SOSIALISASI PMK 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk Disampaikan pada Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan Aula Lt. 3 KPPBC TMP Belawan Jakarta, 14 Juni 2016
Diirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
6
5
4
3 2 1
2
Keputusan Nilai Transaksi
Masih ada keraguan
INP-DNP, Konsultasi (Permintaan Penjelasan)
ada Keraguan atas Nilai Transaksi yg diberitahukan
Penelitian Nilai Transaksi
Pemberitahuan Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Menyelaraskan dengan WTO Valuation Agreement
3
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Perubahan Pasal (pasal 22)
PMK 160/PMK.04/2010
PMK 34/PMK.04/2016
(2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud (2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pada ayat (1) meliputi: a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean; b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean; c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi; d. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi; e. penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan f.
4
a.
mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli; b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean; c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/ tidak termasuk dalam nilai transaksi;
d. meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan e.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Perubahan Pasal (pasal 22)
PMK 160/PMK.04/2010 (3)
PMK 34/PMK.04/2016
Penelitian nilai pabean sebagaimana (2)Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor terhadap pemberitahuan pabean impor apabila: yang diajukan oleh: a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir produsen dengan kategori risiko rendah;
a. Importir produsen dengan kategori risiko rendah;
b. importasinya mendapatkan jalur Mitra Utama (MITA) prioritas; atau
c. Importir Mitra Utama (MITA) nonprioritas; atau
c. importasinya mendapatkan jalur Mitra Utama (MITA) non-prioritas.
d. Importir yang mendapatkan perlakuan khusus sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Importir Mitra Utama (MITA) prioritas;
Mengakomodir importir AEO atau lainnya yang sejenis 5
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Penambahan ayat (pasal 22) (3a) Dalam hal pada pemberitahuan pabean impor dan
dokumen yang menjadi lampirannya yang disampaikan oleh Importir sebagaimana dimaksud
terdapat Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur yang pada ayat (3)
mengakibatkan perbedaan pembayaran bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean. (3b) Penelitian nilai pabean terhadap pemberitahuan
pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui
penelitian kepabeanan
ulang dengan
atau
audit
mempertimbangkan
manajemen risiko.
6
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Penanganan lebih lanjut dalam hal Nilai Pabean yang diberitahukan tidak wajar”
Perubahan Pasal (pasal 26 & 27)
Ayat (3) : (b) nilai pabean tidak wajar, maka Pejabat Bea dan Cukai; 1) menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan dan menginformasikan ke unit penindakan dan penyidikan Kantor Pabean untuk importir umum kategori risiko rendah; atau
menjadi
Ayat (3) : (b) nilai pabean tidak wajar, maka Pejabat Bea dan Cukai; 1) menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan dan menginformasikan ke unit
penindakan
dan penyidikan dan untuk importir kategori risiko rendah; atau
7
unit Audit
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Deklarasi Nilai Pabean (DNP) Inisiatif & Bukti Baru yang tidak dilampirkan pada saat proses Keberatan dan Banding
(3) Importir dapat menyampaikan DNP dan dokumen pendukung tanpa diterbitkannya INP oleh Pejabat Bea dan Cukai, yang diserahkan bersama-sama pada saat penyampaian hardcopy pemberitahuan pabean impor. (4) Dokumen yang telah diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai yang tidak diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai bukti
baru pada tahapan pemeriksaan keberatan dan banding.
Mengurangi potensi Dwelling Time
8
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Tambahan Pasal
(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Konsultasi kepada Importir atau kuasanya apabila nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya berdasarkan hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). (2) Dalam rangka Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir atau kuasanya memberikan penjelasan secara lisan terkait dengan transaksi yang bersangkutan. (3) Dalam hal hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa nilai transaksi dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, serta didukung oleh Bukti Nyata atau Data yang Obyektif dan Terukur, Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan. (4) Dalam hal hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Obyektif dan Terukur menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean
berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
9
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Konsultasi MEDIUM RISK
Pasal 28A ayat (1)
HIGH RISK
PMK 160/2010 Konsultasi hanya diberikan kepada kategori importir Medium Risk & High Risk
PMK 34/PMK.04/2016 Konsultasi diberikan kepada seluruh kategori importir
10
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Tambahan Pasal
(1) Tata cara penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 30 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penelitian ulang.
(2) Tata cara audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 30 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai audit kepabeanan.
11
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Perubahan Lampiran I
c. Royalti dan Biaya Lisensi 3). Pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan. Diubah Menjadi
3). Pembayaran atas hak untuk
memproduksi ulang di dalam daerah
pabean
tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
12
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Perubahan Redaksi pada Lampiran I
c. Royalti dan Biaya Lisensi
Pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang di dalam daerah pabean tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
Royalti atau Biaya Lisensi
Ditambahkan pada harga yang seharusnya atau sebenarnya dibayar
Ya
Dapat memperkirakan besaran nilai?
Tidak
Nilai Transaksi tidak dapat diterima, kecuali Importir menyerahkan
Deklarasi Inisiatif
Isi kolom 36 PIB Pemberitahuan Pabean Impor
13
Jenis barang yang mengandung HAKI; Perkiraan nilai royalti; Tanggal penyelesaian
Pemberitahuan Pabean Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Perubahan Redaksi pada Lampiran I
d. Proceeds Proceeds
Ditambahkan pada harga yang seharusnya atau sebenarnya dibayar
Ya
Dapat memperkirakan besaran nilai?
Tidak
Nilai Transaksi tidak dapat diterima, kecuali Importir menyerahkan
Deklarasi Inisiatif
Isi kolom 36 PIB Pemberitahuan Pabean Impor
14
Jenis barang yang mengandung proceeds; Perkiraan nilai royalti; Tanggal penyelesaian
Pemberitahuan Pabean Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Penambahan pada Lampiran I
f. Biaya Asuransi
Biaya Asuransi Tanggal dokumen asuransi harus sebelum atau selambat-lambatnya pada saat tanggal pengiriman / pengapalan.
15
Sertifikat Asuransi &/ Polis Asuransi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Nobody is perfect Subdirektorat Nilai Pabean Direktorat Teknis Kepabeanan Email :
[email protected]
16
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
