Batasan Keuangan Negara Pengelolaan Keuangan Negara
tedi -- last 09/16
Keuangan negara adalah : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Hak-hak negara : 1. Hak untuk menarik pajak. 2. Hak untuk menarik iuran. 3. Hak untuk mencetak uang. 4. Hak untuk mengadakan pinjaman. 5. Hak untuk melakukan pinjaman paksa. Kewajiban negara : menyelenggarakan tugas/fungsi negara
Ruang linglup keuangan negara : APBN, APBD, Anggaran BUMN/BUMD, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang hakekatnya seluruh kekayaan negara Dalam pengelolaannya, ruang lingkup keuangan negara tersebut dibagi menjadi : 1. Pengelolaan Fiskal o/Pemerintah secara Langsung 2. Pengelolaan Moneter o/ Bank Sentral 3. Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan o/ BUMN/D
BPKP (2007) menjelaskan bahwa penerapan kaidahkaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara berlandaskan kepada asas : 1. Asas Tahunan 2. Asas Universalitas (Kelengkapan) 3. Asas Kesatuan 4. Asas Spesialis 5. Asas Akuntabilitas 6. Asas Profesionalitas 7. Asas Proporsionalitas 8. Asas Keterbukaan 9. Asas Pemeriksaan Keuangan
Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara langsung ini terdapat 2 tipe pengurusan : 1. Peng. Umum/Administratif (Administratief Beheer) 2. Peng. Khusus/Bendaharawan (Comptabel Beheer) Tujuan pengelolaan keuangan negara : 1. Realokasi sumber daya secara adil dan merata. 2. Pemerataan pembangunan 3. Menjaga kestabilan ekonomi, pertahanan dan keamanan negara.
Pengurusan Umum : 1. Otorisator (Penguasa Primer). 2. Ordonatur (Penguasa Sekunder). Dipegang oleh Presiden, dan dilimpahkan kepada Para Menteri/ Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Otorisator Pejabat yang berwenang mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan/pengeluaran negara Otorisasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Otorisasi yang bersifat luas/umum. Otorisasi ini dalam pelaksanaannya tidak membawa akibat secara langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran negara, serta dikeluarkan dalam bentuk peraturan seperti : UU, PP, Kepres. 2. Otorisasi yang bersifat sempit/khusus. Otorisasi ini dalam pelaksanaannya membawa akibat secara langsung terhadap terhadap penerimaan dan pengeluaran negara, serta dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Otorisasi/SKO, misalnya : Otorisasi Permanen, Otorisasi Rutin
Ordonator Pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian/lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator, serta memerintahkan pembayaran dan atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Tugas ordonatur : 1. Mengusahakan agar penerimaan-penerimaan negara masuk ke kas negara tepat pada waktunya (kecuali untuk Pajak, Bea & Cukai) 2. Menerima, menguji dan membebankan tagihantagihan kepada negara sesuai dengan bagian dan mata anggarannya (menerbitkan SPM)
Bendaharawan : Orang/badan hukum yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang, surat berharga, dan barang milik negara di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang lain.
Berdasarkan objek pengurusannya : 1. Bendaharawan Uang. 2. Bendaharawan Barang. Menteri Keuangan bertindak sebagai : Bendahara Umum Negara. Dibantu oleh Kuasa BUN : Dirjen Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Bendaharawan Uang. Bendaharawan uang dikelompokan menjadi 2 : 1. Bendaharawan Umum. Tugas bendaharawan umum ini meliputi : 1. Menerima uang yang berasal dari pemindahbukuan, dan dari setoran penerimaan pajak dan PNBP. 2. Menyimpan uang negara, uang pihak ketiga yang dikuasai negara, dan surat berharga. 3. Membayar berbagai tagihan dari pihak ketiga berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Mencatat semua transaksi keuangan dan mempertanggungjawabkan pengurusannya.
2. Bendaharawan Khusus. Berdasarkan ruang lingkup tugasnya, bendaharawan khusus dibedakan menjadi : 1.Bendaharawan Penerima/Penyetor Tetap (Bend. Penerima Bea Dan Cukai, Bend. Penerima pada kementrian/lembaga negara yang mempunyai penerimaan non pajak, dan menata-usahakan sendiri penerimaannya Tugas bendaharawan Penerima adalah : 1. Menerima penerimaan-penerimaan negara yang berada dalam ruang lingkup tugasnya. 2. Menyimpan penerimaan-penerimaan tersebut. 3. Menyetorkan penerimaan-penerimaan negara ke rekening kas negara. 4. Mencatat semua transaksi keuangan dan mempertanggungjawabkan pengurusannya kepada kementrian/lembaga negara yang membawahinya.
2. Bendaharawan UUDP : Tugas bendaharawan UUDP yaitu menangani pengeluaran-pengeluaran rutin atau pengeluaranpengeluaran pembangunan. Bendaharawan UUDP ini terdiri atas : 1. Bendaharawan Rutin 2. Bendaharawan Proyek 3. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji, 4. Bendaharawan Pensiun 5. Bendaharawan Pemberi Uang Muka Cabang 6. Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang 7. Bendaharawan Pemilu
Bendaharawan Barang adalah : bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan, menyalurkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan semua barang milik negara yang berada dalam pengurusannya.
Pejabat yang berkuasa mengadakan barangnya adalah para menteri dan ketua lembaga negara yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Material. Dalam praktek, fungsi ini dilimpahkan kepada Pembantu Kuasa Material yang dijabat oleh para direktur jendral dan panglima TNI.
Dilihat dari ruang lingkup tugasnya, Bendaharawan Barang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu : 1. Bendaharawan Gudang Pusat : Bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang kepada instansi-instansi lain di daerah. 2. Bendaharawan Gudang Penyalur : Bertugas sebagai perantara gudang pusat dan gudang persediaan, terutama bagi instansi di daerah yg tidak dapat berhubungan langsung dengan gudang pusat. 3. Bendaharawan Gudang Persediaan : Bertugas mengurusi barang untuk instansinya (sebagai gudang pemakai) dan menyalurkan barang kepada instansi seinduk di bawahnya. 4. Bendaharawan Gudang Pemakai : Bertugas mengurusi barang untuk dipakai bagi kepentingan instansinya sendiri.
