12) PROSEDUR PEMBUATAN SPMT JABATAN STRUKTURAL A. DESKRIPSI SINGKAT Surat Penyataan Melaksanakan Tugas merupakan sebuah surat yang berisikan Pernyatan dari Pejabat Berwenang tentang suatu keadan yang nyata-nyata ada dan telah berlangsung, terkait Pelaksanaan Tugas dari seorang PNS yang diangkat dalam Jabatan Struktural Tertentu. SMPT digunakan sebagai dasar dalam membayarkan hak-hak dari seorang PNS. SPMT dibuat setelah seorang PNS menerima Surat Pengangkatan dalam Jabatan STRUKTURAL, dan melaksanakan tugas secara nyata dalam Jabatan Struktural dimaksud. Dengan kata lain SMPT merupakan bukti bahwa seorang benar-benar telah melaksanakan tugas sesuai Jabatan Struktural yang diemban, oleh karena itu kepadanya dapat diberikan Tunjangan Jabatan Struktural sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. B. ISTILAH Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau disingkat SMPT adalah sebuah Surat yang berisi Pernyataan dari seorang Pejabat Pembina Kepegawaian/ pejabat berwenang yang berfungsi untuk menerangkan suatu keadaan berdasarkan fakta, bahwa seorang PNS telah secara nyata melaksanakan tugas dalam Jabatan Struktural Tertentu , maka kepada PNS dapat diberikan hak-hak menurut Jabatan Struktural tersebut sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan yang diberikan kepada seorang Pegawai Ngeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Struktural menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat,memindahkan dan memberhentiakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerjanya dalam dan dari Jabatan tertentu dan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku C. REFERENSI Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang –undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 30 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan ke 13 (tiga belas) atas Peratutan Pemerintah Repbulik Indoensia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor : 0197/O/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Nusa Cendana; Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural,
D. PERSIAPAN Menyiapkan data kepegawaian yang berkaitan dengan data diri dari PNS yang hendak diterbitkan SPMT Jabatan Struktural di lingkungan Universitas Nusa Cendana.
E.
PELAKSANAAN Menerima, membaca, meneliti SK Jabatan Struktural, data Kepegawaian dari PNS Dosen menurut data yang ada di Bagian Kepegawaian ; Membuat konsep SPMT, mengajukan pada pimpinan untuk dikoreksi dengan melampirkan data dukung lainnya; Menerima konsep SPMT yang telah dikoreksi pimpinan, mengetik, memberi nomor dan menggandakan konsep SPMT; Konsep SPMT diberikan kepada Pimpinan untuk diberi paraf dan selanjutnya kepada petugas untuk dapat ditanda tangani oleh Pejabat berwenang. Menerima kembali SPMT yang telah ditanda tangani pejabat berwenang, dan melakukan sortir; Mengirim SPMT kepada PNS, dan tembusannya kepada pihak terkait sesuai peruntukan dan mengarsipkan.
F.
RINGKASAN KEGIATAN
Tujuan
Ukuran Keberhasilan Ruang Lingkup
Pihak yang terlibat
Penjelasan Prosedur Penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Terlaksananya Proses Penerbitan SMPT bagi PNS Dosen yang menduduki Jabatan Struktural secara tepat waktu. Membaca dan meneliti SK Jabatan Struktural, membuat Konsep SPMT sampai SMPT diterima oleh PNS yang bersangkutan 1. Rektor 2. Pembantu Rektor II 3. Kepala BAUK 4. Bagian Kepegawaian Undana 5. Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas/ Unit kerja 6. Pegawai Negeri Sipil
Acuan
Penanggung jawab utama Dokumen yang digunakan
Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 TAhun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan ke 13 (tiga belas) atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor: 0180/0/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Nusa Cendana; Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural.
Rektor Lampiran I-L Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural Tanggal 15 Februari 1995
No 1
2
3 4
5
6
Penjelasan Petugas menerima, membaca, meneliti SK Jabatan Struktural dari PNS Tenaga Kependidikan yang baru diangkat dalam Jabatan Struktural Membuat konsep SPMT dan mengajukan pada Pimpinan untuk dikoreksi, dengan menyertakan data pendukung dari PNS yang bersangkutan Menerima kembali konsep SPMT hasil koreksi dan mengetik, memberi nomor serta menggandakan Menerima kembali konsep SPMT yang telah diparaf pimpinan dan menyampaikan kepada petugas untuk di tanda tangani Pejabat berwenang Menerima kembali SPMT yang telah ditanda tangani Pejabat dari petugas, melakukan sortir,dan kemudian mendistribusikan sesuai peruntukan, dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan Mengarsipkan pada KARDAP PNS
Output Data PNS yang Valid
Konsep SPMT yang telah dikoreksi Pimpinan Konsep SPMT yang telah siap ditandatangani Konsep SPMT ditanda Tangani Pejabat PNS menerima SPMT
Dokumen Arsip
G. Diagram Alir. PROSEDUR PENERBITAN SPMT BAGI PNS TAD YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS
Mulai
SK Jabatan Struktural
Melakukan Verifikasi data
Ditanda Tanda tangani PR II/ Karo AUK
Membuat Konsep SPMT
Konsep SPMT
SPMT
PNS Menerima SPMT
Selesai
PENJELASAN 1. Petugas menerima, membaca dan meneliti SK Jabatan Struktural PNS Dosen untuk mengetahui Nomor, tanggal Penetapan dan berlakunya SK tersebut untuk dijadikan dasar dalam menerbitkan SPMT Jabatan Struktural ; 2. Melakukan verifikasi data terkait data diri dari PNS TAD tersebut, guna menghindari kesalahan pencantuman identitas dalam SPMT; 3. Membuat konsep SPMT, mengajukan pada pimpinan dengan diserta data dukung untuk dikoreksi oleh Pimpinan; 4. Menerima hasil kembali konsep SPMT,mengetik SPMT sesuai hasil koreksi pimpinan, memberi nomor dan menggandakannya, 5. Menyampaikan kembali Konsep SPMT yang telah digandakan pada pimpinan untuk diparaf untuk selanjutnya diberikan pada petugas untuk ditanda tangani oleh Pejabat berwenang; 6. Konsep SPMT ditanda tangani oleh Pejabat berwenang; 7. Menerima kembali SK yang telah di Tanda tangani, mensortir dan mengirimkan kepada pihak terkait dan kepada PNS yang bersangkutan; 8. Mengarsipkan dokumen dalam KARDAP dari PNS yang bersangkutan.
H. LAMPIRAN 1.
SYARAT –SYARAT PENERBITAN SPMT BAGI PNS TAD YANG BARU MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL A. Syarat-syarat 1. Salian sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; 2. Salinan sah surat keputusan dalam Jabatan Struktural terakhir; B. Waktu Penerbitan SPMT bagi PNS TAD yang diangkat dalam Janatan Struktural Waktu penerbitan SPMT bagi PNS TAD yang diangkat dalam Jabatan Struktural
tertentu, yakni sepanjang tahun berjalan. Oleh karena sangat ditentukan oleh Mutasi yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang diambil pimpinan Universitas.
