KMK No. 230 Th. 1993 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 230/KMK.017/1993 TENTANG MAKSIMUM IURAN DAN MANFAAT PENSIUN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa iuran kepada Dana Pensiun merupakan sumber pembiayaan Program Pensiun yang pada gilirannya akan merupakan sumber pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta; b. bahwa iuran kepada Dana Pensiun dan Manfaat Pensiun yang tersedia melalui Program Pensiun perlu diupayakan pada tingkat yang wajar; c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M/1988 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAKSIMUM IURAN DAN MANFAAT PENSIUN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Asumsi aktuaria adalah suatu rangkaian estimasi yang dipergunakan dalam memperhitungkan Manfaat Pensiun yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dimasa yang akan datang yang mempengaruhi pembiayaan Program Pensiun Manfaat Pasti antara lain tingkat bunga, tingkat kematian, usia pensiun normal, tingkat pengunduran diri, tingkat kecacatan, dan tingkat kenaikan gaji; 2. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan digunakan untuk menghitung iuran Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan; 3. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besarnya iuran dan atau Manfaat Pensiun Peserta;
Page 1 of 7
KMK No. 230 Th. 1993 4. 5.
Pihak yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau seseorang yang ditunjuk dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak; Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II DANA PENSIUN PEMBERI KERJA Bagian Pertama Penghasilan Dasar Pensiun
Pasal 2 Penghasilan Dasar Pensiun dalam 1 (satu) tahun yang dapat diperhitungkan dalam penentuan iuran Peserta dan Manfaat Pensiun setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bagian Kedua Manfaat Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Pasal 3 Dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti dapat dipergunakan : a rumus bulanan; atau b rumus sekaligus. Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimuat dalam Peraturan Dana Pensiun. Pasal 4 Dalam penentuan besarnya Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan, Peraturan Dana Pensiun harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut : a faktor penghargaan per tahun masa kerja yang besarnya tidak boleh melebihi 2,5% (dua setengah per seratus); b maksimum Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun per bulan; Dalam penentuan besarnya Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pensiun yang menggunakan rumus sekaligus, Peraturan Dana Pensiun harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut : a faktor penghargaan per tahun masa kerja, besarnya tidak boleh melebihi 2,5% (dua setengah); b maksimum Manfaat Pensiun, tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh) kali Penghasilan Dasar Pensiun per bulan; Penghasilan Dasar Pensiun per bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah). Manfaat Pensiun Dipercepat bagi Peserta yang pensiun pada masa usia pensiun dipercepat setinggi-tingginya sama dengan nilai sekarang dari Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku apabila Manfaat Pensiun Dipercepat dibayarkan karena Peserta cacat.
Page 2 of 7
KMK No. 230 Th. 1993
(1)
(2)
(1)
(2)
(1) (2)
(1)
(2)
Pasal 5 Dalam Peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan per tahun masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut : a perbedaan dimaksud harus berupa kenaikan yang dikaitkan dengan masa kerja Peserta atau usia Peserta; b tingkat kenaikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dari faktor penghargaan sebelumnya tidak boleh lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus); c Maksimum perbedaan antara faktor penghargaan per tahun masa kerja tertinggi dan terendah adalah 250% (dua ratus lima puluh per seratus). Penetapan faktor penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan Manfaat Pensiun yang melampaui batas maksimum Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 6 Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun harus diperhitungkan tanpa terputus. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila Peserta telah menerima pembayaran atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dana Pensiun atau lebih mengalihkan hak atas Pensiun Ditundanya ke Dana Pensiun yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Pasal 7 Dalam program Pensiun Manfaat Pasti, masa kerja yang diakui tidak boleh melebihi jumlah masa kerja pada Pemberi Kerja sekarang dan masa kerja pada Pemberi Kerja sebelumnya. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila Peserta meninggal dunia atau cacat sebelum pensiun, maka masa kerja maksimum yang diakui dapat termasuk masa sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal. Pasal 8 Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pengakuan terhadap masa kerja di Pemberi Kerja sebelumnya, yang lebih lama dari masa kerja yang sesungguhnya, hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Kerja baru apabila terdapat dana yang cukup untuk dialihkan kepada Dana Pensiun yang baru guna memenuhi kewajiban yang timbul sehubungan dengan pengakuan masa kerja termaksud. Untuk dapat dilakukannya pengakuan terhadap masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengalihan dana yang dipersyaratkan untuk itu harus dimuat dalam suatu perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja baru yang memuat : a pengalihan kewajiban yang timbul dalam rangka kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya ke Dana Pensiun Pemberi Kerja baru; b pengalihan kekayaan dalam jumlah yang sama dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Pasal 9 Bagian dari 1 (satu) tahun masa kerja harus diperhitungkan secara pro rata terhadap Manfaat Pensiun dan iuran. Pasal 10 Pembayaran Manfaat Pensiun, baik yang dihitung dengan menggunakan rumus bulanan maupun yang dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus, harus dilaksanakan secara bulanan. Page 3 of 7
KMK No. 230 Th. 1993 Pasal 11 Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun jumlah yang dibayarkan dihitung dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut : a untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. b untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan asumsi aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
(1) (2)
Pasal 12 Jumlah yang dibayarkan dalam rangka pembayaran sekaligus atau pengalihan hak Peserta ke Dana Pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dana Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan, adalah sebesar nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam laporan aktuaria terakhir, tanpa memperhitungkan proyeksi tingkat kenaikan gaji dan tingkat pengunduran diri. Jumlah yang dibayarkan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) pada Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus sekaligus, adalah sebesar nilai sekarang dari jumlah yang dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus sekurang-kurangnya sebesar akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya, yang dihitung berdasarkan tingkat bunga deposito Bank Umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku pada masa kepesertaan yang bersangkutan. Pasal 13 Dalam hal jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan kurang dari Rp 100.000,(seratus ribu rupiah), nilai sekarang dari Manfaat Pasti tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Dalam hal Manfaat Pasti yang menjadi hak Peserta pada Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus sekaligus lebih kecil dari Rp. 12.000.000,- (dua belas jurta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Pasal 14 Bekas karyawan yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dana Pensiun, dapat mengajukan pembayaran Manfaat Pasti sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat. Dalam hal bekas karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pasti, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia. Bagian Ketiga Iuran Peserta Program Pensiun Manfaat Pasti
(1)
Pasal 15 Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebanyak-sebanyaknya jumlah yang lebih kecil di antara : a 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun per tahun; dan Page 4 of 7
KMK No. 230 Th. 1993 b
(2)
3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun. Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 36% (tiga puluh enam per seratus) kali penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun. Bagian Keempat Iuran Peserta Program Pensiun Iuran Pasti
(1)
(2)
(1)
(2)
(1) (2) (3) (4)
(1)
Pasal 16 Jumlah iuran maksimum per tahun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dalam Program Pensiun Iuran Pasti, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun per tahun. Dalam hal Peserta turut mengiur, iuran Peserta sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh per seratus) dari iuran Pemberi Kerja Pasal 17 Dalam Peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan ketentuan sebagai berikut : a perbedaan harus berupa kenaikan yang dikaitkan dengan masa kerja Peserta atau usia Peserta; b kenaikan tingkat iuran dari iuran sebelumnya tidak boleh lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus); c perbandingan antara iuran tertinggi dan terendah sebanyak-banyaknya 250% (dua ratus lima puluh per seratus). Penetapan perbedaan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan jumlah iuran melampaui batas maksimum iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). Pasal 18 Dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan wajib ditetapkan rumus besarnya iuran Pemberi Kerja. Rumus besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan persentase tertentu dari keuntungan Pemberi Kerja dalam 1(satu) tahun sebelum dikurangi pajak penghasilan, yang akan dibayarkan sebagai iuran Pemberi Kerja. Dalam hal Pemberi Kerja tidak memperoleh keuntungan, maka Pemberi Kerja wajib membayar iuran dalam jumlah sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun Peserta dalam 1 (satu) tahun. Apabila jumlah iuran berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata lebih kecil dari jumlah iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Pemberi Kerja wajib membayar iuran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Pasal 19 Dalam hal Peserta dari Dana Pensiun Pemberi Kerja berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Manfaat Pensiun Ditunda, maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada Dana Pensiun yang bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.
Page 5 of 7
KMK No. 230 Th. 1993 (2)
Penggunaan iuransebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibebankan pada pembukuan dalam tahun buku yang bersangkutan. Bagian Kelima Manfaat Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti
Pasal 20 Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti yang jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya lebih kecil dari Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), dapat dibayarkan sekaligus.
(1)
(2) (3)
(1)
(2)
Pasal 21 Bekas karyawan yang berhak atas Manfaat Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, dapat mengajukan pembayaran Manfaat Pasti sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat. Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada bekas karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , harus dihitung dan ditetapkan pada saat yang bersangkutan akan pensiun. Dalam hal bekas karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pasti, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia. Pasal 22 Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pengurus wajib membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan. Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pasti. BAB III DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
Pasal 23 Penghasilan Peserta dalam 1 (satu) tahun yang dapat diperhitungkan dalam penentuan iuran Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). (1) (2)
Pasal 24 Jumlah iuran Peserta per tahun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang tidak menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebanyak-banyak 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Peserta per tahun. Jumlah iuran Peserta per tahun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang juga menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Peserta per tahun.
Page 6 of 7
KMK No. 230 Th. 1993 BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 Manfaat Pensiun kepada Anak dapat dibayarkan sampai Anak mencapai usia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di pada tanggal
: JAKARTA : 26 Februari 1993
MENTERI KEUANGAN ttd. JB. SUMARLIN
Page 7 of 7
