1436 H

DIVESTASI SAHAM BIDANG PERTAMBANGAN PADA KEPEMILIKAN SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh: Rudi Hartono 1111048000009

KONSENTRASI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 2015 M/1436 H i

ABSTRAK Rudi Hartono. NIM 1111048000009. Divestasi Saham Bidang Pertambangan Pada Kepemilikan Saham PT. Freeport Indonesia. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1425 H/2015 M. Isi : x + 79 halaman + lampiran, 48 daftar pustaka (1974 – 2015) Skripsi ini menganalisis mengenai kewajiban divestasi saham bidang pertambangan oleh pemegang izin usaha pertambangan yang dikuasai asing khususnya PT. Freeport Indonesia kepada peserta Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis deskriptif dan bersifat kualitatif. Penulis menganalisis antara hubungan penyesuaian kontrak karya di dalam ketentuan peralihan terhadap kewajiban divestasi. Selanjutnya juga mengkaji mengenai besaran divestasi saham yang harus dilaksankan PT. Freeport Indonesia serta hambatan-hambatan untuk tercapainya kewajiban tersebut. Selain itu, penulis menganalisis sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban divestasi oleh para pihak. Hasil Penelitian menyimpulkan, Berdasarkan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 dan PP No. 77 Tahun 2014 hingga waktu yang ditentukan PT. Freeport Indonesia belum memenuhi kewajiban divestasi saham. Ketentuan mengenai kepastian hukum dan kewajiban penyesuaian kontrak karya tidak jelas dengan kata lain ambigu, sehingga menimbulkanya banyak penafsiran hukum. Kewajiban divestasi saham sulit terealisasi karena lemahnya undang-undang yang mengatur, kurangnya komitmen dari pihak PT. Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia. Maka Perlu adanya perbaikan undang-undang dalam hal peraturan yang mengatur penyesuaian kontrak karya. Sehingga kewajiban divestasi dapat dilaksanakan tanpa adanya benturan dengan kontrak karya.

Kata Kunci

: Divestas Saham, Pertambangan, PT. Freeport Indonesia

Pembimbing

: 1. Burhanuddin, SH., MH. 2. Nur Habibi, SH.I, MH

v

KATA PENGANTAR

   

Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan rahmat dan karunia-Nya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mengenyam pendidikan. Shalawat serta salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ujian dan cobaan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, namun atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“DIVESTASI

SAHAM

BIDANG

PERTAMBANGAN

PADA

KEPEMILIKAN SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA” ini dengan baik. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari keilmuan yang penulis dapatkan dari jenjang pendidikan yang komprehensif, serta dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MH, dan Arip Purkon, SH.I, MA, selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

vi

3.

Burhanuddin, SH., MH., dan Nur Habibi, SH.I, MH., selaku dosen pembimbing skripsi I dan dosen pembimbing skripsi II yang dengan sabar telah memberikan arahan kepada penulis.

4.

Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama kuliah kepada penulis, dan tidak lupa kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.

5.

Suryani , ibunda penulis yang sangat penulis cintai, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, memberikan nasehat, doa, semangat, serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6.

Ismawati, Ismawarni Mariana, Ismawardi, Sitti Safro adalah kakak-kakak yang sangat penulis cintai, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini.

7.

Andrio, Idham, Lisanul Fikri, Syawal Ritonga, Iliyas Aghini, Rifky Alpiandi, Febyo Hertanto, Kurnialif Triono, Dadan Gustiana, Nevo Amaba, Ian Nurdiansyah, Muhammad Bara, Fadilah Haidar, Mazda, Supandri, serta sahabat-sahabat penulis saat kuliah. Bersama mereka penulis berproses bersama dan menjadi keluarga. Terima kasih atas bantuan, pengalaman, dan kenangan yang indah bersama kalian.

8.

Iman Hermawan, Reza Umri, Muhammad Riyadi, Bang Golam, Bang Omin, Muhammd Suzi Ramadari dan teman-teman lain yang sudah memberikan dukungan moril dan materilnya selama ini.

vii

9.

Teman-teman Anak Rimba Langkat, Keluarga Cemara Lawu, PGI Chapter Jawa Barat, Jungle Ghost. Terima kasih atas waktunya selama ini yang telah menyempatkan waktunya berpetualang bersama penulis.

10.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Tidak ada yang penulis bisa berikan kecuali doa dan ucapan terima kasih

kepada kalian, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang penulis buat ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Ciputat, 7 Juni 2015

Rudi Hartono

viii

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi………………………………………………………………………………i Lembar Pengesahan Pembimbing……………………………………………………….ii Lembar Pengesahan Panitia……………………………………………………………..iii Lembar Pernyataan………………………………………………………………………iv Abstrak…………………………………………………………………………………….v Kata Pengantar…………………………………………………………………………...vi Daftar Isi………………………………………………………………………….……….ix

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakan Masalah………………………………………………….. 1 B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah…………………………. 7 C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan……………………………… 8 D. Tinjauan Kajian Terdahulu…………………………………………….. 9 E. Kerangka Teoritis……………………………………………………… 10 F. Kerangka Konseptual………………………………………………….. 13 G. Metode Penilitian……………………………………………………..

16

H. Sistematika Penulisan…………………………………………………... 18 BAB II

HUKUM DIVESTASI A. Pengertian Hukum Divestasi…………………………………………… 19 B. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Divestasi……………………………. 21 C. Dasar Hukum Divestasi………………………………………………… 22 D. Asas-Asas Hukum Divestasi…………………………………………… 24 1. Asas Manfaat………………………………………………………… 24 2. Asas Kebebasan Berkontrak…………………………………………. 25 3. Asas Konsensualisme……………………………………………….. 27 4. Asas Pacta Sunt Servanda…………………………………………… 29 5. Asas Akuntabilitas………………………………………………….. 30 E. Manfaat dan Tujuan Divestasi Saham Bagi Indonesia………………… 31 ix

BAB III

SEJARAH KONTRAK KARYA DAN DIVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA A. Hukum Penanaman Modal……………………………………………..

37

1. Kontrak Karya………………………………………………………. 39 2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ……………..48 3. Kontrak Perjanjian dan Pembelian……….………………………… 50 B. PT. Freeport Indonesia…………………………………………………. 51 1. Profil Perusahaan PT. Freeport Indonesia…………………………… 51 2. Sejarah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia……………………… 52 C. Kasus Divestasi PT. Freeport Indonesia………………………………… 54 BAB IV

ANALISA KEWAJIBAN DIVESTASI TERHADAP KONTRAK KARYA A. Posisi Kontrak Karya Terhadap Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara………….………… 59 B. Analisa Divestasi PT. Freeport Indonesia………………………………. 63 C. Konsekuensi Hukum Jika PT. Freeport Indonesia Tidak Melaksanakan Ketentuan Kewajiban Divestasi……………………………………….... 68

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………………. 73 B. Saran……………………………………………………………………... 74

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………... 76 LAMPIRAN……………………………………………………………………………. 80

x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah. Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesia merupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diminati

oleh negara-negara lain, sehingga

mempunyai nilai jual yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang berada pada peringkat 10 dunia dalam produksi emas dan gas alam. Pesatnya penjualan barang tambang dapat menigkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Penjualan tersebut dapat memberikan kenaikan yang cukup signifikan terhadap GDP (Gross Domestic Product) Indonesia. Pendapatan akan naik karena adanya lapangan pekerjaan yang akan di buka untuk menyerap tenaga kerja yang cukup banyak untuk kegiatan pertambangan. Data statistik resmi dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai komulatif ekspor Indonesaia dari Januari 2015 hingga Maret 2015 mencapai $ 39,128.000.000 (tiga puluh Sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta dollar Amerika Serikat), jumlah tersebut dari ekspor sektor pertambangan memberikan kontribusi terhadap total ekspor Indonesia sebesar 13,26% (tiga belas koma dua puluh enam persen) dengan nilai $ 5,188.439.100 (lima miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dollar Amerika Serikat).1

1

Badan Pusat Statistik, Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2015, Berita Resmi Statistik No. 36/04/Th. XVIII, 15 April 2015, di akses 30 April 2015.

1

2

Sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia harus diakomodir oleh pemerintah agar dapat di pergunakan bagi kemakmuran rakyat, salah satunya dengan memberikan regulasi aturan yang jelas menyangkut masalah usaha pertambangan. Karena kegiatan usaha pertambangan adalah salah satu sektor yang memberikan masukan pendapatan bagi negara yang cukup besar. Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus menganut azas pembangunanberkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mineral dan batubara sebagai kekaayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, serta berkeadilan. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah,

3

untuk itu seluruh elemen harus mempergunakan sumber daya alam tersebut sebaikbaiknya dan menjaganya sesuai dengan kebutuhan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini diundangkan pada 12 Januari 2009, Terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab. Dalam konsideran menimbangnya dikemukan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang lahir. Pertama, karena mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaanya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.2 Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. 3 Alasan ketiga, karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kemudian sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat

2

Otong Rosadi, Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial, Cetakan Pertama, (Padang, Thafa Media, 2012), h. 55. 3

Otong Rosadi, Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial, h. 55.

4

mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.4 Perlu diketahui bahwa hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus serta mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian. Pengusahaan bahan galian oleh negara

diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah,

meliputi :5 1. 2. 3. 4. 5.

Inventarisi; Penyelidikan dan penelitian; Pengaturan; Pemberian izin; dan Pembinaan dan pengawasan bahan galian di wilayah hukum Indonesia.

negara Republik

Kebijakan yang di amanatkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara mengharuskan pemerintah melakukan renegosiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Renegosiasi tersebut mencakup meliputi luas wilayah pertambangan, penerimaan negara (royalti), kewajiban divestasi, pengolahan dan pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.6 Ada perbedaan mendasar dari sisi muatan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang lebih baik dari muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, diantaranya dalam hal meningkatkan pendapatan negara, lebih akomodatif

4

Otong Rosadi, Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial, Cetakan Pertama, (Padang, Thafa Media, 2012), h. 55. 5

Salim H.S, Hukum Pertambangan Di Indonesia, cetakan keempat, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), h. 48. 6

89.

Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, cetakan pertama, (Jakarta : Gramata Publishing, 2014), h.

5

dengan masuknya aturan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara, serta upaya pengelolaan secara integrasi mulai dari eksplorasi sampai pasca tambang.7 Sebagaimana pada negara-negara berkembang, pemerintah Indonesia lebih melakukan penanaman modal melalui sistem modal patungan (joint venture) yang memungkinkan modal nasional ikut berpartisipasi. Keadaan ini lebih mempercepat terlaksananya pengalihan tekhnologi, pengetahuan, keterampilan sekaligus mengurangi bahaya dominasi asing dalam perekonomian Indonesia.8 Joint venture tidak serta merta dapat dilaksanakan, sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban divestasi saham terhadap perusahaan asing kepada peserta Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hal tersebut diatur dalam pasal 112 ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian, mengatur mengenai besaran saham yang wajib divestasi sebesar 50%, dengan pengaturan tahapan yaitu pada tahun keenam jumlah saham peserta Indonesia sebesar 20%, ketujuh 30%, kedelapan 37%, kesembilan 44%, kesepuluh 51% dari jumlah seluruh saham.9 Kewajiban divestasi PT Freeport Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat (2.a) KK perpanjangan tahun 1991 (Generasi V) sebesar .10 Fakta yang terjadi, PT. Freeport

7

Nanang Sudrajat, Teori Praktek Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, cetakan pertama, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h. 53-55. 8

Erman Rajaguguk, Indonesianisasi Saham, cetakan kedua, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), h.

66. 9

Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 10

300.


6

Indonesia yang hingga saat ini masih belum mau melakukan kewajiban divestasi kepada peserta Indonesia hanya sebesar 9,36% (Sembilan koma tiga puluh enam persen).11 Wacana divestasi saham dirasakan susah untuk dilaksanakan mengingat dalam Kontrak Karya Tahun 1991, PT. Freeport Indonesia tidak memasukkan klausul kewajiban divestasi saham perusahaan kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi catatan penting karena Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah mewajibkan badan usaha asing pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang melakukan kegiatan produksinya selama lima tahun untuk melakukan divestasi saham. Namun jika dianalisis dari Pasal 169 terdapat aturan yang bertentangan, ini antara bunyi aturan huruf a dan huruf b. Bunyi Pasal 169 huruf a dan b, pada saat undang-undang ini mulai berlaku:12 a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara Menurut penulis, ini akan menyebakan sulitnya menerapkan aturan kewajiban divestasi saham kepada perusahaan pertambangan asing. Mengingat adanya aturan yang mengandung pasal yang bertentangan sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal pasal tersebut merupakan ketentuan peralihan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mengatur hal yang bersifat transisional. Sebagai contoh, 11

Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, h. 275. Pasal 169 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 12

7

sementara hingga saat ini komposisi porsi kepemilikan saham di PT. Freeport Indonesia sendiri bagaikan bumi dan langit. Pemerintah hanya mendapatkan 9,36% sementara 90,64% menjadi milik Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.13 Dengan ketimpangan porsi kepemilikan saham tersebut, Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan fungsi pengawasan internal secara maksimal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji dari segi hukum terkait divestasi saham bidang pertambangan di Indonesia dengan studi kasus PT. Freeport Indonesia, mengingat divestasi saham merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat digunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat baik. B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti yaitu kepastian hukum divestasi saham bidang pertambangan yang ditinjau dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

13

300.


8

1. Bagaimana kedudukan hukum kontrak karya terhadap kewajiban divestasi saham sesuai Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara? 2. Bagaimana divestasi saham yang seharusnya diwajibkan pada PT Freeport Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penulisan Secara umum tujuaan penulisan adalah untuk menjelaskan aspek hukum divestasi saham pertambangan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Tujuan khusus penulisan antara lain : 1. Untuk mengetahui proses divestasi saham terhadap kasus PT Freeport Indonesia. 2. Untuk mengetahui keselarasan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomer 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal kewajiban divestasi saham. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pertambangan di Indonesia. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas.

9

b. Manfaat Praktis Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi perusahaan pertambangan dalam upaya menjalankan kegiatan usahanya serta patuh terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Memberikan pendapat hukum mengenai aturan divestasi saham dalam bidang pertambangan.

D. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu Review kajian terdahulu ini akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, baik yang berupa skripsi, tesis, ataupun penelitian-penelitian lainnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut: 1. Iwan Dermawan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia menulis skripsi yang berjudul, “KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PADA PENANAMAN MODAL ASING BIDANG PERTAMBANGAN UMUM (Studi Kasus Pada Perjanjian Kontrak Karya Antara PT. NNT Dengan Pemerintah Indonesia)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban divestasi saham di bidang pertambangan umum khususnya pada PT. Newmont Nusa Tenggara. 2. Dikki Ryandi S dari Program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menulis skripsi yang berjudul “KETIDAKPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN”. Pada skripsi ini penulis

10

menjelaskan mengenai bagaimana ketidakpastian hukum dalam penanaman modal bidang pertambangan di Indonesia. Sebagai perbandingan dan untuk membedakan, secara khusus pada skripsi ini penulis menguraikan perihal bagaimana kedudukan atau status hukum yang sebenarnya mengenai kewajiban divestasi serta posisi perjanjian kontrak karya terhadap ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran kewajiban tersebut. Maka akan ditemukan perbedaan pembahasan dan masalah yang diangkat penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. E. Kerangka Teoritis Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam khususnya mineral menjadi daya tarik untuk mendatangkan investasi modal asing, seperti perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia. Besarnya investasi asing masuk ke Indonesia sudah seharusnya memberikan keuntungan bagi negara dan ini menjadi momentum terjadinya divestasi saham perusahaan asing di sektor pertambangan, lebih spesifik menurut Bagir Manan kewajiban negara sebagai stakeholder harus memastikan bahwa :14 1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ; 2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat di hasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat ; 3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Pembentukan undang-undang didasari usaha untuk menjadikan semua tambang di Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia sekaligus keinginan melahirkan peraturan 14

Bagir Manan, dkk, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, cetakan pertama, (Bandung : Mandar Maju, 1995), h. 17.

11

perundang-undangan yang menyangkut nasionalisasi usaha pertambangan.15 Negara sebagai pembuaat kebijakan juga harus membuat aturan yang baik, dengan kata lain dapat memberikan keuntungan bagi negara dan juga harus memberikan porsi keuntungan yang baik kepada investor. Kebijakan yang berlebihan berpotensi membuat investor takut berinvestasi di Indonesia. Teori yang menganalisis mengenai divestasi saham secara khusus penulis belum menemukannya. Akan tetapi apabila dikaji dari manfaat dari divestasi saham maka dapat dikaitkan dengan teori utilitas, teori ketidaksesuaian antara kehendak. 1. Teori utilitas Jeremy Bentham (1748-1832) Teori utilitas (manfaat) dikemukakan oleh Jeremy Bentham, digunakan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (to serve utility.16 Teori utilitas digunakan untuk menganalisis manfaat divestasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak lainnya maupun yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan kepada Pemerintah Indonesia. Divestasi diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan memuat divestasi didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, menjadikan kewajiban tersebut

15

Sajuti Thalib, Hukum Pertambangan Indonesia, cetakan pertama, Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), h. 12. 16

(Bandung : Penerbitan

Jeremy Bentham, The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan) diterjemahkan oleh Nurhadi, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), h. 26.

12

memiliki kekuatan hukum yang jelas. Teori kemanfaatan sebagai wujud dari tujuan hukum dan keadilan. Kewajiban mengenai divestasi diasumsikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 2. Teori nasionalisme dan populisme Stephen Herbert Hymer (1939-1974) Teori yang bersifat nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya teori ini berawal dari kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing. Menurut Hymer, “Penanaman modal asing adalah seorang monopolis atau bahkan sering kali oligopolies di pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya. Oleh karenanya bilaman penanaman modal asing asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan pada penanaman modal asing tersebut.”17 Sebab itu menurut paham teori ini bahwa kehadiran penanaman modal asing berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak penanam modal asing, sehingga menyebabkan negara penerima modal asing membatasi kegiatan membatasi kegiatan penanaman modal asing yang salah satunya di keluarkannya kewajiban mengenai divestasi saham. 3. Teori ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan Salim HS (1960) Ada tiga teori yang mengkaji tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Ketiga teori itu meliputi teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Penjabaran Salim HS dari ketiga teori tersebut : a. Teori kehendak berpendapat bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah

17

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, cetakan kedua, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 41.

13

yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan-kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. b. Teori pernyataan berpendapat bahwa proses bahwa proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. Praktiknya teori ini menimbulkan kesulitan-kesulitan, seperti contoh bahwa apa yang dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki. c. Teori kepercayaan berpendapat bahwa tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benarbenar dikehendaki. Kelemahan teori ini bahwa kepercayaan itu sulit dinilai. Kewajiban divestasi akan berdampak pada perjanjian didalam pengusahaan pertambangan yang dimiliki badan hukum asing dengan pemerintah Indonesia. Dilihat dari sisi yang berbeda, teori kemanfaatan akan saling bertolak belakang dengan teori ini. Kehendak dari undang-undang

menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak yang

melakukan perjanjian sebelum adanya aturan tentang divestasi. Sehingga kebijakan divestasi dinilai sulit dilaksanakan karenata antara kehendak dan pernyataan tidak sesuai. F. Kerangka Konseptual Kewajiban investor asing yang memiliki modal, baik untuk seluruhnya maupun gabungan antara investor asing dan domestik wajib memberikan kesempatan kepada peserta Inonesia untuk memiliki modal atau saham yang dimiliki oleh investor asing. Dengan kebijakan divestasi saham pertambangan maka secara otomatis berpengaruh terhadap isi KK dan PKP2B yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, khususnya

14

untuk studi kasus skripsi ini antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Maka sepatutnya diperhatikan

oleh para investor asing dan negara penerima

atas

beberapa prinsip International Minimum Standard of Civilization (IMS) dalam melaksanakan kebijakan maupun renegoisasi kontrak. Menurut Nicolaas Jan Schrijiver dalam disertasinya yang dikutip oleh Ahmad Redi, secara garis besar IMS teridiri atas prinsip :18 a. Respect for domestic law of the host state Prinsip ini mengatur bahwa investasi asing harus menerima dan menghormati hukum dan kebiasaan dari negara tempat tujuan investasi, b. No treatment below a minimum international standard Negara tuan rumah dari investasi asing memiliki hak untuk mengharapan standar dalam negri yang berlaku tidak di bawah standar internasional, artinya investasi asing tersebut harus sesuai dengan standar internasional dan memperlakukan negara tuan rumah harus pula sesuai dengan standar internasional, c. Pacta sunt servanda Prinsip Kontrak yang di sepakati harus di hormati oleh para pihak, sehingga tidak ada tindakan dari pihak tertentu yang bertentangan dengan kontrak yang telah disepakati tersebut, d. Due Process of law Bahwa tindakan para pihak investor asing dalam melaksanakan kepentingan bisnisnya harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara tuan rumah yang diambil dari peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi, disamping pula bahwa hukum yang berlaku di dalam negara tuan rumah tidak sewenang-wenang di terapkan kepada investor asing. Untuk menghindari agar tidak adanya perbedaan penafsiran atau persepsi atas istilah, maka penulis memberikan beberapa definisi sebegai berikut : 1. Menurut penjelasan dari literatur, investasi asing merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (foreign element), unsur asing mana dapat ditemukan adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya.19

18


29. 19

Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, cetakan pertama (Jakarta : IND-HILL.Co, 2003), h. 28.

15

2. Divestasi merupakan penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasah saham oleh pemilik

saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang

dilakukan perusahaa model ventura dari perusahaan pasangannya, perusahaan model ventura dapat dilaksanakan dengan beberapa cara.20 3. Saham adalah bagian penyertaan modal dasar suatu perseroan terbatas. 21 Sedangakan didalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saham memiliki arti sebagai benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya. 4. Divestasi saham adalah pengalihan sejumlah saham dari penanaman modal asing kepada pihak lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun lelang, dengan tujuan untuk meingkatkan kesejateraan masyarakat.22 5. Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang diartikan sebagai suatu kontrak yan dibuat pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi sesuai jangka waktu yang di tentukan oleh kedua belah pihak.23 6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan

meliputimpenyelidikan

dan umum,

pengusahaan eksplorasi,

mineral studi

atau

batubara

yang

kelayakan,mkonstruksi,

20

Muda, Ahmad Toni K, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta : Gita Press, 2003), h. 117.

21

Iman Sjahputra, Hukum Pasar Modal, cetakan pertama, (Jakarta : Harvarindo, 2011), h. 85.

22

Salim HS, Hukum Divestasi Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 103.

23

Salim HS, Abdullah,Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), cetakan pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 63.

16

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan ialah sebuah penelitian hukum. Dalam sebuah penelitian hukum di perlukan metode-metode ilmiah dalam pengumpulan data untuk di teliti yang berdasarkan pada sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gelaja hukum dengan cara menganalisanya.24 Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah.25 Penelitian menggunakan metode kepustakaan, bahwa penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan perhatiannya

pada

data

seunder.26

Studi

literatur

ini

akan

meliputi

pengindentifikasian, penjelasan dan penguraian secara sistematis bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dikaji maka di sebut dengan penelitian yuridis normatif. 3. Pendekatan

24

Soerjono Soekanto, Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kesepuluh (Jakarta : Grafindo Persada, 2007) h. 43. 25

Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, (Bandung : PT. Remaja Rosyada Karya, 1997),

h. 6. 26

Nico Ngani, Metodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Hukum, cetakan pertama (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012), h. 71.

17

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu27 : pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian hukum normatif menitikberatkan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (documentary method).28 Maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan sebagai berikut:29 a.

Bahan hukum primer, penulis peroleh dari beberapa

peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tentang Mineral dan Batubara, serta undangundang lain yang terkait modal asing dan tidak terkecuali peraturan pemerintah. b.

Bahan hukum sekunder diperoleh penulis dari Buku-buku terkait pembahasan hukum pertambangan, divestasi saham, penanaman modal asing, keterangan, kajian, analisis tentang seperti skripsi, makalah seminar,dll.

c.

Bahan hukum tertier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia,Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

5. Metode Penulisan 27

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan keenam, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 93. 28 Nico Ngani, Metodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Hukum, cetakan pertama, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012), h. 180. 29

Nico Ngani, Metodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Hukum, h. 78-79.

18

Teknik penulisan dan pedoman yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.” H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. BAB II Konsep Teoritis Hukum Divestasi Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Hukum divestasi, objek ruang lingkup, sumber hukum, asas-asas, dan manfaat serta tujuan divestasi. BAB III Penanaman Modal Dan Divestasi PT. Freeport Indonesia Pada bab ini akan dijelaskan tentang hukum penanaman modal, kontrak yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara, sejarah dan studi kasus PT. Freeport Indonesia. BAB IV Analisa Kewajiban Divestasi Terhadap Kontrak Karya Pada bab ini memaparkan analisa terhadap posisi kontrak karya terhadap Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, divestasi PT

19

Freeport Indonesia, analisa konsekuensi hukum jika PT. Freeport Indonesia tidak melaksanakan ketentuan kewajiban divestasi.

BAB V Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

20

BAB II HUKUM DIVESTASI

A. Pengertian Hukum Divestasi Istilah Hukum Divestasi merupakan terjemahan dari

bahasa Inggris,

yaitu

divestment of law. Hukum divestasi terdiri dari dua padanan kata, yaitu hukum dan divestasi. Guna menjawab arti dari definisi hukum divestasi secara lengkap, maka kita perlu mendefinisikannya secara terpisah lebih dahulu. Terlalu banyak batasan mengenai hukum, semua sangat bergantung pada sisi pendekatan, sisi yang memberi batasan sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi hukum. Ahli hukum belanda J.Van Kan (1939) mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi dari Rudolf von Jhering (1818-1892), yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa berlaku dalam suatu negara. 1 Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berprilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia, Wiryono Prodjodikoro (1983), yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagian, dan tata tertib dalam masyarakat itu.2

1

Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Teori & Ilmu Hukum, cetakan kedua, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), h. 11. 2

Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Teori & Ilmu Hukum, h. 11.

21

Selanjutnya,

Notohamidjoyo

(1975)

berpendapat

bahwa

hukum

adalah

keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna demi tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, apa pun batasan dan pendekatan yang dipakai mengenai pemahaman hukum, penulis berpendapat bahwa hukum harus mampu menjaga dan mengatur harkat dan martabat manusia dan kehidupan kemanusiaan dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan nilai-nilai kemanusiaan. 3 Pengertian divestasi dapat di temukan dalam kamus ekonomi, divestasi adalah penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari perusahaan pasangannya, perusahaan model ventura dapat dilaksanakan dengan beberapa cara.4 Menurut, Miriam Flickinger, yang dikutip oleh Salim HS, divestasi didefinisikan “as a firm’s decision to dispose of a significant portion of its asets, can incrase the strength of a firm by changing its asset structure and its resource allocation patterns.” Divestasi dikonstruksikan sebagai keputusan perusahaan untuk meningkatkan nilai penting asset yang dimiliki perusahaan. 5

Abdul Moin mendefinisikan, “Ialah menjual sebagian unit bisnis atau anak perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menyehatkan perusahaan secara keseluruhan.”6 3

Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Teori & Ilmu Hukum, cetakan kedua, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), h. 12. 4

Muda, Ahmad Toni K, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta : Gita Press, 2003), h. 117.

5

Salim HS, Hukum divestasi Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 4.

6

Abdul Moin, Merger Akuisisi & Divestasi ; edisi kedua, (Yogyakarta : Ekonisa, 2007), h. 332.

22

Divestasi saham pada dasarnya merupakan pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing secara bertahap dengan cara mengalihkan saham tersebut kepada peserta Indonesia. Ada pula ahli yang memiliki istilah lain dalam penggunaa penyebutan dalam divestasi, seperti Erman Rajagukguk di dalam bukunya menyebutkan istilah divestasi dengan menggunakan istilah Indonesianisasi.7 Definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersbut, maka penulis sedikit memberi gambaran kesimpulan awal dengan berlandaskan pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Dalam pasal itu juga mendefinisikan bahwa divestasi

ialah penjualan surat berharga dan/atau

kepemilikan pemerintah baik sebahagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Subjek divestasi dalam pasal ini adalah investor asing dan pemerintah atau peserta Indonesia, dan objeknya merupakan saham dari perusahaan bidang pertambangan. Secara keseluruhan, hukum divestasi ialah bentuk peraturan yang mengatur segala bentuk regulasi meyangkut divestasi. Hubungan pembahasan yang akan dibahas lebih jauh dalam skripsi ini ialah yang berkaitan langsung atas kewajiban divestasi saham sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. B. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Divestasi Objek dan ruang lingkup divestasi meliputi pelepasan sejumlah saham. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, objek divestasi saham yang dimaksud yaitu saham yang dimiliki perusahaan asing. Sedangkan menurut, Salim HS, menganalisis ruang lingkup dari kajian hukum divestasi meliputi divestasi 7

Erman Rajaguguk, Indonesianisasi Saham, cetakan kedua, (Jakarta : Rineka Cipta,1994), h. 106.

23

saham dan/atau divestasi asset.8 Divestasi saham merupakan pengalihan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh badan hukum asing. Divestasi asset merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan asset, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki badan hukum.9 Pemerintah Indonesia dan serta badan hukum asing merupakan subjek dari hukum divestasi. Namun, pemerintah Indonesia memiliki hak utama untuk dapat menguasai dari objek divestasi. Sedangkan jika pemerintah Indonesia menyatakan tidak mengambil hak utamanya sebagai subjek aktif divestasi, maka barulah peserta Indonesia lainya dapat mengambil peran dalam menguasai objek divestasi. Badan hukum asing sebagai penanam modal asing yang sebagai pemilik saham mayoritas pengusahaan pertambangan dapat diartikan perannya hanya sebagai subjek pasif, karena tugas badan hukum asing hanya berkewajiban melepas saham yang di miliki melalui transaksi divestasi. Berbeda pula dengan pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas penuh dalam memiliki proporsi yang utama untuk menguasai objek divestasi. Pemerintah Indonesia dapat disebut sebagai subjek primer dan peserta Indonesia lain merupakan subjek sekunder.

C. Sumber Hukum Divestasi Kepastian hukum merupakan hal penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Namun, undang-undang yang mengatur khusus tentang

8

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi Di Indonesia ; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer 2/ SLKN-X/2012, edisi revisi cetakan pertama, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 7. 9 Salim HS, Hukum divestasi Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 7.

24

divestasi di Indonesia belum ada. Peraturan tentang divestasi tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain : a. Pasal 79 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. b. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. c. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. d. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah Tentang Investasi Pemerintah. g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 183/PMK.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah. i. Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Sebahagian Peraturan Perundang-Undangan yang dicantumkan sudah ada yang tidak di gunakan atau dengan kata lain mengalami perubahan. Namun demikian dapat

25

digunakan sebagai bahan data untuk meneliti perubahan-perubahan dalam hukum divestasi. Sumber hukum ini akan di bahas lebih komprehensif pada bab berikutnya yang membutuhkan analisis yuridis normatif. D. Asas-Asas Hukum Divestasi Istilah asas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu principle of law. Asas dalam kamus hukum Indonesia, memiliki arti sebagai hukum dasar yang menjadi tumpuan dan pendapat.10 Mengutip kutipan Rchmadi, Sajipto Rahajo menyatakan, “asas hukum merupakan „jantung‟ peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.”11 Asas hukum merupakan suatu kaidah yang menjadi prinsip dasar lahirnya sebuah peraturan. Asas hukum yang berkaitan divestasi harus dianalisis dari berbagai aspek. Asas-asas hukum dalam hukum divestasi meliputi asas manfaat, kebebasan berkontrak, konsesualisme, pacta sunt servanda, itikad baik dan akuntabilitas.12 1. Asas Manfaat Asas manfaat merupakan salah satu asas yang sangat penting, karena kemanfaatan dari divestasi akan dapat dilihat dari asas ini. Hukum pada prinsipnya adalah memberikan manfaat, seperti diungkapkan Jeremy Bentham, itu semua untuk 10

BN Marbun, Kamus Hukum Indonesia ; edisi kedua direvisi, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009), h. 18. 11

Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, cetakan pertama, (Jakarta :Djambatan, 2000), h.7-8. 12

Salim HS, Hukum divestasi Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 11-12.

26

mewujudkan the greates happiness of the greates number (kebahagiaan yang sebesarbesarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).13 Divestasi hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Mohammad Hatta, “kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran rakyat kita, bangsa Indonesia.”14 Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” mengamanatkan bahwa segala bentuk sumber daya yang dimiliki negara harus mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat. Hukum divestasi yang di wujudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berlandaskan prinsip asas manfaat, yang dimana pada pengaturannya komposisi porsi pihak penanam modal asing tidak serta merta dapat menguasai modal mayoritas. Peserta Indonesia diberikan ruang untuk ikut serta didalamnya. 2. Asas Kebebasan Berkontrak Hukum Perjanjian di Indonesi memberikan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Kebebasan ini memiliki makna bahwa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepatutan ketertiban umum setiap orang dapat mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak di temukan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang13

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Teori dan Ilmu hukum, cetakan kedua, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 111-112. 14

204.

Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, cetakan pertama, (Jakarta : Gunung Agung, 1979), h.

27

Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak keberlakuannya sama dengan undangundang. Menurut Sultan Remy Sjandeini, “Dari mempelajari hukum perjanjian negara-negara lain dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian negara-negara lain, mempunyai ruang lingkup yang sama seperti juga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia.”15 Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:16 a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya. d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Dalam perkembanganya agar mencerminkan keadilan, kebebasan berkontrak yang awalnya digambarkan sebagai arti mutlak kini diberi arti relatif. Menurut Salim HS17, Pengaturan subtansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, namun perlu diawasi. Pemerintah sebagai sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui 15

Sultan Remy Sjandeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 47. 16

Sultan Remy Sjandeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, h. 47. 17

Salim HS, Hukum divestasi Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 17.

28

penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah, terjadi pergeseran hukum kontrak kebidang

hukum

publik.

Melalui

campur

tangan

pemerintah

ini

terjadi

pemasyarakatan (vermastchappelijking) hukum kontrak. Negara membuat undangundang dimaksudkan untuk melindungi ekonomi lemah. Campur tangan negara dalam bidang privat atau kontrak, yang dalam kepustakaan hukum, disebut proses sosialisering. Proses sosialisering menurut Sudikno Mertokusumo, “Proses campur tangan yang makin mendalam dari pemerintah maupun masyarakat. Terutama hal ini tampak dari pembatasan atau penggerogotan kebebasan berkontrak dan adanya ancaman hukuman. Ada gejala bergesernya hukum perdata kearah hukum publik. Tujuannya tidak lain untuk lebih melindungi kepentingan umum, sedangkan dari pihak perorangan dirasakan sebagai penggrogotan kebebasan berkontrak. Menurut sejarah, dulu kedudukan yuridis seseorang itu ditentukan oleh status sosialnya.”18 Dalam divestasi saham yang telah diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kebebasan berkontrak pemegang kontrak karya tidak dapat dilakukan secara mutlak. PT Freeport Indonesia tidak dapat lagi menawarkan saham yang dimiliknya kepada pihak lainnya secara bebas, kecuali kepada peserta Indonesia. Prioritas utama dalam hal membeli saham PT Freeport Indonesia yaitu Pemerintah Indonesia sendiri. Peluang pihak lain agar bisa membeli saham PT Freeport Indonesia harus dengan syarat jika Pemerintah Indonesia menyatakan ketidaksanggupan membeli saham yang ditawarkan. 3. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme menjadi salah satu prinsip dasar dalam divestasi saham. Asas konsensualisme memiliki hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang18

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi Di Indonesia ; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer 2/ SLKN-X/2012, edisi revisi cetakan pertama, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 20-21.

29

Undang Hukum Perdata. Rujukan utama pada asas ini adalah saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dan bentuk perjanjiannya, apakah dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis.

J.M van Dune dan Gr. Van der Burght menjelaskan

hubungan antara perjanjian dengan asas konsensualisme “Perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal. Ini berarti bahwa perjanjian itu lahir hanya karena adanya kesepakatan/kesamaan kehendak (konsensus) dari para pihak. Asas konsensualisme berkaitan dengan lahir perjanjiannya.”19 Pendapat yang sama kemukakan oleh Salim HS, “Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.”20 Asas konsensualisme dalam divestasi saham bidang pertambangan tidak terlepas kaitannya dengan kesepakatan antara para pihak, yaitu mengenai harga saham yang dilepaskan oleh badan hukum asing kepada pemerintah atau peserta Indonesia. Apabila dikaji lebih lanjut, kesepakatan para pihak tidak cukup dilakukan secara lisan, tetapi harus dengan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam bentuk klausul perjanjian. Dalam perjanjian itu pula harus memenuhi pasal 1320. Asas konsesualisme yang terdapat dalam pasal 1320 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang kesepakatan atau toestemming) bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, hendaknya tidak juga diinterpretasi sematamata secara gramatikal dan terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat saja tetapi syarat lain dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.21 19

J.M van Dune dan Gr. Van der Burght, Hukum Perjanjian. Diterjemahkan oleh Lely Niwan, (Yogyakarta : Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987), h. 7. 20 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cetakan keempat, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), h. 10. 21

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian ; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, cetakan kedua, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 122-123.

30

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan tidak mengikat sebagai undang-undang. 4. Asas Pacta Sunt Servanda Asas pacta sunt servanda dapat juga disebut asas kepastian hukum. Pactum sunt servanda merupakan aturan umum dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Dalam perkembangannya asas pacta sunt servanda diberi arti pactum yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.22 Asas ini menjadi prinsip hukum yang dijadikan dasar untuk mengukuhkan perjanjian yang mengikat negara penandatangan. Aturan seperti itu perlu diberikan agar masing-masing anggota masyarakat internasional dapat memikul tanggung jawab untuk memelihara perjanjian.23 Dengan begitu kontrak yang telah disepakati para pihak secara otomatis memiliki kepastian hukum yang jelas, dan harus dilaksanakan layaknya undang-undang. Kekuatan mengikat dari sebuah kontrak menjadi faktor penting untuk menganalisis divestasi saham. Penerapan divestasi saham pada bidang pertambangan mungkin dinilai sebahagian ahli akan terhalang dengan adanya asas pacta sunt servanda. Namun dalam melaksanakan divestasi saham, asas pacta sunt servanda masih tetap menjadi pedoman dan dihormati dengan cara renegosiasi kontrak. Walau pada dasarnya terdapat asas pacta sunt servanda dalam kontrak, namun renegosiasi merupakan hal 22

Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cetakan keempat, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), h. 10. 23

B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, edisi revisi cetakan pertama, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009), h. 213.

31

yang logis sebagai suatu teknik untuk menghindari perselisihan serta untuk memastikan bahwa hubungan tetap layak dalam konteks situasi yang telah berubah.24 5. Asas Akuntabilitas Asas akuntabilitas dijadikan asas dalam hukum divestasi. Asas ini nantinya akan melihat pada pertanggungjawaban atas divestasi yang telah dilakukan oleh pemerintah atau badan hukum asing kepada masyarakat. Asas ini juga dikenal dalam penyelenggaraan negara, menjadi dasar sebuah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Di dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara yang diantaranya adalah asas akuntabilitas. Penjelasan asas akuntabilitas pada undang-undang tersebut, bahwa asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas penyelenggaraan negara dijadikan asas hukum dalam pelaksanaan divestasi saham dalam pertambangan, karena dalam asas ini akan mengharuskan pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu proses yang berkaitan divestasi kepada masyarakat. Selain itu, asas akuntabilitas

24

80.

Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, cetakan pertama, (Jakarta : Gramata Publising, 2014), h.

32

berbanding lurus dengan asas lainnya pada penyelenggaraan negara yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan hukum divestasi. Asas-asas itu, meliputi :25 a. b. c. d. e. f.

Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggaraan negara Asas kepentingan umum Asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas Profesionalitas Saham yang nantinya akan dilepas oleh badan hukum asing berupa divestasi

saham kepada pemerintah Indonesia, butuh pengelolaan uang negara yang transparan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang telah terkandung dalam asas-asas tersebut, yang nantinya diharapkan mampu mewujudkan kebijakan negara yang berkeadilan. E. Manfaat dan Tujuan Divestasi Saham Bagi Indonesia Kewajiban divestasi saham pada bidang pertambangan yang dimiliki badan hukum asing adalah suatu amanat yang diperintahkan oleh undang-undang. DPR dan Pemerintah Indonesia bersama-sama menyusun beberapa Peraturan Perundang-Undangan untuk mengatur mengenai divestasi. Dengan telah diaturnya hukum divestasi, selayaknya pemerintah segera mengenakan kewajiban divestasi dan memaksa badan hukum asing yang bergerak dibidang pertambangan secepatnya melakukan kewajiban tersebut. Divestasi merupakan suatu upaya pemerintah Indonesia agar dapat menjaga kedaulatan negara dan menguasai sumber daya alam di Indonesia. Menurut Salim HS, “Kedaulatan atas sumber daya alam merupakan hak dasar untuk menentukan nasib sendiri atas potensi sumber daya alam yang dimilik oleh sebuah negara. Sumber daya alam merupakan unsur penting bagi sebuah negara untuk dapat meningkatkan 25

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi Di Indonesia ; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer 2/ SLKN-X/2012, edisi revisi cetakan pertama,(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 31.

33

prekonomian dan pembangunannya, sehingga penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam secara bijak merupakan syarat penting bagi eksistensi sumber daya alam yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara.”26 Pembentukan undang-undang didasari oleh usaha untuk menjadikan semua tambang di Indonesia menjadi menjadi milik bangsa Indonesia sekaligus keinginan melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut nasionalisasi usaha pertambangan.27 Meskipun begitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan belum mengatur mengenai divestasi saham bagi kepentingan nasional, padahal pada prinsipnya negara merupakan penguasa sumber daya alam pertambangan dalam setiap kegiatannya yang berkaitan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara haruslah memberikan kontribusi yang besar bagi kepentingan nasional. Namun, baru sejak tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, divestasi saham terkait pertambangan kepada peserta Indonesia barulah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dengan peraturan pelaksana yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah Indonesia diberi hak oleh undang-undang untuk menguasai saham yang telah dimiliki badan hukum asing sebersar 51 % melalui transaksi divestasi saham.28 Oleh sebab itu, dapat pula diartikan ketika pemerintah memiliki saham mayoritas maka secara otomatis Indonesia dapat mengambil peran penting dalam setiap kegiatan pelaksanaan 26

Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, cetakan pertama, (Jakarta : Gramata Publising, 2014), h.

18. 27

Sajuti Thalib, Hukum Pertambangan Indonesia, cetakan pertama, (Bandung : Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), h.12. 28

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

34

operasi pertambangan di Indonesia. Pertimbangan lain dari divestasi saham jika di tinjau dari konsep Indonesianisasi ada dua hal yang menjadi tujuannya, yaitu :29 a. Mendapat keuntungan ; dan b. Pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Dengan demikian, perangkat peraturan yang mendasari dibentuknya aturan dalam hal penguasaan negara dibidang sektor tambang selain dalam rangka pencapaian untuk memperoleh sasaran yang lebih tinggi, kewajiban divestasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas yaitu keuntungan bagi pemasukan negara. Menganlisis manfaat dari divestasi yang dilakukan badan hukum asing yang bergerak di bidang pertambangan kepada pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan badan hukum yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia sangat erat hubungannya dengan teori ultilitas. Konsep teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini menjelaskan bagaimana hukum dan kebijakan dapat menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hubungan antara divestasi dan teori utilitas tidak dapat terbantahkan. Peraturan mengenai keharusan divestasi sebagai bentuk usaha dalam mencapai pemanfaatan sumber daya alam yang optimal. Melalui peraturan perundang-undangan dan negara sebagai pemangku kebijakan, tentu divestasi diformulasi sebagaimana tujuan konsep teori utilitas. Faktor yang menjadikan divestasi harus dikenakan kepada badan hukum asing. Menurut Salim HS, ada dua alasan yang dapat di jadikan rujukan untuk mengemukakan alasan-alasan badan hukum asing untuk melakukan divestasi saham, meliputi alasan :30

29

30

Salim HS, Hukum Divestasi Di Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta :Erlangga, 2010), h. 102.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi Di Indonesia ; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer 2/ SLKN-X/2012, edisi revisi, cetakan pertama (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 136.

35

a. Yuridis Alasan yuridis merupakan alasan-alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan menggunakan kata wajib melakukan divestasi. Ini berarti bahwa badan hukum asing harus melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia b. Non-yuridis Alasan non-yuridis merupakan alasan yang tidak ada hubungannya dengan undang-undang. Ada empat alasan non-yuridis, badan hukum asing melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia, atau badan hukum yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia atau pihak lainnya. Keempat alasan itu, meliputi : 1) Meningkatkan pendapatan negara ; 2) Meningkatkan pendapatan daerah ; 3) Meningkatkan kesejateraan masyarakat ; 4) Mengurangi peran badan hukum asing dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tambang di Indonesia. Dilihat dari sudut pandang mengapa badan hukum asing melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia, setidaknya memiliki dua sebab. Kedua sebab tersebut, yaitu karena keterpaksaan dan sukarela. Sebab keterpaksaan tidak dapat dipisahkan dari alasan yuridis, sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi sebab yang memaksa bagi badan hukum asing untuk melakukan pelepasan sahamnya kepada peserta Indonesia secara langsung. Badan hukum asing dimungkinkan dapat melakukan divestasi secara sukarela. Divestasi secara sukarela dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dengan kata

36

lain divestasi adalah kemauan dari perusahaan itu sendiri. Alasan-alasan divestasi yang dilakukan secara sukarela, meliputi :31 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Kembali ke kompetensi inti (core competence) Menghindari sinergi yang negatif Tidak menguntungkan secara ekonomis Kesulitan keuangan Perubahan strategi perusahaan Memperoleh tambahan dana Mendapatkan uang kas dengan segera. Urgensi divestasi saham di bidang pertambangan adalah bentuk dari kebutuhan

negara dalam mengembalikan fungsinya sebagaimana mandat Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai momentum terjadinya divestasi saham di Indonesia, khususnya kewajiban divestasi terhadap kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan mineral dan batubara (PKP2B). Filosofi dari divestasi merupakan cita-cita dasar bagi kepentingan dan kemajuan nasional. Kepemilikan saham oleh peserta Indonesia, maka akan berdampak pada manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Melalui partisipasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham di perusahaan pertambangan mineral dan batubara asing maka prinsip tata kelola (governance) yang lebih baik menciptakan iklim bisinis dan mekanisme kerja sama pengelolaan pertambangan di Indonesia yang kondusif, adil, dan juga memberikan manfaat yang besar bagi negara dapat terwujud. Tujuan pengenaan kewajiban divestasi saham bagi kepentingan nasional Indonesia :32

242-268.

31

Salim HS, Hukum Divestasi Di Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 35-36.

32

Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, cetakan pertama, (Jakarta : Gramata publishing, 2014), h.

37

a. Memastikan kepatuhan (compliance) perusahaan dalam pembayaran pendapatan negara dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) b. Menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip best mining practice c. Membangun tata kelola (governance) dan pengawasan yang lebih baik bagi pelaksanaan pengusahaan pertambangan di Indonesia d. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas perusahaan pertambangan mineral dan batubara e. Mendorong perusahaan pertambangan mineral dan batubara asing di Indonesia untuk lebih mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup f. Menjadi pola pengawasan kegiatan investasi di industry ekstraktif yang mengelola sumber daya alam, termasuk untuk mendorong renegosiasi KK dan PKP2B g. Mendapatkan harga saham khusus h. Memperoleh dividen i. Memperoleh jatah kursi komisaris j. Pengembangan wilayah k. Alih teknologi, keterampilan, dan pengetahuan l. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negri m. Pengembangan tenaga kerja Indonesia Manfaat yang besar itulah divestasi saham di harapkan dapat dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Regulasi divestasi saham bidang pertambangan yang terbaru diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, kewajiban divestasi saham masih sulit untuk dilaksanakan secara total dikarenakan ada sejumlah hambatan. Penyebab hambatan tersebut berasal dari faktor tidak adanya klausal mengenai divestasi di dalam kontrak karya, serta tidak jelasnya bunyi Pasal 169 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya akan dikaji lebih dalam pada bab berikutnya.

38

BAB III SEJARAH KONTRAK KARYA DAN DIVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA

A. Hukum Penanaman Modal Untuk memahami arti dari penanaman modal, maka perlu diberikan batasan dan konsep yang jelas terhadap pengertian apa yang dimaksud dengan penanaman modal. Hal tersebut agar persepsi dan pemahaman tentang penanaman modal menjadi lebih baik, ini agar tidak terjadi salah persepsi khususnya pada penanaman modal asing. Mempertegas pengertian dari penanaman modal khususnya penanaman modal asing, pemahaman dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, maka pengertian penanaman modal asing lebih ke equity, suatu fresh capital yang datang dari luar negri.1 Pengertian penanaman modal asing dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang sudah tidak berlaku lagi disebutkan bahwa : Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.2 Sedangkan dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang baru tentang penanaman modal menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

1

2

Todung Mulya Lubis, Hukum Ekonomi, (Jakarta : Sinar Harapan, 1992), h. 23.

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, edisi revisi cetakan keempat, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 53.

39

Penanaman Modal Asing, penanaman modal asing dijelaskan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal asing yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negri.3 Dalam ketentuan penanaman modal sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan penanaman modal, khususnya yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tentang penanaman modal Indonesia sebagai dasar dan landasan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan serta mengembangkan potensi investasi di Indonesia. Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang mengatur penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 yang mengatur dalam hal penanaman modal dalam negri, telah menyatukan dua hal penanaman modal yang berbeda kedalam satu peraturan perundang-undangan. Terbitnya undang-undang ini akan memberikan kemudahan kepada investor dan mempertegas arah kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Keinginan pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan kehadiran penanaman modal, khususnya modal asing di Indonesia merupakan suatu langkah yang strategis. Dengan peraturan perundang-undangan yang jelas berarti Pemerintah serius dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Terlebih dalam hal pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara yang memerlukan

3

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

40

tenaga skill, teknologi, serta modal yang besar maka tidak terbantahkan Indonesia harus menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal. Perlu untuk diketahui penanaman modal ini akan berimplikasi kedalam berbagai bentuk kerjasama. Dengan kata lain antara penanam modal, khususnya penanam modal asing dan pemodal nasional akan melakukan bentuk kerjasama patungan (joint venture). Dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara terdapat dua jenis kerjasama, antara lain Kontrak Karya

(KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B). Pada sub berikutnya akan dibahas mengenai dua bentuk kerjasama tersebut, dan ditambah satu kontrak yang berkaitan dengan kewajiban pada penanaman modal asing terhadap ketentuan divestasi saham di bidang pertambangan, yaitu kontrak Sales and Purchase Agreement. 1. Kontrak Karya Secara terminoligi pengertian kontrak karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak penanam modal asing yang memuat persyaratan teknis, finansial dan persyaratan lain untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian Indonesia, kecuali minyak bumi dan gas bumi, batubara, uranium.4 Definisi Kontrak Karya (KK) juga dikemukakan Salim HS dkk, “Sebagai suatu kontrak yang dibuat pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi sesuai jangka waktu yang di tentukan oleh kedua belah pihak.”5 Ahli hukum lain juga memaparkan mengenai definisi kontrak karya, Ismail Sunny mengartikan kontrak karya yaitu, 4

5

Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, cetakan kedua, (Jogjakarta : UII Press, 2004), h. 146.

Salim HS, Abdullah,Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), cetakan pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 63.

41

“Kerjasama modal asing dalam bentuk kontrak karya (contract of work) terjadi apa bila modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal asing.”6 Berdasarkan pengertian kontrak karya diatas diadakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme terhadap kontrak memiliki makna bahwa kontrak dibuat atas dasar kemauan para pihak. Menurut pendapat Salim HS, bahwa perjanjian yang dibuat dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.7 Hukum kontrak termasuk dalam hukum perdata, maka jika ada perubahan terhadap isi kontrak itu hanya dapat terjadi apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berlandaskan pada asas pacta sunt servanda, apa yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak sebagaimana layaknya undang-undang.8 Selai itu kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.9 Dalam konteks pengelolaan dan pengusahaan bahan galian, penempatan negara sejajar dengan lembaga swasta. Adanya dukungan atas pelaksanaan sistem kontrak karya pengelolaan bahan galian berasal dari pandangan bahwa investor adalah pemilik modal yang secara finansial mampu melakukan pengelolaan bahan

6

Erman Rajaguguk, dkk, Hukum Penanaman Modal, (Depok : FHUI, 2007), h. 186.

7


Ridwan Khairandy, Disertasi : Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 38. 9

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, edisi pertama, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3.

42

galian sehingga kemudian diberika porsi sejajar dengan negara. Departemen kehakiman (sekarang Kementerian Hukum & Ham), dalam Lokakarya Nasional tahun 1985 merumuskan delapan asas perikatan nasional yang salah satunya adalah asas keseimbangan.10 Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dan pemegang izin.11 Namun menurut pandangan Sunaryati Hartono, “Negara tidak menjadi pemilik dari pada bumi dan air serta kekayaan alam Indonesia akan tetapi hanya mempunyai hak untuk menguasai dan sejalan dengan pendapat Aminuddin Ilmar bahwa dalam kontrak karya itu juga pengawasan (control), management, marketing dan tindakan lain yang berhubungan dengan pengambilan, pengelolahan, distribusi, dan penjualan barang yang diproduksi di Indonesia itu sepenuhnya ada di tangan pihak asing dan bahkan boleh memindahkan hak-haknya itu kepada seseorang subkontraktor dengan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia.”12 Pendapat lain juga dikemukakan Nanang Sudrajat, “Bahwa tidak cukup alasan untuk menyejajarkan negara dengan lembaga setingkat perseroan, kalau kemudian modal finansial dijadikan alasan pembenaran untuk menyejajarkan kedudukan negara. Harus dipahami bahwa negara pun dalam ikatan kerja sama melalui kontrak tersebut bukan tanpa disertai modal, karena justru bila dihitung secara proporsional maka negara mempunyai modal yang jauh lebih besar, yaitu modal potensi atau deposit bahan galian yang dikerjasamakan, karena secara yuridis berada dalam penguasaan negara.”13 Perdebatan mengenai proporsional penulis merujuk pada asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa yang merupakan salah satu asas yang disebutkan dalam 10

Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, cetakan pertama, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h. 61. 11

Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, edisi satu cetakan kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 23. 12

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, edisi revisi cetakan keempat, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 104-105. 13

Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, cetakan pertama, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h. 62.

43

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kepentingan bangsa harus lebih didahulukan dibandingkan kepentingan pihak investor, karena pada dasarnya penerima hak yang utama dari sumber daya alam di negaranya adalah bangsa itu sendiri. Kewajiban dasar pemegang kontrak karya adalah mengutamakan kebutuhan di dalam negri, apabila hasil produksinya diperlukan di dalam negri.14 Bentuk kerjasama penenaman modal asing atau patungan (joint venture) dalam wujud kontrak karya antara perusahaan badan hukum asing atau perusahaan domestik dengan Pemerintah Indonesia adalah bersifat tertulis. Kontrak disiapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dengan pihak penanam modal. Kerjasama kontrak karya ini terdapat dalam perjanjian kerjasama antara badan hukum asing dengan peserta Indonesia, seperti perjanjian antara PT Freeport Indonesia yang merupakan anak perusahaan Freeport McMaron Copper & Gold Inc dengan peserta Indonesia. Hal ini memperjelas bahwa kontrak karya berbentuk perjanjian dimana perjanjiannya tidak dimuat dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata sehingga kontrak karya merupakan perjanjian yang bersifat innominaat.15 Kontrak innominaat (tidak bernama) adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dimasyarakat. Termasuk dalam kontrak ini ialah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, produvtion sharing, dan lain-lain.16 14

Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, h. 67.

15

Toni Rico Siahaan, Penyesuaian Isi Kontrak Karya terkait Dengan Penggunaan Jasa Pertambangan, (Depok : FHUI, 2012), h. 53. 16

Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cetakan keempat, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), h. 28.

44

1) Prosedur dan Syarat Permohonan Izin Kontrak Karya Memperoleh legalitas dalam pengusahaan pertambangan pihak investor harus lebih dahulu melakukan perjanjian kontrak karya. Mekanisme pengurusan atau prosedurnya adalah sebagai berikut :17 a. Perusahaan mengajukan permintaan pencadangan wilayah kepada Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP) b. Perusahaan pemohon memperoleh peta dan formulir permohonan KK dari UPIPWP c. Perusahaan pemohon menyetor uang jaminan ke bank yang ditunjuk, bukti setoran dijadikan lampiran dengan dokumen dan persyaratan lain; d. Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jendral Pertambangan Umum (DJPU), berikut lampiran/dokumen yang harus dipenuhi kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan (DPB) melalui sekretariat Dirjen Jendral Pertambangan Umum; e. DJPU menyampaikan hasil pemrosesan DPB kepada perusahaan pemohon, apakah pengajuannya diterima atau ditolak; f. DJPU membentuk dan menugaskan tim perunding, yang bertugas melakukan perundingan dengan perusahaan pemohon KK; g. Direktur DPB bersama perusahaan pemohon, menyampaikan hasil perundingan kepada DJPU; h. DJPU menyampaikan draf KK kepada menteri untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut; i. Menteri menyampaikan draf KK kepada DPR RI untuk dikonsultasikan dengan BKPM (Badan koordinasi Penanaman Modal) untuk mendapat rekomendasi; j. DPR menyampaikan tanggapan kepada menteri atas draft KK yang disampaikan sebelumnya; k. BKPM menyampaikan rekomendasi atas draft KK yang disampaikan menteri kepada presiden; l. Presiden memberikan persetujuan, yang dalam pelaksanaanya didelegasikan kepada menteri, untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK; m. Menteri melaksanakan penandatanganan KK dengan perusahaan pemohon. Setelah memenuhi prosedur dan melengkapi syarat dari kontrak karya, maka bentuk dari subtasnsi kontrak karya yang dimaksud dalam rincian berikut ini :18 1. Tanggal persetujuan dan tempat dilakukannya kontrak karya; 17

Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, cetakan pertama, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h. 67-69. 18

Toni Rico Siahaan, Penyesuaian Isi Kontrak Karya terkait Dengan Penggunaan Jasa Pertambangan, (Depok : FHUI, 2012), h. 64-65.

45

2. Subjek hukum; 3. Definisi; 4. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan; 5. Modus operandi; 6. Wilayah kontrak karya; 7. Periode penyelidikan umum; 8. Periode eksplorasi; 9. Laporan dan deposi jaminan (security deposit); 10. Periode studi kelayakan (feasibility studies period); 11. Periode konstruksi; 12. Periode operasi; 13. Pemasaran; 14. Fasilitas umum dan re-ekspor; 15. Pajak dan kewajiban lain perusahaan; 16. Pelaporan, inspeksi, dan rencana kerja; 17. Hak-hak khusus pemerintah; 18. Ketentuan-ketentuan kemudahan; 19. Keadaan kahar (force majeure); 20. Kelalaian (default); 21. Penyelesaian sengketa; 22. Pengakhiran kontrak; 23. Kerjasama para pihak; 24. Promosi kepentingan nasional; 25. Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan; 26. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan 27. Pengembangan kegiatan usaha setempat; 28. Ketentuan lain; 29. Pengalihan hak; 30. Pembiayaan; 31. Jangka waktu kontrak; 32. Pilihan hukum Tahapan yang dilakukan setelah penandatanganan kontrak karya kemudian perusahaan memulai kegiatan di lapangan pada area yang telah ditentukan di dalam kontrak karya.Wilayah, luas dan titik koordinat yang telah sesuai dengan wilayah hukum kontrak karya tersebut. Secara teknis, perusahaan pemegang KK melakukan kegiatan lapangan sebagai berikut :19 a. Melaksanakan penyelidikan umum, dengan jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun ditambah kesempatan perpanjangan selama 1 (satu) tahun; 19

Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, cetakan pertama, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h. 69.

46

b. Melaksanakan kegiatan eksplorasi, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun, dengan diberikan kesempatan 2 (dua) tahun masa perpanjangan waktu; c. Tahapan studi kelayakan (Feasibility Study) selama 1 (satu) tahun, dengan masa perpanjangan selama 1 tahun; d. Tahapan konstruksi atau pekerjaan persiapan selama 3 (tiga) tahun; e. Masa eksploitasi selama 30 (tiga puluh) tahun, ditambah masa perpanjangan selama 2 x 10 tahun (dua kali sepuluh tahun) Sejarah kontrak karya dikenal pertama kali muncul pada masa Hindia Belanda yaitu dalam Pasal 5a Indische Mijnwet yang dikenal dengan 5a contract.20 Terhadap ketentuan Pasal 5a, pada tahun1918 dilakukan perubahan, yaitu kontrak hanya mencakup kegiatan eksplorasi saja tidak perlu disahkan dengan undang-undang.21 Pembaharuan dasar hukum yang mengatur tentang regulasi kontrak kontrak karya telah memberikan perbedan-perbedaan, ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan dari negara. Kontrak karya antara pemerintah atau perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan dilakukan dengan kontraktor dimulai sejak generasi pertama tahun 1967, sekarang kontrak karya sudah generasi kedelapan dari tahun 2004 sampai saat ini. Sejak Indonesia merdeka peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak karya mengalami perubahan. Perubahan ini dinilai memiliki pengaruh positif, dengan semakin mudahnya peserta Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengusahaan pertambangan, salah satunya dalam hal ketentuan divestasi saham. Adapun perbedan subtansi pengaturan mengenai kontrak karya dari tahun 1967 hingga sekarang, antara lain akan dimuat pada table berikut ini.

20

21

Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, cetakan kedua, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 65.

Ari Wahyudi Hertanto, Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan), Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 2 April-Juni 2008, h. 206.

47

Tabel 1.1 Perkembangan Kontrak Karya Di Indonesia Tahun 1967-1986 Subtansi Kontrak karya

Generasi. I (1967-1968)

Generasi. II (1968-1976)

Generasi. III (1976-1985)

Generasi. IV (1985-1986)

Posisi kontrak karya

Pemegang KP atas izin pemerintah

Dapat kerjasama dengan pihak lain pemegang KP

Pemegang KP atas izin Pemerintah

Pemegang atas Pemerintah

1

Pajak pendapatan perusahaan

Tahun 1-3 : bebas Tahun 4-10 : 35% Tahun 11dst : 41,75%

Tahun 1- 10 : 35% Tahun 11 dst :42%

YRp 50 juta : 35% (Perpajakan Progresif)

= IV

2

Bebas Pajak (Tax Holiday)

3 tahun

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

3

Land rand & royalty

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

4

Levies/ impor

pajak

Tidak ada

Tidak ada

Hanya tahun

5

Perusahaan terdaftar di Indonesia

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

6

Divestasi

Tidak ada

Maksimum 45%

5-51% (boleh joint venture)

5-51%

7

Withholding tax & profit tax

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Ada

8

Transfer pricing

Tidak ada

Tidak ada

Ada (PP No. 21 tahun 1976)

Ada

9

Depresiasi/ Amortasi

Maksimum 12,5% tidak ada amortasi tahun 1-3

= Generasi I

Maksimum 12,5 %

1 (PT FIC)

16 KK

13 KK

No

10

Nilai tambah

11

Jumlah KK

dalam

10

KP izin

Ada (= Gen. III)

Dipercepat : gol. I 50%; gol. II 25%; Gol.III 10%; Gol. IV 5%

95 KK

Sumber : Data olahan Ahmad Redi1

1

188-189.


48

Tabel 1.2 Perkembangan Kontrak Karya Di Indonesia Tahun 1986-2014 No

Subtansi Kontrak karya

Generasi. V (1986-1996)

Generasi. VI (1996-1997)

Generasi. VII (1998-2004)

Generasi. VIII/VII+ (2004-sekarang)

Posisi kontrak karya



Dapat kerjasama dengan pihak lain pemegang KP

Sebelum 2009 : perusahaan negar =pemegang KP; perusahaan swasta =kontraktor : pemegang IUP/IUPK yang diberikan menteri ESDM, gubernur, bupati, walikota.

=VI

2

Pajak pendapatan perusahaan Bebas Pajak (Tax Holiday)

3 4

1

=VI

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Land rand & royalty

Ada

Ada

Ada

Ada

Levies/ pajak impor

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Mengacu PP No. 20 tahun 1994



51% mengacu pada PP No. 24 tahun 2012

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Dipercepat : gol.I 50%; gol.II 25%; gol.III 12,5% -+ pembanguna smelter - frontier devlopment

Dipercepat (PP No. 34 tahun 1994

Dipercepat (PP No. 34 tahun 1994

7 KK

65 KK

38 KK

5

Perusahaan terdaftar di Indonesia

6

Divestasi

8

Withholding tax & profit tax Transfer pricing

9

Depresiasi/ Amortasi

10

Nilai tambah

11

Jumlah KK

7

YRp 50 juta: 35%

1 KK (PT Magasa Iron Yogya)

Sumber : Data olahan Ahmad Redi2

2

188-189.


49

2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Perjanjian Karya merupakan salah satu instrument hukum dalam bidang pertambangan, salah satunya adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Istilah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.3 Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi subjeknya adalah pemerintah

dan

kontraktor

sedangkan

objeknya

berupa

pengusahaan

pertambangan bahan galian dan batubara. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun karena kebutuhan serta terjadinya perkembangan di bidang pertambangan, peraturan yang mengatur PKP2B mengalami perubahan. Perubahan ini menjadi faktor penting bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya mineralnya secara maksimal. Dasar hukum PKP2B kini yaitu UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perjanjian

Karya

Pengusahaan

Pertambangan

Batubara

memiliki

karakteristik yang sama dengan Kontrak Karya dan Production Sharing. Pola ketentuan perpajakan mengikuti Kontrak Karya, sedangkan pembagian hasil

3

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

50

produksi mengikuti pola kontrak Production Sharing.4 Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abrar Saleng, antara lain sebagai berikut : “Pola Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (coal agreement) merupakan pola campuran (mixed) antara pola karya dengan kontrak Production Sharing.”5 Dengan demikian selain dari objek kontrak yang berbeda, namun secara prinsip antara ketiga kontrak tersebut memiliki latar belakang dan unsur yang hampir sama. Kontrak yang berpola campuran biasa disebut dengan contractus sui generis.6 Hubungan yang saling berkaitan menjadi argumentasi bahwasanya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah memiliki pola kontrak campuran. 1) Syarat Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Perusahaan

yang

ingin

melakukan

kegiatan

pengusahaan

pertambangan bahan galian batubara harus lebih dahulu melakukan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Pemerintah Indonesia. Selain itu, Perusahaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Syarat itu meliputi :7 1. Peta pecadangan wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP); 2. Tanda bukti setoran jaminan; 4

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata ; Buku Satu, edisi satu cetakan pertama, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), h. 238. 5

Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, cetakan kedua, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 162-163.

6


Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata ; Buku Satu, edisi satu cetakan pertama, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), h. 239-240.

51

3. 4. 5. 6.

Laporan keuangan PMA dan PMDN 3 (tiga) tahun telah diaudit; Tanda terima SPT tahun terakhir (PMDN); Kesepakatan bersama (MOU) antara PMA dan PMDN; Laporan tahunan perusahaan (PMA dan PMDN); Pengajuan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

diajukan kepada pejabat berwenang, yaitu menteri, gubernur, walikota/bupati dengan kewenangan masing-masing. 3. Kontrak Perjanjian dan Pembelian Secara hukum tidak diatur bentuk dari perjanjian divestasi yang dibuat antara penanam modal asing dengan pihak peserta Indonesia. Meskipun begitu, ditinjau dari kebutuhan serta tujuan pembentukannya kontrak tersebut tentu dibuat dalam bentuk tertulis. Kontrak divestasi saham disebut dengan Sales and Purchase Agreement. Pada sistem hukum Indonesia kontrak ini hanya disebut sebagai perjanjian jual beli saja, namun sebenarnya ada dua jenis kontrak dalam Sales and Purchase Agreement (SPA), yaitu :8 1. Sales contract (kontrak penjualan); dan 2. Purchase contract (kontrak pembelian). Sale and Purchase Agreement atau perjanjian jual beli saham harus tetap patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundangan-undangan tersebut, diantaranya : 1. Pasal 79 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

8

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi Di Indonesia ; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer 2/ SLKN-X/2012, edisi revisi, cetakan pertama (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 154.

52

3. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Salah satu bentuk perjanjian divestasi saham

bidang pertambangan di

Indonesia yang sudah dilakukan antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan PT. Maju Daerah Bersaing dimana dalam hal ini mewakili pemerintah Indonesia. Sale and Purchase Agreement antara kedua badan hukum ini di tandatangani pada tanggal 6 November 2009.9 Pada prinsipnya kontrak ini mengharuskan pihak kreditur untuk menyerahkan sahamnya kepada pihak debitur, dan sebaliknya kewajiban debitur membayar harga saham yang dibeli kepada kreditur. Mengenai teknisnya telah diatur sebelumnya didalam syarat dan subtansi kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak Sales and Purchase Agreement memiliki hubungan dengan Kontrak Karya ataupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, karena terhadap dua kontrak ini dikenakan kewajiban hukum untuk melakukan divestasi saham secara langsung kepada pemerintah. B. PT. Freeport Indonesia 1. Profil Perusahaan PT. Freeport Indonesia Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan Indonesia yang berafiliasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Freeport Indonesia mengeksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport Indonesia berkantor pusat di Jakarta. Memasarkan berbagai konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kompleks pertambangan Grasberg PT

9

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Hukum Divestasi Di Indonesia ; pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer 2/ SLKN-X/2012, edisi revisi, cetakan pertama (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), h. 171.

53

Freeport Indonesia merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas tunggal terbesar dunia, sekaligus mengandung sejumlah cadangan tembaga tambang ulang terbesar dan cadangan emas tunggal terbesar dunia. Grasberg merupakan jantung dari daerah mineral yang berprospek tinggi tempat eksplorasi yang terus berjalan memberikan kesempatan berlanjut bagi cadangan-cadangan yang berumur panjang. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) merupakan sebuah perusahaan pertambangan internasional terkemuka dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, U.S.A. FCX mengoperasikan asset-aset besar, berumur panjang, dan yang secara geografis beragam di empat benua, dengan cadangan tembaga, emas, dan molibdenum yang berpotensi. Dari pegunungan Papua, Indonesia, Amerika Serikat, Peru, Chile, dan Republik Demokratis Kongo. 10 Freeport Indonesia mengembangkan beberapa proyek kapital di wilayah pertambangan Grasberg, meliputi pembangunan jalur penambangan bawah tanah berskala besar dan tingkat tinggi yang terletak di bawah dan bersebelahan dengan tambang terbuka Grasberg. Proyek lain juga berlangsung yaitu pengembangan lanjutan infrastruktur umum, Grasberg Block Cave dan tambang bawah tanah, Deep Mill Level Zone (underground mine).11 2. Sejarah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Riwayat penambangan emas oleh PT Freeport Indonesia di Papua sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1936 Jean-Jacques Dozy

10

PT. Freeport Indonesia, Menghubungkan Dunia : Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan 2011, h. 10. 11

PT. Freeport Indonesia, Menghubungkan Dunia : Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan 2011, h. 10.

54

melakukan ekspedisi hingga mencapai gletser Gunung Jayawiya dan menemukan Erstberg. Ekspedisi PT Freeport Indonesia yang pertama kali dipimpin oleh Forbes Wilson pada tahun 1960 menemukan kembali Erstberg.12 Kontrak karya pertama ditandatangani pada tanggal 7 April 1967 (KK Gen. I No. 82/EK/4/1967) antara pemerintah Indonesia dengan pihak Freeport Indonesia Incorporated (FII).13 Kontrak karya I ini berlaku untuk masa selama 30 tahun (tiga puluh tahun) sejak produksi yang pertama kali pada tahun 1973. Atas penandatanganan kontrak karya tersebut, maka Freeport Mineral Inc, memiliki saham 100% (seratus persen) dengan menguasai tambang Erstberg di atas wilayah 10.000 ha.14 PT Freeport Indonesia menemukan cadangan emas di Grastberg pada tahun 1988, tetapi tidak ada informasi yang jelas sejak kapan PT Freeport Indonesia mulai menambang di kawasan Grasberg. Kontrak karya II baru dilakukan pada tanggal 30 Desember 1991 (Generasi V) antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia Company. Sebuah investasi yang besar dan memilki potensi resiko tinggi maka diperlukan jaminan invetasi jangka panjang yaitu dengan izin produksi selama 30 tahun (tiga puluh tahun). Periode produksi berakhir di tahun 2021, ditambah kemungkinan dua kali perpanjangan selama 10 tahun hingga tahun 2041. Klausul kontrak karya tersebut memberikan wilayah seluas 2,600.000 ha (dua juta enam ratus ribu hektare) sejak tahun 1991, serta kepemilikan saham mayoritas dimiliki FreeportMcMoran Copper & Gold Inc sebesar 81,28% (delapan puluh satu koma dua puluh 12

PT. Freeport Indonesia, Lembar fakta Maret 2014, website resmi www. PTFI.com diakses 1

Mei 2015 13

Nanik Trihastuti, Hukum Kontrak Karya ; Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Di Indonesia, cetakan pertama, (Malang : Setara Press, 2013), h. 43. 14

Indonesia Corruption Watch, Makalah : Menimbang Manfaat Freeport Bagi Indonesia, Jakarta 1 November 2011, h. 2.

55

delapan persen) Indocopper Investama sebesar 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen) dan Pemerintah Indonesia hanya memiliki sebesar 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen). Namun sejak tahun 2012 wilayah tambang PT. Freeport Indonesia menyusut jika dibandingkan tahun 1991, luas wilayah tambangnya kini 10.000 ha (sepuluh ribu hektare) untuk eksploitasi KK-A dan 202.950 ha (dua ratus dua ribu Sembilan ratus lima puluh hektare) untuk eksploitasi KK-B dengan jumlah keseluruhan seluas 212.950 ha (dua rarus dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh hektare).15 C. Kasus Divestasi PT. Freeport Indonesia Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan sebuah kerangka baru dalam pengelolaan bahan tambang, karena hingga saat ini kontrak karya sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan tambang nasional dipandang lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan dibandingkan kepada negara sebagai pemilik aset tambang. Kontrak karya yang tidak mencerminkan rasa keadilan ini mengakibatkan desakan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya. Hal ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa renegosiasi dilakukan selambatnya 1 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Poin yang menjadi wacana renegosiasi kontrak karya diantaranya kewajiban divestasi.

15

Mei 2015.

PT. Freeport Indonesia, Lembar fakta Maret 2014, website resmi www. PTFI.com diakses 1

56

Terkait dengan kewajiban divestasi, menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewajiban divestasi mulai berlaku setelah peraturan berproduksi selama 5 tahun. Aturannya, badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, ataupun badan usaha swasta nasional. Divestasi menjadi penting karena dengan dikuasainya saham oleh Pemerintah maka fungsi kontrol dan pengawasan kegiatan pertambangan akan menjadi semakin baik, optimasi penerimaan negara dan pengetahuan teknis dalam pengelolaan tambang. Persoalan divestasi saham PT. Freeport Indonesia berbanding terbalik dengan PT. NNT yang telah melakukan kewajiban divestasi saham, karena hingga kini PT. Freeport Indonesia justru belum melakukan divestasi saham. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak tunduk kepada persyaratan divestasi seperti yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melainkan lebih mengacu kepada ketentuan kontrak karya. Sementara jika dicermati kontrak karya PT. Freeport Indonesia sendiri tidak mencantumkan adanya klausul mengenai ketentuan divestasi saham. Hal ini semakin dipertegas mengingat sifat dari kontrak karya tersebut adalah layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Wacana divestasi saham pertambangan PT. Freeport Indonesia memang dirasakan sarat dengan problematika, dalam pemenuhan kewajiban divestasi sesuai Pasal 24 ayat (2.a) KK, saat ini komposisi pemegang saham PT Freeport Indonesia adalah pemerintah 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen) dan Freeport McMoran 90,64% (Sembilan puluh koma enam puluh empat persen) termasuk didalamnya saham eks

57

Indocopper Investama yang dibelinya dari Grup Nusamba pada 1991.16 Pada tahun 2004 PT. Freeport Indonesia pernah menawarkan sahamnya sebesar 9,36 % (Sembilan koma tiga puluh enam persen), namun Menteri Keuangan sesuai surat No. S-293/MK.02/2005 tanggal 7 Juli 2005 menyatakan kondisi keuangan negara tidak mendukung, selanjutnya Direktur

Jendral

Geologi

dan

Sumber

Daya

Mineral

dengan

surat

No.

11.R/40.00/DJG/2005 tanggal 18 Juli 2005 kepada PT Freeport Indonesia menyatakan agar menawarkan sahamnya kepada Pemerintah Provinsi Papua.

17

Mengingat Gubernur

Papua pernah mengajukan keinginannya dengan surat No. 973/2459/SET tanggal 10 Agustus 2004 ditujukan kepada Menteri ESDM menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berminat membeli saham PT. Freeport Indonesia. Namun hingga tahun 2010 penawaran saham tersebut dengan surat Freeport McMoran No. 036/GR.Lcl.Govt/9/2005 tanggal 12 September 2005 kepada Pemda Papua belum ada tindak lanjutnya.18 PT. Freeport Indonesia memastikan bahwa tidak akan menjual sahamnya kepada pihak swasta dalam negeri namun hanya kepada Pemerintah. Induk usaha Freeport di AS, yakni Freeport McMoran Copper and Gold Inc berencana menawarkan 9,36% kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun sayangnya bentuk divestasi yang ingin ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia masih jauh dari ketentuan yang selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan itu, investor asing harus melepaskan kepemilikan sahamnya melalui transaksi divestasi saham sebanyak 51% jika 16


17

Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, h. 301.

18

Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, h. 302.

300.

58

tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/ atau pemurniannya dan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan dan/ atau pemurniannya sendiri harus melakukan divestasi sebesar 40%. Khusus bagi yang melakukan kegiatan penambangan bawah tanah dan terbuka, besaran divestasi yang harus dilakukan sebesar 30%.19 Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan mineral dan batubaru dinilai masih memiliki kelemahan. Terdapat pasal yang menurut penulis memiliki pengertian yang tidak jelas. Pasal 169 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki makna yang saling bertolak belakang antara satu sama lain. Padahal pasal tersebut merupakan pasal peralihan, yang pada dasarnya ketentuan peralihan memiliki tujuan yang tertera pada Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, bahwa ketentuan peralihan bertujuan :20 1. Agar tidak terjadi kekosongan hukum 2. Kepastian hukum 3. Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan 4. Mengatur sesuatu yang bersifat transisional dan sementara. Bagian penjelasan dari undang-undang tersebut juga tidak memberikan penjelasan serta penjabaran yang detail pada pasal yang dimaksud. Pasal yang saling bertolak belakang merupakan argument a contrario yang dimana akan menimbulkan ketidakpastian hukum.21

19

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 20

Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

59

Pasal yang memiliki makna ganda dan saling bertolak belakang memiliki hubungan langsung dengan kontrak yang diperjanjikan. Kewajiban divestasi akan berbenturan dengan asas pacta sunt servanda yang merupakan salah satu aspek kepastian hukum kontrak. Kontrak karya dan perjanjian karya perngusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Namun, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara masih tetap harus disesuaikan dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku. Dengan demikian, pasal yang tidak jelas maknanya tersebut dapat menjadi alasan untuk tidak melakukan divestasi. Ditelaah dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham. Kedua pasal tersebut menegaskan batas waktu dalam melakukan divestasi saham. Pada kenyataanya ketentuan tersebut tidak dapat segera dilaksanakan, karena dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut pemerintah harus menggunakan mekanisme renegosiaasi KK dan PKP2B. Selain itu menurut penulis kewajiban divestasi akan sulit dijalankan karena antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan peraturan pelaksananya PP Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 21

205.

Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, cetakan pertama (Jakarta : Gramata Publishing, 2014), h.

60

2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara masih terdapat aturan yang tidak jelas.

61

BAB IV ANALISA KEWAJIBAN DIVESTASI TERHADAP KONTRAK KARYA

A. Analisa Posisi Kontrak Karya Terhadap Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Ketentuan Peralihan di dalam Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menegaskan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Dapat dipahami secara logika hukum maka generasi kontrak karya yang sudah ada masih tetap diakui legalitasnya. Namun pada Pasal 169 huruf b juga mensyaratkan kepada kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara untuk disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. Bunyi pasal tersebut menimbulkan pernyataan yang bertolak belakang atau yang disebut argument a contrario. Munculnya bunyi pasal yang saling bertolak belakang ini, menurut penulis akan berdampak pada tidak dapat dijankannya beleid tersebut. Ketentauan peralihan yang sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, bahwa ketentuan peraliha tujuannya adalah untuk menghindari dari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak atas perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena terdapat beleid yang saling bertolak belakang, maka Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut penulis tidak memenuhi syarat dari

62

ketentuan peralihan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Selain itu yang menjadi argumentasi penulis, bahwa bunyi pasal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi pemegang kontrak karya. Kepastian dari status kontrak karya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menimbulkan perdebatan. Sebagai pasal ketentuan peralihan yang mengakomodir pihak yang terdampak atas perubahan perundang-undangan dari yang lama ke undang-undang yang baru, ini memiliki fungsi yang vital. Namun pada faktanya terjadi sebaliknya. Terdapat dua interpretasi yang berlawanan mengenai status kontrak karya jika ditelaah dari Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertama, kontrak karya tetap berlaku dan berakhir sesuai klausul perjanjian tanpa ada penyesuaian. Interpretasi kedua, mengindikasikan bahwa kontrak karya harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara ini berlaku. Tentu, dampak dari ketidakjelasan status kontrak karya akibat pasal ini akan berimplikasi lebih luas terhadapa ketentuan-ketentuan lain yang diatur undang-undang yang pada hakikatnya memerlukan penyesuaian isi kontrak karya. Munculnya interpretasi yang berbeda ini telah membuktikan ada terdapat masalah didalam pasal tersebut. Dibagian penjelasan pada undang-undang yang dimaksud, huruf a tidak dijelaskan selain kata cukup jelas. Sedangkan penjelasan huruf b, dijelaskan bahwa semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan undang-undang. Dengan begitu peluang salah tafsir, tafsir ganda, hingga peluang tidak dapat dilaksanakannya peraturan

63

ini sangat besar. Penulis menilai selain tidak memenuhi apa yang dimaksud dibagian Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan mengenai tujuan ketentuan peralihan, pasal ini juga tidak mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Bentuk kegagalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat apakah didalam undang-undang tersebut terdapat peraturan yang kontradiksi. Hukum haruslah free of contradiction, artinya baik pasal didalam satu peraturan atau antara peraturan perundang-undanan tidak boleh ada kontradiksi. Bebas dari kontradiksi merupakan prinsip mutlak dari perumusan suatu peraturan. Dalam kaitanya pada kontrak karya ini, tentu ketidakjelasan status kontrak yang telah dibuat jauh sebelum ada aturan ini akan sangat dirugikan dan berkemungkinan akan melanggar asas pacta sun servanda. Implikasi dari ketidakjelasan rumusan ini menimbulkan masalah baru dalam hal kewajiban pemurnian atau peningkatan nilai tambah mineral, penyesuaian royalti, iuran tetap/produksi, reklamasi/pasca tambang, divestasi, serta kewajiban lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penulis mengkhususkan pembahasan pada bab ini dalam kaitan rumusan masalah skripsi yaitu kewajiban divestasi. Kewajiban divestasi saham kepada pemerintah yang dimuat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal ini mewajibkan para pihak kontraktor asing pemegang kontrak karya harus melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia,

64

diutamakan adalah pemerintah Indonesia. Perintah dari peraturan ini adalah dalam 5 (lima) tahun setelah produksi wajib melepaskan sahamnya melalui transaksi divestasi. Jika dihubungkan antara peraturan yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka akan ditemukan masalah yang sangat jelas apabila klausul kontrak karya yang terdampak tidak memuat tentang divestasi. Karena pada dasarnya Pasal 112 memerintahkan divestasi saham kepada seluruh kontrak karya yang sahamnya dipegang oleh kontraktor asing. Tentu dalam melaksanakan kewajiban divestasi saham tersebut memerlukan perubahan dalam kontrak karya. Hambatannya adalah ketika pihak asing pemegang kontrak karya tidak siap untuk melakukan perubahan klausul kontrak. Secara yuridis formal kontrak yang sudah dibuat para pihak bersifat mengikat dan dijalankan layaknya undang-undang bagi keduanya sesuai Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Dengan kata lain, perubahan dari klausul kontrak karya haruslah melalui persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Perubahan melalui persetujuan dan kesepakatan para pihak telah dimentahkan dengan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mensyaratkan kontrak karya untuk segera disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan. Sebagaimana argumentasi penulis, jika Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu sendiri telah melanggar asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Maka logika hukumnya adalah ketika Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diinterpretasi banyak tafsir karena terdapat

65

makna yang saling kontradiksi. Berdasarkan hal tersebut, bahwa ketentuan Pasal 169 huruf a dan huruf b menjadi peraturan gagal yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka secara otomatis pihak kontrak karya dapat berpeluang untuk tidak mematuhi kewajiban divestasi yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun begitu, jika perubahan klausul kontrak karya tetap ingin dilaksanakan agar kewajiban divestasi tetap bisa terealisasi, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara renegoisasi kontrak. Lewat renegoisasi kontrak karya yang mendasarkannya pada itikad baik antara para pihak, maka dimungkinkan divestasi saham dapat terlaksana sepanjang para pihak menyepakatinya. Apabila pemerintah melakukannya dengan cara sepihak, maka potensi pihak pemegang kontrak karya dapat menggugat pemerintah ke badan arbitrase internasional. Karena pemerintah juga termasuk salah satu pihak dalam kontrak karya, maka secara otomatis menanggalkan imunitasnya (waifer of imunity) dan masuk dalam suatu tindakan komersil (jure gestiones).1 Tentu penyelesaian sengketanya akan dilakukan melalui arbitrase, dan tidak dimungkinkan diselesaikan melalui pengadilan karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi ICSID (International Centre For Settlement of Investment Disputes) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 mengenai penyelesaian antar negara dan warga negara asing dalam perihal penanaman modal.

                 

1

Nanik Trihastuti, Hukum Kontrak Karya ; Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Di Indonesia, cetakan pertama, (Malang : Setara Press, 2013), h. 52.

66

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah 2 :188) Perintah berkaitan dengan pengelolaan pertambangan yang berkaitan dengan kepemilikan umum. Dari Ibnu al-Mutawakkil bin „Abdul-Madân, dari Abyadl bin Hammâl r.a, bahwasanya ia berkata:

ُ‫سّلَمَ فَاسْتَقْطَ َع ُه ا ْل ِمّلْحَ قَالَ ا ْبن‬ َ ‫عّلَ ْي ِه َو‬ َ ُ‫صّلَى الَّله‬ َ ِ‫أَ َّنهُ وَ َفدَ ِإلَى رَسُو ِل الَّله‬ ِ‫ط َعهُ َلهُ فََلمَا أَنْ وَلَى قَالَ رَجُلٌ مِهْ ا ْلمَجْلِس‬ َ ‫ا ْلمُتَ َوّكِلِ الَذِي ِب َم ْأرِبَ فَ َق‬ ُ‫طعْتَ َلهُ ا ْلمَاءَ ا ْلعِدَ قَالَ فَاوْ َتزَعَ مِىْه‬ َ ‫طعْتَ َلهُ إَِومَا َق‬ َ ‫أَتَ ْدرِي مَا َق‬ “Sesungguhnya dia (Abyadl bin Hammâl) mendatangi Rasulullah saw, dan meminta beliau saw agar memberikan tambang garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata,”Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma‟rib.” Nabi saw pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika, Abyad bin Hamal ra telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikat kepadanya?Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir”. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah saw mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyadl bin Hammâl)”. (HR Abu Dawud, atTirmidzi No. 1301, Ibn Majah, Ibn Hibban).

B. Analisa Divestasi PT. Freeport Indonesia Aturan divestasi saham kepada peserta Indonesia sudah diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengenai teknisnya tertuang dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang kini dalam waktu 4 (empat) tahun sudah mengalami perubahan hingga

67

ketiga kali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Tranformasi perubahan aturan yang signifikan khususnya dalam hal divestasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 mengindikasikan pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sulit untuk dilaksanakan. Selain itu pemerintah sebagai eksekutif juga terlihat tidak konsisten ketika dipaksa untuk menjalankan beleid yang tertuang di undangundang. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengharuskan pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki asing untuk melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia paling lambat 5 (lima) tahun sejak berproduksi. Kontrak Karya II Generasi V PT. Freeport Indonesia ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Izin produksi diberikan selama 30 tahun (tiga puluh tahun) dimana periode produksi berakhir di tahun 2021 serta ditambah kemungkinan dua kali perpanjangan selama 10 tahun hingga tahun 2041. Kontrak karya generasi V adalah paling lengkap diantara dari ketujuh generasi kontrak karya yang sudah ada. Pada generasi ini banyak fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Dalam hal divestasi saham sebenarnya sudah diatur dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Namun yang membedakannya dengan peraturan yang sekarang, divestasi ditawarkan lewat mekanisme yang berbeda. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing divestasi

68

ditawarkan melalui mekanisme pemilikan langsung atau melaui pasar modal dalam negri setelah 15 (lima belas) tahun sejak produksi secara komersial. Sedangkan pada Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara hanya menjelaskan divestasi ditawarkan kepada peserta Indonesia dan tidak dijelaskan mekanisme penawarannya. Berbeda dengan muatan Pasal 97 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal ini menjelaskan penawaran divestasi hanya lewat penawaran langsung kepada peserta Indonesia. Mekanisme divestasi dinilai akan menentukan harga saham yang akan dilepaskan, dan tentu ini akan memberatkan pihak pemegang saham. Perubahan mekanisme cara divestasi dari penawaran lewat pasar modal hingga penawaran secara langsung, menurut penulis ini yang menjadi penyebab PT. Freeport Indonesia sampai sekarang belum melakukan divestasi saham sama sekali. Padahal sudah jelas Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan

ketiga Atas

PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan divestasi saham secara bertahap setelah 5 (tahun) berproduksi. Padahal mengenai besaran saham yang harus terdivestasi yang disesuaikan tahun produksi, metode, dan pemurnian hasil tambang sebenarnya sudah sangat memberikan kemudahan kepada pihak pemegang IUP dan IUPK, yang disini khususnya pihak PT. Freeport Indonesia.

69

Jumlah saham yang harus didivestasi mengalami perubahan yang paling dominan sejak perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (1a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengharuskan divestasi paling sedikit pada tahun kesepuluh adalah 51% (lima puluh satu persen) dengan rincian tahapan pada tahun keenam sebersar 20% (dua puluh persen), tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen), tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen), tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen), dan tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham. Ketentuan dari peraturan pemerintah ini mengeneral kepada semua pihak asing pemegang IUP dan IUPK. Namun, keberlakuan kepada semuanya tersebut berubah ketika terbit peraturan pemerintah yang baru khususnya Pasal 97 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d). Rincian dan bentuk perubahan setelah adanya Pasal 97 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1d) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut : a. Ayat (1a) mewajibkan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit pada tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen), tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen), tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen), dan tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham.

70

b. Ayat (1b) mewajibkan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit pada tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen), tahun kelimabelas 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham. c. Ayat (1c) mewajibkan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit pada tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima persen), dan tahun kelimabelas 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham. d. Ayat (1d) mewajibkan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit pada tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen), dan tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham. Peraturan Pemerintah yang baru ini sangat memudahkan PT. Freeport Indonesia dibandingkan jika harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Besaran saham yang harus dilepas lewat transaksi divestasi PT. Freeport Indonesia akan jauh lebih sedikit. PT. Freeport sebagai perusahaan tambang yang dalam teknik penambangannya menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka. Maka sudah dipastikan PT. Freeport Indonesia tidak akan terkena kewajiban divestasi saham paling sedikit 51%

71

(lima puluh satu persen) sebagaimana Pasal 97 ayat (1a) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi hanya dikenakan kewajiban sebagaimana diatur Pada Pasal 97 ayat (1d) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Setelah kontrak karya generasi V ditandatangani tahun 1991 komposisi modal PT. Freeport Indonesia saat ini masih dikuasai saham mayoritasnya oleh pihak FreeportMcMoran Copper & Gold Inc sebesar 81,28% (delapan puluh satu koma dua puluh delapan persen) serta anak perusahaanya yaitu Indocopper Investama menguasai sebesar 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen) dan sisanya 9,36% (Sembilan koma tiga puluh enam persen) dipegang pihak pemerintah Indonesia. Padahal seharusnya, sejak tahun keenam produksi minimal divestasi sudah terlaksana 20% (dua puluh persen), tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen), dan ditahun kesepuluh seharusnya sudah mencapai 30% (tiga puluh persen) saham dimiliki peserta Indonesia. Dan pada faktanya aturan kewajiban divestasi sejak Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, hingga diundangkan undang-undang baru mengenai pertambangan mineral dan batubara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, dan yang paling baru Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 PT. Freeport Indonesia belum sama sekali melaksanakan kewajiban divestasi.

72

Rendahnya komitmen dari PT. Freeport Indonesia melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia menjadikan kewajiban divestasi saham sulit terealisasi . Aspek ekonomis yang menjadi alasan logis bagi perusahaan yang berusaha menghindari kewajiban divesatasi. Kepemilikan saham yang berkurang akan berdampak pada menurunnya keuntungan yang didapat. Selain itu, kelemahan kontrak karya yang dibuat semakin menyulitkan pemerintah untuk memaksa PT. Freeport menyepakati amandemen klausul kontrak perihal divestasi. Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana yang dikutip Salim HS, penyebab kelemahan dari kontrak karya, karena :2 a. Bahwa kontrak karya tidak menjelaskan bagaimana mekanisme divestasi, apakah melalui pasar modal atau melalui private placement dengan mengundang strategic partner (Partner strategis). b. Ketentuan kontrak karya tidak menjelaskan peran pemerintah dalam proses divestasi. c. Tidak ada ketentuan tentang bagaimana kriteria dalam penentuan harga saham. Meskipun menurut penulis aturan mengenai penyesuaian kontrak karya khususnya dalam kewajiban divestasi tidak jelas dan sebagai aturan yang ambigu. Namun, dikarenakan legalitas divestasi saham sudah memiliki kekuatan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah maka pihak pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia harus patuh terhadap kewajiban tersebut. C. Konsekuensi Hukum Apabila PT. Freeport Indonesia Tidak Melaksanakan Ketentuan Kewajiban Divestasi Pelaksanaan kewajiban divestasi tidak hanya membutuhkan pondasi atau dasar hukum yang jelas, akan tetapi peran dari pihak perusahaan dan pemerintah harus 2

Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, edisi pertama cetakan kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 238.

73

komitmen serta konsekuen atas peraturan perundang-undangan yang ada. Namun sebagaimana analisa penulis terhadap kontrak karya, kewajiban divestasi, serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih terdapat ketidakjelasan. Sehingga jika terjadi ketidakpatuhan terhdap aturan yang sudah diwajibkan pada undang-undang tersebut tentu akan memunculkan kesulitan dalam menjatuhkan sanksinya. Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia tidak hanya selaku pemberi izin usaha pertambangan namun juga menjadi bagian dari salah satu pihak dalam kontrak karya dan pemegang saham di PT. Freeport Indonesia. Perlu diketahui kontrak karya merupakan perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian baku, yang dimana dalam perumusannya ditentukan pemerintah meskipun masih dimungkinkan dapat dirundingkan oleh para pihak dalam menentukan ketentuan-ketentuan dalam klausul kontrak karya. Diperhatikan atas dasar-dasar tersebut, apabila kewajiban divestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dipatuhi serta dilaksanakan maka penulis berpendapat pihak yang dapat dikenakan sanksi tidak hanya PT. Freeport Indonesia melainkan pemerintah Indonesia juga sebagai pihak yang melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban divestasi tidak jelas disebutkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 119 huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan izin usaha pertambanga (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat dicabut

74

oleh menteri, gubernur, bupati/walikota apabila pemegang izin tersebut tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IUPK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi hukum yang digunakan dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sanksi administratif. Esensi sanksi administratif dalam hukum pertambangan yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh pemberi izin terhadap pemegang IPR, IUP, dan IUPK yang disebabkan karena melakukan pelanggaran terhadap subtansi izin dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.3 Bentuk dari sanksi administratif dapat berupa : a. Peringatan tertulis b. Penghentian kegiatan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi c. Pencabutan izin Kewajiban divestasi berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum dilaksanakan oleh PT. Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia. Yang dilanggar dalam pasal ini adalah karena setelah 5 (lima) tahun berproduksi, pemegang izin usaha pertambangan yang dimiliki asing tidak melakukan divestasi saham kepada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik nasional, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Maka

PT.

Freeport

Indonesia

dapat

dikenakan

sanksi

administratif

karena

ketidakpatuhannya terhadap kewajiban undang-undang. Selain itu, pemerintah yang notabene sebagai pihak dalam kontrak karya, dan subjek dari hukum divestasi saham

3

Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, edisi pertama cetakan kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 268.

75

tidak dapat melaksanakan fungsinya serta menjalankan kewajiban divestasi tepat waktu sesuai undang-undang. Meskipun sebagaimana argumentasi dan analisa penulis menganggap Pemerintah sebagai salah satu pihak yang melanggar dan tidak mematuhi amanat undang-undang, namun dalam hal ini tidak jelas sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pemerintah sebagaimana yang dapat dikenakan kepada pihak PT. Freeport Indonesia. Karena pada prinsipnya, dalam tindakan hukum sanksi administratif dimana perusahaan lalai dan tidak menunaikan kewajiban undang-undang maka administrasi negara dapat mengenakan sanksi hukum administrasi negara terhadapnya secara langsung tanpa perantaraan pengadilan negri. Sebaliknya jika pihak pemerintah yang tidak menunaikan amanat undang-undang dalam hal kewajiban divestasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengaturnya. Kewajiban divestasi saham bisa saja tidak terlaksana karena faktor pihak peserta Indonesia yang khususnya pemerintah Indonesia tidak berminat membeli saham yang didivestasi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan

ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : a. Ayat (7b) menjelaskan jika Pemerintah tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham atau tidak ada jawaban dari Pemerintah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender maka akan ditawarkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

76

b. Ayat (8) menjelaskan jika pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak berminat untuk membeli divestasi saham, maka saham ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang. c. Ayat (8b) Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham, maka saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang. d. Pada ayat (11) Apabila divestasi saham tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memungkinkan divestasi saham tidak terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan jika divestasi wajib dilakukan. Dalam hal ini, antara Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat hukum yang tidak sinkron. Secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan jika undang-undang memiliki kekuatan hukum lebih utama daripada peraturan pemerintah. Meskipun belum ada pengujian yang dilakukan Mahkamah agung terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas

77

PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun analisa penulis sebagai akademisi beragumentasi bahwa antara peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan. Analisa-analisa yang telah dikemukakan penulis dengan argumentasi yang berdasarkan legalitas hukum, maka pada kasus tidak dilaksanakannya divestasi saham PT.Freeport Indonesia banyak faktor yang menyebabkannya. Pihak yang tidak mematuhi dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak hanya PT. Freeport saja melainkan pihak pemerintah Indonesia juga berandil besar. Pemerintah tidak tegas dan kurang berkomitmen dalam melaksanakan amanat undang-undanga pertambangan mineral dan batubara.

78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan dari analisis hukum yang dibahas dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Ketentuan mengenai kepastian hukum dan kewajiban penyesuaian kontrak karya tidak jelas dengan kata lain ambigu, sehingga menimbulkanya banyak penafsiran hukum, antara lain : a. Kontrak karya yang ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku hingga berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut. b. Klausul kontrak karya dapat dilakukan penyesuaian kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya dengan cara renegoisasi kontrak. 2. Divestasi saham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan tujuan untuk pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah

Nomor

77

Tahun

2014

Tentang

Perubahan

ketiga

Atas

PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

79

Pertambangan Mineral dan Batubara hingga waktu yang ditentukan PT. Freeport Indonesia belum memenuhi kewajiban divestasi saham. Kewajiban divestasi saham akan sulit terealisasi karena lemahnya undang-undang yang mengatur, kurangnya komitmen dari pihak PT. Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia. Tidak ada sanksi tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketika kewajiban divestasi tidak terlaksana sesuai undang-undang. Namun, Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral hanya mengisyaratkan pencabutan izin jika pemegang izin tidak memenuhi kewajiban undang-undang. Sedangkan sanksi administratif hanya diberlakukan bagi pemegang izin saja, sedangkan bagi pemerintah yang tidak dapat memenuhi kewajiban divestasi sebagaimana semestinya tidak jelas pengaturan sanksinya dengan kata lain tidak ada sanksi.

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian masih diterdapat beberapa hal permasalahan yang belum terjawab dan penulis bermaksud memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Perlu adanya perbaikan undang-undang dalam hal peraturan yang mengatur penyesuaian kontrak karya. Sehingga kewajiban divestasi dapat dilaksanakan tanpa adanya benturan dengan kontrak karya. Karena kontrak karya tidak terlepas dengan asas pacta sun servanda, pada prinsipnya menjalankan kontrak ini layaknya undangundang. 2. Perlu adanya penyelarasan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan

ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-

80

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal yang berkaitan dengan divestasi agar memiliki kepastian hukum serta agar tidak adanya hierarki peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam pelaksanaan kewajiban ketentuan perundang-undangan tidak boleh melanggar undang-undang yang lebih tinggi. 3. Dalam hal mekanisme transaksi divestasi, diperlukan teknis yang jelas dalam kriteria penentuan harga saham yang akan ditawarkan kepada peserta Indonesia. Penentuan harga saham harus dengan dasar hukum yang kuat serta berlandaskan asas keadilan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. 4. Perlu adanya kejelasan mengenai posisi pemerintah, karena posisi pemerintah masih rancu ketika harus melaksanakan kewajiban divestasi. Pemerintah tidak hanya sebagai pemberi izin, akan tetapi bertindak juga sebagai partner usaha dan melaksanakan perjanjian karya. 5. Diperlukan rumusan sanksi yang tegas dan jelas ketika perusahaan dan pemerintah tidak dapat melaksanakan ketentuan dan kewajiban divestasi saham. Selain sanksi yang tegas dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakannya.

81

DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Bentham, Jeremy. The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan). Diterjemahkan oleh Nurhadi. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006. Dune, M van, dan Gr. Van der Burght, Hukum Perjanjian. Diterjemahkan oleh Lely Niwan. Yogyakarta : Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1987. Hatta, Mohammad. Bung Hatta Menjawab, cetakan pertama. Jakarta : Gunung Agung, 1979. Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian ; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Cetakan kedua. Jakarta : Kencana, 2011. HS, Salim. Hukum divestasi Indonesia. Cetakan pertama. Jakarta : Erlangga, 2010. HS, Salim. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Edisi pertama cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. HS, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata ; Buku Satu. Edisi satu cetakan pertama. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006. HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. Hukum Divestasi Di Indonesia ; pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer 2/ SLKN-X/2012. Edisi revisi cetakan pertama. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013. HS, Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan keempat. Jakarta :Sinar Grafika, 2006. HS, Salim, dan Abdullah Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Cetakan pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2007. HS, Salim. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Cetakan keempat. Jakarta : Rajawali Press, 2008. Ilmar, Aminuddin. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Edisi revisi cetakan keempat. Jakarta : Kencana, 2010. Lubis, Todung Mulya. Hukum Ekonomi. Jakarta : Sinar Harapan, 1992.

82

Manan, Bagir, dkk, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Cetakan pertama. Bandung : Mandar Maju, 1995. Marbun, BN. Kamus Hukum Indonesia. Edisi kedua direvisi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan keenam. Jakarta : Kencana, 2010. Meleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung : PT. Remaja Rosyada Karya, 1997. Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Edisi pertama. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007. Moin, Abdul. Merger Akuisisi & Divestasi. Edisi kedua. Yogyakarta : Ekonisa, 2007. Muda, Ahmad Toni K, Kamus Lengkap Ekonomi. Jakarta : Gita Press, 2003. Ngani, Nico. Metodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Hukum. Cetakan pertama. Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012. Panjaitan, Hulman. Hukum Penanaman Modal Asing. Cetakan pertama. Jakarta : IND HILL.Co, 2003. Prasetyo Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Teori & Ilmu Hukum. Cetakan kedua. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012. Rajaguguk, Erman, dkk. Hukum Penanaman Modal. Depok : FHUI, 2007. Rajaguguk, Erman. Indonesianisasi Saham. Cetakan kedua. Jakarta : Rineka Cipta,1994. Redi, Ahmad. Hukum Pertambangan. Cetakan pertama. Jakarta : Gramata Publishing, 2014. Rosadi, Otong. Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial. Cetakan Pertama. Padang, Thafa Media, 2012. Saleng, Abrar. Hukum Pertambangan. Cetakan kedua. Yogyakarta : UII Press, 2004. Soekanto, Soerjono, dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan kesepuluh. Jakarta : Grafindo Persada, 2007. Sjahputra, Iman. Hukum Pasar Modal. Cetakan pertama. Jakarta : Harvarindo, 2011.

83

Sjandeini, Sultan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yangSeimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Cetakan pertama. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993. Sudrajat, Nanang. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Cetakan pertama. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013. Thalib, Sajuti. Hukum Pertambangan Indonesia. Cetakan pertama. Bandung : Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974. Trihastuti, Nanik. Hukum Kontrak Karya ; Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Di Indonesia. Cetakan pertama. Malang : Setara Press, 2013. Usman, Rachmadi. Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Cetakan pertama. Jakarta: Djambatan, 2000. B. DISERTASI Khairandy, Ridwan. Disertasi : Itikad Baik dalam Kebebasan berkontrak. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. C. JURNAL, MAKALAH, LAPORAN Badan Pusat Statistik, Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2015, Berita Resmi Statistik No. 36/04/Th. XVIII, 15 April 2015, di akses 30 April 2015. Hertanto, Ari Wahyudi. Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan). Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 2 April-Juni 2008. Indonesia Corruption Watch. Makalah : Menimbang Manfaat Freeport Bagi Indonesia, Jakarta 1 November 2011. PT. Freeport Indonesia, Lembar fakta Maret 2014, website resmi www. PTFI.com diakses 1 Mei 2015 PT. Freeport Indonesia, Menghubungkan Dunia : Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan 2011. Siahaan, Toni Rico. Penyesuaian Isi Kontrak Karya terkait Dengan Penggunaan Jasa Pertambangan. Depok : FHUI, 2012.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

84

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

85

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

bahwa untuk menjamin kepastian berusaha yang telah diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka penanaman modal dalam negeri, perlu mengatur mengenai komposisi kepemilikan saham pada tahap eksplorasi dan operasi produksi;

b.

bahwa untuk menata kembali partisipasi peserta Indonesia dalam kepemilikan saham pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, perlu mengatur kembali kewajiban divestasi saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;

c.

bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan menjamin kepastian berusaha bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, perlu mengatur kembali mengenai kewajiban divestasi saham, luas wilayah, serta kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak/perjanjian;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mengingat: 1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489).

MEMUTUSKAN:

86

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489), diubah sebagai berikut: 1.

Diantara Pasal 7B dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7C yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7C Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan perubahan status perusahaan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak:

2.

a.

75% (tujuh puluh lima persen) untuk IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi;

b.

49% (empat puluh sembilan persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian;

c.

60% (enam puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian; dan

d.

70% (tujuh puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah.”

Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 32

3.

(1)

Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(3)

Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Negara.

(4)

Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.”

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 36

87

4.

(1)

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

(2)

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki: a.

IUP Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian; atau

b.

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.”

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 46

5.

(1)

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP Operasi Produksi berakhir harus menyampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya;

(2)

Dihapus.

(3)

Dihapus.”

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 73 dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 73

6.

(1)

Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUPK berakhir, wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral logam atau batubara pada WIUPK-nya.

(2)

Dihapus.

(3)

Dihapus.”

BAB V diubah sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut: “BAB V PENCIUTAN DAN PENGEMBALIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS”

7.

Ketentuan ayat (4) Pasal 74 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), dan ayat (4d), serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 74 (1)

Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

(2)

Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan

88

sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK. (3)

(4)

8.

Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan: a.

laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

b.

peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;

c.

bukti pembayaran kewajiban keuangan;

d.

laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan

e.

laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a.

mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP atau WIUPK, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.

mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4a)

WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4b)

WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(4c)

WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(4d)

WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

(5)

Dihapus.”

Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 75A, Pasal 75B, dan Pasal 75C yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 75A (1)

IUP Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, WIUP Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2)

IUPK Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUPK Operasi Produksi, WIUPK Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri.

(3)

WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a.

mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.

mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

89

(4)

WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(6)

WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(7)

WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

Pasal 75B (1)

IUP Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 46 ayat (1), WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

(2)

IUP Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3)

WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk: a.

mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.

mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4)

WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(5)

WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

(6)

Dalam pelaksanaan lelang WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pemegang IUP Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai.

(7)

WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 75C (1)

IUPK Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUPK-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).

(2)

IUPK Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri.

(3)

WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan

90

kembali menjadi WIUPK Operasi Produksi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)

WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

(5)

Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPK Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai.”

9.

Penjelasan Pasal 94 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 94 ayat (1).

10.

Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 95 (1)

(2)

11.

Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan: a.

mineral logam;

b.

mineral bukan logam;

c.

batuan; atau

d.

batubara.

Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a.

pengolahan mineral logam; dan

b.

pemurnian mineral logam.

(3)

Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.

(4)

Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.

(5)

Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.”

Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 97 diubah, diantara ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7a) dan ayat (7b), diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b),dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 97 (1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap.

(1a)

Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:

91

a.

tahun keenam 20% (dua puluh persen);

b.

tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);

c.

tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);

d.

tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); dan

e.

tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen);

dari jumlah seluruh saham. (1b)

Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a.


b.

tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen); dan

c.

tahun kelimabelas 40% (empat puluh persen);

dari jumlah seluruh saham. (1c)

Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a.


b.

tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima persen); dan

c.

tahun kelimabelas 30% (tiga puluh persen);

dari jumlah seluruh saham. (1d)

Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a.


b.

tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen); dan

c.

tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen);

dari jumlah seluruh saham. (1e)

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing tidak wajib melaksanakan divestasi saham.

(2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) kepada peserta Indonesia secara berjenjang kepada:

(2a)

a.

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat;

b.

BUMN dan BUMD; dan

c.

badan usaha swasta nasional.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek di Indonesia diakui sebagai peserta Indonesia paling banyak 20% (dua puluh persen)

92

dari jumlah seluruh saham. (3)

Dihapus.

(4)

Dihapus.

(5)

Dihapus.

(6)

Penawaran divestasi saham kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi.

(7)

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(7a)

Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan berminat terhadap penawaran divestasi saham, maka Pemerintah diberikan prioritas untuk membeli divestasi saham.

(7b)

Dalam hal Pemerintah tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham atau tidak ada jawaban dari Pemerintah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan apabila pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan minatnya, maka Menteri mengkoordinasikan penetapan komposisi divestasi yang akan dibeli oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(8)

Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang.

(8a)

BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(8b)

Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8a), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang.

(9)

Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(10)

Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.

(10a) Dalam hal peserta Indonesia setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak melakukan pembayaran maka pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang terhadap penawaran divestasi saham dinyatakan gugur dan penawaran divestasi saham diberikan kesempatan kepada Peserta Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (11)

12.

Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya.”

Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 98 Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan yang mengakibatkan saham peserta Indonesia terdilusi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan saham kepada peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sesuai dengan kewajiban divestasi

93

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d).”

13.

Ketentuan angka 2 Pasal 112 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, serta angka 7 dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 112 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.

Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

1a.

Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki luas wilayah kontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak/perjanjian yang telah disetujui Menteri sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:

2.

a.

wilayah potensi dan cadangan/penambangan; dan

b.

wilayah di luar penambangan untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.

Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1: a.

yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan

b.

yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan d bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.

3.

Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: a.

disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama; dan

94

14.

b.

menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh WIUP atau WPR sampai dengan jangka waktu berakhirnya IUP atau IPR kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya;

c.

dihapus.

5.

Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

6.

Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan, tetap dapat menerima komoditas tambang dari kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.

7.

Dihapus.

8.

Dihapus.”

Ketentuan Pasal 112A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 112A 1.

Wilayah kontrak/perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat: a.

ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/ atau

b.

diusulkan menjadi WPN,

berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.

Wilayah kontrak/perjanjian sebagai wilayah potensi dan cadangan/penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 1a huruf a yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2a dapat: a.

ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau

b.

diusulkan menjadi WPN,

berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.

Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, angka 9, dan angka 10 Pasal 112B diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga Pasal 112B berbunyi sebagai berikut: “Pasal 112B 1.

Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri.

2.

Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak karya atau perjanjian karya

95

pengusahaan pertambangan batubara berakhir. 3.

4.

5.

6.

7.

Permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a.

administratif;

b.

teknis;

c.

lingkungan; dan

d.

finansial.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a meliputi: a.

surat permohonan;

b.

susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

c.

surat keterangan domisili.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi: a.

peta dan batas koordinat wilayah;

b.

laporan akhir kegiatan operasi produksi;

c.

laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

d.

rencana kerja dan anggaran biaya;

e.

neraca sumber daya dan cadangan;

f.

rencana reklamasi dan pascatambang;

g.

rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;

h.

tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c meliputi: a.

pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b.

persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d meliputi: a.

laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

b.

bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.

8.

Menteri dalam memberikan IUPK Operasi Produksi perpanjangan wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan nasional.

9.

Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.

10.

Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang mengajukan permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan paling lambat sebelum berakhirnya kontrak karya dan

96

perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. 11.

16.

Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.”

Di antara ketentuan Pasal 112C dan Pasal 113 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 112D dan Pasal 112E yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 112D Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara: 1.

yang telah berproduksi kurang dari 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

2.

yang telah berproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham: a.

sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan

b.

sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 112E Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 14 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

97

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 14 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 263

98

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I.

UMUM Pada kegiatan pertambangan terdapat kemungkinan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri berubah statusnya menjadi penanaman modal asing, namun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum mengaturnya secara tegas. Untuk itu perlu dipertegas ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka penanaman modal asing maupun yang melakukan perubahan status dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing. Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang memerlukan investasi besar, perlu diberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Salah satu kemudahan yang diberikan berupa pengaturan kembali komposisi kewajiban divestasi saham pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta pembebasan dari kewajiban divestasi saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing. Dengan adanya kemudahan dimaksud, diharapkan industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia akan berkembang pesat sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia melalui peningkatan nilai tambah. Selanjutnya untuk menjamin kepastian berusaha yang telah diberikan kepada pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu mempertegas kewajiban divestasi saham dan mengatur kembali ketentuan mengenai perpanjangan kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1 Pasal 7C Yang dimaksud dengan "yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan

99

bawah tanah" sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah yang melakukan kegiatan penambangan: a.

dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah seluruhnya; dan

b.

dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka.

Angka 2 Pasal 32 Cukup jelas.

Angka 3 Pasal 36 Cukup Jelas.

Angka 4 Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dihapus. Ayat (3) Dihapus.

Angka 5 Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dihapus. Ayat (3) Dihapus.

Angka 6 Cukup jelas.

Angka 7 Pasal 74

100

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud "dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan" dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pajak. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Cukup jelas. Ayat (4b) Cukup jelas. Ayat (4c) Cukup jelas. Ayat (5) Dihapus. Angka 8 Pasal 75A Cukup jelas. Pasal 75B Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

101

Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) "Hak menyamai" dalam pelaksanaan lelang WIUP Operasi Produksi diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelumnya. "Hak menyamai" dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi diberikan kepada: a.

pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat;

b.

pemegang IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat.

Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 75C Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) "Hak menyamai" dalam pelaksanaan lelang WTUPK Operasi Produksi diberikan kepada: a.

pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD sebelumnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN/BUMD yang berminat;

b.

pemegang IUPK Operasi Produksi yang dimiliki oleh badan usaha swasta sebelumnya apabila tidak ada BUMN/BUMD yang berminat.

Angka 9 Pasal 94

102

Ayat (1) "Pengolahan" oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, meliputi antara lain: a.

peningkatan mutu batubara (coal upgrading);

b.

pembuatan briket batubara (coal briquetting);

c.

pembuatan kokas (cokes making);

d.

pencairan batubara (coal liquefaction);

e.

gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification; dan

f.

coal slurry/coal water mixture.

"Pengolahan" oleh perusahaan, meliputi antara lain: a.

pencampuran batubara (coal blending);

b.

peningkatan mutu batubara (coal upgrading);

c.

pembuatan briket batubara (coal briquetting);

d.

pembuatan kokas (cokes making);

e.

pencairan batubara (coal liquefaction);

f.

gasifikasi batubara (coal gasification); dan

g.

coal slurry/coal water mixture.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 10 Pasal 95 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Peningkatan nilai tambah dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

103 Angka 11 Pasal 97 Ayat (1) Yang dimaksud "sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1a) Yang dimaksud dengan "tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian" adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. Yang dimaksud "sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1b) Yang dimaksud “sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1c) Yang dimaksud "sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1d) Yang dimaksud "sejak berproduksi" adalah dihitung sejak penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibuktikan dengan persetujuan kegiatan produksi oleh menteri. Ayat (1e) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Cukup jelas Ayat (3) Dihapus. Ayat (4) Dihapus. Ayat (5) Dihapus. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

104

Ayat (7a) Cukup jelas. Ayat (7b) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (8a) Cukup jelas. Ayat (8b) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (10a) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 98 Cukup jelas.

Angka 13 Pasal 112 Angka 1 Cukup jelas. Angka 1a Cukup jelas. Angka 2 "IUPK Operasi Produksi perpanjangan" diberikan dengan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Angka 3 Cukup jelas.

105

Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Dihapus. Angka 8 Dihapus. Angka 14 Pasal 112A Cukup jelas.

Angka 15 Pasal 112B Cukup jelas.

Angka 16 Pasal 112D Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Sebagai contoh: 1.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara A yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan sudah beroperasi 13 (tiga belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar: a.

20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan

b.

51% (lima puluh satu persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,

dari jumlah seluruh saham.

106

2.

Kontrak Karya B yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar: a.

20% pada tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini (dua puluh persen); dan

b.

40% (empat puluh persen) tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,

dari jumlah seluruh saham. 3.

Kontrak Karya C yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah sudah beroperasi 16 (enam belas) tahun maka wajib melakukan divestasi paling sedikit sebesar: a.

20% (dua puluh persen) tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; dan

b.

30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,

dari jumlah seluruh saham. 4.

Kontrak Karya D yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka sudah beroperasi 11 (sebelas) tahun maka wajib melakukan divestasi sebesar: a.

20% (dua puluh persen) pada tahun pertama setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini;

b.

30% (tiga puluh persen) pada tahun kelima setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,

dari jumlah seluruh saham. Pasal 112E Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5597

LEMBAR FAKTA |

Update: Maret 2014

KONTRAK KARYA 1967

JANGKA WAKTU 1936 cadangan “Ertsberg” ditemukan

Kontrak Karya I

1960 Forbes Wilson menemukan kembali “Ertsberg.”

Grasberg ditemukan. Investasi besar dan risiko tinggi, perlunya jaminan investasi jangka panjang.

berlaku selama 30 tahun sejak mulai berproduksi tahun 1973.

K

TRA N O

2.51% KARYAWAN

pemerintah INDONESIA

KA R YA

9.36% INDOCOPPER INVESTAMA

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.

Cadangan terbukti

Berkaitan dengan IPO, kami menyambut baik gagasan tersebut dan sedang melakukan pengkajian.

per 31 Desember 2012

2.52

PENERIMAAN NEGARA

59%

UNTUK indonesia

DARI : Royalti, Dividen, Pajak, Pungutan lainnya (Bea, Iuran tetap PPh Badan, PPN, PBB, Iuran Tetap, Pajak Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak & Retribusi Daerah dll.)

Pembayaran pajak merupakan porsi terbesar dalam pembayaran ke penerimaan Negara. PTFI telah membayar PPh Badan lebih tinggi dari tarif UU yang kini berlaku.

94%

30%

total investasi di papua

5%

total investasi di indonesia

*data MP3EI s/d tahun 2012

BAYAR PAJAK

35% vs 25% freeport indonesia

Rp 160-180 Triliun SMELTER PT Smelting

Smelter Tembaga Pertama di Indonesia

Kami membangun pabrik peleburan tembaga (smelter) pertama di Indonesia, yaitu PT Smelting tahun 1996. Kami memasarkan konsentrat dengan harga pasar berdasarkan kontrak jangka panjang dengan sejumlah smelter internasional, dan akan tetap menghormati kontrak-kontrak tersebut. Apabila ada pembangunan smelter baru di Indonesia, maka kami akan membuka peluang bisnis berdasarkan ketentuan pasar. Kontrak kerja kami menetapkan bahwa kami memiliki hak untuk mengekspor produk kami untuk dijual tanpa batasan apapun atau pembebanan pajak.

LUAS WILAYAH

41% FCX

PPh Badan ptfi

miliar ton bijih

1 % tembaga, 0,83 gram/ ton emas, 4,24 gram/ tonperak

59% INA

uu PPH nasional

Sejak 1999, PTFI juga telah melakukan pembayaran royalti tambahan untuk tembaga, emas dan perak jika produksi melebihi tingkat tertentu www.ptfi.com | www.fcx.com

Rp 86 Triliun

perkiraan tambahan investasi untuk pengembangan tambang bawah tanah ke depan.

ASING

9.36%

81.28%

perpanjangan 2 x 10 tahun

total investasi SAMPAI SAAT INI

total investasi tambang tembaga di indonesia

K

NASIONAL

DIVESTASI

+ 10 + 10

Sejak 2001

97.49% Karyawan

31.694 Karyawan

2041

INVESTASI

AMDAL 300K ISO 14001

produk konsentrat tembaga untuk permintaan domestik

TENAGA KERJA

2031

KK berlaku 30 tahun dengan periode produksi berakhir di tahun 2021, ditambah kemungkinan perpanjangan 2 x 10 tahun (sampai tahun 2041).

Kami mengikuti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah mendapatkan AMDAL yang disetujui oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH)

Mengutamakan konsumen Indonesia dalam menjual produksi, menggunakan Tenaga Kerja Indonesia, serta barang dan jasa domestik, melakukan divestasi

52%

30 tahun

Kontrak Karya II

LINGKUNGAN HIDUP

KEPENTINGAN NASIONAL

PENJUALAN

2021

1991

1988

@IDfreeport

Wilayah KK terdiri dari wilayah Blok A ( Eksploitasi) dan Blok B ( eksplorasi). KK mengatur luas wilayah, wilayah proyek dan pelepasan wilayah.

2012

10.000 Ha + 202.950 Ha = eksploitasi kk-a

eksplorasi kk-b

WILAYAH KK telah BERKURANG SECARA signifikan,dari 2,6 juta ha hINGGA TERSISA 212.950 hA saat ini.

212.950 Hektar

vs 1991

2.6

Juta Hektar

92.2%

wilayah telah dilepaskan

FACTSHEET |

Update: March 2014

CONTRACT OF WORK 1967

TIME FRAME 1936 discovers “Ertsberg” deposit.

cONTRACT OF WORK I

1960

Valid for 30 years, effective from commencement of operations in 1973.

Forbes Wilson expedition to rediscover “Ertsberg.”

Priority to Indonesian MARKET, Indonesian Workers, as well as domestic goods and services, divestITURE

cONTRACT OF WORK iI

2031

2041

+ 10 + 10

30 YEARS

2 x 10 year renewal

The contract of work is Valid for 30 years with production period ending in 2012, and option of 2X 10-year renewal (Until 2041).

environmental

INVESTMENT investment of

AMDAL 300K ISO 14001

USD

8.6 Billion

since 2001

copper concentrate product is designated to meet domestic demand.

31.694 Employees

KA R YA

GOVERMENT OF INDONESIA

9.36% INDOCOPPER INVESTAMA

proven reserves

We welcome the IPO suggestion, and are currently undertaking a study to that effect.

as of December 31, 2012

2.52

STATE REVENUE

for indonesia

FROM : Royalty, Divident, Tax, Others (Bea, Iuran tetap PPh Badan, PPN, PBB, Iuran Tetap, Pajak Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak & Retribusi Daerah dll.)

tax payments make up the biggest portion of revenue payments to the State. The Corporate Income Tax rate paid by PTFI exceeds the prevailing statutory tax rate.

54% INA

SMELTER PT Smelting

the first copper smelter in indonesia

We built the first smelter in Indonesia, PT Smelting in 1996. We sell concentrate at market price to several international smelters based on long-term contracts, and will continue to honor these contracts. When new smelters are built in Indonesia, we will be open to doing business with the smelters based on market terms and conditions. Our contract of work entitles us to export of our products without restriction or imposition of duties.

concession area consists of the area of Block A (Exploitation) and Block B (exploration). contract of work regulate project area and relinquished area.

2012

TAXES

35% vs 25% freeport indonesia

16-18 Billion

for future underground development

CONCESSION AREA

46% FCX

PTFI Corporate Income Tax Rate (PPH Badan)

billion tons of ore

1 % copper 0,83 grams/ ton gold 4,24 grams/ ton silver

the statutory income tax rate (PPH Badan)

Since 1999, PTFI has voluntarily paid additional royalty on copper, gold and silver when production exceeds previously agreed levels. www.ptfi.com | www.fcx.com

of Total investments in Indonesia

With an estimated additional investment of

USD

59%

5%

30%

of Total total investment the copper mine investments in Papua in Indonesia

*according to MP3EI data up to 2012

9.36%

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.

94%

2.51% expatriate

DIVESTITURE

81.28%

T ON RA

K

97.49% NATIONAL

WORKFORCE

K

52%

Grasberg deposit discovered. Huge and high-risk investment requiring guarantees for long-term investment.

We follow the laws and regulations and has earned AMDAL approved by the Ministry of Environment (MoE)

NATIONAL INTEREST

SALES

2021

1991

1988

@IDfreeport

10.000 Ha + 202.950 Ha = COW-A Exploitation

COW-B Exploration

PTFI have significantly reduced concession area from 2.6 million ha to the remaining 212 950 ha today.

212.950 Hectare

vs 1991

2.6 Million Hectare

92.2%

of concession area relinquished

1436 H

Recommend Documents