KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 02/TAP/BPM FMIPA UI/III/16 Tentang ATURAN DASAR/ATURAN RUMAH TANGGA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2016 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Menimbang: a. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan, dan pembinaan mahasiswa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu dibuat peraturan tentang Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Mengingat: a. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. b. Aturan Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 2016. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ATURAN DASAR/ATURAN RUMAH TANGGA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2016.
BAB I
UMUM Bagian Pertama Pengertian Umum Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: a. UI adalah Universitas Indonesia; b. FMIPA UI adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI; c. IKM FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI; d. AD IKM adalah Aturan Dasar IKM FMIPA UI; e. BPM adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI; f. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UI; g. HMD adalah Himpunan Mahasiswa Departemen FMIPA UI; h. Lembaga eksekutif adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI yang memegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari BEM dan HMD; i. BO adalah Badan Otonom; j. BSO adalah Badan Semi Otonom; k. Pemira adalah Pemilihan Umum Raya; l. GBAK adalah Garis-Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan IKM FMIPA UI; m. Musma IKM FMIPA UI adalah Musyawarah Mahasiswa IKM FMIPA UI; n. PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif; o. Sidang Pleno Tertutup adalah sidang yang dihadiri oleh anggota independen BPM FMIPA UI. Bagian kedua Kedudukan Pasal 2 BPM FMIPA UI berkedudukan sebagai lembaga kemahasiswaan tertinggi dalam IKM FMIPA UI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan, dan pembinaan mahasiswa dalam IKM FMIPA UI.
BAB II TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Pertama Tugas Pasal 3 BPM memiliki tugas: a. Menyusun GBAK untuk Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; b. Berkewajiban menyerahkan GBAK kepada Lembaga eksekutif dan BO; c. Mengawasi dan menilai kegiatan lembaga eksekutif dan BO serta menyampaikan hasil penilaian BPM kepada anggota IKM FMIPA UI. Jika sampai dengan waktu 2 bulan sejak diterimanya laporan pertanggungjawaban dari suatu lembaga kemahasiswaan oleh BPM, BPM belum mengeluarkan surat keputusan tentang menerima atau tidak menerimanya laporan pertanggungjawaban yang bersangkutan, maka laporan pertanggungjawaban lembaga tersebut dinyatakan diterima oleh BPM; d. Menilai laporan pertanggungjawaban lembaga eksekutif dan BO; e. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka Lembaga Eksekutif dan BO kepada anggota IKM FMIPA UI; f. Menyampaikan hasil kerja BPM kepada anggota IKM FMIPA UI melalui forum laporan pertanggungjawaban terbuka; g. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO; h. Memberikan advokasi hak-hak anggota IKM FMIPA UI; i. Mengesahkan dan mengoordinasikan kepanitiaan PPAA dan PPLK; j. Melantik dan memberikan mandat kepada ketua lembaga eksekutif dan BO terpilih; k. Menerima, menimbang, atau menetapkan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan lembaga eksekutif dan BO; l. Membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan kegiatan anggaran tahunan eksekutif dan BO setiap periode kepengurusan; m. Membuat peraturan dan mengaudit keuangan lembaga eksekutif dan BO; n. Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI atau peraturan BPM; o. Menyampaikan AD IKM FMIPA UI kepada Lembaga Kemahasiswaan, serta mengawal dan mengawasi pelaksanaannya p. Meminta BAK UI untuk mengaudit keuangan BPM q. Mengumpulkan, menyampaikan, serta menindaklanjuti aspirasi anggota IKM FMIPA UI r. Mencabut mandat ketua lembaga eksekutif dan BO, ketika masa jabatannya berakhir atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan AD IKM FMIPA UI Bagian Kedua Wewenang Pasal 4 BPM memiliki wewenang:
a. Membuat ketetapan dan peraturan yang dianggap perlu untuk pelaksanaan kegiatan lembaga eksekutif, BO, dan BSO sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku; b. Memberikan usulan perbaikan pada program kerja lembaga eksekutif dan BO; c. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan lembaga eksekutif dan BO; d. Meminta pertanggungjawaban lembaga eksekutif dan BO; e. Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI atau peraturan BPM; f. Menerima atau menolak pengunduran diri ketua Lembaga Eksekutif dan BO; g. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO; h. Menetapkan perubahan status BSO menjadi BO atau sebaliknya.
BAB III KEANGGOTAAN Bagian Pertama Umum Pasal 5 Anggota BPM terdiri dari: 1. Anggota Independen; 2. Anggota Badan Kelengkapan. Pasal 6 Anggota Independen merupakan perwakilan departemen yang ada di FMIPA UI dan dipilih melalui Pemira atau dengan mekanisme tertentu yang ditetapkan selanjutnya oleh BPM. Pasal 7 Anggota independen tidak boleh menjabat sebagai pengurus dalam kepengurusan lembaga eksekutif, BO, BSO dan/atau kepanitiaan di FMIPA UI. Pasal 8 Masa jabatan anggota BPM adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota BPM yang baru. Pasal 9 1. Anggota BPM dapat berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Tidak terdaftar secara akademis sebagai mahasiswa FMIPA UI: c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua BPM dan disetujui oleh sidang pleno tertutup;
d. Diketahui kemudian tidak memenuhi syarat menjadi anggota BPM sesuai dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku; 2. Anggota independen dapat diberhentikan apabila terdapat pengajuan restrukturisasi perwakilan mahasiswa departemen melalui HMD. 3. Pemberhentian anggota BPM ditetapkan oleh sidang pleno tertutup dan diumumkan di setiap departemen di FMIPA UI. 4. Perlu atau tidaknya penggantian anggota BPM yang berhenti ditentukan oleh sidang pleno tertutup. Pasal 10 Anggota independen yang telah kehilangan keanggotaan dapat digantikan oleh mahasiswa dari departemen yang bersangkutan melalui mekanisme yang dimandatkan oleh BPM kepada lembaga eksekutif di departemen tersebut. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 11 Setiap anggota BPM memiliki hak: a. Berbicara; b. Mewakili BPM berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam sidang pleno tertutup. Pasal 12 Setiap anggota independen memiliki hak: a. Menggunakan hak suara; b. Menggunakan hak interplasi, hak angket, serta hak resolusi. Pasal 13 Setiap anggota BPM memiliki kewajiban: a. Mematuhi AD IKM dan ketetapan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh BPM; b. Melaksanakan tugas dan wewenang BPM; c. Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. BAB IV ORGAN KELEMBAGAAN Bagian Pertama Susunan Organ Kelembagaan Pasal 14 Organ kelembagaan BPM disusun dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi BPM.
Pasal 15 1. Organ kelembagaan BPM terdiri dari: Ketua Umum; Komisi; Badan Internal. 2. Struktur kelembagaan BPM adalah sebagai berikut:
Pasal 16 Ketua Umum, Komisi, dan Badan Internal dipilih dan ditetapkan melalui sidang pleno tertutup. Bagian Kedua Ketua Umum Pasal 17 Tugas dan wewenang Ketua Umum: a. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Benndahara Umum sebagai Pimpinan BPM FMIPA UI; b. Membawahi dan mengawasi secara langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen), Bendahara Umum, dan Komisi BPM FMIPAUI; c. Mengoordinasikan kerja BPM FMIPA UI; d. Memfasilitasi pelaksanaan sidang pleno BPM FMIPA UI; e. Mewakili BPM FMIPA UI dalam urusan eksternal kelembagaan. f. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada sidang pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali. Bagian Ketiga Komisi Pasal 18
Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi BPM yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 19 Wewenang Komisi: a. Komisi berhak memanggil pengurus Lembaga Eksekutif dan/atau mahasiswa untuk mendapat penjelasan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi; b. Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan internal masingmasing komisi sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku dan Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga BPM FMIPA 2016; c. Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada Ketua Umum melalui sidang pleno tertutup. Pasal 20 1. Struktur kepengurusan komisi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota komisi; 2. Setiap pengurus suatu komisi tidak boleh merangkap tugas dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dan memiliki hak bicara tanpa hak suara; 3. Ketua Umum berhak mengikuti sidang komisi untuk melakukan koordinasi dan memiliki hak bicara tanpa hak suara; 4. Ketua komisi bertanggung jawab atas komisi yang dipimpin dan berhak menyelenggarakan serta memimpin sidang komisi. Pasal 21 Komisi BPM terdiri dari: a. b. c. d. e.
Komisi Pembinaan; Komisi Aspirasi Mahasiswa; Komisi Audit dan Anggaran Lembaga; Komisi Pengawasan Lembaga; Komisi Hukum
Pasal 22 Tugas dan wewenang Komisi Pembinaan: a. Menjadi penanggung jawab proses penerimaan mahasiswa baru sebagai anggota IKM aktif FMIPA UI; b. Menjadi penanggung jawab perumusan konsep dan alur penyelenggaraan kegiatan pembinaan IKM FMIPA UI; c. Membentuk suatu badan untuk merumuskan konsep dan alur penyelenggaraan kegiatan pembinaan IKM FMIPA UI; d. Melakukan percedasan publik mengenai IKM terhadap seluruh mahasiswa FMIPA UI sebagai anggota IKM FMIPA UI;
e. Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan suksesi BPM FMIPA UI, BEM FMIPA UI, dan seluruh HMD tingkat departemen; f. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum BPM FMIPA UI. . Pasal 23 Tugas dan wewenang Komisi Aspirasi Mahasiswa: a. Menjaring aspirasi mahasiswa baik ditingkat fakultas maupun departemen; b. Memberikan rekomendasi arahan kepada lembaga eksekutif dari hasil penjaringan aspirasi; c. Memberikan laporan tertulis kepada setiap anggota BPM dan lembaga lainnya terkait hasil penjaringan aspirasi; d. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum BPM FMIPA UI. Pasal 24 Tugas dan wewenang Komisi Audit dan Anggaran Lembaga: a. Mengatur dan mengawasi jalannya sistem keuangan lembaga kemahasiswaan di FMIPA UI; b. Memfasilitasi forum keuangan antar lembaga yang berada dalam lingkup IKM FMIPA UI; c. Menetapkan Standar Operasional Prosedural keuangan lembaga kemahasiswaan FMIPA UI; d. Memberikan penilaian terhadap laporan keuangan lembaga kemahasiswaan FMIPA UI; e. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum BPM FMIPA UI. Pasal 25 Tugas dan wewenang Komisi Pengawasan Lembaga: a. Membuat rancangan sistem pengawasan dan penilaian lembaga eksekutif dan BO; b. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Lembaga Eksekutif dan BO; c. Memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Eksekutif dan BO bersama AI; d. Meminta pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO sewaktu-waktu bila diperlukan; e. Memberikan sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno tertutup kepada Lembaga Eksekutif dan BO; f. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO; g. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Eksekutif dan BO ; h. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka Lembaga Eksekutif (yang disertai laporan BSO) dan BO; i. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum BPM FMIPA UI. Pasal 26 Tugas dan wewenang Komisi Hukum: a. Membuat susunan program legislasi BPM FMIPA UI;
b. Membentuk rancangan produk hukum BPM FMIPA UI bersama Anggota Independen; c. Merancang perbaikan produk hukum legislatif; d. Membentuk tim ad hoc yang bertugas merancang produk hukum sesuai dengan program legislasi BPM FMIPA UI; e. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum BPM FMIPA UI.
Bagian Kelima Badan Internal Pasal 27 Badan Internal adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja BPM dan dipilih melalui mekanisme yang telah ditentukan melalui sidang pleno tertutup. Pasal 28 Badan Internal terdiri dari: a. Sekretaris Jenderal; b. Bendahara Umum c. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. Divisi Kesekretariatan; e. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media. Pasal 29 Tugas dan wewenang Seketaris Jenderal adalah: a. Mengontrol serta mengawasi Bendahara Umum, Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Divisi Hubungan Masyarakat dan Media, dan Divisi Kesekretariatan BPM FMIPA UI; b. bersama Ketua Umum BPM FMIPA UI bertanggung jawab dalam penerapan visi, misi dan nilai - nilai yang ditanamkan pada kegiatan keseharian BPM FMIPA UI; c. bertanggung jawab kepada Ketua Umum BPM FMIPA UI. Pasal 30 Tugas dan wewenang Bendahara Umum adalah: a. bertanggung jawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan organisasi BPM FMIPA UI; b. mengontrol kebijakan tata alur uang BPM FMIPA UI; c. memantau dan menentukan pembagian keuangan di setiap kegiatan BPM FMIPA UI; d. membuat laporan keuangan berkala setiap bulan kepada sekjen; e. melakukan kontrol terhadap alokasi anggaran setiap kegiatan BPM FMIPA UI; f. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Keuangan BPM FMIPA UI; g. bersama Ketua merencanakan, memutuskan, melaksanakan kebijakan keuangan BPM FMIPA UI; h. bertanggung jawab kepada Ketua Umum BPM FMIPA UI melalui Sekretaris Jenderal.
Pasal 31 Tugas dan wewenang Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia: a. Menyelenggarakan rapat pleno terbuka BPM FMIPA UI; b. Membangun rasa kepemilikan pengurus BPM FMIPA UI. c. Membuat program konsolidasi pengurus BPM FMIPA UI; d. Membuat kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kompetensi pengurus BPM FMIPA UI; e. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum BPM FMIPA UI melalui Sekretaris Jenderal. Pasal 32 Tugas dan wewenang Divisi Kesekretariatan: a. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan BPM FMIPA UI ; b. Melakukan invetarisasi aset serta menciptakan ruangan sekretariat BPM FMIPA UI yang nyaman dan kondusif; c. Merancang SOP kesekretariatan bersama Sekretaris Jenderal; d. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum BPM FMIPA UI melalui Sekretaris Jenderal. Pasal 33 Tugas dan wewenang Divisi Hubungan Masyarakat dan Media: a. Membangun dan menjaga citra BPM FMIPA UI; b. Merancang strategi komunikasi BPM FMIPA UI; c. Membangun saluran komunikasi BPM FMIPA UI; d. Mencari dan mempublikasikan informasi internal maupun eksternal BPM FMIPA UI khususnya dan FMIPA UI pada umumnya; e. Mempublikasikan setiap undang-undang, ketetapan, dan keputusan BPM; f. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum BPM FMIPA UI melalui Sekretaris Jenderal.
BAB V PERATURAN BPM Pasal 34 Peraturan BPM terdiri dari ketetapan BPM dan keputusan BPM. Pasal 35 1. Ketetapan dibuat atas usul rancangan ketetapan minimal satu orang anggota independen BPM yang diajukan Ketua Umum BPM yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup. 2. Rancangan ketetapan disahkan menjadi ketetapan di sidang pleno tertutup. 3. Ketetapan BPM berlaku hingga ditetapkannya ketetapan yang baru sebagai pengganti ketetapan yang lama.
Pasal 36 1. Keputusan dibuat atas usul rancangan keputusan minimal satu orang anggota independen BPM yang diajukan Ketua Umum BPM yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup. 2. Rancangan keputusan disahkan oleh Ketua BPM setelah dibahas pada sidang pleno tertutup. 3. Keputusan BPM hanya berlaku hingga waktu yang ditetapkan pada keputusan tersebut.
BAB VI PENUTUP Pasal 37 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Aturan Dasar/ Aturan Rumah Tangga BPM FMIPA UI Periode 2016 akan diatur kemudian. Pasal 38 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Hari, tanggal Pukul
: Depok : Rabu, 20 April 2016 : 21.44 WIB
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA
Presidium I
(Faris Primayudha )
Presidium II
(Balqis Arche Nofinska)
