PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 573/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN
FUNGSIONAL UMUM BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik W
Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
4.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
97
Tahun
2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
54
Tahun
2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
99
Tahun
2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
tentang
Pemerintah
Perubahan
Nomor
99
Atas
Tahun
Peraturan
2000
tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
101
Tahun
2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
tentang Perubahan Atas Nomor
9
Tahun
2003
63
Tahun
2009
Peraturan
Pemerintah
tentang
Wewenang
Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
^
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil:
12.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karngasem Nomor 6);
W
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Menetapkan Kualifikasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannnya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
KETIGA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 20 Oktober 2015 PENJABAT BUPATI KARANGASEM,
I AOTS ngurah arda
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangasem 4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 573/HK/20I5 TENTANG
PENETAPAN KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM
BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBANKERJA
DI LINGKUNGAN PEMERI>^TAH KABUPATEN KARANGASEM
REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) I.SEKRETARIAT DA^iRAH JUMLAH NO
SKPD
HASIL ABK/
KEKURANGAN/
KEBUTUHAN
KELEBIHAN
3
4
5
1
1
0
1
1
0
PEMANGKU JABATAN
1
1
2
Sekretaris Daerali
- Asisten Tatapraja
- Asisten Ekoiiomi dan Pembangunan - Asisten Administrasi Umum 2 j
4
5 6
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Staf Ahli Bidang Pembangunan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Staf Ahii Bidang Ekonomi dan Keiiangan JUMLAH
C
1
1
0
1
1
0
i
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
9
9
0
KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SYARATJABATAN NO
IKHTISAR JABATAN
NAMA JABATAN
GOLONGAN
DIKLAT TEKNIS DALAM PENDIDIKAN
DIKLAT PENJENJANGAN
5
6
JABATAN
RUANG
3
2
1
4
7
A. SEKR ETARIS LURAH 1
Pengadministrasi
Menyiapkan administrasi terkait pelaksanaan tugaspadakesekretariatan di kelurahan sesuai
Umum
tugas yang ditetapkan dengan baik.
ll/a
- SMK/SMA Sederajat
- Prajabatan
- Diklat Adminstrasi
- Prajabatan
- Bendahara
- D3 Ekonomi - D3 Hukum 2
Bendahara
Pengeluaran
Membantu Seklur mengajukan SPP, menandatangani SPP, surat pengantarSPP, dan
kelengkapan dokumen lainnnya sertabertanggungjawab ataskeselamatan uangdankertas
ll/c
berhargayang diurusnyaatas kebenaran atau sahnya bukti pengeluaran.
- D3 Ilmu Bisnis dan
Manajemen D3 Sospol - D3 Akuntansi
3
Bendahara Gaji
Membantu mengajukan SPPdan SPMgaji atas dasar DPA, menukar gaji ke Bank, mempersiapkan daftargaji. menghimpun menyusun rekap LP2Pseluruii PNSdan bertanggungjawab keluaran terhadap data gaji yangdibuat untuk dijadikan bahan dalam
- D3 Ekonomi II/c
4
5
Pengurus Barang
Menghimpun, mencatat, memeriksa sertamelakukan penjagaan terhadap data kepegawaian pada Kelurahan Subagan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
- D3 Ekonomi n/c
- D3 Akuntaansi
- Prajabatan
- D3 Sospol
berlakuagar tersedia database kepegawaian yang tepat dan akurat.
Menginventarisir, mengelola, serta menjaga inventaris barang yangada pada Kelurahan Padangkerta sesuai peraturan yang berlaku agar kondisi barang inventaris terjaga dengan
- Prajabatan
D3 Sospol
penerbitan SPM. Pengadministrasi Kepegawaian
D3 Akuntaansi
ll/a
SMA/SMK Sederajat
- Prajabatan
Il/a
SMA/SMK Sederajat
- Prajabatan
baik.
6
c
Penyimpan Barang
Merencanakan, menerima menyimpan dan menyalurkan barang meneliti dokumen pengadaan barang milik daerah.
-
7
Pcngadminislrasi Persuratan
8
9
Pengadministrasi Anggaran
Mengagendakan surat dalam buku agenda atau kartu atau kliper sertamendistribusikan surat sesuai disposisinya agar tugas terlaksana dengan baik.
Melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kcrja Anggaran (RKA) baik induk maupun perubahan yang akan dituangkan dalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA)pada
ll/a
SMA/SMK Sederajat
Ill/a
SI Ekonomi Akuntansi
Kelurahan Subagan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menginventarisasi usulan rencana kegiatan unit kerja sebagai bahan penyusun konsep rumusan kebijakan penyusunan anggaran program mencakup penyiapan bahan masukan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKP dan Renja, penyiapan bahan penelaahan usulan Pengadministrasi kegiatan, penyusunan konsep rumusan kebijakan penyusunan anggaran program mencakup Rencana dan Program penyiapan bahan Rapat Kerja Kelurahan, menyiapkan bahan penyusun konsep Laporan
- SI Sospol Ill/a
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan, bahan verifikasi usulan
I
2
SI Akuntansi
- Prajabatan
- SI Hukum
kegiatan unit kerja, mcnyusun bahan dokumen perencanaan dan dokumen kegiatan, dan menginventarisasi bahan penelaahan dokumen Penetapan Kineija (PK) Unit Ketja. B. Seksi
SI Ekonomi
Pelayanan Umum Pengadministrasi
Menyiapkan administrasi terkait pelaksanaan tugas pada seksi pelayanan umum di
Umum
kelurahan sesuai tugasyang ditetapkan dengan baik.
Pengadministrasi Perijinan
Melakukan pencatatan, pembuatan surat pengantar, menginverasisir permohonan surat-surat perijinan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pelayanan kepada masyarakat terkait perijinan dapat berjalan dengan baik.
C. Seksi 1P emerintahan 1
2
c
Pengadministrasi
Menyiapkan administrasi terkait pelaksanaan tugas pada seksi pemerintahan di kelurahan
Umum
sesuai tugas yang ditetapkan dengan baik.
Il/a
- SMK/SMA Sederajat
- Prajabatan
- Diklat Adminstrasi
Pengadministrasi Kependudukan
Melakukan pencatatan, pendataan penduduk pendatang, perpindahan penduduk, mengeluarkan surat ketcrangan perkawinan, sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pelayanan kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik
Il/a
- SMK/SMA Sederajat
- Prajabatan
- Diklat SIAK
<
"
f r" »
Pengadministrasi 3
Kelahiran dan Kcmaiian
D. Seksi
1
E. Seksi I
Melakukan pcncatatan kelahiran dan kemaiian pcnduduk. pcmbuaian surat pengantar icrkait pembuatan akte kelahiran maupun kemaiian scsuai peraiuran yang berlaku.
Il/a
- SMK/SMA Sederajai
- Prajabatan
• Diklat SIAK
ll/a
- SMK/SMA Scderajat
- Prajabatan
- Diklat Adminsirasi
|[/a
- SMK/SMASederajat
- Prajabatan
- Diklat Adminstrasi
Pembangunan
Pengadministrasi
Menyiapkan administrasi terkait pelaksanaan tugas pada seksi pembangunan dl kelurahan
Umum
sesuai tugas yang ditetapkan dengan baik.
Kesejahleraan Sosial Pengadministrasi
Menyiapkan administrasi terkait pelaksanaan tugas pada seksi kesejahteraan sosial di
Umum
kelurahan scsuai tugas yangditetapkan dengan baik.
PENJABAT
ARANGASE
AGUS NGURAH ARDA
7
