Setelah Idul Fitri ini ada

AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013

1

2


TATAP REDAKSI

AKTUAL

Proklamasi Kebenaran

Komisaris utama Yudi Latif KOMISARIS Febrianto Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki, Epung Saepudin Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Oke Dwi Atmaja Reporter Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony, Zaenal Arifin Desain Grafis Shofrul Hadi Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Edi (Mataram), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor) SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu Legal Corporation Muhammad Amry SIRKULASI Samsul Arifin Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : [email protected] [email protected]

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [email protected]. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

S

etelah Idul Fitri ini ada beberapa tontonan menarik bagi publik; akrobatik partai penguasa, polemik hakim agung, hingga operasi tangkap tangan kepala SKK Migas oleh KPK. Tibatiba kami teringat memoar sewaktu mengaji puluhan tahun kepada Kyai kami, ketika beliau membacakan Hadist Kanjeng Nabi Muhammad SAW, soal pentingnya ‘independensi ulama’ termasuk di dalam nya para scholars tentunya, sebagaimana disampaikan Rasulullah saw : Barang siapa seseorang selalu membuat senang penguasa dengan sesuatu yang di murkai Rabb Nya, maka seseorang tersebut telah keluar dari Jalan Allah taala (HR Hakim). Kami pun tersentak kaget seolah ‘isyarat’ langit mengingatkan jejak penting sikap-posisi kaum terpelajar terhadap penguasa. Hiruk pikuk tahun politik, yang penuh intrik bahkan fitnah, operasi politik hingga intelejen begitu nggegirisi benak kami di redaksi. Begitu banyak peta lapangan tersajikan dengan dinamika dan skenario masing-masing yang saling crashing, tapi value yang kami tangkap dan baca hanya self interest-self oriented belaka, jauh sekali dari kepentingan kaum jelata, apalagi ‘keinginan luhur dan atas

rahmat Allah SWT yang termaktub dalam lembar Mukadimah pondasi bernegara kita. Memang politik itu ‘kepentingan’ namun sajian kepentingan pribadi dan kelompok, terasa begitu memuakkan, namun apa nyana itulah realitas dan fakta kekinian yang tengah berlangsung. Edisi Khusus soal Hari Kemerdekaan Proklamasi hadir di pembaca budiman, sebagai balancing atas segala karut marut yang terjadi di republik kita tercinta ini. Apapun itu semua mesti kembali ke cita-cita Proklamasi dalam prinsip dasar tatakelola negara. Sungguh akan malu jikalau kita hari ini, membandingkan para pejuang kemerdekaan, tanpa pamrih melawan penindasan dan imprialisme, kita sebagai anak bangsa yang mestinya melestarikan, malah melakukan pembusukan massal atas cita-cita kemerdekaan. Edisi kali ini juga mengangkat wawancara dengan Khofifah, perempuan politisi tangguh yang tetap tegar dalam jatuh bangunnya karier politik yang dialami nya. Semoga pembaca cerdas Aktual mampu ‘berkontemplasi’ karena hanya orang-orang yang bertadaburbermuhasabah, akan mampu mengarungi ombak badai kehidupan. Salam Sinergi M. Danial Nafis


3

AKTUAL

DAFTAR ISI EDISI 9 | 21 Agustus - 4 September 2013

HUKUM

14

JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI

NASIONAL

26

TAMU KITA

88

KURSI PANAS PATRIALIS AKBAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI

ENERGI

98

TAMBANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

HUKUM

18

GEGER SKK MIGAS KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

EDISI KHUSUS

30

PROKLAMASI KEMERDEKAAN

4


INTERNASIONAL

104

EKONOMI

MESIR BANJIR DARAH

78

GITA-HATTA RESAH SOAL KARTEL SAPI

POLITIK

84

KONVENSI PENCITRAAN ALA DEMOKRAT

TATAP REDAKSI DAFTAR ISI SURAT PEMBACA KAKI HARI KILAS NASIONAL LENSA AKTUAL OTOMOTIF KILAS DAERAH OASE

3 4 6 7 8 10 106 108 110


5

Surat Pembaca

Kecewa Lion Air

Saya kecewa dengan pelayanan maskapai Lion Air, karena saat hendak balik ke Jakarta setelah mudik dari Pontianak. Pesawat delay sampai membuat saya terlambat sampai ke rumah di Bekasi. Saya harus mengganti rugi angkutan jemputan karena semestinya sampai pukul 22.00 WIB, baru tiba di rumah pukul 24.00 WIB. Sinta Kusuma Putri Bekasi Barat, Jawa Barat

ulasan tambang di kalimantan Saya sudah membaca beberapa edisi terbitan majalah Anda. Beberapa kali Anda mengulas soal industri tambang tapi soal industri tambang di Kalimantan kelihatannya ulasannya sangat minim sekali. Saya seorang pekerja di salah satu industri tambang di Kalimantan. Mohon diulas soal industri tambang di Kalimantan yang menurut saya sudah sangat parah keberadaannya. Hormat kami,

BNI Kenakan Biaya Transfer Uang Saya ingin menanyakan kepada pihak BNI kenapa jika ingin mengirim uang ke rekening bank lain langsung lewat teller BNI dikenakan biaya administrasi Rp 5.000. Padahal di bank lain jika mau mengirim ke rekening bank lain tidak dikenakan biaya administrasi sepeser pun. Saya kecewa dengan kebijakan BNI seperti ini. Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

langganan aktual Beberapa saat lalu saya membaca edisi Majalah Aktual tentang Papua. Saya mendapatkan majalah tersebut dari rekan saya yang kebetulan baru pulang dari Jakarta. Saya ingin mendapat beberapa edisi lainnya. Saya saat ini tinggal di Timika, Papua. Di mana saya bisa mendapatkan edisi itu di kota saya. Terimakasih atas perhatiannya. Yohannes Timika Mohon maaf apabila Majalah Aktual belum bisa Anda dapatkan di kota Anda karena keterbatasan cakupan distribusi kami. Namun, Anda bisa mendapatkan versi on line Majalah Aktual di scoop.com Terima kasih —Redaksi

berita berimbang

Pegawai SPBU Pulang Kampung

Aku merasa surprise dengan kehadiran Majalah Aktual. Saya mendapat ulasan yang berbeda dari setiap pemberitaan yang saya dapat dari berita lain. Tapi saya melihat, wartawan Majalah Aktual masih kurang cover both side nya. Tetap maju dan tolong diperbaiki. Selamat.

Saat lebaran kemarin, pelayanan di SPBU Kota Pontianak banyak antrian yang panjang, hal ini disebabkan terlalu banyaknya karyawan SPBU yang pulang kampung, sedangkan yang hendak mengisi BBM jumlah kendaraannya banyak. Semestinya teknologi alat pengisian BBM di SPBU sudah harus canggih, sehingga tidak lagi menyebabkan antrian panjang.

Bambang R Nangkus Rungkut, Surabaya Terima kasih atas kritik dan usulan Anda —Redaksi 6

Rudi A Noorsyamsuar Terima kasih atas kritik Anda— Redaksi


Andi Hanggoro Pontianak, Kalimantan Barat

KAKI HARI

Kemerdekaan dan Kepemimpinan

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

S

etiap proklamasi kemerdekaan Indonesia diperingati, bayangan kita segera tertuju pada sepasang figur sentralnya: Sukarno dan Mohammad Hatta. Dalam suasana friksi antarfaksi di sekitar proklamasi, Sukarno-Hatta tampil sebagai jangkar keyakinan, kepercayaan dan persatuan. Gerangan apakah yang membuat keduanya menjadi pusat teladan? Jelas, bukan karena keduanya tak punya cacat dan kekurangan. Tapi di atas segala cacat dan kekurangannya itu, keduanya memiliki modal terpenting sebagai pemimpin: moral capital. Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung ikhwal ‘kehidupan baru’ selepas bebas, Bung Karno menjawab: “Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama.” (Sukarno, 1961). Di tengah himpitan depresi ekonomi dan represi rezim rust en orde pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata: “Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis

YUDI LATIF Chairman AKTUAL Network

itu.” Lantas ditambahkan, “Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan.” (Hatta, 1998). Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan mereka. Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan diakui oleh Bung Hatta: “Saudara Sukarno menjadi sangat populer dan mendapat pengaruh besar di kalangan rakyat, karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini.” Sementara itu, Bung Hatta menegaskan, “Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap!...Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya... Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang.” Kekuatan moral capital itu pada akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebajikan bersama dalam rumah kebangsaan. ”Bahwa keadaan bangsa,” ujar Bung Hatta, ”tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh

kemauan untuk bersatu.” Ditambahkan oleh Bung Karno, “Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah kita memulai perjuangan kebangsaan kita...Dengan kehendak yang membulat menjadi satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berjoang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu.” Dalam suasana peringatan kemerdekaan sekarang, sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia hadapi hari ini terutama bukan karena defisit sumberdaya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik. Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagad politik kehilangan pahlawan. Jika ada yang paling salah dalam proses pembelajaran politik di negeri ini, tak lain bahwa pahlawan selalu ditempatkan di kesilaman, tak pernah dihadirkan di kekinian pentas politik. Kita terlanjur mendefisikan politik sebagai arena kecurangan, yang tidak memberi tempat bagi persemaian para pahlawan. Dalam penghayatan politik kita, pahlawan selalu merupakan pertanda kematian, tidak pernah menjajikan kehidupan. Jalan politik menjadi jalan pengkhianatan, sedang kerancuan politik menjadi kewajaran yang dipertahankan. Maka Indonesia menjadi terkenal di pentas dunia karena capaian yang salah. Saat kemarau keteladan, peringatan kemerdekaan semoga membawa siraman daya moralitas yang memberi kesuburan baru bagi kehidupan negeri!


7

KILAS NASIONAL

W

akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto menyatakan tidak akan menutup mata terhadap kasus dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelang pemilihan gubernur (pilgub) 2013. Bambang memastikan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dapat dijadikan pedoman bagi KPK guna mencari alat bukti penyelewengan yang dilakuakan Alex Noerdin. “Pasti informasi seperti itu (soal Alex di putusan MK) akan dipakai untuk pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” ujar Bambang, di kantornya, Jakarta, Senin (12/8). Seperti diketahui, MK menunda kemenangan Alex Noerdin-Ishak Mekki dalam pemenangan pilgub Sumatera Selatan 2013. Padahal, KPUD Provinsi Sumsel sebelumnya telah menetapkan pasangan tersebut. Penetapan KPUD Provinsi Sumsel itu tertunda lantaran MK menemukan fakta Alex Noerdin yang merupakan calon petahana telah menggunakan anggaran Bantuan Sosial pada APBD Sumsel tahun Anggaran 2013 untuk membiayai kampanyenya. Disebutkan bahwa pelanggaaran Alex yakni menggunakan dana APBD Rp 1,4 triliun di dua kabupaten, dua kota, dan satu kecamatan. / Nebby Mahbubirrahman

Bom Vihara Jadi Bukti Intelijen Kepolisian Lemah

A

nggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kepolisian harus lebih meningkatkan kinerjanya, terlebih khusus terhadap penggunaan intelijen dalam mengendus adanya gangguan keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini menuyusul terjadinya aksi teror di Vihara Ekayana dan penembakan dibeberapa daerah ibu kota. “Polisi harus terus bekerja lebih keras. Selama ini saya lihat intelijen kepolisian ini cukup lemah dan kurang optimal, intelijen kepolisian

8

ini harus mengevaluasi diri,” kata dia di Jakarta, belum lama ini. Didi menjelaskan, pihak kepolisian harus mencari metode untuk mencegah tindakan yang teror dinilai lebih canggih. Karena sering terjadi kebobolan intelijen. “Sehingga intelijen kepolisian kita harus berkerjasama dengan intelejen dari TNI, karena ini dalam fungsi menjaga republik ini,” ujar dia. / Novrizal Sikumbang


Kalapas Salemba Bantah Ada Kerusuhan

K

epala Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat Taufikurahman menegaskan, meskipun ada gesekan di dalam lembaga pemasyarakatan Salemba, namun tidak masuk kategori bentrokan. Peristiwa ini bermula akibat kesalahpahaman saat hendak dilakukan pemeriksaan. “Saat itu kami adakan pemeriksaan. Namun ada salah paham dari beberapa napi yang mencoba memprovokasi,” ujarnya kepada Aktual saat dihubungi, Senin (12/9). Menurut dia, ketika diadakan pemeriksaan para napi tak terima kalau Blok A yang dihuni diperiksa oleh petugasnya. Padahal, pemeriksaan tersebut merupakan acara rutin dan adanya laporan. Taufik sangat menyayangkan adanya informasi yang beredar diluar kalau informasi tersebar bahwa Lapas ricuh. “Kami sayangkan adanya informaasi yang tersebar di luar (rusuh),” ujarnya. Seperti diketahui, tahanan penghuni Lapas Klas II A Salemba, Jakarta Pusat, Senin (12/8) sore terlibat keributan antar sesama narapidana. / Rafkha

TINO OKTAVIANO/ AKTUAL

KPK: Putusan MK Langkah Awal Jerat Alex Noerdin

Webometrics Rilis 10 Universitas Terbaik di Indonesia

W

ebometrics, lembaga yang memiliki afiliasi dengan Dewan Riset Nasional Spanyol yang mengumpulkan daftar seluruh perguruan tinggi di dunia, kembali merilis daftar peringkat universitas-universitas terbaik dunia, termasuk untuk di Indonesia. Lembaga itu merilis 10 universitas terbaik di Indonesia, baik negeri maupun swasta, untuk periode 2013. Berikut ini nama-nama 10 universitas terbaik di Indonesia untuk 2013 secara berurutan, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Gunadarma. Kemudian, Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Kristen Petra, Universitas Airlangga, dan Universitas Diponegoro. / Nurlail

Komisi Yudisial Masih Bungkam soal Identitas Hakim Suap

Tino oktaviano/ aktual - antara (Remisi napi anak)

K

etua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengindikasikan terdapat dua hakim yang terlibat dalam kasus suap. “Ada dua hakim dari pengadilan yang berbeda,” ujar Suparman, di Gedung KY, Jakarta, Selasa (13/8). Namun, Suparman enggan menyebutkan identitas kedua hakim yang terindikasi kasus suap tersebut, serta dari pengadilan mana mereka berasal. “Soal nama dan dari mana, nanti dulu lah,” kata dia. Mantan komisioner bidang pengawasan hakim dan investigasi ini juga masih menutup rapat informasi selanjutnya, terkait suap yang terjadi dalam rangka penanganan kasus apa. “Pelanggaran kode etik, berkaitan dengan persoalan suap,” ujarnya. / Novrizal Sikumbang

Jelang Pergantian Kapolri

Jenderal Polisi Jadi Kelinci Percobaan

M

enjelang pergantian Kapolri, situasi di internal Polri kian tidak solid dan terbelah menjadi fraksi-fraksi. Disinyalir, terdapat pihak yang dengan sengaja berhasil menjadikan para jenderal sebagai kelinci percobaan dengan iming-iming bakal menempati posisi yang kini masih dipegang Jendral Pol Timur Pradopo. Demikian, diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, melalui siaran pers yang diterima Aktual, Minggu (11/8). “Ironisnya, sejumlah jenderal membiarkan dirinya dijadikan kelinci percobaan. Padahal sejauh ini belum ada surat resmi dari Presiden agar Polri mempersiapkan pergantian Kapolri,” ujar Neta. / Ismed Eka Kusuma

Djoko Susilo Terima Rp 60 Juta Per Bulan dari Jasa Raharja

M

antan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo mendapatkan insentif Rp 60 juta tiap bulan dari PT Jasa Raharja. “Kami mendapat insentif dari Jasa Raharja sebulan Rp 50 juta. Dan juga ada tambahan Rp 10 juta, sehingga total Rp 60 juta,” ujar Djoko saat pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (13/8). Djoko menjelaskan, sepanjang 2009, dirinya mendapat dana total keseluruhan sebanyak Rp 600 juta. Sedangkan tahun berikutnya hanya sampai September sebanyak Rp 450 juta. Jika diakumulatifkan, penerimaan Djoko dari Jasa Raharja sekitar Rp 1,05 miliar. Menuru Djoko, uang itu ia terima sebagai komisi dari kerja sama pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan uang santunan kecelakaan. / Arbie Marwan AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013

9

LENSA AKTUAL

PKL Tanah Abang Dibongkar Sebuah kendaraan alat berat saat merobohkan bangunan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (11/8). Penertiban lapak PKL ini melibatkan 705 orang, terdiri atas Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Polri, dan TNI. Foto: Aktual/Tino Oktaviano

10



11

LENSA AKTUAL

TRAGEDI PEMBANTAIAN ABAD 21 Seorang pria tampak menangis saat melihat salah satu di antara beberapa jenazah yang diletakan di kamar jenazah usai penyerbuan pasukan keamanan Mesir di dua kamp tempat pengunjuk rasa pendukung mantan presiden Mohamed Morsi berkemah di Rabaa Al-Adawiya dan Al-Nahda di Kairo, Mesir, Rabu (14/8). Aksi penumpasan berdarah terhadap pendukung Morsi ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional dan dapat memicu krisis yang mendalam. Aksi ini mengakibatkan lebih dari ribuan orang tewas. Foto: AFP PHOTO / MOSAAB EL-SHAMY

12



13

HUKUM

Yudi Setiawan, bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR), dalam persidangan kasus korupsi, berkicau soal nama-nama petinggi partai, mulai dari Lutfi Hasan Ishaaq (PKS) hingga Setya Novanto dan Aburizal Bakrie (Partai Golkar). Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian

P

engungkapan kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menemukan setumpuk kasus baru yang melibatkan anggota DPR RI. Selasa pagi, 16 April 2013, pengusaha Yudi Setiawan terbang dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Jakarta. Dikawal oleh sejumlah polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, Yudi hari itu ‘dipinjam’ KPK. Dia diminta menjadi saksi untuk pengembangan kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi yang menjerat Lutfi Hasan Ishaaq. Ini bukan kali pertama pengusaha asal Surabaya itu dipanggil KPK sebagai saksi. Sebelumnya pada 2 Februari dia juga sempat dimintai keterangan dalam kasus yang sama. Namun keterangan kali ini berbeda. Yudi kepada penyidik KPK, menyeret nama sejumlah politisi senior Senayan dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II terlibat dalam kasus korupsi. Bendahara Umum sekaligus 14

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto pertama kali disebut. Yudi menyebut pernah mengirimkan uang sebesar Rp 1,035 miliar kepada Setya untuk memuluskan anggaran proyek Blok Grand Pendidikan. Uang itu dikirimkan oleh Yudi melalui stafnya Dedey Yamin pada 29 Agustus 2012, seperti dikutip dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yudi. Bukan hanya Setya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga disebut dalam BAP Yudi. “Saya menyampaikan bahwa Elda pada 29 Juni 2012, saat saya ulang tahun, dan kala itu Lutfhi Hasan Ishaaq juga datang, Elda meminta uang sebesar USD 20 ribu. Uang itu katanya untuk Happy Bone Zulkarnaen yang merupakan orang dekat Aburizal Bakrie. Uang itu untuk menggolkan dana proyek Blok Grand Pendidikan senilai Rp 120 miliar. Namun ternyata uang tersebut digunakan untuk deklarasi Partai Golkar di Jawa Barat,” ujar Yudi. Yudi menambahkan, namun hingga kini proyek Blok Grand Pendidikan yang disebut tidak pernah ada. “Kewajiban Deddy dan Elda


tino oktaviano/ aktual - aKTUAL/ ISTIMEWA (yUDI SETIAWAN)

Jejak Yudi Setiawan di Lintas Partai

yang seharusnya uang sebesar Rp 8 miliar di bayarkan kepada saya namun tidak dibayarkan kepada saya malah diberikan kepada Lutfhi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah,” jelas Yudi. Nama lain yang disebutkan oleh Yudi adalah Elvis, staf ahli Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutarjo. Elvis disebut menerima uang sebesar Rp 995.750.000 dan Rp 1,063 miliar pada 2 Agustus dan 29 Agustus. Uang itu diberikan oleh Yudi melalui Dedy. Cicip merupakan wakil ketua umum Partai Golkar saat ini. Serempak elite partai beringin membantah tudingan Yudi. Setya mengkui tidak mengenal Yudi. Ditemui di Gedung DPR beberapa waktu lalu Setya menyawab dengan singkat. “Saya tidak tahu dan tidak kenal Yudi

Setiawan,” tegasnya. Sementara Ical sapaan Aburizal Bakrie melalui jurubicaranya Lalu Mara Satriawangsa menyampaikan bantahan serupa. “Saya ini yang orang dekat Aburizal Bakrie. Selama 20 tahun lebih mendampingi beliau. Saya tahu teman dekat beliau. Tiada ada yang namanya Yudi Setiawan,” ujarnya saat dihubungi. Namun benarkah tidak ada hubungan Yudi dan Partai Golkar? Penelusuran Aktual menemukan fakta bahwa Yudi merupakan bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR). Ormas ini merupakan sayap organisasi Partai Golkar. Yudi dilantik pada Mei 2011. Pada pelantikan yang digelar di Hotel Grand Kemang tersebut, Yudi dilantik langsung oleh Ketua Umum Gema MKGR Fahd A Rafiq dan Sekjen Dendi Prasetya. Pelantikan dihadiri oleh Ical dan Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso. Saat ini, baik Fahd dan Dendi telah menjadi terpidana kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK. Dendi terlibat dalam kasus pengadaan Al Quran sementara Fahd terpidana kasus korupsi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah (DPID).

tino oktaviano/ aktual

***

Fidel Angwarmasse, pengacara Yudi Setiawan, mengakui memiliki bukti kuat terkait dengan aliran dana klienya kepada elite Partai Golkar. Ketika dikonfirmasi terkait dengan BAP kliennya, Fidel membenarkan seluruh keterangan kliennya. “Apapun yang disampaikan klien kami, Yudi Setiawan, dalam BAP apabila sudah ditandangani berarti lengkap adanya,” ujar Fidel kepada Aktual, Senin (12/8). Fidel juga membenarkan adanya aliran dana untuk sejumlah elite Partai Golkar oleh Yudi Setiawan yang juga menjabat sebagai direktur PT Cipta Inti Parmindo seperti diberitakan sebelumnya. “Kalau terkait aliran dana kepada beberapa oknum, memang ada mas, termasuk ke Partai Golkar, betul,” ujarnya. Saat ini tim pengacara Yudi tengah menyusun bukti untuk memperkuat kesaksiannya saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu. “Kami lagi hubungkan keterangan dengan bukti dulu,” ungkapnya. Keterangan Yudi Setiawan yang menyebut keterlibatan sejumlah elite partai politik dalam skandal korupsi bukan isapan jempol belaka. Yudi merekam semua percakapannya dengan politisi yang menerima uang hasil korupsi. Dalam BAP bahkan disebutkan KPK telah menyita bukti rekaman dari Blackberry dan flashdisk milik Yudi. Fidel Angwarmasse mengakui kliennya merekam sejumlah transaksi dan pembicaraan dengan detail. “Yudi pengusaha, dia tidak sembrono. Administrasinya tersusun rapi. Makanya sejak awal pendirian perusahaan, cara-cara seperti itu sudah dilakukanya. Modelnya dokumentasi,” ujarnya. Fidel juga mengaku kliennya memiliki foto sejumlah rapat dengan pejabat negara dan politisi. “Bukti transfer dan tanda terima

disimpan rapi, hasil rapat dicatat dan difoto untuk kemudian dipelajari,” ungkapnya. Salah satu rekaman yang dimiliki Yudi adalah rekaman pembicaraan antara Yudi dan Fathanah yang membicarakan tentang proyek Blok Grand Pendidikan. Dalam rekaman tersebut Yudi dan Fathanah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dalam BAP yang diteken Yudi Setiawan pada 27 Februari lalu di Lapas Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Yudi mengenal Elda Diningrat sejak awal 2009. Elda dahulu merupakan sekjen Organisasi Nelayan Tradisional Indonesia ketika dipimpin Tamsil Linrung. Sementara Yudi menjabat sebagai wakil bendahara umum. “Elda adalah direktur di PT Radina. Sementara di PT Cipta Inti Parmindo, Elda bekerja kepada saya. Elda saya gaji dengan tugas menciptakan peluang proyek di Kementerian Pertanian dan melancarkan proyek dengan lobi ke Senayan melalui Tamsil Linrung,” tulis Yudi dalam BAP-nya. Dikonfirmasi terpisah, politisi Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain membantah telah menerima uang sebesar USD 20 ribu dari Elda Diningrat. “Saya tidak pernah menerima uang dari Elda. Tidak benar itu,” kata Happy Bone kepada Aktual. Mantan anggota Komisi I DPR RI itu juga menyebutkan, adapun nama dia disebut-sebut oleh Yudi Setiawan hanya karena dicatut. “Nama saya dicatut. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu dengan yang namanya Elda,” ujar dia. Meski demikian, dia mengaku kuatir karena dirinya saat ini akan maju sebagai caleg dari Golkar. “Bahaya juga ini, kan mau pemilu,” ungkapnya.


15

HUKUM

Politisi PKS Fahri Hamzah menuding sosok Yudi Setiawan dijadikan agen oleh istana untuk menghantam PKS. Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian

W

akil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memiliki data siapa sesungguhnya Yudi Setiawan, saksi memberatkan dalam kasus suap impor sapi eks Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq (LHI). Menurut Fahri, Yudi Setiawan kerap menggunakan mobil dinas pejabat dengan nomor polisi B 94 RFS dan selalu mengaku memiliki relasi pejabat setingkat menteri di Istana Presiden. “Yudi ini agen yang bertugas mengatur pertemuan ada transksi riil antara LHI dan YS. Kecuali sama AF (Ahmad Fathonah). YS sebetulnya, nama yang sering dibawa dia nama SS (Sudi Silalahi) dan Dipo Alam.

16

Setiap ketemu LHI, salam dari SS. Dia sudah punya hubungan yang kuat dengan satu kelompok yang sedang bermasalah juga,” kata Fahri. Fahri mengungkapkan, jika didalami betul, maka akan ada satu nama yang terungkap di persidangan. “Yudi sebetulnya sering bawa nama-nama Sudi Silalahi (Mensesneg) dan Dipo Alam (Seskab),” kata Fahri, awal Juli lalu. Dia menambahkan, setiap Yudi Setiawan bertemu LHI kerap mengatakan salam dari Sudi Silalahi. “Masalah mencatut nama dia (Yudi) ini makelar. Dari sini bisa masukan bagi kawan-kawan (jurnalis) bahwa ini ada gengnya (Yudi Setiawan),” kata Fahri. Fahri menilai, Yudi Setiawan selama ini sudah terbelit dalam banyak kasus sebelum dikait-kaitkan dengan LHI. “Kasusnya di Bank Jabar, Jatim, Kalsel dan sebagainya.


Intinya dia (Yudi) nyari perlindungan hukum dan tidak mungkin ke PKS. Hipotesa kami dia akan lari ke kekuasaan (mencari perlindungan) dan dia dijadikan agen menghantam orang lain (PKS),” ujarnya. Sementara, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi memiliki kedekatan dengan Yudi Setiawan. “Terlalu teknis. Tak pernah dengar. Tapi kami bantah secara institusi, tidak ada kaitan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Presiden juga hormati KPK dengan segala kewenangannya sesuai undang-undang, untuk lakukan apapun proses hukum seseorang, bila mana pantas sah secara hukum,” kata Julian. Mendapat tuduhan, sontak Dipo

AKTUAL/ istimewa (fAHRI) - tino oktaviano/ aktual

Tudingan sebagai Agen Istana

tino oktaviano/ aktual (SUDI SILALAHI) - AKTUAL/ ISTIMEWA

Alam menyebut Fahri Hamzah sedang kalap. Bukan cuma itu, Dipo juga mengganggap Luthfi Hasan Ishaaq bodoh. Dipo menyebut Fahri Hamzah kalap lantaran menudingnya mengotaki skenario penghancuran PKS lewat kasus suap kuota impor daging sapi yang menyeret Luthfi sebagai tersangka. Sementara Luthfi dianggap bodoh bila percaya Yudi Setiawan adalah agen Dipo. Dikutip dari laman setkab.go.id, Dipo menilai Fahri sedang kalang kabut menyusul kemungkinan bertambahnya tersangka dari kalangan petinggi PKS dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Pasalnya, dalam dakwaan Luthfi, Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, disebut-sebut menerima aliran dana yang diduga hasil korupsi. “Saya lihat dia memang lagi kalap,” kata Dipo. Dipo menyatakan, kasus korupsi kuota impor daging sapi berdasarkan pengaduan dari pegawai Kementerian Pertanian. Dia pun membantah tudingan Fahri disebut-sebut sebagai otak dari proses hukum kasus Luthfi di KPK. “Jadi kalau Fahri mengatakan saya otaknya kasus LHI sampai diadili oleh KPK itu keliru,” tegasnya. Soal pernyataan Fahri bahwa

Yudi Setiawan merupakan aktor yang dilibatkan dirinya dan pihak istana, termasuk Sudi Silalahi, dalam skenario penghancuran PKS, Dipo menganggap Luthfi bodoh bila mempercayainya. Siapakah Yudi Setiawan? Yudi adalah saksi yang memberatkan Luthfi. Yudi saat ini berstatus terpidana kasus pembobolan kredit fiktif Bank Jawa Timur (Jatim) dan kasus narkoba. Nama Yudi muncul dalam surat dakwaan Luthfi yang dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6). Keduanya saling mengenal dan pernah membicarakan proyek Kementerian Pertanian. Menurut Fahri, Yudi saat ini dilindungi lingkar istana lantaran sejumlah kasus hukum yang menjeratnya. Sebagai kompensasinya, Yudi harus mau memainkan peran dalam skenario penghancuran PKS. Senada dengan Dipo, Sudi Silalahi pun membantah soal tudingan tersebut. “Nauduzubillahimindzalik, dia (Fahri Hamzah) tahu agama, fitnah itu luar biasa dosanya. Dia tahu dosanya,” terang Sudi. Sudi mengaku, dirinya sama sekali tak akan memaafkan Fahri

sebelum yang bersangkutan meminta maaf. “Dan saya belum berniat memaafkannya kalau dia belum meminta maaf kepada saya. Biar Allah yang membalas,” jelas Sudi. Menurut Sudi, Fahri melakukan fitnah dan kemudian didengar oleh seluruh orang, karenanya dia meminta agar Fahri meralat ucapannya. “Dia harus meralat kalau itu tidak benar dan memang tidak benar. Saya tidak pernah merekayasa itu, naudzubillah,” tegasnya. Sudi menegaskan, dirinya tak akan menggugat Fahri atas ucapannya. Hanya saja, lanjut Sudi, dirinya menyesalkan sikap Fahri padahal dia merupakan kader partai Islam. “Biar dia tanggung yang jelas saya tidak melakukan itu dan saya nyatakan fitnah dan saya tidak berbohong. Biar Allah yang menghitungnya. Dan ingat, ingat ya! Allah tidak akan memaafkan fitnah yang dilakukannya kecuali orang yang difitnahnya itu memaafkannya. Dan dia harus meminta maaf didengar oleh seluruh orang yang pernah mendengar fitnah itu,” tuturnya. Terkait tuduhan bahwa Yudi Setiawan merupakan agen istana, lewat pengacaranya, Fidel Angwarmasse, Yudi mengaku tidak mengenal Sudi Silalahi dan Dipo Alam. “Tidak benar Yudi dekat dengan Sudi dan Dipo,” ujar Fidel kepada Aktual, Senin (12/8). Fidel juga menegaskan kliennya tidak dalam kendali siapapun dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan sejumlah elite partai politik. “Di belakang Yudi tidak ada siapapun atau partai apapun,” ujarnya. Lebih lanjut Fidel juga mengatakan agar upaya Yudi mengungkap kongkalikong kasus korupsi ini tidak digiring keranah politis. “Saya tegaskan, yang dilakukan oleh klien saya murni penegakan hukum. Jangan mengarahkan opini masyarakat bahwa Yudi ingin menghancurkan PKS atau partai apapun,” jelasnya.


17

HUKUM

Geger Penangkapan Kepala SKK Migas Oleh: Novrizal Sikumbang, Vicky Anggriawan, Arbie Marwan, Arnold Sirait

18


S

elasa (13/8) malam pukul 22.30 WIB menjadi hari yang cukup ‘menyesakkan’ bagi Rudi Rubiandini, kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya di di Jalan Brawijaya VIII No 30, Jakarta Selatan. Rudi diduga menerima suap sebesar USD 700 ribu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari perusahaan minyak Kernel Oil Ltd Pte. KPK juga menangkap sosok pria berinisial ‘A’ di rumah dinas Rudi. Informasi yang dihimpun Aktual, pria berinisial ‘A’ tersebut ternyata biasa disapa Ardi dengan nama lengkap Deviardi. Dia diduga merupakan sosok penghubung Kernel Oil


Rudi Rubiandini mengakui menerima uang dari salah satu pendiri Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya melalui perantara Deviardi (Ardi). “Saya terima dua kali.”

dengan Rudi. Ardi yang juga pelatih golf ini diduga memiliki hubungan dengan Rudi. Versi KPK, penerimaan suap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar USD 300 ribu pada saat Ramadhan lalu, dan tahap kedua sebesar USD 400 ribu diterima Rudi usai Lebaran. Pada saat penangkapan, sebanyak 10 penyidik KPK langsung masuk ke rumah dinas Rudi. KPK keluar dari rumah Rudi dengan membawa barang bukti berupa tas warna hitam, motor gede bermerk BMW, dan sejumlah kardus. Saat penangkapan, KPK tak hanya menangkap Rudi. Lembaga anti rasuah itu juga menangkap pejabat dari Kernel Oil. “Turut diamankan barang bukti sebesar USD 400 ribu dan sejumlah lainnya,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Rabu (14/8).

Menurut Bambang, pascapemeriksaan secara intensif, KPK akhirnya memutuskan untuk menjadikan Rudi Rubiandini sebagai tersangka kasus dugaan suap. Penetapan tersangka dilakukan usai jajaran pimpinan KPK menggelar gelar perkara Rabu (14/8) siang. “Forum ekspose menyetujui untuk meningkatkan tahapan proses pemeriksaan menjadi proses penyidikan, dan menaikan tiga orang sebagai tersangka,” katanya. Selain Rudi, KPK juga menjadikan dua orang swasta, masing Ardi dan Simon Gunawan Tanjaya sebagai tesangka. Simon dan Ardi dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaiman diubah UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 (1) KUHP. “R (Rudi), kami kenakan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 jo, pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, KPK memutuskan langsung menahan Rudi Rubiandini, pasca-dijadikan tersangka Rabu (14/8). Rudi bersama dua tersangka lain, Ardi dan Simon, ditahan di Rutan KPK. “Kami putuskan untuk langsung melakukan penahanan,” jelas Bambang. Bambang mengatakan, ketiga tersangka itu, akan ditempatkan di rutan KPK, dan rutan KPK cabang POM DAM, Guntur. “Mereka ditahan di rutan KPK, C1 (gedung KPK) sebagian di Guntur,” ujarnya. Bambang juga menyatakan fokus pendalaman akan mengarah kepada kemana aliran suap itu bermuara. “Nanti dalam proses pemeriksaan dibutuhkan, siapapun yang kami butuhkan akan kami panggil,” jelasnya. Soal adanya dugaan keterlibatan pihak lain muncul lantaran uang suap yang diberikan untuk Rudi terbilang besar. KPK menemukan uang senilai USD 690 ribu dan 127 ribu dolar Singapura di rumah Rudi dan Ardi. Uang itu diberikan Simon kepada

Rudi melalui perantara Ardi. KPK pun menaruh curiga motor besar merk BMW dengan nomor polisi B 3946 FT merupakan bagian suap Kernel oil kepada Rudi Rubiandini. “Motor itu diduga untuk diberikan kepada R dari,” ujar Bambang Widjojanto. Bambang mengatakan, kecurigaan itu, lantaran motor yang diantarkan Ardi ke Rudi itu, didapatkan suratsurat lengkap. “Satu paket dengan BPKB-nya,” kata dia. Bambang pun membenarkan kalau Ardi merupakan pihak swasta yang kesehariannya berprofesi sebagai pelatih golf. “Dalam kasus ini, A juga diduga ikut menerima suap dari S,” ujarnya. Peryataan Bambang sekaligus menepis anggapan bahwa sebelumnya moge yang disita KPK merupakan milik Rudi yang pernah dilaporkan dalam LHKPN tahun 2008. Bambang membenarkan kalau Ardi yang ikut ditangkap dalam OTT merupakan penghubung uang suap dari pemilik Kernel Oil, Simon, ke Rudi Rubiandini. “Uang suap senilai USD 400 untuk Rudi, telah diiberikan Simon di City Plaza, Jakarta. Saudara S memberikan dana kepada saudara A sekitar jam 16.00 WIB, Selasa (13/8). Dan dana itu akan diberikan kepada saudara R yang dijanjikan akan bertemu jam 21.00 WIB malam,” kata dia. Selain memberikan uang kepada mantan Wakil Menteri ESDM tersebut, sambung Bambang, A datang ke kediaman Rudi dengan menggunakan motor gede. Dia mensinyalir, motor itu bagian dari suap Kernel Oil. “A ke sana menggunakan moge itu, dan di dalam moge itu juga sudah ada dengan BPKB-nya (paket lengkap),” urainya. Lebih lanjut, kata Bambang, dari kediaman Rudi, si A ini cukup lama. Yang kemudian diantarkan pulang oleh supir pribadi R dengan menggunakan mobil pribadi R. “A setelah itu diantar pulang oleh supir R dengan mobil R, dan saat itu


19

Simon Gunawan Tanjaya

dilakukan penyergapan, A langsung dibawa kembali kerumah R, dan uang itu diambil dari R (USD 400 ribu, red),” tandasnya. Simon, salah satu pihak yang ditangkap KPK, ternyata pemilik Kernel Oil Pte Ltd asal Singapura. Kepastian ini, seperti disampaikan Bambang Widjojanto. “Pihak swasta bernama S posisinya sangat tinggi atau owner dari sebuah perusahaan berinisial PKOL,” ujar Bambang. Berdasarkan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga itu sejatinya sedang mengaudit Kernel Oil. Kernel adalah perusahaan yang ada partisipasi di era kepemimpinan R Priyono sebagai kepala BP Migas. Kernel diduga melakukan markup penjualan LNG ke Thailand. Dikonfirmasi Aktual, Anggota VII BPK Bahrullah Akbar mengungkapkan, pihaknya terus mengaudit penutupan BP Migas akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, BPK sudah mengendus indikasi adanya permainan lelang migas atas bagian pemerintah yang dilakukan para trader dalam penutupan BP Migas. “Penyebabnya akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi perusahaan trader oleh BP Migas dan mekanisme lelang yang kurang transparan,” kata dia. Bahrullah menambahkan, ke 20

depan, BPK pun akan mengaudit kinerja SKK Migas di seluruh rantai proses bisnisnya. “Audit akan dilakukan dari perencanaan kontrak kerjasama, cost recovery dan indikasi kecurangan-kecurangan diperhitungan lifting,” ujarnya. Sementara, perusahaan Kernel Oil diduga milik anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Wisnu Wardhana. Sumber Aktual, Kamis (15/8), membenarkan perihal tersebut. “Ya, benar. Kernel Oil itu milik Wisnu Wardhana. Dia mantan anggota HIPMI,” ungkap sumber tersebut. Bahkan, sumber itu mengaku sangat dekat dengan Wisnu. “Saya kenal baik Wisnu, pemilik Kernell Oil,” kata sumber itu. “Kernel Oil adalah anak usaha dari PT Tripatra yang menginduk kepada PT Indika Energy Tbk.” Dikonfirmasi, Presiden Direktur Indika Energy Wisnu Wardhana membantah bahwa Kernel Oil ada kaitannya dengan Indika Energy maupun Tripatra. “Tidak ada hubungannya antara PT Indika Energy dengan PT Tripatra dan Kernel Oil Pte Ltd,” tegas Wisnu, ketika dikonfirmasi Aktual melalui telepon selularnya, Kamis (15/8) malam. Dia juga memastikan tidak


memiliki perusahaan yang diduga telah melakukan suap kepada Rudi. Anehnya, pemilik Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya, ternyata tidak pernah menjalin komunikasi dengan Rudi Rubiandini. Pengacara Simon, Junimart Girsang, menyatakan bahwa perusahaan kliennya tersebut pun tidak memiliki kepentingan dengan SKK Migas. “Pak Simon sama sekali mengatakan tidak pernah mengenal dan tidak penah komunikasi dengan Pak Rudi,” jelasnya. Justru, menurut Junimart, perusahaan milik kliennya tersebut berhubungan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Kementerian ESDM, bukan kepada SKK Migas. “SKK Migas itu tidak ada hubungan pekerjaan dengan perusahaan Pak Simon, karena urusan Pak Simon adalah solar, jadi solar itu hubunganya ke Ditjen Migas, bukan SKK Migas,” kata dia. Usai diperiksa KPK, Rudi sempat melontarkan pernyataan. Dia membantah dirinya melakukan korupsi. Dia hanya menerima gratifikasi saja. “Saya tidak melakukan korupsi, tetapi saya kelihatan masuk dalam masalah gratifikasi,” kata Rudi. Gratifikasi itu didapat dari seorang temannya yang berprofesi sebagai trainer golf yakni Ardi. Gratifikasi itu berupa uang dollar AS. Namun demikian, Rudi meminta semua pihak untuk tidak berpolemik. “Biarkan proses hukum yang membuktikan,” katanya. Rudi pun mengakui menerima uang dari salah satu pendiri Kernel Oil, Simon melalui perantara Ardi. “Saya terima dua kali.”. Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah bahwa pihaknya pada Rabu (14/8) siang melakukan penggeledahan terkait dengan penangkapan Rudi Rubiandini. KPK hanya memasang

tino oktaviano/ aktual - AKTUAL/ istimewa (JUNIMART)

HUKUM

KPK line di lokasi penangkapan. Johan menjelaskan, pihaknya memasang KPK line di dua tempat, yakni di kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan Apartemen Mediterania Garden Residences Tower H. “Diberikan KPK line di Apartemen Mediterenia, terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang berinisial S dari pihak swasta pada pukul 24.00 WIB, Selasa (13/8),” jelas dia. Menurut Johan, pasca-

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Usai penggeledahan, KPK juga menyita uang uang ribuan dollar AS. “Benar memang ada uang sekitar USD 200 ribu kami sita,” ujar Johan Budi, ketika dikonfirmasi Aktual. Pada penggeledahan lanjutan, KPK juga berhasil menyita uang senilai USD 320.100 dari kotak deposit Bank mandiri milik Rudi. *** Deputi Komersial SKK Migas

tino oktaviano/ aktual - AKTUAL/ ISTIMEWA (INSERT)

Deviardi (Ardi)

melakukan pemeriksaan awal, tim satgas KPK lainnya langsung meluncur ke Apartemen Mediterania. Di sana KPK juga mengamankan Simon dari pihak swasta. “Kami tangkap tangan S, swasta, di sebuah Apartemen Mediterania, tower H, sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Johan. Selain tiga orang yang diamankan tersebut, imbuh Johan, pihaknya juga mengikut sertakan tiga orang lainnya yang berasal dari kediaman Rudi, sehingga total ada ada enam orang, yakni dua orang petugas keamanan rumah dan satu orang supir pribadi Rudi. KPK juga menggeledah kantor

Widyawan Prawiraatmadja mengatakan, Kernel Oil yang diduga menyuap Rudi Rubiandini merupakan perusahaan yang saat ini tengah melakukan tender penjualan minyak mentah Indonesia. “Mereka sedang ikut tender penjualan minyak mentah bagian Indonesia yang tidak diambil oleh PT Pertamina (Persero),” ungkap Widyawan. Widyawan menjelaskan, Kernel Oil bersama 40 perusahaan lainnya telah teregistrasi sebagai perusahaan yang mengikuti tender penjualan minyak bagian negara. “Kernel bukan tahun ini saja ikut, tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ikut tender,” katanya. Lelang tender yang

digelar SKK Migas saat ini sebesar satu kargo penjualan minyak atau sebanyak 200 ribu sampai 400 ribu barel minyak mentah. Jika harga satu barel minyak mentah adalah USD 100 maka total nilai minyak yang akan ditenderkan sebesar USD 20 juta hingga USD 40 juta atau setara Rp 200 miliar hingga Rp 400 miliar. “Minyak itu dilelang karena biasanya tidak cocok dengan kilang milik Pertamina,” ujar Widyawan. Selain karena minyak tersebut tidak cocok dengan kilang Pertamina, kilang-kilang di Indonesia juga tengah dilakukan perbaikan, sehingga Pertamina tidak mampu untuk menampung minyak hasil produksi. “Biasanya persentasenya kecil, tidak banyak,” katanya. Dia menambahkan, Kernel Oil adalah registered trader atau trader terdaftar yang sudah beberapa kali mengikuti tender di SKK Migas. “Tapi seingat saya, Kernel Oil belum menang tender tahun ini,” ujarnya. Meski tahun ini belum menang, Kernel Oil pernah beberapa kali memenangkan tender di SKK Migas. Perusahaan itu tersebut menang karena memberikan bid tertinggi. Harga bidding bergantung pada harga minyak mentah domestik Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP), ditambah harga premium yang dapat diberikan peserta tender. Rencananya, Senin (19/8), SKK Migas akan menggelar tender crude untuk minyak yang tidak terserap Pertamina. Sementara, pihak SKK Migas memastikan kegiatan operasi hulu migas tetap berjalan pascapenangkapan Rudi Rubiandini. Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengatakan bahwa pihaknya terkejut mendengar berita penangkapan tersebut. “Kami belum bisa berkomentar banyak. Kami terkejut mendengar berita yang baru kami ketahui itu,” katanya. Kendati demikian, lanjut dia, industri migas yang memberikan kontribusi penerimaan bagi negara


21

hingga Rp 300 triliun per tahun tidak boleh berhenti. “Operasi migas tetap berjalan dan tidak boleh berhenti,” tambahnya. Untuk sementara, menurut Gde, tugas kepala SKK Migas ditangani wakil kepala SKK Migas dan pejabat lainnya. “Masih ada Pak Waka SKK Migas dan pejabat lainnya yang akan menjalankan operasi kegiatan migas,” ujarnya. Hal senada dikemukakan Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro. Elan Biantoro menjelaskan, Kernel Oil tidak memiliki blok migas Elan Biantoro di Indonesia. “Kernel tidak memiliki blok Migas di Indonesia karena dia hanya trader,” ujar Elan. Namun, Elan tidak mau menjawab substansi persoalan hukum yang membelit Rudi Rubiandini. Di satu sisi, Kementerian ESDM berharap kinerja SKK Migas tidak turun pasca-penangkapan Rudi Rubiandini. “Program SKK Migas harus tetap berjalan,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Susilo menambahkan, selama ini kinerja SKK Migas sudah menunjukan prestasi yang 22

membanggakan. Dia berharap SKK Migas tidak mengalami dampak dengan tertangkapnya Rudi. Susilo yang merupakan pengganti Rudi saat menjabat sebagai wakil menteri ESDM tetap mendukung program tahun 2013 sebagai tahun pemboran. Hal tersebut guna mencapai target lifting minyak bumi nasional sebesar 840 ribu barel per hari. *** Menyusul tertangkapnya Rudi Rubiandini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung ikut berkomentar. Dia menduga Kernel Oil adalah perusahaan kecil yang mencoba mendapatkan kuota dengan menyuap kepala SKK Migas. Bahkan, lanjut dia, perusahaan Kernel Oil adalah perusahaan yang bermarkas di Indonesia, Singapura dan Thailand. “Perusahaan (yang menyuap) sebetulnya bukan perusahaan besar yang home base-nya ada di tiga negara, Indonesia, Singapura dan Thailand. Makanya saya menduga jangan-jangan ada persaingan antara para pemain besar yang menjadi


ancaman kemudian ada pemain kecil yang tiba-tiba nyelonong mendapatkan kuota untuk itu. Dan itu harus menjadi perhatian KPK dan publik,” kata Pramono Anung. Pramono pun mendorong KPK untuk memeriksa pihak lain selain Rudi Rubiandini. “Makanya saya termasuk yang menaruh harapan dan mendorong KPK agar jangan hanya berhenti sampai di kepala SKK Migas, karena yang seperti ini bisa melibatkan banyak pihak, karena izin berkaitan kuota trading bukan semata-mata keputusan SKK Migas,” katanya. Ditambahkannya, ditangkapnya Rudi karena pemberian izin trading karena Kernel Oil adalah makelar. ”Ini pasti berkaitan dengan pemberian policy terhadap trading, karena perusahaan itu bukan perusahaan yang memiliki konsesi atau operator, melainkan trader di bidang crude oil,” ujarnya. Sementara, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai sosok Rudi Rubiandini benar-benar sederhana sewaktu masih di kampus. Jadi sangat mengagetkan jika guru besar ITB itu terlibat suap Migas.


HUKUM


“Sebagai sesama alumnus ITB, Rudi adalah guru besar ITB dan tentu kami sangat terpukul atas kejadian ini. Banyak teman dan senior kami yang bercerita bahwa Prof Rudi adalah sosok bersahaja di kampus,” kata alumni ITB Gede Sandra kepada Aktual. Gede sangat mengutuk pihak manapun yang telah meracuni Rudi dengan budaya korup. Aktivis Rumah Perubahan ini pun tidak menampik kemungkinan bahwa Rudi menerima suap karena didesak atau diperas oleh kalangan politik. “Semisal, Prof Rudi didesak untuk membiayai eveneven politik seperti Konvensi Partai Demokrat,” tegasnya. Informasi yang dihimpun Aktual, posisi Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas memang ‘rawan’. Pasalnya, banyak yang ‘mengincar’ posisi tersebut. Bahkan, sumber Aktual mengungkapkan, sejak dua bulan yang Rudi memang telah menjadi target untuk dilengserkan. Gede menambahkan, kejadian tangkap tangan Rubiandini oleh KPK menunjukkan kegagalan Presiden SBY mengelola anak buahnya. Seperti diketahui, surat pengangkatan Rudi sebagai kepala SKK Migas ditandangani langsung oleh presiden. “Sekali lagi SBY gagal sebagai pemimpin. Karena sebenarnya

apa yang dilakukan Rudi sebagai bawahan hanya mencontoh atasannya. Jika atasannya hanya sibuk melakukan pencitraan, seolah bersahaja dan berintegritas, tapi sembari menerima suap, ya pastilah bawahannya akan mencontoh sifat yang demikian,” kata Gede Sandra. Contohnya, sambung Gede, adalah celotehan Nazar yang menyatakan bahwa Cikeas, dalam hal ini Ani Yudhoyono rutin menerima suap USD 5 juta dari mafia migas. Jika keluarga SBY saja menjadi bagian dari mafia migas, maka wajar jika Rudi sebagai bawahan juga terbawa-bawa ke dalam jaringan tersebut. Sementara, KPK akan terus menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga kuat bermain dalam perkara suap kepada Rudi Rubiandini. Bahkan, penelusuran tersebut akan dilakukan kepada lembaga, korporasi maupun partai. Menurut Bambang Widjojanto, semuanya akan ditelusuri. Untuk itu, pihaknya meminta publik untuk memberikan kesempatan bagi KPK untuk melakukan pengembangan penyidikan. KPK pun mengaku bakal memeriksa Jero Wacik terkait adanya perkembangan baru nantinya. “Ya kalau dibutuhkan, akan kami

panggil,” tandasnya. KPK bahkan telah mencekal Kepala Divisi Operasi SKK Migas, Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersial Minyak Bumi dan Kondensat, Agus Sapto Raharjo Moerdi Hartono, Kepala Divisi Komersial Gas, Popi Ahmad Nafis dan Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur PT. Parna Raya Group. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewan mengenal Rudi Rubiandini sebagai sosok yang bersih. “Tadinya ia (Rudi Rubiandini) dikenal bersih, yang tukang nerabas yang kotorkotor. Jadi sebagian masih tidak percaya ini bisa terjadi,” katanya. Sesama alumni ITB, Purbaya mengaku sedih dengan penangkapan tersebut. “Dilihat dari alumni agak sedih juga. Harusnya mahasiswa ITB yang dulunya terkenal suka protes lalu masuk ke pemerintah menjadi pendukung utama dari pemerintahan yang bersih,” ucapnya. Dia juga berharap dugaan suap yang melibatkan Rudi tidak benar. Kalaupun benar pihak yang berwajib dalam memproses secara profesional. “Kalau salah dibilang salah, kalau tidak ya dibebaskan,” tambahnya. Menteri BUMN Dahlan Iskan terkejut mendengar berita penangkapan Rudi Rubiandini. “Saya kaget dan tidak menyangka. Saya tahu musuhnya banyak sekali,” kata Dahlan. Dia menambahkan, sosok Rudi merupakan orang yang sederhana dan memiliki tekad untuk memperbaiki beragam permasalahan yang menjerat sektor migas seperti persoalan keruwetan di dalam perizinan. Kesederhanaan tersebut, ujar dia, ditunjukkan Rudi Rubiandini yang dikenal kerap pulang mudik ke kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan menggunakan kereta ekonomi. Dahlan juga berpendapat bahwa kepala SKK Migas memiliki banyak lawan di dalam dunia migas antara lain karena tekadnya untuk


23

melakukan pembersihan di sektor tersebut. *** Tertangkapnya Rudi Rubiandini oleh KPK membuat Ketua Komisi Pengawas SKK Migas yang juga Menteri ESDM Jero Wacik kaget. “Saya kaget ketika mendengar bahwa kepala SKK Migas ditangkap KPK,” ujar Jero Wacik. Wacik menambahkan, dirinya sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas juga mengaku kebobolan atas tertangkapnya Rudi Rubiandini dengan barang bukti uang sebesar USD 700 ribu. “Untuk kejadian ini tentu kami akan adakan evaluasi segera. Kami evaluasi, apa yang perlu kami awasi lebih cermat dalam penyelenggaraan SKK Migas,” tambahnya. Seperti diketahui, tim pengawas SKK Migas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Tim pengawas dikepalai Menteri ESDM Jero Wacik. Wakil Menteri Keuangangan Anny Ratnawati sebagai wakil ketua komisi. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Kepala BKPM Chatib Basri sebagai anggotanya. Namun, Wacik mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi di dalam sektor industri migas. “Kami mendukung penuh upaya KPK untuk mengusut tuntas permasalahan hukum tersebut,” ujarnya. Wacik juga mengatakan, dengan 24

membongkar kasus korupsi di tubuh SKK Migas, akan semakin membuat masyarakat tetap percaya pada pemerintahannya. “Karena kami pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung industri migas demi kepentingan nasional,” lanjutnya. Dia menambahkan, dirinya meminta perusahaan-perusahaan migas di Indonesia untuk tetap melakukan investasi di Indonesia karena persoalan penangkapan Rudi Rubiandini tidak mempengaruhi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Tanah Air *** Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko sementara mengambil alih tugas dari Rudi Rubiandini yang dinonaktifkan sebagai kepala SKK Migas. “Saat ini yang memegang kendali itu wakil kepala,” ujar Elan Biantoro. Elan menambahkan, Johanes Widjonarko akan mengambil alih tugas-tugas kepala SKK Migas sampai Presiden memilih kepala SKK Migas baru yang secara definitif. “Posisinya sementara sambil menunggu keputusankeputusan dari lembaga tertinggi negara yang lain, seperti komisi pengawas. Rudi kan diangkat oleh Presiden,” tambahnya. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 93/2013 untuk menonaktifkan sementara Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan menggantikannya dengan Johanes Widjonarko yang sebelumnya merupakan wakil kepala SKK Migas. “Oleh sebab itu pemerintah menerbitkan Keppres No 93 /2013, sudah ditandatangani oleh bapak Presiden,” ujar Jero Wacik. Wacik menjelaskan, isi dari Kepres tersebut adalah, pertama, memberhentikan sementara Rudi Rubiandini dari jabatanya sebagai Kepala SKK Migas. Kedua sesuai


dengan peraturan yang ada, menugaskan Johanes Widjonarko yang merupakan wakil kepala SKK Migas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala SKK Migas. “Itu keputusan presiden, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditetapkan di Jakarta pada 14 Agustus,” jelasnya. Wacik mengatakan, Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko mulai Rabu (14/8) berwenang untuk memutuskan dan menandatangani kebijakan SKK Migas pasca-Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden. “Karena Pak Widjonarko sudah diangkat sebagai Kepala SKK Migas, ia berwenang menandatangani semua yang berkepentingan dengan SKK Migas,” ujar Jero Wacik. Keputusan presiden tersebut diambil karena pemerintah harus melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan industri migas nasional. “Industri migas ini adalah industri yang sangat strategis, sekitar Rp 1 triliun revenue-nya per hari, karena itu maka pengelolaan SKK Migas tidak boleh berhenti seharipun,” imbuh Wacik. Wacik menerangkan, dengan tertangkapnya Rudi Rubiandini tetap saja industri migas harus berjalan seperti biasa, untuk itu pemerintah mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan peraturan bahwa wakil kepala SKK Migas harus menggantikan kepala SKK Migas. “Semua sistem berjalan seperti biasa, di atas ada kepala SKK migas untuk urusan yang strategis, ada juga komisi pengawas yang diketuai menteri ESDM,” terangnya. Di satu sisi, Wacik mengaku tidak pernah mendengar Kernel Oil. “Saya tidak pernah dengar Kernel Oil,” katanya. Dia menegaskan, biasanya mengenal perusahaan yang sudah familiar saja. “Seperti Conoco, Medco, Total, Supreme Energy. Yang sudah biasa-biasa,” sambung politisi Partai Demokrat, ini.

humas esdm

HUKUM

Siapa Rudi ? Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang dilaporkan Rudi Rubiand ini per 11 Maret lalu, dia memiliki total kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060. Oleh: Vicky Anggriawan


P

rof Dr Ing Ir Rudi Rubiandini RS lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 9 Februari 1962. Dia semula adalah seorang akademisi dan pengamat perminyakan Indonesia. Dia mendapatkan gelar S1 Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1985. Dia lulus tingkat doktoral dengan gelar Dr Ing dari Technische Universität Clausthal, Jerman pada 1991. Rudi pernah menjabat sebagai wakil menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam kurun 2010 hingga 2012 dia pernah menjabat sebagai corporate secretary dan deputi Pengendalian Operasi BP Migas— lembaga yang dibubarkan dan berganti nama menjadi SKK Migas. Rudi juga sempat menjabat sebagai wakil ketua Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Migas (TP3M) Kementerian ESDM pada 2010. Sebelumnya, dia pernah menjadi penasihat ahli kepala BP Migas. Dalam kurun 1995 hingga 2010 sebenarnya aktivitas Rudi lebih banyak dihabiskan mengabdi di almameternya, ITB. Dia pernah menjadi sekretaris jurusan Teknik Perminyakan ITB, general manager Sasana Olahraga Ganesha ITB, direktur penerbit ITB, serta direktur Operasi dan Keuangan PT LAPI ITB, dan direktur utama PT LAPI ITB. Data yang dihimpun Aktual, kekayaan Rudi Rubiandini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang dilaporkan dirinya pada 11 Maret lalu, memiliki total kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060. Jumlah harta itu meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 28 September 2012, Rudi memiliki harta sebesar Rp 7,2 miliar dan USD 21.047. pada 2013, harta tidak bergerak yang dimiliki Rudi sebesar Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas tanah dan bangunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Jakarta. Selain itu, Rudi juga memiliki beberapa alat transportasi senilai Rp 433 juta. Kendaraan yang dimiliki antara lain motor BMW senilai Rp 30 juta buatan 1955 yang diperoleh pada 2008, motor Yamaha Rp 3,5 juta, motor Honda Supra Rp 5 juta, motor Mio Rp 3 juta, motor Supra Rp 2 juta, motor Suzuki Satria Rp 10 juta, mobil Livina Rp 100 juta, mobil Suzuki SX4 Rp 100juta, dan mobil Nissan Rp 180 juta. Harta tidak bergerak yang dimiliki Rudi terdiri atas logam mulia senilai Rp 690 juta, dan lainnya senilai Rp 230 juta. Sementara giro/ kas yang dimiliki Rudi berjumlah Rp 1,8 miliar dan USD 21.060. Sementara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan memecat Rubi Rudiandini dari kursi komisaris PT Bank Mandiri Tbk. Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro mengatakan, Kementerian BUMN segera mengambil tindakan setelah ada kejelasan status Rubi. “Kami perlu segera mengambil sikap, begitu keluar keputusan tersangka, langsung dipecat,” kata Imam. Rubi menjabat sebagai komisaris Bank Mandiri dengan masa jabatan mulai 2 April 2013 hingga lima tahun ke depan. Sayang, karier tersebut hancur seketika akibat skandal suap. AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013

25

NASIONAL

Kursi Panas Patrialis di Mahkamah Konstitusi Pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

S

elasa (13/8), Patrialis Akbar, Akil Muchtar, dan Maria Farida Indrati resmi diambil sumpahnya sebagai hakim konstitusi di Istana Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyaksikan langsung pengambilan sumpah tersebut. Pengangkatan ketiga hakim konstitusi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 P 2013 dan Keppres No 87 P 2013. Pengambilan sumpah ketiga hakim konstitusi itu juga dihadiri oWakil Presiden Boediono, para kepala lembaga negara antara lain Ketua DPD Irman Gusman, para menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah

26

pejabat lainnya serta Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono. Sebelumnya, pemerintah melalui Presiden SBY mengajukan Patrialis Akbar dan Maria Indrati sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2018. Patrialis Akbar merupakan mantan menteri Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga 18 Oktober 2011. Sontak pengangkatan ketiga hakim konstitusi itu menimbulkan protes berbagai kalangan, terutama dari LSM dan akademisi. Protes keras terutama ditujukan bagi Patrialis Akbar. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI)


bahkan meminta SBY mencabut keppres tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Selain itu, SBY juga diminta mengulang proses pemilihan hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang (UU) No 8/2011 tentang Perubahan Atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Iluni FHUI Melli Darsa di Jakarta, Senin (12/8), mengatakan, permintaan ini diajukan, mengingat pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi belum memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam UU No 24/2003, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20.

rumgapres-abror rizki

Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang

AKTUAL/ ISTIMEWA

“Pasal 19 UU MK memerintahkan agar pencalonan hakim konsitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam penjelasan Pasal 19 UU MK ditegaskan bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan,” katanya. Iluni FHUI menilai, proses yang diatur UU MK ini tidak dilaksanakan dengan semestinya dalam hal pencalonan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Akibatnya,

keputusan presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar tidak sah karena melanggar ketentuan UU MK. “Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif juga berarti bertentangan dengan semangat pemilihan hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel yang diperintahkan UU MK,” katanya. Melli menegaskan, pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Kelalaian untuk menjalankan amanat undang-undang atas proses seleksi yang transparan dan partisipatif juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Presiden pada calon-calon sebelumnya. MA dalam pengusulan hakim konstitusi Anwar Usman dan Presiden ketika mengusulkan Hamdan Zoelva juga tidak melalui proses seleksi transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, Iluni FHUI berpendapat, kelalaian ini tidak boleh terus dibiarkan. Dikatakan Melli, Pasal 20 Ayat (1) UU MK memerintahkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (MA, DPR, dan Presiden). Karena itu, Iluni FHUI mendesak MA, DPR, dan Presiden untuk segera membuat peraturan yang diperintahkan Pasal 20 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut. “Peraturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sangat penting untuk mendapatkan hakim konstitusi

yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar,” katanya. *** Sementara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berniat melakukan judicial review (uji materi) atau uji tafsir Pasal 19 UU MK. Pasalnya, pengangkatan hakim MK seperti diatur UU itu dianggap multi-tafsir. Direktur Advokasi YLBHI Bahrain di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (11/8), mengatakan, gugatan akan didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, yang terdiri atas para aktivis YLBHI, ICW, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Bahrain mengungkapkan, pencalonan hakim konstitusi merupakan wewenang MA, Presiden dan DPR. Tetapi pada praktiknya, kata dia, ketiga lembaga itu memiliki tafsir yang berbeda soal klausul ‘transparan dan partisipatif’. “Tiga-tiganya tafsir masingmasing. Partisipatif itu seharusnya melibatkan publik. Mengumumkan prosesnya sejak awal. Tapi dalam pengangkatan Patrialis tidak ada langkah itu,” kata Bahrain. Alvon Kurnia Palma sebagai salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli MK mengatakan, ditunjuknya Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi diduga sebagai kompensasi politik. Maksudnya, jabatan ini adalah kompensasi yang diberikan oleh SBY atas pencopotan Patrialis dari jabatan politik sebagai menteri Hukum dan HAM. “Muncul kecurigaan publik bahwa penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusi


27

sebagai bentuk kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas pencopotannya pada waktu menjadi menteri beberapa waktu lalu,” kata dia. Menurut ketua Badan Pekerja YLBHI ini, jika proses pemilihan didasarkan pada kompensasi politik dengan mengabaikan syarat-syarat sebagai hakim konstitusi yang ditentukan oleh UU MK maka sama halnya Presiden menjadikan MK sebagai ‘tempat pembuangan terakhir’ dan mendorong MK menjadi lembaga yang tidak kredibel. “Pada sisi lain bukan tidak mungkin penunjukan Patrialis karena adanya posisi tawar politik untuk kepentingan atau pengamanan partai politik terutama dalam pemilu 2014 mendatang,” ucapnya. Selain itu, sambung Alvon, saat menjabat sebagai menteri, Patrialis Akbar dianggap kontroversial dan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, karena dimasa kepemimpinannya terjadi ‘obral’ remisi dan pembahasan bersyarat terhadap koruptor. “Karena itu, meminta kepada presiden membatalkan penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusional dari unsur pemerintah karena prosesnya yang cacat hukum dan berpotensi melemahkan institusi MK,” tandasnya. Di masa menjabat sebagai menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar pernah memberikan remisi kepada narapidana yang terbilang kontroversial. Sebut saja pemberian remisi kepada mantan Deputi Gubernur Senior BI Aulia Pohan dan ratu lobi Arthalita Suryani (Ayin) pada 17 Agustus 2010. Begitu juga Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Remisi juga diberikan kepada tahanan WN Asing seperti Schapelle Corby yang ditahan di LP Krobokan 28

Denpasar, Bali atas kasus narkoba. Bob Hasan dari Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), menilai, penunjukkan secara langsung oleh Presiden SBY kepada Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi telah menyalahi aturan yang ada. “Menyoal kedudukan selaku hakim konstitusi bukan dari pada bagian hak prerogratif Presiden Mengingat MK adalah badan yang sejajar dengan Lembaga Kepresidenan,” kata dia. Menurut Bob, tidak menjadi permasalahan jika presiden hanya melakukan rekomendasi terhadap calon hakim konstitusi. “Kalau hanya merekomendasi mungkin itu sahsah saja. Ini (penunjukannya) inkonstitusional,” ujarnya. Selain itu, sambung Bob, dengan latar belakang Patrialis Akbar sebagai mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menjadi kekhawatiran tersendiri, salah satunya terhadap citra MK yang selama ini telah terbangun dengan baik, karena diisi oleh orang partai politik. “Ini juga yang jadi masalah, karena Patrialis dari pengurus partai politik besannya SBY. Dan jelas kepercayaan kepada lembaga tersebut akan merosot,” jelasnya. Bahkan secara tegas Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, menggantikan hakim konstitusi Achmad Sodiki yang berakhir Agustus 2013, tersirat adanya kepentingan pengamanan Pemilu 2014 nanti. “Pasti karena nanti Pemilu tidak ada partai atau calon presiden yang akan menang mutlak, jadi penguasa berkepentingan menempatkan orangnya untuk bela kepentingan penguasa jika hasil pemilu dan pilpres masuk sengketa di MK,” kata Boyamin.


Sementara, pembelaan soal pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi datang dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat. Dia mengatakan, pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim MK sah-sah saja. “Saya kira, kalau presiden mengangkat hakim konstitusi itu sangat wajar. Tapi kalau misalnya Patrialis punya kekurangan, dapat dijadikan bahan kajian bagi presiden untuk dapat dijadikan ukuran ke depannya,” kata Martin di Jakarta, Senin (12/8). Karena itu, dia berharap, Patrialis sebagai hakim konstitusi, dapat mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak terlalu banyak berbicara yang bukan menjadi kapasitasnya sebagai hakim konstitusi. Saat ditanya soal soal kinerja Patrialis yang banyak memberikan remisi kepada koruptor, Martin mengatakan bahwa hal itu perlu dikaji bersama-sama. Yang jelas, katanya, penunjukkan Patrialis sebagai hakim konstitusi, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah siap melayani gugatan sejumlah LSM terhadap keputusan Presiden BY yang mengajukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. “Beliau memenuhi syarat apa yang disyaratkan sebagai hakim konstitusi. Kami akan layani saja gugatan itu. Tidak usah khawatir, pemerintah memiliki alasan yang

tino oktaviano/ aktual - rumgapres/ abror rizki (sby)

NASIONAL

kuat untuk mengangkat seseorang. Presiden kan tidak sembarangan juga,” katanya di Bogor, Senin (12/8). Menurut Djoko, proses pengajuan Patrialis Akbar telah melalui prosedur yang tepat dan sesuai sebagai usul dari pemerintah. Sesuai dengan konstitusi, hakim MK yang terdiri atas sembilan orang diajukan oleh tiga lembaga, Presiden, MA dan

Patrialis: Nama Saya Diusulkan Amir Syamsuddin Patrialis Akbar menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas kemampuan yang dia miliki.

aktual/ istimewa (martin hutabarat) - rumgapres/ abror rizki (sby)

Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang

DPR. Masing-masing lembaga berhak mengajukan tiga nama. Djoko berpendapat, keberatan sejumlah LSM yang menilai tidak adanya transparansi dan pengumuman calon hakim MK ke masyarakat luas karena memang tidak ada keharusan. “Tidak ada keharusan. Yang penting proses di internal pemerintah jalan. Kan itu wakil pemerintah, bukan wakil yang lain. Kalau MA melakukan proses, kenapa tidak dikritisi juga? Sama saja kan,” katanya. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8), mengatakan, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan. “Setelah mempelajari, melihat dan memperhatikan masukan dari menteri terkait yang dikoordinasikan dibawah Menkopolhukam, juga mendegar dari Menkum HAM, Jaksa Agung dan Kapolri, maka Pak Patrialis dianggap pantas dicalonkan sebagai wakil pemerintah untuk hakim konstitusi,” ujar Julian. Julian mengatakan, salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi mewakili pemerintah adalah karena memilki kapasitas dan kredibilitas yang memadai.

U

sai mengucap sumpah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8), Patrialis Akbar berkomentar soal pengangkatan dirinya. Menurut dia, kontroversi pengangkatan dirinya sebagai hakim konstitusi merupakan dinamika demokrasi negara hukum. “Tidak apa-apa. Yang menggugat adik-adik saya, kawan-kawan saya. Saya juga alumni LBH Talabahu. Masak saya mau marah-marah? Justru saya hormati saja. Biasalah, dunia tidak mulus,” kata Patrialis. Patrialis menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas kemampuan yang dia miliki. Menurutnya, sebelum Presiden SBY menunjuk dirinya menggantikan Achmad Sodiki sebagai hakim konstitusi, ada uji kepatutan dan kelayakan yang dia jalani. “Saya diusulkan jadi hakim oleh Menkumham Pak Amir. Setelah itu saya dipanggil Presiden dan beberapa menteri. Di situ, kira-kira Juli 2013, ditanya pikiran-pikiran saya, dan saya sampaikan jawabannya. Saya sendiri tidak tahu apakah ada calon lain ada atau tidak,” ujar Patrialis. Ketika disinggung soal dirinya yang juga merupakan seorang politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN), dia berjanji meski dirinya politikus, dia akan membebaskan dirinya dari kepentingan-kepentingan politik selama di MK. “Jangan mendikotomikan antara orang parpol dan tidak. Apa ada jaminan orang bukan parpol melakukan hal dengan bagus atau konsisten? Itu subjektif. Makanya saya punya komitmen, dan itu tidak boleh ditawartawar. Hakim itu bukan tanggung jawab dunia, tapi akhirat,” kata Patrialis. Sekedar merunut ke belakang, Patrialis pernah menjabat menteri Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga di-reshuffle pada 18 Oktober 2011. Patrialis juga seorang advokat. Dia juga pernah menjadi anggota DPR periode 20042009 dari PAN. Saat di Senayan, putra Minang kelahiran Padang 31 Oktober 1958 itu tergabung dalam Komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Uniknya, meskipun kini menjabat sebagai hakim konstitusi, namun Patrialis Akbar juga masih menjabat sebagai komisaris utama di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, BUMN sektor pertambangan. Dia diangkat sebagai komisaris utama Bukit Asam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 22 Desember 2011.


29

Edisi Khusus


Pendekatan pertahanan keamanan di Indonesia selama ini banyak diwarnai dengan pola divide et impera mirip tabiat kolonialisme yang dahulu tercermin dalam sosok organisasi dan operasional KNIL, yang secara kasat mata memanipulasi karakter suku bangsa. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha

M

emasuki 68 tahun usia Republik Indonesia ternyata menghenyakan benak khalayak, karena banyak masalah yang tersisa. Bukan sekedar akibat terkaburkannya berbagai tujuan mulia dalam bernegara berbangsa, seperti upaya membangun masyarakat adil dan makmur. Tetapi terutama karena perancuan pemahaman akibat sisa-sisa benih penyakit kolonialisme yang meracuni rasa persatuan kesatuan dan keadilan sosial. Padahal, sisa warisan kolonialisme, feodalisme, yang kini makin mewujud nyata dalam bentuk penyuburan neoliberalisme yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Tanpa sadar selama puluhan tahun lebih, generasi muda bangsa ini tercekoki oleh pencitraan bahwa yang paling berjasa di dalam heroisme patriot nasionalis Indonesia adalah elemen bersenjata, khususnya militer. Sehingga peran utama dari para tokoh agama, politisi, jurnalis, guru, dan dokter yang sejak awal abad 20 membangkitkan kesadaran rakyat atas kejahatan kolonialisme dan menggelorakan semangat kemerdekaan, malah meredup sirna oleh kemilau gerakan bersenjata yang justru baru mulai muncul setelah kemerdekaan negara bangsa Indonesia diproklamasikan oleh

30


Rekonstruksi Sejarah Kemerdekaan


31

Edisi Khusus


Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Tengok di berbagai gapura peringatan ulang tahun kemerdekaan, yang tergambar nyaris hanya citra militer, pejuang bambu runcing berselempang merah putih. Apalagi sejak Indonesia selama 30 tahun lebih dikuasai oleh Orde Baru yang mengandalkan diri pada dukungan Dwifungsi ABRI. Padahal sejarah membuktikan bahwa proses kelahiran Tentara Nasional Indonesia justru penuh dialektika yang menggambarkan unsur laskar rakyat, maupun para patriot gemblengan Jepang lewat Pembela Tanah Air (PETA), Heiho dsb, akhirnya takluk oleh unsur eks serdadu Koninkiljke Nederlandsche Indische Leger (KNIL) yang kemudian mendominasi kepemimpinan TNI. Sedikit banyak unsur profesionalisme yang berangkat dari doktrin dan perspektif keserdaduan kolonial, niscaya membawa muatan nilai kolonialisme 32

imperialisme. Nilai yang kini berwujud dalam bentuk neokolim (Neo Kolonialisme Imperialisme) berupa neoliberalisme. Tidak heran jika pendekatan pertahanan keamanan di Indonesia, banyak diwarnai dengan pola divide et impera mirip tabiat kolonialisme yang dahulu tercermin dalam sosok organisasi dan operasional KNIL, yang secara kasat mata memanipulasi karakter suku bangsa. Tahukah kita suku apa saja yang digunakan Belanda dalam menumpas berbagai perlawanan di Tanah Air? Rata-rata hampir semua suku di Nusantara menjadi bagian dari pasukan KNIL, dengan persentase yang berbedabeda. Apalagi pasukan Belanda yang sebelumnya ditugasi menggempur perlawanan di daerah banyak yang tewas akibat terbunuh atau terkena kolera. Padahal, prajurit pribumi terbukti lebih tahan terhadap penyakit tropis. Sehingga Belanda


juga tidak perlu mendatangkan prajurit Belanda dalam jumlah banyak, dan memboroskan anggaran. Capt RP Suyono dalam buku Peperangan Kerajaan di Nusantara terbitan Grasindo, menuturkan sejak terbentuk pada 1830, KNIL sangat kekurangan prajurit. Rata-rata kebutuhan KNIL sekitar 2.000 prajurit per tahun. Sementara prajurit Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda rata-rata hanya 1.500 hingga 1.600 per tahun. Selisih 500 orang hal sangat penting mengingat sebagian pasukan yang dikirim banyak yang tewas. Tentu ini jadi kendala bagi Batavia dalam menaklukan daerah-daerah yang belum dikuasai. Pada abad 19 daerah kekuasaan Hindia Belanda masih kecil, Nusa Tenggara dan Aceh belum dikuasai penuh. Belum lagi dalam upaya menumpas pemberontakan di daerah yang bergejolak. Karena itulah dilakukan

perekrutan prajurit pribumi sebagai solusi. Perekrutan ini memberi kemenangan bagi kompeni terhadap berbagai perlawanan di seantero Nusantara. Terbukti prajurit Ambon, Manado dan Jawa berhasil menumpas perlawanan di Bali pada 1860. Seiring makin masif perekrutan pribumi dan bergabungnya anakanak KNIL yang lahir di tangsi, jumlah prajurit pribumi dalam pasukan KNIL pun meningkat dari tahun ke tahun. Suyono mencatat pada 1916, jumlah prajurit KNIL terdiri atas 17.854 Jawa, 1.792 Sunda, 151 Madura, 36 Bugis (menurut Maulwi Saelan mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa), orang Bugis dan Makasar jarang dijadikan prajurit KNIL, karena tingkat kesetiaan yang rendah) dan 1.066 Melayu. Adapun Ambon berjumlah 3.519 orang, Manado 5.925 dan 59 Alfuru. Jumlah pasukan pribumi ini dilengkapi dengan 8.649 orang Eropa. Sehingga pasukan KNIL jadi kuat terutama pada awal abad ke 20 menjelang Perang Dunia II. Komposisi suku dalam pasukan KNIL ini sangat dinamis dari tahun ke tahun, namun rata-rata orang Jawa tetap terbanyak karena mencapai 50%. Sunda 5%, Manado 15% justru Ambon hanya 12%. Sisanya Timor 4% dan suku lain seperti Aceh, Batak, Madura dan Bugis masing-masing 1%. Komposisi kesukuan yang memiliki sifat dan karakter berbeda

ini ternyata berpengaruh pada organisasi berperang KNIL. Ini terbukti dari penempatan prajurit ke dalam empat Kompi berbeda dalam satu batalyon infanteri. Kompi pertama adalah gabungan Eropa dan Manado yang difungsikan berhadapan langsung dengan musuh, menyerang, menembak dan membuat lubang perlindungan. Mereka juga bertugas menghitung kekuatan musuh dengan mengintai. Kompi kedua terdiri atas Ambon dan Timor merupakan penggempur yang bertugas melibas musuh namun harus segera ditarik kembali sebelum semuanya tumpas. Setelah ditarik maka kompi ketiga dan keempat yang terdiri dari Sunda dan Jawa melakukan pendudukan dan mecipta perdamaian. Tugas ini diberikan karena bawaan prajurit Jawa dan Sunda bersifat tenang dan mampu menahan diri. Di samping selalu menciptakan segregasi antar-satu kelompok dengan kelompok lain, termasuk antar suku dalam KNIL, kolonialisme Belanda juga melakukan diskriminasi dalam bentuk penggajian dan fasilitas. Orang Jawa yang mayoritas ternyata tidak dihargai Belanda, justru mereka yang acap didiskriminasi. Jika ada penghargaan medali kuning untuk keberanian dan kesetiaan (Voor Moed en Trouw) maka prajurit Ambon dan Manado akan mendapat tambahan gaji f10,9 (gulden), sedang yang Sunda dan Jawa hanya f6,39. Ini juga berlaku dalam berbagai fasilitas termasuk tingkat kelas jika bepergian. Sebelum 1905, prajurit Jawa tak mendapat fasilitas sepatu karena dianggap tidak sebaik keunggulan berperang prajurit Ambon

dan Manado. Prajurit Jawa cenderung nrimo dengan perlakuan ini.. Nasib prajurit Jawa mengalami perbaikan setelah diprotes J van der Weiden—mantu Jendral van Heutsz komandan pasukan Belanda yang berhasil menaklukkan Aceh— yang menyatakan prajurit Jawa juga gagah berani—selain prajurit Aceh—terbukti dari perang Jawa yang sangat sulit dihentikan Belanda. Justru orang Belanda yang berpikiran prajurit Jawa lebih lemah sehingga didiskriminasi. Sekelumit kisah politik divide et impera, dan diskriminasi tentang KNIL itu tentu bisa menggambarkan corak kolonialisme. Sementara masih ada masalah lain yang perlu dikaji dan direnungkan lagi dalam menata ulang bangunan negara bangsa ini. Yaitu sejauh mana peran nilai ideologis dari nasionalisme, maupun agama, terutama Islam, serta aspirasi sosialisme untuk menata sumbangsih masing-masing dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Kisah tentang HOS Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam-nya, maupun pengaruh media massa dan peran jurnalis dalam menggalang pendapat umum, selalu layak untuk dipetik himahnya. Terutama manakala hak setiap elemen kekuatan sosial dalam masyarakat untuk menerbitkan media sendiri tetap dihormati dan dijamin kebebasannya, Seusia 68 tahun ini, ternyata negara bangsa Indonesia masih harus belajar banyak. Terutama dalam mengkritisi kecenderungan para kutu loncat yang mampu menjadi bunglon, beradaptasi dari tempo dulu ke zaman sekarang, dari rezim lama ke rezim kini, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Padahal muatan sisa warisan kolonial dan feodalisme yang dibawanya, sangat mampu membelokan arah perjuangan memenuhi amanat penderitaan rakyat. Berbagai Sumber


33

Edisi Khusus

34



HOS TJOKROAMINOTO

Potret Nasionalisme Islam Indonesia Satu hal yang penting bagi Tjokro, ia berfikir reflektif sebagai respons atas pertautan zamannya. Islam ditemukannya sebagai suatu ideologi, dari lorong sempit terali penjara dan juga dari kegagalannya membangun komunitas di Kedung Jati. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha

P

erdebatan kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis agama dalam kontruksi sejarah Indonesia, seakan tak pernah usai. Keduanya terus bertarung berebut hegemoni kekuasaan. Sejarahwan cenderung menelusuri pertarungan itu sejak perdebatan piagam Jakarta. Tapi ada juga yang mengambil klaim lebih jauh lagi hingga pertarungan di tubuh Sarekat Islam pada 1910-an. Beberapa studi sejarah memunculkan anggapan bahwa kelompok nasionalis sekuler senantiasa jadi pemenang. Klaim ini mungkin benar. Tapi pada beberapa kasus, kemenangan kelompok sekuler bukannya tanpa syarat. Karena pergumulan politik itu ternyata menghasilkan kultur politik hibrida yang mencampur baurkan ide-ide yang secara prinsip malah mungkin berbeda. Dengan kata lain, berarti kepentingan ‘kelompok Islam’ juga sudah terserap membaur di dalamnya. Kultur hibrida itu menyiratkan bahwa kontruksi religiusitas/ keberagamaan di Indonesia mengalami proses modifikasi. Agama yang datang tak pernah taken for granted, tapi diadaptasi dalam bentuk akulturasi (percampuran

dengan budaya setempat). Hal ini tampak juga saat ide-ide nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial melanda seantero dunia, dalam konteks politik pergerakan nasional di Hindia Belanda, ketiga ide itu ternyata juga mulai ditimang oleh para pemikir Islam Indonesia. Sehingga lahirlah pemikiran bahwa nasionalisme dan Islam itu tidak bertentangan, bahkan memiliki kepentingan yang sama. Untuk itu Humaidi pengamat sejarah mencoba menelusuri faktisitas cara berfikir tokoh Sarekat Islam (SI) HOS Tjokroaminoto sebagai kunci pembuka tabir pemikiran bagaimana tokoh Islam menempatkan nasionalisme dalam konteks ke-Indonesiaan melewati batas sektarian dan primordial. Dengan mempelajari cara HOS berfikir pada zamannya, kita dapat melukiskan suatu struktur jiwa jaman yang sedang membentuk –bukan terbentuk-.diri. Apalagi belum ada sejarahwan yang mencoba menganalisi pemikiran Tjokro secara tematis. Lihat pemikiran teman seangkatan HOS seperti Haji Misbach, Mas Marco, Dr Sutomo, Wahidin, Tjipto Mangunkusumo sudah banyak dikaji pakar. Bahkan

Sukarno, Kartosuwiryo dan Musso, yang notabene murid-murid Tjokro juga banyak ditulis. Lantas mengapa HOS Sang Guru ditelantarkan? Padahal—jika boleh mengklaim— HOS adalah guru bagi nasionalisme dan aktivis pergerakan di Indonesia. Sadar atau tidak, HOS Tjokroaminoto adalah ruh yang sesungguhnya bagi aktivis pergerakan hingga sekarang. *** Raden Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto lahir di Desa Bakur, Madiun Jawa Timur 16 Agustus 1882. Anak kedua dari dua belas bersaudara, putra Raden Mas Cokro Amiseno, Wedana Kleco, dan cucu Bupati Ponorogo RT Adipati Negoro. Setamat sekolah pegawai pemerintahan pribumi Oplayding School Foor Inladishe Ambegtenaren (OSVIA) di Magelang, HOS sempat mengikuti jejak kepriayian ayahnya sebagai pangreh praja di Ngawi 1902-1905. Meski keluarga bangsawan, HOS tak pernah bersikap angkuh, justru malah menjadi motor penggerak kemerdekaan Indonesia saat semua ningrat Nusantara tertidur dibelai kolonialisme Belanda. Sehingga akibat muak atas tradisi ‘sembah


35

Edisi Khusus


jongkok’ yang dinilai sangat melecehkan, HOS lalu meninggalkan pekerjaan priyayi itu. Pada 1905, HOS pindah ke Surabaya bekerja pada perusahaan dagang sambil melanjut sekolah malam di Hogere Burgerlijke School. Setamat sekolah dagang, HOS bekerja di pabrik gula Rogojampi 1907-1912 seraya mulai menulis dan menjadi asisten redaksi di harian Bintang Soerabaja kemudian redaktur Soeara Hindia. Bersama istrinya, RA Suharsikin, HOS juga membuka rumah kos di rumahnya. Dari perusahaan Setia Oesaha dan dunia pergerakan itu HOS mampu mencukupi kehidupannya. Setelah Sarekat Islam (SI) berdiri, HOS pun ke luar dari pekerjaan untuk berkonsentrasi penuh sebagai pemimpin pergerakan di Surabaya sehingga mencapai posisi sentral di tingkat pusat. HOS sukses terutama karena dalam vargaderingvargadering SI tidak orator yang sanggup mengalahkan ‘suara bariton HOS yang berat dan dapat didengar ribuan orang tanpa mikrofon’. Di bawah kepemimpinan HOS, SI jadi organisasi besar, bahkan mendapat pengakuan dari pemerintahan kolonial. Ini berkat hasil pendekatan kooperatif yang ditempuh HOS. Sebagai pemimpin SI, HOS dipuja bak ksatria pemenang perang. Dia dinilai piawai memikat massa. HOS merupakan 36

guru yang baik, pemandu bakat, dan penggembleng tokoh tokoh pergerakan. Dari rumah kos itu HOS menyalurkan ilmu agama, politik, teknik orasi, yang kemudian jadi cikal bakal pembentukan tokoh-tokoh utama Indonesia. Yang luar biasa; spektrum ideologis semua anak didik HOS begitu meluas bagai pelangi. Contoh, Sukarno, SM Kartosuwirjo, maupun Muso dan Alimin. Sebagai murid di pondokan, Sukarno dikenal juga sebagai mantu HOS. Sukarno menyerap kecerdasan Tjokro, terutama gaya berpidato. Kartosuwiryo juga pernah tinggal beberapa tahun bersama HOS. Setelah kemerdekaan, Kartosuwiro mendirikan Darul Islam sebagai perlawanan terhadap Sukarno. Musso-Alimin, dua tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), juga merupakan murid HOS. Keduanya, pada 1948 di Madiun, juga ‘bertarung’ dengan Sukarno. Pertarungan Nasionalisme Sukarno-Islamisme KartosuwiryoKomunisme Musso/Alimin, adalah pertarungan antar murid HOS. Ini mengisyaratkan bahwa gagasan HOS ditafsirkan berbeda oleh para muridnya. Dalam beberapa hal, Sukarno lebih mengerti gagasan HOS tentang front persatuan nasional Boedi Oetomo, SI, dan PKI guna menghadapi musuh bersama kolonialisme. Gagasan yang kelak


diolah Sukarno sebagai Nasakom (Nasionalis, Agamis, Komunis) sebagai lambang persatuan nasional. Ketika terjadi polemik keanggotaan ganda dalam tubuh SI, HOS adalah tokoh yang menginginkan persatuan SI dapat dipertahankan. Ia lebih mengidentifikasikan diri sebagai perekat antar pihak yang bertikai, walau dalam beberapa hal dia lebih dekat kepada kelompok SI Putih dari pada SI Merah (Sarekat Rakyat yang Marxis) . Menjelang perpecahan SI, personalitas HOS mulai banyak dipersoalkan. Pada 6, 7 dan 9 Oktober 1920, Darsono membuat artikel panjang mengkritisi HOS yang dianggap menyengsarakan SI akibat pengeluaran kepentingan pribadi berjumlah besar (3000 gulden). Darsono menuduh secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Tjokro terlibat penggelapan, “Mengapa CSI tidak punya uang… sedangkan Tjokro kelimpahan,” tulis Darsono. *** Agustus 1921, HOS diciduk penguasa Belanda. Ini merupakan momentum membersihkan nama baiknya, karena dipenjara berarti jadi martir yang bisa melegitimasi citra kejuangannya pada masa yang akan

datang. April 1922, HOS dibebaskan. Dia tak kembali ke Jogjakarta, tapi malah mendirikan markas baru di Kedung Jati (kota kecil strategis di titik temu jalur kereta api SemarangJogjakarta). Di kota ini, HOS memofuskan diri pada persatuan Islam, yang independen lepas dari Muhammadiyah. Tahun itu juga, HOS membentuk Pembangunan Persatuan bersama Raja Mogok, Soerjopranoto guna menarik dukungan Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) kepada CSI. Setelah propagandanya gagal, HOS kembali ke Markas CSI di Jogja. Dari kegagalan ini, HOS merubah persepsi persatuan nasionalismenya menuju persepsi nasionalisme atas dasar Islam. Semula HOS memandang Islam berfungsi sebatas pemaknaan simbolik, Kini HOS mulai merapatkan barisan nasionalisme dengan mendahulukan penyatuan kelompok Islam. Tepat ketika berumur 40 tahun, HOS mulai lebih mengkaji Islam secara serius. September 1922, HOS menerbitkan artikel berseri “Islam dan Sosialisme” di Soeara Boemipoetera dengan coba mendasarkan pandangan sosialismenya kepada Islam. Pada Kongres Al-Islam di Cirebon, 31 Oktober - 2 November 1922, HOS diangkat menjadi ketua kongres.

Arti penting kongres ini, seperti kata Agus Salim, yaitu untuk ‘mendorong persatuan segala golongan orang Islam di Hindia atau Orang Islam di seluruh dunia dan Bantu-membantu’ dengan melihat Kemal Attaturk sebagai pemimpin teladan yang bekerja demi persatuan Islam (baca, Pan Islamisme). Sesudah kongres Central SI di Madiun, 17-23 Februari 1923, HOS makin mengecam kaum komunis. Bahkan HOS juga akan membentuk SI dan PSI tandingan di tempattempat kaum komunis mengkontrol ketat SI. Dengan demikian, dimulailah suatu upaya disiplin partai untuk membersihkan SI dari unsur komunis (SI Merah). Sebagai tokoh SI, HOS lalu sibuk tur propaganda ke pertemuan SI-SI lokal. Pidato HOS mulai mendikotomikan antara Islam dengan komunis. Bagi HOS, SI itu berdasarkan Islam. Karena kaum komunis itu Atheis (tak bertuhan) maka komunisme tak sesuai dengan SI. Akibatnya kelompok SI Merah mengadakan kongres tandingan di Bandung dan Sukabumi pada Maret 1923. Dalam forum itu, HM Misbach mengecam HOS sebagai racun yang melakukan pembohongan lewat dikotomi Islam-komunis. Dikotomi itu bagi Misbach nonsense, Karena secara substansial, Islam

dan komunis justru sama, yaitu memperjuangkan sama rata-sama rasa. Seraya mengungkit kembali skandal HOS yang pernah diungkap Darsono, Misbach menuding HOS berambisi jadi raja. Tapi kecaman Misbach itu, dikecam balik Sukarno. Sehingga Misbach akhirnya meminta maaf atas pidatonya yang lancang itu. Sambil merapatkan barisan Islam dalam SI, sejak 1924 HOS mulai aktif dalam komite-komite pembahasan kekhalifahan yang dicetuskan pemimpin politik Wahabiah di Arabia, Ibnu Saud. Tentu sikap HOS ini ditentang kelompok Islamtradisional yang menolak penerapan asas tunggal mazhab wahabi yang hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang banyak diziarahi karena dianggap bi’dah. Mengingat gagasan wahabi itu disambut hangat kaum modernis Indonesia, baik Muhammadiyah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII pimpinan HOS, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sebagai langkah nyata setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, para ulama pesantren sepakat membentuk organisasi Nahdlatoel Oelama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926)


37

Edisi Khusus


dipimpin KH Hasyim Asy’ari selaku Rais Akbar. November 1926, PKI yang merupakanpartai hasil fusi SI Merah dan Indische SociaalDemocratische Vereeniging (ISDV) melancarkan pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini ditumpas brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan 13 ribu orang ditahan. Sebanyak 1.308 kader

38

PKI dikirim ke Boven Digul, kamp tahanan di Papua. Banyak aktivis non-komunis juga jadi sasaran pemerintahan kolonial. Pada 1927, PKI dinyatakan terlarang sehingga kemudian bergerak di bawah tanah. Pemberontakan yang dirancang sejak lama dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan, sesungguhnya ditolak tegas Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI.


Juga PKUS di Kremlin mengecam aksi advoturir Muso dan Alimin tersebut, karena Kremlin lebih menginginkan PKI mendukung gagasan HOS guna membentuk front Nasakom bersama PSI dan BO. Akibat ulah pemberontakan PKI itu gelombang pasang pergerakan nasional pun terpukul, Dampak ini menimpa pula kegiatan HOS dan PSI-nya. Sementara, Muso sempat buron ke Soviet untuk kembali lagi

pada 1935. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti menyusup ke Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI bergerak di kalangan organisasi nasionalis para mahasiswa, seperti Perhimpoenan Indonesia yang kemudian berada di dalam kontrol PKI. Pada 1928, kegiatan kaum pergerakan mulai mengarah kepada suatu persekutuan organisasi. Dalam hal ini, PSI masuk ke dalam

Permufakatan Perhimpunan— Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), bersama PNI dan organisasi- kedaerahan. Untuk mempertahankan PSI dari ancaman nasionalisme sekuler PNI, lalu HOS mengingatkan anggotanya agar tidak masuk organisasi yang tidak berdasar agama. Sentimen PSI yang memancing serangan balik nasionalis-sekuler serta kecurigaan akan ada hegemoni atas PPKI oleh PNI atau PSI, menciptakan disharmonis dalam PPPKI. Dalam situasi ini, HOS bertindak sebagai tokoh kompromis guna menyelamatkan PSI. Namun pada 1930, PSI yang berganti nama jadi PSII akhirnya keluar dari PPPKI. Dalam kondisi pergerakan politik yang penuh curiga ditambah pembatasan ruang gerak oleh pemerintahan kolonial, karir politik HOS pun mulai meredup. Kemudian, Desember 1934, Tjokroaminoto meninggal dunia pada usia 52 tahun. *** Dari paparan kegiatan di atas tersirat sejauh mana pokok pikiran HOS tentang nasionalisme dan Islam.Yang menarik terlihat betapa nyata ada dua perbedaan dalam diri HOS saat menafsir dan memahami nasionalisme dan Islam. Perubahan ini terjadi ketika HOS berusia 40 tahun, yaitu pada 1922. Ada dikotomi pemikiran HOS muda sebelum berumur 40 tahun dengan HOS tua setelah 40 tahun, HOS muda bersemangat, melihat Islam sebagai alat memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan persatuan nasional. HOS tua mulai berfikir dikotomis membedakan Islam dan komunisme sebagai entitas terpilah dalam menafsirkan nasionalisme. Dalam paruh HOS muda, klaim kecenderungan Islam sebagai alat bisa ditilik dari pidato HOS di vargedering di Semarang, tentang maksud pendirian SI sebagai perkumpulan yang dipertalikan

agama: “Dengan alasan agama itu, kita akan berdaya upaya menjunjung martabat kita kaum bumi putera dengan jalan yang syah. Menurut dalil dari kitab (kita lupa dalilnya dan namanya kitab tadi, red), orang pun mesti menurut pada pemerintahan rajanya. Siapakah sekarang yang memerintahkan pada kita, bumi putra? Ya, itulah kerajaan Belanda, oleh sebab itu menurut syara agama islam juga, kita harus menurut kerajaan Belanda. Kita mesti menepi dengan baik-baik dan setia wet wet dan pengaturan belanda yang diadakan buat kerajaan belanda. “ Lalu dengan lantang dia lanjutkan: “ lantaran di antara bangsa kita banyaklah kaum yang memperhatikan kepentingannya sendiri dengan menindas pada kaum yang bodoh. Maka kesatriaan kaum yang begitu sudah jadi hilang dan kesatriaannya sudah berbalik jadi penjilat pantat.” Untuk mengejar ketertinggalan kaum bumiputra, HOS menuturkan analogi cerita wayang Subali dan Sugriwa yang siap mati untuk mendapatkan Cupu Manik Astragino. Tentu, analogi ini suatu ajakan simbolik, dengan pendekatan world view suku Jawa. Cupu diartikan sebagai lambang kemajuan, Subali dan Sugriwa merujuk kepada kaum bumi putera yang rela berkorban demi cita-cita. Arti penting dari pemaparan ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, kadar pemahaman Tjokro mengenai Islam tidaklah mendalam, cenderung biasa-biasa saja. Ia menjadikan Islam hanya sebatas klaim legitimasi, tetapi ia lupa mendasarkan klaimnya dari kitab apa, ayat apa. Kedua, terlihat watak sinkretis dalam pemahaman ke-Islaman Tjokro. Pada satu sisi ia mengambil pembenaran secara agama, tetapi pada sisi lain ia juga menyandarkan pada cerita wayang yang notabenenya bekas peninggalan budaya Hinduisme-Jawa yang membekas pada pemahaman


39

Edisi Khusus


golongan Islam abangan. Pada Kongres CSI 1917 di Batavia, melihat tantangan radikalisme Semaun, HOS dengan berani mengatakan: “Yang kita inginkan adalah: sama rasa, terlepas dari perbedaan agama. CSI ingin mengangkat persamaan semua ras di Hindia sedemikian rupa sehingga mencapai (tahap) pemerintahan sendiri. CSI menentang kapitalisme. CSI tidak akan mentolerir dominasi manusia terhadap manusia lainnya. CSI akan bekerjasama dengan saja yang mau bekerja untuk kepentingan ini.” Istilah ‘sama-rasa’ secara awam merujuk kepada konsepsi pembentukan kelas khas Marxis. Entah, apa di sini kosa-kata ini muncul sebagai sesuatu konsep yang sadar, atau hanya bersifat reaktif terhadap Semaun yang makin radikal. Pada beberapa kesempatan memang, ada kecenderungan HOS bersikap serius mengenai Islam. Seperti atas kasus artikel ‘Djojodikoro’ dalam Djawi Hiswara awal Januari 1918. Artikel Martodharsono itu menulis “Gusti Kandjeng Nabi Rasul minum A.V.H gin, minum opium dan kadang suka menghisap opium”. Untuk menunjukkan simpati terhadap Islam, HOS membalas artikel itu dengan tulisan tandingan, bahwa dia siap membentuk dan memimpin Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM) di Surabaya guna mempertahankan kehormatan Islam, Nabi dan kaum Muslim. Namun kemudian ternyata kerja-kerja HOS itu bukan hanya bertujuan membela Islam, malah juga sebagai alat memperluas jaringan politiknya. Terbukti dari seiring 40

pembentukan TKNM, berdiri juga cabang-cabang baru SI. Ada dua hal yang menandai perubahan dalam diri HOS sehingga sejak 1922 lebih memikirkan Islam. Pertama, sejak Agustus 1921 hingga

April 1922, HOS berada di penjara. Kondisi ini dimaknai Tjokro sebagai proses simbolik untuk refleksi. Mungkin juga ada pemaknaan lain bahwa umur 40 tahun dalam penjara, adalah daulat akan keberadaan dia sebagai pemimpin pergerakan, seanalog dengan umur Nabi Muhammad saat diangkat menjadi utusan Allah SWT. Kedua, setelah keluar dari penjara, ia berusaha kembali ke CSI dan menarik pengikut dari kaum buruh.


Usahanya ini gagal! Tentunya, hal ini semakin menguatkan perspektif Tjokro bahwa untuk membangun nasionalisme dalam arti luas, tidak dapat dibangun dari sesuatu yang general. Nasionalisme harus dibangun atas dasar kesamaan, dan untuk itu diperlukan unsur pembeda guna membersihkannya dari unsur lain. Tjokro percaya hal itu adalah Islam. Pemahaman ‘baru’ Tjokro mengenai Islam, secara substansial tampak dalam brosur “Sosialisme didalam Islam”. Brosur ini, selain sebagai hasil kerja pikiran Tjokro, juga sebuah pembentukan opini dan upaya untuk menarik mereka yang sudah teracuni komunis untuk kembali kepada SI. Brosur tersebut berisikan beberapa hal pokok, yaitu perikemanusiaan sebagai dasar bangunan Islam, perdamaian, sosialisme dan persaudaraan. Islam sama dengan sosialisme karena tiga hal, yaitu unsur kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Dari segi isi, kelihatannya Tjokroaminoto sudah ingin memberi batasan antara Sosialisme Islam dan komunisme. Karena sosialisme Islam, menyandarkan kekuatannya kepada Allah. Selanjutnya sebagai bukti kecenderungan pemahaman Islam sebagai sebuah ideologi, juga diarahkan secara politik. Sejak 1922 hingga 1924, Tjokro bahkan aktif menjadi pemimpin dari kongres Al-Islam yang disponsori kaum

modernis (diantaranya Agus Salim dan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Al-Irsyad). Selanjutnya Tjokro juga amat bersemangat dalam menanggapi isu kekhalifahahan yang digulirkan Ibnu Saud. Hal yang mengakibatkan ia di curigai berpaham Wahabiah, yang kelak menyingkirkan keberadaan empat mazhab yang berkembang di Indonesia (khususnya di Jawa). Jelas, dalam konteks ini ide-ide panIslamisme sudah membayang dalam pemikiran Tjokro. Pada akhirnya kecenderungan pan-Islamis semakin menguat dalam pemikiran Tjokro. Ketika muncul federasi PPPKI, PSI yang diketuai Tjokro sangat ingin muncul sebagai kekuatan yang menguasainya. Bahkan ia juga semakin keras berpidato mengenai dikotomi nasionalisme Islam dan sekuler. Kaum beragama, harus memilih organisasi yang didasarkan agama, tutur Tjokro. Arti dari gerakan Pan-Islamis Tjokro ini, menyiratkan bahwa setidaknya yang dibayangkan Tjokro adalah sebuah nasionalisme,

sebuah kebangsaan yang didasarkan semangat persatuan nasib. Islam maupun sekuler, dalam dikotomi ini, di akui sebagai unsur yang sedang berjuang demi nasionalisme. Satu hal yang penting bagi Tjokro, ia berfikir reflektif sebagai respons atas pertautan zamannya. Islam ditemukannya sebagai suatu ideologi, dari lorong sempit terali penjara dan juga dari kegagalannya membangun komunitas di Kedung Jati. Islam ditemukannya, setelah nama baiknya dihempaskan akibat skandalnya yang diungkap Dharsono. Setelah menemukan Islam, maka Tjokro memberi geist baru bagi Islam yaitu dengan sosialisme, yang coba digali dari dalam AlQur’an. Tampaknya, Tjokro sadar akan bahaya sosialisme yang dengan ‘keseksiannya’ banyak menarik pengikut dari aktivis pergerakan. Jika Islam dimaknai secara pasif, bukan suatu unsur yang ‘seksi’, menarik dan berjuang bagi perubahan, maka langkah Islam tidak akan beranjak dari fungsi praktik ritual belaka. Bagi Tjokro, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan di

persatukan, sebagai dasar kebangsaan yang dibangun dalam proses menuju Indonesia. Selain melihat Tjokro dari konteks keIndonesiaan, tipekal Tjokro adalah tipetipe manusia perubah. Ia identik dengan Al-Afghani, yang juga merupakan tokoh politik Pan-Islamisme. Tjokro dan Afghani, juga sama-sama menemui kegagalan dalam perjuangan Pan-Islamismenya. Namun, arti penting keduanya, bukan pada kemenangan atau kekalahan. Keduanya menjadi penting, karena menggulirkan sebuah momentum perubahan pemikiran dalam Islam. Keduanya juga menjadi ruh perjuangan bagi kepentingan Islam Politik. Al-Afghani memberi inspirasi kepada Abduh, Ridha dan juga Iqbal dalam praktik pergerakan Mesir dan Pakistan. Sedangkan Tjokro, justru lebih plural, karena inspirasinya mengalir bagi nasionalisme-Islam bahkan komunis. Adapun kelompok Islam yang menjadikannya sebagai inspirasi adalah kaum modernis Masyumi, seperti Mohammad Natsir, Kasman, Prawoto dan tentu saja anak-anaknya, Anwar dan Harsono. Dengan demikian, Tjokro merupakan mitra dialog aktif bagi zamannya dan juga bagi zaman sesudahnya. Dan ruh Tjokro, masih akan terus ‘bergerak’, ketika Islam diartikulasikan sebagai penggerak yang aktif, tidak statis! Berbagai Sumber


41

Edisi Khusus


Serdadu Kolonial Pahlawan Kemerdekaan Pribumi yang mencapai pangkat tertinggi di KNIL adalah Kolonel KNIL Abdoelkadir Wirdjojoatmodjo.

Data 1830 mencatat dari total 640 jumlah perwira KNIL, 603 adalah bangsa Eropa, 37 pribumi atau hanya sekitar 5%. Sebaliknya dari 12.905 bintara dan prajurit KNIL, sebanyak 5.699 terdiri atas bangsa Eropa, selebihnya sekitar 60% atau 7.206 adalah pribumi. Pada 1936 jumlah pribumi yang menjadi serdadu KNIL mencapai 33 ribu orang atau sekitar 71%. Mereka terdiri atas 4.000 orang Ambon, 5.000 Manado dan 13 ribu

Oleh: Dhia Prekasa Yoedha

K

NIL adalah singkatan dari het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Di samping orang Indo Belanda dan Eropa, banyak juga bumiputra Hindia-Belanda jadi anggota KNIL. Antara lain Mangkunegoro VII, Sultan Hamid II, Oerip Soemohardjo, AE Kawailarang, AH Nasution, Gatot Subroto, TB Simatupang, Ahmad Yani, Soeharto dll yang kemudian berperan menentukan dalam pengembangan kepemimpinan angkatan bersenjata Indonesia. Ketika berlangsung Perang Diponegoro pada 1825-1830, Pemerintah Hindia Belanda membentuk satu pasukan khusus. Begitu Perang usai, 4 Desember 1830, Gubernur Jendral Johanes van den Bosch mengeluarkan Algemeene Orders voor het NederlandschOost-Indische leger yang berisi pembentukan suatu organisasi ketentaraan baru untuk HindiaBelanda, yaitu Oost-Indische Leger (Tentara India Timur). Pada 1836, atas saran Raja Willem I, tentara ini mendapat predikat Koninklijk. Namun dalam penggunaan seharihari selama hampir satu abad, kata Koninklijk tak pernah digunakan. Baru pada 1933, saat Hendrik 42

Colijn—yang juga pernah bertugas sebagai perwira di Oost Indische Leger— menjadi Perdana Menteri, maka tentara di IndiaBelanda secara resmi dinamakan Koninklijk Nederlands Indische Leger disingkat KNIL. Undang-Undang Belanda tidak mengizinkan para wajib militer warga negara Belanda ditempatkan di wilayah jajahan. Sehingga KNIL pun hanya terdiri atas prajurit bayaran atau sewaan. Terbanyak berasal dari Perancis, Jerman, Belgia, dan Swiss. Tak sedikit dari mereka adalah desertir dari pasukanpasukan Eropa asal mereka yang menghindari hukuman. Khusus untuk tentara Belanda yang melanggar peraturan di Belanda, mereka diberi opsi menjalani penjara atau bertugas di Hindia Belanda. Jika mau tugas ke wilayah jajahan, mereka akan mendapat gaji bulanan besar. Pada 1870 misalnya, serdadu KNIL asal Eropa tiap bulan dibayar f 300, setara penghasilan seorang buruh setahun.


***

Jawa. Pribumi yang mencapai pangkat tertinggi di KNIL adalah Kolonel KNIL Abdoelkadir Wirdjojoatmodjo yang memimpin delegasi Belanda dalam perundingan di kapal perang AS USS Renville pada 1947, dengan hasil Persetujuan Renville. Ada juga pribumi yang pernah mendapat pangkat mayor jendral dalam posisi sebagai Asisten Politik Ratu Juliana, yaitu Sultan Hamid II dari Pontianak selaku murid hasil pendidikan dua

wanita Inggris. Dengan pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 dan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka KNIL dilikuidasi. Likuidasi sejak 26 Juli 1950 pukul 00.00 WIB atas KNIL yang telah berusia 120 tahun itu, didasari oleh keputusan kerajaan Belanda tertanggal 20 Juli 1950.

Karena sesuai keputusan KMB, sekitar 60 ribu mantan serdadu KNIL yang ingin masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) wajib diterima Indonesia dengan pangkat yang sama. Sehingga berapa dari mereka pada 1970-an kemudian bisa mencapai pangkat mayor jenderal TNI. Sementara sekitar 5.000 KNIL asal Ambon memilih ikut dan tinggal di Belanda hingga hari ini. Berbagai Sumber

Para Mantan KNIL ABDUL HARIS NASUTION

A

bdul Haris Nasution pada 1940 mendaftar ke sekolah perwira cadangan KNIL bagi pribumi, Corps Opleiding Reserve Officeren (CORO) dan lulus jadi pembantu letnan. Pada 1942, dia pertama kali ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya. Nasution dikenal sebagai ahli perang gerilya. Dasar perang gerilya yang dituangkan Nasution dalam buku Fundamentals of Guerrilla Warfare karyanya ini sangat fenomenal, sehingga diterjemahkan ke berbagai bahasa asing dan jadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara. Termasuk di sekolah elite militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Nasution juga penggagas dwifungsi ABRI dan berperan sentral walau hanya sesaat sebagai ketua MPRS dalam mendirikan Orde Baru. Rezim Orde Baru yang didominasi militer eks KNIL inilah yang kemudian menafsirkan konsep dwifungsi itu ke dalam peran ganda sosial politik militer yang sangat represif dan eksesif. Setakluk Jepang dalam Perang Dunia II, Nasution bersama para pemuda eks-PETA mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Maret 1946, dia diangkat jadi Panglima Divisi III/Priangan. Mei 1946, dilantik Presiden Sukarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Februari 1948, jadi wakil Panglima Besar TNI di bawah Jendral Soedirman. Sebulan kemudian jabatan wakil Panglima Besar dihapus, dan Nasution ditunjuk jadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Lalu penghujung 1949, diangkat jadi kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Akibat pertentangan internal Angkatan Darat, Nasution

menggalang kekuatan bersama AE Kawilarang; TB Simatupang; A Kemal Idris dll menodongkan meriam ke Istana Presiden Sukarno di Lapangan Ikada (Monas) sebagai aksi menentang campur tangan pemerintah dalam urusan militer. Akibat Peristiwa 17 Oktober 1952 ini Presiden Sukarno mencopotnya dari jabatan Kasad dan menggantinya dengan Bambang Sugeng. Setelah islah pada November 1955, posisi Nasution dipulihkan kembali sebagai KASAD. Bahkan, pada Desember 1955 ia diangkat jadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada 5 Oktober 1997, tepat hari ABRI, atas manuver Pangab Jendral Faisal Tanjung (yang saat itu berkompetisi dengan faksi jendral LB Murdani), Nasution bersama Soeharto dan almarhum Soedirman dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar bintang lima, pangkat tertinggi dalam sejarah militer Indonesia. Nasution tutup usia di RS Gatot Soebroto pada 6 September 2000 dan dimakamkan di TMPN Kalibata, Jakarta.


43

Edisi Khusus


TAHI BONAR SIMATUPANG

T

ahi Bonar (TB) Simatupang anak pegawai kantor pos ini selulus HIS Pematangsiantar 1934 kemudian masuk MULO Tarutung 1937, dan AMS di Jakarta pada 1940. Selanjutnya dia mendaftar ke Koninklije Militaire Academie (KMA) akademi untuk anggota KNIL di Bandung, lulus 1942, tepat saat tentara Jepang menyerbu Belanda di Indonesia. Semasa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, TB Simatupang jadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang RI (1948-1949) dan dalam usia muda menjabat Kepala Staf Angkatan Perang RI 1950-1954. Pada 1954-1959 jadi Penasihat Militer di Departemen Pertahanan RI. Tapi TB yang waktu itu berpangkat letnan jenderal lalu mengundurkan diri akibat perbedaan prinsip dengan Presiden Sukarno. Simatupang pernah mengatakan ada tiga Karl yang mempengaruhi kehidupannya, Carl on Clausewitz ahli strategi militer, Karl Marx filsuf sosialis dan Karl Barth theolog Protestan terkemuka abad ke-20. Jalan hidup Simatupang memang mencerminkan jejak pikiran tiga pemikir besar itu, karena di samping aktif di militer, terjun ke pelayanan Gereja, Simatupang dikenal intim dengan kalangan PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang berhaluan Marxis akademis.

ALEX EVERT KAWILARANG

A

lex Evert (AE) Kawilarang anak mayor KNIL AHH Kawilarang asal Tondano. AE selulus Europeesche Lagere School (ELS) di Tjandi, Semarang dan Tjimahi melanjut studi ke Hogere Burger School (HBS-V) selama lima tahun di Bandung. Pada 1940-1942, AE ikut pendidikan CORO dan dilanjutkan ke KMA darurat di Bandung dan Garut. Karier AE diawali sebagai Komandan Pleton Kadet KNIL di Magelang pada 1941-1942. Pada 11 Desember 1945, semasa perang kemerdekaan, AE dengan pangkat mayor jadi perwira penghubung BKR dengan pasukan Inggris di Jakarta. Lalu sebagai letnan kolonel, AE pada Januari 1946 jadi Kasmen Infanteri Bogor Divisi II Jawa Barat, lalu April-Mei 1946 jadi Danmen Infanteri Bogor. Saat Pemerintahan Darurat Revolusioner Indonesia (PDRI) 1 Januari 1949, AE dipercaya jadi Wakil Gubernur Militer PDRI di wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian selatan. Selanjutnya dia pada 28 Desember 1949 jadi Gubernur Militer Aceh dan Sumatera Utara merangkap Wakil Koordinator Keamanan

44

dengan pangkat kolonel. Kemudian, 21 Februari 1950 dia jadi Panglima Tentara dan Territorium I/Bukit Barisan di Medan. Pada 15 April 1950, AE diangkat jadi Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi. Dalam kedudukan ini, AE memimpin Pasukan Ekspedisi untuk Gerakan Operasi Militer (GOM) Penumpasan Pemberontakan Andi Azis di Makassar, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku dan Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, April 1951, AE merintis pembentukan komando pasukan


khusus TNI AD dengan nama Kesatuan Komando Territorium III (Kesko TT-III) Siliwangi di Batujajar, Jawa Barat cikal bakal RPKAD/ Kopassus sekarang. Kemudian pada 10 November 1951 hingga 14 Agustus 1956 AE diangkat jadi Panglima TT III/Siliwangi (sekarang Kodam III/Siliwangi). Pada tahun 1951 itu juga AE diangkat jadi Panglima Komando Tentara dan Territorium VII/Indonesia Timur (TTIT) atau Wirabuana di Makassar. AE tercatat pernah menampar Letkol Soeharto saat jendral besar bintang lima itu menjadi salah seorang bawahannya. Pada 1951-an, AE selaku Panglima Wirabuana baru saja melaporkan bahwa keadaan Makassar sudah aman kepada Presiden Sukarno. Namun Sukarno malah menyodorkan radiogram yang baru diterima ajudan yang berisi laporan pasukan KNIL Belanda sudah balik menduduki Makassar. Ternyata Brigade Mataram, pasukan Soeharto yang ditugasi mempertahankan Makassar malah lari ke lapangan udara Mandai. Kawilarang gusar dan bergegas kembali ke Makassar. Setibanya di lapangan udara, AE langsung memarahi komandan Brigade Mataram, Letkol Soeharto sambil menempelengnya. AE pada

17 Oktober 1952 bersama T.B. Simatupang dan lainnya terlibat Peristiwa 17 Oktober yang dimotori AH Nasution. Dengan pangkat brigadir jenderal, AE sejak September 1956 hingga Maret 1958 jadi atase militer Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, DC, Amerika Serikat. Namun begitu pemberontakan PRRI/ Permesta meletus, AE segera melepas jabatan atase dan minta pensiun. AE langsung kembali ke Sulawesi Utara menjabat Panglima Besar/Tertinggi Angkatan Perang Revolusi PRRI (1958) sekaligus Kepala Staf APREV PRRI dengan pangkat mayor jenderal sejak Februari 1959 hingga Februari 1960. Lalu selama 1960-1961 AE

gatot soebroto

G

atot Soebroto lahir di Banyumas 10 Oktober 1907. Ayah angkat Bob Hasan, pengusaha teman karib Soeharto ini, setamat HIS memilih jadi pegawai. Namun pada 1923, Gatot masuk KNIL di Magelang. Penggagas perlunya akademi militer gabungan AD, AU, AL untuk membina perwira muda yang diwujudkan dengan membentuk Akademi Angkatan Bersenjata

menjabat Panglima Besar Angkatan Perang Permesta. Namun Permesta akhirnya turun gunung sedia berunding dengan tentara Republik Indonesia yang dipimpin Jendral AH Nasution. Kesediaan ini, menurut AE, karena telah tercapai kesepakatan sebelumnya, yaitu pasukan Permesta akan membantu TNI bersama-sama menghadapi pihak komunis di Jawa. Namun, AE menyesal, karena Nasution ternyata ingkar janji. Tahun 1961 AE mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden Sukarno melalui Keppres 322/1961. Nama AE Kawilarang kemudian direhabilitasi dan pensiun resmi dari TNI dengan pangkat kolonel purnawirawan. Menjelang 1969-an, AE pernah

mengajukan proposal pendirian pabrik tepung terigu dan sudah mengantongi izin dari Soemitro Djojohadikoesoemo, menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu. Namun izin itu ternyata dilalihkan Presiden Soeharto kepada Bogasari, perusahaan milik Liem Swie Liong. Tokoh pemuda 1945 anak angkat Sutan Sjahrir, Des Alwi, menyebut tindakan jujur tentara sejati yang tidak main politik. Kisah AE menempeleng Soeharto ternyata menyisakan dendam mendalam. Terbukti hingga AE meninggal pada 6 Juni 2000, Presiden kedua RI itu tak sudi berbicara dengan mantan komandannya itu

Republik Indonesia (AKABRI) pada 1965. Begitu Jepang mengalahkan Belanda, langsung mengikuti pendidikan PETA di Bogor. Setelah kemerdekaan, Gatot memilih masuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) hingga dipercaya jadi Panglima Divisi II, Panglima Corps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya. Tahun 1949 Gatot diangkat jadi Panglima Tentara & Teritorium (T&T) IV Diponegoro. Pada 1953, Gatot mengundurkan diri, namun tiga tahun kemudian dia diaktifkan kembali dan diangkat jadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Hal fenomenal dan jadi penentu sejarah Indonesia adalah ketika Soeharto, Panglima Diponegoro, dituduh Nasution dan Yani melakukan penyelundupan. Nasution marah besar juga Yani sehingga mau bertindak tegas kepada Suharto. Selaku Wakasad Gatot bergegas ke Presiden Sukarno, dia pasang badan agar Soeharto jangan dicopot. “Orang ini bisa diperbaiki,” kata Gatot. Akhirnya hukuman Soeharto malah hanya wajib ikut pendidikan lanjut di sekolah Perwira Seskoad

Cimahi, sementara jabatan Panglima diserahkan kepada Mayjen Pranoto Reksosamudro. Gatot sadar dia diaktifkan kembali dan di-Wakasad-kan hanya untuk mengganjal Nasution yang akibat Peristiwa 17 Oktober, kurang dipercaya Sukarno. Gatot juga pernah dijanjikan Sukarno akan dipromosi. “Mas Gatot kamu saya akan angkat jadi Kasad, gantiken Nasution,” kata Sukarno. Gatot saking senang lalu memanggil anak buahnya Brigjen Mitro, “Mit, jangan salahkan bapakmu ya kalau Bapakmu jadi Panglima”. Tapi beberapa bulan kemudian Gatot terlihat murung. Saat Mitro bertanya Gatot menjawab singkat, “Nggak jadi, Wat ben ik (apalah artinya saya).” Rupanya Letjen Yani yang diangkat menggantikan Nasution, padahal Yani itu junior anak buah Gatot sejak semasa di KNIL. Tak lama setelah gagal jadi Kasad, Gatot meninggal di Jakarta pada 11 Juni 1962 dan dimakamkan di Ungaran. Komandan upacara Pemakaman adalah Suharto, yang diselamatkan Gatot dan kelak jadi Presiden RI.


45

Edisi Khusus


soeharto

S

oeharto pada 1 Juni 1940 mendaftar KNIL di Gombong, tamat setelah enam bulan menjalani latihan dasar sebagai lulusan terbaik dengan pangkat kopral. Soeharto lalu melanjut ke Sekolah Bintara di Gombong, terpilih lagi menjadi prajurit teladan dan sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan, yaitu saat Perang Dunia II berkecamuk pada 1942. Dia dikirim ke Bandung sebagai tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat KNIL selama seminggu. Semasa pendudukan Jepang, Soeharto jadi Tentara Pembela Tanah Air (PETA) binaan Jepang dan sempat jadi Danton, Danki, lalu Danmen dengan pangkat mayor, dan Danyon selaku letnan kolonel. Usai perang kemerdekaan, dia jadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letkol dan ikut operasi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. Lalu ditunjuk sebagai Komandan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) Sektor Makassar dengan tugas mengamankan kota dari gangguan eks KNIL/KL. Pada 1 Maret 1949 ia aktif memimpin serangan umum yang berhasil enam jam menduduki 46

Yogyakarta. Serangan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX kepada Pangsar Soedirman ini memiliki efek internasional luas, guna membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada. Kemudian, 1 Maret 1953 pada usia 32 tahun, Soeharto dipindah ke Markas Divisi jadi Danmen Infanteri 15 dengan pangkat letkol. Lalu, 3 Juni 1956 jadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro di Semarang. Kemudian ia promosi jadi pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro dan 1 Januari 1957 dinaikkan jadi kolonel. Peristiwa 17 Oktober 1959 adalah lembaran hitam karir militer Soeharto, karena dipecat Jenderal Nasution dari posisi Pangdam Diponegoro akibat menyalahgunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahan di Jawa Tengah. Soeharto nyaris diseret ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Namun Soeharto atas saran Jendral Gatot Subroto saat itu dibebaskan dan dimutasi ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Pada usia 38 tahun dia mengikuti kursus C SSKAD (Sekolah Staf dan Komando AD) di Bandung. Lalu pada 1 Januari 1960 pangkatnya dinaikkan jadi brigadir jenderal dan kemudian diangkat sebagai Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat pada usia 39 tahun. Karier Soeharto terus melesat. Pada 1 Oktober 1961 saat jadi Panglima Korps Tentara I Caduad (Cadangan Umum AD) ditugasi merangkap tugas Panglima Kohanudad (Komando Pertahanan AD). Tahun 1961 Soeharto lalu ditugasi jadi Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Paris, dan Bonn. Pada 1 Januari 1962, pangkat Soeharto dinaikkan jadi mayor jenderal untuk menjabat Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian


Barat merangkap Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Sekembali dari Indonesia Timur. Soeharto ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal AH Nasution, dan pada 1 Mei 1963 Soeharto diangkat jadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga 1965, hingga meletus Gerakan 30 September 1965 atau Gestok (Gerakan 1 Oktober) dalam istilah Presiden Sukarno, yang merupakan penculikan enam jendral AD, termasuk Menpangad/Kasad Letjen Ahmad Yani untuk dibunuh di Lubang Buaya. Jendral AH Nasution yang juga jadi target penculikan berhasil lolos. Penculikan oleh Pasukan Cakrabirawa ini dipimpin Letkol Untung, mantan pasukan khusus Divisi Diponegoro, Banteng Raiders, yang dikenal dekat dengan Soeharto. Peristiwa yang hingga kini masih menyimpan berbagai misteri dan kontroversi ini, dikelola cermat dan tekun oleh Soeharto, sehingga sejak 3 Oktober 1965 sejak diangkat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (PangKopkamtib) dia berhasil merayap naik terus. Jabatan yang memberi wewenang besar guna melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat G-30-S itu dimainkan sedemikan rupa oleh Soeharto, termasuk kemudian dengan mengirim tiga jenderal untuk ‘menekan’ Presiden Sukarno agar mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super Semar) bagi perluasan kewenangan Soeharto. Alhasil melalui pola kudeta merangkak, akhirnya mantan perwira KNIL ini berhasil merebut posisi sebagai penguasa Indonesia, setelah secara lihai sukses menyingkirkan semua mantan perwira KNIL pesaing potensialnya, mulai dari Ahmad Yani hingga AH Nasution.

AHMAD YANI

A

hmad Yani kelahiran Jenar, Purworejo, 19 Juni 1922 tewas di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada usia 43 tahun akibat peristiwa misterius Gerakan 30 September. Tahun 1940 Yani belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur dan berkarier sebagai Sersan Topografi KNIL. Tahun 1942 semasa pendudukan Jepang, Yani ikut PETA dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Yani meminta dilatih sebagai komandan peleton PETA dan dipindahkan ke Bogor. Setelah selesai, ia dikembalikan ke Magelang sebagai instruktur. Setelah kemerdekaan, Yani bergabung dengan tentara republik membentuk batalion yang dikomandaninya langsung. Batalyon Yani ini berhasil menang melawan Inggris di Magelang, dan mampu mempertahankan Magelang dari serangan Belanda. Sehingga Yani sempat dijuluki ‘Juru Selamat Magelang’. Tahun 1952, Yani kembali beraksi melawan Darul Islam, Untuk itu, Yani membentuk kelompok pasukan khusus yang disebut Banteng Raiders. yang kemudian jadi andalan Divisi Diponegoro. Desember 1955, Yani ke Amerika Serikat belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Texas. Tahun 1956, Yani kembali ke Markas Besar Angkatan Darat jadi Aslog Kasad AH Nasution. Agustus 1958, Yani memimpin Operasi 17 Agustus menghadapi pemberontakan PRRI di Padang dan Bukittinggi. Sukses itu membuat Yani diperhitungkan sebagai calon kuat KASAD pengganti Nasution. Pada 13 November 1963, Yani pun resmi menggantikan Jenderal Nasution.

OERIP SUMOHARDJO

O

erip Sumohardjo kelahiran Purworejo, 23 Februari 1893, dan meninggal pada 17 November 1948, dimakamkan di TMP Semaki, Yogyakarta. Dia adalah seorang tokoh KNIL dan satu-satunya pribumi yang mencapai pangkat mayor. Dia tujuh tahun berdinas di Kalimantan dengan pangkat letnan dua KNIL. Sebagai perwira, ia dinilai cukup berhasil terutama dalam tugas-tugas patroli. Acap bersikap kritis terhadap sikap diskriminatitf pemerintah jajahan, seperti peraturan yang melarang pewira Indonesia memasuki kamar bola. Di Balikpapan, Oerip pun menentang peraturan yang melarang orang Indonesia naik kereta api milik BPM. Tanggal 31 Agustus 1938

saat upacara ulang tahun Ratu Wilhelmina di Purworejo, Oerip sebagai ketua panitia melarang Bupati Purworejo memasuki tempat upacara akibat datang terlambat. Bupati melaporkan kasus tersebut kepada Departemen Perang, sehingga Oerip malah disalahkan dan dimutasi ke Gombong. Karena merasa tak bersalah, Oerip melalui telepon minta berhenti dari dinas militer. Memasuki Perang Dunia II, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan mobilisasi. Ia mendaftarkan kembali dan diserahi tugas memimpin depo Cimahi. Tahun 1942 semua tentara Belanda ditawan Jepang, termasuk Oerip. Setelah dibebaskan, Jepang menawarkan Oerip jabatan komandan polisi.

Namun dia menolak. Ketika Pemerintahan Indonesia baru berdiri, Presiden Sukarno mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai penegak pertahanan keamanan, bukan sebagai suatu tentara militer. Oerip Soemohardjo pun heran dan berkata, “Aneh, satu negara zonder tentara.” Masa Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ia berada di Gentan, dekat Yogyakarta. Oerip mengumpulkan teman-teman bekas KNIL dan bersama-sama membuat pernyataan tidak terikat lagi dalam dinas KNIL. Pernyataan itu ditandatangani 13 orang. Sementara itu teman-temannya sesama bekas KNIL yang di Jakarta mengusulkan kepada pemerintah agar Oerip


47

Edisi Khusus


diangkat jadi pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tanggal 15 Oktober 1945, Oerip diangkat jadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat letnan jenderal. Tugas yang dihadapi berat, yaitu jumlah tentara yang cukup banyak, serta organisasi yang belum teratur. Dalam keadaan demikian, TKR masih belum mempunyai pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab secara penuh. Untuk mengatasi hal itu, pada November 1945, Oerip mengundang para komandan divisi ke Yogyakarta untuk mengadakan rapat. Acara tunggal ialah memilih seorang panglima TKR. Peristiwa sejarah perkembangan TNI ini unik, karena panglima tidak diangkat oleh pemerintah namun dipilih oleh anggota-anggotanya sendiri. Ini memperlihatkan pula bahwa pemerintah semasa itu kurang menaruh perhatian terhadap pembinaan tentara. Apalagi pemerintah baru menyetujui satu bulan kemudian. Tokoh yang terpilih Kolonel Soedirman, komandan Divisi V Banyumas, justru tak punya latar belakang pendidikan militer dari penguasa kolonial. Kecuali pendidikan militer semasa Jepang, Soedirman justru berbekal pengalaman sebagai laskar Hizbullah. Tanggal 18 Desember 1945, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Sementara Oerip tetap sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat letnan jenderal. Sehingga bisa dikatakan bahwa atmosfir pemilihan pada saat itu penuh dengan rasa curiga terhadap para mantan serdadu kolonial. Karena memang aneh ketika gelombang rasa patriotisme dan nasionalisme semakin menyebar di wilayah koloni Hindia Belanda pada awal 1940-an, masih ada pemuda Indonesia yang senang jadi alat kekuasaan kolonialisme untuk menindas rakyat, sebagaimana fungsi utama dari KNIL. Mungkin itu sebabnya mengapa 48


Pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia tiga bulan dan didominasi oleh pejuang pergerakan, tidak begitu mudah percaya dengan kaum militer profesional. Apalagi yang merupakan produk pendidikan militer kolonial. Sehingga yang muncul malah banyak laskar-laskar inisiatif dari elemen rakyat dan berbagai organisasi sosial politik. Sehingga untuk penyatuan dan penyempurnaan lebih lanjut dibentuklah Panitia Besar Reorganisasi Tentara. Oerip duduk sebagai anggota. Di sini buah pikirannya banyak dipakai. Hasil kerja panitia itu disetujui pemerintah, untuk kedua kalinya pada 20 Mei 1946 Letjen Oerip dikukuhkan sebagai Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Hubungan antara TRI dengan laskar-laskar ini tidak selalu berjalan lancar. Seringkali terjadi persaingan antara keduanya dan tentu saja keadaan itu merugikan perjuangan. Banyak komandan divisi tidak bersedia menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya seperti yang sudah ditetapkan oleh Panitia Besar Reorganisasi. Hal itu cukup memusingkan. Oerip menentang kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu menilai rendah Angkatan Perangnya sendiri. Dia mengundurkan diri dari jabatan Kepala Staf Angkatan Perang dan dinas militer. Namun pemerintah masih mengangkatnya sebagai penasehat militer presiden. Apa yang sejak semula diduga dan dicoba Oerip dan Soedirman untuk mencegahnya, akhirnya terjadi pula. Tanggal 18 September 1948, PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Angkatan perang terpecah. Sebagian berpihak kepada pemberontak, sebagian lagi tetap setia kepada pemerintah. Oerip tidak dapat berbuat apa-apa. Dia harus istirahat di rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah RI menganugerahinya gelar Pahlawan Kemerdekaan.

IKLAN


49

Edisi Khusus


Pers dan Sejarah Perjuangan Republik Kelemahan surat kabar bumiputra ialah kekurangan pemasang iklan, padahal uang langganan saja tidak cukup guna bertahan terbit. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha

F

akta sejarah membeberkan perjuangan mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan membentuk negara bangsa Indonesia yang berdaulat, ternyata bukan hasil dar der dor yang banyak mengorbankan jiwa raga ribuan rakyat awama yang tak berdosa. Juga bukan lagi pergolakan senjata tradisional yang bercorak lokal kesukuan sebagaimana dilancarkan sejumlah ningrat yang bertikai dengan kolonialis asing (Belanda) yang bersekutu dengan segelintir ningrat lokal seteru mereka. Corak perjuangan di Nusantara menentang kolonialisme pada awal abad 20, lebih digerakan oleh rasa kebangsaan maupun rona keagamaan (dalam hal ini Islam) yang bersifat lintas lokal dan kesukuan. Secara faktual dinamika perjuangan kemerdekaan semasa 1908-1945 itu lebih berupa pergerakan intelektual berbasis organisasi dengan penggunaan media masa sebagai corong pergerakan dari organisasi penerbit media tersebut. Bukan lagi perlawanan fisik semata, tetapi pertarungan wacana pemikiran dan pengaruh. Perkembangan pers semasa pergerakan, sejak 1908 hingga 1945 seirama proses metamorfosis Bahasa Melayu lingua franca Nusantara yang menjelma jadi bahasa persatuan perjuangan yaitu Bahasa Indonesia, dinilai Douwes 50

Dekker, berperan sangat strategis. Sehingga dinamika perkembangan pers pribumi, meski masih berbahasa daerah, apalagi jika telah berbahasa Melayu, kentara berpengaruh lebih kuat membentuk pendapat umum ketimbang peran pers milik orang Eropa di Hindia Belanda. Apalagi begitu organisasi modern bumiputra, seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij juga menerbitkan media mereka masing-masing. Sehingga kalangan elite pemerintah Hindia Belanda yang galau, bergegas menetralisasi sekuat mungkin pengaruh pertumbuhan pers Bumiputera yang menjadi corong pergerakan kaum kebangsaan tersebut. Antara lain dengan jalan yang ditunjukkan Dr Rinkes yaitu mendirikan suratkabar berbahasa Melayu langsung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda seraya membantu koran pribumi yang dalam pemberitaannya bernada lunak. Berdirinya Boedi Oetomo (BO) di Jakarta pada 20 Mei 1908 dan persiapan kongres pertamanya awal oktober tahun itu, menurut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam buku Sejarah Nasional Indonesia terbitan Balai Pustaka, mendapat porsi luas dalam pers Belanda dan Melayu. Surat edaran BO pun dimuat di suratkabar De Locomotief, Bataviaasch Nieuwsblad, majalah Jong Indie. Organisasi kebangsaan pertama


ini sejak lahir memang menyadari pentingnya peranan penerbitan dan pers sebagai penyambung suara organisasi. Sesuai sikap golongan tua yang menjadi pemimpin-pemimpin awal pertumbuhan Boedi Oetomo, maka nada suratkabarnya pun bercorak lunak.

Namun yang menarik ialah kesadaran redaktur dalam mengutamakan mana saja pemberitaan yang penting bagi kemajuan dan kesejahteraan umum. Pentingnya surat kabar berbahasa Melayu terbukti juga dari ikhtisarikhtisar yang muncul dalam majalah dan koran Belanda, seperti Tropisch Nederland, Kolonial Tijdschrift dan Java Bode. Sejak Sarekat Islam (SI) berdiri, muncul beberapa media penerbitan baru, termasuk di luar pulau Jawa. Mula-mula Darmo Kondo sebagai suratkabar utama BO di Jawa. Lalu SI di Surabaya menerbitkan Oetoesan Hindia yang berpemberitaan lebih hidup, kuat dan condong ‘ke kiri’. Darmo Kondo cenderung tetap tenang dan kurang peka terhadap tanda-tanda zaman, meski lingkup pembacanya cukup besar. Darmo Kondo sebelum 1910 dimiliki dan dicetak oleh keturunan Tionghwa, Tan Tjoe Kwan dengan redaktur Tjhie Siang Ling, yang mahir dalam sastra Jawa. Koran ini lalu dibeli BO cabang Surakarta senilai f.50.000. Oetusan Hindia lahir setelah kongres pertama SI di Surabaya, 26 Januari 1913 di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto, Sosrobroto dan Tirtodanudjo. Tulisan Tirto dikenal tajam menarik perhatian umum. Juga tulisan Samsi dari Semarang. Sehingga keduanya acap berurusan dengan pengadilan akibat didakwa melanggar delik pers. Tjokroaminoto sendiri mengimbangi dengan tulisantulisan bermutu tinggi dengan nada tenang. Termasuk bila dia menulis artikel yang menangkis seranganserangan yang ditujukan kepadanya. Selama 13 tahun isi Oetoesan Hindia mencerminkan dunia pergerakan, politik, ekonomi dan perburuhan, khususnya yang dipimpin Central Sarekat Islam

(CSI). Karangan para pemimpin Indonesia lain yang mengisi suratkabar ini juga menjadi daya tarik pembaca. Insial singkatan nama mereka O.S. Tj. (Oemar Said Tjokroaminoto), A.M. (Abdul Muis). H.A.S. (Haji Agus Salim), Tj.MK. (Tjipto Mangunkusumo), A.P. (Alimin Prawirohardjo), A.H.W. (A.H Wignjadisastra) dan Surjopranoto silih berganti mengisi kolom suratkabar ini, yang pengaruhnya pun kerap nampak di surat kabarsurat kabar yang terbit di luar pulau Jawa. Namun kelemahan surat kabar bumiputra ialah kekurangan pemasang iklan, padahal uang langganan saja tidak cukup guna bertahan terbit. Apalagi akibat banyak perkara yang melanda SI/CSI, membuat para pengurusnya tak bisa lagi tekun memikirkan kelangsungan hidup media ini. Sehingga begitu O.S Tj terkena pidana akibat perkara politik dan perpecahan dalam tubuh SI/CSI tak terhindarkan lagi, Oetusan Hindia terpaksa tutup usia pada triwulan pertama 1923. Suratkabar SI lain ialah Sinar Djawa di Semarang, Pantjaran Warta di Betawi dan Saroetomo di Surakarta. Saroetomo adalah suratkabar ‘asli’ SI sejak organisasi ini lahir pada Agustus 1912. Saroetomo semula kurang berarti, tapi berangsur-angsur berkat pengaruh Oetusan Hindia tampak makin bermutu. Apalagi dengan munculnya Mas Marco Dikromo kolumnis asal Bodjonegoro yang meski baru berusia 23 tahun, namun karangannya mewakili gaya tulis tersendiri. Karangannya yang terkenal ialah komentar komentar Mas Marco mengenai cara kerja Mindere Welvaarts Commissie (Komisi untuk Menyelidiki Sebabsebab Kemunduran Kemakmuran Rakyat Bumiputra), sehingga memicu heboh besar. Setelah tulisan-tulisannya menghadapi sensor ketat dalam Saroetomo akibat campur tangan


51

Edisi Khusus


Pengurus Budi Utomo yang pertama, waktu itu dipelopori oleh siswa-siswa sekolah kedokteran. Soetomo, duduk ketiga dari kiri, keempat Soewarso, dan kelima, Goenawan. Berdiri kiri ke kanan Soelaiman, wakil ketua Moh Saleh. pemerinta kolonial, maka Marco mendirikan suratkabar sendiri bernama Doenia Bergerak. Meski koran ini disebutkan sebagai usaha sendiri dari Inlandsche Journalisten Bond (Perserikatan Jurnalis Bumiputra), namun pemerintah menduga, kelangsungan suratkabar itu terutama karena ada bantuan dari para bekas pendukung Indische Partij. Bahkan diduga Suwardi Suryaningrat yang sedang dibuang ke Nederland sering pula menulis di situ. Tjahaja Timoer dengan redaktur Raden Djojosoediro di Malang juga Kaoem Moeda dengan Abdul Muis di Bandung, juga menunjukan kecondongan kepada Indische Partij semakin lama juga makin baik mutunya. 52

Meski sebagai partai Indische Partij berusia pendek, namun usaha penerbitan dari para pendirinya, (Douwes Deker dan Suwardi Suryaningrat) berupa majalah dua mingguan Het Tijdschrift dan surat kabar De Express berperan penting dalam rangkaian perkembangan pers nasionalis. Harian De Expres terbit pertama kali pada 1 Maret 1912, beberapa bulan sebelum Indische Partij resmi berdiri pada 12 Desember 1912. Dalam Het Tijdschrift maupun De Expres terdapat karangan-karangan Douwess Dekker yang dengan kelincahan pena, kecerdasan otak, semangat, dan tujuan politiknya mampu mengangkat kedua media itu jadi contoh sukses surat kabar bumiputra.


Propagandanya mendapat porsi utama dalam suratkabar itu yang sudah tentu diikuti seksama oleh para pemimpin pergerakan yang fasih berbahasa Belanda. Isinya yang terutama berkenaan dengan masa depan Hindia Belanda, jelas merupakan pokok-pokok pikiran yang ternyata kemudian merupakan landasan kesatuan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karangan-karangan Dr Tjipto Mangunkusumo dalam Het Tijdschrift dianggap bernilai tinggi dan mampu membawa pemikiran kritis, tenang dan terarah bagi pembacanya. Setelah pembuangan ketiga pemimpin Indische Partij ke Nederland, dua di antara mereka masih dapat menerbitkan dua majalah bahasa Belanda. Baik Tjipto Mangunkusumo dengan De Indier (1913-1914) maupun RM Suwardi Suryaningrat dengan

Hindia Poetra (1916) berhasil mempertahankan arah perjuangan mereka.Abdul Muis yang menaruh minat mengusulkan Hindia Poetra juga diterbitkan dalam bahasa Melayu (bahasa Indonesia), agar isi pesannya dapat sampai ke pembaca bumiputra. Begitu pula kegiatan penerbitan Islam terbukti berorientasi luas. Ini terlihat dari iklan yang menawarkan majalah berbahasa Perancis Echos de I’Islam (Paris) dan bahasa Inggris The Muslim Standard (London). Bahkan Mas Marco pun membuat risalah Pan Islamisme berbahasa Melayu. Cara pengiklanan yang khas ditempuh penerbit Islam Mardi Kantaka di Surakarta, dengan menempatkan daftar buku di belakang amplop pengiriman suratsurat, menunjukkan juga terdapatnya kepustakaan dalam bahasa asing. Perdagangan buku Islam meski berpusat di Surabaya dan Batavia, namun tersebar juga di tempat ziarah seperti Gresik dan Demak. Bahkan di kota kecil Blora dijajakan buku cetakan India dengan penjual dari Bombay. Seorang pengamat melihat adanya buku-buku agama cetakan dari Istambul, Beirut, Mekah, termasuk dari Kazan (Rusia) yang diperdagangkan di pelbagai kota lain. Mengalirnya buku-buku berbahasa Arab dan Mesir ke Sumatera Barat saja, pada 1916 berharga fl 10.000. Banyak buku standard, seperti dari Al-Ghazali, dijual dalam dua bahasa, Jawa– Arab, Melayu–Arab , Sunda–Arab dan seterusnya. Penyebaran bukubuku Islam terbukti juga dari terdapatnya kios-kios buku di banyak stasiun kereta api yang memperjual belikan itu. Suratkabar merupakan saksi hidup tumbuhnya banyak organisasi, baik yang berdasarkan agama, nasional, sosial maupun ekonomi. Media pers yang menyuarakan nasionalisme Indonesia ialah majalah para mahasiswa Perhimpunan Indonesia di Nederland, yang pertama

kali melantingkan kata Indonesia dalam kata pengantar nomor pertama Indonesia Merdeka (IM) pada 1924. Corak IM dengan keteranganketerangannya merupakan aksi untuk mencapai tujuan PI dalam memperkuat cita-cita kesatuan Bangsa Indonesia. Majalah itu terbit dalam dua bahasa , Belanda dan Indonesia. Sayang, edisi bahasa Indonesia hanya terbit lima nomor, lalu terhenti. Redaksi dipegang pimpinan PI, nama para pengarang tidak dicantumkan, karena setelah dirundingkan dengan anggota pimpinan, maka karangan yang dimuat itu merupakan pendapat resmi PI. Dari berkas laporan pejabat pemerintah Belanda, setelah menggeledah dan menyita berbagai dokumen PI ternyata Indonesia Merdeka telah mencatat 280 langganan. Penyebarannya dilakukan secara rahasia melalui Sudjadi yang diangkat sebagai propagandis PI di Jakarta. Dengan berbagai cara dia berhasil menyebarkan IM kepada para pelanggan dan penganut gagasan PI. Yang menyebabkan kian meluasnya faham PI sudah tentu majalah dan suratkabar yang dimiliki kaum pergerakan nasional. Sehingga meski PI tidak mempunyai cabang di Indonesia, namun melalui Sudjadi dan bekas anggota PI di beberapa kota, maka mata-rantai gagasan nasionalisme Indonesia dan aksi-aksi mencapai Indonesia merdeka tersebar luas pula di Indonesia. Jaringan bekas anggota PI yang dikoordinasi komite pusat, terdiri atas Mr Sartono, Iskaq, Sunario, Budiarto dan Sudjadi kemudian mempersiapkan suatu kongres nasional ke arah pembentukan sebuah partai kerakyatan berdasarkan atas azas nasionalistis

murni, dengan nama Sarekat Rakyat Nasional Indonesia. Kelahiran PKI pada 1920 juga menambah jumlah suratkabar partai. Terutama begitu PKI melancarkan agitasi dan propaganda untuk membangkitkan keresahan sosial. Agar pengaruhnya menjalar sampai ke tingkat lokal di seluruh pelosok tanah air, maka PKI berupaya mengendalikan pers-pers lokal. Sehingga golongan masyarakat yang selama ini terisolasi dari bacaan, kini mulai melek media. Dari 107 suratkabar dan majalah yang terbit sekitar tahun 1920, menurut daftar yang dihimpun penasehat pemerintah urusan Bumiputra, B Schrieke, corak suratkabar/majalah itu dapat digolongkan menjadi nasional, liberal, radikal dan komunitis. Ada juga yang bercorak netral, politik, dan perdagangan. Juduljudulnya pun menarik perhatian, banyak yang memakai kata ‘sinar’, ‘Jong’, ‘kebangoenan’ atau ‘baroe’. Di samping 16 penerbitan di Weltevreden – Batavia, ada 10 lagi yang tersebar di Semarang, Surabaya dan Medan. Berbagai Sumber


53

Edisi Khusus


FATMAWATI SANG PENJAHIT BENDERA Titik-titik air mata Fatmawati yang tumpah pada bendera pusaka, lalu terajut kedalam benang-benang katun halus itu, merupakan sumbangan seorang perempuan Indonesia kepada bangsanya.

aktual/ istimewa

Oleh: Dhia Prekasa Yoedha

54


D

alam sejarah bangsa Indonesia tercatat satu nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Fatmawati. Wanita asal Bengkulu inilah yang menjahit Sang Saka Bendera merah putih sebelum berkibar di hari proklamasi 17 Agustus 1945. Sebuah peninggalan sejarah dari istri Presiden Sukarno sewaktu diasingkan ke Bengkulu yang kini masih bisa kita saksikan adalah sebuah rumah yang terletak di Anggut, tidak jauh dari Simpang lima Ratu Samban Bengkulu. Berjarak kira-kira 600 meter dari rumah Sukarno, Anda akan menemukan sebuah rumah panggung yang masih nampak terawat. Rumah ini mudah ditemukan karena terletak di pinggir jalan dekat pusat kota dan dibubuhi tanda penjelas. Terbalut warna coklat pada permukaan kayu yang mengelilingi bangunannya, sekilas rumah ini nampak biasa namun keterkaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia tidak perlu dipertanyakan Sebelum menuju pintu masuk rumah Fatmawati, terlebih dahulu Anda harus melewati beberapa anak tangga berwarna putih. Setelah itu melewati pagar kecil yang tepat berada di depan pintu. Di dalam rumah wanita yang juga merupakan ibu dari Megawati Sukarno Putri ini, Anda bisa melihat berbagai macam koleksi seperti fotofoto Fatmawati, pakaian, mebel dan lain sebagainya. Diantara berbagai benda yang masih terawat baik, ada satu benda bernilai tinggi yaitu mesin jahit yang digunakan untuk menjahit bendera merah putih. Mesin jahit yang teletak di salah satu ruangan di rumah Fatmawati ini merupakan mesin sederhana yang masih digerakkan dengan tangan. Meskipun bagitu, mesin ini telah menjadi sebuah potongan sejarah yang tidak bisa dilupakan dari kemerdekaan Indonesia yang menginjak 68 tahun.

Masih di rumah ini, Anda juga bisa menemukan sebuah puisi yang dibuat Presiden Sukarno untuk Fatmawati. Presiden pertama Republik Indonesia ini juga terkenal karena jiwa seninya yang tinggi. Bila hendak berlibur ke Bengkulu, rumah Fatmawati bisa Anda masukkan ke salah daftar kunjungan. Di sini, Anda bisa menyaksikan salah satu rangkaian sejarah yang masih terawat dengan baik. *** Tanggal 17 agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi No. 56), tampak secarik kain berwarna merah putih berukuran 2 x 3 meter yang berkibar dengan bebas, sebebas rakyat Indonesia yang memadati jalan tersebut. Karena pada hari itulah kemerdekaan bangsa Indonesia di umumkan. Secarik kain itulah yang kini disebut sebagai Bendera Pusaka (sekarang bendera tersebut mengkerut menjadi berukuran 196 x 274 sentimeter). Bendera yang telah dibuat setahun sebelum Proklamasi ini sudah beberapa kali dikibarkan pada tiang yang sama, dikarenakan balatentara Jepang ketika itu mulai mengizinkan bendera Merah-Putih dikibarkan berdampingan dengan bendera kebangsaan Jepang, pada hari–hari besar yang ditentukan oleh Jepang. Shimizu, seorang perwira Jepang yang menjabat sebagai kepala barisan propaganda di Gunseikanbu (Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Sumatera), berkata, “Bikin bendera yang paling besar ya!” Permintaan Shimizu untuk membuat bendera merah putih yang besar itu, sesungguhnya sesuai dengan ‘janji kemerdekaan’ yang telah dinyatakan Jepang secara terbuka pada September 1944, dimana rakyat di izinkan mengibarkan bendera merah putih

berdampingan dengan bendera Jepang pada hari–hari besar. Untuk mendapatkan cita atau bahan kain untuk membuat bendera besar yang yang pantas dikibarkan di halaman luas rumah besar Pegangsaan Cikini, ternyata cukup sulit selama pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia bahkan menggunakan pakaian yang dibuat dari bahan karung atau goni, disebabkan kelangkaan tekstil pada masa itu. Shimizu lalu memerintahkan seorang perwira Jepang untuk mengambil kain merah dan putih secukupnya, untuk diberikan kepada Fatmawati. Dua blok kain merah dan putih dari katun halus itu setara dengan jenis primissima untuk batik tulis halus yang diperoleh dari sebuah gudang di Jalan Pintu Air, Jakarta Pusat, yang kemudian diantarkan oleh Chaerul Shaleh ke Pegangsaan. Peran Fatmawati yang ketika itu berusia 22 tahun yang mampu melunakkan hati para Perwira Jepang, merupakan modal penting dalam mendampingi perjuangan Bung Karno. Ketika membuat bendera besar itu, Fatmawati sedang hamil tua mengandung bayinya yang pertama. “Menjelang kelahiran Guntur, disaat usia kandungan mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera merah putih itu,” ujar Fatmawati. Dikarenakan kondisi fisiknya, dan juga karena ukuran bendera yang besar, pekerjaan tersebut baru selesai dalam dua hari. “Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya saya jahit itu,” kenang Fatmawati. Titik-titik air mata beliau yang tumpah pada bendera pusaka itu, lalu terajut kedalam benang-benang katun halus itu, merupakan sumbangan seorang perempuan Indonesia kepada bangsanya. Fatmawati mungkin tidak penah menduga bahwa bendera yang dijahitnya pada akhir tahun 1944 itu, ketika ia berumur 22 tahun, kelak mengukir sejarah dan menjadi


55

Edisi Khusus


pusaka bagi bangsa Indonesia. Setiap hari, sejak Proklamasi Kemerdekaan, sang merah putih hasil jahitan Fatmawati itu selalu dikibarkan di pekarangan rumah Presiden Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Pada tanggal 3 Januari 1946, ujian berat dihadapi Republik Indonesia, dikarenakan pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia, ternyata disusupi oleh pasukan Belanda. Belanda kembali melancarkan agresi militernya, dikarenakan Pemerintah Hindia Belanda tidak mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 4 Januari 1946 berbunyi: “Berhubung dengan keadaan di Kota Jakarta pada dewasa ini, Pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu akan presiden dan wakil presiden berkedudukan di luar Jakarta. Oleh sebab itu sejak kemarin presiden dan wakil presiden telah berangkat ke tempat kedudukannya yang baru di Yogyakarta.” Pada 4 Januari 1946 pagi, rombongan presiden dan wakil presiden tiba di Yogyakarta. Keluarga Presiden Sukarno diantar ke Gedung Agung di ujung Jalan Malioboro. Sedangkan keluarga Wakil Presiden Mohammad Hatta diantar ke sebuah rumah yang telah disediakan di sebelah utara Gedung Agung (sekarang menjadi Markas Korem 072/Pamungkas). Para Menteri tersebar di berbagai rumah penduduk. Bendera merah putih yang dibawa dari Pegangsaan Timur pun kemudian dikibarkan setiap hari di depan Gedung Agung. Berbeda dengan tiang kecil di Pegangsaan Timur, tiang bendera besar dan tinggi di depan Gedung Agung tampak lebih sepadan untuk bendera berukuran 2 x 3 meter itu. Agresi Belanda terus dilancarkan untuk menekan Pemerintah Republik 56

Indonesia, yang mana serangan terbesar terjadi pada 19 Desember 1948. Sejak subuh pada hari Minggu itu Belanda menggempur Yogyakarta dengan tembakan mitraliur dari pesawat-pesawat terbang P-51 yang melintas rendah di atas kota. Yogyakarta akhirnya jatuh. Presiden, wakil presiden, dan pemimpinpemimpin besar yang lain ditawan. Foto Bung Karno memegang bendera merah putih ketika hendak naik ke jip tentara Belanda di sebarluaskan oleh pihak Belanda, untuk mematahkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia. Bung Karno sempat melakukan aksi penyelamatan terhadap bendera merah putih yang selama itu telah berkibar di Gedung Agung. Dia memanggil Husein Mutahar, ajudan presiden, dan menyerahkan bendera itu dengan amanat untuk menyelamatkannya. Bendera itu mempunyai nilai sejarah karena dikibarkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan. Bung Karno mengatakan kepada Mutahar.,“Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Dengan ini aku memberi tugas kepadamu untuk menjaga bendera ini dengan nyawamu. Bendera ini tidak boleh jatuh ketangan musuh. Disatu waktu, jika Tuhan mengizinkannya engkau mengembalikan kepadaku sendiri dan tidak kepada siapapun, kecuali kepada orang yang menggantikanku sekiranya umurku pendek. Andaikata engkau gugur dalam menyelamatkan bendera ini, percayakanlah tugasmu kepada orang lain dan dia harus menyerahkan kepadaku sebagaimana engkau harus mengerjakannya.” keadaan genting, Mutahar tidak bisa berpikir terlalu panjang untuk melaksanakan tugas penyelamatan bendera yang diterimanya dari Presiden Sukarno. Karena menganggap risikonya terlalu tinggi untuk mengungsi dibawah Agresi Belanda dengan membawa bendera merah putih, maka Mutahar kemudian membuka jahitan bendera


itu. Rencananya, kain merah dan kain putih dari bendera itu akan dipisah tempat penyimpanannya. Dalam benaknya, Mutahar berpikir bahwa selama ia menjadi dua carik kain, maka ia tidak dapat disebut bendera, sehingga kecil kemungkinan dirampas Belanda. Dengan bantuan Ibu Pernadinata, benang jahitan itu dibuka, sehingga kedua carik kain merah dan putih itu terpisah. Mutahar meletakkannya masing-masing carik kain pada bagian dasar dua tas yang kemudian diisinya penuh dengan pakaian dan kelengkapan pribadi lainnya. Siap untuk dibawa mengungsi. Setelah presiden dan wakil presiden ditangkap, lalu diterbangkan ke Sumatera, giliran Mutahar dan staf Presiden lainnya yang tertangkap. Mereka dibawa kelapangan udara Maguwo, dan kemudian diterbangkan dengan pesawat Dakota ke Semarang. Di kota itu mereka semua menjadi tahanan Belanda. Mutahar berhasil melarikan diri ke Jakarta, setelah hukumannya diringankan menjadi tahanan kota.

Di Jakarta, Mutahar selalu mencari informasi tentang keberadaan Bung Karno yang ketika itu sudah diasingkan Belanda ke rumah pengasingan di Mentok, Pulau Bangka. Mengingat bahwa bendera sebagai lambang negara dan juga kondisi sudah mulai tenang, bendera yang mempunyai nilai sejarah tinggi harus selalu berada di dekat Presiden Sukarno. Mutahar kemudian meminjam mesin jahit milik seorang dokter untuk menyatukan dua carik kain merah dan putih kembali menjadi bendera, setelah menerima surat pribadi dari Presiden Sukarno yang dibawa oleh Sudjono, yang mana isi surat tersebut untuk di bawa ke Mentok. Penjahitan dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mengembalikan bendera ke bentuk aslinya. Setelah bendera berhasil disatukan, lalu dibungkus dengan kertas koran untuk menyamarkannya, dan diserahkan kepada Sudjono (kelak pada 1961, Husein Mutahar menerima Anugrah Bintang Mahaputera yang disematkan sendiri

oleh Presiden Sukarno, atas jasanya menyelematkan bendera itu). Pada 6 Juli 1949, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, beserta beberapa pemimpin Republik Indonesia tiba kembali dari pengasingan di Yogyakarta. Sebulan kemudian, tepatnya pada 17 Agustus 1949, bendera bersejarah itu dikibarkan kembali di depan Gedung Agung untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke empat. Nilai sejarah bendera merah putih yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan mulai tampak jelas pada saat Bung Karno menempatkannya dalam sebuah peti berukir, dan membawanya kembali ke Jakarta. Dalam foto dokumenter terlihat bagaimana bendera itu dibawa turun keluar dari Pesawat Garuda Indonesian Airways dengan upacara khidmat pada sore hari, 28 Desember 1949. *** Rombongan Presiden Sukarno

di elu-elukan masyarakat sepanjang perjalanan dari lapangan udara Kemayoran hingga Istana Koningsplein yang waktu itu disebut sebagai Istana Gambir. “Merdeka! Merdeka!” pekik rakyat di sepanjang jalan. Pada waktu itulah Bung Karno kemudian mengganti nama Gambir menjadi Istana Merdeka, termasuk yang berada disekitar Istana juga dinamai merdeka, Medan Merdeka, dan Masjid Istiqlal yang dibangun kemudian (Istiqlal berarti Merdeka). Sejak 1958, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, bendera merah putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, di tetapkan sebagai Bendera Pusaka. Sejak kembali ke Jakarta, Bendera Pusaka dikibarkan setiap tahun pada detik–detik Proklamasi di Istana Merdeka. Bendera Pusaka masih dikibarkan sekali lagi di Istana Merdeka pada 17 Agustus 1968. artinya, hanya dua kali dikibarkan dalam pemerintahan Soeharto. Pada 1969, di buatkan duplikat bendera pusaka dari bahan sutera alam. Duplikat bendera pusaka direncanakan dibuat dari sutera alam dengan 100% bahan dari Indonesia, termasuk zat pewarna alami dan tenun dengan tangan tanpa sambungan, sehingga warna merah dan putih menyatu tanpa dijahit. Karena akan di bagikan keseluruh provinsi, dan berhubung waktunya sudah mendesak, maka pembuatan duplikat bendera pusaka itu terpaksa dibuat di pabrik PT Ratna di Bogor, di bawah penyeliaan Balai Penelitian Tekstil Bandung. Pada 5 Agustus 1969, Presiden Soeharto menyerahkan duplikat bendera pusaka dan duplikat naskah Proklamasi kepada para gubernur seluruh provinsi di Indonesia, untuk di pergunakan di daerah masing–masing pada Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan. Berbagai Sumber


57

Edisi Khusus


Garuda Pancasila dan Sultan Hamid II Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS yang dipimpin PM RIS Mohammad Hatta pada 11 Februari 1950. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha

S

iapa pencipta lambang negara Republik Indonesia, Burung Garuda? Muhammad Yamin. Bukan. Kreator lamban3g negara RI itu adalah Sultan Hamid Alkadrie II. Namun, kiprah Sultan Hamid II tenggelam setelah namanya dikaitkaitkan dengan peristiwa Westerling. Di hari peringatan ke-60 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2005, pihak keluarga Sultan Hamid II meminta pemerintah tidak melupakan jasa tokoh dari Kalimantan Barat ini. Adalah Turiman yang membuktikan kebenaran ini dalam tesis S-2 di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada 11 Agustus 1999 yang berjudul Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Perundangundangan). Dalam tesisnya yang dibimbing oleh Prof Dimyati Hartono, Turiman mempertahankan secara yuridis dengan data-data yang akurat mengenai siapa sebenarnya pencipta lambang negara Burung Garuda. Sultan Hamid II yang juga sultan kedelapan dari Kesultanan Kadriah Pontianak memiliki nama 58

lengkap Sultan Abdurrahman Hamid Alkadrie. Putra Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, Sultan VII Kesultanan Pontianak, ini lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Ayahnya adalah pendiri Kota Pontianak. Sultan Hamid II dikenal cerdas. Dia adalah orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan di Akademi Militer Belanda (KMA) di Breda Belanda–semacam AKABRI– dengan pangkat letnan dua infanteri pada 1936. Dia juga menjadi ajudan Ratu Juliana dengan pangkat terakhir mayor jenderal. Sultan Hamid adalah salah satu tokoh penting nasional dalam mendirikan Republik Indonesia bersama rekan seangkatannya, Sukarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mr Muhammad Roem, dan Muhammad Yamin. Dalam sejarah pendirian RI, Sultan Hamid pernah menjadi ketua Delegasi BFO (Wakil Daerah/ Negara buatan


Belanda) dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949. Sultan Hamid juga menjadi saksi pelantikan Sukarno sebagai Presiden RI di Keraton Yogyakarta pada 17 Desember 1949. Ini terlihat dalam foto yang dimuat di buku 50 Tahun Indonesia Merdeka. Sepak terjangnya di dunia politik menjadi salah satu alasan bagi Presiden Sukarno untuk mengangkat Sultan Hamid sebagai Menteri Negara Zonder Porto Folio di Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 1949-1950. Sebenarnya, Sultan Hamid kurang pas dengan jabatan yang diembannya. Dia lebih

ingin menjadi menteri Pertahanan Keamanan sesuai pendidikan yang diperolehnya. Namun, posisi menteri Pertahanan Keamanan justru dipercayakan pada Sultan Hamengkubowono IX. Dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang dimuat dalam buku 50 Tahun Indonesia Merdeka disebutkan, pada 13 Juli1945, dalam Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, salah satu anggota panitia, Parada Harahap, mengusulkan tentang lambang negara. Pada 20 Desember 1949, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1949, Sultan Hamid Alkadrie II diangkat sebagai menteri Negara RIS. Dalam kedudukannya ini, dia dipercayakan oleh Presiden Sukarno mengoordinasi kegiatan perancangan lambang negara. Dalam buku Bung Hatta Menjawab—Hatta saat itu menjadi Perdana Menteri RIS—tertulis Menteri Priyono yang ditugaskan oleh Sukarno melaksanakan sayembara lambang negara. Dia menerima hasil dua buah gambar rancangan lambang negara yang terbaik, yaitu Burung Garuda karya Sultan Hamid II dan Banteng Matahari karya Muhammad Yamin. Namun, yang diterima oleh Presiden Sukarno adalah karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin ditolak. Melalui proses rancangan yang cukup panjang, akhirnya pada 10 Februari 1950, Menteri Negara RIS Sultan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang

negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang. Hasil akhirnya adalah lambang negara Garuda Pancasila yang dipakai hingga saat ini. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS yang dipimpin PM RIS Mohammad Hatta pada 11 Februari 1950. Empat hari berselang, tepatnya 15 Februari, Presiden Sukarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara karya Sultan Hamid II kepada khalayak umum di Hotel Des Indes (sekarang Duta Merlin) Jakarta. Pada 20 Maret 1950, bentuk final lambang negara rancangan Menteri Negara RIS Zonder Forto Polio Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Sukarno dan mendapat disposisi persetujuan presiden. Selanjutnya Presiden Sukarno memerintahkan pelukis Istana bernama Dullah untuk melukis kembali gambar itu sesuai

bentuk final dan aslinya. Lambang negara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66/1951 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 111 dan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 1951 pada 28 November 1951. Sejak saat itu, secara yuridis gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II secara resmi menjadi Lambang Negara Kesatuan RI. Sebelum meninggal dunia, Sultan Hamid II yang didampingi sekretaris pribadinya, Max Yusuf Alkadrie menyerahkan gambar rancangan asli lambang negara yang sudah disetujui Presiden Sukarno kepada Haji Mas Agung, ketua Yayasan Idayu, pada 18 Juli 1974. Gambar rancangan asli itu sekaligus diserahkan kepada Haji Mas Agung di Jalan Kwitang Nomor 24 Jakarta Pusat. *** Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II dikait-kaitkan dengan peristiwa Westerling sehingga harus menjalani proses hukum dan dipenjara selama 16 tahun oleh pemerintah Sukarno. Sejak itulah, nama Sultan Hamid II seperti dicoret dari catatan sejarah. Jarang sekali buku sejarah Indonesia yang terang-terangan menyebutkan Sultan Hamid sebagai pencipta gambar Burung Garuda. Orang lebih sering menyebut nama Muhammad Yamin sebagai pencipta lambang negara. Ada kesan Sultan Hamid II yang sangat berjasa sebagai perancang lambang negara sengaja dihilangkan oleh pemerintahan Sukarno.


59

Edisi Khusus


Kesalahan sejarah itu berlangsung bertahun-tahun hingga pemerintahan Orde Baru. Dalam tesisnya, Turiman menyimpulkan, sesuai Pasal 3 Ayat 3 (tiga) UUD Sementara 1950 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66/1951 tentang Lambang Negara. Berdasarkan Pasal 23, 3, jo PP Nomor 60/1951 itu ditentukan bahwa bentuk dan warga serta skala ukuran lambang negara RI adalah sebagaimana yang terlampir secara resmi dalam PP 66/51, Lembaran Negara Nomor 111 serta bentuk lambang negara yang dimaksud adalah lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid Alkadrie II yaitu Burung Garuda. Bukan lambang negara yang dibuat oleh Muhammad Yamin yang berbentuk banteng dan matahari. “Sudah jelas bahwa lambang negara Burung Garuda adalah buah karya Sultan Hamid Alkadrie II,” kata Turiman yang juga dosen Pascasarjana Universitas 60

Tanjungpura Pontianak. Turiman menambahkan, sudah sewajarnyalah negara, mengembalikan nama baik Sultan Hamid Alkadrie II sebagai pencipta lambang negara yang terlepas dari masalah politik lain yang ditimpakan kepadanya. Sejarah, kata Turiman, harus diluruskan agar anak cucu tidak ikut-ikutan salah termasuk memberikan penghormatan kepada Sultan Hamid Alkadrie II sebagai pahlawan nasional seperti halnya WR Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Hal yang sama juga disuarakan Sultan Syarif Abubakar Alkadrie— pemegang tampuk kekuasaan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak— yangmenjadi ahli waris Sultan Hamid Alkadrie II. Menurut dia, negara pantas memberikan penghargaan terbaik kepada almarhum Sultan Hamid Alkadrie II atas jasanya menciptakan lambang negara Burung Garuda. Penghargaan yang tepat adalah pemberian gelar pahlawan


nasional kepada Sultan Hamid Alkadrie II. Sultan Syarif Abubakar mengatakan, sejarah harus diletakkan pada porsinya semula. Pemutarbalikan fakta sejarah yang terjadi saat ini sangat merugikan generasi mendatang. Sebab, mereka tidak akan pernah tahu tentang pencipta lambang negaranya, Burung Garuda. Untuk mengembalikan fakta sejarah yang sebenar-benarnya mengenai pencipta lambang negara Burung Garuda yang dirancang oleh Sultan Hamid Alkadrie II ini, pihak ahli waris dan Pemerintah Kalbar serta Universitas Tanjungpura pernah menyelenggarakan seminar nasional di Pontianak. Ketua DPR Akbar Tandjung juga hadir dalam acara yang berlangsung pada 2 Juni 2000. Saat itu, Akbar Tandjung yang ketua umum Partai Golongan Karya juga mengusulkan agar nama baik Sultan Hamid Alkadrie II dipulihkan dan diakui sebagai pencipta lambang negara. Sayangnya, usulan itu cuma sampai di laci ketua DPRD saja tanpa ada langkah lanjutan hingga detik ini. Sultan Hamid Alkadrie II melewati masa kecilnya di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak yang dibangun pada 1771 Masehi. Dia sempat diangkat sebagai Sultan Pontianak VII pada Oktober 1945. Sultan Hamid II juga pernah menjadi Kepala Daerah Istimewa Kalbar pada 1948. Foto- foto Sultan Hamid Alkadrie II dan karya besarnya lambang negara Burung Garuda terpampang di Balairung Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Berbagai Sumber


61

Edisi Khusus


Menyigi Tradisi Kelaskaran di Indonesia Masalah ‘laskar-laskar liar’ sudah ada sejak zaman perang kemerdekaan. Waktu itu ada sejumlah laskar yang berafiliasi dengan partai politik, tetapi mereka tidak selalu tunduk pada kehendak elite partai bersangkutan. Oleh: Satrio Arismunandar

A

ksi-aksi kelompok keagamaan seperti Front Pembela Islam (FPI), yang melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan malam yang dianggap sebagai sarang perjudian atau kemaksiatan, sering memancing kontroversi. FPI dituding sebagai ‘milisi liar’ yang melakukan aksi sepihak dan ilegal, terkadang 62

disertai tindak kekerasan dan perusakan, meskipun mengklaim memiliki tujuan luhur memberantas kemungkaran. FPI selalu berdalih, mereka terpaksa melakukan aksi sendiri karena aparat keamanan atau polisi tidak bertindak tegas terhadap sarang kemaksiatan. Terlepas dari pro-kontra aksi FPI, dan berbagai isu susulan, seperti seruan untuk membubarkan FPI


sebagai ‘organisasi kemasyarakatan bermasalah’, tulisan ini mencoba mengurai tradisi kelompokkelompok milisi sipil sejak perang kemerdekaan. Istilah ‘milisi’ kurang populer di Indonesia ketimbang istilah ‘laskar’ yang lebih sering digunakan. Misalnya, dalam era pasca-Orde Baru, ada Laskar Jihad yang sempat menjadi sangat besar dan terlibat aktif dalam konflik horisontal di Ambon. FPI dan Laskar Jihad mungkin tidak persis sama dengan ‘laskar’ yang diuraikan di sini. Meski memiliki massa cukup besar, FPI dan Laskar Jihad tidak berperang melawan musuh luar (Belanda) yang menjajah Indonesia. Mereka hadir ketika Negara Kesatuan RI sudah tegak berdiri dan sudah ada lembaga militer resmi TNI, yang merekrut

anggotanya secara profesional (tidak melibatkan anggota ‘milisi-milisi liar’). Tetapi memang ada kemiripan antara mereka dengan laskarlaskar era perang kemerdekaan, yang memiliki warna ideologis atau keagamaan. Laskar-laskar tersebut berafiliasi dengan partai atau kepentingan politik tertentu, tetapi juga memiliki kadar otonomi yang tinggi sehingga tidak selalu mudah diatur oleh ‘otoritas pusat’. Laskar-laskar ini adalah salah satu unsur yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Republik sejak proklamasi kemerdekaan, yang

yang kita kenal sekarang.

berawal dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Unsur lain tentunya adalah kelompok yang lebih profesional, yang sempat mendapat pendidikan militer dari kolonial Belanda dan Jepang. Sebutan BKR disengaja untuk tidak mempersulit Jepang, yang sudah kalah perang melawan Sekutu pada Agustus 1945, tapi masih bercokol di Indonesia sebelum proses ‘serah-terima’ wilayah dengan Sekutu. BKR lalu diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sesudah 5 Oktober 1945, yang dalam proses sejarahnya akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Republik di atas kertas. Dalam kenyataannya, mereka bergerak sendiri, bahkan bisa membangkang terhadap kehendak atau instruksi dari Tentara Republik, jika instruksi itu dianggap bertentangan dengan kepentingan atau keyakinan ideologinya. Para laskar ini memiliki sifat kedaerahan, ideologis, dan kesukuan, dan secara umum bisa dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, laskar gerilya yang benar-benar murni bersifat lokal. Mereka beroperasi masing-masing dalam suatu daerah kecil dan yang jelas ditentukan batas-batasnya. Para anggota laskar hampir seluruhnya

Satuan Gerilya Liar Menurut Cornelis van Dijk (1983), dalam bukunya Rebellion under the banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia) yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, perang kemerdekaan di Indonesia tidak dilakukan oleh satu Tentara Republik resmi sendirian. Tetapi saat itu banyak kelompok bersenjata lain yang turut serta berjuang di samping tentara resmi. Para laskar atau ‘satuan gerilya liar’ ini hanya dikontrol oleh Tentara

diambil dari kalangan penduduk setempat, dan mereka hanya memikirkan perjuangan melawan Belanda. Kedua, laskar gerilya yang menonjolkan aspek ideologis dan keagamaan. Satuan-satuan laskar ini mungkin berafiliasi dengan atau berada di bawah naungan partai politik tertentu. Atau, bisa juga mereka secara berangsur-angsur melepaskan diri dari naungan partai politik yang terkait, dan melanjutkan perjuangan untuk melaksanakan tujuan-tujuan ideologis serta keagamaan, tanpa hubungan yang dilembagakan dengan suatu partai politik. Contoh dari kelompok ini adalah laskar Hizbullah dan Sabilillah, yang awalnya merupakan satuansatuan partai Masyumi. Satuan jenis ini mungkin saja memiliki komponen daerah yang kuat, namun basis ideologis dan keagamaannya memberikan perspektif nasional yang lebih luas, sehingga mereka berbeda dengan kelompok-kelompok lokal murni. Ketiga, laskar yang menonjolkan komponen kesukuan. Dari laskar jenis ketiga ini masih terbagi lagi ke dalam dua subtipe. Subtipe pertama, adalah satuan-satuan yang beroperasi di daerah pangkalan mereka. Subtipe kedua, adalah satuan-satuan yang bermarkas besar di Jawa, dan terdiri dari orang-orang asal pulau-pulau lain yang pindah ke Jawa. Tujuan subtipe ini sebagian adalah untuk melawan Belanda di Jawa, dan sebagian untuk memperjuangkan pembebasan daerah mereka sendiri. Contoh laskar-laskar ini adalah: Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), dan Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK). Kedua subtipe ini berbeda dengan laskar jenis pertama, yang merupakan kelompok murni lokal. Letak perbedaannya, daerah yang dinyatakan sebagai wilayah tanggung jawab oleh kedua subtipe ini, serta


63

Edisi Khusus


daerah tempat mereka merekrut anggota, jauh lebih luas. Tidak hanya dari desa-desa atau distrik-distrik, tetapi meliputi seluruh lingkungan etnis, provinsi, dan bahkan seluruh pulau yang besar. Persetujuan Pemicu Pembangkangan Satu peristiwa yang memicu ‘pembangkangan’ laskar terhadap Tentara Republik adalah Persetujuan Renville, Januari 1948, antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Salah satu klausul persetujuan ini, yang membuat sejumlah laskar marah, adalah diperintahkannya penarikan pasukan Republik dari daerah-daerah yang resmi dikuasai Belanda. Secara efektif ini berarti pembatasan wilayah RI di Jawa pada daerah kecil Jawa Barat sebelah barat Jakarta dan pada bagian-bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pasukan Republik harus meninggalkan hampir seluruh Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur.

64

Proses ini sangat menyakitkan bagi kalangan tentara dan laskar. Bisa dimaklumi, jika Panglima Besar Jenderal Soedirman tidak menggunakan istilah ‘mundur’ atau ‘menarik diri’, tetapi istilah ‘hijrah’, ketika pasukan Republik—demi mematuhi Persetujuan Renville— terpaksa meninggalkan wilayah yang sudah dikuasainya. Hijrah dalam konteks sejarah Nabi Muhammad SAW adalah meninggalkan wilayah untuk sementara, tetapi nanti akan kembali ke wilayah itu dengan kemenangan. Banyak anggota Tentara Republik yang sebenarnya menentang, tetapi mereka terpaksa tunduk pada keputusan pemerintah. Namun, para laskar di luar Tentara Republik secara terbuka menentang Persetujuan Renville dan menolak mematuhi ketentuan-ketentuannya. Di antara laskar yang menentang itu adalah Hizbullah dan Sabilillah, yang merupakan sayap bersenjata dari Masyumi. Sikap Hizbullah dan Sabilillah


ini, yang kukuh menolak menaati Perjanjian Renville, bertentangan dengan sikap para politisi terkemuka Masyumi. Masyumi memang menarik dukungan terhadap Kabinet Amir Sjarifuddin, yang berperan dalam tercapainya kesepakatan dengan Belanda, yang memancing oposisi sengit di parlemen tersebut. Namun, Masyumi merasa terikat pada isi Persetujuan Renville karena sudah ditandatangani oleh Pemerintah Republik yang sah. Hizbullah dan Sabilillah inilah yang kelak menjadi basis pembentukan Tentara Islam Indonesia (Darul Islam) pada awal 1948 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Dari sudut pandang Pemerintah Republik, mereka adalah ‘pemberontak’ yang tidak bisa ditolerir. Namun, dalam perspektif para anggota Hizbullah dan Sabilillah pada waktu itu, mungkin mereka justru menganggap diri sebagai pejuang sejati yang konsisten melawan Belanda. Berbagai Sumber


65

Edisi Khusus


Misteri Red Drive Proposal “Bahwa Asia-Pasifik akan jadi pusat-nya dunia, perang lautan teduh adalah babak pembuka Kemerdekaan Asia Raya. Kelak Eropa hanya jadi benua tua yang sakitsakitan sementara Asia Pasifik akan tumbuh bak gadis molek yang menghantui setiap pikiran lelaki. (Bung Karno, Harian Pemandangan 1932). Oleh: Hendrajit

A

da banyak kisah seputar pergerakan kemerdekaan Indonesia yang bisa jadi hikmah bagi kita kini dan kelak. Selama ini banyak orang menduga ramalan Bung Karno mengenai bakal pecahnya Perang Pasifik atau Asia Timur Raya, yang akan jadi momentum bagi Indonesia merdeka, gara-gara kepercayaan Bung Karno terhadap mistik dan klenik. Fakta berikut ini membuktikan hal itu sama sekali hanya isapan jempol belaka. Pada 1925, di Amerika terbit sebuah novel karya Charles Bywater bertajuk The Great Pacific War. Bung Karno, yang dasarnya seorang tokoh pergerakan nasional yang gandrung baca buku berbagai bidang, entah bagaimana ceritanya pada 1927 membaca buku ini. Meski novel, buku ini sejatinya merupakan informasi intelijen yang disamarkan oleh Bywater dalam bentuk kisah fiksi berupa simulasi meletusnya perang terbuka antara tentara Amerika Serikat dan sekutusekutunya versus tentara fasisme

66

Jepang. Betapa tidak. Bywater yang lahir pada 1884 dan meninggal pada 1940, sejatinya merupakan wartawan perang yang menggeluti bidang angkatan laut, dan pada usia 19 memulai debutnya di harian The New York Herald. Dengan sederet pengalaman antara lain pernah meliput perang Jepang-Rusia yang meletus pada 1904 yang kemudian kita tahu melalui sejarah telah dimenangkan Jepang pada 1905. Bagi Bung Karno yang waktu itu membaca novel ini masih berusia 26 tahun, pada dasarnya bukan tokoh sembarangan. Selain punya kemampuan analisis yang tajam


dan kepekaan intuitif yang membuat dirinya seringkali punya penglihatan tembus pandang terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, The Great Pacific War sontak jadi sebuah bacaan yang inspiratif baginya dalam membaca trend global ketika itu. Sebagai sosok yang dikenal teliti dalam membaca yang tersurat maupun tersirat, Bung Karno menyadari betul bahwa pengalaman Bywater sebagai analis data dan dokumen di angkatan laut kerajaan Inggris, pastinya novel ini mengandung sebuah informasi intelijen sekaligus prediksi bakal meletusnya perang Asia Pasifik antara Amerika Serikat versus Jepang. Dengan tak ayal, novel karya Bywater ini kemudian dijadikan dasar keyakinan Bung Karno untuk mengingatkan dan menggugah kesadaran rakyat Indonesia, bahwa ketika pihak imperliasme barat (Amerika Serikat, Inggris dan sekutu-sekutunya) berperang dengan Jepang, maka saat itulah Indonesia

mendapatkan momentum untuk menyatakan kemerdekaannya. Dan seperti sejarah membuktikan, ramalan Bywater memang benar adanya. Pada Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbour di Hawaii, sehingga memprovokasi Amerika Serikat untuk terjun dalam Perang Dunia II yang semula ogah-ogahan, sekaligus menandai dimulainya Perang Asia Timur Raya yang menciptakan efek domino ke negaranegara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang kemudian diduduki Jepang pada 1942. Namun seperti prediksi Bung Karno, Jepang ternyata hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, karena kemudian pada Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan Sekutu menyusul dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

*** Singkat cerita, pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannnya dan Dwitunggal Sukarno-Hatta secara aklamasi diberi amanah untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Maka sempurnalah sudah Indonesia secara resmi sebagai negara berdaulat. Namun, perjuangan mendapatkan pengakuan dunia internasional ternyata bukan perkara gampang. Seluruh sumberdaya diplomasi republik yang baru lahir ini sepertinya harus dikerahkan secara maksimal. Sebab, pergeseran trend global pasca Perang Dunia II bukan lagi pertarungan global antara Amerika Serikat versus Jepang, melainkan menjurus ke terciptanya

perang dingin antara sesama pemenang Perang Dunia II. Yaitu antara Amerika Serikat versus Uni Soviet. Maka, di saat Indonesia sedang berada dalam tekanan pemerintah Belanda yang bermaksud kembali menjajah Indonesia karena merasa bagian integral dari kemenangan Amerika Serikat dan Sekutu terhadap Jepang, Proxy War (Perang Perpanjangan Tangan) antara Amerika Serikat versus Soviet juga mengimbas ke Indonesia. Pernah dengar tentang Red Drive Proposal? Inilah salah satu episode awal mula Amerika Serikat ikut campur tangan dalam menentukan masalah dalam negeri Indonesia bermula tiga tahun setelah Indonesia merdeka pada 1945. Menyusul menajamnya konflik


67

Edisi Khusus

PROKLAMASI KEMERDEKAAN nasional kita ketika itu juga terindikasi jadi sasaran pembinaan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai ‘agen-agen’ lokalnya di Indonesia. ***

bersenjata di Solo, Jawa Tengah, dan Madiun, Jawa Timur, yang mencapai puncaknya pada Pemberontakan Madiun pada September 1948, nampaknya Amerika Serikat mulai melancarkan sebuah operasi intelijennya yang pertama di Indonesia. Bung Karno, juga Bung Hatta yang pada tahun itu juga merumuskan konsepsi politik luar negeri yang bebas dan aktif, menyadari betul adanya pergeseran trend global ke arah perang dingin antara Amerika Serikat versus Soviet, sehingga Indonesia harus menyatakan posisi politiknya dalam menyikapi perang dingin tersebut. Maka ketika itu muncullah kalimat yang terkenal dari pidato Bung Hatta di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat(BPKNIP), yaitu “Mendayung di antara Dua Karang.” Yang artinya Indonesia secara sadar harus memosisikan dirinya sebagai subyek yang menentukan arah dah haluan politik luar negerinya sesuai kepentingan nasionalnya. Dengan begitu, apakah akan bersekutu dengan baik Amerika 68

Serikat atau Soviet, sangat tergantung apakah mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Begitupun, konsepsi politik luar negeri bebas dan aktif pada masa itu masih sebatas teori. Indonesia dipandang oleh Presiden Amerika Serikat Harry Truman kala itu, secara geografis memiliki kekayaan alam yang melimpah. Belum lagi nilai strategis Indonesia secara geopolitik. Karena itu, sebagai penjabaran dari Kebijakan Pembendungan (Containment Policy) Washington, Indonesia telah dijadikan ‘target operasi’. Karena berkembang kekhawatiran bahwa Indonesia akan masuk ke dalam orbit komunis Uni Soviet. Alhasil Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Belanda sebagai persekutuan kutub barat, berusaha keras menguasai kawasan Asia Tenggara seusai Perang Dunia II, untuk membendung perngaruh komunis Soviet. Celakanya, selain Indonesia juga jadi sasaran arena pertarungan global kedua kutub global tersebut, para elite politik


Inilah sekelumit mengenai misteri Red Drive Proposal sebagaimana dikisahkan oleh Soemarsono, yang pada 2010 lalu berusia 88 tahun, mantan Gubernur Militer Madiun dari unsur Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) ketika pecah perang saudara pada 1948. Menurut penuturan Soemarsono, peristiwa yang melatarbelakangi apa yang kemudian dikenal sebagai Pemberontakan Madium 1948, sejatinya merupakan konspirasi yang kemudian dikenal dengan sebutan “Pertemuan Sarangan” atau Red Drive Proposals. Intinya, pada 21 Juli 1948 di Sarangan (daerah perbukitan di Utara Madiun, perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah), diadakan konferensi rahasia yang dihadiri oleh Merle Cochran (wakil dari Amerika Serikat untuk Komisi Tiga Negara), Hopkins (Penasehat Presiden Truman), serta dari Indonesia adalah Bung Hatta, Sukiman, Natsir, Moh Rum dan Sukamto. Adapun maksud dari pertemuan tersebut adalah upaya menyingkirkan kekuatan ‘kelompok kiri’. Ketika itu, Muso, kader PKI yang lama hijrah ke Uni Soviet, juga telah tiba ke Tanah Air dan mulai menarik simpati masyarakat untuk bergabung ke dalam PKI. Sayap PKI pun saat itu meluas, seperti di Pesindo, Front Demokrasi Rakyat (FDR), Partai Sosialis, Barisan Tani Indonesia (BTI) hingga Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Kekuatan ‘kelompok kiri’ ketika itu berkonsentrasi di Solo (Gubernur Militer Wikana) dan Madiun (basis dari Pesindo). Semenjak posisi Perdana Menteri beralih dari Amir Sjarifuddin beralih

ke Hatta, maka program sapu bersih pun berjalan. Hatta, yang memberikan peluang besar bagi pihak Barat—khususnya Amerika Serikat—untuk berunding, telah memberikan banyak kelonggaran agar posisi Indonesia lebih cepat diakui secara internasional. Itu sebabnya, dalam “Pertemuan Sarangan”, kabarnya, program ‘sapu bersih’ untuk ‘kelompok kiri’ yang ditekankan oleh Amerika Serikat kepada Pemerintahan Hatta disepakati. Meski sampai saat ini bukti otentik tentang isi dari “Pertemuan Sarangan” belum dijumpai, tapi indikasi yang menguatkan adanya campur tangan Amerika Serikat ketika sebelum meletus Peristiwa Solo-Madiun begitu nyata. Seperti dikupas dalam buku Indonesia Merdeka Karena Amerika? yang ditulis oleh sejarawan Belanda Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg (2008), dimana mereka mengamati kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sejak 1920 hingga 1949. Dikemukakan bahwa Cochran diberikan wewenang penuh untuk memainkan peran Amerika Serikat yang sesungguhnya dalam membendung pengaruh komunisme internasional. Cochran, juga dibantu oleh Atase Konsuler J Camphell ketika di Indonesia, yang merupakan agen ruguler CIA pertama bertugas di Indonesia. Cochran pun memiliki akses langsung ke Wakil Menteri Luar Negeri AS Robert Lovett yang sangat berkuasa ketika itu. Alhasil, setelah adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia, keluarlah keputusan untuk merampingkan tentara, yang disebut dengan Program Re-Ra (Reorganisasi dan Rasionalisasi). Intinya, dalam buku ini, digambarkan bahwa Konferensi Meja Bundar (KMB) akhir 1949, di mana Indonesia mendapat pengakuan secara internasional,

adalah berkat peran besar Amerika Serikat. Berdasarkan kesaksian Soemarsono yang cukup penting tersebut, sudah selayaknya para sejarawan mulai menggali lebih lanjut Red Drive Proposal yang diajukan pemerintahan Amerika Serikat kepada pemerintahan Perdana Menteri Hatta. Sebab jika kesaksian Soemarsono memang benar adanya, maka tak pelak lagi Red Drive Proposal bisa disebut sebagai tonggak-tonggak yang mengawali adanya campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Indonesia. Sehingga, campur tangan Amerika Serikat dalam membantu para pemberontak PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara, serta keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu front anti komunis dalam membasmi PKI berikut para petinggi partai pada 1965, justru merupakan kelanjutan logis dari fondasi yang telah ditanam melalui Red Drive Proposal. Bukan itu saja. Menyusul

Pemberontakan Madiun 1948, dengan aneka versi cerita di dalamnya, yang paling terpukul dari program ini adalah kesatuan dari ‘Kelompok Kiri’, yang di masa itu pasukannya paling banyak dan lengkap persenjataannya, yakni Pesindo di Madiun dan Divisi Panembahan Senopati di Solo. Tapi terlepas dari kesaksian Soemarsono yang bisa jadi amat subjektif mengingat latarbelakangnya sebagai salah seorang aktor penting dalam Pemberontakan Madiun selain Amir Syarifuddin dan Muso, yang tersirat dari kisah ini adalah betapa posisi tawar Indonesia ketika itu berarti sangat tinggi di mata Amerika Serikat maupun Soviet, dan hal ini dimainkan betul secara sadar oleh para aktor-aktor diplomasi kita yang berlaga di forum-forum internasional seperti Bung Hatta, Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, LN Palar, Soemitro Djojohadikusumo, Sujatmoko, AR Baswedan, Profesor DR Rasyidi, dan Mr Nazir. Berbagai Sumber


69

Edisi Khusus


Perang Asia Timur Raya Jilid II,

Momentum Indonesia Jadi Negara Adidaya? “Watak imperialisme kuno yang menghasilkan kapitalisme kuno itu beda dengan watak imperialisme modern. Imperialisme kuno bersandar pada kekuatan militer, imperialis-kapitalis modern didasari kekuatan finansialkapital. Kelak konflik internasional bergeser pada modal, bukan lagi pada perang koloni atau wilayah. Inilah kenapa aku ingin negeriku menjadi raksasa terhadap modal itu sendiri, berkedaulatan politik, daulat atas ekonomi dan berkebudayaan otentik.”(Kuliah Bung Karno kepada Che Guevara). Oleh: Hendrajit

P

englihatan tembus pandang Bung Karno dalam meramalkan bakal pecahnya Perang Asia Pasifik yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutu versus Jepang, karena kemampuannya membaca hakekat kolonialisme yang diterapkan Amerika, Inggris dan tentu saja Belanda yang secara langsung bercokol di Indonesia. “Kolonialisme dan Fasime merupakan tahapan tertinggi dari kapitalisme,” begitu tutur Bung Karno dalam berbagai kesempatan. Karena itu buat Bung Karno, pergeseran watak Jerman dan Jepang yang semula merupakan negara demokratis sontak jadi fasistik dan militeristik, sama sekali tidak mengherankan. Modal adalah alat utama memulihkan perekonomian, dan perang merupakan salah satu sarana terbaik mengembalikan dan memperoleh modal. Begitu kirakira yang ada di benak Bung Karno 70

ketika membaca novel karya Hector Bywater, the Great Pacific War, pada 1927. Sehingga dirinya merupakan satu-satunya founding father Indonesia yang secara jitu bisa meramalkan terjadinya Perang Asia Pasifik, dan mengkondisikan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam kesiapsiagaan memanfaatkan momentum vacuum of power (kekosongan kekuasaan) akibat kekalahan Jepang oleh tentara sekutu di kawasan Asia Pasifik, untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Indonesia membaca trend global saat ini, ketika NKRI berusia genap 68 tahun? *** Mari kilas sejenak. Masih ingat Samuel P Huntington, pakar politik tersohor Amerika Serikat? Dialah orangnya yang pada 1994 sempat menerbitkan sebuah buku berjudul The Clash of Civilizations and the


Remaking of World Order. Di Indonesia, buku ini sempat membuat heboh kalangan Islam radikal gara-gara prediksi Huntington yang menyatakan bahwa Islam—baik sebagai kekuatan politik di negaranegara kawasan Timur Tengah dan Asia maupun sebagai persekutuan sesama negara-negara Islam—cepat atau lambat akan berpotensi besar menjadi ancaman baru bagi Amerika Serikat. Tapi kalangan Islam radikal Indonesia sepertinya tidak membaca

buku Huntington lebih seksama. Bahwa ternyata prediksi terhadap kemungkinan solidaritas dan persekutuan antar negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah dan Asia justru bukan sisi terpenting dari buku Huntington. Pesan tak tertulis dari Huntington sebenarnya cukup jelas; ada semacam kecemasan di alam bawah sadar para penentu kebijakan politik luar negeri dan militer Amerika Serikat atas kemungkinan kebangkitan ekonomi dan militer dari negara-negara ‘ras kuning’ berorientasi Confusionisme seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Korea Utara. Pada perkembangannya kemudian akan menjalin persekutuan alamiah dengan negaranegara Islam di kawasan Timteng dan Asia. Seperti Pakistan, Iran, dan bahkan Arab Saudi. Inilah yang sebenarnya hendak diperingatkan oleh Huntington kepada kalangan penentu kebijakan di Washington lewat bukunya yang termasyhur itu. Hal ini terlihat dengan jelas melalui skenario yang digambarkan oleh Huntington mengenai apa yang akan terjadi antara 2015-2017. Dalam bayangan Huntington, antara 2015-2017 akan terjadi suatu polarisasi baru di dalam konstelasi politik internasional yang menghadapkan antara Amerika Serikat dengan Cina. Pemicunya, menurut Huntington, Cina secara

tiba-tiba akan melakukan serbuan militer kepada Vietnam, salah satu negara di kawasan Asia Tenggara berhaluan komunis yang dulunya lebih pro-Uni Soviet dari pada Cina. Menghadapi serbuan dan invasi militer RRC, Vietnam meminta bantuan Amerika Serikat. Nah, menurut Huntington, inilah awal mula terjadinya persekutuan negaranegara ras kuning yang notabene berorientasi Confucianisme dan negara-negara Islam untuk bahumembahu menghadapi Amerika Serikat dan Vietnam. Tentunya Amerika Serikat tidak sendirian, karena kemudian dapat dukungan penuh dari negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur, termasuk tentunya Australia. Sedangkan Cina, yang mendapat dukungan dari negara-negara ras kuning seperti Taiwan dan Korea serta beberapa negara-negara Asia Timur, menurut prediksi Huntington, anehnya justru mendapat dukungan juga dari negara-negara Islam yang dimotori Saudi Arabia, Pakistan dan Iran. Lebih menarik lagi dari prediksi Huntinton, Jepang yang sejak Perang Dunia (PD) II praktis menjadi sekutu AS—baik dalam ekonomi maupun militer—ternyata dalam polarisasi antara Amerika Serikat versus Cina, lebih memilih bersikap netral karena dipicu ketakutan terhadap Cina. Alhasil, sikap netral Jepang justru lebih menguntungkan persekutuan Cina dan negara-negara Islam ketimbang Amerika Serikat. *** Lantas bagaimana posisi Indonesia ketika pecah Perang Asia Pasifik Jilid II? Inilah sisi lain yang menarik dari buku Huntington. Ternyata Indonesia diprediksi bakal memiliki posisi yang cukup strategis dan memiliki ‘kartu As’ yang cukup menguntungkan untuk bermain di antara kubu AS dan kubu Cina. Alasan Huntington, karena Indonesia


71

Edisi Khusus


adalah negara Islam terbesar di Asia Tenggara, tapi mayoritas Islam berhaluan moderat serta memiliki hubungan yang erat, baik dengan Cina maupun Jepang. Secara analisis intelijen, prediksi Samuel Huntington yang pakar politik internasional dari Universitas Harvard ini, harus dibaca sebagai early warning signal terhadap para perancang kebijakan strategis bidang luar negeri dan keamanan nasional. Artinya, Indonesia memang berpontensi menjadi salah satu negara adikuasa di masa depan. Karena itu prediksi Huntington ini harus dipahami sebagai peringatan sekaligus saran tindak agar potensi Indonesia sebagai negara kuat tersebut harus dicegah melalui beragai cara. Namun lepas dari skenario Huntington, perkembangan konstalasi global menyusul situasi jalan buntu yang terjadi di Suriah, akibat terciptanya perimbangan kekuatan (balance of power) antara Amerika Serikat -NATO versus Rusia-Cina di kawasan Timur Tengah dan Afrika, sepertinya mendukung prediksi Huntington. Perkembangan aktual perpolitikan internasional kini mengisyaratkan, bahwa ada pergeseran sentral geopolitik dari Kawasan Timur Tengah (Jantung Dunia) menuju ke Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan. Dengan kata lain, keseimbangan kekuatan antara Amerika Serikat -NATO yang bermaksud menguasai kedaulatan Suriah melalui penggusuran Presiden Bashar Asaad di satu pihak, dan Rusia-Cina yang bermaksud membendung manuver Amerika Serikat -NATO pada pihak lain, sepertinya memerlukan kawasan baru untuk meledakkan proxy war antarkedua kubu tersebut. Perkembangan terkini mengindikasikan bahwa kawasan tersebut adalah Asia Tenggara. Isyarat peralihan tersebut terlihat dari beberapa indikasi, yakni selain 72

Amerika Serikat ingin secepatnya membangun sistem pertahanan rudal di Asia guna melawan manuver Korea Utara, kemungkinan besar ditujukan kepada Cina, ia juga menyatakan akan memperluas pengaturan militernya di Asia Tenggara dan Samudera Hindia, termasuk peningkatan kerja sama dengan Australia dan penempatan kapalkapal perang di Singapura. Menteri Pertahanan Amerika Serikat waktu itu, Leon Panetta, di depan para Menteri Pertahanan ASEAN mendukung pembentukan ASEAN Security Community pada 2015 dan menganjurkan ada ‘tindakan seragam’ sekaligus menyusun kerangka aksi yang berkekuatan hukum terkait Laut Cina Selatan. Yang paling kentara dan mengejutkan ialah rencana menggeser 60% armada tempur ke Asia Pasifik. *** Kompleksitas pertikaian wilayah di Laut Cina Selatan, sepertinya memang bukan sebatas klaim kepemilikan pulau-pulau, namun persoalan lain pun bercampur, seperti hak berdaulat atas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), termasuk penggunaan teknologi baru terkait exploitasi serta explorasi minyak dan gas bumi oleh negara tertentu, dan lain-lain. Garis besar pertikaian kepulauan di atas bisa digolongkan, (1) Kepulauan Paracel: antara Cina versus Taiwan, (2) Kepulauan Spratly: antara Cina versus beberapa negara yakni Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam dan Brunai Darussalam. Cina pun sebenarnya sedang ribut denganFilipina terkait Dangkalan Scarborough Shoal, juga berkonflik melawan Jepang soal Pulau Dioayu atau Senkaku, dan lainnya. Adapun pemetaan konflik secara detail meliputi Cina-Vietnam, Filipina-Malaysia, Filipina-Taiwan,


Filipina-Cina, Malaysia-Vietnam, Filipina-Vietnam, Malaysia-Brunei, Taiwan-Cina, dan Indonesia-Cina. Kendati langkah-langkah diplomasi sering digelar baik bilateral maupun multilateral, namun sepertinya ‘jalan ditempat’. Oleh sebab benang merah konflik berkait erat dengan kepentingan nasional masing-masing guna mewujudkan kedaulatan serta (hegemoni) jaminan keamanan pelayaran dan eksplorasi sumber daya alam. Forum ASEAN pun seperti mandul karena sebatas mediasi bukan mengurus soal demarkasi atau tapal batas. Secara politis ketegangan di antara negara-negara kawasan tersebut cenderung meningkat karena tidak adanya konsepsi penyelesaian atas dasar win-win solution. Semua yang terlibat pertikaian saling klaim, merasa paling benar sendiri. Urgensi geografis Laut Cina Selatan yang vital dalam ‘pergeseran’ geopolitik global dari Timur Tengah/Afrika ke Laut Cina Selatan, meniscayakan

mengingat negara-negara yang terlibat konflik selain menunggu ‘momentum’, juga masing-masing berupaya mengantisipasi semakin intensifnya konflik terbuka antara Amerika Serikat dan sekutu versus Cina. Sudah barang tentu kondisi tersebut akan mempengaruhi sikap politik dan kebijakan negeri di sekeliling terutama Indonesia. ***

penyelesaian sengketa Kepulauan Paracel dan Spartly ke depan akan terus terhambat. Bahkan diduga keras isu konflik perbatasan secara sadar bakal dijadikan tema untuk memicu benturan militer secara terbuka di Laut Cina Selatan. Sehingga cocok dengan skenario Huntington seperti dia presentasikan di dalam the Clash of Civilization. Memanasnya suhu ketegangan antara Amerika Serikat versus Cina yang semakin terasa saat ini di Laut Cina Selatan, pastinya berdampak bagi negara-negara di sekitar wilayah sengketa yang notabene sebagian besar tergabung dalam ASEAN. Bagaimana Indonesia? Bisa jadi inilah yang mencemaskan Washington seperti tercermin melalui suara yang dikumandangkan Huntington. Secara geopolitik, posisi Indonesia sangat dekat dengan Laut Cina Selatan baik dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN maupun Asia Pasifik. Dan diperkirakan situasi panas tersebut berlangsung lama

Menyadari pergeseran konflik global ke kawasan Asia Tenggara, sepertinya para pemangku kepentingan Indonesia harus bisa berpikir dua tiga langkah lebih maju daripada Bung Karno. Artinya, harus ada kesadaran geopolitik agar posisi strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra jangan hanya sebatas tertulis di buku-buku sekolah saja. Tanpa tahu bagaimana mengaplikasikannya. Maka Indonesia harus paham kekuatan sesungguhnya dari nilai strategis geopolitiknya. Bayangkan. Kalau Iran yang hanya memiliki Selat Hormuz namun bisa menggegerkan dunia cuma melalui ancaman menutup selat ‘basah’ tersebut. Atau ketika Suriah, misalnya, meski minyaknya tidak sekaya Libya, Irak dan lainnya namun diperebutkan banyak adidaya karena urgensi geopolitik pipeline dan geostrategy possition. Itulah hakekat kesadaran geopolitik. Indonesia, kalau menyadari kekuatan strategis geopolitiknya, bagaimana seandainya Selat Lombok, Selat Malaka, Selat Sunda atau selatselat lainnya ditutup selama sebulan untuk latihan gabungan TNI-Polri dalam rangka memerangi terorisme perairan? Kenyataannya, banyak negara tergantung dengan selat dan perairan Indonesia. Sekitar 40% perdagangan dunia melalui perairan nusantara, seperti Australia, Cina, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Korea, Jepang bahkan negara-negara di Kawasan

Heartland (Daerah Jantung) dari Timur Tengah, karena terkait distribusi dan transportasi minyak ke berbagai negara. Bahkan menurut penelisikan tim riset Aktual, tercatat bahwa 80% APBN Australia tergantung Indonesia. Demikian pula negeri tetangga lainnya. Bahkan 85% lebih APBN Singapura konon tergantung dari republik tercinta ini. Selain itu, Indonesia juga harus mengantisipasi perang ekonomi sebagai akibat bergesernya geopolitik dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Artinya, geopolitik dan karakter harus berpijak pada landas kontinen Indonesia, Indonesia bisa memanfaatkan perang Amerika Serikat versus Cina, bukannya malah memberi ruang bagi kepentingan Amerika Serikat dan sekutu Baratnya untuk menjadikan Indonesia sebagai sasaran proxy war Amerika Serikat versus Cina. Karena itu harus ada perubahan kebijakan ekonomi. Tidak seperti sekarang ketika misalnya kita sebgai negara agraris dengan curah hujan tinggi malah mengimpor kedelai, singkong, beras, kopi dan lainnya. Atau negara (kepulauan) kelautan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia tetapi malah mengimpor garam, ikan dan lainnya. Masalah penempatan marinir Amerika Serikat di Darwin, dan penempatan kapal-kapal perang AS di Singapura, apakah langkah kita sudah mengantispasi hal tersebut? Ataukah sudah ada kontruksi mengelola Selat Sunda sehubungan akan semakin memanasnya situasi karena Selat Malaka telah dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutu? Termasuk memberdayakan selatselat dan perairan Indonesia dalam rangka memberantas pembalakan liar, narkoba, perdagangan manusia, dan lainnya? Singkat cerita. Kesadaran dan pemberdayaan geopolitik akan membuat Indonesia kuat, sekaligus pusat solusi dunia.


73

Edisi Khusus


Perjalanan Panjang Profesionalisme TNI Sebagian kalangan sipil masih meragukan, apakah TNI betul-betul akan menarik diri dari politik dan berkomitmen pada profesionalisme. Tetapi ‘menarik diri’ bukanlah berarti TNI akan duduk pasif, menyikapi berbagai momen besar yang berpengaruh pada kepentingan bangsa. Oleh: Satrio Arismunandar

P

rofesionalisme militer Indonesia selalu menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Pertama, karena dilihat dari berbagai kriteria objektif, militer Indonesia belum pernah dianggap betul-betul profesional. Kedua, ada warisan sejarah pahit masa lalu di mana militer terlibat mendalam dalam politik dan kegiatan bisnis, khususnya di era Orde Baru. Hal ini membuat militer tidak fokus pada tugas utamanya, sehingga tidak mendorong mereka ke arah profesionalisme. Keterlibatan dalam politik dan kegiatan bisnis lewat konsep Dwi Fungsi itu juga menghasilkan eksesekses negatif. Seperti, penguasaan jabatan-jabatan sipil di pemerintahan oleh anggota militer aktif, serta kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang sampai saat ini masih terus membayangi upaya peningkatan citra TNI. Oleh sebab itu, selalu ada pertanyaan—untuk tidak mengatakan keraguan—apakah militer Indonesia bisa betul-betul profesional dengan melepaskan diri sepenuhnya dari politik dan bisnis? Apalagi akan ada momen-momen penting yang krusial bagi masa depan bangsa. Misalnya, pemilihan umum dan pemilihan 74

presiden 2014. Meskipun tidak lagi aktif berpolitik lewat penerapan konsep Dwi Fungsi seperti di era Orde Baru, mengingat sejarahnya, militer tampaknya tidak akan duduk pasif, menyaksikan momen-momen besar itu berlangsung begitu saja di depan matanya. Dari sebagian komponenkomponen sipil, masih ada keraguan pada keseriusan atau keikhlasan TNI melepaskan diri dari keterlibatan aktif di politik, ketika bisnis militer sudah mulai dipangkas. Namun dari kalangan TNI sendiri juga ada keraguan, apakah para politisi sipil betul-betul punya komitmen dan kapabilitas untuk memimpin bangsa melewati masa-masa krusial tersebut. Tulisan ini mencoba menyegarkan kembali pengertian tentang profesionalisme militer. Ilmuwan politik Samuel P Huntington sering dijadikan rujukan dalam membahas profesionalisme militer. Dalam karya klasiknya The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (1957), Huntington mengajukan teori kontrol sipil yang objektif. Menurut teori itu, cara paling optimal dalam menegaskan kontrol terhadap angkatan bersenjata adalah dengan memprofesionalkan


mereka. Hal ini berbeda dengan kontrol subjektif, yang melibatkan pembatasan-pembatasan (restriksi) hukum dan kelembagaan terhadap otonomi militer. Dalam kontrol subjektif oleh sipil, profesionalisme militer direduksi karena adanya kooptasi terhadap militer oleh kelompok-kelompok politik sipil. Sedangkan pada kontrol objektif oleh sipil, profesionalisme militer dapat berkembang karena militer dipisahkan jauh-jauh dari politik.

Keahlian dalam Manajemen Kekerasan Huntington mencoba meluruskan apa yang disebutnya kesalahan konsepsi dalam memandang pikiran militer. Etika militer sebelumnya— yang oleh Huntington disebut

pada nilai-nilai dan perspektif dasar, kebijakan militer nasional, dan hubungan militer dengan negara. Korps opsir (officer) modern adalah badan profesional, sedangkan opsir militer modern adalah seorang profesional. Profesi adalah

bernuansa realisme konservatif— mengagung-agungkan kepatuhan sebagai kebajikan tertinggi bagi anggota militer. Etika militer semacam ini dengan demikian bersifat pesimistik, kolektivis, condong secara historis, berorientasi kekuasaan, nasionalistik, militeristik, pasifis, dan instrumentalis dalam memandang profesi militer. Maka Huntington mencoba mengembangkan etika militer profesional dengan memandang

jenis kelompok fungsional yang khas, dengan ciri-ciri spesialisasi yang tinggi. Pembuat patung, wirausahawan, atau penulis naskah iklan, semua memiliki fungsi yang berbeda, namun mereka semua tidak memiliki hakikat profesional. Ciri yang membedakan profesi dengan vokasi (pekerjaan lain biasa) adalah keahlian, rasa tanggung jawab, dan kesejawatan (corporateness). Ciri opsir modern adalah profesional dalam arti seperti profesi

dokter atau pengacara (lawyer). Profesionalisme inilah yang membedakan opsir modern sekarang dengan pejuang perang ratusan tahun lalu. Keberadaan korps opsir sebagai badan profesional memberi nuansa unik bagi problem modern hubungan sipil-militer. Ciri profesional korps opsir modern ini sering diabaikan. Bahkan banyak anggota militer sendiri tidak begitu memahaminya. Dalam masyarakat kita: pengusaha mungkin meraup lebih banyak penghasilan uang, politisi meraih lebih banyak kekuasaan, tetapi seorang profesional meraih lebih banyak rasa hormat (respect). Publik dan akademisi juga sering menyalah-artikan ciri ‘profesionalisme’ pada opsir militer. Sebutan ‘tentara profesional’ atau ‘prajurit profesional’ telah mengaburkan perbedaan antara orang yang berkarier biasa, yang profesional dalam arti bekerja untuk sekadar memperoleh uang, dengan opsir karir yang profesional dalam arti yang sangat berbeda. Yakni, sebagai seseorang yang mengikuti ‘panggilan jiwa yang lebih tinggi’ dalam melayani masyarakat. Keterampilan khas seorang opsir adalah pengarahan, operasi, dan pengendalian organisasi manusia, di mana fungsi utamanya adalah pengelolaan kekerasan. Keahlian militer yang spesial ini bisa dirumuskan dalam istilah Harold Laswell, ‘manajemen kekerasan’ (management of violence). Di dalam profesi militer ini sendiri terdapat spesialis-spesialis dalam manajemen kekerasan di darat, laut, dan udara. Sebagaimana di dalam kedokteran juga ada dokter spesialis mata, THT, jantung, dan penyakit dalam. Keahlian seorang opsir menghadirkan suatu tanggung jawab sosial khusus terhadapnya. Jika keahlian itu digunakan hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, itu akan merusak tatanan masyarakat. Seperti juga praktik kedokteran, masyarakat


75

Edisi Khusus


menuntut agar manajemen kekerasan digunakan semata-mata untuk tujuan-tujuan yang disetujui masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan umum yang bersifat langsung dan berkesinambungan dalam penggunaan keahlian ini bagi perluasan keamanan dirinya. Perilaku opsir militer dalam hubungannya dengan masyarakat dituntun oleh kesadaran bahwa keterampilannya hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang disetujui masyarakat melalui agen politiknya: negara. Sementara tanggung jawab utama seorang dokter adalah pada pasiennya, dan tanggung jawab utama pengacara adalah pada kliennya, maka tanggung jawab utama opsir militer adalah pada negara. Tanggung Jawab Profesional TNI Dalam aspek tanggung jawab profesional ini, menyangkut militer Indonesia, pihak TNI sudah menerima prinsip pertanggungjawaban operasional 76

maupun pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban ini melekat pada aturan-aturan operasi militer yang harus mengacu kepada prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang diwujudkan dalam berbagai hukum humaniter, baik yang berlaku secara internasional maupun yang telah dirumuskan dalam hukum-hukum nasional. Sampai taraf tertentu, perilaku opsir terhadap negara diatur lewat ketentuan eksplisit di undangundang. Sedangkan pada taraf yang lebih besar, aturan perilaku bagi opsir militer diekspresikan dalam adat, tradisi, dan spirit berkesinambungan dari profesi tersebut. Sementara semua profesi sampai tahapan tertentu diregulasi oleh negara, profesi militer dimonopoli oleh negara. Keterampilan seorang dokter adalah diagnosa penyakit dan perawatan, dan tanggung jawabnya adalah kesehatan pasiennya. Sedangkan keterampilan seorang opsir adalah manajemen kekerasan, sedangkan tanggung jawabnya adalah


keamanan militer bagi kliennya, yaitu masyarakat. Tanggung jawab dan keterampilan inilah yang membedakan seorang militer dengan jenis-jenis profesi sosial lain. Jelas bahwa motivasi utamanya untuk bertindak bukanlah karena insentif ekonomi. Perilakunya di dalam profesi militer ini juga tidak diatur dengan imbalan atau hukuman yang bersifat ekonomi. Seorang opsir bukanlah tentara bayaran yang mentransfer jasanya ke pihak yang membayar paling mahal. Ia juga bukan warga negara-prajurit yang terinspirasi oleh tugas dan patriotisme sesaat yang gencar, tanpa hasrat permanen dan kesediaan untuk menyempurnakan dirinya dalam manajemen kekerasan. Motivasi seorang opsir adalah kecintaan teknis pada keterampilan kemiliteran dan rasa kewajiban sosial untuk menggunakan keterampilan ini bagi kemaslahatan masyarakat. Kombinasi dari dua hal inilah yang membentuk motivasi profesional. Di sisi lain, masyarakat hanya bisa menjamin motivasi ini apabila

menawarkan pembayaran yang memadai dan berkesinambungan pada anggota militernya, baik ketika mereka masih aktif bertugas maupun ketika sudah pensiun. Pengaruh Ideologi Terhadap Profesionalisme Dalam konteks militer Indonesia, profesionalisme TNI menurut penjabaran resmi diukur dari tiga hal, yaitu: kompetensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. Kompetensi TNI adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar. Namun, profesionalisme militer bukan cuma dipengaruhi oleh kompetensi, akuntabilitas, dan tingkat kesejahteraan para anggotanya. Ideologi negara juga memiliki dampak terhadap profesionalisme militer. Ideologi

Fasisme, misalnya. Sebagai contohnya adalah kaum profesional militer di masyarakat Jerman dan Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II, di mana posisi mereka menjadi dominan sebagai militerisme. Tidak ada negara yang memiliki pengalaman yang begitu beragam dan luas dalam hubungan sipilmiliter seperti di Jerman. Hubungan sipil-militer di Jerman mengalami perubahan, mulai dari periode kerajaan, Perang Dunia I, republik, dan di bawah Nazi. Korps opsirnya mencapai standar profesionalisme yang tinggi dan tak tertandingi, dan kemudian ‘sepenuhnya dilacurkan’ di bawah Nazisme. Sebagai kontras, hubungan sipilmiliter Jepang tetap dalam pola tunggal yang relatif stabil dari 1868 sampai 1945. Dalam periode ini, militer Jepang memainkan peran aktif yang kukuh dalam politik

negara. Baik di Jerman maupun di Jepang saat itu, gangguan keseimbangan sipil-militer mencerminkan kekacauan konstitusional yang lebih mendasar. Gangguan itu ikut andil dalam merusak keamanan bangsa: mendistorsi perspektif dan penilaian dari prajurit dan negarawan. Apapun juga, profesionalisme militer—dan dalam konteks kita, profesionalisme TNI—bukanlah produk jadi yang siap pakai dan bisa diperoleh begitu saja. Profesionalisme TNI adalah suatu proses, suatu kondisi dinamis yang harus terus diperjuangkan, baik oleh jajaran TNI sendiri maupun oleh para pemangku kepentingan lain. Berbagai tantangan konkret dalam pentas politik nasional 2014 akan menjadi batu ujian, dalam upaya kita membentuk sosok TNI yang betul-betul profesional.


77

EKONOMI

Gita-Hatta Resah

soal Kartel Sapi Gita Wirjawan dan Hatta Rajasa menduga ada permainan kartel daging sapi yang menyebabkan masih tingginya harga daging sampai saat ini. Namun, keduanya belum bisa membuktikan adanya dugaan kartel tersebut. Oleh: Arnold Sirait

78

berkomitmen secara tertulis untuk menjual dengan harga tidak lebih dari Rp 30 ribu per kilogram hidup. Gita menilai, dengan cara ini pihaknya bisa mengidentifikasi siapa saja importir yang tidak mau membantu melakukan stabilisasi harga. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan Kementerian Perdagangan masih ada pasar yang menjual sapi hidup tersebut antara Rp 38 ribu hingga Rp 39 ribu per kilogram. “Tingginya harga daging sapi membuktikan ada disconnect. Kami sedang dalam proses mengumpulkan data-data


untuk mencari tahu,” jelas dia. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mendukung penuh upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengungkap dugaan adanya permainan kartel daging sapi yang menyebabkan masih tingginya harga daging sampai saat ini. Hatta merasa heran kenapa harga daging masih mahal saat ini, pasalnya pemerintah telah berupaya penuh untuk memastikan persediaannya tersedia. “Sekarang KPPU sedang akan menyelidiki, sedang akan menyelidiki mengapa daging yang


P

raktik kartel impor sapi dan daging sapi tampaknya membuat Kementerian Perdagangan gerah. Kementerian di bawah komando Gita Irawan Wirjawan itu bahkan mengancam akan mencabut izin impor perusahaan yang terbukti melakukan kartelisasi. Gita menegaskan, langkah tersebut merupakan tindakan minimal yang akan dilakukan pihaknya terkait dengan harga daging sapi yang tak kunjung menurun. Padahal, pihaknya telah secara proaktif mengeluarkan izin impor untuk menambah pasokan daging dalam negeri. “Kalau nanti ada bukti nyata silakan kumpulkan. Bila bisa membuktikan telah terjadi kartel, kami akan mengambil sikap yakni meng-cancel izinnya, itu tindakan minimalnya,” tegas Gita di Kementerian Perdagangan, Selasa (13/8). Namun, pendiri Ancora Capital, perusahaan investasi di bidang sumber daya dan pertambangan, itu mengaku hingga kini belum menemukan adanya indikasi tindakan kartelisasi di balik tingginya harga daging sapi. “Kami sedang mengumpulkan data untuk menyimpulkan apakah telah, sedang, atau akan terjadi kartelisasi,” ujar dia. Menurut mantan presiden direktur JP Morgan Indonesia ini, sebelumnya sebanyak delapan perusahaan yang telah diberikan izin impor sapi siap potong telah


sudah diberikan izin oleh menteri perdagangan impor yang cukup besar, sapi yang siap potong, kok malah harga tidak turun,” ujarnya, Selasa (13/8). Berdasarkan rumor yang berkembang di lapangan, Hatta menduga adanya permainan spekulan yang menahan persediaan daging tersebut masuk ke pasar, sehingga harga daging sapi tetap bertahan tinggi. “Tapi itu kan rumor, KPPU yang punya tugas menyelidiki itu,” katanya. Pemerintah, menurut Hatta, terus berupaya guna menyelesaikan

permasalahan ini. Kordinasi dengan kementerian terkait juga terus dilakukan. ”Harusnya turun. Saya sekarang sedang meminta kepada kementerian perdagangan untuk mengambil aksi. Saya juga barusan berbicara kepada Menteri Pertanian bagaimana dengan pasokan, intinya saya minta segera diturunkan.” Hingga berita ini diturunkan, harga daging sapi tercatat masih berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 120 ribu per kilogram di pasaran Jakarta dan sekitarnya, meskipun Perum Bulog sudah melakukan impor daging.

Menteri Pertanian Suswono pun menyayangkan sikap Bulog yang menjual harga daging sapi impor di pasaran antara Rp 85 ribu hingga Rp 86 ribu per kilogram. Padahal, Bulog sudah berkomitmen untuk menjual daging sapi impor di level Rp 75 ribu per kilogram dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Menurut Suswono, harga jual yang lebih tinggi dari kesepakatan awal disebabkan karena Bulog menjual melalui pedagang, tidak langsung ke masyarakat. Untuk itu dia ingin supaya Bulog melakukan operasi pasar daging langsung pada


79

80

pasokannya sudah mencukupi kebutuhan. Di sisi lain, kebijakan sistem impor sapi dan daging sapi berdasarkan basis wilayah (zone based) kemungkinan kembali diberlakukan mulai Desember tahun ini, setelah parlemen mengisyaratkan pembahasan kebijakan itu dalam waktu dekat. Prinsip zone based memungkinkan Indonesia bisa mendatangkan sapi dan daging sapi secara bebas dari zona atau wilayah dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan, termasuk syarat bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Indonesia saat ini mengadopsi prinsip basis negara (country based). Prinsip ini mengatur bahwa


Indonesia hanya bisa mengimpor sapi dan daging sapi dari negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan, termasuk syarat bebas PMK. “Kami segera akan melakukan pembahasan, sehingga pada dua masa sidang sudah selesai. Jadi pada Desember kita akan mempunyai UU yang baru dan beralih kembali ke zone based,” ujar Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy, akhir Juni lalu. Rencana pengubahan kebijakan sistem impor sapi dan daging sapi tersebut, menurut Romahurmuziy, merupakan inisiatif DPR terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan salah satu pasal pada UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. “Kami menerima beberapa masukan dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia yang menyatakan tidak masalah apabila Indonesia mengimpor daging dari negara zona bebas sepanjang prosedur karantinanya dipenuhi,” jelas dia.


konsumen, sehingga harganya bisa lebih murah. “Itulah yang saya sayangkan, padahal Bulog sudah komitmen juga ke pak Menko Perekonomian harga di Rp 75 ribu per kilogram bisa. Harusnya operasi pasar langsung ke konsumen, tidak melalui pedagang,” tegas Suswono. Suswono menjelaskan saat ini stok sapi yang ada mencapai 190 ribu ekor di feedloter (penggemukan), ditambah daging impor Bulog untuk operasi pasar dan impor sapi hidup. Stok daging dan sapi tersebut dinilai sangat mencukupi kebutuhan masyarakat pada saat ini. Dengan demikian jika harganya melambung maka Kementerian Pertanian menilai ada pihak yang memanfaatkan situasi lebaran untuk mengambil untung, karena


81

EKONOMI

Yusuf Mansur Belum Serahkan Dokumen ke OJK berdasar itu nanti OJK sebagai sektor keuangan metode seperti apa, ketentuan mana yang dipenuhi,” ujarnya. Dengan belum menyerahkan dokumen tersebut, Nurhaida menambahkan, sampai saat ini bisnis tersebut harus berhenti secara total. Kegiatan tersebut harus berhenti sampai ketentuan hukum dipenuhi. “Iya sampai saat ini kan memang sudah memberhentikan dana masyarakat, harus tetap berhenti dulu, sampai ketentuan legal dipenuhi,” tuturnya. / Arnold Sirait

Laba Bank Victoria Terus Meningkat

P

P

T Bank Victoria International Tbk mencatatkan laba tahun berjalan bersih di semester pertama tahun ini, yakni periode Januari-Juni 2013 sebesar Rp 140 miliar. Angka tersebut meningkat 64,1% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat Rp 85 miliar. Direktur Utama Bank Victoria Eko R Gindo mengatakan, pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersihnya yang meningkat 52,7% dibandingkan periode Juni 2012. Sedangkan pertumbuhan NIM (Net Interest Margin) juga mencatat peningkatan dari 2,65% pada Juni 2012 menjadi 3,50% pada Juni 2013. Sedangkan untuk Loan Deposit Ratio tercatat 74,8% dan rasio

82

Express Group Tawarkan Beriklan di Taksi

efisiensi (BOPO) yang terjaga di level 76,9%. “Hal ini menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan Bank Victoria yang membaik dari waktu ke waktu,” katanya. Dari kinerja tersebut maka total aset Bank Victoria tercatat sebesar Rp 16,8 triliun per 30 Juni 2013 dengan ekuitas sebesar Rp 1,4 triliun.


/ Arnold Sirait

T Express Trasindo Utama Tbk (Express Group) memperkenalkan advertising space, yakni ruang beriklan di back seat pounch, backglass, dan LCD diberbagai unit Express Group. Direktur Keuangan Express Trasindo David Santoso menjelaskan, saat ini Express Group memiliki lebih dari 8.500 unit taksi regular Express yang beroperasi di wilayah Jadetabek, Semarang, Surabaya, dan Medan, sehingga akan menjadi media promosi yang efektif bagi klien. Termasuk di dalam armada taksi ini adalah 108 unit Tiara Express, taksi Premium dengan kendaraan Toyota Alphard, dan Mercedes Benz Viano. “Salah satu pihak yang telah memanfaatkan media promosi ini di antaranya adalah film 308 yang telah beredar pada Juni lalu. Lalu ada juga film Moga Bunda Disayang Allah,” ujar dia. / Rafkha

tino oktaviano/ aktual (Yusuf Mansur) - Aktual/ istimewa (taxi, bank victoria)

K

epala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, hingga saat ini Yusuf Mansur belum juga menyerahkan dokumen terkait dengan bisnis Usaha Patungan yang dijalankannya. Dirinya pun berharap Yusuf Mansur dapat melengkapi dokumen tersebut secepatnya. “Waktu libur itu sudah datang ke OJK, tapi tidak dengan dokumendokumen yang dimaksudkan,” katanya di Gedung OJK, Jakarta, Senin (12/8). Menurut dia, OJK meminta Yusuf Mansur menyerahkan dokumen yang berisi tentang kronologis, dan metode yang dijalankan usahanya. Tujuannya untuk bahan pertimbangan OJK dalam mengambil keputusan terhadap usaha tersebut. “Sehingga,

S&P Turunkan Peringkat Utang BUMI

Laba Alam Sutera Naik 42,10%

L

P

embaga pemeringkat Standard & Poor (S&P), awal Agustus lalu, menurunkan peringkat utang PT Bumi Resources Tbk (BUMI) untuk jangka panjang dari Bmenjadi CCC akibat risiko likuiditas. “Kami menurunkan peringkat utang Bumi karena likuiditas perusahaan melemah dan semakin beratnya tantangan bagi perseroan untuk melunasi utang jatuh temponya dalam waktu enam belan ke depan,” kata Xavier Jean, analis kredit S&P. S&P juga menurunkan peringkat kredit jangka panjang tingkat ASEAN untuk BUMI dari axB-menjadi axCCC. S&P menjelaskan, likuiditas BUMI kemungkinan akan tetap lemah melewati September 2013 dan seterusnya. / Epung Sa epudin

aktual/ istimewa - tino oktaviano/ aktual (bri)

Salurkan KUR, BRI Bidik Masyarakat Kumuh

T Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) hingga semester-I 2013 membukukan laba komprehensif ke pemilik entitas induk sebesar Rp 747,47 miliar, naik 42,10% dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 526 miliar. Kenaikan laba diikuti kenaikan penjualan sebesar 63,45% menjadi Rp 1,82 triliun pada semester-I 2013 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,11 triliun. Tahun ini, perseroan menargetkan marketing sales sebesar Rp 5,6 triliun, naik Rp 1,4 triliun dari rencana semula sebesar Rp 4,2 triliun. Sebagai informasi, hingga semester-I tahun ini, target marketing sales tersebut telah tercapai sebesar 56% atau setara dengan Rp 3,13 triliun. / Epung Sa epudin

D

irektur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir, Senin (12/8), mengatakan, Bank BRI akan menyasar masyarakat lingkungan kumuh perkotaan dalam menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). Menurut Basir, masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh dapat diberdayakan, misalnya, untuk bekerja sebagai penjual kopi sepeda keliling. Kepala Biro Direksi BRI Hari Siaga Amijarso menambahkan, melalui pembiayaan terhadap masyarakat di lingkungan kumuh, pihaknya benar-benar akan memberdayakan masyarakat dari awal. Hingga Juni 2013, penyaluran KUR BRI telah mencapai Rp73 triliun secara keseluruhan, dengan total nilai outstanding sebesar Rp23 triliun. Total nasabah KUR BRI sebesar 8,22 juta, di mana penyaluran tersebsar KUR dilakukan terhadap sektor pertanian dan nelayan pesisir. / Epung Sa epudin


83

POLITIK

Konvensi Pencitraan

ALA Demokrat Mayoritas anggota komite konvensi dapat dipastikan bahwa konvensi tersebut tidak akan mampu menghasilkan capres berkualitas. Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian, Arbie Marwan, Nebby Mahbubirrahman

M

inggu (11/8) malam di Hotel Dharmawangsa, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, elite Partai Demokrat berkumpul. Padahal perayaan Idul Fitri baru tiga hari lewat. Partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini seolah diburu waktu. Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik membawa selembar surat bertandatangan Ketua Umum PD. Isinya tak lain adalah Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komite Konvensi Calon Presiden (Capres). Sebanyak 17 orang dipilih sebagai komite konvensi. Terdiri atas 10 orang berasal dari pihak eksternal dan sisanya tujuh orang dari internal partai. “Ketua Komite Konvensi Muhammad Maftuh Basyuni (mantan Menteri Agama ), Taufiequrachman Ruki (mantan ketua KPK) sebagai wakil ketua komite, Suadi Marasabessy (anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ) sebagai sekretaris komite, dan AP Andi Timo Pangerang (Wakil Ketua Komisi XI

Partai Demokrat) sebagai bendahara komite,” ungkap Wacik. Adapun anggotanya, kata Menteri ESDM itu, terdiri atas Soegeng Sarjadi (pengusaha ) Margiono (Ketua PWI), TP Rachmat (pengusaha ), Efendy Gazali (pengamat Komunikasi Politik), Christianto Wibisono (ekonom), Indrawaty Sukadis (anggota komisi IX Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin (ketua DPP Partai Demokrat ), Hinca Panjaitan (anggota Sekretaris Bidang Komunikasi Publik dan Informasi DPP Partai Demokrat), Wisnu Wardhana (pengusaha), Putu Suasta (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat), Humprey R Djemat (pengacara), Charis Rully (mantan Direktur LKBM Antara), dan Vera Febyanthi (anggota DPR Partai Demokrat). Penujukan komite konvensi merupakan langkah awal memasuki gerbang pemilihan capres ala Demokrat yang dijadwalkan akan mulai digelar September mendatang. Namun susunan nama-nama komite konvensi tidak sementereng yang

10 TOKOH CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

84


sempat disampikan oleh anggota Majelis Tinggi Ahmad Mubarok. “Tanpa bermaksud merendahkan mereka (Komite Konvensi), saya melihat tidak ada nama-nama yang gereget,” ujar Universitas Parahyangan, Asep Warlan. Maklum Mubarok sempat menyebut nama-nama kelas wahid sebagai anggota komite. Sebut saja Rektor Universitas Paramadhina Anies Baswedan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aviliani, dan Rektor


Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat juga sempat disebut akan digait sebagai anggota komite. Penolakan langsung disampaikan sejumlah tokoh yang diisukan akan menjadi anggota komite. “Tidak, saya harus netral untuk menjaga nama DKPP. Kami menjaga supaya KPU dan Bawaslu netral, masa DKPP memberi contoh tidak baik,” ujar Jimly. Senada dengan Jimly, Anies pun menolak ajakan Partai Demokrat. “Nampaknya bukan saya, menurut saya memang yang jadi komite

sebaiknya adalah tokoh senior yang berintegritas tinggi,” ujarnya. Asep menilai penolakan Jimly dan Anies sikap yang tepat. Citra Partai Demokrat yang belum pulih setelah digerus kasus korupsi sejumlah kadernya bisa jadi menjadi pertimbangan keduanya untuk menolak. Mungkin bisa jadi adanya keengganan dari tokoh-tokoh berkelas tersebut karena beban mental kepada masyarakat. “Sudah jadi rahasia umum petinggi-petinggi partai pemenang Pemilu 2009 tersebut dilanda kasus korupsi,” ujarnya.

Wacik punya pandangan lain. Menurut dia, Maftuh Basyuni sosok yang tepat memimpin konvensi. “Dia negarawan, kredibel, bijak, beliau akan mengemban tugas dengan jujur dan independen mencari capres untuk negara kita,” tegasnya. Wacik pun berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap keputusan komite. Namun anehnya komite tidak diberikan keleluasaan tokoh yang akan di calonkan sebagai Presiden. Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan telah mengundang 10 orang calon peserta konvensi. “Sudah dihubungi di atas 10 tokoh. Nama-namanya, pada saatnya akan diumumkan komite,” ujar Wacik. Informasi yang dihimpun Aktual, ke-10 tokoh yang diundang adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Prabowo, Ahmad Mubarok, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mafud MD, Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono, sampai mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Endiarto Sutarto. Melihat komposisi ini menurut Direktur Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto, peluang Pramono Edhie sebagai pemenang konvensi terbuka amat lebar. “Pramono Edhie Wibowo akan menjadi capres Partai Demokrat yang juga direstui Bu Ani. Soal konvensi, tampaknya haya akal-akalan untuk meraih simpati publik saja. Itu murni politik ala Indonesia, kepurapuraan,” tegasnya. Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin tak mengomentari soal nama-nama yang dilamar untuk mengikuti konvensi calon presiden (capres) dari Partai Demokrat. ”Sejak terbentuk komite konvensi,


85

merekalah yang mengatur dirinya. Bukan kami lagi,” ujar Amir. “Itu komite konvensi, kalau saya dalam posisi berbeda,” kata Amir yang juga menteri Hukum dan HAM, ini. Sementara, Nasib Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat yang konon juga dikabarkan akan mengikuti konvensi, hingga kini belum jelas. Hal ini dikarenakan belum diundang. “Pak Jumhur itu belum diundang. Dia kan baru deklarasikan diri saja. Kalau nama, dia tidak diundang, tidak bisa, karena ini kan prinsipnya semi terbuka, itu tidak semua orang punya hak untuk ikut,” terang Suadi Marasabessy. Meski demikian, menurutnya, Komite Seleksi akan membahas hal tersebut sebagai bahan masukan. “Mungkin nanti dibahas oleh komite konvensi, untuk menjadi masukan. Karena nama-nama itu masih berpotensi ada yang ikut, ada tidak jadi,” ungkap dia *** Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia Ubedilah Badrun kepada Aktual mengatakan, jika melihat mayoritas anggota komite konvensi, dapat dipastikan konvensi tersebut tidak akan mampu menghasilkan capres berkualitas. “Mencermati tim Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, saya melihatnya kurang greget,” ungkap Ubedilah yang juga merupakan Dosen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), ini. Menurut Ubedilah, sistem konvensi yang masih mengandalkan keputusan akhir pada SBY menjadi faktor yang menguatkan kesimpulan bahwa konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat hanya dagelan politik untuk kampanye dan pencitraan partai tersebut 86

sampai menjelang pemilu dilaksanakan. “Jadi jangan berharap akan menghasilkan RI 1 yang mampu mengatasi problem bangsa yang begitu kompleks dan berat dalam lima tahun ke depan,” tegas Ubed Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyebutkan, kandidat yang akan mengikuti konvensi capres, jika berasal dari luar Partai Demokrat, harus bersedia non-aktif dari partainya. “Misalnya Hatta Radjasa, jika ingin ikut konvensi capres harus non-aktif dulu dari jabatannya sebagai ketua umum PAN,” ujar Syarif. Begitupun, bagi mereka yang sudah masuk dalam bursa kandidat capres Partai Demokrat, tidak boleh lagi ikut serta mengikuti konvensi capres yang dilaksanakan oleh partai lain. *** Haris Rusly dari Petisi 28 menilai, logika dan rasionalisasi bahwa konvensi capres Partai Demokrat hanyalah arena tipu muslihat yang


coba dijalankan oleh SBY untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari ancaman kebangkrutannya pada Pemilu 2014. “Pertama, jabatan ketua umum dan sekjend DPP Partai Demokrat saja tak berani dilepas dan diserahkan oleh SBY ke kader di luar garis keturunan keluarga Cikeas. Kedua, jabatan strategis tersebut langsung dijabat oleh si Babe dan anaknya,” ujar Haris. Lalu, pertanyaannya, lanjut Haris, apa mungkin SBY legowo menyerahkan calon presiden dari Partai Demokrat ke orang di luar dari garis keturunan keluarganya? “Bukankah yang ada di kepala SBY dan Ani Yudhoyono saat ini adalah bagaimana menyelamatkan keluarganya dari ancaman tuntutan hukum dan politik atas berbagai kejahatan dan pengkhianatannya pasca-tak menjabat lagi sebagai Presiden,” tegasnya. Menurut Haris, jalan penyelamatan tersebut pasti ditempuh dengan menempatkan salah satu keluarganya, mulai dari ipar, entah besan, untuk menjadi presiden atau wapres pada 2014. “Karena itu, saya yakin bila hasil konvensi capres Partai Demokrat

Aktual/ istimewa (ubedilah) - tino oktaviano/ aktual

POLITIK

tak menghasilkan capres dari garis keturunan keluarga Cikeas, maka dapat dipastikan konvensi akan bernasib seperti kongres Partai Demokrat, yang menghasilkan Kongres Luar Biasa untuk menggusur Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum DPP Partai Demokrat,” ujarnya.


*** Di satu sisi, hingga saat ini Partai Demokrat belum berani mengungkapkan kisaran dana yang mereka butuhkan untuk pelaksanaan konvensi. Mereka pun belum membeberkan dan dari mana dana tersebut didapatkan. Yang jelas, dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit. “Seluruh operasional pelaksanaan konvensi ini, sebagaimana dinyatakan elite Partai Demokrat, sepenuhnya ditanggung oleh Partai Demokrat. Adalah penting hal ini diungkapkan kepada masyarakat soal ini,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kepada Aktual, Selasa (13/8). Menurut Ray, hal itu merupakan bagian dari kewajiban transparansi,

juga karena Partai Demokrat saat ini didera isu tentang penggunaan dana ilegal dalam kongres partai mereka sebelumnya. Sejatinya, imbuh dia, isu yang berkembang luas soal penggunaan dana ilegal dalam kongres Partai Demokrat menjadi pelajaran penting bagaimana mestinya dana partai dikelola secara terbuka. “Jika pada akhirnya Partai Demokrat tetap diam tentang berapa besar dana yang dikeluarkan untuk konvensi dan dari mana saja dana tersebut didapatkan maka konvensi ini kehilangan kesempatan untuk mengabdi pada tujuan-tujuan subtansial demokrasi,” jelasnya. Sementara, konvensi calon presiden yang dilakukan oleh Partai Demokrat hanya alat untuk memperbaiki citra partai yang sudah buruk. “Konvensi cuma sebagai alat, karena citra Partai Demokrat yang buruk dan SBY yang telah gagal setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Ini adalah ajang pembodohan yang dilakukan Partai Demokrat,” ujar Guru Besar Universitas Indonesia Budiatna. Menurut Budiatna, konvensi

dilakukan karena Partai Demokrat hendak mencari tokoh-tokoh yang masih bersih. Sehingga kesannya, nanti masyarakat akan menilai bahwa Demokrat telah berbenah. “Sayangnya mereka yang mau ikut konvensi ini adalah orang-orang yang ambisius. Mereka pun tidak sadar sehingga mereka hanya akan diperalat oleh Partai Demokrat,” tegas Budiatna. Oleh karena itu Budiatna menyarankan tokoh-tokoh yang sudah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti konvensi sebaiknya mengurungkan niatnya, sebelum benar-benar dimanfaatkan. “Mereka dimanfaatkan, tapi mereka tidak sadar,” ujarnya. Sementara menurut peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, konvensi demokrat merupakan celah bagi SBY melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan para calon presiden, guna melindungi keluarga Cikeas pasca-2014. “Keluarga Cikeas tidak rela melepaskan peluang untuk posisi capres, kecuali terpaksa harus berkompromi dengan tokoh atau capres lain yang diharapkan dapat melindungi keluarga Cikeas nantinya,” ujar karyono. Oleh sebab itu, menurut dia, konvensi Partai Demokrat tidak akan lepas dari pengaruh majelis tinggi partai berlambang mercy tersebut. “Sehingga saya menilai agenda konvensi hanya sekedar akal-akalan. Selain itu, konvensi sengaja di desain untuk mengalihkan isu korupsi yang melibatkan petinggi partai demokrat sekaligus untuk memulihkan citra partai demokrat,” kata dia. Dia menambahkan, kemungkinan intervensi pun diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 13 ayat 5 di Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Dimana, pada pasal itu menyatakan capres ditentukan oleh ketua majelis tinggi partai, dalam hal ini SBY.


87

TAMU KITA

88


KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

KARENA DIZALIMI... SAYA KUAT


89

TAMU KITA

P

ada 2008, Khofifah Indar Parawansa gagal. Berpasangan dengan Mudjiono, dia kalah tipis dengan pasangan Soekarwo dan Syaifulah Yusuf (Karsa) di pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur (Jatim). KarSa unggul 60.223 suara atas pasangan Khofifah-Mudjiono setelah dilakukan pemilihan ulang di beberapa tempat. Ada banyak catatan yang menyebut bahwa pilgub Jatim saat itu penuh dengan kontroversi dan kecurangan. Di pilgub Jatim 2013 yang mulai dihelat pertengahan Agustus ini, Khofifah yang berpasangan dengan Herman Sumawiredja maju lagi. Kali ini lain ceritanya, “Kalau dulu Khofifah tidak boleh menang, tapi sekarang Khofifah tidak boleh maju,” kata istri Indar Parawansa ini. Dan benar, beberapa catatan kontroversi terjadi sebelum dia maju dan melenggang. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim sempat menetapkan pasangan KhofifahHerman tidak lolos untuk maju pilgub Jatim. Alasannya, persentase dukungan dari partai politik ternyata kurang dari 15%. Pada saat menjelang verifikasi faktual, ternyata ada dukungan ganda dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK). Akibatnya, pasangan ini kurang 0,19% dari 15% syarat minimal suara dukungan. “Untuk bilang bahwa tidak ada kedzaliman dalam proses itu, sulit bagi saya untuk mengingkarinya,” keluh ibu empat orang anak ini. Perempuan tegar ini sudah berusaha meyakinkan KPUD Jatim soal kontroversi dukungan ganda itu. Namun, KPUD Jatim tak bergeming. Akhirnya pasangan Khofifah-Herman memutuskan untuk membawa masalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Desir keadilan kembali mengitari. Secara tegas, DKPP memutus untuk mengabulkan tuntutan pasangan ini untuk menjadi peserta pilgub Jatim 2013 pada 31 Juli lalu. Bahkan,

90


DKPP resmi memberhentikan tiga anggota KPUD Jatim untuk sementara karena dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Otomatis, KPU pusat untuk sementara akan mengambilalih segala tahapan dan proses pelaksanaan pilgub Jatim 2013. Namun, ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini menilai, upaya pendzaliman bukan hanya di KPUD saja. Ada banyak modus lain. “Saya sudah bisa melihat modus-modus itu,” katanya. Ada pertarungan yang lebih nyata lagi yang harus dihadapinya. Pasangan ini akan berhadapan langsung dengan pasangan KarSa yang di atas kertas sudah mengantongi dukungan 69 kursi dari parlemen Jatim(66,5%) suara. Diperkirakan KarSa didukung langsung oleh Partai Demokrat 22 kursi, Partai Golkar 11 kursi, Partai Gerindra delapan kursi, PAN tujuh kursi, PKS tujuh kursi, PKNU lima kursi, Partai Hanura empat kursi, PPP empat kursi, dan PDS satu kursi. Itu belum dari PDI Perjuangan yang mendukung pasangan Bambang Dwi HartonoSaid Abdullah yang punya dukungan 17 kursi. Khofifah-Herman yang didukung PKB hanya didukung 13 kursi dari parlemen. Namun, banyak pengamat politik mengatakan bahwa pertarungan yang sebenarnya di pilgub Jatim adalah pertarungan antara KarSa dan KhofifahHerman. Jumat (2/8) siang, setelah DKPP menetapkan Khofifah-Herman berhak maju pilgub Jatim 2013, tim Aktual yang terdiri atas Faizal Rizki, Heriyono, dan pewarta foto Tino Oktaviano menemui Khofifah di kantor pusat PP Muslimat NU sekitar bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Dengat tekad baja, perempuan ini tetap akan maju meski terjadi pendzaliman yang cukup kuat dan masif. Tidak ada alasan lain di balik pencalonannya selain niat amar ma’ruf nahi munkar, menciptakan sebuah proses menuju sebuah demokrasi yang substantif. Berikut petikan lengkap wawancaranya.

DKPP mengabulkan permohonan Anda. Apa artinya buat Anda? Pasti kami bersyukur luar biasa bahwa di tengah relung-relung kegelapan di proses pencalonan gubernur Jawa Timur 2013 ternyata ada cahaya keadilan bersinar dari DKPP. Tentu ini bukan hanya buat pasangan Khofifah-Herman tapi bagi seluruh pendukung pasanganKhofifah-Herman dan juga

bagi seluruh warga bangsa. Sesungguhnya, yang mendapatkan ketidakadilan dan perlakuan tidak netral dari penyelenggara pemilu tentu bukan hanya buat pasangan ini. Tapi buat partai pendukung Khofifah-Herman, yang dukungan partainya tidak diabaikan begitu saja. Yang memiliki hak menjadi kandidat, hak-haknya juga terlindungi. Ketika terjadi pengabaian hak-hak konstitusi warga

Khofifah Indar Parawansa Lahir Suami Anak

: Surabaya, 19 Mei1965 : Ir H Indar Parawansa : Fatimahsang Mannagalli Parawansa, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, Yusuf Mannagalli Parawansa, Ali Mannagalli Parawansa

Pendidikan

• • • • • •

SD Taquma (1972-1978) SMP Khodijah – Surabaya (1978-1981) SMA Khodijah – Surabaya (1981-1984) Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (19841991) Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989) Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (19931997)

Karier

• • • • • • • • • • •

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997) Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997) Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998) Wakil Ketua DPR RI (1999) Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001) Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006) Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006) Anggota Komisi VII DPR RI (2006) Ketua Umum PP Muslimat NU 2006 - sampai sekarang

negara maka ada ruang untuk bisa berharap akanada keadilan disitu. Dan kita bisa menemukan itu ada di DKPP. Anda melapor ke DKPP karena Anda didzalimi, benarkah? Begini, saya sudah jadi korban pada pilgub Jatim 2008 lalu. Dan ini mau dikorbankan lagi. Jadi orang itu bisa dikorbankan dengan melaui pendzaliman, orang itu bisa dikorbankan dengan melalui penggergajian atau apapun istilahnya. Dzalim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ketika ada sesuatu yang diingkari kebenarannya itu juga dzalim namanya.Bahwa untuk bilang bahwa tidak ada kedazliman selama proses yang ada, itu sulit bagi saya untuk mengingkarinya. Seperti apa bentuk apa pendzaliman itu? Yang paling terlihat jelas adalah di KPUD Jatim. Itu salah satu instrumen saja. Ada banyak instrumen-intrumen lainnya juga. Jadi ada yang memang menjadi operator yang tugasnya melakukan berbagai macam modus operandi yang tujuannya adalah bagaimana partai-partai yang mendukung


91

TAMU KITA

Khofifah bisa di-cut, dipotong agar Khofifah tidak lolos mencapai 15%. Modus-modus itu sebenarnya sudah mulai tampak ketika saya melakukan acara silaturahmi awal pada 6 Mei lalu. Acara itu sebenarnya adalah starting point kami untuk membangun komitmen bersama untuk mendukung saya maju. Di sana saya harus mengucapkan terima kasih kepada partai-partai yang ada karena mau memberikan dukungannya. Pada saat itu, surat dukungan dari mereka sudah saya terima. Namun, tiba-tiba forum silaturahmi itu berubah menjadi forum testimoni. Seorang anggota partai pendukung berkata, “Saya itu ditelpon tiap hari, seperti minum obat, tiga kali sehari. Sudahlah maunya apa Anda..” Ada upaya kuat untuk menarik dukungan dari saya. Saya akhirnya melihat, wah ini cara yang dilakukan sangat sistemik ya, merata ke seluruh partai yang mendukung saya. Padahal partai-partai ini sebenarnya sudah mengatakan bahwa mereka sudah memberikan komitmen kepada Khofifah. Namun, ada pernyataan balik yang mangatakan bahwa “Ya 92

sudahlah komitmen itu tidak perlu dicabut. Buat dukungan ganda saja”. Jadi modusnya sama. Namun, ada juga partai yang menolak untuk membuat dukungan ganda. Namun ada juga yang tergoda. Seperti kasus dukungan ganda PK dan PPNUI itu. Ada anggota mereka yang tergoda. Syukurlah ketua partainya teguh pendirian. Seperti apa cara modus itu beroperasi? Bagi saya, dukungan ganda tersebut sangat tidak masuk akal. Contohnya Partai Kedaulatan (PK), yang dipakai untuk mendukung pasangan KarSa adalah atas nama Achmad Tony Dimyati. Padahal dalam struktur kepengurusan nama dia sudah sudah diganti. Bahkan struktur kepengurusan sudah berganti dua kali. Sekarang Muhammad Isa dan nama ini yang memberi dukungan ke saya. Ini aneh. Kok yang dipakai untuk mendukung KarSa itu Tony Dimyati. Padahal ketika PK mengganti struktur kepengurusannya, partai ini sudah melaporkan ke KPUD Jatim, ada tanda terimanya. Ketika melakukan penggantian kepengurusan lagi, PK


juga melaporkan ke KPUD jatim. Ada tanda terimanya juga. Ini sudah tidak masuk di akal.Wong sudah terjadi proses pergantian sebanyak dua kali, kok kepengurusan yang sudah diganti itu masih bisa diterima sebagai pengusung. Bahkan KPUD menempatkan dukungan itu setara dengan dukungannya kepengurusan yang sekarang, Muhammad Isa. Dari kasus ini maka KPUD Jatim menyebutnya itu dualisme dukungan yang akhirnya dikatakan sebagai dukungan ganda itu. Dengan PPNUI, malah ketua umumnya sendiri bilang ke KPUD Jatim bahwa tandatangannya dipalsu. Dia bahkan sudah melapor ke Mabes Polri dan tanda bukti lapor sudah diserahkan ke KPUD Jatim dan surat penegasan juga sudah dibuat juga. Itu juga masih diabaikan dan tetap saja dianggap ganda. Saya mencoba menjelaskan ini di KPUD Jawa Timur bahwa ini tidak benar, yang terjadi adalah satu dukungan asli dan satu dukungan palsu, bukan ganda. Jadi kalau menghadapi hal-hal seperti ini kita tidak berjuang nanti kemungkarankemungkaran seperti ini akan

menjadi bagian yang bisa jadi permakluman,ya sudahlah..mikul nduwur mendem njero jadinya. Mengapa masih bisa tetap lolos di KPUD Jatim? Makanya kami membawa ini ke DKPP agar ruangnya bisa lebih terbuka untuk bisa menilai permasalahan ini secara lebih obyektif. Karena saya sudah tidak bisa lagi melihat ada obyektifitas dalam proses penetapan keputusan yang ada di KPUD Jatim itu. Kekuatan apa di balik KPUD Jatim sehingga bisa berbuat seperti ini? Waduh ..saya tidak akan masuk dan menjawab area itu. Tetapi itu seperti angin yang hanya dirasakan tapi tidak ada wujudnya. Saya juga menerima banyak pengakuanpengakuan dan saya bisa membaca gerak operator-operatornya. Benar ada anggota KPUD Jatim yang sudah “dibeli”? Sebetulnya itu bisa kita rekam dan dilacak lewat testimoni dan kesaksian yang sudah ada di DKPP. Seperti kesaksian Pak Syafruddin, mantan ketua Partai Matahari Bangsa (PMB). Saat dia menjadi ketua PMB, sudah ada upaya pendekatanpendekatan. Suara PMB di Jatim itu

sekitar 0,2%. Beliau ditawari sekian rupiah, dan sampai tembus angka Rp 2 miliar. Tapi Pak Syafruddin tetap pada pendiriannya bahwa dia sudah punya komitmen dengan Bu Khofifah, katanya. Pengalaman PMB juga terjadi di partai lain. Modusnya tetap sama, “Ya sudahlah komitmen itu tidak perlu dicabut. Buat dukungan ganda saja”. Jadi modus seperti ini sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelumnya .

Iya. Saya sudah dengar itu. Makanya sejak awal saya sudah memberi peringatan kepada teman dan inner circle saya, “Di pilgub dulu, Khofifah boleh maju tapi tidak boleh menang. Di pilgub sekarang Khofifah tidak boleh maju”. Sudah terlalu banyak orang yang menginformasikan hal itu ke saya, sumbernya yang cukup valid. Makanya, saya katakan kepada teman-teman bahwa perjuangan untuk lolos dalam pencalonan pilgub Jatim kali ini bukan persoalan sederhana karena memang gergaji untuk memotong Khofifah terlalu besar dan tajam. Menurut saya, pilgub Jatim adalah yang paling menarik di negeri ini. Terjadi perbincangan yang cukup heboh justru menjelang proses penetapan calon. Bukan pascapemilihan. Ini sebenarnya juga bisa jadi sinyal bahwa ada suasana yang melingkari dan bisa dijadikan catatan bersama bahwa ada banyak upaya yang saya sebut ‘STM’. Ada beberapa modus yang begitu ‘sistemik’, begitu ‘terstruktur’ dan sangat ‘masif’ untuk menyingkirkan Khofifah.

Modus dukungan ganda ini tetap menjatuhkan Anda sebenarnya? Ya. Begini, katakanlah PK, sudah melaksanakan rapat pleno dan membuat surat penegasan lalu diserahkanhasilnya ke KPUD Jatim, tetap saja tidak ada gunanya. Bahkan Tony Dimyati pun sudah membuat surat pernyataan bahwa dia adalah mantan ketua PK. Dan tidak punya kewenangan untuk mendukung, dan dia juga bilang dia melakukan itu atas tekanan mental. Surat itupun sudah diserahkan ke KPUD Jatim tetapi surat itu tidak pernah ditanggapi oleh KPUD Jatim. Saya yakin DKPP akan jadi salah satu tempat terakhir untuk pencari keadilan di negeri ini Jadi sejak awal memang sudah ada kekuatan yang ingin menjegal Anda? AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013

93

TAMU KITA

teman sekeliling saya. Anda sempat putus asa ketika kasus ini mentok di KPUD Jatim? Saya selalu membangun optimisme di inner circle saya. Saya selalu sampaikan ke mereka bahwa optimisme saya tidak pernah padam. Saya minta tolong ke mereka agar selalu ikhtiar dan doa. Tidak ada doa yang sia-sia. Hanya saja kita tidak tahu kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan ketika kekuatan Allah SWT turun, maka tidak ada kekuatan manusia dengan bermacam instrumennya baik uang, jabatan atau kekuasaan yang bisa melawannya. Itu yang selalu saya sampaikan, insya Allah pasti ada jalan. Pada proses-proses perjalanan, memang akan selalu terjadi up and down . Itu sudah normal. Namun, saya yakinkan kepada inner circle saya bahwa bersama saya tidak boleh ada yang ragu-ragu berjuang. Seperti apa yang Gus Dur ajarkan kepada saya, “Mbak Khofifah, hidup itu memang perlu perjuangan, setiap perjuangan butuh pengorbanan dan setiap pengorbanan besar pahalanya”. Itu yang selalu saya tekankan juga ke 94

Masalah yang Anda hadapi bukan sekadar dukungan ganda saja. Soal kelebihan DPT di Jawa Timur misalnya yang jumlahnya cukup besar. Ya. Waktu saya cek, di Trenggalek saja, DPT (daftar pemilih tetap) sudah tereplikasi sebanyak satu juta. KPUD Jatim sekarang di-takeover sementara oleh KPU pusat, saya harap KPU pusat bisa mengundang banyak pemantau pemilu untuk melihat fenomena ini. Kehadiran pemantau pemilu akan menjadi penting artinya dalam hal ini. Terutama untuk meminimalisir caracara yang dulu pernah dipakai saat menjegal saya maju di pilgub Jatim 2008. Modus apa yang Anda hadapi saat Pilgub Jatim 2008 lalu? Yang saya alami, dulu modus DPT-nya per desa. Contohnya, desa ini banyak yang umurnya 0 tahun. Artinya begini, ada pemilih bernama ‘A’ yang lahirnya 2025. Nah kalau ini di-entry umurnya jadi 0. Modus seperti ini terjadi di bebetrapa TPS dalam satu desa.


Modus di desa lain, ada modus multi NIK. Di Sampang sempat terjadi, ada nama Rochli mencapai 1.500-an orang. Ini saya temukan dengan tidak sengaja, Allah SWT saat itu memberikan petunjuk. Saya bisa melihat dari sebuah software program yang bisa melihat kecurangan itu. Kebetulan ada orang yang bekerja untuk membuat software itu karena dia penasaran terhadap kejadian DPT yang ada saat itu. Software itu bisa melihat apakah sebuah nama pemilih itu tereplikasi atau tidak. Software program itu bahkan bisa melihat, nama yang teriplikasi itu muncul di kecamatan apa, desa apa,TPS berapa dan jumlahnya berapa. Anda masih menyimpan bukti dan software itu? Saya masih menyimpan software itu. Saya bahkan, waktu itu, sudah keliling ke Bu Mega, Pak Wiranto dan Pak Jusuf Kalla. Beberapa media juga sudah saya datangi untuk memperlihatkan software dan hasilnya. Ini saya lakukan agar kita masing-masing menjaga dan berhatihati. Pilgub Jawa Timur sudah di depan mata lho. Kalau masalah ini

terlewatkan, kejadian pilgub Jatim yang lalu akan d-foto copy di pilgub Jjatim tahun ini. Saya sah-sah saja melakukan warning seperti itu karena kasus ini sangat faktual. Anda sudah mencium modus kecurangan pilgub 2008 lalu akan digunakan saat pilgub Jatim kali ini? Ya ada. Ada yang sudah mereport ke saya langsung. Kasus berumur 0 tahun sudah banyak, orang yang sudah meninggal masih diikutkan misalnya. Ada ditemukan di Lamongan, ada juga di Bojonegoro dan beberapa kota lain. Untuk masalah seperti ini saya sudah menugaskan kepada Pak Herman untuk membantu saya. Saya akan lebih fokus untuk menyapa umat. Bagaimanapun ceritanya, itu juga bisa dijadikan salah satu catatan tentang perjalanan demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan catatan yang cukup parah?

Memang untuk mencapai sebuah demokrasi yang berkualitas butuh waktu. Misal dari sisi pendidikan, menurut BPS sekitar 50%-60% penduduk Indonesia lulus SD atau drop out SD. Dan masih banyak yang masih belum bisa untuk berpikir soal demokrasi substantif. Ketika mereka dihadapkan langsung pada pilkada langsung akan terjadi masalah. Nah, ketika kebutuhan mereka hanya sebatas ‘nasi sepiring’ maka masih sangat mungkin akan terjadi proses transaksi politik anytime dan anywhere. Artinya, di mana di sana terjadi pilkada, pilgub atau pilpres maka proses politik transaksional itu akan terjadi. Ada berapa banyak sih calon pemimpin atau pemimpin yang akhirnya memilih untuk menyiapkan bahwa lima tahun kedepan daerahnya harus dipimpin oleh orang yang jujur dan beretika. Ada berapa orang pemimpin sih yang berharap, dalam selang waktu itu, sebuah idealisme tidak akan tergantikan lagi oleh sepiring bakso seharga Rp 10 ribu, operasi fajar atau dengan opersi dukha? Sebuah operasi transaksional yang terjadi saat pencoblosan langsung di mana orang-orangyang ada di pinggir jalan disapa dan dibujuk dengan uang Rp 50 ribu misalnya. Saya berharap ada proses membangun idealisme dalam mengawal daerah, dan membangun kehidupan demokrasi yang lebih substantif selama lima tahun ke depan . Proses mengawal ini harganya jauh lebih besar dibanding sekadar semangkok bakso atau yang lainnya. Ini yang saya inginkan. Anda bisa memberi contoh untuk proses seperti itu? Memang masih belum banyak ditemukan referensinya di Indonesia saat ini. Bangsa ini masih belum punya contoh-contoh pemimpin yang ideal seperti itu. Sehingga proses untuk meyakinkan masyarakat tidak mudah. Ada istilah.yang menganggur

juga tetap menganggur, yang dulu miskin tetap miskin. Pilkada sama saja. Kira- kira seperti itu. Oleh karena itu membangun harapan dengan pondasi idealisme itu tidak mudah. Memang, ada beberapa basis elemen pendukung saya yang memang sudah terdidik dan teguh pendirannya sehingga tidak mudah terbujuk begitu saja. Tetapi ada realitas bahwa floating voters yang ada dibanyak pilkada saat ini cukup tinggi. Mereka belum mengidentifikasikan pilihannya. Memang perlu mekanisme pendidikan politik yang efektif untuk itu. Saya berharap ketika saya melakukan proses ini dengan penuh keteguhan maka akan muncul proses kepemimpinan yang pro rakyat. Saat ini Anda justru dihadapkan dengan realitas bahwa sah menghalalkan segala cara untuk menang, termasuk berbuat curang? Harapan setiap calon untuk menang ketika turun gelanggang adalah sah-sah saja. Tapi ketika orang sudah memilih masuk dalam menghalalkan segala cara dan pembenaran terhadap kecurangan maka pada saat itu juga hakikatnya sebanarnya dia sudah terpenjara. Terperangkap pada politik balas jasa yang justru membelenggu dia dari kemungkinan dia memperoleh kebebasan dalam membuat keputusan yang netral dan adil. Termasuk mungkin dalam soal prioritas–prioritas pembangunan yang akan diputuskan kelak. Dia mungkin akan jadi sekadar remote dari orang yang sudah pemberi dan peminjam jasa besar yang membantunya untuk proses pemenangan yang menghalalkan segala cara tersebut. Ini juga sebenarnya permasalahan dalam politik transaksional yang sedang kita hadapi saat ini. Dan lagi-lagi yang jadi korban adalah masyarakat, rakyat. Kan, sebenarnya kalau kita bicara demokrasi, maka ending dari proses


95

TAMU KITA demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Namun yang terjadi tidak lagi terbangun demokrasi yang substantif. Akibatnya, yang terjadi adalah klaim kesejahteraan. Mengapa angka-angka kemiskinan di Indonesia diklaim menurun drastis. Angka kemiskinan kita menurun ke 13,4% setara dengan 31 juta. Tapi jujurkah angka itu jika dilihat dari potret Bank Dunia misalnya? Kalau Bank Dunia mengukur tingkat kemiskinan satu negara itu dihitung dengan pengeluaran orang sekitar USD 2 per hari, kita mereduksi dengan USD 1 per hari. Dan ingat lho, klaim kesejahteraan seperti ini tidak terjadi pada rezim Pak Harto sampai rezim Mega. Tetapi kita mereduksi tingkat kemiskinan pada rezim sekarang. Kita boleh saja klaim bahwa angka kemiskinan kita turun, tapi bagaimana ketika UNDP tetap menetapkan Human Development Index kita melorot. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada mata dunia yang melihat kita dengan menggunakan indikator-indikator yang berlaku secara internasional.

makan, itupun sudah untung kalau bisa. Anda pernah kalah di pilgub Jatim 2008. Sekarang maju lagi. Apakah benar ini permintaan konstituen atau sekadar keinginan pribadi? Sudah saya katakan sebelumnya, saya sudah melakukan check sound. Saya berusaha menyapa konstituen soal ini. Saya keliling, menyapa mereka di Jatim. Dan suara itu semakin hari semakin kencang. Dan saya minta juga masukan

Artinya politik transaksional juga berpotensi membohongi rakyat? Begini, kita mereduksi angka kemiskinan itu apakah itu memang sebuah kebanggan bahwa benarbenar terjadi penurunantingkat kemiskinan secara lahir dan batin atau itu hanya sekadar di kertas saja. Saya takut, kebanggaaan tersebut hanya sebatas komoditas politik yangmenyatakan bahwa tingkatkemiskikan kita turun. Eeeh… ternyata setelah dicek yang turun adalah yang pengeluarannya yang sebesar USD 1 per hari, sehari Rp 10 ribu. Ini Indonesia lho. Kita bukan ngitung lagi beli makan di warteg di Jakarta atau di Yogya yang mungkin agak murah. Tapi bagaimana kita beli makan warteg di NTT atau di Jayapura. Di sana mungkin Rp 10 ribu cukup hanya untuk sekali 96


dan pertimbangan dari beberapa tokoh senior soal ini. Saya minta pertimbangan ke mereka seperti ini: “Ini perjuangan untuk siapa?” Ini saya lakukan karena itu bagian dari komitmen perjuangan bersama. Dan saya tidak ingin ini hanya perjuangan Khofifah semata. Ini bukan perjuangan untuk sebuah komunitas tertentu. Ini saya sampaikan ke mereka sampai kemudian pada 13 Januari 2013 lalu saat itu ada pertemuan di rumah seorang tokoh nasional dan hadir pula beberapa tokoh senior

nasional di sana, saya diminta maju pilgub Jatim. Lalu, saya sampaikan pada tokoh nasional itu yang juga kebetulan sebagai tuan rumah: “Mengapa harus saya? Dan mengapa tidak Anda saja yang maju?” Dia menjawab: ”Nggak, itu bukan maqom saya dan untuk Jawa Timur, ya Bu Khofifah”. Jadi akhirnya, pada saat itu juga, saya minta komitmen mereka. Kalau ini adalah sebuah bentuk perjuangan bersama, ya mari kita berjuang bersama-sama. Jadi saya mengambil keputusan untuk maju tidak sesederhana seperti yang diduga banyak orang. Apalagi saya harus berjuang untuk mendapatkan green light, izin lahir batin dari keluarga saya. Termasuk izin dari anakanak Anda? Ya. Perlu anda ketahui, dari keempat anak saya, satu masih keberatan saya maju lagi. Anak saya yang nomor dua masih memiliki trauma yang sangat dalam ketika saya maju pilgub Jatim yang lalu. Saya juga harus mendapat green light juga dari suami saya yang kebetulan seorang pegawai negeri sipil (PNS). Intinya, green light dari keluarga sangat penting artinya bagi saya

karena merekalah yang sehari-hari, day today berkomunkasi dengan saya, menyapa saya. Saya tidak ingin ada punishment dari keluarga saya. Kalau soal kisruh internal soal izin dan dukungan dari partai Anda (PKB), Anda melihatnya seperti apa? Sebaiknya kita soal melihat PKB begini, godaan yang dihadapi PKB sangat luar biasa kencang. Godaan untuk tidak mendukung Khofifah terjadi di DPP dan DPW. Jadi PKB pun menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Saya mendapat info langsung dari seorang pengambil keputusan di DPP PKB bahwa beliau sempat didatangi sampai sembilan tokoh birokrat aktif. Mereka minta untuk mengalihkan dukungan terhadap Khofifah. “Sudahlah, kalau tidak mau dengan ini, jangan ke Khofifah lah.” Ketika proses pengambilan keputusan sudah final di tingkat DPP PKB, saya rasa DPW PKB Jatim tidak bisa begitu saja lenggang kangkung, karena masih harus menghadapi elemen di DPW yang masih keberatan. Saya tidak tahu apakah itu karena alasan saya seorang perempuan atau alasan lain. Jadi tantangan yang dihadapi PKB tidak

sederhana belum lagi iming-iming yang lain. Sebagai perempuan, Anda tidak letih dengan semua ini? Kalau tidak diniatkan sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar, sangat melelahkan, sangat-sangat melelahkan. Saya sampai berkata begini, “Saya sudah mirip martabak, dibanting sana, dibanting sini, di-ewer-ewer.” Namun demikian, saya tetap harus menyemangati inner circleuntuk tetap jangan berputus asa. Ketika kita melakukan ikhtiarikhtiar seperti ini, niatkan sebagai amal ma’ruf nahi munkar. Bagi saya ini menjadi penting karena dengan niat seperti ini maka tidak akan terjadi dendam atau sakit hati karena terjadi kemungkaran, kedzaliman dan ketidakadilan karena memang itu ada dimana-mana termasuk yang saya alami saat ini. Dengan niat seperti ini maka kita bisa berupaya maksimal untuk mereduksi kemungkaran yang ada. Yang bagus kita dorong yang mungkar kita singkirkan. Bahkan ada teman yang mengatakan, “Apa kamu nggak pusing?“ Saya diberinya obat untuk mengurangi pusing itu. Waduh…ini pusing bukan karena sakit.Kalau saya berkata bahwa saya tidak pusing saat ini, itu tidak normal, tapi ini pusing harus dilihat sebagai bagian dari proses melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Di lain waktu, saya juga pernah bilang kepada sebuah kelompok Gusdurian soal ini. Dibandingkan dengan kedzaliman yang diterima almarhum Gus Dur, apa yang saya terima ini tidak ada apaapanya. Ada orang yang jauh lebih besar mendapatkan kedzaliman dibandingkan saya. Sudah saatnya, kita harus melihat sebuah masalah bukan sebagai sumber kesulitan. Kita merasa kesulitan karena mungkin kita tidak memaksimalkan ikhtiar. Itu saja.


97

ENERGI

Tambang dan migas sekarang bukan lagi sebagai komoditas ekonomi tapi sudah menjadi komoditas politik. Di balik sebuah kontrak tambang dan migas ada segumpal realitas-realitas politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh Faizal Rizki

H

ow Islamic are Islamic Countries? Itu judul sebuah penelitian yang dilakukan oleh Scheherazade S Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University. Mereka meneliti sebanyak 208 negara yang dianggap paling islami dalam penyelenggaraan ketatanegarannya. Pertanyaan dasar penelitian itu adalah seberapa jauh ajaran Islam dipahami dan memengaruhi perilaku masyarakat muslim dalam kehidupan bernegara dan sosial? Dalam sebuah harian nasional, Rektor UIN Jakarta Komaruddin Hidayat mengemas hasil riset itu cukup apik dalam sebuah tulisan 98

untuk menyindir tingkat kesalehan sosial negara yang mayoritas beragama Islam ini. Komaruddin menulis, riset dua dosen tersebut menyebut Indonesia menempati urutan ke-140 dimana urutan pertama adalah Selandia Baru dan urutan kedua ditempati Luksemburg yang notabene bukan negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim. Kalau penelitian itu mengambil sudut pandang kesalehan ritual, mungkin Indonesia akan menempati urutan pertama. Islam yang mengecam habis korupsi, ketidakadilan ekonomi dan


hukum, rasialisme dan pelayanan negara yang sangat buruk justru sedikit didapatkan di negara yang mengaku muslim atau yang banyak penganut Islamnya. Komaruddin kemudian memetik kesimpulan riset itu: “...it is our belief that most selfdeclared and labeled Islamic countries are not conducting their affairs in accordance with Islamic teachings – at least when it comes to economic, financial, political, legal, social and governance policies”. Mungkin sindiran Rehman dan Askari itu bisa sedikit menjadi cambuk untuk melihat kebijakan pemerintah di sektor pertambangan dan migas, sektor yang masih penting artinya bagi negara ini untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam semangat memupuk kembali kesalehan sosial, pada bulan Ramadhan lalu, Aktual

aktual/ istimewa

Islam, Tambang dan Kesalehan Sosial

oke dwi atmaja/ aktual

(Kiri - kanan) Muhammad Ismail Yusanto, Andi Syafrani, Ma’mun Murod Al Barbasi.

membuat sebuah diskusi soal Islam dan Tambang. Dua kali diskusi ini dilakukan dengan mengundang beberapa pembicara tamu, seperti Andi Syafrani, pakar hukum bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Muhammad Ismail Yusanto (juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia), Khalid Syierazi (sekjen Ikatan Sarjana NU), Ma’mun Murod Al Barbasi (sekretaris Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah), dan Yudi Latif (chairman InsiDe). Ide dasar diskusi adalah mencoba menghadirkan kembali perspektif Islam sebagai dasar penguatan kesalehan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi tambang dan migas yang ada di Indonesia. Diskusi ini berangkat dari sebuah hadits yang terdapat dalam buku Nailul Awtar karya Syaikh AsySyaukani Rahimahullah. Rasulullah SAW pernah berkata, ‘‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (baca kehutanan danper kebunan) dan api (baca energi dan tambang).”

Dalam hadits itu Rasulullah sebenarnya tegas mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dilakukan dengan cara berserikat. Keputusan pengambilannya (eksplorasi) dan pemanfatannya (distribusi) harus dengan cara berserikat dan musyawarah. Konsep dasar ini masih sahih digunakan untuk menjawab tantangan, masalah dan kontroversi yang berkembang saat ini soal industri pertambangan dan migas di Indonesia. Rasulullah sebenarnya memberi kebebasan dalam upaya pemanfatan barang tambang. Namun kebebasan itu haruslah diputuskan dan dibungkus dalam perserikatan, permusyawarahan agar manfaat bahan tambang itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semuanya secara berkeadilan. Ini ruh dari hadits tersebut. Sebenarnya nafas atau ruh hadits ini sudah ada dalam UUD1945 Pasal 33 yakni “Cabang-cabang produksi

yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Menurut Chairman InsiDe Yudi Latif, pendiri bangsa ini paham, jika cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak itu dikuasai orang per orang, maka kemerdekaan sejati tidak akan pernah tercapai. “Negara yang diimpikan oleh Sukarno dan Hatta bukan negara penjaga malam. Negara penjaga malam adalah seperti negara kapitalis dimana peran negara sangat minimal sekali. Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi dan pasar. Seperti anjing penjaga malam kalau ada penjahat atau maling dia baru menggonggong,” kata Yudi. Oleh karena itu Bung Karno pada 1960 menasionalisasi dan mengubah bentuk kontrak migas yang sudah ada sejak 1884. Beberapa blok minyak dikuasai setidaknya 18 perusahaan asing milik Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat di-UUD 45-kan. Kontrak konsesi perusahaan asing tersebut yang memberikan kepemilikan minyak kepada pemegang hak konsesi dianggap tak sesuai dengan UUD 1945. Negara hanya memperoleh royalti berdasarkan persentase produksi. Akhirnya muncul UndangUndang Nomor 44 Tahun 1960 dimana eksploitasi minyak bumi hanya boleh dilakukan negara. Kontrak konsesi juga berubah menjadi kontrak karya yang


99

ENERGI

100

Pertamina selanjutnya menjadi perusahaan (BUMN) yang memonopoli pengelolaan minyak saat itu. Yang menjadi catatan penting, justru ketika negara menguasai penuh pengelolaan tambang, sekitar 90% minyak dan gas di Indonesia justru diproduksi oleh perusahaan asing. Dalam tulisannya di sebuah harian, Sekertaris SKK Migas, Gde Pradnyana mencatat, “Monopoli Pertamina sebagai regulator sekaligus pemain dari 1971 sampai 2001 melahirkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang luar biasa. Tumpukan utang Rp 11 miliar pada 1976 membuat negara hampir bangkrut. Berbagai kasus, misalnya Karaha Bodas, membelit Pertamina dan negara rentan gugatan perdata yang seharusnya menjadi urusan bisnis perusahaan.” Peran Pertamina (baca negara) yang seharusnya kunci dalam pengeloaan bahan tambang migas untuk kesejahteraan rakyat justru tereduksi menjadi Pertamina yang menghisap kesejahteraan rakyat akibat kongkalikong dengan perusahaan asing dan korupsi besar-besaran yang terjadi di tubuh BUMN itu. Tidak ada kesalehan sosial lagi di sektor tambang dan migas saat itu. Akhirnya semangat reformasi setelah Soeharto lengser bergema. UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) diketok parlemen. UU ini, meski kontroversial, sudah mengubah sistem pengelolaan migas yang monopolistik menjadi lebih terdesentralisasi. Namun, lagi-lagi UU Migas ini dianggap bermasalah. UU ini dianggap terlalu liberal dan mengerdilkan peran negara (baca Pertamina) untuk mengelola kedaulatan migas. “Omong kosong semua kalau kebijakan sektor migas itu demi kemakmuran atau demi kesejahteraan rakyat. Tidak ada itu! Liberalisasi sudah sempurna di sektor


hulu dan sekarang ini tengah berjalan di sektor hilir,” kata Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia M Ismail Yusanto. Di satu sisi, Syierazi mencatat kuatnya tekanan asing dalam pembuatan draft RUU-nya sebelum akhirnya disahkan menjadi RUU Migas. “Secara terbuka di situs mereka (USAID), bahwa mereka membuat draft RUU Migas yang kemudian lolos di parlemen pada 2001. Tidak ada perubahan yang signifikan, kalau toh ada itu hanya perubahan redaksional saja,” tambahnya. *** Ada beberapa catatan penting pengelolaan tambang sejak era Sukarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Upaya Sukarno yang sangat tegas dengan kebijakan nasionalisasinya terpaksa hancur garagara kebijakan Soeharto yang ‘tunduk’ dengan asing. Kemudian era reformasi sampai sekarang yang menginginkan negara berdaulat kembali atas potensi tambangnya justru semakin mengalami keterpurukan. Entah

oke dwi atmaja/ aktual

menempatkan perusahaan hanya perusahaan negara, yaitu Permina, Pertamin, atau Permigan. Adapun kuasa tambang yang semula dipegang oleh perusahaan asing beralih ke tangan pemerintah seluruhnya. Namun, pondasi hukum tersebut jebol ketika pada 15 April 1967 Presiden Soeharto menandatangani kontrak karya dengan Freeport. Kontrak itu mengabsahkan perjanjian kontrak antara negara dengan perusahaan (government to business). “Ini perlawanan yang luar biasa dengan UU yang berlaku saat itu, yakni UU No 37 Prp 1960 tentang Pertambangan yang menyebutkan bahwa mereka (perusahaan tambang) hanya berkontrak dengan BUMN,” kata Sekjen Ikatan Sarjana NU Khalid Syierazi. Menurut Syierazi, ini catatan sejarah penting yang mengawali dibenarkannya kontrak di sektor pertambangan lewat mekanisme government to business. “Yang mengajari kita selingkuh itu Pak Harto sebenarnya. Pasca-kontrak dengan Freeport diteken pada 15 April 1967, delapan bulan kemudian, tepatnya 2 Desember 1967, baru ada UU No 11/1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan yang isinya menyesuaikan dengan isi kontrak Indonesia dengan Freeport sebelumnya,” ungkap dia. Syierazi menambahkan, empat tahun kemudian, yakni pada 15 Desember 1971, Soeharto mensahkan UU No 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Negara. UU itu menggabungkan Pertamin dan Permina menjadi Pertamina. Negara kemudian memberi beberapa hak khusus bagi Pertamina sebagai kuasa tambang, memilih kontraktor penggarap blok minyak, dan sekaligus menandatangani kontrak bagi hasil (KBH).

aktual/ istimewa

apa penyebabnya, banyak versi yang berusaha menjelaskan masalah ini. Seperti pertanyaan mendasar dari Sekertaris Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah Ma’mun Murod Al Barbasi. “Kalau kita ambil perspektif jual beli dalam Islam, sebuah perjanjian jual beli akan batal jika didalamnya kemudian ada kebohongan. Kita lihat kontrak Indonesia dengan Freeport pada 1967 lalu, itu kan kontrak eksplorasi tembaga. Tapi kemudian ikut juga emas dan lain-lainnya yang ditambang. Menurut hukum Islam, itu batal perjanjiannya. Ada kebohongan disitu. Anehnya, kasus itu dibiarkan, dan dianggap sebagai kasus yang halal.” Itu baru kasus dalam etika jual beli. Belum lagi kalau tambang dan migas dilihat dari sisi etika politik. Tambang dan migas sekarang bukan lagi sebagai komoditas ekonomi tapi sudah menjadi komoditas politik. Di balik sebuah kontrak tambang dan migas ada segumpal realitas-realitas politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Termasuk realitas ekonomi politik bahwa neoliberalisme sudah mulai menguasai sistem

perekonomian Indonesia, termasuk tambang dan migas. Islam tidak menjawab masalah realitas itu. Tapi Islam harus ditempatkan pada pedoman menuju realitas. Menurut Pakar Hukum Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Andi Syafrani, dalam hukum Islam, ada beberapa perspektif dalam melihat barang tambang. Madzab Maliki misalnya dengan tegas mengatakan bahwa bahan tambang bukan objek zakat maka penguasaannya harus oleh negara karena tidak ada muzakki-nya (penerima zakatnya). Namun ada pendapat sebagian besar ulama (jumhur ulama) mengatakan bahwa barang tambang adalah objek zakat meski jumlah prosentase zakatnya masih menjadi perdebatan. “Dalam soal perbedaan apakah bahan tambang ini masuk dalam objek zakat atau tidak, konsekuensinya adalah di soal pengelolaannya: siapa yang berhak memiliki dan siapa yang berhak menggunakannya. Kalau dia adalah objek zakat maka konsekuensinya bahan tambang bisa dimiliki oleh individu. Tapi bagi yang berpandangan bahwa bahan

tambang bukan objek zakat maka kepemilikannya adalah negara,” tegas Andi. Islam sebenarnya sudah memberi wacana perspektif hukum yang cukup untuk dikembangkan sesuai realitas yang terjadi di sektor tambang dan migas. Memang sampai sekarang desakan yang amat kuat agar negara mengelola kembali sektor tambang dan migas meski sejarah mencatat penguasaan itu punya beberapa kelemahan. Di sisi lain, ada kekuatan, dan sekaligus realitas bahwa liberalisasi sudah menguasai sektor tambang dan migas kita. Islam juga punya perspektif lain jika memang tambang dan migas bisa dikuasai juga oleh individu atau perusahaan. Bahkan penguasaan dan pengelolaan tambang oleh koperasi seperti yang terjadi di Bolivia. Islam hanya mensyaratkan bahwa pengelolaan barang tambang itu harus berserikat dan musyawarah agar hasilnya bisa dinikmati bersama secara berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, Islam juga mensyaratkan untuk mengumumkan kepada khalayak apa yang sudah diambil dan berapa zakat yang sudah dibayarkan. Ini artinya, sistem pengelolaan barang tambang juga harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengalaman Indonesia menunjukkan, bahwa pengelolaan tambang dan migas yang tersentralistik dan cenderung monopoli atau terdesentralisasi dan cenderung lebih liberal ternyata belum mampu mensejahterakan rakyat. Berarti ada yang salah dalam cara berserikat itu. Jangan-jangan yang terjadi memang mirip dugaan Scheherazade S Rehman dan Hossein Askari bahwa tidak ada kesalehan sosial di sana: masalah korupsi, ketidakakuntabelan dan ketidaktrasnparanan yang masih jadi borok besar sistem.


101

ENERGI

Kementerian ESDM Belum Bahas Kenaikan Elpiji 12 Kg

Medco Raih Pinjaman USD 260 Juta

P

T Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui anak usahanya, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, meraih pinjaman sindikasi sebesar USD 260 juta untuk pengembangan dan konstruksi proyek gas Senoro di Sulawesi Tengah. Perseroan menargetkan proyek Senoro akan mulai berproduksi dan memasok gas dengan ratarata sebesar 250 juta kaki kubik per hari (MMscfd) ke kilang Donggi Senoro LNG (DSLNG) pada akhir 2014. Perseroan melakukan kerja sama dengan Standard Chartered Bank (SCB) dan Bank Mandiri dalam bentuk kredit sindikasi. “Fasilitas kredit telah disepakati berjumlah USD 260 juta, dengan tenor selama tujuh tahun. Dalam perjanjian, SCB dan Bank Mandiri masing-masing menyiapkan 50% dari pinjaman keseluruhan atau setara dengan USD 130 juta,” kata Direktur Utama & CEO Medco Energi Lukman Mahfoedz, di Jakarta, awal Agustus lalu. / Vicky Anggriawan

P

emerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui belum membahas rencana PT Pertamina (Persero) yang akan menaikkan harga gas elpiji kemasa 12 kilogram (Kg). Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengatakan, pihaknya belum akan mengambil keputusan terkait rencana tersebut. “Belum dibahas tentang kenaikkan harga tersebut,” ujar Susilo saat dihubungi Aktual, di Jakarta, belum lama ini. Seperti diketahui, Pertamina berencana akan menaikkan harga gas elpiji 12 kg. Rencana tersebut telah diajukan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. Pertamina mengakui bahwa kenaikkan harga gas elpiji 12 kg bertujuan untuk menurunkan angka kerugian penjualan gas yang dialaminya. / Vicky Anggriawan

Produksi Minyak ConocoPhillips Turun

C

onocoPhillips Inc di Indonesia pada kuartal-II 2013 hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 7.000 barel per hari (bph), turun dibanding produksi kuartal sebelumnya yang mencapai 9.000 bph. Secara rata-rata, produksi minyak ConocoPhillips pada semester pertama tahun ini berada di kisaran 8.000 bph, turun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 9.000 bph, seperti dilansir dari situs resmi perusahaan, pertengahan bulan ini. Produksi gas alam cair (natural gas liquids/NGL) ConocoPhillips di Indonesia juga turun menjadi 4.000 bph pada semester pertama 2013, dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5.500 bph. / Heriyono

102


Garap Proyek Gas,

Pertamina Gelontorkan USD 2,1 Miliar

Belanja Modal Eksplorasi Laut Dalam Ditaksir Terus Meningkat

P

T Pertamina (Persero) menyiapkan dana hingga USD 2,1 miliar untuk percepatan sejumlah proyek gas yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Hari Karyuliarto, direktur gas Pertamina, mengatakan, setidaknya ada 10 proyek gas yang dikerjakan perseroan hingga 2017. Proyek tersebut dibagi ke dalam tiga desain besar pembangunan infrastruktur gas, yaitu pembangunan infrastruktur gas terintegrasi Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur. “Kami bangun pipa gas GresikSemarang (Gresem), CirebonSemarang (Cisem), pembangunan mini LNG di Kalimantan dan Indonesia bagian timur, termasuk revitalisasi fasilitas Kilang Arun,” katanya di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Senin (12/8). Hari mengungkapkan, selama ini distribusi gas masih terkendala oleh terbatasnya infrastruktur. Padahal, cadangan gas di dalam negeri sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri. / Vicky Anggriawan

B

elanja modal (capital expenditure/capex) kegiatan eksplorasi laut di seluruh dunia dalam diperkirakan terus meningkat hingga 2017. Perkiraan capex ini untuk eksplorasi kedalaman laut 500 meter atau lebih. Riset Infield System, dalam Laporan Global Perspectives Deep

and Ultra-Deepwater Market 2017 ke-9-nya, mengungkapkan, permintaan akan minyak dan gas mendorong eksplorasi makin terus ke tengah laut. Sebagaimana dilansir offshoremag.com, tambahan cadangan di laut dalam kepada cadangan global secara keseluruhan diperkirakan masih kecil, naik dari 7% pada 2012 menjadi 10% pada 2017. Sedangkan untuk capex eksplorasi laut dalam, terutama untuk perairan dangkal, diperkirakan naik dari 38% pada 2012 menjadi 53% pada 2017. Brasil diperkirakan memimpin pasar laut dalam dengan belanja modal pada pengembangan Lula dan Franco. / Heriyono

Triwulan-II 2013

Bisnis Pertambangan Alami Penurunan

K

ondisi bisnis pertambangan dan penggalian di Indonesia pada triwulan-II 2013 mengalami penurunan dibanding triwulan-I 2013. Ini terlihat dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Data BPS, Selasa (6/8), Indeks Tendensi Bisnis (ITB) sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari 103,19 di triwulan I 2013 menjadi 100,13 di triwulan II 2013. Jika dilihat berdasarkan variabel pembentuknya, pendapatan usaha pada sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar 100. Ini lebih rendah dibandingkan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan yang mencapai 107,46. Sedangkan untuk penggunaan kapasitas produksi atau usaha, industri pertambangan dan penggalian cuma memperoleh angka 96,15. Angka ini jauh di bawah sektor industri pengolahan yang memperoleh angka 106,50. Untuk rata-rata jumlah jam kerja, sektor pertambangan dan penggalian juga berada paling rendah, yakni di angka 101,92. Sedangkan yang tertinggi ada di sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 106,78. / Arnold Sirait AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013

103

INTERNASIONAL

darah

Diperkirakan lebih dari 2000 warga sipil tewas dalam kekerasan politik sejak 3 Juli lalu, saat tentara menggulingkan Mursi. Oleh Heriyono

K

ondisi keamanan di Mesir semakin memburuk. Rabu (14/8), pasukan polisi dan militer Mesir terus menyerbu kelompok pengunjuk rasa pro eks Presiden Mesir Muhammad Mursi di seluruh pelosok Mesir. Pembubaran para pendukung Mursi yang menduduki lapangan Rabaa al-Adawiya dan Al-Nahda sejak 3 Juli lalu terus dilakukan pasukan polisi dan militer. Bahkan, Rabu pagi waktu setempat, pasukan keamanan Mesir mulai ‘menyapu’ sejumlah perkemahan para demonstran di Kairo yang menuntut agar Mursi kembali ke tampuk kekuasaan. Di perkemahan terbesar di Kairo timur laut, pasukan keamanan 104

menembakkan gas air mata saat sejumlah helikopter polisi berputarputar di udara dan kendaraan militer ditempatkan di dekat perkemahan itu. Seorang saksi bernama Ahshur Abid, seperti dilansir Reuters, mengatakan, sebanyak 15 orang tewas saat operasi pembersihan itu dimulai. Dirinya melihat mayat-mayat di sebuah halaman rumah sakit di salah satu perkemahan. Sementara pihak Ikhwanul Muslimin, seperti dikutip CNN, menyebutkan pasukan keamanan Mesir telah menewaskan sedikitnya 120 orang saat mereka mulai membersihkan perkemahan para demonstran. Sebelumnya,


Juru Bicara Ikhwanul Gehad ElHaddad, dalam akun Twitter-nya menyebutkan bahwa 30 orang telah tewas. Namun, Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan, tidak ada laporan kematian sejauh ini dalam tindakan tegas yang sedang dilakukan aparat keamanan itu. Satu anggota Ikhwanul Muslimin ditembak mati di Mesir, Rabu. Penembakan yang diduga dilakukan petugas keamanan berpakaian preman itu juga melukai 11 orang lain. Sementara menurut laporan Al Jazeera, lebih dari 2000 warga sipil tewas dalam kekerasan politik sejak 3 Juli lalu, saat tentara menggulingkan Mursi. Jumlah itu termasuk puluhan pendukung Mursi yang dibunuh oleh pasukan keamanan dalam dua insiden terpisah sebelumnya. Di Rabaa al Adawiyah, sekelompok pria dengan batu mencoba mendekat untuk menduduki wilayah itu. Semua daerah di Kairo, telah diblokir oleh pasukan keamanan.

afp

ir j an B sir e M

Bentrokan mulai terjadi ketika aparat keamanan memulai operasi untuk membubarkan demonstran pendukung Mursi yang telah menduduki Kairo sejak bulan lalu. “Banyak orang yang dibunuh sekarang . Ini akan menjadi semakin buruk,” kata Laila, anggota Aliansi Anti-Kudeta Mesir, sebuah kelompok pro-Mursi kepada Al Jazeera. “Apa yang terjadi sekarang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” ungkapnya. Kepulan asap terlihat melanda kawasan Nahda. Gas air mata dan tembakan peringatan digunakan untuk membubarkan para demonstran. “Saya melihat banyak asap hitam dan helikopter berputarputar,” lapor reporter Al Jazeera D Parvaz. Media pemerintah menegaskan bahwa pasukan keamanan telah mulai menerapkan rencana bertahap untuk membubarkan para demonstran. Mereka juga mengatakan, setidaknya dua polisi telah tewas selama operasi ini berlangsung. Pemerintah Mesir pun menetapkan masa darurat selama satu bulan setelah bentrokan berdarah terjadi di hampir seluruh negeri, seperti dikutip AFP. Pemerintah Mesir menetapkan masa darurat ini mulai berlaku sejak Rabu pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 21.00 WIB. Sekretaris Jenderal PBB Ban Kimoon, Rabu, mengecam penyerbuan polisi terhadap para pengunjuk rasa pendukung Mursi yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan terluka. “Setelah mendengar kabar soal kekerasan hari ini, sekretaris jenderal mendesak agar warga Mesir berkonsentrasi mencari jalan rekonsiliasi inklusif,” kata juru bicara PBB Martin Nesirky. PBB, imbuh Nesirky, masih terus mengumpulkan informasi terkait kekerasan yang terjadi di Mesir. “Sepertinya kekerasan ini mengakibatkan ratusan orang

meninggal dunia atau terluka,” jelas Nesirky. “Sekretaris jenderal mengecam keras kekerasan di Kairo yang dipicu upaya aparat keamanan membubarkan demonstrasi di Kairo.” Nesirky menegaskan, Sekjen PBB meyerukan agar kedua pihak menahan diri untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi. “Sekretaris jenderal juga menyesalkan keputusan pemerintah Mesir menggunakan kekerasan dalam merespon unjuk rasa,” ujar Nesirky. Di satu sisi, Wakil Presiden Mesir Mohamed ElBaradei menyatakan pengunduran dirinya dalam surat yang ditujukan kepada presiden interim Mesir Ady Mansour, Rabu. Pengunduran peraih Nobel ini terjadi tak lama setelah ratusan orang tewas setelah polisi membubarkan para pengunjuk rasa pendukung Mursi. “Saya merasa semakin sulit menanggung beban tanggung jawab atas keputusan yang tidak saya setujui dengan konsekuensi yang saya takutkan,” kata ElBaradei. ElBaradei mengatakan, hati nuraninya tak bisa menerima jatuhnya korban jiwa akibat bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. “Sayangnya mereka yang mendapatkan keuntungan dari apa yang terjadi hari ini adalah mereka yang menyerukan kekerasan dan teror, kelompok ekstremis,” tegas dia. Mohamed ElBaradei dikenal sebagai tokoh oposisi Mesir yang menentang pemerintahan Mursi. Bersama sejumlah tokoh oposisi, Baradei kemudian kerap memotori aksi unjuk rasa anti-pemerintahan Mursi yang berujung pada penggulingan Mursi oleh militer. ElBaradei pernah dikabarkan ditunjuk menjadi presiden sementara Mesir pasca-tergulingnya Mursi. Namun, dalam perkembangannya ElBaradei kemudian diangkat menjadi wakil presiden urusan hubungan luar negeri. Pihak Ikhwanul Muslimin mengklaim paling tidak 2.000 orang

tewas dalam bentrokan dengan pihak keamanan dan polisi Mesir. Sementara, sedikitnya ada empat wartawan yang tewas dalam tragedi mematikan di Mesir. Kamis (15/8), Ahram Online, kantor berita Mesir melaporkan sedikitnya ada seorang wartawan media asing dan tiga wartawan lokal yang gugur saat bertugas, yaitu seorang juru kamera televisi Inggris, Sky News, Mick Deane (61) tewas tertembak saat meliput bentrokan di Rabaa Al-Adawiya. Sedangkan wartawan lain yang tewas di Rabaa Al-Adawiya pada Rabu (14/8) waktu setempat yaitu, Habiba Ahmed Abd Elaziz, wanita berusia 26 tahun yang bekerja di XPRESS (Mesir). Jurnalis tewas lainnya berasal media setempat Rassd, yang juga merupakan media pro-Islamis. Wartawan foto mereka Mosab El-Shami tewas tertembak saat meliput bentrokan di Rabaa. Korban tewas terakhir yang berasal dari jurnalis, wartawan surat kabar Al Akhbar, Ahmed Abdel Gawad tewas terbunuh juga saat meliput bentrokan di Rabaa. Asosiasi Pers Mesir memastikan kematian Gawad, namun tidak diketahui pasti bagaimana dia terbunuh. Tidak hanya mengalami lukaluka, sejumlah wartawan lainnya bahkan sempat ditangkap dan mendapat perlakuan kasar dari aparat setempat. Koresponden media AS, Daily Beast, Mike Giglio ditangkap polisi saat meliput karena berada di barisan depan para pendukung Morsi. Dilaporkan bahwa Giglio juga sempat dipukuli oleh aparat setempat. Laptop, dompet dan telepon genggamnya disita oleh aparat setempat. Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), Robert Mahoney memberikan pernyataan. CPJ ikut berbela sungkawa atas kematian para wartawan dan menyerukan agar otoritas Mesir melindungi dan menjamin hak-hak jurnalis untuk meliput dengan aman.


105

TOMOTIF

Periode Januari-Juli 2013,

Whole Sales Daihatsu Naik 10%

S

elama kurun Januari-Juli 2013, Daihatsu meraih penjualan whole sales sebanyak 103.923 unit mobil berbagai tipe. Penjualan itu naik 10% dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni 94.314 unit. Sementara retail sales Daihatsu mencapai 102.571 unit, naik 8% dibandingkan periode yang sama 2012 sebanyak 95.309 unit. “Pangsa pasar Daihatsu selama periode JanuariJuli 2013 mencapai 14,6% untuk whole sales dan

Bajaj India Siap Ekspor 1.000 Unit Pulsar ke Indonesia

106


14,8% untuk retail sales. Daihatsu menduduki posisi kedua volume penjualan dan pangsa pasar domestik,” kata Amelia Tjandra, direktur marketing PT Astra Daihatsu Motor, di Jakarta, awal Agustus lalu. Amelia menjelaskan, whole sales Daihatsu untuk periode Januari-Juli 2013 terdiri atas All New Xenia sebanyak 43.548 unit atau 41,9%. Disusul Gran Max Pick Up 27.715 unit (26,67%) dan Gran Max Minibus 9.025 unit (8,68%). Total penjualan keseluruhan Gran Max menjadi 36.740 unit atau 35,35%. Terios menyumbang 15.504 unit (14,92%), Daihatsu Sirion terjual 4.540 unit (4,37%), dan Daihatsu Luxio terjual 3.591 unit (3,46%). Untuk retail sales Daihatsu periode Januari-Juli 2013 mencapai 102.571 unit, terdiri atas All New Xenia 42.794 unit (41,72%), Gran Max Pick Up sebanyak 26.965 unit (26,29%), dan Gran Max Minibus 8.926 unit (8,70%). Total Gran Max terjual 35.891 unit (34,99%), Terios mencapai 15.747 unit (15,35%), Daihatsu Sirion terjual 4.394 unit (4,28%), dan Luxio terjual 3.745 unit (3,65%). / Rafkha

P

erusahaan otomotif asal India, Bajaj Auto, pada Agustus ini berencana mengekspor 1.000 unit Pulsar 200NS ke Indonesia untuk penujualan retail, seperti dilansir Autocar India, awal bulan ini. Produsen motor yang berlokasi di Pune ini berkolaborasi dengan Kawasaki Heavy Industries di India, Filipina, dan Indonesia sebagai negara tujuan ekspor. Pulsar 200NS akan dijual secara retail di bawah bran ‘Kawasaki Bajaj Pulsar’ di Indonesia. Direktur Operasional Bajaj Auto Pradeep Shrivastava mengatakan, ekspor ke Indonesia telah dimulai dengan pengiriman 500 unit sepeda motor ke Indonesia pada Juli lalu. Sisanya akan dikirim pada bulan ini melalui Kawasaki. / Rafkha

Nissan Serena Kuasai Segmen MVP Kelas Atas

N

issan Serena dan Toyota Nav1 sepanjang semester-I 2013 menguasai segmen multipurpose vehicle (MPV) kelas atas. Penjualan kedua seri mobil MPV itu mencapai 4.680 unit atau 63,3%dari total wholesales (dari pabrikan ke diler) sebanyak 7.389 unit. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, jumlah whole sales Serena lebih banyak dibandingkan Toyota Nav1. MPV besutan Nissan itu terjual ke diler sebanyak 2.477 unit sedangkan Nav1 2.203 unit. Ada tiga varian Nissan Serena yang paling banyak terjual, yaitu Serena Highway Star Autech 2.0 AT, Serena X 2.0 AT, dan Serena X Highway Star 2.0 AT. Masing-masing ludes sebanyak satu unit, 406 unit, dan 2.070 unit. Pada Januari, total whole sales Serena adalah yang tertinggi

sebanyak 688 unit kemudian turun sedikit menjadi 609 unit pada Februari. Bulan selanjutnya penjualan terus merosot menjadi 561 unit selama Maret, 93 unit pada April, Mei sebanyak 301 unit, dan Juni terjual 225 unit.

TVS Siapkan Varian Terbaru Motor Sport

Jika Serena sempat menyentuh penjualan hingga 609 unit pada Februari 2013 tidak demikian halnya dengan Nav1. MPV pabrikan Toyota ini memang membukukan penjualan ke diler terbanyak pada bulan kedua juga tapi hanya sampai di kisaran 517 unit. / Rafkha

T

VS India kini sedang mempersiapkan varian motor sport 250cc terbarunya, setelah sukses di beberapa belahan negara dunia, termasuk Indonesia, dengan Apache RTR 180cc-nya. Baru-baru ini Otomotif Award 2013 di Tanah Air, memilih salah satu motor sport TVS, yakni Apache RTR 180cc, menjadi ‘Best Sport’ dalam kategori mesin 160-180cc. Varian motor sport 250cc terbarunya sesuai rencana akan rampung dan mulai diperkenalkan pada awal 2014 hingga 2015 mendatang. Motor dengan gaya full fairing ini didesain seperti Kawasaki Ninja 250/300. TVS juga memperkenalkan versi naked. Menggunakan sistem injeksi bahan bakar, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 25 hp dan torsi puncak pada 20 Nm. Jika TVS Apache RTR 180cc di Indonesia memiliki banderol harga sebesar Rp 17,95 juta OTR di Jadetabek, maka motor sport 220/250 TVS ini diprediksi akan dibanderol di kisaran harga Rp 23 jutaan. / Rafkha AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013

107

KILAS DAERAH

Golkar Bantah KPU Banten Patuhi Putusan Bangun Dinasti Kekuasaan di DKPP Sulbar

P K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan menggelar pleno terbuka untuk melakukan penetapan nomor urut tambahan kepada dua calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, Banten. Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriatna di Tangerang, Minggu (11/8), mengatakan, sesuai putusan DKPP No. 83 dan 84/ dkpp-pke-11/2013, tahapan Pilkada Kota Tangerang diambil alih oleh KPU Provinsi Banten. “KPU Banten tidak melakukan perubahan jadwal terhadap tahapan Pilkada Kota Tangerang dan pemungutan suara tetap dilakukan tanggal 31 Agustus 2013,” kata dia. Hanya saja, dilakukan pleno penetapan nomor urut terhadap dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang dikembalikan haknya. Kedua calon yang melakukan pengambilan nomor urut tersebut yakni pasangan Arief-Sachrudin dan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto. Selasa (6/8), DKPP mengabulkan pengaduan pengadu dengan mengeluarkan putusan berupa mengembalikan hak pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto serta Arief-Sachrudin untuk maju menjadi peserta pilkada Kota Tangerang. / Epung Saepudin 108

impinan Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membantah tuduhan yang menyebut partai itu telah membangun dinasti kekuasaan di Kabupaten Polewali Mandar. “Tidak benar ada dinasti yang kami bangun di Polman, hanya karena mendukung calon bupati dan calon wakil bupati pasangan Andi Ibrahim Masdar Andi Ibrahim Masdar-Natsir di Pilkada,” kata Ketua DPD Partai Golkar Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Senin (12/8). Menurut Gubernur Sulbar itu, hal tersebut hanya sebuah kebetulan saja. Andi Ibrahim Masdar yang menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Polman, adalah adik kandung Ali Bal Masdar yang saat ini masih menjabat Bupati Polman. Selain itu juga kebetulan Andi Ibrahim Masdar adalah putra Andi Masdar, mantan ketua DPRD Polman, yang juga pernah menjadi ketua DPD II Golkar Polman sampai meninggal dunia. / Nebby Mahbubirrahman

Bank Dunia Danai Proyek IPAL di Balikpapan

B

ank Dunia mendanai proyek studi kelayakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Suryanto, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan, Senin (12/8), mengatakan, untuk komitmen awal, Bank Dunia membantu proses studi kelayakan (feasibility study). Hasil dari studi kelayakan akan disusun menjadi detailed engineered design atau DED, yakni rincian pekerjaan yang juga menjadi dasar perhitungan anggaran. “Baru setelah itu implementasi,” jelas Tri Hardiyanto, pemimpin proyek konsultan untuk studi kelayakan. / Aceng Mukarram

Tiga Desa di Pulau Paule Akan Dikosongkan

T

iga desa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam zona merah atau daerah rawan terhadap letusan Gunung Rokatenda akan dikosongkan oleh pemerintah daerah setempat.


Sementara warganya akan dievakuasi ke Maumere atau ke tempat lainnya yang lebih aman. “Tiga desa yang akan dikosongkan itu adalah Desa Lidi, Nitunglea dan Desa Rokirole. Tiga Desa tersebut sangat rawan terhadap lahar panas letusan Gunung Rokatenda,” kata Kapolda NTT Brigjen Polisi I Ketut Untung Yoga Ana, Senin (13/8). Menurut Untung Yoga, warga ketiga desa tersebut masih banyak yang enggan mengungsi ke Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka pascameletusnya Gunung Rokatenda, Sabtu (10/8). / Albertus Vincentius

Rano Akui Tetap Harmonis dengan Atut

W

akil Gubernur Banten Rano Karno mengakui selama ini komunikasi dan hubungannya dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak ada masalah dan tetap harmonis. “Kemarin waktu ramairamai pemberitaan itu saya lagi di Belanda dalam rangka tugas. Saya juga kaget ada apa ini sebenarnya,” kata Rano Karno, Senin (12/8). Dia mengaku komitmen untuk menyelesaikan tugasnya sebagai

wakil gubernur Banten hingga akhir masa tugasnya. Sebagai bukti komitmen menjalankan tugasnya sebagai wakil gubernur Banten, dia sudah memimpin tim marching band Gita Surosowan untuk mengikuti festival musik dunia di Belanda dengan hasil yang maksimal. Rano mengatakan, terkait adanya ramai pemberitaan isu ketidakharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur tersebut berawal dari ucapannya Miing (Dedi Gumelar) hingga menjadi blunder dalam pemberitaan. / Ari Purwanto

Pasca-cuti Bersama, 84 PNS Medan Bolos Kerja

P

uluhan pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemerintan Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bolos kerja pasca-cuti bersama Lebaran. Kabid Pengadaan dan Pembinaan Pegawai KBD Provinsi Sumut Kaiman Turnip mengatakan, sebanyak 1,23% PNS pada Senin (12/8) tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. “Jumlah 1,23% itu sebanyak 84 orang dari 6.000 PNS di jajaran Pemprov Sumut,” katanya kepada Aktual. Meski demikian, Kaiman menyebutkan persentase ketidakhadiran PNS kali ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada 2012 tercatat persentase ketidakhadiran PNS sebanyak 1,24%. / Damai Oktafianus Mendrof

Ganjar Jadi Jurkam Bambang-Said di Malang

G

ubernur Jawa Tengah terpilih, Ganjar Pranowo, Selasa (13/8), menjadi juru kampanye pasangan nomor urut 3 pada ajang Pemilihan Gubernur Jawa Timur, yakni Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa). Pasangan yang di usung oleh PDI Perjuangan itu menggelar kampanye di lapangan Kedung Kandang, Kota Malang. Dalam orasinya Ganjar menyatakan bahwa spirit kemenangan ajang pilkada yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi rupanya bisa tertularkan oleh daerah Jateng. Semangat tersebut berhasil mengantarkan dirinya kini duduk menjabat sebagai Gubernur. Disebutkan Ganjar, keberhasilannya dalam menumbangkan pasangan petahana tak lepas dari kerja keras dengan cara menggerakkan mesin partai secara optimal disamping mengajak para rakyat serta simpatisan untuk bekerja dalam pemenangan pilkada. / Muchammad Nasrul Hamzah

Walhi Kutuk Penjualan Kera Putih

K

oordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kabupaten Musirawas Sapar yasa mengutuk keras penjualan kera putih (Simpai). Karena, hewan itu mestinya sudah dilindungi karena keberadaanya terancam punah. Sapar menjelaskan, simpai memang belum masuk dalam daftar hewan langka yang dilindungi, namun keberadaaannya saat ini makin terjepit akibat kawasan hutan berkurang dibuat ladang dan perkebunan besar. Pernyataan Sapar itu menanggapi maraknya penjualan simpai di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Penjualan simpai di wilayah itu meningkat memasuki dan setelah lebaran Idul Fitri 1434 Hijriyah. “Perdagangan simpai menjelang lebaran hingga H+3 ini terjual rata-rata 10 ekor per hari,” kata seorang pedagang simpai Haris (35) di Jalinsum Lahat-Tebingtinggi, Minggu (11/8). Dia mengatakan, simpai itu didapat dari hasil pemburuan di hutan wilayah itu. Adapun simpai yang diambil rata-rata berusia satu bulan dan dijual Rp200 ribu per ekor. Ada juga simpai berumur dua bulan namun harganya lebih murah yaitu Rp150 ribu. / Ismed Eka Kusuma


109

OASE

Merdeka Oleh Faizal Rizki

M

erdeka bukan bermakna pasif. Merdeka adalah kata tak berujung dari rangkaian upaya-upaya tak kenal lelah nan suci, kadang menyakitkan, di sisi lain harus bersimbah darah dan mampu menciptakan sebuah danau air mata kerinduan dari orang-orang yang merindukannya. Kedalaman maknanya tak pernah bisa diukur. Sungguh. Sungguh amat menyakitkan jika kita memekik kata merdeka namun ujung-ujung syaraf yang ada di sekujur tubuh kita tidak merasakan getaran kegelisahan yang teramat sangatdalam. Hambar. Seharusnya, kita bisa merasakan makna itu ketika mencoba memahami kembali sejarah ketika seorang pemuda memekik merdeka saat puluhan pesawat menjatuhkan bom di kotanya, Surabaya pada 19 November 1945. Pekik di tengah suara ledakan bom yang mampu menembus ulu hati dan membawa seluruh kesadaran kita bahwa mati lebih mulia dibandingkan dengan hidup di bawah borgol perbudakan. Memang terlihat tidak adil cara pemahaman seperti itu, terlalu romantis. “Ini beda zaman bung....” kata seorang sejarawan. Memang tidak bisa disalahkan pendapat seperti tu. Namun, dia lupa, kata merdeka bukan sekadar urusan sejarah, fisik, zaman, orde atau perdebatan soal kemerdekaan. Merdeka itu soal spirit, soal kejiwaan, soal yang paling esensial ketika bicara soal manusia, Negara dan bangsa. Ali Shari’ati pernah gelisah soal ini: Dalam tata negara, merdeka 110

sering diartikan adem ayem dan aman secara ekonomi-politik. Kegelisahan Shari’ati memuncak ketika melihat bahwa sebagian besar rakyat Iran merasa merdeka meski saat itu, sebenarnya, berada dalam puncak keterjajahan yang teramat akut. Kegelisahan Shari’ati itu juga pernah dialami Sukarno dan Tan Malaka. Negara bangsa yang gemah ripah loh jinawi ini terlalu banyak memberikan “surga” saat itu kepada rakyatnya sampai tidak sadar bahwa ada bentuk penjajahan yang sangat brutal di sekitarnya. Namun, Sukarno lebih takut pada hal ini: Acuh dengan makna kemerdekaan meski imperialisme sudah hadir dengan segala bentuk dan turunannya. Di titik ini, kata merdeka bagi Shari’ati, Tan Malaka dan Sukarno tidak lagi dimaknakan pasif. Kata merdeka sudah harus jadi pergulatan dialektika yang tidak pernah berhenti, revolusioner dan bergerak terus. Merdeka yang bermakna aktif. Butuh figur pemimpin kemerdekaan, pemimpin revolusion, pemimpin yang mampu menggerakkan kata merdeka itu menjadi makna yang bergerak.


Kata Shari’ati, untuk proses itu butuh seorang Rausyanfikr. Orang yang mampu menggugah kesadaran revolusioner bangsanya untuk menjadi bangsa merdeka. Seorang yang mampu menggerakkan lewat proses dialektika aktif dan terarah untuk mencapai kemerdekaan. Namun ingat, seorang pemimpin dengan visi kemerdekaan yang benar tidak akan pernah ingin memerdekakan bangsanya lewat kekuatan dirinya. Dia hanya ingin terus berupaya dan membantu agar kesadaran bangsanya sendiri yang memerdekakan dirinya. Ini harus jadi catatan penting. Mungkin ada benarnya setiap inagurasi 17 Agustus, yang harus diperingati bukan selebrasi kemenangan. Namun soal kegelisahan Sukarno, Shari’ati, Tan Malaka atau manusia-manusia yang selalu gelisah yang selalu terus bertanya: Apakah benar saya, kami, kita dan Negara bangsa saat ini sedang menikmati dan memeluk mesra kemerdekaan di tengah belenggu dan borgol imperialisme global? Mungkin dengan cara itu, merdeka bisa kembali menjadi makna aktif. Sebuah kata yang mampu menggerakkan kesadaran bangsa ini untuk terus menerus berjuang menuju makna kemerdekaan yang tak berujung itu. Karena, ketika sebuah negara bangsa sudah menempatkan makna merdeka sebagai kesadaran yang pasif, bisa dipastikan peradaban negara bangsa itu sudah pada titik kehancuran. Selamat Berjuang, Merdeka!!!!


111

112


Setelah Idul Fitri ini ada

Recommend Documents