17 Tahun Partai Rakyat Demokratik: Sumbangsih Pemikiran Untuk Indonesia. Penyusun dan Editor: Ulfa Ilyas. Cetakan Pertama, Juli 2013

17 TAHUN PRD : SUMBANGSIH PEMIKIRAN UNTUK INDONESIA

17 Tahun Partai Rakyat Demokratik: Sumbangsih Pemikiran Untuk Indonesia

Penyusun dan Editor: Ulfa Ilyas Cetakan Pertama, Juli 2013 Lay out : Lukman Hakim

Diterbitkan oleh

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) Jln. Tebet Dalam II G No. 1 Tebet, Jakarta Selatan Telp/Fax: 021 835 4513 Email: [email protected]

i


17 Tahun Partai Rakyat Demokratik:

SUMBANGSIH PEMIKIRAN UNTUK INDONESIA

Jakarta, Juli 2013 Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

ii


Daftar Isi Kata Sambutan Politik

Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Agus “Jabo” Priyono Prakata

Deputi Bidang Kajian dan Bacaan Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik

BAB I POLITIK 1. Pidato Deklarasi Partai Rakyat Demokratik #2 Budiman Sudjatmiko 2. Mencermati Struktur Organisasi PRD # 13 Arbi Sanit 3. PRD dan Gerakan Komunis # 18 Olle Tornquist 4. Partai Rakyat Demokratik (PRD) #24 YB Mangunwijaya 5. Budiman Berbanding Soekarno # 31

Ariel Heryanto

iii


6. Kekuasaan Bisa Berada Di Mana-mana? #35 Edy Haryadi dan Kiswondo 7. Legitimasi Dan Stabilisasi Rezim Transisi # 41 Nezar Patria 8. Gerakan Mahasiswa Kini *Bersama Rakyat Tuntaskan Reformasi Total # 48 Budiman Sudjatmiko 9. Gerakan Mahasiswa Sebagai “The Rallying Point” # 58 Budiman Sudjatmiko 10. Sisa Orde Baru Dan Reformasi Gadungan # 64 Budiman Sudjatmiko 11. Kinerja MPR/DPR Jauh Dari Semangat Reformasi Total # 68

Budiman Sudjatmiko 12. Pembubaran Parlemen, Lapangkan Reformasi Total # 75 Budiman Sudjatmiko 13. Bahaya Fasisme, Mitos Atau Realitas? # 81 Budiman Sudjatmiko 14. Korupsi, Berhulu Ekonomi, Berhilir Politik # 90

Dita Indah Sari 15. “Common Platform” Gerakan Perempuan # 95 Dita Indah Sari 16. KAA 2005: NEFo Jadi OEFo #101 Dita Indah Sari

iv


17. Kibarkan 6 Panji Kemenangan Rakyat! # 107 Dita Indah Sari 18. Kibarkan Panji-Panji Perjuangan Rakyat, Bersama Rakyat Kita Rebut Kemerdekaan! # 118 Agus “Jabo” Priyono 19. Bukan Sekedar Koreksi Yuridis # 124 Dita Indah Sari 20. Mengobarkan Kembali Perang Kemerdekaan # 128 AJ. Susmana 21. Agus “Jabo” Priyono: Nasionalisme Kita, Berpijak Pada Rakyat dan Anti Imperialisme # 133 Wawancara Ulfa Ilyas (Redaksi Berdikari Online) dengan Agus “Jabo” Priyono 22. Enam Puluh Tahun Pasca Revolusi # 140 Dita Indah Sari 23. Kekalahan Para Perempuan di Gelanggang Pemilihan Kepala Daerah # 144 Ulfa Ilyas 24. Gerakan Mahasiswa Dan Hak Angket # 148 Rudi Hartono 25. Golput Bukan Ancaman # 152 AJ. Susmana 26. Yang Dikorupsi dari Reformasi # 155 AJ. Susmana

v


27. Membangun Kembali Persatuan Nasional # 160 Dominggus Oktavianus 28. Reformasi Birokrasi Bukan Birokratisasi Reformasi # 170

Dita Indah Sari 29. Militer Sebagai Alat Demokrasi # 175

Dita Indah Sari

BAB II EKONOMI 30. Negara Dan Utang Luar Negeri # 182

Coen Husein Pontoh 31. Reformasi Agraria Dan Kesejahteraan Petani # 188

Budiman Sudjatmiko 32. Industrialisasi Nasional dan Cita-cita Kemakmuran # 197 Dominggus Oktavianus 33. Efektifkah Bipartit Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik # 211

Dita Indah Sari 34. Bangsa Kuli Dan Feminisme Kemiskinan # 218 Dita Indah Sari 35. Propasar atau Propublik # 223 Dita Indah Sari 36. Janji Presiden, Buruh, Dan Investasi # 228 Dita Indah Sari

vi


37. Merumuskan Kembali Model Pembangunan Indonesia # 232 Rudi Hartono 38. Demokrasi Membutuhkan Keadilan Sosial # 257 Ulfa Ilyas 39. Alternatif Anti-Neoliberal di Amerika Latin # 263 Dominggus Oktavianus

BAB III SOSIAL BUDAYA 40. Sambutan Pramoedya Pada Pendirian KEPAL PRD # 273 Pramoedya Ananta Toer

41. Angkatan Muda Sekarang # 277 Pramoedya Ananta Toer

42. Pemerintahan Bersih, Ada Syaratnya [Catatan untuk Andre H Pareira] # 283 Petrus Bima Anugerah 43. Demokrasi Yang Terancam # 289 AJ. Susmana 44. Membangun Gerakan Demokrasi Berbasis Korban # 294 AJ. Susmana

vii


45. Amuk Di Pengadilan Agama Sidoarjo # 302 AJ. Susmana 46. Di Manakah Ruang Kebudayaan # 307 AJ. Susmana 47. “Merayakan Perubahan” Dalam Festival Tanda Kota # 312 AJ. Susmana 48. Hati-hati Dengan Kata-kata # 318 Dita Indah Sari 49. Berbagi dan Terima kasih # 323 Dominggus Oktavianus

50. Pembunuh Sadis Itu Bernama Kemiskinan # 327 Dita Indah Sari

51. Akumulasi Kapital dan Human Capital *Demi cita-cita apa pendidikan Indonesia mengabdi? # 334 Dominggus Oktavianus

52. Esensi Kemerdekaan Bagi Perempuan # 345 Ulfa Ilyas

Daftar Penulis

viii


Kata Sambutan Politik

KEDIKTATORAN Orde Baru telah melahirkan kekuatan baru yang berlawan. Bangkitnya kaum muda Indonesia, mengorganisir kekuatan, membangun wadahwadah perlawanan, baik sektoral maupun wadah politik, dari organisasi lokal menjadi organisasi nasional. Di bawah tekanan, gerakan kaum muda ini meluncur bagaikan anak panah, menerobos kemandegan sistemik. Tidak ada demokrasi di Indonesia, itulah posisi politik PRD masa itu, dengan mengusung program umum perjuangan Demokrasi multi partai kerakyatan, diturunkan menjadi program tuntutan, Pencabutan 5 Paket UU Politik dan Dwifungsi ABRI, dua hal pokok sebagai pilar kediktatoran militer kapitalistik Orde Baru. Dalam manifesto yang dideklarasikan 22 Juli 1996 itu, menandai lahirnya kekuatan politik baru di tanah air, Partai Rakyat Demokratik, berdiri sebagai wadah perjuangan politik kaum muda dan rakyat Indonesia. Pada bulan Mei 1998, gerakan kaum muda ini menemukan momentumnya. Menjadi sumbu yang meledakkan amunisi pergerakan di seluruh tanah air. Simbol ix


kediktatoran, Jendral Soeharto lengser, pilar utama penyangga kekuasaan, 5 Paket UU Politik dan Dwifungsi ABRI ikut runtuh. Terjadilah gelombang perubahan. Namun perubahan yang diharapkan menjadi jembatan emas bagi rakyat Indonesia untuk memenangkan kembali cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, agar menjadi tuan di negeri sendiri, mengatur rumah tangga sendiri untuk melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia, telah diboncengi oleh kekuatan komprador modal asing. Reformasi telah menjadi pintu gerbang bagi modal asing untuk mengkonsolidasikan liberalisasi di semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memasuki babak baru, hidup di bawah penjajahan baru. Tahap demi tahap, secara sistematis, kedaulatan, kemandirian serta kepribadian, sebagai sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara runtuh. Jika Orde Baru menyelewengkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, maka reformasi membongkar habis sampai ke akar-akarnya. Melalui amandemen UUD 1945 dimulailah pembongkaran filosofi dan konstitusi. Dengan dukungan penuh lembaga-lembaga asing, Word Bank, ADB dan USAID,

x


terjadilah kudeta konstitusional terhadap kemerdekaan serta kedaulatan bangsa Indonesia. Selanjutnya UU yang mengatur sektor-sektor strategis, minyak dan gas, mineral dan batubara, perbankan, pertanian, sarana umum, diliberalisasi. Indonesia kembali imperialisme!

dikuasai

neokolonialisme

dan

Bung Karno sudah mengingatkan, bahwa imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negeri atau bangsa lain, tapi imperialisme bisa juga nafsu atau sistem yang mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia tak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang, tak usah berupa perluasan daerah negeri dengan kekerasan senjata, tetapi dengan tipu muslihat, dengan cara-cara demokratis, mengubah UU dan haluan negara. Imperialisme menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mengambil bahan baku, sasaran ekspansi kapital, sebagai pasar bagi berbagai produk kapitalisme. Modal asing menguasai minyak dan gas (80-90%), perbankan (50.6%), telekomunikasi (70%), kebun sawit (50%), pelayaran barang (94%), pendidikan (49%), dan lainlain. Penguasaan dan perampasan tanah oleh modal asing untuk perkebunan, pertambangan dan Hutan xi


Tanaman Industri (HTI) dengan menggusur Petani dilegalisasi oleh penguasa lokal maupun nasional hampir diseluruh wilayah Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara. Indonesia kehilangan pemasukan sebesar Rp 15.000 triliun setiap tahun dari hasil sumber daya alam. Bila dibagi rata, maka setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan Rp 20 juta setiap bulan. Perizinan pengelolaan 150 juta hektar hutan di Indonesia ini, hanya 11 persen yang memiliki izin sesuai dengan peruntukkannya. Sekitar 89 persen hutan kita dirambah oleh para pemodal, tanpa izin, seperti yang diumumkan KPK tanggal 27 Februari 2013 lalu. Badan Pertanahan Nasional (BPN), mencatat konsentrasi kepemilikan aset juga meningkat: 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di tanah air. Artinya, aset nasional bangsa ini hanya dikuasai oleh 440 ribu orang. Dari 52% tersebut, 87% adalah tanah (Kompas.com, 26 April 2012). Padahal dalam Pasal 33 UUD 1945, UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), TAP MPR IX/2001, sudah ditegaskan bahwa tanah

xii


harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah kita mau Indonesia Merdeka yang kaum kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan? Imperialisme bersama sistem ideologi dan politiknya, termasuk para pendukungnya yaitu kaum komprador, golongan-golongan reformis gadungan, golongan kepala batu, golongan bunglon dan cecunguk, menjadi rintangan utama bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang. “Kamu tahu, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? Soal bagaimana perkebunanperkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak,” itulah penegasan Bung Karno. Maka dari itu, PRD bersama kekuatan anti imperialis kembali mengemban tugas sejarahnya berjuang

xiii


menghentikan serangan imperialisme di dalam negeri. Maka kemudian disusunlah Tiga Program Perjuangan : Nasionalisasi Perusahaan Tambang Asing, Penghapusan Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Industri Nasional (Pabrik), yang kemudian populer dengan istilah Tri Panji Persatuan Nasional. Dominasi imperialisme sudah masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam cengkeraman imperialisme kesadaran massa terbagi menjadi beberapa tingkatan, massa yang tahu keadaan dan ingin mengubahnya, ada massa yang tahu keadaan tapi tidak tahu cara mengubah keadaan, dan ada massa yang tidak tahu keadaan dan tidak percaya dengan kekuatannya. Dengan kerja keras, militansi serta disiplin tinggi, PRD akan membangkitkan kesadaran massa itu, untuk merebut kembali martabat hidup sebagai sebuah bangsa, yang sudah direndahkan oleh imperialisme bersama para kompradornya. Di tengah kuatnya pengaruh media mainstream yang menjadi alat kapital, agitasi propaganda akan pentingnya kedaulatan serta kemandirian nasional sebagai jalan menuju masyarakat adil dan makmur haruslah terus digalakkan. Kerja politik untuk menggalang kekuatan anti imperialis, baik di atas dalam bentuk Persatuan Nasional,

xiv


maupun di tingkat basis melalui rapat-rapat akbar, aksi massa juga terus dijalankan. Kerja rekruitmen anggota, kader, dengan mengintegrasikan dalam wadah-wadah perjuangan massa juga terus dijalankan, demikian juga dengan pembangunan sekretariat-sekretariat ataupun posko-posko di basis-basis massa. Bung Karno, selalu mengatakan bahwa imperialisme dan kolonialisme adalah musuh bersama dari bangsa Indonesia dan sejak awal meyakini hanya dengan Persatuan Nasional, dengan bergotong royong, bangsa Indonesia memiliki daya utama untuk menghadapi kekuatan besar tersebut, apapun alirannya dan ideologinya, maka untuk mengkonsentrasikan program serta kekuatan, PRD mendeklarasikan Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945. PRD telah kembali menemukan garis perjuangannya, menyimpulkan masalah yang dihadapi rakyat Indonesia, bagaimana jalan keluarnya, siapa sesungguhnya yang menjadi musuh bersama, bagaimana cara melawannya dan siapa sekutu bagi perjuangan pembebasan segenap rakyat Indonesia itu. "Menuju Masyarakat Adil Makmur, Tanpa Penindasan Manusia Atas Manusia dan Bangsa Atas Bangsa", itulah Manifesto Politik PRD sekarang. Sebagai garis perjuangan serta jalan baru bagi rakyat Indonesia untuk mengusir musuh-musuhnya serta membangun bangsanya. xv


“Ekonomi Indonesia akan bersifat Indonesia, sistem politik Indonesia akan bersifat Indonesia masyarakat kami akan bersifat Indonesia, dan semuanya itu akan didasarkan kokoh kuat atas warisan kultur dan spiritual bangsa kami. Warisan itu dapat dipupuk dengan bantuan dari luar, dari seberang lautan, akan tetapi bunganya dan buahnya akan memiliki sifat-sifat kami. Maka janganlah tuan tuan mengharapkan, bahwa setiap bentuk bantuan yang tuan berikan akan menghasilkan cerminan dari diri tuan-tuan,” itulah sikap Bung Karno. Dan inilah sikap PRD, tanpa ekonomi nasional yang kuat dan mandiri, tidak mungkin satu bangsa bisa berdaulat, tidak mungkin mendirikan satu Negara yang merdeka dan tidak mungkin rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Selama kedaulatan bangsa belum bisa kita rebut, dan rakyat Indonesia belum berkuasa sepenuhnya, masyarakat yang adil dan makmur dalam satu bingkai bangsa yang besar serta bermartabat tidak akan pernah terwujud di atas bumi pertiwi ini. Selama parlemen dan pemerintahannya di dalam demokrasi liberal dikuasai oleh kepentingan kaki tangan imperialis, maka selama itu pula rakyat akan ditindas. “Kita hendak mendirikan satu bangsa semua buat semua. Bukan satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tetapi semua

xvi


buat semua,” penegasan Bung Karno dalam Pidato 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Pidato yang melahirkan Pancasila, digali oleh Bung Karno dari peradaban bangsa Indonesia yang sudah berurat akar, yang kemudian disepakati sebagai filosofi bangsa, dasar negara Indonesia Merdeka. Pancasila adalah Sosio-nasionalisme, Sosiodemokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila adalah Gotong-royong. Bung Karno mengatakan, cita-cita sosio-nasionalisme adalah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang kini pincang akibat dari imperialisme dan kapitalisme itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada kaum yang celaka dan tidak ada lagi kaum yang papa sengsara. Sedangkan sosio-demokrasi adalah antithesa dari demokrasi liberal model barat. Sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, hanya melahirkan lingkungan politik yang tidak stabil dan memicu perpecahan bangsa. Demokrasi yang hanya memberikan kebebasan atau persamaan di lapangan politik semata, tetapi tidak ada persamaan di lapangan ekonomi. Yang akan unggul dan selalu menang adalah para pemilik modal, yang menguasai semua alat propaganda, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media xvii


massa, universitas, dan lain-lain. Dengan kekuasaan modalnya, mereka bisa membeli panitia pemilihan, bahkan bisa membeli suara rakyat yang terjepit kemiskinan. Sekalipun setiap warga negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik, tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik dikontrol kaum pemilik modal, termasuk di dalamnya adalah penyusunan undangundang. Sosio-demokrasi, tidak hanya sebatas demokrasi politik saja, tetapi juga menegakkan demokrasi ekonomi, di tengah-tengah rakyat. Sosio-demokrasi adalah pengejawantahan demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Itulah Pancasila, azas perjuangan PRD dalam menghadapi imperialisme! Agar paham apa itu Pancasila, semua orang harus belajar serta memahami ajaran Bung Karno. Tiada revolusi apabila tidak menjalankan konfrontasi terus menerus, dan tiada revolusi apabila tidak berupa satu disiplin yang hidup di bawah satu pimpinan. Hari depan kita adalah sosialisme, tidak ada toleransi terhadap keinginan, konsepsi, dan tindakan yang serba menuju kapitalisme, tetapi juga tidak bisa langsung melompat ke sosialisme tanpa melalui perjuangan nasional demokrasi dengan melenyapkan lebih dulu sisa-sisa imperialisme dan

xviii


feodalisme. Dengan menegakkan prinsip gotong-royong, membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama, maka hari depan bangsa Indonesia yang gilang gemilang akan terwujud. Untuk itu PRD membutuhkan tenaga-tenaga yang handal, tahu keadaan dan paham teori perjuangan, kursuskursus menjadi hal yang pokok, agar perjuangan punya arah dan tidak asal hantam kromo. Bagi Bung Karno kursus serta pendalaman teori perjuangan adalah hal yang sangat penting. Seperti yang diajarkan Bung Karno, PRD harus melaksanakan tigal hal pokok dalam membangun Partai, pembangunan kekuatan, kursus, dan aksi. Tiga hal inilah yang menjadi rumus Bung Karno untuk menghadirkan partai progressif berbasis massa di Indonesia. Massa aksi tanpa kursus-kursus politik, tanpa brosur dan majalah, adalah massa aksi yang tidak hidup dan tak bernyawa. Dalam perjuangan melawan imperialisme, membutuhkan konsentrasi kekuatan, untuk itu PRD bersama kekuatan anti imperialis, harus mampu membangun gerakan massa yang sehebat-hebatnya, suatu massa aksi, yang membangkitkan ribuan, jutaan kaum rakyat, tua muda, laki perempuan, pandai bodoh. Hanya

xix


dengan massa aksi yang demikian itulah, menurut Bung Karno pembentukan kekuasaan, bisa menjadi sempurna. Partai harus menjalankan machtvorming pembuatan tenaga, pembuatan kuasa. Tugas mendesak PRD sekarang ini adalah menggalang serta mengkonsentrasikan kekuatan yang berlawan itu, baik dalam wadah-wadah persatuan maupun dalam badan Partai, hanya dengan kekuatan itu imperialisme bisa disingkirkan, kedaulatan bangsa bisa ditegakkan, kemandirian ekonomi nasional bisa dibangun dan kepribadian bangsa Indonesia yang berwatak gotongroyong bisa terbentuk, itulah landasan menuju masyarakat adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, tiada lagi penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bistik tetapi budak. Indonesia Mercusuar Dunia! Salam Gotong Royong Agus “Jabo” Priyono Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik xx


Prakata

TAHUN 1996, dalam sebuah wawancara dengan TEMPO, Kepala Staf Sosial Politik ABRI

Letjend TNI Syarwan Hamid

mengatakan: “Tindakan yang dilakukan anggota PRD itu bukan kriminal, tapi gerakan pemikiran. Kalau kriminal, kan bukan ancaman untuk bangsa.” Pendek kata, bagi Syarwan Hamid, salah satu

yang

paling

berbahaya

dari

PRD

adalah

gerakan

pemikirannya. PRD, yang sebagian besar anggotanya anak muda, belum menjelma sebagai kekuatan besar. Namun, seperti dikatakan Pram, PRD sudah punya konsep-konsep dan sudah bepraktek di lapangan. Daniel Dhakidae sendiri, seorang Doktor lulusan Universitas Cornell, menempatkan intelektual-intelektual PRD dalam kategori intelektual profetik [berpandangan jauh ke depan]. Manifesto PRD tahun 1996 merupakan manifesto politik termaju dan paling konkret menjawab problem bangsa pada jamannya. Inilah yang membuat penguasa orde baru saat itu ketar-ketir.

xxi


Tahun ini, tepatnya 22 Juli 2013, PRD akan menginjak usia 17 tahun. Dalam rentang waktu itu, tentu tidak sedikit gagasan dan pemikiran yang sudah disumbangsihkan oleh PRD dan kaderkadernya bagi kemajuan bangsa ini. Bahkan, tak sedikit sumbangsih pemikiran itu telah mewarnai gagasan-gagasan ekonomi, politik, dan sosial-budaya dominan saat ini. Karena itulah, pada peringatan HUT ke-17 ini, Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) menerbitkan sebagian tulisan-tulisan kader PRD, terutama yang pernah terpublikasi di media massa, untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Buku tersebut kami beri judul “17 Tahun Partai Rakyat Demokratik: Sumbangsih Pemikiran Untuk Indonesia.” Penerbitan buku ini sendiri dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, pengumpulan dan penerbitan tulisan-tulisan kader PRD itu merupakan salah satu bentuk “pengarsipan” terhadap karya dan pemikiran PRD yang selama ini masih berserak. Kedua, sebagian dari tulisan-tulisan itu masih cukup relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kebangsaan saat ini. Ketiga, tulisan-tulisan kader PRD tersebut bisa jadi rujukan untuk

melihat

pergulatan

pemikiran

anak-anak

bangsa,

setidaknya dalam 17 tahun terakhir, tentang bagaimana

xxii


membawa bangsa ini menuju ke masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Buku ini sendiri dibagi menjadi tiga sub-tema, yakni politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pemilahan menjadi tiga subtema ini senafas dengan cita-cita kebangsaan Bung Karno yang terangkum dalam Trisakti: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di lapangan budaya. Dan bagi PRD, konsep Trisakti Bung Karno ini sangat relevan mengatasi persoalan bangsa saat ini dan sekaligus memberi arah mengenai cita-cita nasional tertinggi kita: masyarakat adil dan makmur. Di buku ini terhimpun sebanyak 52 artikel. Sebanyak 48 artikel merupakan buah tangan kader-kader dan anggota PRD. Itu sudah termasuk dua pidato dari sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, dalam acara deklarasi PRD dan sebuah acara seremoni PRD. Untuk diketahui, Pram sendiri sudah dilantik menjadi anggota PRD pada tanggal 22 Maret 1999. Namun, selain tulisan kader dan anggota PRD, kami juga memasukkan 4 artikel dari pihak di luar PRD, yakni Arbi Sanit, Olle Tornquist, Romo YB Mangunwijaya (almarhum), dan Ariel Heryanto, yang mewakili pandangan intelektual, rohaniawan, dan budayawan mengenai PRD.

xxiii


Sebagian besar artikel atau pidato dalam buku ini diambil dari kurun waktu antara 1996 hingga 2012 lalu. Dalam kurun waktu yang panjang itu, PRD secara ideologi, politik, organisasi mengalami dinamika internal/subjektif sesuai dengan tuntutan situasi objektif yang juga berubah. Termasuk dinamika analisa PRD terhadap perkembangan situasi objektif: dalam kurun waktu 1996-2000-an,

PRD

banyak

berbicara

tentang

agenda

demokratisasi; dari 2000-an hingga 2006, PRD mulai mengeritik neoliberalisme dan eksesnya; dan dari 2006 hingga sekarang, PRD makin intensif mengupas neo-kolonialisme di Indonesia. Dalam melihat perkembangan ekonomi-politik terbaru, PRD menyimpulkan bahwa problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah neo-kolonialisme dan imperialisme. Manifesto terbaru PRD, yang disusun tahun 2010 lalu, telah menegaskan perlunya menuntaskan Revolusi Nasional Indonesia yang belum tuntas. Dengan demikian, analisa dan kesimpulan PRD di atas telah mengembalikan konteks Revolusi Nasional yang belum tuntas dalam diskursus politik Indonesia mutakhir. Apakah itu temuan baru bagi PRD? Rasanya tidak juga. Ketika memberi sambutan di acara pendirian Komite Persiapan Legalisasi Partai Rakyat Demokratik, 14 Juli 1998, di kantor YLBHI, Jakarta, Bung Pram mencatat sebagai berikut: “Sudah sejak

xxiv


kalimat pertama, saya gunakan kata demokratik dan modern, karena dua kata tersebut menjadi cita-cita dan sekaligus tujuan para pejuang kita sudah sejak tahun belasan, baik di tanah air maupun di Eropa dalam rangka studi mau pun pembuangan (externiran). Jadi bila angkatan muda, di sini PRD, berjuang, berupaya menjadikannya kenyataan, itu bukan saja hak PRD untuk menentukan sendiri hidupnya sekarang dan hari depannya, juga karena melakukan misi sejarah para pejuang yang telah mendahului kita.” Dalam pandangan Bung Pram, penuntasan revolusi nasional sangat lah penting untuk menyelesaikan masalahmasalah sosial, ekonomi dan budaya. Revolusi Agustus yang berkobar sejak 17 Agustus 1945 hingga tahun 1950-an, juga mobilisasi massa kaum progressif di tahun 1950-an hingga 1960an, belum berhasil menuntaskan Revolusi Nasional itu. Di bawah slogan barunya “Hentikan Neoliberalisme, Rebut (Kembali) Kedaulatan Nasional”, PRD telah meneguhkan kembali cita-cita pendiri bangsa, yakni kemerdekaan nasional dalam bentuk kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kebudayaan yang berkarater nasional. Ini sejalan dengan cita-cita Trisakti Bung Karno.

xxv


Jadi, pada tahun 1996 hingga sekarang, PRD telah mengembalikan dua hal penting warisan dari revolusi nasional: satu, Aksi Massa sebagai senjata penting Revolusi Nasional. Dua, pergulatan pemikiran dan kesimpulan-kesimpulan analisa situasi nasional PRD telah menghidupkan kembali ideologi dan gagasangagasan Revolusi Nasional: Trisakti, Anti-kolonialisme, Antiimperialisme, Masyarakat Adil dan Makmur, dan lain-lain. Sebetulnya, apa yang dipublikasikan di buku ini hanyalah sebagian dari gagasan dan pemikiran kader-kader PRD. Sebagian besar artikel di buku ini hanya yang berasal dari artikel yang terpublikasi luas, terutama dari KOMPAS dan Media Indonesia. Sebagian lagi adalah pidato-pidato resmi dan wawancara Ketua Umum PRD di sejumlah kegiatan partai. Namun, pemikiran dan analisa-analisa PRD yang terangkum di koran resmi partai, terutama Pembebasan, belum tercakup di buku ini. Belum lagi analisa periodik PRD terhadap perkembangan situasi yang disebut analisa “Situasi Nasional (Sitnas)”. Memang, penerbitan buku ini sangat mendadak. Waktu mempersiapkannya hanya kurang lebih tiga bulanan. Namun demikian, terlepas dari kekurangan, kehadiran buku ini menandai satu hal: kelahiran sebuah Partai Politik dengan sumbangsih pemikirannya yang kaya untuk negerinya. PRD adalah antitesa

xxvi


dari Partai-Partai Politik bentukan era Orde Baru maupun pasca reformasi yang kering gagasan dan pemikiran. Akhir kata, izinkanlah saya, atas nama kader dan anggota PRD, menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihakpihak yang telah membantu penerbitan buku ini: Benny Sitorus, yang meluncurkan ide untuk mengumpulkan tulisan ini; Harian KOMPAS; Arbi Sanit, Olle Tornquist, Romo YB Mangunwijaya (Almarhum), dan Ariel Heryanto; Pramoedya Ananta Toer (Almarhum); kader dan mantan kader PRD yang telah mengkontribusikan artikelnya di buku ini (Budiman Sudjatmiko, Dita Indah Sari, Coen Husein Pontoh, Nezar Patria, Petrus Bima Anugerah (Almarhum), Edy Haryadi dan Kiswondo, Agus Jabo Priyono, AJ Susmana, Dominggus Oktavianus, Rudi Hartono, dan Ulfa Ilyas). Buku ini juga dipersembahkan untuk kawan-kawan PRD yang telah mendarmabaktikan hidupnya bagi pembebasan Rakyat dari segala bentuk penindasan dan ekspoitasi: Wiji Thukul, Petrus Bima Anugerah, Suyat, Herman Hendrawan, Gilang, Yusuf Rizal, Andi Munajat, Saddam Husein, dan lain-lain. Kami, kader dan anggota PRD, juga menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rakyat Indonesia. PRD lahir dan berjuang karena satu hal: mewujudkan masyarakat adil dan xxvii


makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa. Sebagaimana terangkum dalam sebait lirik lagu John Tobing, mantan anggota PRD, yang berjudul “Api Kesaksian”: Untuk Indonesia/ Kami tumpahkan/ Keringat dan darah/ untuk membebaskan/ rakyat yang ditindas dan sengsara. Hidup PRD! Hidup Rakyat Indonesia! Rudi Hartono Deputi Bidang Kajian dan Bacaan Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik

****

xxviii


PERINGATAN Jika rakyat pergi Ketika penguasa pidato Kita harus hati-hati Barangkali mereka putus asa Kalau rakyat bersembunyi Dan berbisik-bisik Ketika membicarakan masalahnya sendiri Penguasa harus waspada dan belajar mendengar Bila rakyat berani mengeluh Itu artinya sudah gawat Dan bila omongan penguasa Tidak boleh dibantah Kebenaran pasti terancam Apabila usul ditolak tanpa ditimbang Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan Dituduh subversif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata : LAWAN ! (Solo,1986) (Oleh : Wiji Thukul, Lahir di kampung Sorogenen,

26 Agustus 1963 – Dihilangkan Rezim sampai sekarang)

xxix

17 Tahun Partai Rakyat Demokratik: Sumbangsih Pemikiran Untuk Indonesia. Penyusun dan Editor: Ulfa Ilyas. Cetakan Pertama, Juli 2013

Recommend Documents