DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-21/BC/1997 TENTANG PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN NILAI PABEAN SEBELUM PENGAJUAN PIB DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indoneia Nomor : KEP-25/KMK.05/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tatalaksana Pabean di Bidang Impor perlu diatur ketentuan tentang persetujuan pemberitahuan nilai pabean sebelum pengajuan PIB.
Mengingat
:
a. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-690/KMK.05/1996 tanggal 18 Desember1996 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk; c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-25/KMK.05/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tatalaksana Pabean di Bidang Impor; d. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-14/BC/1997 tanggal 21 pebruari 1997 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Deklarasi Nilai Pabean; e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :SE-11/BC/1997 tanggal 24 Pebruari 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Barang Impor.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN NILAI PABEAN SEBELUM PENGAJUAN PIB.
Pasal 1 Persetujuan pemberitahuan nilai pabean sebelum pengajuan PIB adalah persetujuan yang diberikan terhadap cara penghitungan nilai pabean barang impor berdasarkan nilai transaksi barang impor berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan (metode I) yang diajukan importir sebelum mengajukan PIB.
Pasal 2
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada importir dalam hal pengimporan barang dilakukan beberapa kali dengan kondisi pada setiap pengimporan sebagai berikut : a. jenis barang yang diimpor sama; b. persyaratan transaksi jual-beli sama; c. nilai transaksi untuk per satuan barang sama; dan d. penjual/eksportir sama. Pasal 3 (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, importir mengajukan permohonan kepada direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini dengan cara disampaikan langsung, melalui pos atau faksimile. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi sesuai dengan Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini serta dilampiri dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual-beli dan pengimporan barang yang bersangkutan, antara lain: a. dokumen negosiasi pembelian barang; b. dokumen konfirmasi pembelian barang (purchase order); c. kontrak pembelian pembelian (sale’s contract); d. letter of credit (apabila impor dengan letter of credit); e. invoice; f. dokumen tentang perjanjian pembayaran biaya-biaya tertentu yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya aau seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/1996 tanggal 18 Desember 1996 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea
Masuk, misalnya kontrak penunjukan keagenan, perjanjian pembayaran royalti atau proceeds; g. B/L atau AWB; dan h. Polis asuransi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap satu untuk setiap jenis barang yang akan diimpor. Pasal 4 (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk memutuskan disetujui atau tidak disetujui cara penghitungan nilai pabean barang impor yang diberitahukan dalam Surat Permohonan Persetujuan Pemberitahuan Nilai Pabean Sebelum Pengajuan PIB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini. (2)
(3) (4)
Dalam hal permohonan disetujui, diberikan Nomor Persetujuan Pemberitahuan Nilai Pabean yang harus dicantumkan oleh importir dalam setiap PIB barang impor yang bersangkutan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamalamanya untuk 1 (satu) tahun sejak ditandatangani. Dalam hal tidak disetujui, permohonan dikembalikan disertai dengan penjelasan setentangnya. Pasal 5
Atas jenis barang dalam PIB yang disertai persetujuan aebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dilakukan penelitian dan pengujian kewajaran nilai pabean oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pabean pelabuhan pemasukan atau tempat impor. Pasal 6 Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku dalam hal terdapat perubahan atas kondisi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997. Ditetapkan : Jakarta Pada tanggal : 20 Maret 1997 Direktur Jenderal
Ttd Soehardjo NIP. 060013988 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia; 3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan RI; 7. Kepala Kantor Wilayah I s/d XII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia; 8. Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.
Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-21/BC/1997 Tanggal : 20 Maret 1997
Kepada Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN NILAI PABEAN SEBELUM PENGAJUAN PIB Yang bertandan tangan di bawah ini, kami : Nama perusahaan Alamat NPWP Jenis Usaha TAPI/TAPIS/TAPIT
: : : : :
Dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pemberitahuan nilai pabean sebelum pengajuan PIB terhadap barang yang kami impor berupa : 1. Uraian jenis barang : 2. Jumlah barang : 3. Merek/tipe/Model/Kapasitas/Ukuran : 4. Negara asal : 5. Pelabuhan muat : 6. Jumlah pengapalan : 7. Identitas penjual/eksportir a. Nama : b. Alamat : 8. Pelabuhan tujuan/tempat impor : 9. Uraian fakta-fakta berkaitan dengan transaksi barang impor sebagai berikut :
A. Persyaratan Nilai Transaksi 1. TIDAK TERDAPAT / TERDAPAT)* Persyaratan/pertimbangan atas pembelian barang impor yang mempengaruhi harga impor tersebut, sehingga mengakibatkan harga barang tidak dapat ditentukan. 2. (TIDAK TERDAPAT /TERDAPAT)* keharusan pembeli (importir) mengirimkan proceeds atas transaksi jual-beli barang impor tersebut kepada penjual (eksportir). 3. (TIDAK TERDAPAT / TERDAPAT)* hubungan antara pembeli (importir) dengan penjual (eksportir) Dalam hal terdapat hubungan,untuk mendukung bahwa hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga, terlampir Nilai Pembanding (Test Value). 4. TIDAK TERDAPAT / TERDAPAT)* pembatasan atas pemakaian / pemanfaatan barang impor yang : a. tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan; b. tidak membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang impor Saudara; dan/atau c. mempengaruhi harga barang impor secara substansial. B. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar : 1. Harga yang tercantum dalam invoice 2. Pembayaran tidak langsung C. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjangbiaya-biayatersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya di bayar : Unsur Biaya 1. Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian 2. Biaya
Jumlah/Prosentase yang ditambahkan pada harga sebagaimana tersebut pada huruf B diatas
Keterangan
3. Biaya Pengepakan 4. Assist 5. Royalti dan biaya lisensi 6. Proceeds 7. Biaya Transportasi 8. Biaya muat, bongkar dan penanganan berkaitan dengan pengangkutan barang impor yang belum termasuk biaya transportas i 9. Asuransi Jumlah B dan C
D. Biaya-biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya tersebut termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar :
Unsur Biaya
Jumlah/Prosentase yang dikurangkan dari harga sebagaimana tersebut pada huruf B dan C diatas
keterangan
1. Biaya pengangkutan dan/atau asuransi setelah pengimporan 2. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, perawatan, atau bantuan teknis setelah pengimporan 3. biaya lainnya setelah pengimporan 4. Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor Jumlah D
Nilai Transaksi, jumlah B ditambah C dikurangi D .................... Terlampir pada surat ini dokumen berkaitan dengan transaksik yaitu : 1. Kontrak penjualan (Sale’s Contract); 2. Purchase order; 3. Confirmation Order; 4. L/C; 5. Invoice; 6. Perjanjian /Kontrak (Pengemasan, Pengepakan, Assist, Royalti, Proceeds, Transportasi, Asuransi, Perakitan, Perawatan dan lain-lain.; 7. .............................................................................................................. ............................................................... Demikian permohonan ini diajukan dengan sebenarnya dan dilampiri dokumen/data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan.
tempat dan tanggal tanda tangan importir dan cap perusahaan Pendapat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas permohonan yang bersangkutan : Sesuai persyaratan dan cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode I, uraian tersebut pada huruf A, B, C dan D diatas yang diberitahukan oleh yang bersangkutan
DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI*. Nomor Persetujuan Pemberitahuan Nilai Pabean dicantumkan pada PIB):
(untuk
Catatan : .................................................................................................................... ....................................................................................... tempat dan tanggal Pejabat tandatangan dan cap Tembusan : 1. Kepala Kantor wilayah .................... 2. Kepala Kantor Inspeksi ................... *) coret salah satu Direktur Jenderal ttd Soehardjo NIP.060013988
Lampiran I I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-21/BC/1997 Tanggal : 20 Maret 1997
TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN NILAI PABEAN SEBELUM PENGAJUAN PIB Identitas pemohon : -Nama perusahaan -Alamat -NPWP -Jenis Usaha -TAPI/TAPIS/TAPIT
Data tentang barang impor : 1. Uraian jenis barang 2. Jumlah barang 3. Merek/Tipe/Model/Kapasitas/Ukuran 4. Negara asal 5. Pelabuhan muat 6. Jumlah pengapalan
: : : :
cukup jelas cukup jelas cukup jelas diisi jenis usaha sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP : coret salah satu, diisi nomor dan tanggal TAPI/TAPIS/TAPIT yang bersangkutan
: cukup jelas : cukup jelas : cukup jelas : cukup jelas : cukup jelas : diisi jumlah pengapalan untuk pengiriman barang yang bersangkutan ke
pelabuhan tujuan/tempat
impor
di
Pabean, misalnya 20 kali pengapalan. 7. Identitas penjual/eksportir a. Nama b. Alamat 8. Pelabuhan tujuan/tempat impor
: cukup jelas. : cukup jelas : cukup jelas
Daerah
9. Uraian fakta-fakta dengan transaksi barang impor diatas : Penjelasan tentang pengertian dari : A. Persyaratan nilai transaksi; B. Harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; C. Biaya-biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya -biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; dan D. Biaya-biaya yang dik urangkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya -biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar. yang tercantum dalam surat permohonan persetujuan pemberitahuan nilai pabean sebelum pengajuan PIB adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-14/BC/1997 tanggal 21 Pebruari 1997 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Deklarasi Nilai Pabean. Yang dimaksud dengan jumlah/prosentase yang ditambahkan pada harga sebagaimana tersebut pada huruf C di atas, adalah jumlah/prosentase dari unsur biaya sebagaimana tersebut pada butir C yang berdasarkan kondisi transaksi/importasi barang yang bersangkutan harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar agar diperoleh nilai transaksi barang impor tersebut. Misalnya, dalam transaksi barang X ditentukan oleh penjual bahwa pembeli (importir) harus membayar komisi penjualan sebesar 3% dari harga barang - harga yang tercantum dalam invoice (harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar). Isilah pada unsur biaya nomor 1 huruf c 3%. Demikian halnya untuk biaya-biaya sebagaimana tersebut pada huruf D (biaya -biaya yang dikurangkan dari harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang biaya-biaya tersebut termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar), pengertian jumlah/prosentase yang dikurangkan pada harga sebagaimana tersebut pada huruf B dan C diatas, adalah mirip sebagaimana dengan hal tersebut dia tas, misalnya terdapat biaya pembangunan barang impor di Daerah Pabean 5% dari harga yang tercantum dalam invoice, untuk itu diisi pada unsur biaya nomor 1 huruf D. Jumlah B dan C, Jumlah D, Nilai Transaksi, jumlah B dan C dikurangi D, cukup jelas. Terlampir pada surat ini dokumen berkaitan dengan transaksi, yaitu : 1. Kontrak Penjualan (sale ’s Contract) 2. Purchase Order 3. Confirmation Order 4. L/C 5. Invoice 6. Perjanjian/kontrak (Pengemasan, Pengepakan, Assist, Royalti, Proceeds, Transportasi, Asuransi, Perakitan, Perawa tan dan lain-lain). 7. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ .......... Dokumen nomor 1 s.d, cukup jelas
Nomor 7. Dilampirkan dokumen selain tersebut pada nomor 1 s.d 6 yang berkaitan dengan transaksi Saudara yang memungkinkan Pejabat direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperoleh gambaran lebih lengkap/akurat atas transaksi Saudara tersebut.
Direktur Jenderal
ttd
Soehardjo NIP. 060013988
