BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Tingginya biaya pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan masalah
yang sangat serius karena sangat membebani masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. Masalah tingginya biaya pelayanan kesehatan ini semakin dirakan setelah krisis ekonomi melanda Indonesi tahun 1997/1998. Sebagian besar komponen perawatan kesehatan seperti obat-obatan dan teknologi kedokteran masih diimpor, sementara nilai tukar rupiah belum terangkat. Disisi lain, kemampuan dana pemerintah juga masih terbatas sehingga subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu akan memjadi beban anggaran pemerintah. Deklarasi PBB tahun 1948 menyatakan bahwa health is a fundamental human right. Setiap manusia di muka bumi berhak hidup sehat. Untuk itu, kesehatan warga negara wajib mendapatkan perlindungan Negara. Atas dasar inilah pembentukan UU no 40 tahun 2004. Model jaminan kesehatan di Indonesia disahkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).Dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa model jaminan sosial yang dianut di Indonesia adalah model asuransi sosial termasuk asuransi kesehatan.Dengan adanya asuransi kesehatan, maka setiap penduduk Indonesia mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan yang dikenal istilah cakupan semesta (universal coverage).Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi diatas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan
masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Usaha kearah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagibagi, biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Ada beberapa cara pembiayaan kesehatan yakni dengan cara out of pocket payment, ditanggung oleh pemerintah dan asuransi.Out of pocket payment adalah pasien membayar langsung kepada dokter atau pemberi pelayanan kesehatan lainnya untuk pelayanan kesehatan yang sudah diterima. Namun, pasien dan keluarga akan sangat rentan untuk mengalami pengeluaran bencana (catastrophic 1 expenditure) karena harus membayar biaya kesehatan yang mahal pada suatu saat ketika sakit, sehingga bisa menyebabkan pasien dan keluarganya jatuh miskin. Di negara Inggris pemerintah menarik pajak umum (general taxation) dari warga
yang
digunakan
untuk
membiayai
pelayanan
kesehatan
yang
diselenggarakan oleh NHS (National Health Services).Pemerintah Indonesia juga menarik pajak umum yang digunakan untuk membayar sebagian dari biaya pelayanan kesehatan pasien yang diberikan pada fasilitas kesehatan pemerintah, misalnya puskesmas dan rumah sakit pemerintah pusat maupun daerah. Asuransi merupakan sistem pembiayaan kesehatan dengan cara menarik premi yang
dibayarkan
oleh
individu
untuk
menjamin
pembiayaan
kesehatannya
(www.fk.uns.ac.id). Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya telah dimulai pada 1 Januari 2014. Mendukung pelaksanaan tersebut, puskesmas yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yakni sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama harus memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar yang terbaik seperti SDM kesehatan yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan Permenkes no. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,
puskesmas
adalah
fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang
menyelenggarakan upayaupaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakatyang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas hadir sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan memiliki jangkauan luas bagi masyarakat. Tujuan umum pelayanan kesehatan melalui puskesmas adalah untuk terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, terjangkau, dan peran serta masyarakat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama terdistribusi lebih besar dibandingkan dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lebih tinggi. Dokter atau tenaga kesehatan medis di fasilitas
kesehatan tingkat pertama harus mampu membuat diagnosa klinik dan melakukan penatalaksanaan 155 penyakit secara mandiri sesuai dengan Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang berpedoman pada panduan praktik klinis, hal ini dilakukan karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan penapis rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan agar tidak terjadi ledakan pasien di fasilitas tingkat lanjutan tersebut (BPJS Kesehatan, 2014). Tahun 2008 masyarakat yang terlindungi ASKES sebanyak 13.764 orang atau sebesar 3,63% di tahun 2009 meningkat menjadi 3,79% dari 373 .836 penduduk. Pada tahun 2010 penduduk yang dilindungi ASKES yaitu 3,25% dari 375.885 penduduk. Pada tahun 2011 penduduk yang dilindungi ASKES 3,25% dari 379.400 penduduk. Pada tahun 2012 penduduk yang dilindungi ASKES sebesar 3,25% dari 381.023 penduduk (Profil Dinas Kesehatan Batu Bara, 2013). Di Kabupaten Batu Bara terdapat 13 puskesmas yang tersebar diseluruh Kabupaten Batu Bara. Salah satunya adalah Puskesmas Tanjung Tiram, Puskesmas Tanjung Tiram memiliki 43 orang tenaga kesehatan yakni 1 orang dokter umum, 2 orang tenaga kesehatan masyarakat, 26 orang bidan, 11 orang perawat (d-iii), 1 orang nutrisionis, 1 orang perawat gigi dan 1 orang tenaga pendukung. Berdasarkan survei awal diperoleh data kunjungan di Puskesmas Tanjung Tiram menurun lebih dari 50% setelah bulan maret 2014, antusiasme warga dalam mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri sudah baik. Puskesmas belum memiliki komputer yang tersambung dengan jaringan internet,
peralatan kesehatan sudah optimal untuk menangani 155 penyakit yang wajib ditangani oleh puskesmas sebagai FKTP, demikian juga dengan dental unit ada beberapa alat yang mengalami rusak ringan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi JKN di Puskesmas Tanjung Tiram meliputi ketersediaan SDM Kesehatan, peralatan medis dan non medis yang mendukung terlaksananya program JKN.
1.2
Rumusan Masalah Bagaimanakah
Implementasi JKN di Puskesmas Tanjung Tiram
Kabupaten Batu Bara Tahun 2014
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi JKN di
Puskesmas Tanjung Tiram meliputi ketersediaan SDM kesehatan, sumber biaya, sarana dan prasarana, penggunaan e-katalog untuk persediaan logistik bahan habis pakai maupun obat-obatan,
yang mendukung terlaksananya program JKN di
Kabupaten Batu Bara.
1.4
Manfaat penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1. sebagai masukan guna meningkatkan pelayanan secara optimal supaya pelayanan yang diberikan dapat terlaksana sesuai fungsi sebagai gatekeeper kepada pasien khususnya peserta BPJS. 2. Agar dapat melihat sejauh mana persiapan puskesmas dalam pelaksanaan program JKN 3. Sebagai referensi karena dapat menjadi informasi bagi peneliti yang akan datang apabila ingin melanjutkan penelitian ini.
