAK KATALOG Penyediaan Perlengkapan P emungatan Suar a
Nomor:
?b -L,h".'\ ?dA, ('KontralC')
ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut dtbuat dan dtlandatangant di Jakafta padz hari Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Nopember tahvn Dua r].bu enambelas [29- 1 I -2016J antan: KONTRAK KATALOG
Dr- AGUS PRABOWO, selaku Kepala kmbaga Kebljakan Penggd^an Batang/Jasa Pemerintah, yang bertmdak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung LKPP, Komplek Rasuna Epicentrum,.Jl. Epicentrum iengah Lot I 18, Jakarta Selatan, selanjufirya disebut "PIHAK PERTAMA"dan IWAN SUFYAN, selaku Manager Produksi yang bertindak untuk dan atas nama Yf Tintamas Tirta Surya berdasa*an Surat Kuasa Direktur Nomor : 023 /SKT'lS/Xl/ zo'r| yangberkedudrtkan di Pergudangan Sinar Gedangan Blok E- 19' J1. Raya Wedi-Betro, Cedangan Sidoarjo berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar Nomor 16 tan14al 12 ASultus 2OO9 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 06, tan83 ! 26 April 2076, xlanjutnya disrlblut "PIHAK KEDUA"' MENGINGAT BAHWA:
(a) PIIIAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Perlengkapan PemlrnSutan Suara sebagaimana ditenng$an dalam Syarat-Syarat Umum Konkak dan Syarut-Syant Khusus Kontrak yangteflampfu dalam Kontrak ini; (b) PIHAK KEDUA sebagaiman dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan stmber daya teknis, serta telah menyefujui untuk melaksanakan Penyediaan Perlengkapan PemunSutan Suara sesuai dengan persyaratan danketenhnn dalam Kontrak ini; (c) i'IHef PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Konkak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PIIIAK PERTAMA dan PIIAK KEDUA menSakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1,) telah dan senantiasa diberikar kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti seeata pdtl)t; 3) telah membac a dan memahami secara penuh keientuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang lerkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KXDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai benktft: 1, nllai dalam Katalog Har1a te:rmasuk perhitunganbiaya'btaya sebagalbenktt:
biaya produksi; b. biaya pengepakan; c. biaya instalasi (apabila ada); d. biaya testing (apabila ada); a.
biaya pelatihan (apabila ada); biaya asesoris (apablla ada); pajak- pajak (termasuk PPN) ; h. bea;
e.
f.
i. j.
retribusi; dan dan pvngatan resmi lain yang sah. 2. peis$7ahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arl:t dan mak:ra yang sama seperti yang terc anbJfir dalaln lampiran Kontrak ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang ndak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Kontrak (apabila ada); dan b. Kontrak meliputi: 1) pokokperjanjian;dan 2) lampiran-lamprannya xbagai lxriknt:a) Syant-Sya$t Khusus Kontrak; b) Sy arat -Syarut Umum Kontrak; c) Surat Penetap an barang/ jasa pada Katalog Elektn:nik; dan d) Dohrmen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jlka te\adi pertentlngan antata ketentuan dalam suatv dokumen dengan ketentaan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketenfitan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasatkan urutantitrarkt pada angka 3 dt atas
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PIIIAK PERTAMA dan PIIIAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk: Hak pemeriksaan 1 ) Menerima keterangan-ketera ngan y ang diperlukan untuk pelakvnaan yang dilalrukan PIHAK PERTAMA. 2\ Mendapatkai laporun/ data yang diperlukan dalam tangka monitoring dan evaluasi penyedi aan Perleng$apan PemunSutan Soaral dan 3) Mengenakan sanksi kepada PIHAK KIDUA sesuai dengan per t:uran pentndang-undzngan dan SSUK. Kewajiban Mempedimbangkan permintaan fasilitas-fasiliias dalam benhrk sarana dan prasirana dari ITIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak,
b.
PIHAK KXDUA mempunyai.hak dan kewajiban untuk:
Hak 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketenluan Kontrak ini; 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Konttak lni beserta semua fakta dan kondisi yang tettait; 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam benf'tk sarana dan ptasatana dari PIIIAK PERTAMA untuk kelancarzn pelaksanaan pekeqaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) Tidak meneruskan proses penandatantanan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandataigan/ Pengesahan Tanda Bulili Peqanlran pada Kementerian/Lembaga/ Satuan Ke4a Perung$at Daetzh/Institusi tidak menindakianjuti hasil negosiasi anlata Pejabat Pemesan dengan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1,4 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilalr"tkan; dan 5) PIHAK rGOUa dapat melapotkan kondisi sebagaimana dimakstd pada angka 4) kepada PIIIAK PERTAMA.
Kewajiban
pes4nan Kemente ian/I'embaga/ Sattan Kerja P:ra!1gka: i-ffi*ngSupi ' paerahTlnstituii dalam transaksi melalui e'Pwvhasing paling lambat 3 (ttga)
hankeqa;
2) MEmenuhi pesunun Kementerian/Lemba1a/Satuan Kerja Peta!9kat Daerah/Institusi untuk menyediakan Perlengkapan PemunSutan Susra
z)
dengan spesifikasi telsds dan gambat serta hatga sebagaimana tercantum pada Kaialog Elektricnik; i4enjamin fualitas Perlengk apan Pemungltan Suara (untuk batang) atau kapasitas laqanan (unhrk jasa); ivfinyampaikan informaii ketersediaan stok Perlengkapan Pemungutan suari (uitukbanng) alau kapasitas layanan (untuk jasa); . Tidak membuat da:n/ atau minyampalkat dokumen dan/ atau ketetangan lain yangtidak benar untuk mem enihi persyatatan Katalog Elektronik;. . .. iidai m1niual barang/ jasa melalui e-Fltrchasing dengan.hatga yang lebih emahal dan hatga biing/ jalx- yang dljwl selain melalui spesifikasi jumlah, serta tefipat dan penjiatai, peiod6 pail 'oha,sing n teknis dan PercYatatan Ylng safia; tllelapo"tair temajuan rdatisasi. transaksi seiiap pelaksanaan Kontrak
8) -'
kepada PIHAK PERTAMA; Memberikan keterangan-ketera ngan yang diperlukan untuk pemeriksaan
3)
4) 5) 6)
el'
pilut *nuun peke4ian yung dilak,,kan Kementerian/Lembaga/Sattan kerja Perangkat Daerah./lnstitusi terkaif; dan Wujt t".liiaunSi PIIIAK PERTAMA Can segala tnntol^r atau tJaim dai pnLk ketiga yarfi disebabkan penpg:sna^n Hak-Atas Kekayaan Intelektual igerl) t&-utt I huk "ipta, merck dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lairnya oleh PIHAK KEDUA.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif ierhitung sejak tanggal yang ditelapkan' untuk DENGAN DEMIKIAN' PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat Kontrak melaksanakan dan atas foni"ak ini pada tanggal tersebut_di Indonesia. ^t"iiutig"ii sesuai denSa"n ketentuan peratwan pe ndang-ut',dangan di Republik Untuk dan atas nama P emerintah Republik Indonesia
UntL\k dan atas nama Penyedia PT. TINTAMAS TIRTA SURYA
IWAN SUFYAN MANAGER PRODUKSI
SYARAT-SYARAT TIMUM KONTMK KATAI.OG
A.
KETENTUAN UMUM
I.
Definisi
Isfilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Unrum Kontrak ini harus mempunyai, arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1..1 Katalog Elektronik atau E-Cablogue adalah sistem informasi elektronik yans memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Perlengkapan PemunSutan Suara.
t^ta
cara pembelian Barang/Jasa fielalui sistenl Katalog Elektronik.
7.2
E-furchashg adalah
-1.3
PIHAK PERTAMA adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam hal
ini mewakili
Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan Perlengkapan PemunSutan Suara. 1.4
1.5
PIHAK KEDUA adalah Manager Produksi yang dalant hal ini bertindak untuk dan atas nama PI. Tintamas Tirta Surya yarlg memiliki kewajiban menyediakan Perlengkapan Pemungutan Suara kepada Kemenierian./Lembaga/Satuan Kerja P eranglat D aer ahlInstitusi. Kontrak KataloS yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanliarl ke4asama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik xbagai dasar melakukan
1.6
e -
Purc hasing.
Masa Kontrak adalah jangka wallu berlakunya
Kontrak ini
terhitung sejak tangal
penandatanganan
le rse le sa i ka
Bahasa dan
Hukum
Kontr4k sampai
dengan
nnya seluruh pekerjaan.
2.7 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa lndonesia. 2.2 Hukunr yang digunakan adalah hukum yang berlaku
di Indonesia.
3.
Illartgan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
erta Penipuan
3.7
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentanS Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagainrana telah diubah dengan Undang'Undang Nomor 20 TahLtn 2001, dan Peraturan Presiden Nonor 54 Tahun 2070 Te tang Pengadaan Barung/ Jasa Pemeriniah sebagaimana telah diubah den8a11 Peraturan Presiden Nonlor 4 Tahun 2015, PIHAK PERTAMA atau PII,IAK KEDUA dilarang unfuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk nremberi menerima hadiah atau intbalan berupa apa^ta$ s ja at^u melakukan tindakan lainnya untuk mempenSaruhi siapapun yang diketahui
1i)f
atav patot dapat diduga berkaitan
dengan Wngada^n ini; d^n b. membuat dan/ atau menyampaikan ecan tid^k benar dokumen dzn/ atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyrrsun an dan pelaksanaan Kontrak ini.
3.2
PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan dan subpenyedianya/ disfrbutor Qlka ada) t\dak akan melakukan tindakan yang drlarang diatas.
3.3 Dalant hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim lhtalog dan Direklorat yang memiliki iuSas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan larangan-larangan diatas, maka PIIIAK PERTAMA mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA rebagai berikut: a. Pemutusan Kontrakl dan
b. Penurunan pencantulman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik.
3.4 PIIIAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yanS terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi betdasarkan ketentuan Wruf.tr^n perwndangtndangan.
4.
Korespondensi
4.1
Semua korespondensi dapat betbentuk surat, e-mail dan/ atau faksimili dengan alanat fi.rjuan PIHAK
PERTAMA
atau PIIIAK KEDUA
seb^Bairnana
tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, pennohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah PIHAK PERTAMA 4tau PIHAK KXDUA *bagairnana tercantum dalam SSKK, atau jlka dtsampalkan melalui surai tercatat, e4 ail, dan/ atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantvrr. dalam SSKK.
5.
Wakil Salt Para Piltak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan d.zn *,L'tap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuai berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIIIAK KEDUA hanya dapat dilal:ukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
6.
Perpajakan
PIIIAK KXDUA dan subpenyedia/distributor
yang
ditunjuk PIHAK KEDUA (1ika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar senuul pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan aias pelaksanaan Kontrak ini. Semua lrngeluaran perpajakan dianggap telah
ini
.f
lu
iermasuk dalam Nilai Kontrak. 7.
Pengalihan dan/ atau Subkonirak
7.1
Pengalilmn seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
dalam hal terdapat Wtgantian nama PlllAK KXDUA, baik sebagai aktbat peleburan (nergel, konsolidasi, atau pemisahan.
7.2
Pengalihan sebagian pe.laksanaan Kontrak
dilakukan dengan keientuan sebagai berikui: a. Pengallhan sebaglan pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk peke4aan seperii w.ngiriman barang (distribusi barang) dari PIHAK KEDUA kepada Kementerian./ lembaga/ Satran Keda Perangkat Daerahllnstitusi; dan b. Pengalihan &bat]^n pelaksanaan Kontr^k dapat dilakukan unitk barang/ jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekedaan konstruksi (minor), pengadaan antbulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya. Penyedia
9.
Sanksi
Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini krtanggtng jawab penuh terhadap personil dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk PIttAK KEDUA \1ika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mercka. 9.1
PIHAK PERTAMA d,apat mengenakan sanksi kepada
PIHAK KEDUA berdasarkan laporan iertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peqanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kemenleian/lcmbaga/Satuan Kerja Petangkat Daerahllnstitusi atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasiPlHAK PERIAMA, jika PII{AK KEDUA: a. Tidak menanpg.api Wsanan dalanl transaksi mela|ui e-Pwchasing paling lambat 3 (tiga) hari ke{a; b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dentan kesepakatan dalam transaksi melalui e-I\trchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
c.
Menjual Barang/Jasa melalui proses e-fltrchasing dengan harga yang lebih mahal dai harga Barang/Jasa yang dljual selain melaluie-krchasing pada penode pnjualan, jumlah, dan tempat sefta spesifikasi teknis dan persyatatan yaa1 sama; dan/ atau
d. Membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan la::l. yang adak benar untuk memenuh i persyaratan Katalog Ele}lronik. 9.2
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perlanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkal
t''f
Daerahllnstitusi menyampaikan laporan tertulis seb^Baim na dimaksud pada angga 9.1 setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Pe4anjian/Pejabat Pemesan pada masint-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerla Pemngkat Daerahllnstitusi menSenakan sanksi berupa Surat PerinSatan I, Surat Peringatan ll, dan denda kepada PIHAK KEDUA, nanun PIHAK IGDUA tetap tidak memperbaiki atalt tidak merespon sanksi-sanksi tersebut. 9.3
PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi atas nndakan yanS dilakukan oleh PIIIAK KEDUA sebagaimana dinraksud pada angka I .7 benipa: a. Pemuhlsan Kontrak;
b. Penghentian sementara dalam sistem e-ktrchasing dan/ atau
transaksi
c. Penun-rnan pencantuman dari Katalog Elektronik.
9.4
B.
Tata Cata Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, dan 9.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebaSaim ana diatut dalam Peraturan Kepala LKPP tent ang e-Purchasing.
PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK
10. Perubal@n Kontrek
10.1
Kontfak hanya dapat diubah ntelalui adendum (perubahan) Kontrak.
"1o.2
Usulan adendum Kontrak dapat dilakukan da\am hal: a. penambahan iten banng/ jasa; b. perubahan spesifikasi teknis barung/jasa;
c. petabahan harga; d. penurrrnan pencanhrman baik sebagian maupun seluruh item barang/ jasa dari K^talog Elektronik;
e. perubahan lainnya yang bersifat substansial; dan/ atau f. perubahan lainnya yangbersifat administratif. 1O.3 Tata Cara Perwbahan Konirak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 1O.1 dan 10.2 ntengacu pada ketentuan pentbahan KontrakKaialos sebagaintana diatw dalam Peraturan Kepala LKPP.
17.
KeaAaanlahar
1
l(ahar dalam Kontrak ini adalah svalv keadaan y^ng te4adi diluar kehendak PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelunlnya, sehingga kewajiban yang diientukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
1.1 Yang dimaksud Keadaan
17.2 Dalam }:Lal
terjadi Keadaan Kahar, pihak
terkena Keadaall
Ikhar menberitahukan
yang tentang
(/
teqadinya Keadaan Kahar kepada pihak latnnya wakfit pahng lambat 1,4 (empat belas) hari kalender sejak te4adrnya Keadaan Kahar, dengan menyefiakan yanS berkontrak secara terhrlis dalam
salinan Wrayat^an Keadaan Kahar yant
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan petaf.fi an perundang-undangan.
11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah ha]r-hal merugikan yang disebabkan oleh prbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
1.7.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
y^ng diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
77.5 Pada saat terladinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hinga Keadaan Kahar
betakhir, kecuali PIHAK
PERTAMAdanPIHAK
IGDUA sepakai untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini. 1
1.6
Setelah te4adinya Keadaan Kahar? PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KXDUA dapat melakukan kesepakatan
yang dituangkan dalam adendurn Kontrak.
11.7 Apablla te4adi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melalukan negosiasi untuk menyepakati pertanSSungiawaban atas beban kerwgan tesebut[Disepakati sefulunt Konhak dttandatangani oleh Para Hhakl. Penghentian konftak dapat dilakukan karena peke4aan
12. Pengfienlian Kontrak
sudah selesai atau le4adt Keadaan Kahar,
13. Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PXRTAMA atau PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang diafir dalam Kontrak.
14. Pemutusan Kontrak oleh PI}IAK PERTAMA
74.1.
Menyimpang dai Pasal 7266 dan 7267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan
laporan
Penand,atangan/
tertulis
dari Pejabat Tanda Bukti
Pengesahan
Perjanjian/ Pejabat Penlesanpada masing-masing K/L/D /lfIHAK PERTAMA dapat meniutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertuliskepada PIHAK KEDUA setelah ierjadinya }:.al-hal rebagai berikut: a. PIHAK WDUA lalai/ cidera janji, dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
()'
b. c. d.
14.2
waktu yang telah ditetapkan; PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak Sagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERIAMA; PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengada an yang diputuskan oleh instansi yang berwe nangl dan/ atau pengadrnn tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pngadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
Dalam hal pemutusan Konfrak dilakukan karena kesalahan PIIIAK KXDUA maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi berupa: a. Penghentian sementara dalam sisiem transaksi e-Purchasing, atau Katalog b. Penunrnan pencantuman
dari
Elektronik.
15. Pemutusan Kontrak oleh
15.1
PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: a. aklbat keadaan kahat sehingga PIHAK KEDUA ndak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai keientuan Kontrak atau adendum Kontrak; b. PIHAK PERTAMA gagal ntematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihanl atau c. PIHAK PERTAMA tidak mentenuhi kewajiban xbagaimana dimaksud dalant Kontrak atau
PIHAKKEDUA
Adendum Kontuak.
15.2 Pemufi;.san Kontrak sebagaimana dintaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pembentahuan rencana penlutrtsan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA,
16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya
Dalam hal pemuhrsan Kontrak dilakukan karena PIIIAK PERTAMA terlibat penyimpangan prrcsedur, melakukan KKN danlatau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, ntaka PIHAK PERTAMA dikenakan sanl<si berdasarkan peraturan perundangundartgan.
C.
PEATYELESAIAN PERSELISI}IAN
17. Penyelesaian Perselisihan
17.1
PIHAK PERIAMA dan PIIIAK KEDUA berkewajiban
untuk betupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai sernua perselisihan y^ng timbul dari
/'f
atau berhuburgan dengan Kontrak ini atau interpretasinya wlama atau *telah pelaksanaan pekerjaan ini.
77.2
Penyelesaian perselisihan atau *ngJrr:ta antaru PIIIAK FERTAMA dan PIIIAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawamh.
77.3 J*a
dalam waktu 3O (tiga puluh) hari kalender musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK IERTAMA dan PIIIAK KEDUA sepakat untuk menyelesaii<ar,r perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta
lidak didapat penyelesaian secara
Selatan sebagai Pemutus Sengketa.
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTMK KATALOG
A. Korespondensi
Alamat PIHAK PERTAMA dan PIHA* berikut:
OOgl
sebagai
PIHAK PERTAMA:
Len'tbaga Kebijakan
Nama
Pengadaan
Barang/Jav Pemerintah
Gedung
Alamat
Epicentrum, 11.8,
Wakil Sah
B€rlaku
lnt
Jakafta Selatan 12940
:
Alamat
Tanggal
Jl,
Rasuna
Epicentrum Tengah
(o21) 299 12450 http:/ /www.lkpp.go.id (021) 299 12451 Direktur Pengembangan Sistem Katalog
Telepon Website Faksimili
PI}IAK KEDUA Nama
LKPP, Komplek
PT. Tintamas
Tirla Surya
Pergudangan Sinar Gedangan Blok E- 19 Jl. Raya Wedi'Betro, Gedangan Sidoado
037-8073747 /49
Telepon Website Faksimili
o37 -ao"l2a26
e-m4il Wakil Sah
Tintamas_tirtasu ry a@y ahoo.com Manager Produksi
Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya
Kontrak
Kontrak sampai dengan 30 JLtni 201,7
Harga Kontrak
Hatga dalam Kontrak nrerupakan batzs tertinSgi untuk penandatanganan Surat Pesanan antata PIIIAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukfi Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satwn Kerja Perangkat Daerahllnstitusi.
D. Penyesuaian Harga
.
PIIIAK KEDUA dapat fneng jukan usulan Wrubahan har\a dalam Katalog Elektrrcnik kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 br.rlan sekali.
E. Jadwal Pengiriman Jadwal pengirim an barang/ pelaksanaan pekerjaan oleh Barang/Pelaknna PIHAK IGDUA diatw dalam Surat Pesanan antara PIHAK anPeke4azn
F. Pengiriman Barang/Pelakmna an Pekerjaan
IGDUA dengan Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kenenterian/lrmbaga/ Satuan Kerla P er angkat Daerah / Institusi.
Ketenfuan mengenai penginman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatsr lebih lanjut dalam Surat Pesanan
antara PIIIAK
dengan Keria
Pejabat KEDUA ?enand^tangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Perangkat Kementerian/ Lembaga / Satuan
DaerahlInstitusi.
(if
G. Tanggung Jawab
PIHAK KXDUA bertanggvng iawab atas tiap-tiap kesalahan oleh kelalauLn
- iuns dilakukan subpenyedia/distributor yan1 diwakilinya selama aLau
pelaksanaan Kontrak
ini.
