1.1. Tinjauan KLHS Terhadap Dokumen Pengembangan Kawasan Tanjung Carat. Tanjung Carat merupakan kawasan yang terletak di Kabupaten Banyuasin

Laporan Akhir

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Tinjauan

KLHS

Terhadap

Dokumen

Pengembangan

Kawasan Tanjung Carat Tanjung Carat merupakan kawasan yang terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang direncanakan sebagai Kawasan Pelabuhan dan Perindustrian. Kawasan Tanjung Carat ini akan dijadikan sebagai Portal lalulintas pelabuhan wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan wilayah sekitarnya. Perkembangan kota-kota dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan di Provinsi

Sumatera

Selatan

mempengaruhi

interaksi

antar

kota,

yang

selanjutnya berpengaruh terhadap peran Tanjung Carat sebagai jalur lalu lintas atau pintu gerbang untuk memasuki wilayah Sumatera Selatan melalui perairan. Untuk meningkatkan peran Tanjung Carat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menjadikan Kawasan Tanjung Carat sebagai Area Pelabuhan dan Perindustrian. Didalam dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin, Tanjung Carat dan Tanjung Apiapi direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk itulah kawasan tersebut akan dibangun pelabuhan sebagai penunjang pembangunan yang akan direncanakan. Pemerintah menghadapi beberapa masalah didalam penerapan rencana pembangunan kawasan Tanjung Carat sehingga masih relatif banyak bagian-bagian rencana yang akan dibangun belum sesuai dengan peruntukan tanah yang ditetapkan didalam rencana tata ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

1

Laporan Akhir

Sehubungan dengan gagasan penataan Kawasan Tanjung Carat, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai gagasan untuk menetapkan Tanjung Carat sebagai Kawasan Area Pelabuhan dan Industri. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang implikasi kebijakan penataan

Kawasan Tanjung Carat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan penyusunan KLHS Rencana Pembangunan Kawasan Tanjung Carat. Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas maka penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Carat dimaksudkan antara lain untuk: 1. Menyelaraskan KLHS dengan rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya seperti: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin, dan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api dan Tanjung Carat; 2. Mengintegrasikan rencana sektor dan rencana tata ruang yang terkait dengan Kawasan Tanjung Carat perlu diselaraskan dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJP dan RPJM Kabupaten Banyuasin, karena kegiatan pemanfaatan ruang kawasan Tanjung Carat tergolong proyek jangka panjang; 3. Mengintegrasikan gagasan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

2

Laporan Akhir

RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Selatan, RPJP dan RPJM Kabupaten Banyuasin, dan dokumen rencana lainnya termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dititik beratkan dengan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial budaya; 4. Mengurangi (mitigasi) dampak-dampak negatif, optimasi dan pemanfaatan hasil kajian perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin agar dapat diimplementasikan tepat waktu. Permasalahan dalam penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Api-api adalah bahwa pada saat ini dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen RTRW Kabupaten Banyuasin belum disahkan tetapi rencana pengembangan Kawasan Tanjung api-api dan Tanjung Jarat sudah diplot sedangkan Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api dan Tanjung Jarat sudah disusun walaupun dasar hukumnya belum ada. Oleh karena itu, penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Jarat lebih difokuskan pada dokumen RPJP dan RPJM baik itu untuk Provinsi Sumatera Selatan maupun untuk Kabupaten Banyuasin. 1.2. Proses Penapisan KLHS Kawasan Tanjung Carat Pengembangan kawasan Tanjung Carat sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan industri yang terletak pada lahan basah maka sudah seharusnya pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup terutama dalam kegiatan, rencana, dan program yang telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

3

Laporan Akhir

dalam dokumen pembangunan kawasan tersebut. Kegiatan reklamasi kawasan Tanjung Carat perlu dipikirkan secara ilmiah baik dampak kegiatan tersebut pada lingkungan biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) maupun lingkungan abiotik (tanah, air, dan udara). Pertimbangan lingkungan tersebut perlu perhatian khusus mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan lahan basah yang menjadi tulang punggung masyarakat di sekitar kawasan tersebut terutama di sektor perikanan dan pertanian lahan basah. Pengembangan kawasan Tanjung Carat terutama dilakukan reklamasi lahan pantai dengan pengurugan sangat berkaitan dengan kerusakan, kemerosotan dan atau kepunahan biota laut dan hutan mangrove; serta penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama biota laut dan hutan mangrove, peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan atau lahan yang

akan

mengakibatkan mata pencaharian penduduk menjadi sulit terutama sektor perikanan dan pertanian pangan di lahan basah yang akan mengakibatkan peningkatan

jumlah

penduduk

miskin

di

daerah

perairan.

Dengan

mempertimbangkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan penyusunan dokumen KLHS Kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Carat. 1.3. Tujuan KLHS

dalam Pembangunan Kawasan Tanjung

Carat Tujuan utama KLHS Kawasan Tanjung Carat adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan kebijakan dan rencana pembangunan kawasan terhadap lingkungan hidup dan kemudian mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

4

Laporan Akhir

program didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan. Proses dan hasil pelaksanaan KLHS akan memberi kontribusi perbaikan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui: 1. Penelaahan dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan dan rencana pembangunan Kawasan Tanjung Carat terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 2. Pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan. 3. Penyelenggaraan rangkaian forum dialog kelompok masyarakat Sumatera Selatan untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan lingkungan serta alternatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 1.4. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari penerapan KLHS dalam perencanaan Kawasan Tanjung Carat adalah tersusunnya laporan pelaksanaan KLHS yang memuat rekomendasi

mitigasi

dampak

negatif

kebijakan

dan/atau

rencana

pembangunan Tanjung carat terhadap lingkungan hidup, dan rencana pemantauan

dari

implementasi

Kawasan

Tanjung

Carat

tersebut.

Laporan KLHS Tanjung Carat bersifat laporan sebagai dokumen dan iteratif yang dapat dan bahkan perlu dimutakhirkan oleh Tim KLHS Tanjung Carat untuk

melengkapi

dokumen Rencana Pembangunan Jangka-Menengah

(RPJM). Laporan KLHS ini akan bermanfaat pada saat penyusunan RPJMD Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

5

Laporan Akhir

pada tahun berikutnya. Untuk menjamin terselenggaranya pemutakhiran laporan KLHS ini serta pemantauan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi KLHS, maka perlu dipikirkan perlunya membentuk satu unit kerja baru di dalam Pemerintah Daerah, atau mengfungsikan unit kerja yang sudah ada, guna mengemban urusan penyelenggaraan dan pemantauan rekomendasi KLHS. 1.5. Pelaksanaan KLHS dan Lingkup Kegiatan Tim KLHS Tanjung Carat yang diketuai oleh Ketua Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan anggotanya terdiri atas unsur SKPD terkait yang mengambil peran dalam seluruh tahapan pelaksanaan KLHS, termasuk menyusun rencana kerja, mengumpulkan data, mengatur pertemuan teknis dan diskusi kelompok terbatas, mengumpulkan data primer dan sekunder, melakukan analisis data, mengidentifikasi implikasi kebijakan dan rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup, dan memberikan rekomendasi mitigasi dampak lingkungan. Pelaksanaan KLHS di Tanjung Carat, selain untuk menyelesaikan seluruh tahapan

pelaksanaan

KLHS,

juga

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kemampuan Tim KLHS Tanjung Carat agar dikemudian hari dapat melakukan KLHS secara mandiri. Oleh karena itu, diupayakan agar pelaksanaan berbagai langkah-langkah KLHS dilakukan secara bersama-sama antara Tim KLHS Pronvinsi Sumatera Selatan dan Tim KLHS Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dikembangkan tersebut. Pendekatan pelaksanaan KLHS yang bersifat belajar sambil bekerja (on-the-job training) ini dimaksudkan agar para anggota Tim KLHS memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus yang diperlukan dalam menerapkan KLHS di daerah. Rincian kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

6

Laporan Akhir

KLHS dalam perencanaan Kawasan Tanjung Carat dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka-Menengah (RPJM) meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pelingkupan materi pokok atau isu-isu strategis KLHS Kawasan Tanjung Carat. 2. Pengumpulan dan penelaahan dokumen, terutama: (a) RTRW Provinsi Sumatera Selatan, RTRW Kabupaten Banyuasin, (b) RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Selatan, RPJP dan RPJM Kabupaten Banyuasin, Laporan KLHS Tanjung Carat, dan (c) dokumen-dokumen lain yang terkait. 3. Pengumpulan dan penelaahan data instansional di lingkungan SKPD Propvinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin, untuk menggali informasi yang berkaitan dengan isu pokok lingkungan hidup dan pembangunan daerah. 4. Melakukan diskusi terarah terbatas (Focus Group Discussion-FGD) untuk membahas implikasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) dan menggali alternatif konsep keberlanjutan sehubungan dengan isu-isu pokok pembangunan daerah. 5. Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan (reporting and review). 6. Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan.


7

Laporan Akhir

1.6.

Laporan Akhir KLHS

Dalam perjalanan pelaksanaan KLHS mengikuti

tahapan-tahapan seperti

disajikan di atas, ternyata tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan karena disebabkan sulitnyanya akses menuju ke kawasan Tanjung carat. Dengan demikian diadakanya diskusi terarah terbatas (Focus

Group

Discussion-FGD)

dengan

pemangku

kepentingan

untuk

membahas implikasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) dan menggali alternatif konsep keberlanjutan sehubungan dengan isu-isu pokok kawasan Tanjung Carat. Dalam pertemuan tersebut perlu disepakati bahwa mengingat kawasan Tanjung Carat merupakan kawasan lahan basah yang merupakan kawasan mangrove, gambut, tempat migrasi burung dari Siberia, dan sedimentasi dari hulu Sungai Banyuasin, maka KLHS difokuskan dalam kajian terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api dan Tanjung Carat. Laporan Akhir KLHS ini memuat hasil tinjauan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan pelabuhan dan kawasan industri Tanjung Carat yang tersedia.


8

Laporan Akhir

BAB 2 METODOLOGI KLHS TANJUNG CARAT 2.1. PERKEMBANGAN KLHS Penyusunan dokumen KLHS sudah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu dan statusnya pada saat wajib dilaksanakan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota, seperti yang dijelaskan dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2009. KRP yang ditetapkan untuk wajib melaksanakan KLHS dalam undangundang tersebut adalah RPJP, RPJM, dan RTRW, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada awalnya kegiatan KLHS lebih ditujukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi potensi manfaatnya melalui sejumlah penelitian yang didorong oleh Bappenas, KLH dan Depdagri serta inisiatif beberapa Pemerintah Daerah serta Departemen Pekerjaan Umum. Sejumlah pilot proyek juga dilaksanakan untuk memperkuat kajian kelayakan konsep dan penerapan teknis di berbagai daerah dalam kurun 3 tahun terakhir di bawah supervisi Depdagri dan KLH. Dilihat dari substansinya, KLHS telah diujicobakan pada berbagai kasus pembangunan, mulai dari yang masih bersifat ide maupun yang sudah menjadi konsep, bahkan juga sudah menjadi dokumen teknis KRP. Cakupan KLHS yang sudah diujicobakan ini mencakup pembangunan sektoral, regional, maupun kombinasi keduanya.


9

Laporan Akhir

2.2. Metodologi KLHS 2.2.1. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

(a) Data Instansional Data instansional yang dibutuhkan mencakup dokumen perencanaan, terutama Dokumen RPJP dan RPJM Propinsi Sumatera Selatan, RPJPD dan RPJM Kabupaten Banyuasin; dan dokumen lain yang sudah disusun saat ini. Data instansional lainnya dalam format dokumen publikasi adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin Dalam Angka tahun 2011, Status Lingkungan Hidup Daerah (SHLD) Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin tahun 2011, peta-peta tematik Kawasan Tanjung Carat serta hasil kajian tentang kawasan Tanjung Carat. (b) Data Primer Tim KLHS juga memperoleh data primer melalui observasi lapangan dan interview secara terstruktur dengan berbagai nara sumber. Panduan interview disusun dengan mengacu pada materi Focus Group Discussion yang dipersiapkan secara khusus. 2.2.2. Metode Analisis Implikasi Kebijakan dan Implikasi Rencana

(a) Analisis Implikasi Kebijakan  Kajian

terhadap

kebijakan

pembangunan

dan

lingkungan

hidup

(Environmental scan and legal & policy reviews) dengan menggunakan teknik content analysis;


10

Laporan Akhir

 Scenario and visioning, dilakukan dengan menilai kembali aktualisasi visi dalam konteks Kawasan Tanjung Carat sebagai Area Pelabuhan dan Perindustrian. Selanjutnya dilakukan kajian skenario untuk dapat mengetahui posisi kebijakan pembangunan dan pencapaiannya dalam fase lima tahunan pembangunan pertama untuk kerangka rencana pembangunan 20 tahunan (RPJPD) dan RPJM Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin.  GIS dan overlay, dilakukan untuk mengkaji ulang (review) konsekuensi implikasi penetapan kebijakan dalam perspektif alokasi ruang pembangunan dalam konteks relevansinya dengan isu pokok dan strategis pembangunan Kawasan Tanjung Carat. (b) Analisis Implikasi Rencana Pembangunan Metode

analisis

yang

digunakan

untuk

mengkaji

implikasi

rencana

pembangunan adalah dengan melakukan interpretasi data dasar dengan menggunakan pendekatan analisis kritis agar dapat teridentifikasi titik kritis (critical points) dalam pembangunan daerah terkait dengan penyusunan rencana pembangunan dan rencana implementasinya dalam rencana penataan ruang. Orientasi penetapan titik kritis ini tentu akan mengacu pada kerangka berpikir

yang

menitikberatkan

pada

pembangunan

berkelanjutan

yang

mengintegrasikan kepentingan tidak hanya lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam tetapi juga sama pentingnya memperhatikan kepentingan ekonomi dan sosial.

Interpretasi ini menekankan kajian kritis pada tataran

strategis. Pada tahap ini interpretasi lebih ditekankan pada teknik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

content 11

Laporan Akhir

analysis sebagai bagian kajian terhadap data dan informasi yang tersedia serta hasil FGD dengan stakeholders di daerah yang bersangkutan. 2.3. Pendekatan Pelibatan Masyarakat

Pelibatan

atau

partisipasi

masyarakat

dalam

penyusunan

kebijakan

pembangunan semakin mendapat posisi yang tinggi didalam sistem peraturan perundangan Indonesia. Hal ini tentu sangat relevan dengan semakin tumbuhnya kesadaran bahwa kebijakan pembangunan ditujukan untuk kepentingan atau keberpihakan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal penting lainnya adalah adanya kesadaran bahwa efektifitas kebijakan pembangunan diukur dari tingkat partisipasi langsung dan aktif masyarakat yang terkait (public action) dalam satu kesatuan entitas fungsional kebijakan pembangunan

tersebut.

Oleh

karena

itu,

seluruh

pihak

masyarakat

(stakeholders) yang berkaitan dengan rencana kebijakan pembangunan menjadi bagian penting bahkan vital dari proses perumusan dan pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, Program (KRP) pembangunan. Tentu secara normatif

proses

ini

perlu

mempertimbangkan

kesesuaiannya

dengan

mekanisme yang berlaku. Untuk tujuan pelibatan di atas, dan dalam konteks pelaksanaan KLHS maka pendekatan yang diperlukan mencakup komunikasi-edukasi dan politik. Komunikasi-edukasi disini merupakan proses yang tidak hanya ditujukan untuk menimbulkan atau meningkatkan pengetahuan (awareness) masyarakat, tetapi lebih dari itu, harus dapat menimbulkan pemahaman yang tepat akan situasi


12

Laporan Akhir

pembangunan daerah setempat dan rencana apa yang sebaiknya ditetapkan untuk memenuhi aspirasi kebutuhan mereka. Pembentukan sikap dan kesiapan perilaku inilah yang juga menjadi faktor penting sebagai modal awal pelibatan masyarakat secara politik agar dapat ikut berpartisipasi dalam mekanisme pengambilan masyarakat

keputusan akan

kebijakan

terapresiasi

pembangunan.

aspirasinya

dan

Secara diharapkan

keseluruhan, akan

ikut

bertanggung jawab bahkan memiliki KRP bagi pembangunan daerahnya. Secara teknis pendekatan tersebut di atas dapat dilakukan melalui

mixed-

public participation methods yang terdiri dari pilihan-pilihan FGD, diskusi panel, survei publik, outreach (publikasi massa) berupa berbagai bentuk publichearing yang konvensional sampai memanfaatkan teknologi informasi terkini (internet), dan kemudian diolah untuk dikaji kecenderungan mayoritas tanggapan dan keinginan publik terhadap konsep KRP. Proses ini seyogyanya menjadi catatan resmi atau berita acara resmi pemda yang tidak terpisahkan dalam dokumen KRP. Dalam konteks kepentingan implementasi KLHS untuk menangani pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kemungkinan kebijakan Pembangunan Kawasan Tanjung Carat direncanakan untuk mengadakan serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1. Pelibatan kalangan akademisi untuk merumusakan sudut pandang ilmiah terhadap

rencana

pembangunan

Kawasan

Tanjung

Carat

dan

kemungkinan dampak bagi perkembangannya dengan kemungkinan adanya implementasi kebijakan Rencana pembangunan kawasan Tanjung Carat. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

13

Laporan Akhir

2. Pelibatan masyarakat bersama-sama dengan kalangan akademisi dan juga para

stakeholders

lainnya

yang

berkepentingan

untuk

membahas

padangan para akademisi Laporan KLHS Tanjung Carat menilai rencana pembangunan Kawasana Tanjung Carat tersebut. Pembahasan ini dilakukan dengan dua pilhan yaitu FGD (Focus Group Discussion) dan diskusi panel. Partisipasi aktif sebagai wujud ukuran tingkat partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Proses edukasi-komunikasi menjadi pendekatan upaya peningkatan awareness, sikap dan keinginan partisipasi aktif masyarakat (stakeholders). 3. Internalisasi hasil diskusi dengan masyarakat ini, khususnya di kalangan eksekutif dan legislatif daerah, menjadi bagian pertimbangan penting dalam merumuskan substansi KLHS untuk kawasan Tanjung Carat. 4. Menyampaikan kembali kepada masyarakat dokumen rencana Kawasana Tanjung Carat yang telah memuat aspirasi masyarakat tersebut untuk memperoleh klarifikasi. 2.4. Konsep Pengembangan KLHS

Dalam penyusunan KLHS maka yang perlu diperhatikan adalah Kebijakan, rencana,

dan

program

dari

setiap

dokumen

yang

berkaitan

dengan

pengembangan kawasan Tanjung Carat. Oleh karena itu, konsep pendekatan KLHS merupakan konsep sistem lingkungan yang sifatnya kompleks dan komprehensif. Dalam konsep pendekatan sistem lingkungan ini maka ada


14

Laporan Akhir

masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan umpat balik (feedback) dapat dilihat pada Gambar 1.

 Kebijakan  Rencana  Program

Pengembangan Wilayah

Isu-isu Lingkungan

Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Gambar 1. Konsep Pendekatan Sistem KLHS


15

Laporan Akhir

BAB 3 Gambaran Kawasan Tanjung Carat

3.1. Kondisi Fisik Kawasan 3.1.1.

Letak Geografis

Wilayah Kawasan Tanjung Carat sebagai pusat pelabuhan dan industri mempunyai luas sekitar 2.015,11 Ha dan secara geografis wilayah Tanjung Carat berbatasan dengan : 

Sebelah Barat

: Sungai Banyuasin



Sebelah Timur

: Sungai Telang



Sebelah Utara

: Selat Bangka



Sebelah Selatan

: Kawasan Tanjung Api-api

Posisi strategis ini didukung dengan sarana dan prasarana perhubungan yang sangat memadai dengan adanya jaringan jalan yang sudah terhubung dengan wilayah di sekitarnya, dan Pelabuhan Tanjung Api-api sebagai wilayah Nasional dan Internasional.


16

Laporan Akhir

Gambar 2. Kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Carat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

17

Laporan Akhir

3.1.2. Topografi

Keadaan topografi di wilayah Tanjung Carat sebagian besar merupakan dataran rendah dan rawa-rawa, dengan ketinggian sekitar antara 1-2 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya tanah digenangi air, terutama saat pasang naik. 3.1.3. Iklim dan Curah Hujan

Wilayah Tanjung Carat memiliki iklim tropis dengan curah hujan tahunan ratarata 2.455 mm (data tahun 1989-2011). Musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Oktober, sedangkan musim hujan pada bulan Nopember hingga April. 3.1.4. Geologi

Secara umum geologi daerah Tanjung Carat sebagian besar termasuk dalam sedimen yang tidak terlipat yaitu menempati daerah pesisir pantai timur yang terdiri dari pasir, lanau, lempung dan aluvium berumur kuarter. Sedangkan sebagian kecil termasuk dalam sedimen berlipat dari kelompok Palembang. Jenis tanah atau lahan di sebagian besar wilayah Tanjung Carat merupakan satuan jenis organosol dan tanah glei humus, serta jenis tanah podsolik merah kuning. Geomorfologi wilayah Tanjung Carat adalah bagian dari daratan rawa besar yang terisi oleh air dan sedimen Palembang, dan dapat dikelompokkan


18

Laporan Akhir

menjadi: Satuan Lahan Alluvial, Satuan Lahan Marine (Satuan Lahan Pantai, satuan Lahan Pasang Surut), serta Satuan Lahan Gambut.

Tabel 1 Jenis Tanah di Kawasan Tanjung Carat NO

JENIS TANAH

BAHAN INDUK

LANDFORM

1.

Sulfic Endoaquepts

Dataran Banjir

Liat

2.

Psammaquents

Garis Pantai

Endapan Marin

3.

Sulfic Hydraquents

Endapan Marin (Lumpur)

Typic Sufaquents

Zona Pasang Surut Di Belakang Garis Pantai

Typic Sulfaquents

Zona Pasang Surut

Histic Sulfaquents

Sepanjang Garis Pantai

4.

Typic Sulfihemists 5.

Terric Sulfihemists

Zona Pasang Surut Estuaria

6.

Typic Sulfaquepts

Rawa Belakang

Endapan Marine (Liat Marine dan Bahan Organik

Sulfic Endoaquepts Typic Haplohemists 7.

Typic Sulfaquepts

Estuaria

Marine Sediments (Clay)

8.

Typic Haplohemists

Gambut Oligotrofik

Bahan – Bahan Organik

Typic Sulfihemists 9.

Typic Haplosaprists

Rawa Gambut ) 2 m

Typic Haplohemists Sumber : Sifat-Sifat Tanah, IPB 1976.

3.1.5. Hidrologi

Wilayah Kawasan Tanjung Carat merupakan wilayah estuaria yang dipengaruhi oleh sungai dan perairan laut di sekelilingnya. Sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Tanjung Carat, yaitu : Sungai Banyuasin dan Sungai Lalan, Sungai Musi dan Sungai Air Telang. Beberapa sungai kecil/pendek diantaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

19

Laporan Akhir

Sungai Dungun, Sungai Bolo, Sungai Buaya, dan sungai-sungai kecil lainnya yang mengalir ke sungai utama tersebut. Air laut di sekitar wilayah Tanjung Carat mempunyai pasang surut jenis “Diurnal Tide” atau pasang tunggal, artinya di dalam satu hari di perairan laut terdapat satu kali pasang naik dan satu kali pasang turun, dengan fluktuasi rata-rata sebesar 258 cm. Adapun tipe dan kecepatan arus air laut di wilayah ini didominasi oleh arus jenis “Reversing Current” , yaitu menuju ke muara sungai pada saat pasang dan ke laut lepas saat surut. Angin di wilayah Tanjung Carat bertiup dari utara, timur laut, barat laut dan barat, dengan kecepatan rata-rata antara 2-4 knot. Kecepatan angin ini membentuk gelombang laut dengan tinggi rata-rata < 0.5 meter. Tabel 2 memperlihatkan beberapa parameter perairan dari Kawasan Tanjung Api-api berdasarkan hasil survey dan pengukuran kualitas air. Tabel. 2 Survey dan Pengukuran Kualitas Air TSS (Total

-

Suspended Solid) Visibilitas

Secara umum didalam kawasan nilai TSS rendah, kecuali pada kawasan muara Sungai Banyu Asin dan sekitarnya hal ini diduga berasal dari proses pengendapan badan air dan pasang surut.

Debit

Debit air sangat bervariasi tergantung bentuk, alur, kedalaman dan lebar sungai, kondisi lain yang mempengaruhi aalh in-let air tawar dari sungai Banyuasin dan Pasang Surut. Umumnya debit


20

Laporan Akhir

air di kawsan ini dipengaruhi oleh sungai Musi dan Sungai Banyu Asin dan Sungai Lalan Temperatur

Temperatur air relatif lebih rendah ke arah bagian dalam kawasan

yang

ditutupi

oleh

vegetasi

mangrove

jika

dibandingkan daerah hulu. Curah Hujan

-

Sambungan Tabel 2

Salinitas dan

Salinitas amat variatif tergantung denga musim, topografi dan

Konduktivitas

gerakan pasang surut. Umumnya pada bagian hilir memiliki salinitas lebih tinggi dapat mencapi 24 ppt (pada bagian muara) sedangkan pada bagian hulu dapat 0 ppt saat pasang yang dipengaruhi oleh air sungai dan hujan.

Oksigen Terlarut

Umumnya kandungan oksigen terlarut pada bagian hilir memiliki kandungan DO yang lebih rendah dibandingkan bagian hulu. (Whitten dkk,. 2000)

Biochemical

-

Oxygen Demand (BOD) Minyak dan

Ditemukan

minyak

dalam

konsentrasi

rendah,

diduga

Pelumas

kandungan minyak ini berasal dari tumpahan kapal, perahu motor di sekitar kawasan. Pada masa mendatang tumpahan minyak memiliki potensi yang lebih besar dikawsan ini mengingat terdapat pengeboran minyak di kawasan bagian hulu


21

Laporan Akhir

sungai yang berpotensi dibawa oleh badan sungai Banyu Asin. Amonia

-

PH

PH berkisar anatar 3,0 – 6,5. Kondisi asam di kawasan ini merupakan tipikal dari rawa gambut.

Logam Berat

Ditemukan kandungan logam berat di kawasan ini, diduga berasal dari bagian hulu sungai.

Kecepatan Arus

-

3.1.6. Sedimentasi Sedimentasi perairan di wilayah Kawasan Tanjung Carat terutama disebabkan oleh endapan yang dibawa aliran Sungai Banyuasin dan aliran Sungai Musi, dengan laju pengendapan rata-rata 4,97 cm/thn/m. Material sedimentasi bisa dibedakan atas: Sedimen lumpur, sedimen transport berupa pasir, serta endapan Lanau pasiran. Endapan sedimen yang terjadi di wilayah Tanjung Carat membentuk daratan/delta dengan luas hamparan antara 400 – 600 m yang terdapat di bagian yang menghadap ke arah laut. 3.1.7. Ekosistem Kawasan

Secara umum, ekosistem di wilayah Tanjung Carat mempunyai Tipe dan Zonasi sebagai berikut : 1. Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah, Hutan Rawa Gambut dengan ketebalan hingga 10 meter, serta Hutan Rawa Air Tawar. 2. Hutan Mangrove meliputi 45% luas kawasan pada lahan yang berbatasan dengan garis pantai maupun jauh ke daratan, sedangkan Hutan Nipah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

22

Laporan Akhir

dengan ketebalan 100 – 300 m mendominasi wilayah sebelah timur yang berbatasan dengan Sungai Musi. Tabel 3 Tipe dan Prosentase Jenis Ekosistem NO

TIPE

PROSENTASE

1.

Mangrove / Nipah

46,0 %

2.

Rawa Belakang

42,0 %

3.

Hutan Rawa

9,0 %

- Hutan

Rawa

Air

Tawar - Hutan

Rawa

Gambut 4.

Dataran Lumpur

2,5 %

(Pesisir) 5.

Pantai Pasir

1,0 %

Sumber : Hasil Analisis

3. Dataran Pesisir Lumpur membentang di bagian barat kawasan ke arah Sungai Banyuasin (400-600 m) dan di bagian utara ke arah Selat Bangka (700 -1.000 m). 4. Pantai Pasir, terutama

ditemukan di bagian utara dimana struktur

batuannya cendrung lumpur berpasir. 5. Rawa Belakang, menutupi Kawasan Tanjung Api-api yang berbatas langsung dengan Sungsang dan Kanal PU/Terusan Sebalik.

3.2. Kondisi Sosial Dan Kependudukan


23

Laporan Akhir

3.2.1. Dinamika Sosial Masyarakat

Pada dasarnya wilayah Kawasan Tanjung Carat tidak berpenduduk tetapi kawasan ini merupakan kawasan tempat penduduk berusaha baik untuk perikakan maupun untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, penduduk yang akan dibahas pada wilayah ini adalah penduduk di sekitar kawasan Tanjung Carat. Dinamika sosial masyarakat yang berada di Kawasan Tanjung Carat dan sekitarnya bisa dibedakan menjadi dinamika masyarakat yang menetap yang ditunjukkan oleh adanya kegiatan ekonomi yang berkembang sedangkan dinamika sosial yang lain adalah dinamika sosial budaya dimana di wilayah sekitar Tanjung Api-api terdiri dari berbagai suku yang mengelompok yaitu suku Bugis di Sungsang dan suku Jawa di daerah transmigrasi. Perbedaan ini memberikan kondisi yang menarik terutama dalam pengembangan kesenian di kedua daerah tersebut.

3.2.2. Kependudukan

Sebagai suatu wilayah yang belum sepenuhnya terbangun, rata-rata jumlah penduduk di wilayah Tanjung Carat relatif masih sangat rendah. Distribusi penduduk terutama terjadi pada pusat-pusat permukiman, di antaranya di Kecamatan Banyuasin II, sebagai pusat permukiman utama di wilayah Tanjung Carat yang termasuk desa Sungsang sebagai ibukota Kecamatan Banyuasin II. Jumlah penduduk di Sungsang menurut data dalam angka tahun 2011 tercatat sebanyak 45.816 jiwa.


24

Laporan Akhir

3.2.3. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Sosial Ekonomi Kondisi sosial di wilayah Tanjung Carat pada saat ini sangat dipengaruhi oleh budaya nelayan, dan pertanian. Pekerjaan masyarakat di sekitar Kawasan Tanjung Carat yang dominan adalah sebagai nelayan, terutama di Kecamatan Banyuasin II sebagai pusat permukiman nelayan, dan sebagian kecil saja yang bekerja sebagai petani tanaman pangan, perkebunan kelapa, serta pertanian tambak. Para petani ini merupakan masyarakat pendatang dari desa-desa di sekitar wilayah Tanjung Carat yang membuka hutan rawa pantai di wilayah Tanjung Carat untuk areal perkebunan maupun membuka sebagian hutan bakau untuk tambak udang. 3.3. Kondisi Ekonomi 3.3.1. Struktur dan Perkembangan Ekonomi

Kegiatan ekonomi di wilayah Tanjung Carat terutama didominasi oleh kegiatan perikanan laut terutama berpusat di wilayah Kecamatan Banyuasin II, dengan hasil produksi terutama adalah ikan, baik ikan segar maupun ikan asin, dan produksi hasil laut lainnya. Kegiatan

ekonomi

lainnya,

khususnya

kegiatan

pertanian

dan

perkebunan terutama terdapat di bagian dalam wilayah Tanjung Carat, seperti perkebunan kelapa dan pertanian sawah, serta tambak ikan dan udang. Kegiatan ini baru mulai dikembangkan, terutama oleh masyarakat pendatang dari wilayah di sekitar Tanjung Api-api yang memasuki wilayah untuk membuka dan mengusahakan lahan, yang sebelumnya merupakan area hutan tropis.


25

Laporan Akhir

3.3.2. Kesejahteraan Masyarakat dan Kesempatan Kerja Dari kondisi ekonomi masyarakat terlihat masyarakat Sungsang sudah dapat hidup lebih baik mengingat berbagai sarana permukiman telah berkembang dan kehidupan ekonomi masyarakat tumbuh terutama dilihat dari perdagangan di Sungsang. Potensi perikanan laut yang ada di perairan Tanjung Api-api cukup besar, dan menjadi lapangan kerja hampir seluruh masyarakat, baik secara langsung mendapatkan ikan, maupun proses yang lain. 3.3.3. Fasilitas Perdagangan dan Jasa Sungsang, selain sebagai ibukota kecamatan juga merupakan tempat pemasaran hasil produksi pertanian dari desa Pulau Rimau dan desa-desa lain di sekitar wilayah Tanjung Carat. Fasilitas perdagangan dan jasa di Sungsang terutama berupa lokasi pasar di sekitar jalan utama kota Sungsang. Kegiatan industri kecil terutama industri makanan yang diusahakan secara kecil-kecilan, seperti keupuk, dan makanan lain, berkembang di Sungsang. Saat ini produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 3.4. Struktur Tata Ruang 3.4.1. Pola Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Tanjung Carat, pada lingkungan buatan maupun lingkungan alami, menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tergolong rendah. Sebagian besar lahan masih berupa hutan belukar/semak dan endapan lumpur. Hanya sebagian kecil

yang sudah dibudidayakan masyarakat


secara 26

Laporan Akhir

tradisional, seperti: permukiman, perkebunan kelapa, tambak, sawah, jalan, saluran air. Mengingat kondisi lahan yang ada, produktifitas lahan untuk kegiatan pertanian relatif rendah. Perkebunan kelapa yang sudah dibuka belum semuanya menghasilkan. Status lahan di wilayah Tanjung Carat meliputi tanah milik dan tanah negara. Tanah milik masyarakat bisa dibedakan atas : Tanah milik bersertifikat, pada umumnya berada di pusat-pusat permukiman (Sungsang), serta tanah milik yang belum bersertifikat, seperti lahan pertanian dan tambak udang yang diusahakan masyarakat dengan membuka hutan rawa. Tanah Negara, terutama Tanah Negara Status Kehutanan serta tanah negara lainnya. 3.4.2. Kondisi Pusat-pusat Pelayanan

Pelayanan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Tanjung Carat terutama berpusat di Sungsang, yang merupakan ibukota Kecamatan Banyuasin II. Kota Sungsang yang secara tradisional merupakan desa nelayan dan terdiri dari

Sungsang I, Sungsang II, Sungsang III, dan Sungsang IV.

Sebagai pusat pelayanan, Kota Sungsang belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan belum menjangkau seluruh wilayah yang masih belum sepenuhnya terbuka. Sebagai ibukota kecamatan, Kota Sungsang menjadi tempat kedudukan beberapa fasilitas pemerintahan tingkat kecamatan, seperti Kantor Camat, Kantor Koramil, Kantor Polsek, dan sebagainya. Fasilitas perdagangan dan


27

Laporan Akhir

jasa ekonomi terutama berupa toko dan warung dalam skala kecil, yang berada di jalan utama Kota Sungsang, sedangkan bangunan pasar tidak tersedia. Fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar, SLTP, dan SMU, sudah tersedia di Kota Sungsang. Di Kota Sungsang juga terdapat Fasilitas lain, terutama fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta Fasilitas Peribadatan berupa Masjid. Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi/sambungan telepon sudah ada di Kota Sungsang, namun belum menjangkau wilayah yang lebih luas. Jaringan Listrik di Kota Sungsang menggunakan sumber tenaga dari PLTD dengan kapasitas terbatas, dan dimanfaatkan untuk penerangan rumah penduduk serta kegiatan produksi skala kecil. Prasarana penyediaan air bersih belum tersedia di Kota Sungsang, maupun Kawasan Tanjung Api-api dan sekitarnya. Masyarakat memanfaatkan sumber air baku dengan menampung air hujan, pada musim kemarau air sungai tidak dapat dimanfaatkan karena terasa asin. Dengan demikian, masyarakat membeli air menggunakan tongkang atau mengambil sendiri ke lokasi yang airnya masih dapat digunakan. Mengingat Sungsang merupakan kota di atas air, dimana seluruh area permukiman merupakan konfigurasi bangunan yang berada di atas air sungai, pembuangan air hujan masih merupakan sistem drainase alam. Demikian juga halnya dengan penanganan sampah dan pembuangan air limbah. Sampah dan


28

Laporan Akhir

air limbah pada umumnya langsung dibuang ke sungai terdekat tanpa mengalami proses penanganan tertentu.

Hal yang sama juga berlaku di

wilayah Tanjung Api-api pada umumnya, sistem drainase merupakan bentukan alam berupa aliran anak sungai yang banyak mengalir yang bermuara di sungasungai besar. 3.4.3. Aksesibilitas Wilayah

Secara umum aksesibilitas dari dan menuju wilayah Tanjung Api-api, yang berjarak sekitar 68,80 km dari arah kota Palembang, sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan, masih sangat rendah karena tidak didukung oleh sistem prasarana transportasi yang memadai. Pada saat ini pergerakan orang dan barang ke Palembang dan pusat-pusat pelayanan lain hanya bisa dilakukan melalui sungai. Prasarana transportasi darat menuju ke wilayah Tanjung Carat masih dalam taraf pembangunan, yaitu jalan arteri Palembang – Pelabuhan Tanjung Api-api yang direncanakan mempunyai panjang 68,80 km. Pada saat ini jalan yang sudah diaspal dengan lebar 30 meter baru mencapai sekitar Km 42. Aliran sungai yang menunjang aksesibilitas menuju ke wilayah Tanjung Carat pada saat ini terutama sunga-sungai besar yang mengalir dan bermuara di sekitar wilayah Tanjung Carat, yaitu sungai Musi, sungai Telang, sungai Banyuasin, serta sungai Lalan. Keadaan ini menyebabkan rendahnya interaksi wilayah Tanjung Carat dengan dengan wilayah lain di sekitarnya.


29

Laporan Akhir

BAB 4 PELINGKUPAN KLHS TANJUNG CARAT 4.1. Rasional KLHS Tanjung Carat Ekosistem lahan basah mempunyai peran yang nyata dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Sejak jaman dahulu berbagai suku bangsa yang menempati ekosistem lahan basah menjalin hubungan dan budaya mereka melebur menjadi budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, lahan basah merupakan wilayah yang strategis bagi Indonesia. Lahan basah yang dimaksud disini adalah ekosistem rawa, termasuk rawa bergambut yang dipengaruhi oleh air tawar maupun payau. Lahan basah meliputi wilayah pantai, lahan rawarawa, lahan bergambut, lahan berpotensi sulfat masam baik yang alami maupun yang artifisial yang permanen maupun yang temporer, termasuk wilayah mangrove. Wilayah lahan basah memiliki beberapa karakteristik yang unik yaitu: (1) Merupakan dataran rendah yang membentang sepanjang pesisir, (2) Merupakan wilayah yang mempunyai elevasi rendah, (3) Beberapa tempat dipengaruhi oleh pasang surut untuk di wilayah dekat dengan pantai, dipengaruhi oleh musim yang terletak jauh dari pantai, dan (4) Sebagian besar wilayah ini tertutupi dengan gambut. Potensi lahan basah cukup baik untuk usaha pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Sejak tahun 70-an Pemerintah telah melakukan pengembangan berbagai usaha tersebut di lahan basah di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua melalui kegiatan pengembangan permukiman, namun

Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

30

Laporan Akhir

sayang, tidak semua wilayah pengembangan berhasil, banyak juga yang tidak berkembang (mal-developed). Beberapa ratus ribu hektar lahan basah yang diharapkan berkembang menjadi lahan pertanian, perikanan, peternakan dan pemukiman, saat ini menjadi lahan yang terbengkalai. Oleh karena itu, banyak permukim termasuk transmigran, petani dan nelayan yang meninggalkan lahannya. Mereka lebih memilih pergi ke kota-kota terdekat untuk menyambung hidupnya menjadi pekerja kasar, atau bahkan mengerjakan hal-hal yang bersifat kriminal. Hal ini tentu merupakan tekanan tersendiri bagi kota-kota tersebut. Sementara itu mereka yang tetap bertahan di lingkungan lahannya menjadi masyarakat transmigran, petani dan nelayan marginal. Lahan mereka tidak dapat memberikan hasil yang memadai. Lahan basah yang banyak dikenal masyarakat seperti rawa-rawa, air payau, tanah gambut merupakan wilayah yang tidak menarik bahkan dianggap berbahaya. Banyak jenis serangga tinggal di kawasan ini yang menjadikannya tempat tinggal (habitat) sehingga mampu membentuk ekosistem tersendiri. Ekosistem lahan basah banyak menyimpan berbagai satwa dan tumbuhan liar yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah ini. Bahkan dibandingkan dengan ekosistem lainnya ternyata ekosistem lahan basah boleh dikatakan yang terkaya dalam menyimpan jenis flora dan fauna. Tipologi ekosistem lahan basah terutama rawa pasang surut dapat terdiri dari ekosistem estuarin dan air tawar. Ekosistem estuarin terpengaruh adanya pasang surut air laut, contohnya: payau, mangrove, rumput laut, laguna. Lahan basah juga ada yang dalam bentuk alami, ada pula dalam bentuk buatan


31

Laporan Akhir

seperti persawahan, tambak, kolam, industri. Baik lahan basah alami maupun buatan ternyata keberadaannya sangat penting bagi ekosistem. Sedangkan ekosistem air tawar terdiri dari air yang tenang seperti: empang, rawa, kolam dan air mengalir seperti: sungai, sumber air (Notohadiprawiro, 2006). Fungsi khusus lahan basah mencakup pengimbuhan (recharge) dan pelepasan (discharge) air tanah, pengendali banjir, melindungi garis pantai terhadap abrasi laut, penambatan sedimen, toksikan dan hara, serta pemendaman karbon khususnya di lahan gambut. Hasilan yang dapat dibangkitkan adalah sumberdaya hutan, sumberdaya pertanian, perikanan, dan pasokan air (Notohadiprawiro, 2006).

Dari fungsi khusus lahan basah yang telah

disebutkan di atas ternyata fungsi ekosistem lahan basah merupakan suatu sistem yang menarik terutama keanekaragaman hayati dan keunikan alami baik dari segi geologi, tanah, margasatwa, ikan, edafon, dan vegetasi. Oleh karena itu, lahan basah merupakan komponen penting beraneka ekosistem karena berfungsi menyimpan air banjir, memperbaiki mutu air, dan menyediakan habitat bagi margasatwa (Razak, 2007). Dalam kenyataan lahan basah dapat menyediakan sederetan barang dan jasa penting

bagi manusia dalam

penggunaan langsung dan tidak langsung, kesejahteraan margasatwa, dan pemeliharaan mutu lingkungan. Proses biofisik yang menjadi gantungan penyediaan barang dan jasa, juga menopang fungsi dan struktur ekosistem. Tiap lahan basah tersusun atas sejumlah komponen fisik, kimia, dan bilogi, seperti : tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan basah yang arif dan bijaksana harus memperhatikan


32

Laporan Akhir

lingkungan baik lingkungan biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) maupun lingkungan abiotik (tanah air, dan udara) sehingga ekosistem lahan basah tetap berkelanjutan. Gambut merupakan sumberdaya alam yang pada umumnya terdapat pada rawa pasang surut yang multifungsi namun sangat rapuh. Pemanfaatan lahan gambut sebagai lahan pertanian akan mempercepat kehilangan gambut sebagai substrat maupun sebagai gudang karbon. Konsekuensi dari reklamasi dan drainase lahan gambut diantaranya adalah subsidensi, kehilangan gambut (akibat dibakar dan oksidasi) dan kehilangan karbon. Pembuatan sistem drainase sebagai konsekuensi dari reklamasi lahan gambut untuk lahan pertanian akan mengakibatkan perubahan kondisi fisik gambut terutama dalam hubungan dengan sifat menahan air dan subsidensi (Radjagukuguk, 1997). Alih fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian atau lahan perkebunan mengakibatkan perubahan fungsi ekologi gambut. Dampak lingkungan akibat perubahan tersebut sangat sulit untuk dicegah atau dihindari. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana agar dampak kerusakan akibat pemanfaatan diupayakan seminimal mungkin. Salah satu strategi dalam pemanfaatan gambut yang berkelanjutan adalah dengan konsep pemanfaatan gambut secara

bijaksana

(wise

use),

dimana

pemanfaatan

gambut

sebagai

sumberdaya alam harus sesuai dengan kemampuan lahan dan peruntukannya. Jika salah dalam pengelolaan lahan gambut dan dalam pemanfaatannya maka lahan gambut sebagai sumberdaya alam akan terancam hilang dalam waktu


33

Laporan Akhir

yang singkat, padahal proses pembentukan gambut membutuhkan waktu yang lama (ribuan tahun). Dari uraian yang telah digambarkan di atas menunjukkan dalam alih fungsi lahan rawa pasang surut menjadi lahan pertanian harus dilakukan dengan arif dan bijaksana terutama pengelolaan tata air rawa pasang surut sehingga kebutuhan air pada lahan ini dapat berkelanjutan. Lahan basah (wetland) adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini adalah rawa-rawa (termasuk rawa bakau), paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong

ke dalam air tawar, payau atau asin. Lahan basah merupakan

wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem (Suriadikarta dan Sutriadi, 2007). Di atas lahan basah tumbuh berbagai macam tipe vegetasi (masyarakat tetumbuhan), seperti hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, paya rumput dan lainlain. Margasatwa penghuni lahan basah juga tidak kalah beragamnya, mulai dari yang khas lahan basah seperti harimau, udang kotak, buaya, kura-kura, biawak, ular, aneka jenis kodok, dan pelbagai macam ikan; hingga ke ratusan jenis burung dan mamalia lainnya.

Pada sisi yang lain, banyak kawasan lahan basah yang merupakan lahan yang subur, sehingga kerap dibuka, dikeringkan dan dikonversi menjadi lahan-lahan pertanian. Baik sebagai lahan persawahan, lokasi pertambakan, maupun di


34

Laporan Akhir

Indonesia sebagai wilayah transmigrasi. Mengingat nilainya yang tinggi itu, di banyak negara lahan-lahan basah ini diawasi dengan ketat penggunaannya serta dimasukkan ke dalam program-program konservasi dan rancangan pelestarian keanekaragaman hayati.

Gambar 3 Klasifikasi Rawa (Subagyo, 2006) Berbicara mengenai lahan basah tidak terlepas kajian lahan rawa yang berada di daratan dan menempati posisi peralihan antara sungai atau danau dan tanah


35

Laporan Akhir

darat (upland) dan dalam bahasan ini lahan basah yang dimaksud adalah lahan basah yang terletak pada dataran rendah (lowland). Lahan Basah yang terdapat di daratan rendah, baik yang menenpati dataran banjir sungai maupun yang menempati wilayah dataran pantai, khususnya di sekitar muara sungaisungai besar adalah yang dominan. Lahan basah yang terdapat di Sumatera Selatan merupakan lahan basah yang terletak di pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan yang luasnya lebih kurang 1.361.812 ha yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin (Bastoni, Sumardi, dan Waluyo, 2003). Berbicara mengenai lahan basah tidak terlepas kajian lahan rawa

yang berada di daratan dan menenpati posisi peralihan antara

sungai atau danau dan tanah darat (upland) dan dalam bahasan ini lahan basah yang dimaksud adalah lahan basah yang terletak pada dataran rendah (lowland). Lahan Basah yang terdapat di daratan rendah, baik yang menenpati dataran banjir sungai maupun yang menempati wilayah dataran pantai, khususnya di sekitar muara sungai-sungai besar adalah yang dominan. Lahan basah yang terdapat di Sumatera Selatan merupakan lahan basah yang terletak di pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan yang luasnya lebih kurang 1.361.812 ha yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin (Bastoni, Sumardi, dan Waluyo, 2003).

Berbicara mengenai lahan basah tidak terlepas kajian lahan rawa yang berada di daratan dan menenpati posisi peralihan antara sungai atau danau dan tanah darat (upland) dan dalam bahasan ini lahan basah yang dimaksud adalah lahan basah yang terletak pada dataran rendah (lowland). Lahan Basah yang


36

Laporan Akhir

terdapat di daratan rendah, baik yang menenpati dataran banjir sungai maupun yang menempati wilayah dataran pantai, khususnya di sekitar muara sungaisungai besar adalah yang dominan. Lahan basah yang terdapat di Sumatera Selatan merupakan lahan basah yang terletak di pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan yang luasnya lebih kurang 1.361.812 ha yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin (Bastoni, Sumardi, dan Waluyo, 2003). Berdasarkan fungsi dan tatanan lingkungannya, tipologi lahan basah secara garis besar terdiri dari empat macam (Notohadiprawiro, 2006), yaitu : (1) lahan basah pesisir dan lautan yang meliputi antara lain hutan bakau, hutan payau, hutan mangrove, terumbu karang dan dataran pasir; (2) lahan basah rawa yang meliputi hutan rawa gambut, rawa padang, rawa rumput dan rawa herbal; (3) Lahan basah dataran sungai yang meliputi sungai, dataran banjir, lebak-lebung dan muara sungai; dan (4) Lahan basah danau, bendungan dan lahan basah bentukan seperti sawah, tambak garam, danau, situ, dan bendungan. Mengingat cukup bervariasinya tipe dan sifat ekosistem lahan basah tersebut, maka ekosistem lahan basah mempunyai potensi yang sangat

besar

untuk

dapat

dikembangkan

pemanfaatannya

secara

berkelanjutan. Secara garis besar fungsi dan manfaat lahan basah terhadap manusia dan lingkungan adalah sebagai berikut : Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia Kebutuhan dasar manusia selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kemajuan kemampuan manusia untuk hidup. Kebutuhan dasar manusia pada umumnya adalah pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Dari


37

Laporan Akhir

kelima kebutuhan dasar ini, pangan, papan dan kesehatan dapat dipenuhi oleh ekosistem lahan basah secara langsung. Sedangkan kebutuhan sandang dan pendidikan secara tidak langsung dapat dipenuhi dengan memanfaatkan potensi lahan basah melalui peningkatan pendapatan. Sumber Pendapatan dan Kesempatan Kerja Produk hutan di kawasan lahan basah merupakan komoditi yang dapat memberikan penghasilan dan pendapatan negara antara lain melalui industri chip dan kertas. Tidak sedikit masyarakat yang telah memanfaatkannya sebagai sumber mata pencaharian baik dari kayu, kulit kayu, madu maupun berbagai hasil estuaria yang sangat beranekaragam seperti udang, ikan, kepiting, moluska dan lainnya. Penyangga dan Pendukung Sistem Kehidupan (life supporting sistem) Peranan lahan basah juga mencakup sebagai pemenuhan manfaat lingkungan yang berkaitan erat dengan stabilisasi dan kesehatan lingkungan, juga meningkatkan dan memelihara produktifitas perairan estuaria dan kegiatan ekotourism.

Lahan basah pesisir mempunyai nilai penting baik secara ekologis, ekonomi, dan sosial dan budaya. Secara ekologis, daerah ini kaya akan nutrien yang menyebabkan banyak organisme yang melewati sebagian atau seluruh siklus hidupnya di lahan basah pesisir. Lahan basah pesisir sering disinggahi burung migran diantaranya burung air langka yang termasuk kategori jarang dalam daftar International Union on Conservation of Nature and Natural Resources


38

Laporan Akhir

(IUCN). Tipe ekologi pantai mangrove merupakan peralihan ekosistem tawar dan laut yang berfungsi sebagai barrier untuk menahan arus dan gelombang selain itu kaya sumber biota dan potensial untuk dikelola secara ekonomis (Bastoni, Sumardi, dan Waluyo, 2003). Keberadaan nutrien di lahan mangrove dikendalikan oleh berbagai macam proses biogeokimia termasuk pasang surut, akumulasi kotoran dan dekomposisi kotoran. Nutrien berlimpah di lahan yang semakin dalam dan di lokasi dimana masukan air segar terbilang tinggi. Di samping yang telah disebutkan di atas maka Harimau di Kawasan Taman Nasional Sembilang perlu dilindungi terutama dengan tidak diganggunya habitat Harimau tersebut dengan melakukan konservasi lahan di habitat harimau tersebut. Taman Nasional Sembilang dengan luas 202.896,31 ha dipilih sebagai lokasi pelepasliaran harimau setelah dilakukan survei oleh tim yang terdiri YPHS dan BKSDA Sumatera Selatan. Hasil survei menunjukkan bahwa Taman Nasional Sembilang memiliki ketersediaan mangsa yang kaya, air segar, dan bentangan tanah kering yang cukup. Sebelum dilepas liarkan, harimau

ini

dilengkapi

dengan

GPS

Collar

yang

dapat

memantau

pergerakannya dalam habitat baru sekaligus menjaga keselamatannya. Taman Nasional Sembilang adalah taman nasional yang terletak di pesisir provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Taman nasional ini memiliki luas sebesar 2.051 km². Taman Nasional Sembilang merupakan habitat bagi harimau Sumatra, gajah Asia, tapir Asia, siamang, kucing emas, rusa Sambar, buaya muara, ikan Sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan berbagai spesies burung. Taman Nasional Sembilang terdiri dari hutan rawa gambut,


39

Laporan Akhir

hutan rawa air tawar dan hutan riparian di Provinsi Sumatera Selatan. Berbagai macam tanaman darat dan air tumbuh di taman ini, termasuk gajah paku (Acrostichum aureum), nipah (Nypa fruticans), cemara Laut (Casuarina equisetifolia), pandan (Pandanus tectorius), Laut waru (Hibiscus tiliaceus), Nibung (Oncosperma tigillaria), jelutung (Jelutung), menggeris (Koompassia excelsa), Gelam tikus (Syzygium inophylla), Rhizophora sp, Sonneratia alba, dan gimnorrhiza Bruguiera. Pesisir dan kawasan hutan, terutama di Sembilang dan Semenanjung Banyuasin, merupakan habitat bagi harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), gajah Asia (Elephas maximus sumatranus), Malayan tapir (Tapirus indicus), siamang (Hylobates syndactylus syndactylus), kucing emas ( Catopuma temminckii temminckii), rusa sambar (Cervus unicolor equinus), buaya air asin (Crocodylus porosus), ikan Sembilang (Plotusus canius), penyu air tawar raksasa (Chitra indica), lumba-lumba air tawar (Orcaella brevirostris) dan berbagai jenis burung besar untuk burung migran dari Siberia dapat dilihat di Sembilang, mencapai klimaks pada bulan Oktober. Panggilan dari ribuan burung yang terbang dalam formasi bahkan dapat didengar di atas ombak gemuruh Selat Bangka. Spesies burung lain yang mendiami taman ini termasuk dowitcher Asia (Limnodromus semipalmatus), melihat greenshank (guttifer Pseudototanus), putih timur Pelican (Pelecanus onocrotalus), bangau susu (Mycteria cinerea), bangau ajudan yang lebih rendah (Leptoptilos javanicus), dan putih-hitam bersayap tiga barang (Chlidonias leucoptera). Bagian barat berbatasan dengan Taman Nasional Berbak Taman di provinsi Jambi. Di samping harimau, maka di perairan muara


40

Laporan Akhir

terutama di hutan mangrove terdapat udang kotak yang harganya cukup mahal dan dengan adanya udang kotak tersebut maka habitat udang kotak tersebut harus dilindungi terutama dijauhkan dari pencemaran air dan konservasi hutan mangrove (Bengen, 2000).

Secara ekonomis lahan basah pesisir merupakan habitat berbagai jenis biota yang memiliki nilai ekonomi sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Ekosistem mangrove dan tipe sungai meander mempunyai sumber daya perikanan yang tinggi.

Tipe lahan basah pesisir ini cocok dikelola dengan

pertimbangan konservasi biologi atau adaptasi. Lahan basah di Muara Sungai Banyuasin dan Muara Sungai Musi merupakan lahan basah yang posisi geografisnya sangat dengan dengan alur pelayaran internasional dan oleh karena itu lahan basah di Sumatera Selatan mempunyai posisi strategis kalau ditinjau dari ekonomis. Secara sosial dan budaya lahan basah pesisir telah menjadi pilihan tempat bermukim sejak ratusan tahun yang silam sehingga masyarakat membentuk karakteristik sosial yang khas untuk beradaptasi dengan lingkungan lahan basah pesisir tersebut. Pada umumnya masyarakat yang hidup di lahan basah pesisir bekerja sebagai nelayan. Posisi lahan basah pesisir yang sedemikian besarnya dan potensial, kadangkadang tidak dikelola dengan baik disebabkan oleh manusia yang selalu berlebihan memanfaatkan lahan basah pesisir dan juga kegiatan yang intensif di daerah hulu menyebabkan lahan basah pesisir menjadi kritis.


41

Laporan Akhir

Dalam Proses penapisan KLHS Tanjung Carat berdasarkan dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Banyuasin yang masih dalam tahap penyelesaian, RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Selatan dan RPJP dan RPJM Kabuapetan Banyuasin, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat disimpulkan dua hal penting, yaitu: (a) konsep penyelenggaraan penataan ruang Tanjung Carat yang berfungsi sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan industri; dan (b) Proyek-proyek strategis Tanjung Carat dalam konteks pengembangan wilayah pesisir Timur Provinsi Sumatera Selatan. Penjelasan tentang proyek-proyek strategis merupakan upaya konseptualisasi penjabaran Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lingkup proyek-proyek strategis adalah sebagai berikut: 1. Rencana pembangunan jalan akses menuju kawasan Tanjung Carat yang 15 km lagi akan rampung untuk menghubungkan daerah produsen ke kawasan pelabuhan dan kawasan industri. 2. Rencana

Pengembangan

mendukung

keberadaan

Pelabuhan wilayah

Tanjung

tersebut

Carat,

sebagai

dalam pintu

rangka gerbang

perdagangan wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Selatan. Pemanfaatan pelabuhan ini pada masa yang akan datang dapat menjawab tantangan peningkatan aktifitas kepelabuhanan di bidang eksport komoditas CPO, batubara, pupuk, minyak dan gas bumi, karet, semen dan bahan perdagangan lainnya; demikian juga untuk pemasukan bahan-bahan import. 3. Rencana Pengembangan Kawasan Industri, dalam rangka antisipasi pengolahan potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Selatan.


42

Laporan Akhir

4. Rencana Reklamasi Tanjung Carat sebagai bagian penataan kawasan pelabuhan dan industri. Beberapa pertimbangan perencanaan reklamasi dan pembangunannya terutama adalah (a) memperlanacar arus angkutan barang dan orang, (b) faktor pendorong pengembangan kawasan Tanjung Carat dan sekitarnya, (c) meningkatkan aktifitas ekonomi wilayah, (d) menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha, (e) faktor penarik investor. 5. Rencana Pengembangan Kawasan rekreasi Tanjung Carat dan sekitarnya yang berbasis agro wisata dan rekreasi pantai. Diantara rencana proyek strategis Tanjung Carat di atas saling memiliki hubungan saling terkait, yakni: (a) rencana reklamasi kawasan Tanjung Carat; (b) rencana pengembangan pelabuhan; (c) rencana pembangunan kawasan industri, (d) rencana jalan akses menuju kawasan Tanjung Carat, dan (e) pembangunan kawasan rekreasi. Pembangunan kawasan Tanjung Carat yang telah direncanakan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memberikan aspek yang sangat kompleks terutama harus mempertimbagkan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Aspek ekonomi jelas bahwa pembangunan kawasan Tanjung Carat akan menciptakan pengembangan wilayah terutama berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang mengembangan ekonomi baik lokal maupun

Sumatera

Selatan

pada

umumnya.

Aspek

lingkungan

perludipertimbangkan terutama adanya reklamasi pantai di Tanjung Carat dimana akan mengganggu lingkungan biotik (manusia, hewan, tumbuhan, dan mikro organisme) dan lingkungan abiotik (tanah, air, dan udara). Dengan


43

Laporan Akhir

mempertimbangkan

aspek

lingkungan

diharapkan

dapat

terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan aspek sosial akan memberikan peranan penting dari masyarakat sekitar dan dampak positif dari pembangunan pelabuhan dan kawasan industri terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 4.2. Sasaran Penyusunan KLHS Tanjung Carat Sasaran penyusunan KLHS Tanjung Carat dalam konteks pembangunan kawasan pelabuhan dan kawasan industri adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya konsepsi kelayakan pengembangan kawasan reklamasi Tanjung Carat sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan industri, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang pada kawasan reklamasi pantai untuk memperoleh pemahaman tentang dampak besar dan penting pembangunan

kawasan

pelabuhan

dan

kawasan

industri

terhadap

lingkungan hidup. 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang pada kawasan reklamasi pantai. 3. Terbentuknya Tim Kerja KLHS Tanjung Carat yang pada waktunya nanti akan melaksanakan implementasi hasil/rekomendasi KLHS dan pemantauan hasil KLHS. 4.3. Pengembangan Tata Ruang Kawasan Tanjung Carat Pada bagian terdahulu telah dikemukakan implikasi lokasi kawasan reklamasi Tanjung Carat terhadap wilayah sekitarnya, terutama di wilayah pantai Timur


44

Laporan Akhir

Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi kawasan reklamasi Tanjung Carat merupakan kawasan yang strategisAtas dasar tata letak dan peran Kota Padang yang cukup strategis, maka fungsi kawasan Tanjung Carat akan dikembangkan oleh pemerintah bersama masyarakat sebagai: 1. Pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan internasional. 2. Pusat pengembangan kegiatan industri dengan skala pelayanan regional. 3. Pusat pengembangan kegiatan pariwisata dengan skala pelayanan nasional dan regional. 4. Pusat pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. 5. Pusat pengembangan pendidikan dengan skala pelayanan regional dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 6. kawasan permukiman perkotaan. Didalam dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kawasan Tanjung Api-api dan termasuk didalammnya Kawasan Tanjung Carat dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan pendukung lainnya termasuk kawasan industri yang diarahkan fungsinya untuk melayani kegiatankegiatan dalam skala regional maupun internasional. Sehubungan dengan rencana pengembangan tata ruang nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjabarkan konsep rencana tata ruang kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir khususnya pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan.


45

Laporan Akhir

4.4. Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor-faktor yang ada di dalam maupun di luar kendali pemerintah. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah: 1. Kawasan Tanjung Carat berada pada pesisir pantai mengakibatkan rawan terhadap bencana banjir. 2. Kepadatan penduduk dan aktifitas masih menumpuk di ibukota Kecamatan Banyuasin II dan kawasan sub pusat pengembangan belum berkembang secara optimal. 3. Belum terbentuknya struktur tata ruang bagian dalam kawasan sehingga belum tegas hirarkhi sistem pusat kegiatan bagian-bagian kota. 4. Terjadinya konversi lahan hutan mangrove menjadi lahan pelabuhan dan industri. 5. Terjadi degradasi lingkungan terutama oleh kegiatan reklamasi pantai Tanjung Carat. 6. Pendangkalan dan akumulasi bahan pencemar di muara Sungai Banyuasin dan Sungai Musi. 7. Sebagian besar lahan merupakan lahan hutan mangrove. 4.5. Kerangka Pikir Penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Carat Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa gagasan pengembangan kawasan Tanjung Carat merupakan upaya penjabaran kebijakan penataan kawasan pantai Tanjung Carat yang telah diisyaratkan di dalam Rencana


46

Laporan Akhir

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Kabupaten Banyuasin dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Banyuasin. Sebelum kebijakan tersebut dijabarkan ke tingkat program dan proyek, Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Tanjung Carat. Sesungguhnya apapun kegiatan pembangunan akan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebesar skala kebutuhan. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari fokus alokasi kegiatannya tetapi juga pada dampak ikutan sebagai konsekuensi dari mata rantai kegiatan ikutannya (multiplier effects) yang ditimbulkannya atau dapat dikatakan sebagai sistem dinamik. Sistem Dinamik Dampak Pembangunan menunjukkan bahwa menilai dampak kegiatan tidaklah cukup pada alokasi awalnya saja tetapi sampai dengan pada fungsional dampak berantainya tadi sehingga dimensinya berkembang menjadi satu wilayah. Di sinilah argumentasi bahwa AMDAL tidak cukup memadai menilai secara kewilayahan sehingga diperlukan KLHS. Sebagai contoh adalah kemungkinan pembangunan kawasan pelabuhan dan industri Tanjung Carat tidak cukup hanya dinilai pada lokasi pembangunan dan sekitarnya saja tetapi juga perlu dinilai pengaruhnya terhadap daerah asal (origin) dan tujuan (destination) yang terhubungkan dan terpengaruh oleh dibukanya kawasan tersebut. Setidaknya daerah asal dan tujuan ini hubungannya akan menjadi lebih intensif karena aksesibilitas yang meningkat. Dalam konteks jejaring transportasi dikatakan bahwa semakin tinggi


47

Laporan Akhir

angka konektifitasnya maka akan semakin cepat pertumbuhan sosial-ekonomi daerah-daerah yang terhubungkan itu. Selanjutnya perkembangan intensitas perubahan daerah yang bersangkutan dapat mengikuti skema sistem dinamik yang telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut dapat dibayangkan kemungkinan perkembangan situasi kawasan Tanjung Carat di masa yang akan datang (behavior over time). Selain itu, melalui pendekatan keruangan dapat dikaji adanya kawasan Tanjung Carat akan menimbulkan simpul-simpul pertumbuhan baru dan tentu akan tercipta struktur ruang yang baru pula. Jika diasumsikan bahwa kawasan Tanjung Carat ini akan dapat menjadi satu kesatuan pusat pertumbuhan (kawasan) yang terkoneksi secara fungsional maupun secara fisik satu sama lainnya maka dapat diilustrasikan bahwa akan terjadi pergeseran tekanan secara struktural ke bagian di luas kawasan tersebut. Apalagi jika mengingat besaran atau skala kegiatan yang akan dibangun dapat memberikan layanan (sebagai wilayah layanan) sampai ke luar kawasan Tanjung Carat bahkan ke luar Provinsi Sumatera Selatan. Laporan KLHS Kawasan Tanjung Carat. Oleh karena itu, pada intinya kerangka pikir yang dikembangkan untuk pelaksanaan KLHS bagi kawasan Tanjung Carat terbagi secara terstuktur dalam dua pendekatan yaitu pendekatan kajian kebijakan pembangunan daerah dan kajian perencanaan pembangunan. Kedua pendekatan dikaji dengan dimensi substansi/isi dan keruangan dengan memperhatikan prinsipprinsip KLHS sebagaimana yang telah digambarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya di atas. .


48

Laporan Akhir

4.6. Isu Strategis KLHS Kawasan Tanjung Carat Berdasarkan telaah kondisi dan permasalahan kawasan Tanjung Carat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah, pertimbangan kawasan pelabuhan dan industri Tanjung Carat serta isu pokok pemanfaatan ruang, maka pelingkupan isu strategis KLHS adalah sebagai berikut: 1. Pertimbangan prinsip keterkaitan, keberlanjutan dan keadilan di dalam rumusan kebijakan dan rencana pembangunan kawasan Tanjung Carat (RPJPD, RPJMD, RTRWD); 2. Kawasan pelabuhan dan Industri Tanjung Carat merupakan alternatif terpilih yang terbaik; 3. Implikasi rencana kawasan Tanjung Carat terhadap lingkungan fisik-alami, hayati, ekonomi dan sosial budaya; 4. Keterbukaan informasi dan peranserta masyarakat di dalam proses perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan ruang; 5. Persepsi dan respons stakeholders tentang kawasan pelabuhan dan industri Tanjung Carat; 6. Integrasi hasil evaluasi implikasi kawasan Tanjung Carat sebagai feedback penguatan KRP pembangunan kawasan.

Sebelum menetapkan isu strategis kawasan Tanjung Carat maka terlebih dahulu perlu dipahami dua hal, yaitu: isu pokok dan pentahapan pembangunan kawasan. Kedua hal ini diperlukan untuk menjustifikasi posisi kawasan bagi


49

Laporan Akhir

kepentingan pencapaian visi dan misi pembangunan kawasan Tanjung Carat. Berdasarkan pemahaman posisi inilah kemudian isu strategis diidentifikasi untuk menjadi landasan perhatian dalam penyusunan rumusan KRP. Isu pokok Kawasan Tanjung Carat adalah sebagai berikut: 1. Ekonomi: ekonomi wilayah secara keseluruhan relatif rendah dibandingkan rata-rata wilayah lainnya. Kondisi dapat membawa pada konsekuensi posisi daya saing kawasan yang rendah pula sehingga tidak mudah untuk menjadi daya tarik investor. 2. Sosial: kegiatan masyarakat yang telah terbentuk sebagai nelayan akan menyebabkan agak sulit merubah dari kegiatan nelayan menjadi pekerja pada kegiatan industri. 3. Lingkungan Hidup: pertumbuhan penduduk yang cenderung melebihi pertumbuhan

ekonomi

mendorong

melemahnya

pengelolaan

dan

pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan kemungkinan perambahan kawasan-kawasan yang dilindungi. 4. Lingkungan Hidup dan Bencana: belum optimalnya kapasitas pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan terkait dengan kapasitas modal finansial kawasan yang relatif belum kuat. Konsekuensi lainnya adalah menurunnya kapasitas penanganan kemungkinan adanya bencana, seperti banjir dan lain-lain. Tahapan pembangunan kawasan Tanjung Carat akan menjadi sangat penting jika dikaji total skala kegiatannya. Tentu akan berbeda jika kawasan tersebut dibangun sekaligus atau dibangun secara seri dengan mempertimbangkan prioritas terhadap manfaat dan juga kemungkinan resiko


50

Laporan Akhir

dalam hal ekonomis, sosial, dan juga lingkungan hidup serta dalam konteks ruang pembangunan. Informasi dan pemahaman terhadap isu pokok dan proses tahapan pembangunan ini dapat menjadi landasan perumusan isu strategis kawasan. Isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut: a. Membangun keunggulan daya saing inti kawasan yang sekaligus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan hidup (termasuk daya dukung dan daya tampung); b. Merumuskan struktur ruang pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping optimal sehingga tergambarkan sebaran kegiatan perkotaan yang terkait dengan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Termasuk dalam hal ini adalah strategi persebaran penduduk berikut kegiatan sosial dan ekonominya; c. Membangun sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial serta utilitas mengikuti rancangan struktur kawasan di atas; d. Pengendalian kemungkinan perambahan pemukiman ataupun kegiatan ekonomi dan sosial ke kawasan yang sensitif ekologis; e. Merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan jasa layanan lingkungan hidup. Sementara itu, beberapa isu strategis untuk pembangunan kawasan Tanjung Carat sendiri adalah:  Kecenderungan menuju metropolitan;  Pusat perkembangan regional pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan;


51

Laporan Akhir

 Kecenderungan masuknya investasi baru;  Pengembangan kawasan sepanjang pantai;  Pengembangan koridor Palembang-Tanjung Api-api;  Kerawanan terhadap bencana banjir;  Perubahan penggunan lahan hutan mangrove sebagai lahan pelabuhan dan industri;  Pemanfaatan hutan lindung untuk kawasan wisata dan kawasan pantai untuk kegiatan budi daya;

4.7. Diagram Sebab Akibat (causal loop diagram) Isu-isu strategis yang telah ditentukan diatas dan sistem lingkungan yang dikembangkan akan dikelola dalam diagram sebab akibat (causal loop diagram).

Diagram

sebab

akibat

merupakan

sistem

lingkungan

yang

mempunyai interaksi satu sama lainnya dalam rangka tujuan pengevaluasi kebijakan, rencana, dan program (KRP) dalam dokumen KLHS. Dengan mengidentifikasi diagram sebab akibat akan terlihat bahwa isu-isu lingkungan strategis akan dapat menyebabkan isu-isu tersebut dapat dipecahkan secara menyeluruh dan terpadu (Gambar 3).


52

Laporan Akhir

Gambar 3. Diagram Sebab Akibat (causal loop diagram)


53

Laporan Akhir

BAB 5 KEBIJAKAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN TANJUNG CARAT 5.1. Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kawasan Kawasan Tanjung Carat akan direklamasi dan diarahkan menjadi pusat pelabuhan internasional dan industri. Untuk itu perlu dilakukan kajian perencanaan ruang investasi yang baik, pemilihan konsep yang tepat, memperhatikan aspek lingkungan serta didukung oleh peraturan perundangan, dan

diharapkan

masyarakat.

dapat

Percepatan

diselenggarakan

memberikan dan

berdasarkan

manfaat

perluasan pendekatan

sebesar-besarnya

pembangunan

ekonomi

pengembangan

bagi perlu

pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi dan pemberian insentif. Salah satunya dengan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Studi Kawasan Strategis Tanjung Carat yang layak direklamasi untuk kawasan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang pada kawasan reklamasi pantai Tanjung Carat. Kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam pengembangannya terdapat lima tujuan pembangunan Tanjung Carat yaitu: 1. Menyusun dokumen perencanaan dan hasil analisa studi kelayakan Reklamasi Tanjung Carat; 2. Mengidentifikasi

lokasi

yang

layak

direklamasi

untuk

kawasan

pengembangan pelabuhan dan industri


54

Laporan Akhir

3. Memberi rekomendasi layak atau tidak layak kawasan Tanjung Carat untuk direklamasi. Sasaran studi adalah tersusunnya konsepsi kelayakan pengembangan kawasan reklamasi Tanjung Carat, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang pada kawasan reklamasi pantai. 5.2. Kebijakan dan Rencana Pembangunan Tanjung Carat Mengacu pada rencana pembangunan pada tingkat provinsi yang terumuskan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2019 dan RTRW Kabupaten Banyuasin ditetapkan sebagai potral areal pelabuhan dan pusat Industri. Dalam rangka interaksi tersebut di atas maka sistem transportasi darat provinsi yang menghubungkan diantara simpul-simpul pusat kegiatan tersebut berupa sistem jaringan. Peningkatan pembangunan sarana prasarana melalui peningkatan peranan investasi swasta. Selain itu kawasan Tanjung Carat juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan bagi Banyuasin dan sekitarnya, Kabupaten Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin II dan sekitarnya. Adapun sektor andalan pada kawasan ini antara lain adalah perikanan, industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, perkebunan dan pariwisata. Fasilitas yang diarahkan berkembang di pusat kawasan yaitu: industri pengolahan hasil laut, industri agro, industri manufaktur, pusat transportasi komoditi menuju pasar internasional, pusat perdagangan dan jasa regional.


55

Laporan Akhir

5.3. Kebijakan dan RTRW Tanjung Carat 5.3.1. Pengembangan Kawasan Pelabuhan

Pengembangan kawasan pelabuhan diperuntukkan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa melalui pelabuhan Tanjung Carat. Dengan pengembangan pelabuhan tersebut diharapkan potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dapat dianggkut secara optimal, efisien dan efektif. 5.3.2. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan industri diperuntukkan untuk mengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa sumber daya alam sebelum diekspor harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat menumbuhkan nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan suatu wilayah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan ekspor. Sebagian besar kegiatan ekspor tersebut berupa sumber daya alam, seperti: pertanian dan pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan ekspor sumber daya alam di negara berkembang pada umumnya merupakan kegiatan ekspor bahan baku atau bahan pokok (staple-export). Pengertian bahan baku atau bahan pokok (staple) dikaitkan dengan komoditi utama yang diproduksi oleh suatu wilayah yang pada umumnya merupakan produk dari industri ekstraktif terutama kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Konsep komoditi ekspor (exportable comodities) dari suatu wilayah meliputi produk industri sekunder dan tersier atau jasa yang bersifat individu dan basis ekspor berupa komoditi


56

Laporan Akhir

ekspor yang bersifat kolektif. Komoditi ekspor sangat dipengaruhi oleh permintaan dari luar wilayah yang disebut faktor eksternal (exogenous factors). Keberhasilan suatu industri yang menghasilkan komoditi ekspor sangat dipengaruhi

oleh

faktor

lokasi.

Pengembangan

komoditi

ekspor

menggambarkan adanya keunggulan komparatif dari biaya produksi termasuk biaya pengiriman. Strategi ekspor bahan baku memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah terutama dalam menentukan tingkat pendapatan absolut dan pendapatan per kapita suatu wilayah. Dengan demikian, meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi

wilayah sangat bergantung pada

permintaan bahan baku tersebut. Penurunan salah satu komoditi ekspor harus disertai oleh pertumbuhan komoditi yang lainnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi wilayah cenderung menurun, yaitu: (1) perubahan permintaan dari luar wilayah; (2) menipisnya sumber daya alam; (3) meningkatnya harga lahan dan tenaga kerja; dan (4) perubahan teknologi. Permintaan merupakan faktor yang menentukan suksesnya strategi ekspor bahan baku dari suatu wilayah. Permintaan dari luar wilayah yang tinggi menyebabkan aliran ekspor dan pendapatan wilayah semakin meningkat. Sebaliknya, permintaan yang rendah akan mengurangi aliran ekspor dan pendapatan wilayah. Peningkatan permintaan yang tinggi dapat menyebabkan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam, terutama untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources). Kondisi demikian akan mengakibatkan terganggunya kegiatan ekspor bahan baku tersebut yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi


57

Laporan Akhir

wilayah. Harga lahan dan tenaga kerja merupakan faktor lain yang mempengaruhi persaingan pasar dengan wilayah lain, terutama untuk komoditi ekspor yang sama. Biaya lahan dan tenaga kerja yang tinggi menyebabkan tingginya biaya produksi dan harga komoditi ekspor sehingga investor cenderung mencari wilayah lain yang lebih murah untuk mengembangkan usahanya atau mencari alternatif bahan substitusi. Faktor perubahan teknologi sangat berpengaruh terhadap komposisi input dan efisiensi. Kegiatan ekspor bahan baku terutama kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada umumnya menggunakan teknologi modern yang menggunakan modal besar (capital-intensive) dan tenaga kerja terampil (labour-skill). Perubahan terhadap teknologi akan mempengaruhi modal dan tenaga kerja serta mempengaruhi biaya produksi dan biaya komoditi. Meningkatnya meningkatkan konstruksi,

permintaan

mineral

dan

batubara

tidak

hanya

akan

kapasitas pergudangan, transportasi, fasilitas umum dan

tetapi

juga

akan

meningkatkan

pendapatan,

meningkatnya

permintaan produk sekunder dan akan memacu investasi pada industri lainnya. Meningkatnya modal investasi industri ekspor akan mencapai optimalisasi usaha terutama usaha lokal, meningkatnya proses mekanisasi, dan lebih jauh lagi adalah meningkatnya pengembangan pelayanan dan jasa untuk ekspor. Oleh karena itu, sumber modal mineral dan batubara memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan wilayah. Keberhasilan kegiatan ekspor sangat dipengaruhi oleh ekspor bahan baku dan keunggulan faktor lokasi dalam berkompetisi dengan wilayah lain. Faktor


58

Laporan Akhir

keberhasilan ekspor dan keunggulan lokasi belum cukup untuk melihat keberhasilan pertumbuhan ekonomi wilayah, karena keberhasilan tersebut sangat dominan dipengaruhi oleh variabel otonom dalam menentukan tingkat pendapatan wilayah. Teori basis ekspor dapat digunakan lebih umum dalam menentukan pendapatan wilayah. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat implikasinya terhadap teori pertumbuhan wilayah. Kegiatan ekonomi suatu wilayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) kegiatan produksi untuk pasar ekspor; dan (2) kegiatan produksi untuk pasar lokal. Kegiatan ekspor akan menyebabkan meningkatnya pendapatan komuter, aliran modal, dan keterkaitan antar industri. Dengan menentukan kegiatan basis atau ekspor tersebut maka akan muncul kegiatan non-basis atau lokal. Rasio antara kegiatan ekspor dan kegiatan lokal dapat diukur dengan pendapatan atau pekerjaan yang dinyatakan sebagai pengganda (multiplier). Konsep basis ekspor adalah konsep menentukan pendapatan wilayah yang melibatkan variabel otonom merupakan konsep jangka pendek. Namun demikian, gagasan pokok model basis ekspor merupakan suatu usaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah. Jaringan transportasi yang tersedia; ukuran dan lokasi pasar; dan faktor yang mendukung (endowment) merupakan modal dasar pengembangan wilayah jika wilayah tersebut dapat bersaing dengan wilayah lain dalam pasar ekspor. Menurut perspektif spasial, model ekspor atau bahan pokok bermula dikembangkan dalam rangka mencari solusi dari persoalan yang timbul di wilayah yang tidak maju. Asumsinya, bahwa pertumbuhan di suatu wilayah


59

Laporan Akhir

yang tidak maju dapat dijelaskan dari komoditi ekspor utama atau ekspor bahan baku wilayah tersebut. Teori bahan baku menekankan migrasi faktor-faktor produksi, memperlihatkan berlimpahnya faktor-faktor, dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh faktor migrasi daripada bangkitan lokal. Faktor-faktor tersebut datang ke wilayah karena adanya tawaran yang tinggi dari ekspor bahan baku; pertumbuhan akan terjadi seiring dengan meningkatnya teknologi dalam rangka mengurangi unit biaya; dan juga karena adanya peningkatan permintaan. Di samping itu, ukuran wilayah dipengaruhi oleh industri yang dikembangkan dan menurut teori bahan baku tradisional sangat dipengaruhi oleh karakteristik penggunaan lahan oleh industri yang dikembangkan, karena karakteristik tersebut dipengaruhi oleh produksi dan konsumsi bahan baku. Berkembangnya industri ekspor bahan baku akan mempengaruhi kegiatan lokal untuk melayani lokal. Pengembangan produksi ekspor bahan baku dikondisikan oleh faktor eksternal (exogenous factors) dan faktor internal (endogenous factors). Faktor eksternal melibatkan permintaan komoditi dari luar wilayah, sedangkan faktor internal melibatkan sumber daya yang akan diproduksi karena keunggulan komparatif atau keunggulan absolut. Dengan keunggulan komparatif tersebut akan terjadi peningkatan produktivitas, transfer komoditi ekspor, dan perubahan teknologi secara kontinyu. Faktor internal lebih berperan sebagai pengembangan lokal untuk meningkatkan elemen-elemen endogenous dalam kehidupan sosialekonomi suatu lokalitas. Jika kondisi tersebut dapat dipenuhi, ekonomi eksternal dapat diharapkan muncul dan penduduk akan berkembang.


60

Laporan Akhir

Pengembangan ini akan menyebabkan struktur ruang tertentu yang meliputi pembentukan pusat kota dimana barang yang diimpor dapat diproduksi di wilayah itu sendiri. Pertumbuhan sektor ekspor wilayah yang mantap dapat mempengaruhi lima hal, yaitu: (1) pertumbuhan sektor lokal sebagai basis permintaan internal dan akan memberikan peluang investasi yang lebih besar; (2) ekspansi infrastruktur ekonomi

wilayah

untuk

mengembangkan

pertumbuhan

ekspor

yang

berkelanjutan; (3) menciptakan ekonomi eksternal; (4) meningkatkan output per pekerja, memperkenalkan teknologi baru, dan meningkatkan upah yang lebih tinggi; dan (5) pemusatan industri di beberapa lokasi dimana lokasi tersebut merupakan daya tarik untuk kegiatan yang berorientasi pasar. Model basis ekspor memperlihatkan modal dan tenaga kerja mengalir kedalam wilayah dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Permintaan terhadap sumber daya tersebut sangat besar, membutuhkan keterkaitan transportasi dengan wilayah lainnya menyebabkan integrasi wilayah dengan pasar yang lebih luas. Basis ekspor merupakan pendorong utama (prime mover) pembangunan ekonomi wilayah dengan mengeksploitasi dan mengekspor sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang terdistribusi secara geografi dapat menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah berbeda. Keberhasilan model basis ekspor harus mempertimbangkan dua hal, yaitu: (1) spesialisasi

wilayah,

dan

(2)

kemampuan

sumber

daya

alam

untuk

mempertahankan ekonomi wilayah berkelanjutan. Wilayah dengan dukungan


61

Laporan Akhir

bahan baku berlimpah akan berspesialisasi pada komoditi ekspor bahan baku (raw materials-intensive) seperti barang-barang primer dan setengah jadi. Keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan pendapatan regional atau pendapatan per kapita tidak saja ditentukan oleh keberhasilan ekspor bahan baku yang lebih menekankan pada faktor eksternal atau

permintaan luar

(demand) tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor internal atau faktor-faktor produksi. Model neoklasik membahas pertumbuhan wilayah dari aspek penawaran yang berbeda dengan model basis ekspor yang membahas aspek permintaan. Pada model basis ekspor, konsep dasarnya bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat tergantung pada permintaan luar (faktor eksternal). Sedangkan

pada

model

neoklasik,

konsep

dasarnya

adalah

bahwa

pertumbuhan ekonomi lebih dominan dipengaruhi oleh aspek penawaran (faktor internal) terutama faktor-faktor produksi, seperti: lahan dan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan lokal. Dengan dukungan faktor-faktor

produksi,

otomatis

akan

timbul

permintaan

berdasarkan

keunggulan komparatif. Ekonomi wilayah dapat didefinisikan sebagai saling keterkaitan sejumlah kegiatan ekonomi (produksi, investasi dan konsumsi) yang ditempatkan pada lokasi tertentu. Pendapatan total akan didistribusikan ke pekerja, pemilik modal dan pemilik tanah. Perbedaan antara laju upah wilayah dan laju upah di semua tempat di suatu wilayah diasumsi akan memberikan peningkatan terhadap migrasi. Jika laju upah wilayah lebih tinggi, penawaran tenaga kerja akan lebih tinggi dan jika upah lebih rendah pekerja akan migrasi ke wilayah dengan upah


62

Laporan Akhir

lebih tinggi. Output dapat tumbuh akibat meningkatnya penawaran tenaga kerja dan modal. Permintaan tenaga kerja dan modal akan ditentukan oleh produk akhir, seperti: konsumsi, investasi, ekspor dan perubahan teknologi. Pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal (permintaan luar) dan faktor internal (faktor-faktor produksi seperti ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, kewirausahaan lokal dan modal investasi). Oleh karena itu, kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kedua faktor tersebut. Berkembangnya suatu wilayah yang berbasis sumber daya alam merupakan pemacu awal pengembangan wilayah terutama dampaknya terhadap wilayah sekitarnya. Dampak terhadap wilayah sekitar terutama dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan yang menunjang pusat pertumbuhan. Dengan demikian, peranan sumber daya alam sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Banyak kendala yang dihadapi oleh wilayah yang mengandalkan sumber daya alam sebagai basis ekonomi. Kestabilan ekonomi wilayah yang berbasis sumber daya alam akan sangat terganggu mengingat

ketergantungan

wilayah

tersebut

terhadap

faktor

eksternal

(permintaan luar). Di samping itu, sumber daya alam sifatnya terbatas terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan ini menjadi kendala dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, transformasi struktur ekonomi wilayah merupakan langkah yang bijaksana dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan.


63

Laporan Akhir

5.3.3. Pengembangan Kawasan Tanjung Carat

Pengalokasi ruang yang memadai untuk mendorong pengembangan sektorsektor yang terkait dengan keberadaan Pelabuhan Laut Internasional Tanjung Carat. Pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki kerawanan terhadap bencana

banjir dan gelombang laut. Mendorong pengembangan kawasan

industri dan pergudangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang modern. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetapan Penataan ruang Kawasan Tanjung Carat sebagai berikut: 1. Struktur dan Pola Ruang Kota Pesisir yang Modern dan Berbudaya  Pemanfaatan ruang yang efisien dan seimbang antara kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial-budaya;  Pelayanan publik yang prima dan merata;  Keseimbangan lingkungan yang terjaga;  Kesejahteraan penduduk yang maksimal;  Aksesibilitas yang optimal; 2. Pengembangan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Sektor Pariwisata  Pengalokasian ruang yang memadai untuk pengembangan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata;  Struktur

ruang

yang

mendukung

berlangsungnya

aktifitas-aktifitas

ekonomi secara lancar, efisien, murah dan aman;  Pemanfaatan

potensi

sumberdaya

alam

secara

terencana

untuk

mendukung pengembangan sektor perdagangan dan pariwisata;


64

Laporan Akhir

 Pengalokasian ruang yang memadai untuk penyediaan sarana dan prasarana kota dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Untuk mewujudkan tujuan dan visi penataan ruang wilayah kawasan Tanjung Carat, dirumuskan Kebijakan sebagai berikut: o Menciptakan

struktur

ruang

kaasan

yang

mendorong

terjadinya

keseimbangan dan pemerataan pembangunan kawasan; o Menciptakan pola ruang kawasan yang efektif dalam pemanfaatan ruang dan

sekaligus

menjamin

perkembangan

sektor-sektor

ekonomi

unggulan; o Menciptakan struktur pelayanan yang merata kepada seluruh penduduk kawasan melalui distribusi sarana dan prasarana wilayaha, sesuai dengan arah dan skenario pengembangan kawasan, daya-dukung lingkungan dan kondisi penduduk pada masing-masing Wilayah Pengembangan kawasan; o Meningkatkan peran pemerintah sebagai regulator, dengan menyiapkan prosedur teknis yang komprehensif, yang mampu dijadikan sebagai alat pengendali dalam pemanfaatan ruang; o Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang dapat mendukung pengembangan transportasi kawasan untuk menjamin kelancaran, keamanan dan kenyamanan pergerakkan penduduk, dan sekaligus mendorong fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan wilayah;


65

Laporan Akhir

o Mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Pusat Kawasan untuk mendukung kegiatan tersebut dengan skala pelayanan lokal, regional dan internasional; o Mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan industri perikanan dan maritim di kawasan untuk mengurangi dampak lingkungan dan tekanan lalu-lintas di pusat kawasan; o Mendorong pengembangan kegiatan-kegiatan dengan skala pelayanan wilayah untuk menjaga keseimbangan perkembangan fisik kawasan dan sekaligus mengurangi tekanan perkembangan di pusat kawasan dan kawasan sepanjang pantai; o Mengembangkan

kawasan

sepanjang

Pantai

sebagai

Kawasan

Pariwisata dan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan tetap memperhatikan aspek-aspek mitigasi bencana; o Menjaga keberadaan Hutan mangrove dan gambut sebagai Kawasan Lindung, untuk kepentingan konservasi maupun kepentingan penelitian; o Mengendalikan perkembangan di sepanjang DAS yang ada, dalam bentuk penataan kawasan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang tidak menurunkan fungsi DAS. o Mengalokasikan ruang usaha (spasial) untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa bagi kelompok usaha kecil dan menengah. o Mengoptimalkan potensi ruang kawasan melalui pengembangan sektor perkotaan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh penduduk dalam lingkungan kota yang asri, hijau, dan indah, dengan


66

Laporan Akhir

mempertahankan lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau pada seluruh bagian kawasan. Strategi penataan ruang kawasan yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah kawasan, adalah: - Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua aktifitas

yang

memberikan

nilai

tambah

yang

positif

bagi

Pembangunan kawasan; - Memanfaatkan morfologi kawasan (perairan/laut, daratan datar dan pegunungan) sebagai potensi dalam pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung; - Mendorong

pemanfaatan

ruang

kawasan

untuk

mendukung

berlangsungnya berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi utama kawasan sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, dan Pusat Kegiatan Pariwisata; - Mengarahkan

pengembangan

kegiatan

permukiman

untuk

mengurangi tekanan perkembangan fisik dan arus lalu-lintas di dan ke pusat Kawasan; - Mengembangkan koridor Palembang-Tanjung Api-api untuk kegiatan perdagangan, jasa, permukiman, perkantoran, olahraga, pendidikan dan prasarana transportasi regional; Berkaitan dengan hal di atas, maka Strategi Pengembangan Kawasan Tanjung Carat adalah sebagai berikut:


67

Laporan Akhir

1. Menjaga keseimbangan antara kawasan

budiaya dan kawasan lindung

melalui optimalisasi pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dan menjaga serta mempertahankan kawasan lindung sesuai dengan fungsi lindungnya; 2. Menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis; 3. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dengan skala pelayanan tertentu, misalnya pusat pengembangan dengan skala pelayanan lokal dan regional, atau sub-pusat pengembangan dengan skala pelayanan lokal atau regional; 4. Membangun sistem jaringan transportasi internal yang berorientasi pada sistem angkutan kawasan yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi regional; 5. Mengarahkan

perkembangan

kawasan

sesuai

dengan

skenario

perkembangan dan rencana pola ruang kawasan; 6. Membangun sarana dan prasarana kawasan sesuai dengan skenario pengembangan serta rencana struktur dan pola ruang kawasan; 7. Mendorong pembangunan secara vertikal di kawasan pusat kota dengan memperhatikan faktor keamanan bangunan dan kerawanan terhadap gempa bumi; 5.4. Pertimbangan Interrelasi dan Integrasi Tanjung Carat Sebagaimana telah dibahas dalam sub-bab terdahulu bahwa kawasan Tanjung Carat secara konsep dapat merupakan satu kesatuan fungsional pembangunan atau dengan kata lain masing-masing kawasan dapat dirancang menjadi terintegrasi dalam satu Kawasan Strategis yang berperan menjadi satu pusat


68

Laporan Akhir

pertumbuhan baru kawasan pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan. Apalagi jika dikaitkan sebagai satu kawasan yang bersifat entitas bisnis dan untuk menjadi daya tarik investor. Kawasan ini akan menarik jika merupakan satu paket pembangunan. Dari kawasan tersebut tersebut, generator bisnisnya adalah pelabuhan dan industri. Keduanya mempunyai nilai bisnis (business values) yang jauh lebih menarik. Sedangkan kawasan lain yang akan dikembangkan sebagai pendukung penting aktifitas (supporting main actitivities) pada kawasan tersebut, yang juga dapat berfungsi sebagai akselerator pembangunan. 5.5. Rencana Pembangunan Kawasan 5.5.1. Reklamasi dan Pembangunan Kawasan

Rencana reklamasi pantai kawasan Tanjung Carat pada dasarnya merupakan respons pendayagunaan sebagian kawasan pantai yang digolongkan sebagai kawasan prioritas, sekaligus sebagai pusat pengembangan kegiatan utama pelabuhan dan industri. Sebagaimana halnya dengan asumsi

perencanaan

tata ruang kawasan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka pembangunan reklamasi pantai Tanjung Carat mempertimbangkan asumsi tersebut, yaitu: (a) perencanaan kawasan ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau bersama-sama dengan pihak swasta, (b) pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan dengan pendekatan PPP (Public Participation Partnership) oleh mitra swasta. Dalam hal ini Hak Pengelolaan atas tanah hasil reklamasi diterbitkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, (c) pengelolaan,


69

Laporan Akhir

pemeliharaan, dan pengembangan kawasan dilakukan pihak Swasta bersama pemerintah Provinsi, dan (d) pola atau sistem pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama pembangunan yang saling menguntungkan (joint venture, share-holders, BOT, BOO, dll) antara pemerintah Provinsi dengan mitra swasta. Sedangkan lingkup kegiatan perencanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: (1) melakukan survei kelautan, khususnya bathimetri dan hidrografi, meliputi pengukuran kedalaman laut sekitar lokasi, pengukuran pasang surut, pengukuran arus, pengumpulan data gelombang, curah hujan, kecepatan angin dan data lain yang relevan; (2) melakukan penyelidikan tanah berupa pengeboran tanah, Standard Penetration Test, pengambilan contoh tanah asli,

pengujian

contoh tanah di laboratorium,

melakukan pembahasan atas hasil uji laboratorium; (3) meninjau kondisi di lokasi rencana reklamasi mengacu ke pedoman yang berlak; (4) melakukan analisis gelombang, berupa tinggi gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang,

tinggi run up gelombang, analisis kepecahan gelombang dan

aspek lain yang berhubungan dengan penentuan dimensi sistem pemecah gelombang dan penahan tanah reklamasi; melakukan perencanaan sistem pemecah gelombang/ penahan tanah reklamasi, berupa usulan beberapa alternatif sistem pemecah gelombang/penahan tanah, dimensi sistem yang diusulkan serta stabilitas sistem penahan tanah tersebut, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi gempa; (6) melakukan perhitungan struktur penahan tanah, untuk menentukan komponen-komponen struktur penahan tanah agar layak digunakan baik pada kondisi normal maupun pada kondisi


70

Laporan Akhir

gempa, serta ekonomis pada tingkat yang wajar sesuai kondisi alam yang dihadapi;

(7)

menyampaikan

kesimpulan

dan

memberi

rekomendasi

berdasarkan semua hasil survei dan analisis. Selanjutnya, di dalam kajian awal untuk keperluan proposal, dikemukakan bahwa kebijakan yang memberikan kemudahan di bidang investasi mendapat respons dari investor untuk membangun kawasan Tanjung Carat. Mengacu ke kondisi dan permasalahan kawasan serta kebijakan pembangunan, maka harus dilakukan kajian dan perencanaan yang terpadu, sehingga dapat diambil keputusan tentang rencana pembangunan

kawasan Tanjung Carat. Sehubungan dengan itu, maka

maksud dan tujuan pembangunan kawasan Tanjung Carat pada intinya adalah sebagai berikut: (1) mewujudkan visi dan misi kawasan sebagai Pusat Perekonomian dan Pintu Gerbang Perdagangan Terpenting di wilayah Timur Provinsi Sumatera Selatan; (2) mempercepat pertumbuhan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kawasan; (3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang ditunjang dari sektor investasi swasta. (4) sebagai salah satu upaya prefentif penanganan resiko bencana. Sedangkan sasaran pembangunan

Kawasan

Tanjung

Carat

adalah

sebagai

berikut:

(1)

mewujudkan rencana pembangunan kawasan wisata terpadu yang terintegrasi dengan rencana pembangunan kawasan Tanjung Carat; (2) pemanfaatan ruang Kawasan meliputi kegiatan jasa dan perdagangan dan selanjutnya akan berfungsi sebagai fasilitas penjunjang pariwisata; (3) menjadikan kawasan Tanjung Carat sekaligus sebagai pintu gerbang dan tujuan wisata Sumatera Selatan; (4) sebagai lokomotif pergerakan ekonomi riil serta memberikan


71

Laporan Akhir

multiplier effect terhadap penyediaan lapangan kerja baru; pencerahan terhadap perkembangan industri rumah tangga seperti meningkatnya produksi kerajinan, makanan khas serta berkembangnya sektor-sektor penunjang pariwisata dan perdagangan lainnya; (5) meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah; dan (6) tersedianya lokasi atau kawasan bagi masyarakat di wilayah pesisir pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan. 5.5.2. Pembangunan Pelabuhan dan Industri Di dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Banyuasin dinyatakan bahwa kawasan Tanjung Api-api dan Tanjung Carat ditetapkan sebagai wilayah pengembangan pelabuhan, industri, pergudangan dan jasa transportasi. Sebagai prasarana pendukung rencana pengembangan wilayah ini yang begitu besar, saat ini telah ada jalan yang kondisinya banyak memiliki keterbatasan dimana di sepanjang jalan ini sudah rusak dan akses ke Tanjung Carat sepanjang 15 km belum tersedia dan jika dikembangkan akan memerlukan banyak kajian lingkungan hidup. Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Carat yang rencananya dibangun untuk memperkuat kawasan pengembangan kawasan Timur Provinsi Sumatera Selatan akan membangkitkan perjalanan dari kawasan ini ke pusat produksi. Pembangkitan perjalanan ini akan membebani prasarana jalan yang sekarang ada, sehingga perlu dipikirkan untuk membuat jalan kereta api yang lebih baik kualitasnya untuk menampung dampak yang terjadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan


72

Laporan Akhir

memilih membangun jalan Kereta Api yang sepanjang 220 km sehingga dapat menarik investor. 5.5.3. Pembangunan Sarana Pendukung

Rencana

pengembangan

sarana

pendukung

terutama

pengembangan

pemukiman, rekreasi, dan sarana lainnya merupakan salah satu pilihan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat posisi kawasan Tanjung Carat sebagai pusat pelabuhan dan industri di kawasan pantai Timur Provinsi Sumatera Sumatera Selatan. Pengembangan kawasan pendukung ini kedepannya bertujuan sebagai sarana hiburan masyarakat baik skala lokal, regional maupun internasional. Kawasan pendukung juga sangat terkait dengan kawasan rekreasi pantai dimana dengan pengembangan kawasan ini akan merupakan objek wisata baru dan menarik terutama untuk masyarakat Sumatera Selatan yang haus akan hiburan pantai.


73

Laporan Akhir

BAB 6 KERANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN TANJUNG CARAT 6.1. Kesepakatan Tim KLHS 6.1.1. Kawasan Tanjung Carat

Kawasan Tanjung Carat berada di Kecamatan Banyuasin II yang berdekatan dengan Desa Sungsang yang letaknya di sebelah Utara yang berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur Sungai Telang, sebelah Selatan Kawasan Tanjung Api-api, dan sebelah Barat Sungai Banyuasin dimana pada kawasan ini dipenuhi oleh hutan Mangrove. Di kawasan tersebut belum terdapat penduduk dikarenakan kawasan tersebut masih merupakan hutan yang dipenuhi tanaman mangrove. Dalam peninjauan lokasi di Tanjung Carat untuk akses menuju kesana kami menggunakan perahu atau yang sering disebut dengan speed boat. Kawasan Tanjung Carat merupakan kawasan yang akan direncanakan sebagai area pelabuhan atau sebagai portal untuk menuju pelabuhan tanjung api-api. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut. 6.1.2. Proses Penyusunan Kebijakan Kawasan

Perubahan signifikan yang dijelaskan di atas membawa konsekuensi pada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan, perencanaan, dan program (KRP) pembangunan kawasan Tanjung Carat dengan pengalaman mengalami fenomena


74

Laporan Akhir

perubahan guna lahan dan ekosistem. Beberapa instrumen (atau dokumen) pembangunan kawasan Tanjung Carat mau tidak mau harus segera merumuskan konsep KRP pembangunan kawasan pembangunan pelabuhan dan industri. Dokumen yang dimaksud mencakup diantaranya Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) untuk dasar menyusun APBD tahun 2013 harus segera disesuaikan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan strategis harus segera menyesuaikan dengan perubahan yang cepat sebagai dampak kegiatan pembangunan kawasan tersebut. Lebih jauh dan lebih menyeluruh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan penyesuaian diberbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan RTRW dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Konsekuensi logis dari perkembangan situasi di atas maka proses pengkajian dan perumusan harus dibangun pada tiga pilar, yaitu: pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, rencana proses perumusan kebijakan pembangunan kawasan Tanjung Carat yang didalamnya ada keinginan untuk mewujudkan kawasan tersebut harus dilanjutkan. Selanjutnya konsentrasi perumusan kebijakan pembangunan kawasan difokuskan permasalahan pilar lingkungan. Demikian pula dalam hal kegiatan KLHS akan dapat diusulkan untuk konsentrasi pada penanganan lingkungan kawasan Tanjung Carat terutama kawasan lahan basah, mangrove, dan gambut.


75

Laporan Akhir

6.1.3. Mempersiapkan KLHS Penyusunan Rencana Tanjung Carat Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan memahami perkembangan kondisi kawasan Tanjung Carat saat ini, kemudian tim KLHS pemerintah propinsi Sumatera Selatan dan dibantu tim FS ditetapkan untuk berperan aktif dalam penyusunan kerangka kerja, dan melakukan KLHS terhadap kawasan Tanjung Carat dengan kondisi data yang yang baru. Selanjutnya perlu segera disusun dan dirumuskan Kerangka Acuan Laporan KLHS Tanjung Carat, KLHS Rencana Pelabuhan dan Industri Tanjung Carat melalui sejumlah diskusi diantara tim KLHS Tanjung Carat dan tim FS. 6.2. Kerangka Acuan KLHS Rencana Pelabuhan dan Industri Tanjung Carat Kerangka acuan KLHS Rencana Pelabuhan dan Industri Tanjung Carat dapat memuat beberapa hal adalah sebagai berikut: 6.2.1. Pendahuluan

Sesungguhnya pembangunan kawasan Tanjung Carat merupakan proses dinamika dalam bentuk perubahan tata guna lahan dan pada tahap selanjutnya diperlukan usaha untuk mencapai keseimbangannya karena terganggunya ekosistem kawasan pantai, hutan mangrove, dan gambut. Namun, karena gejala ini berlangsung di kawasan yang kurang interaksinya dengan manusia maka masalah tersebut lebih terfokus pada masalah lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai suatu masalah yang akan dihadapi terutama adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

76

Laporan Akhir

pembangunan kawaan pelabuhan dan industri maka perlu pencegahan dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pelabuhan hijau dan industri hijau terutama kawasan ekonomi berbasis lingkungan (eco industrial park). 6.2.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) ini bermaksud agar manjadi acuan untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan penyusuna KLHS ini adalah : (1) Menyusun konsep panduan pengelolaan lingkungan hidup akibat pembangunan infrastruktur pada wilayah potensial yang terkena dampak pembangunan. (2) Menghasilkan rencana KRP yang berwawasan lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS ini meliputi :(1) Membantu Pemerintah dalam pengambilan Keputusan dan pematauan lingkungan yang berwawasan lingkungan. (2) Sebagai Acuan dalam kegiatan pengelolan dan pengawasan lingkungan. 6.2.3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan akan tercapai dari penerapan KLHS dalam penyusunan Rencana pelabuhan dan kawasan industri di wilayah Tanjung Carat meliputi: 1. Peningkatan kapasitas pelabuhan dan industri kawasan Tanjung Carat dalam melaksanakan KLHS.


77

Laporan Akhir

2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan Tanjung Carat sebagai KLHS pelabuhan dan industri untuk menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api – Api. 3. Dapat meningkatkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Tanjung Carat 6.2.4. Lingkup Kegiatan

Di dalam lingkupan kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan dan industri Tanjung Carat meliputi diantaranya: 1. Proses penapisan dan kegiatan administrasi. 2. Pembentukan Tim KLHS Tanjung Carat yang terdiri atas Tim Penyusun KLHS. 3. Penyusunan strategi pelaksanaan tugas ( Usulan Teknik ) 4. Proses pelingkupan materi dan identifikasi isu strategis. 5. Diskusi Awal dan Penetapan Isu Strategis KLHS. 6. Kegiatan Pengumpulan Data, Desk Study, FGD. 7. Diskusi Tim KLHS dengan Tim FS 8. Proses Pengkajian 9. Diskusi Hasil Kajian dan Review. 10. Perumusan Mitigasi dan Rekomendasi. 11. Diskusi/Seminar Hasil KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

78

Laporan Akhir

12. Finalisasi Laporan. 6.2.5. Cara Pelaksanaan

Tim Pengarah, terdiri atas pimpinan Pemerintah Daerah, yakni Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekbang Kesra, Kepala Bappeda, Kepala BLH Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, berfungsi sebagai Tim Supervisi, membantu Tim Inti KLHS sejak awal hingga akhir pekerjaan. Tim Inti KLHS Tanjung Carat, terdiri atas 4 orang staf Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas di instansi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata ruang dan bidang kerjasama. Tim dibantu oleh minimal 1 orang tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi yang memahami aplikasi KLHS. Tim ini, selanjutnya akan berfungsi sebagai tim penyusun KLHS, sejak awal hingga akhir pekerjaan.Tim Teknis Tanjung Carat merupakan gabungan tenaga potensial Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dari berbagai instansi yang terkait dengan penyusunan rencana kawasan pelabuhan dan industri dalam menunjang KEK ApiApi. Tim ini selanjutnya akan berfungsi sebagai mitra Tim Penyusun KLHS. Tim KLHS Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri berfungsi sebagai Tim Supervisi, membantu Tim Inti KLHS sejak awal hingga akhir pekerjaan. 6.2.6. Jangka Waktu Pelaksanaan

KLHS penyusunan Rencana Tanjung Carat sebagai kawasan pelabuhan dan industri akan dilakukan dalam kurun waktu Juli s/d Desember 2012.


79

Laporan Akhir

BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1. Kesimpulan Berdasarkan

rencana

pemerintah

Propinsi

Sumatera

Selatan

untuk

mengembangkan Kawasan Tanjung Carat sebagai kawasan Pelabuhan dan industri yang termasuk kedalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang berada di Kabupaten Banyuasin maka rencana tersebut perlu adanya berbagai

pertimbangan

baik

ekonomi,

lingkungan,

dan

sosial.

Rencana

pengembangan kawasan Tanjung Carat dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan pengembangan kawasan Tanjung Carat merupakan program pembangunan regional Sumatera Selatan. 2. Keterkaitan reklamasi kawasan Tanjung Carat sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dalam menjalani program regional Sumatera Selatan maka kawasan Tanjung Carat dijadikan kawasan pelabuhan dan industri. 3. Pengembangan kawasan Tanjung Carat harus memperhatikan tiga pilar pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan sosial dalam rangka mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

80

Laporan Akhir

7.2. Rekomendasi Pembangunan kawasan pelabuhan dan industri di kawasan lahan basah Tanjung Carat harus memperhatikan lingkungan biotik (manusia, hewan, tumbuhan, dan mikro organisme) dan lingkungan abiotik (tanah, air, dan udara) karena pembangunan yang akan dilakukan di kawasan ini akan menyebabkan adanya degradasi lahan. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan dan industri berkonsep hijau.Di samping itu, perlu mengembangkan Standard Operation Procedure (SOP) pengembangan kawasan Tanjung Carat. Isu-isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan, Rencana, dan Program KLHS dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini.


81

Laporan Akhir

Tabel 4 Isu-isu Strategis Pengembangan Kawasan Tanjung Carat (Berdasarkan RPJP 2005 – 2025 dan RPJM 2008-2013)

Kebijakan RPJP dan RPJM

1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan penunjang seperti terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian modern dan lain-lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan.

2. Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api. 3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai pelabuhan samudera.

Isu-isu pokok KLHS A

B

C

D

+

-

-

-

E

Dampak F

G

H

(+)

(-)

+

+

+

4

4

-

+

-

+

+

+

+

5

2

+

-

-

+

+

+

4

2

4. Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai outlet dalam memasarkan produk Sumatera Selatan seperti hasil pertanian, pertambangan batu bara, minyak bumi, maka diperlukan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

82

Laporan Akhir


Isu-isu pokok KLHS A

dukungan sarana dan prasarana. 5. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar. 6. membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan.

B

C

D

E

+

Dampak F

G

H

(+)

+

+

+

4

+

+

+

4

+

+

+

4

+

-

-

-

+

Frekuensi Dampak Positif (+)

25 6

Negatif (-)

1 4

2

3

6

6

6

3

Keterangan : A. B. C. D. E. F. G. H.

Belumnya sinkronnya kebijakan, rencana dan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk pengembangan kawasan tersebut. kawasan tersebut merupakan kawasan mangrove dan gambut yang merupakan habitat pengembangan udang dan ikan. perubahan penggunaan lahan pada kawasan tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim. kawasan tersebut berdekatan dengan taman nasional sembilang dan tempat singgahnya burung migrant dari Siberia. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara kawasan industri dan pelabuhan Kawasan tersbuut masih rendahnya dalam dukungan sarana dan prasarana wilayah kawasan tersebut merupakan bagian dari penghidupan masyarakat (sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat) Kawasan tersebut Masih rendahnya dukungan sumberdaya manusia setempat.


(-)

83

4

12

Laporan Akhir

Tabel 5 Rekomendasi KLHS Kawasan Tanjung Carat


REKOMENDASI

PENGARUH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Kebijakan

1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan penunjang seperti terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian modern dan lainlain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan.

Rencana

Program

B. kawasan tersebut merupakan kawasan mangrove dan gambut yang merupakan habitat pengembangan udang dan ikan.

Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut maka diupayakan pelengkapan pelabuhan yang dibangun sesuai dengan eco industrial park (EIP).

Membuat kawasan dengan dengan system blok dengan memperhatikan mangrove dan lahan gambut yang ada.

1. Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut.

C. Perubahan penggunaan lahan pada kawasan tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim.

Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi pemanasan global.

1. Mengembangkan lahan mangrove.


D. kawasan tersebut berdekatan dengan taman nasional sembilang dan tempat singgahnya burung migran dari Siberia.

Membuat peraturan perundang-undangan yang bisa melindungi kawasan tersebut.

Mengatur kawasan pelabuhan dan penunjangnya tidak mengganggu lingkungan sekitar.


2. Mengembangkan teknologi yang ramah terhadap lahan gambut.

84

2. Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove.

2. Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove. Mitigasi dampak lingkungan udara, air dan lahan.

Laporan Akhir


REKOMENDASI

PENGARUH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Kebijakan F. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara kawasan industri dan pelabuhan.


Pengembangan kawasan pelabuhan dan penunjangnya diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin.

Rencana Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung.

3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api

Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindung.

REKOMENDASI


2 Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api.

Program

Rencana

Program


Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut

Pengembangkan jalur KA dengan jarak yang terpendek

Mitigasi dampak eksploitasi lahan gambut.

F. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara kawasan industri dan pelabuhan.

Pengembangan system transportasi dan penunjangnya diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin.

Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung.


B. kawasan tersebut merupakan kawasan mangrove dan gambut yang

Untuk meminimalkan kerusakan mangrove

Pembuat rambu-rambu pelayaran dalam

Mitigasi dampak eksploitasi lahan magrove


85

Laporan Akhir


REKOMENDASI


sebagai pelabuhan samudera.

merupakan habitat pengembangan udang dan ikan. D. kawasan tersebut berdekatan dengan taman nasional sembilang dan tempat singgahnya burung migran dari Siberia.


Rencana

terhadap jalur transportasi

melindungi magrove

Membuat peraturan pelayaran yang sesuai dengan kondisi kawasan tersebut.

Pembuat rambu-rambu pelayaran

Tersedianya aturan perundang-undangan

REKOMENDASI


4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.

Program

Rencana

Program


Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut maka diupayakan pelengkapan pelabuhan yang dibangun sesuai dengan eco industrial park (EIP).

Membuat kawasan dengan dengan system blok dengan memperhatikan mangrove dan lahan gambut yang ada.




1. Mengembangkan lahan mangrove.



2. Mengembangkan teknologi yang ramah

86

2. Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove.

2. Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan

Laporan Akhir


REKOMENDASI


Rencana terhadap lahan gambut.

Program mangrove.



Mengatur kawasan indsutri yang tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Mitigasi dampak lingkungan udara, air dan lahan.


Pengembangan kawasan Industri diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin.




87

Laporan Akhir

PUSTAKA

1. Akhyar., 2009. Pemetaan Konsentrasi Sebaran TSM (Total Suspended Matter) di Muara Sungai Krueng Aceh dengan Citra Landsat-7 ETM, Fakultas Teknik Jurusan Mesin, Universitas Syiah Kuala, Aceh. 2. Anwar, C, dan Gunawan, H., 2006. Peranan Ekologis dan Sosial Ekonomis Hutan Mangrove dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir, Makalah Utama pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian : Konservasi dan Rahabilitasi Sumberdaya Hutan, Padang 20 September 2006. 3. Asdak, C., 2004. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Cetakan Ketiga, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 4. Bastoni, Sumadi, A, dan Waluyo, E.A., 2003. Tipe Vegetasi Hutan Sumatera Selatan, Balai Litbang Hutan Tanaman, Palembang. 5. Bengen, D.G., 2000. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor, Bogor. 6. Bengen, D.G., 2001. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia. 7. Dahuri, M., J.Rais., S.P. Ginting., dan M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta, Indonesia. 8. Dedi Kusnadi Kalsim, 1996. Kearifan Teknologi Tradisional Dalam Manajemen Air di Daerah Rawa Pasang-Surut Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Seminar Tahunan Perkembangan Penelitian Teknik Pertanian. Kerjasama JICA-IPB, CREATA-IPB. Bogor, 18 Juni 1996. 9. Elias., 2009. Sistem Teknik Silvikultur Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia, pada Diklat Was-Ganis Pemanfaatan Hutan Produksi, Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor. 10. Febriana, E., 2008. Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa di Kota Palembang, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponogoro, Semarang. 11. Haryono dan Subagja, J., 2008. Populasi dan Habitat Ikan Tambra, TOR Tambroides (Bleeker, 1854) di Perairan Kawasan Pegunungan Muller Kalimantan Tengah, Biodiversitas, Volume 9 Nomor 4, Halaman 306-309, ISSN :14 12-033X, Oktober 2008. 12. Heun, J.C., 1993. Water Management in Indoensian Low-lands: Policy Quetions and Technical Issues. International Symposium on Lowland Development, Jakarta September 1993. Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

88

Laporan Akhir

13. Idawaty., 1999. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Lansekap Hutan Mangrove Di Muara Sungai Cisadane, Kecamatan Teluk Naga, Jawa Barat. Tesis Magister. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia 14. IPB. AMDAL Regional Pengembangan Lahan Gambut 1 Juta Hektar di Kalteng, Nopember 1996. 15. Notohadiprawiro, T., 2006. Lahan Basah : Terra Incognita, Seminar Nasional Pemberdayaan Lahan Basah Pantai Timur Sumatera yang Berwawasan Lingkungan Menyongsong Abad ke-21, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. 16. Notohadiprawiro, T., 2006. Sarian Kumpulan Makalah Lahan Basah, Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 17. Nugroho, S.P., 1997. Sistem Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Guna Mendukung Pertanian Budidaya Tambak (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Peneliti pada Kelompok Hidrologi dan Lingkungan, UPT Hujan Buatan, BPP Teknologi, No. 9 Tahun IV 1997. 18. Poniman, A, Nurwadjedi, dan Suwahyuono., 2006. Penyediaan Informasi Spasial Lahan Basah untuk Mendukung Pembangunan Nasional, Forum Geografi, Volume 20, Nomor 3, Desember 2006 : 120-134. 19. Razak, A., 2007. Peranan Lahan Basah (wetland) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Makalah Pengelolaan DAS, Program Studi Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 20. Sawitri, R, dan Karlina, E., 2006. Kualitas Perairan Lahan Basah di Sungai Comal, Pemalang dan Sungai Kedung Coet, Indramayu, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Volume III Nomor 2 : 185-193. 21. Soil Research Institute, 1976. Peat and Podzolic Soil and their potential for agriculture in Indonesia. Procceedings ATA 106 Midterm Seminar, Tugu Oktober 13-14, 1976 22. Sosrodarsono, S., 2003. Hidrologi Untuk Pengairan, Cetakan Kesembilan, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 23. Subagyo, H., 2006. Klasifikasi dan Penyebaran Lahan Rawa, Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. 24. Sucipto., 2008. Kajian Sedimentasi di Sungai Kaligarang Dalam Upaya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kaligarang Semarang, Tesis, Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Diponogoro, Semarang. 25. Suriadikarta, D, A, dan Sutriadi, M. T., 2007. Jenis-jenis Lahan Berpotensi untuk Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa, Jurnal Litbangh Pertanian 26(3), Bogor. 26. Yulistianto, B., 2009. Fenomena Gelombang Pasang Bono Di Muara Sungai Kampar, Dinamika Teknik Sipil, Volume 9, Nomor 1, Januari 2009 : 19-26, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.


89

Laporan Akhir

Landasan Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; 3. PP Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri; 4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010‐2014 pada Buku I Bab IV; 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 berupa sejumlah tindakan yang harus dilakukan sehingga sudah dapat ditetapkan KEK definitif yang akan dikembangkan. 7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 9. PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


90

Laporan Akhir

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel

……………………………….. ……………………………….. ………………………………. ……………………………….

iii v viii ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Tinjauan KLHS Terhadap Dokumen Pengembangan Kawasan Tanjung Carat Proses Penapisan KLHS Kawasan Tanjung Carat Tujuan KLHS dalam Pembangunan Kawasan Tanjung Carat Hasil yang Diharapkan Pelaksanaan KLHS dan Lingkungan Kegiatan Laporan Akhir KLHS

……………………………

1

……………………………

3

…………………………… ……………………………

4 5

…………………………… ……………………………

6 8

……………………………

9

……………………………

10

…………………………… …………………………… ……………………………

10 12 14

BAB 2 METODOLOGI KLHS TANJUNG CARAT 2.1. 2.2.

2.3. 2.4.

Perkembangan KLHS Metodelogi KLHS 2.2.1. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 2.2.2. Metode Analisis Implikasi Kebijakan dan Implikasi Rencana Pendekatan Pelibatan Masyarakat Konsep pengembangan KLHS

BAB 3 GAMBARAN KAWASAN TANJUNG CARAT 3.1.

3.2.

Kondisi Fisis Kawasan 3.1.1. Letak Geografis 3.1.2. Topografi 3.1.3. Iklim dan Curah Hujan 3.1.4. Geologi 3.1.5. Hidrologi 3.1.6. Sedimentasi 3.1.7. Ekosistem Kawasan Kondisi Sosial Dan Kependudukan 3.2.1. Dinamika Sosial Masyarakat


…………………………... …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

16 18 18 18 19 22 22

……………………………

24 v

Laporan Akhir

3.3.

3.4.

3.2.2. Kependudukan 3.2.3. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Sosial Ekonomi Kondisi Ekonomi 3.3.1. Struktur dan Perkembangan Ekonomi 3.3.2. Kesejahteraan Masyarakat dan Kesempatan Kerja 3.3.3. Fasilitas Perdagangan dan Jasa Struktur Tata Ruang 3.4.1. Pola Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan 3.4.2. Kondisi Pusat-pusat Pelayanan 3.4.3. Aksesibilitas Wilayah

……………………………

24

……………………………

25

……………………………

25

…………………………… ……………………………

26 26

…………………………… …………………………… ……………………………

26 27 29

BAB 4 PELINGKUPAN KLHS TANJUNG CARAT 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

Rasional KLHS Tanjung Carat Sasaran Penyusunan KLHS Tanjung Carat Pengembangan Tata Ruang Kawasan Tanjung Carat Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kerangka Pikir Penyusunan KLHS Kawasan Tanjung Carat Isu Strategis KLHS Kawasan Tanjung Carat Diagram Sebab Akibat (causal loop diagram)

…………………………….

30

…………………………….

44

…………………………….

44

……………………………

46

…………………………….

46

…………………………….

49

…………………………….

52

BAB 5 KEBIJAKAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN TANJUNG CARAT 5.1. 5.2. 5.3.

5.4.

Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kawasan Kebijakan dan Rencana Pembangunan Tanjung Carat Kebijakan dan RTRW Tanjung Carat 5.3.1. Pengembangan Kawasan Pelabuhan 5.3.2. Pengembangan Kawasan Industri 5.3.3. Pengembangan Kawasan Tanjun Carat Pertimbangan Interrelasi dan Integrasi Tanjung Carat


…………………………...

54

…………………………

55

…………………………... …………………………...

56 56

……………………………

64

……………………………

68 vi

Laporan Akhir

5.5.

Rencana Pembangunan Kawasan 5.5.1. Reklamasi dan Pembangunan Kawasan 5.5.2. Pembangunan Pelabuhan dan Industri 5.5.3. Pembangunan Sarana Pendukung

……………………………

69

…………………………… ……………………………

72 73

BAB 6 KERANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN TANJUNG CARAT 6.1.

6.2.

Kesepakatan Tim KLHS 6.1.1. Kawasan Tanjung Carat 6.1.2. Proses Penyusunan Kebijakan Kawasan 6.1.3. Mempersiapkan KLHS Penyusunan Rencana Tanjun Carat Kerangka Acuan KLHS Rencana Pelabuhan dan Industri Tanjung Carat 6.2.1. Pendahuluan 6.2.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 6.2.3. Hasil yang Diharapkan 6.2.4. Lingkup Kegiatan 6.2.5. Cara Pelaksanaan 6.2.6. Jangka Waktu Pelaksanaan

BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1. Kesimpulan 7.2. Rekomendasi Pustaka Landasan Hukum


……………………………

74

…………………………...

74

……………………………

76

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………... ……………………………

76 76 76 76 78 79 79

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

80 81 88 90

vii

Laporan Akhir

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Konsep Pendekatan Sistem KLHS

…………………….

16

Gambar 1.

Kawasan Tanjung Api-api / Tanjung Carat

…………………….

17

Gambar 2.

Klasifikasi Rawa

…………………….

35


viii

Laporan Akhir

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Jenis Tanah di Kawasan Tanjung Carat

………………………………

19

Tabel 2.

Survey dan Pengukuran Kualitas Air

………………………………

20

Tabel 3.

Tipe dan Prosentase Jenis Ekosistem

………………………………

23

Tabel 4.

Isu-Isu Strategis Pengembangan Kawasan Tanjung Carat

………………………………

23

Rekomendasi KLHS Kawasan Tanjung Carat

………………………………

23

Tabel 5.


ix

Laporan Akhir

KATA PENGANTAR

Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api/Tanjung Carat yang termasuk wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin akan berkembang dengan pesat mengingat kawasan ini telah disepakati bersama sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan pendukung lainnya dalam pengembangan wilayah sekitarnya. Sebagai kawasan pelabuhan, kawasan ini harus mempunyai standar pelayanan yang memadai sesuai dengan kebutuhannya sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan pendukung lainnya. Salah satu pelayanan yang harus disediakan adalah jaringan utilitas, fasilitas dan ruang terbuka hijau, yang berupa taman ataupun hutan mangrove. Dalam perencanaan Kawasan tersebut perlu di adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api/Tanjung Carat guna mengetahui dampak apa yang akan timbul dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kawasan tersebut. Dokumen yang telah disusun sebelumnya melalui pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan lokasi peruntukan merupakan acuan dalam penyusunan KLHS. Setiap perencanaan yang dibuat memiliki dampak negatif dan juga memliki dampak positif, dampak negatif yang paling memungkinkan dari pengembangan wilayah kawasan Tanjung Carat tersebut adalah adanya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan isu yang sangat penting yang tidak dapat ditangani secara parsial dan memerlukan instrumen pengelolaan sumber daya alam yang terpadu dan hal penting lain yang harus dipahami adalah bahwa terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah

perumusan

kebijakan,

rencana

dan/atau

program

(KRP)

pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJP, dan RPJM adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tanjung api-api/Tanjung Carat

iii

Laporan Akhir

Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah suatu alat bantu untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup dengan melakukansebuah langkah/tindakan

dalam

menuntun,

negatif terhadap

lingkungan

dan

mengarahkan, keberlanjutan

dan

menjamin

dipertimbangkan

efek dalam

Kebijakan, Rencana, danProgram tata ruang dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu self assessment. KLHS adalah proses sistematis yang digunakan mengevaluasi konsekuensikonsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan Lingkungan Hidup yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan pertama dengan melalui proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial.nKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang, RPJP, dan RPJM. KLHS Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api/Tanjung Carat dilakukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang akan timbul dari perencanaan Kawasan tersebut.

Palembang,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tanjung api-api/Tanjung Carat

Desember 2012

iv

26/07/2013

 

 

Focus Group Discussion (FGD) Isu-isu lingkungan hidup strategis Tanjung Api-api/Tanjung Carat Matrik Kebijakan vs Isu-isu lingkungan hidup Rekomendasi Kebijakan, Rencana, Program (mitigasi dan atau adaptasi)

1

26/07/2013















Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 19, 22, 25, dan 28 bahwa rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Paragraf 1 Pasal 15-18 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Staregis

(KLHS) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa perencanaan tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Reklamasi Pantai (Depdagri, MenLH, MenPU, dll)

KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis KLHS berfungsi untuk menelaah pengaruh dan atau dampak lingkungan sekaligus mendorong pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan

2

26/07/2013





   

Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan (kebijakan, rencana, program/KRP)

Manfaatnya adalah untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi KRP telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Keterkaitan Keseimbangan Keadilan Pendekatan KLHS adalah “Pendekatan Sistem” atau pendekatan terpadu (integrasi) dan menyeluruh (holistik): input, proses, output, dan umpan balik (pengendalian) dalam suatu model dinamik input : kebijakan, rencana, program Proses : pengembangan wilayah Output : isu-isu lingkungan Umpan Balik : pengendalian dan pengelolaan

3

26/07/2013

Kebijakan Rencana Program

Pengembangan Wilayah

Isu-isu Lingkungan: • Daya Dukung • Daya Tampung

Pengendalian dan Pengelolaan

4

26/07/2013

Perbedaan AMDAL dan KLHS Atribut

No.

AMDAL

KLHS

1

Lingkup pengambilan keputusan

Proyek

Kebijakan, Rencana, dan Program

2

Karakter/Sifat

Segera, operasional

Stretegis, visioner, konseptual

3

Output

Rinci/detil

Umum/garis besar

4

Keragaman lingkup alternatif yang dapat diberikan Lokasi/tapak. Disain, konstruksi, dan operasi

Wilayah, aturan, teknologi, fiskal, ekonomi

5

Dimensi waktu

Jangka pendek sampai menengah

Jangka menengah sampai panjang

6

Sumber utama data

Hasil survei lapangan, analisis sampel

Strategi pembangunan berkelanjutan, neraca lingkungan hidup, visi

7

Kedalaman kajian

Sempit, dalam, dan rinci

Lebar, tidak terlampau dalam, lebih sebagai kerangka kerja

8

Jenis data

Lebih banyak yang kuantitatif

Lebih banyak yang kualitatif

9

Tingkat akurasi kajian

Lebih akurat

Ketidakpastian lebih tinggi

10

Fokus

Kajian dampak penting negatif dan pengelolaan dampak lingkungan

Pencapaian agenda keberlanjutan, kajian pada sumber penyebab dampak lingkungan

11

Pokok penilaian atau benchmark penilaian

Pentaatan hukum dan praktek-praktek yang paling baik (best practices)

Pemenuhan kriteria dan tujuan keberlanjutan

5

26/07/2013



  



Maksud diadakannya kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tanjung Api-api/Tanjung Carat adalah tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Tanjung Carat sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kawasan Tanjung Carat Merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan ditetapkan. Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan Reklamasi Tanjung Api-api kawasan Tanjung Carat

6

26/07/2013







 





Terjadinya diseminasi informasi serta kesamaan persepsi mengenai lingkungan antara masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya Tersusunnya laporan dan kumpulan data kajian lingkungan hidup strategis Tanjung Carat, yang menggambarkan berbagai fakta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Usulan berbagai alternatif kebijakan, rencana, dan program untuk mendorong terjadinya partisipasi aktif dari stakeholders dalam mengatasi masalah lingkungan

Menyelaraskan KLHS dengan dokumen rencana yang telah disusun Mengintegrasikan rencana sektor dan rencana tata ruang yang terkait dengan Kawasan Tanjung Carat Mengintegrasikan gagasan kedalam dokumen yang terkait dengan Kawasan Tanjung Carat Mengurangi (mitigasi) dampak negatif, optimasi, dan pemanfaatan hasil kajian kedalam dokumen rencana Kawasan Tanjung Carat

7

26/07/2013

Sumber Data untuk KLHS Sumber Data

No. 1

Instansi

Dokumen Perencanaan



Bappenas, Bappeda



RTRW



Dinas PU, Dinas Perhubungan



RPJP dan RPJM



Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Studi AMDAL





6

Studi Kelayakan Reklamasi Tanjung Carat Sumatera Selatan dan Banyuasin dalam Angka 2011 Hasil Penelitian Universitas Sriwijaya

7

Jurnal dan artikel



2 3 4 5











 

BLH Provinsi Sumatera Selatan BLH Provinsi Sumatera Selatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan BPS Provinsi Sumatera Selatan Pusat Penelitian Tata Ruang Unsri Dari internet yang berhubungan dengan KLHS

Keterangan 

RTRW Provinsi Sumsel dan RTRW Kabupaten Banyuasin dalam proses



RPJP dan RPJM sudah ada Perda



Sudah ada dokumen



Belum diperoleh



Belum diperoleh



Sedang disusun



Sudah diperoleh



Sudah diperoleh



Sudah diperoleh

Mengidentifikasi pengaruh rumusan kebijakan, rencana, program terhadap isuisu lingkungan hidup untuk perbaikan ke dapan Penelaahan dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup Pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen rencana Melakukan forum dialog untuk menentukan isu-isu strategis kawasan Tanjung Carat

8

26/07/2013















 

Tersusunnya laporan pelaksanaan KLHS yang memuat rekomendasi mitigasi dampak negatif dari kebijakan, rencana, dan program yang disusun Sebagai dokumen untuk melengkapi dokumen rencana yang disusun Untuk pelaksanaan pemantauan KLHS perlu ada unit tersendiri atau mengoptimalkan unit yang sudah ada

Pelingkupan dengan memunculkan isu-isu lingkungan Strategis Kawasan Tanjung Carat Pengumpulan dan penelaahan dokumen rencana Pengumpulan dan penelaahan data instansional Melakukan diskusi terarah terbatas ( Focus Group Discussion-FGD) Pelaporan dan tinjauan Finalisasi laporan dan penyerahan laporan

9

26/07/2013

Pengembangan kawasan Tanjung Carat dititik beratkan pada arahan tercapainya pembangunan berkelanjutan  KLHS memiliki peran strategis dan positif dalam proses pengambilan keputusan yang diharapkan  KLHS telah mempertimbangkan lingkungan pada tahap awal proses formulasi kebijakan, keselarasan tujuan ekonomi, dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat 

Data Instansional  Data Primer berupa wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan kawasan Tanjung Carat 

10

26/07/2013

Analisis Visi  Pelibatan masyarakat  Overlay  Menggunakan model dinamik  Menggunakan tabulasi 

Kebijakan Pengembangan Tanjung Api-api

11

26/07/2013

RPJP – RPJM NASIONAL 2005 - 2025 Arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah arah ke-5 RPJPN 2005-2025, yaitu Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan, yang meliputi; 1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah. 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. 3. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Sasaran dalam RPJMN, meliputi : 1. Terciptanya iklim kondusif bagi investor melalui kejelasan peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong perkembangan KAPET, KPBPB dan KEK. 2. Terbentuknya kelembagaan pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat serta kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan di tingkat pemerintah daerah dan pengelola kawasan yang profesional. 3. Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, air baku, dan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan kawasan.

RPJP – RPJM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2025 1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan penunjang seperti terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian modern dan lain-lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan. 2. Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api. 3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai pelabuhan samudera. 4. Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai outlet dalam memasarkan produk Sumatera Selatan seperti hasil pertanian, pertambangan batu bara, minyak bumi, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana. ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 - 2013 1. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan huluhilir, serta industri kecil, menengah, dan besar. 2. membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan. Sumber : • Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025. • Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013.

12

26/07/2013

RPJP – RPJM DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  Mengoptimalkan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.  Mengoptimalkan pengawasan terhadap industri-industri yang menciptakan limbah yang berdampak terhadap lingkungan.  Memasyarakatkan pembangunan yang berorientasi pada ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan.  Memberdayakan tenaga kerja produktif.  Membangun sistem hubungan industrial.  Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang profesional.  Memperkuat daya saing produk daerah.  Mengadakan kerjasama dengan BUMN, perusahaan swasta dalam negeri dalam kegiatan investasi.

 Mengadakan pendekatan dengan investor luar negeri dalam rangka mendorong investasi.  Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan.  Meningkatkan stabilitas harga, serta menekan biaya-biaya transaksi, termasuk biaya transportasi dan jasa distribusi.  Mendorong mobilitas sumber daya pembangunan dalam lintas kabupaten, kota, dan provinsi.  Mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan non diskriminatif.  Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, saluran air minum, listrik, dan telekomunikasi.  Mendorong ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya.

PKN Palembang dengan Pemantapan Pelabuhan Internasional di Tanjung Api Api, dan perwujudan sistem Kereta Api : • Jalan Kereta Api Tanjung Enim-TAA • Lubuk Linggau-Simpang-TAA • Lahat-Patratani (Kab.OI)-TAA

POLA RUANG

STRUKTUR RUANG

PP 26 TAHUN 2008 TENTANG RTRW NASIONAL

Tanjung Api api sebagai Kawasan Hutan Lindung dan memiliki pengaruh dari Andalan Palembang dan sekitarnya (pertanian, industri, pertambangan, kehutanan dan perikanan) Sumber : Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

13

26/07/2013

RANPERDA RTRW PROVINSI SUMATERA SELATAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tanjung Api Api adalah Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek :  Potensi ekonomi cepat tumbuh;  Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; ARAH PENANGANAN : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang pelabuhan dan kawasan industri; 2. Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan hutan; 3. Mengembangkan pelabuhan internasional; 4. Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya; dan 5. Kerjasama dengan pihak swasta.

Sumber : Rancangan Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2011 – 2031.







Tanjung Carat merupakan kawasan lahan basah yang terletak di pantai Timur Propinsi Sumatera Selatan Kawasan lahan basah biotik (masyarakat yang terdekat adalah Sungsang, biota perairan, hutan mangrove dan nipah, gambut lebih 2 meter, dan tanaman lainnya, mikro organisme) Kawasan Lahan Basah abiotik (tanah banyak mengandung pirit, kualitas air untuk kehidupan biota perairan, udara masih dalam kondisi baik)

14

26/07/2013











Masyarakat mengandalkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian tanaman pangan Masyarakat mengandalkan perairan untuk kehidupan sehari-hari sebagai nelayan Kawasan Tanjung Carat bersebelahan dengan Taman Nasional Sembilang Kawasan Tanjung Carat berdekatan dengan lokasi burung migrasi dari Siberia Sedimentasi di Sungai rata-rata sebesar 4,97 cm/thn

15

26/07/2013

16

26/07/2013

PETA ORIENTASI KAWASAN TANJUNG API-API

Wilayah Studi Kawasan KEK Tanjung Api Api 1.

Tanjung Api Api secara administratif berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

2.

Secara geografis Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1,3⁰ – 4,0⁰ Lintang Selatan dan 104⁰40’ - 105⁰15’ Bujur Timur.

17

26/07/2013

PETA KAWASAN HUTAN TANJUNG API API Kabupaten Banyuasin mempunyai potensi hutan lindung seluas 57.629 ha, hutan konservasi 267,932 ha, hutan produksi 79.130 ha, dan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 54.889,86 ha. Dari potensi hutan itu potensi yang dapat dikembangkan adalah sumberdaya hasil kayu seperti Gelam, Bakau, Meranti, Pulau, Sengon, Rotan dan non kayu lainnya.

18

26/07/2013

KEBERADAAN KAWASAN SENSITIF

Kawasan Taman Nasional / terumbu karang Zona Perikanan

Hutan Lindung / Bakau

19

26/07/2013

No.

Tipe

Persentase

1.

Mangrove / Nipah

46,0 %

2.

Rawa Belakang

42,0 %

3.

Hutan Rawa

9,0 %

Hutan Rawa Air Tawar

Hutan Rawa Gambut

4.

Dataran Lumpur (pesisir)

2,5 %

5.

Pantai Pasir

1,0 %

Kependudukan No.

Kecamatan

2

Luas (Km )

1 Rantau Bayur 2 Betung 3 Suak Tapeh 4 Pulau Rimau 5 Tungkal Ilir 6 Banyuasin III 7 Sembawa 8 Talang Kelapa 9 Tanjung Lago 10 Banyuasin I 11 Rambutan 12 Muara Padang 13 Muara Sugihan 14 Makarti Jaya 15 Air Saleh 16 Banyuasin II 17 Muara Telang Kab. Banyuasin

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Desa JATI SARI KARANG SARI MAJURIA MARGA SUNGSANG MEKAR SARI MUARA BARU MUARA SUNGSANG PERAJEN JAYA RIMAU SUNGSANG SRI AGUNG SUMBER REJEKI SUNGAI SEMUT SUNGSANG I SUNGSANG II SUNGSANG III SUNGSANG IV TABALA JAYA TANAH PILIH TANJUNG BARU TANJUNG MAS TELUK PAYO

593,00 464,30 329,70 532,96 412,09 651,07 223,10 557,76 617,76 701,38 624,55 702,20 535,39 676,04 380,35 2.681,28 1.150,06 11.832,99

Petani 95 99 98 80 99 98 98 80 90 99 99 90 83 85 80 85 98 80 90 80 95

Penduduk (Jiwa) 38.950 52.130 16.716 39.089 23.666 58.223 28.558 125.223 36.277 71.012 42.644 30.248 37.582 33.359 29.335 45.816 53.654 762.482

Komoditas Lada Padi Padi Perikanan Tangkap Padi Lada Kelapa Padi Padi Padi Padi Kelapa Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap Kehutanan Perikanan Tangkap Perikanan budidaya Perikanan budidaya Kelapa

Kepadatan 2 (Jiwa/Km ) 65,68 112,28 50,70 73,34 57,43 89,43 128,01 224,51 58,72 101,25 68,28 43,08 70,20 49,34 77,13 17,09 46,65 64,44

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Desa JATI SARI KARANG SARI MAJURIA MARGA SUNGSANG MEKAR SARI MUARA BARU MUARA SUNGSANG PERAJEN JAYA RIMAU SUNGSANG SRI AGUNG SUMBER REJEKI SUNGAI SEMUT SUNGSANG I SUNGSANG II SUNGSANG III SUNGSANG IV TABALA JAYA TANAH PILIH TANJUNG BARU TANJUNG MAS TELUK PAYO Jumlah

Jumlah 1,954 1,659 1,622 2,424 1,719 1,187 1,607 632 1,720 2,003 1,697 1,860 5,823 5,309 3,193 4,050 624 1,565 624 1,181 3,364 45,816

KK 261 415 334 504 419 314 435 173 583 527 427 522 1,453 1,266 791 1,007 218 368 186 218 650 11,071

Perairan di Bangka Belitung

20

26/07/2013

21

26/07/2013

22

26/07/2013

23

26/07/2013

24

26/07/2013

Lokasi

Luas (Ha)

Reklamasi (Tanjung Carat)

2.015,11

Darat

2.029,48

Jumlah

4.044,59

Batas Kawasan : Utara : Selat Bangka TAHAP PERTAMA YANG DIUSULKAN

Timur : Sungai Telang Selatan : Banyuasin Valley Barat : Sungai Banyuasin

Sumber: Masterplan KEK Tanjung Api-Api

25

26/07/2013

Lokasi REKLAMASI

DARAT

Blok Peruntukan Fasilitas Pos dan Tower Hutan Kota Dermaga Barang (docking) Pelabuhan Minyak dan Gas Pelabuhan (Pelindo) Industri Pupuk Industri Batu Bara INDUSTRI KARET Ban Sarung Tangan Karet Kondom Karet Remah (Crumb Rubber) INDUSTRI SEMEN Semen Portland/Semen Abu INDUSTRI PUPUK KIMIA Pupuk Kimia Buatan Pabrik Pupuk dan Mineral Alam lainnya INDUSTRI KIMIA Agrokimia Farmasi Polimer INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI Minyak Kelapa Sawit Minyak Kelapa Minyak Ikan INDUSTRI OLAHAN MINYAK DAN LEMAK NABATI Margarin Sabun Tepung Berlemak INDUSTRI KAYU DAN GABUS (UKM) Bahan Bangunan Peralatan Rumah Tangga Kayu Lapis

Lokasi DARAT

Blok Peruntukan INDUSTRI OLAHAN MAKANAN (UKM) Industri pangan Pakan Ternak Daging dan Olahan daging Olahan Ikan FASILITAS Kantor Manajemen Kawasan Pusat R&D Kantor Pemeritahan (Bea Cukai, Imigrasi) Kantor Perijinan Satu Atap Kantor Bank Kantor Pos dan Telekomunikasi Pos Keamanan Unit Pemadan Kebakaran Halte Angkutan Umum Sarana Peribadatan Sarana Kesegaran Jasmani (fitness center) Poliklinik Kantin Trade Center Pertokoan UMKM Gardu Induk WTP IPAL Industri Polder Rumah Telkom Lampu Penerangan Jalan TPS RTH


1. Transportasi Darat  Pencapaian menuju lokasi tapak dari jalan utama, yaitu jalan Kol. H. Burlian Kota Palembang adalah sepanjang ± 68,6 KM dengan kondisi jalan menuju Tanjung Api Api masih berupa tanah dan memerlukan peningkatan permukaan jalan sebagai upaya memperlancar aksesibilitas menuju dan dari tapak kawasan.  Terkait dengan pengembangan kawasan Reklamasi Pantai Tanjung Api Api sebagai Pelabuhan Samudera/internasional yang berada di sisi Utara-Timur Laut kawasan, maka diperlukan penambahan jalan akses untuk menghubungi wilayah daratan dengan reklamasi sepanjang 13 Km dengan metode pile slab (jembatan berkonstruksi beton) sehingga tidak mengalihfungsikan hutan lindung untuk pembangunan jalan/prasarana.  Secara khusus pengembangan jalur kereta api ditujukan untuk pengangkutan barang batu bara dengan sisten jaringan rel kereta api double track.

2. Transportasi Sungai/Laut  Secara eksisiting transportasi sungai di kawasan Tanjung Api Api ini menjadi bagian dari transportasi utama bagi aksesibilitas penduduk sekitar.  Untuk transportasi air/sungai, maka jalur transportasi air bertumpu pada terusan sungai Banyuasin dan sungai Telang. Fasilitas dermaga yang dikembangkan berada di beberapa lokasi, yaitu: o Dermaga di Kecamatan Sungsang o Dermaga di Kawasan Tanjung Api-api Sumber: Masterplan KEK Tanjung Api-Api

26

26/07/2013

BLOK I

BLOK I



27

26/07/2013

 



 

Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat pada lahan basah (pangan, papan, kesehatan) Sumber Pendapatan dan Kesempatan Kerja (dari sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan) Penyangga dan Pendukung Sistem Kehidupan (life supporting system) dalam eco tourism Merupakan kawasan mangrove dan gambut Berdekatan dengan Taman Nasional Sembilang dan tempat singgah burung migran dari Siberia

Pengembangan Regional

28

26/07/2013

Pengembangan kawasan Tanjung Carat dititik beratkan pada arahan tercapainya pembangunan berkelanjutan  KLHS memiliki peran strategis dan positif dalam proses pengambilan keputusan yang diharapkan  KLHS telah mempertimbangkan pertimbangan lingkungan pada tahap awal proses formulasi kebijakan, keselarasan tujuan ekonomi, dan mempertimbangkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya 









KLHS Tanjung Carat dipersiapkan untuk pengembangan pelabuhan, industri, pariwisata, dan permukiman Pendekatan yang dilakukan lebih kepada pendekatan dari atas ke bawah ( top down) karena sudah ditetapkan pada dokumen RPJP, RPJM, RTRW, KEK, dan studi kelayakan reklamasi Pengembangan ekonomi wilayah kawasan ini merupakan inisiasi pengembangan kawasan regional yang lebih besar Pengembangan ekositem kawasan lahan basah berdasarkan pendekatan sistem model dinamik (dynamic Modelling)

29

26/07/2013

Pelingkupan  Alternatif Kebijakan, Rencana, dan/atau Program  Analisis Lingkungan (evaluasi dan valuasi dampak lingkungan): Metode Cepat (quick appraisal) : deskripsi kawasan 

Daya Dukung dan Daya Tampung

30

26/07/2013

Kesesuaian lahan dan ketersedian lahan  Kesesuaian mutu dan ketersediaan air  Ketersedian sarana dan prasarana 

      

Isu-isu strategis yang ditemukan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program: Kawasan mangrove dan gambut yang merupakan habitat pengembangan udang dan ikan. Perubahan penggunaan lahan pada kawasan tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim. Berdekatan dengan taman nasional sembilang dan tempat singgahnya burung migrant dari Siberia. Kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara kawasan industri dan pelabuhan Rendahnya dalam dukungan sarana dan prasarana wilayah Merupakan bagian dari penghidupan masyarakat (sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat) Rendahnya dukungan sumberdaya manusia setempat untuk pengembangan kawasan pelabuhan



31

26/07/2013

Matrik Kebijakan dan Isu-isu Lingkungan

32

26/07/2013

Kebijakan RPJP dan RPJM 1.

2.

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan penunjang seperti terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian modern dan lain-lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan. Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api.

3.

Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai pelabuhan samudera.

4.

Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai outlet dalam memasarkan produk Sumatera Selatan seperti hasil pertanian, pertambangan batu bara, minyak bumi, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana.

5.

6.

Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan.

Negatif (-) A. B. C. D. E. F. G. H.

B

C

+

-

-

Isu-isu pokok KLHS D E F -

Dampak (+) (-)

G

H

+

+

+

4

4

+

+

+

5

2

+

+

+

4

2

+

+

+

4

+

+

+

4

+

+

+

4

6

6

6

-

+

-

+ -

+

Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.

Frekuensi Dampak Positif (+)

A

-

-

+

+

-

-

-

4

-

+

25 6

1 4

2

3

12

3

Keterangan : Telah sinkronnya kebijakan, rencana dan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk pengembangan kawasan tersebut. kawasan tersebut merupakan kawasan mangrove dan gambut yang merupakan habitat pengembangan udang dan ikan. perubahan penggunaan lahan pada kawasan tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim. kawasan tersebut berdekatan dengan taman nasional sembilang dan tempat singgahnya burung migrant dari Siberia. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang menghubungkan antara kawasan industri dan pelabuhan Kawasan tersbuut masih rendahnya dalam dukungan sarana dan prasarana wilayah kawasan tersebut merupakan bagian dari penghidupan masyarakat (sumber pekerjaan dan pendapatan masyarakat) Kawasan tersebut Masih rendahnya dukungan sumberdaya manusia setempat.

Rekomendasi

33

26/07/2013


PENGARUH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

REKOMENDASI Kebijakan

1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung B. kawasan tersebut Api Api yang dilengkapi dengan merupakan kawasan beberapa kawasan penunjang seperti mangrove dan gambut yang terminal peti kemas, kawasan industri merupakan habitat terpadu, kawasan perhunian modern pengembangan udang dan dan lain-lain yang diprioritaskan ikan. pemerintah daerah Sumatera Selatan.


Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api.

3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai pelabuhan samudera.

Program

1. Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut. 2. Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove. 3. Adaptasi tumbuhan lain terutama bambu untuk meredam suara dan kebisingan 4. Pengembangkan kawasan pelabuhan berdasarkan ISO 14001 (SML) 1. Mengembangkan lahan 1. Mitigasi dampak mangrove. eksploitasi mangrove 2. Mengembangkan dan lahan gambut. teknologi yang ramah 2. Adaptasi teknologi terhadap lahan gambut. untuk memulihkan beradaan mangrove.





Mengatur kawasan pelabuhan dan penunjangnya tidak mengganggu lingkungan sekitar.

1. Mitigasi dampak lingkungan udara, air dan lahan. 2. Adaptasi tanaman bambu untuk meredam suara dan kebisingan


Pengembangan kawasan pelabuhan dan penunjangnya diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin.


Mitigasi dampak pengurangan kawasan mangrove dan gambut



2.

Rencana

Untuk meminimalkan 1. Membuat kawasan kerusakan mangrove dan dengan dengan system lahan gambut maka blok dengan diupayakan pelengkapan memperhatikan pelabuhan yang dibangun mangrove dan lahan sesuai dengan eco industrial gambut yang ada. park (EIP) dan kawasan 2. Mengembangkan pelabuhan berwawasan kawasan pelabuhan lingkungan perikanan dan industri perikanan di dekat kawasan

Rencana

Program


Meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut

Pengembangkan jalur KA dengan jarak yang terpendek

1. Mitigasi dampak eksploitasi lahan mangrove dan gambut. 2. Pengembangkan kawasan berdasarkan ISO 14001 (SML)


Pengembangan system transportasi dan penunjangnya diupayakan memanfaatkan kawasan lindung (mangrove dan gambut) yang seminimal mungkin.

Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung (mangrove dan gambut)

Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindun (mangrove dan gambut).


Untuk meminimalkan kerusakan mangrove terhadap jalur transportasi dan memperhatikan perubahan sedimentasi

Pembuat rambu-rambu pelayaran dalam melindungi magrove

1. Mitigasi dampak eksploitasi lahan mangrove 2. Pengembangkan kawasan berdasarkan ISO 14001 (SML)


Membuat peraturan pelayaran khusus yang sesuai dengan kondisi kawasan tersebut.

Pembuat rambu-rambu pelayaran

Tersedianya aturan perundang-undangan

34

26/07/2013




4. Membangun industri pengolahan dan B. kawasan tersebut manufaktur yang berdaya saing global merupakan kawasan dengan menciptakan nilai tambah mangrove dan gambut yang potensial yang proporsional dengan merupakan habitat memperkokoh kemitraan hulu-hilir, pengembangan udang dan serta industri kecil, menengah, dan ikan. besar.

Rencana

Program

Untuk meminimalkan 1. Membuat kawasan 1. Mitigasi dampak kerusakan mangrove dan dengan dengan system eksploitasi mangrove lahan gambut maka blok dengan dan lahan gambut. diupayakan pelengkapan memperhatikan 2. Adaptasi teknologi pelabuhan yang dibangun mangrove dan lahan untuk memulihkan sesuai dengan eco industrial gambut yang ada. beradaan mangrove. park (EIP). 2. Mengembangkan 3. Pengembangkan industri perikanan kawasan industri berdasarkan ISO 14001 (SML)



1. Mengembangkan lahan 1. Mitigasi dampak mangrove. eksploitasi mangrove 2. Mengembangkan dan lahan gambut. teknologi yang ramah 2. Adaptasi teknologi terhadap lahan gambut. untuk memulihkan beradaan mangrove.



Mengatur kawasan indsutri Mitigasi dampak yang tidak mengganggu lingkungan udara, air dan lingkungan sekitar. lahan.


Pengembangan kawasan Industri diupayakan memanfaatkan kawasan lindung (mangrove dan gambut) yang seminimal mungkin.

Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung (mangrove dan gambut).

Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindung (mangrove dan gambut).

35

1.1. Tinjauan KLHS Terhadap Dokumen Pengembangan Kawasan Tanjung Carat. Tanjung Carat merupakan kawasan yang terletak di Kabupaten Banyuasin

Recommend Documents