16

Prinsip-prinsip Laporan Hasil Audit Pengkomunikasian Laporan Hasil Audit Tindak Lanjut Audit

tedi – last 11/16

PRINSIP PRINSIP LAPORAN HASIL AUDIT Manajemen Audit BPK-RI (2008)  Laporan audit tertulis berfungsi untuk : 1. Mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (a.l : lembaga perwakilan, entitas yang diaudit, pihak yang berwenang mengatur entitas yang diaudit, pihak yang bertanggungjawab melakukan tindak lanjut hasil audit) 2. Membuat hasil audit terhindar dari kesalahpahaman 3. Membuat hasil audit sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait; dan 4. Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

…lanjutan

SPKN  menyatakan bahwa pada Audit Keuangan, laporan hasil audit harus : 1. Memuat pernyataan kesesuaian laporan keuangan yang diaudit dengan SAP. 2. Menunjukkan (bila ada) inkonsistensi penerapan SAP. 3. Menyatakan bahwa pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 4. Memuat pernyataan pendapat 1) mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Bila pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. 5. Memuat Pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Yang berlaku (SPKN) – Standar Pelaporan Tambahan.

…lanjutan

Disamping itu, pada audit keuangan, laporan audit juga mencakup pelaporan mengenai : 1. Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, 2. Pengendalian internal, 3. Tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, BPK RI (2008)  Jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan terdiri atas : 1. LHP atas Laporan Keuangan; 2. Laporan atas Kepatuhan; 3. Laporan atas Pengendalian Intern. 4. Laporan Hasil Analisis Transparansi fiskal pada Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (sesuai kebutuhan)

…

Informasi rahasia (bila ada) tidak diungkapkan dalam LHP, kecuali hanya mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tsb, dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Laporan resmi secara tersendiri dapat dibuat dan disampaikan terbatas kepada pihak-pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

…lanjutan

Catatan no 1) : Tipe opini/pendapat auditor yang dapat digunakan dalam laporan audit atas laporan keuangan adalah : 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan auditan, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, posisi keuangan, laporan operassi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan SAP. 2.Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP, misal : pembatasan ruang lingkup audit atas bagian tertentu dalam laporan keuangan ; terdapat hal tertentu yang perlu ditekankan ; adanya keadaan dimana suatu bagian dalam laporan keuangan auditan tidak disajikan sesuai dengan SAP, tetapi penyajian tersebut adalah lebih memadai dalam menyajikan informasi keuangan auditan,

…lanjutan

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, ralisasi anggaran, posisi keuangan, laporan operasi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sesuai SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 4. Pendapat Tidak Wajar (TW). Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tidak menyajikan secara wajar dalam hal yang material, ralisasi anggaran, posisi keuangan, laporan operasi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sesuai SAP 5. Pernyataan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

…lanjutan

SPKN  Pada Audit Kinerja, laporan hasil pemeriksaan harus mencakup : 1. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan. 2. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan. 3. Hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi. 4. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. 5. Pelaporan informasi rahasia (bila ada).

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT Laporan Hasil Audit harus mudah dimengerti dan bebas dari penafsiran ganda serta memenuhi syarat pelaporan yaitu : 1. Tepat waktu (asas kemanfaatan  laporan interim ; laporan final) 2. Lengkap (baik sistematika maupun isi) 3. Akurat (temuan audit didukung bukti audit) 4. Obyektif (tidak bias, netral, seimbang) 5. Meyakinkan (menjawab tujuan audit, temuan disajikan secara persuasif, dan kesimpulan serta rekomendasi disusun secara logis berdasarkan fakta yang disajikan) 6. Jelas (mudah dibaca dan dipahami) 7. Ringkas (dalam penggunaan kalimat, dan substansi yang dilaporkan)

…lanjutan

Prosedur dalam penyiapan Laporan Audit terdiri dari langkah-langkah berikut : 1. Menelaah, mengatur, dan mengelompokkan kertas kerja menurut karakteristik dari isu/masalah dengan maksud untuk menyediakan data yang benar, dan andal sebagai dasar penyusunan laporan audit. Hal-hal yang masih meragukan selanjutnya harus dipelajari untuk kemudian diselesaikan. 2. Membuat outline dan menyusun draft laporan hasil audit, kemudian membahasnya dengan seluruh anggota tim audit, terutama berkenaan dengan struktur bahasa, penyajian batasan dan bagian penting/utama, argumentasi berikut dukungan bukti auditnya. Draft yang telah dibahas kemudian direvisi dan ditelaah kembali oleh ketua tim untuk menyusun exposure draft.

…lanjutan

3. Meminta tanggapan dari manajemen auditan, dan merevisi serta menyelesaikan exposure draft. Manajemen Auditan harus mengirim tanggapan tertulis (< 10 hari sejak menerima exposure draft). Catatan :  Bila manajemen auditan tidak memberikan tanggapan dapat diartikan setuju dengan laporan itu.  Bila tanggapan manajemen auditan benar, maka auditor harus memperbaiki interpretasinya atas temuan audit, dan merevisi draft laporan hasil audit.  Bila tanggapan manajemen auditan bertentangan dengan bukti audit, atau ; auditor tidak sependapat dengan tanggapan menajemen auditan, maka auditor harus membuat pernyataan atas pandangan tersebut dan mencantumkan pernyataan itu dalam exposure draft kemudian diserahkan kepada pimpinan institusi audit yang berkaitan untuk ditelaah lebih lanjut dan diselesaikan. Tanggapan manajemen auditan tersebut dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit.

KEPUTUSAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT Setelah menelaah dan menyelesaikan Laporan Audit, Institusi audit harus membuat keputusan tentang pelanggaran auditan atas peraturan perundangan di bidang keuangan negara yang memiliki sanksi audit. Fungsi Keputusan Audit adalah sebagai berikut: 1. Sebagai alat bagi institusi audit untuk menyampaikan opini mengenai pemberian sanksi audit. 2. Sebagai dasar yang mengharuskan auditan untuk memperbaiki operasi/kegiatan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. dan menerima sanksi apabila tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 3. Sebagai alat untuk memberikan sanksi (audit pinalties) 1) kepada auditan. Keputusan Audit dapat meningkatkan sense of compliance pada peraturan perundang-undangan.

…lanjutan

Catatan 1) : Audit penalties adalah sanksi administratif bagi auditan atas tindakan dalam pendapatan dan belanja yang melanggar peraturan perundangan. Sanksi audit terdiri dari surat peringatan, circulating notices of criticism, denda, penyitaan atas pendapatan yang ilegal, dll. Sanksi audit harus diberikan sesuai dengan irregularities yang dilakukan. Sanksi audit terdiri atas : 1. Perintah untuk menyerahkan wewenang atas pendapatan publik dalam jangka waktu yang telah ditentukan 2. Perintah untuk mengembalikan keuntungan yang ilegal dalam jangka waktu yang ditentukan 3. Perintah untuk mengembalikan aset yang disita secara ilegal dalam jangka waktu yang telah ditentukan 4. Perintah untuk menyesuaikan akun-akun relevan dalam laporan keuangan 5. Tindakan perbaikan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

…lanjutan

Tindak lanjut audit oleh Auditor adalah : Kegiatan memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen auditan atas temuan material beserta rekomendasinya yang dilaporkan pada LHP untuk menentukan apakah auditan telah secara tepat waktu melaksanakan tindakan koreksi yang semestinya. Tujuan tindak lanjut audit oleh Auditor adalah : 1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai, dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa 2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit lalu yang masih belum selesai, 3. Memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen, serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa, dan 4. Memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan.

Catatan : Rekomendasi. Auditor juga harus melaporkan audit status temuan audit yang signifikan dan rekomendasi dari hasil audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti yang mempengaruhi tujuan audit yang sedang dilakukan. Rekomendasi yang bersifat membangun dapat mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program pemerintah. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat konstruktif/ membangun apabila : 1. Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan; 2. Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; 3. Ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; 4. Dapat dilaksanakan; dan; 5. Bila dilaksanakan, biayanya memadai.

.

tedi.share

Disclaimer : Sumber referensi dapat dilihat pada tautan http.//tedirustendi32.wordpress.com/…  pada laman yg terkait