IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KENDALA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
OLEH IDA KOMALA 6661112071
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2015
“Bersemangatlah Pada Apa Saja Yang Bermanfaat Bagimu. Minta Tolonglah Pada ALLAH Dan Jangan Merasa Tidak Mampu” (HR Imam Muslim)
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Jika engkau tak tahan lelahnya belajar. Engkau akan menaggung pahitnya kebodohan (Imam Asy Syafi’i)
Skripsi ini kupersembahkan untuk: Kedua Orangtuaku tercinta yang tak pernah lelah untuk memberikan waktu, tenaga, uang dan doa yang tak pernah terputus, serta Kakak dan AdikAdikku Tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa, dan tak lupa untuk semua orang yang saya sayangi.
ABSTRAK Ida Komala. 6661112071. Skripsi Tahun 2015. Implementasi Kebijakan Dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Program Studi. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Hasuri SE. M.Si. Dosen Pembimbing II: Rahmawati, S.sos., M.Si. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung, tujuannya untuk meningkatkan invetasi dan kualitas Sumber Daya Manusia. Namun kenyataannya masih ditemukan masalah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, yaitu belum dibangunnya fasilitas pendukung, sarana dan prasarana yang belum memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dan mengetahui apasaja faktor pendukung dan penghambat KEK Tanjung Lesung. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino 2012). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan model Irawan. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum berjalan optimal karena tujuan dan sasaran pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung belum dipahami masyarkat, sumber daya, sarana prasarana belum memadai, ketidak sesuaian antara rencana aksi nasional dan daerah dengan pelaksanaanya, tidak adanya SOP pengembangan KEK Tanjung Lesung, kurangnya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan terkait KEK Tanjung Lesung. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dibuatnya SOP dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, meningkatkan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah dibuat.
Abstract Ida Komala. 6661112071. Research Paper 2015. The Implementation of Policy and Constraints Development Special Economic Zone (SEZ) Tourism Tanjung Lesung Pandeglang Regency Banten Province. Study program public administration Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I : Hasuri SE. M.Si. Advisor II: Rahmawati, S.sos., M.Si. Keyword: The implementation of policy development Special Economic Zone (SEZ) Tourism Tanjung Lesung. Tourism region in Pandeglang Tanjung Lesung designated as Special Economic Zones under Government Regulation No. 26 of 2012 on Economic Zones Tanjung Lesung, aim to improve the investment and the quality of Human Resources. But the reality is still found problems in the development of Special Economic Zones (SEZ) Tanjung Lesung, which is not yet built support facilities, facilities and infrastructure are inadequate. The purpose of this study were to determine how the implementation of Special Economic Zone development policy Tourism Tanjung Lesung, and also to know the factors that supports and hampers the development of Special Economic Zones Tanjung Lesung. The researchers examined on the implementation of the researchers used theoretical model implementation Van Meter and Van Horn (Agustino 2012). The researcher used qualitative research method. The data obtain by using interview, observation, documentation, and literature study using analitical technique from Irawan. The results showed SEZ Tanjung Lesung implementation is still not optimal because the goals and objectives of SEZ development Tourism Tanjung Lesung has not understood the community, resources, inadequate infrastructure, discrepancy between national and regional action plans with implementation, absence of SOP development SEZ Tanjung Lesung, lack of socialization and coordination conducted related SEZ Tanjung Lesung. Recommendations can be given that the SOP made in the development of SEZ Tanjung Lesung, improve coordination between the government, private sector, and society in accordance with the objectives and plans that has been made.
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan cinta-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga juga para sahabat. Dan atas berkat, rahmat, karunia, serta ridha-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis buat dan sampaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten”. Proses pengerjaan penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta yang tak henti selalu memberikan do’a, kasih sayang, serta dukungan dan motivasi dalam pengerjaan penelitian skripsi ini yang tak pernah ada habisnya.
ii
Pada kesempatan ini juga suatu kebanggaan bagi penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S,sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Ibu Mia Dwiana, S.sos., M.Ikom.,Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Bapak Gandung Ismanto, S,sos.,M.M., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Ibu Rahmawati, S.sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan juga merupakan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi 7. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
iii
8. Ibu Titi Stiawati S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 9. Bapak Hasuri SE. M.Si., Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses pembuatan Skripsi; 10. Ibu Yeni Widyastuti M.Si., Penguji yang telah banyak memberikan masukan bagi peneliti untuk perbaikan penelitian. 11. Bapak H. Erwan Kurtubi, MM., Bupati Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 12. Bapak Endang Herawan, Stap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 13. Bapak Abdul Azis, Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 14. Ibu Hj. Ima Nurimawati, Msi., Kepala Bidang Destinasi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 15. Ibu Joyce Irmawati, SP, Mse, MA., Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 16. Bapak Anwari Husnira, MM.,
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten
Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
iv
17. Bapak Ir. H. Syarif Hidayat, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 18. Ibu Djuaningsih, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 19. Bapak Drs. H. Dadan Tafif Danial, MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 20. Bapak Ir. Tata Nanzar Riadi, MM, Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 21. Bapak Ir wowon Dirman, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 22. Bapak Ir, Girgijantoro, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 23. Bapak Firman Abdul Kadir, SE., Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 24. Bapak H. Sukran, SE, SH., Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
v
25. Bapak H. Wawan Ridwan, SAP., Kepala Seksi Lalu Lintas Bidang Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 26. Ibu Asroriah, SE.,
Kepala TU Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Pandeglang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 27. Bapak Oki Oktaviana, Peneliti di Balitbangda di Provinsi Banten, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 28. Bapak Agus Amin Mursalim, SH, MM., Camat Panimbang, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 29. Bapak Santa, PLT Kepala Desa Tanjung Jaya, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 30. Ibu Rianingsih Surjoseputo, State Manager PT. Banten West Java, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 31. Bapak Muhamad Hata, Penggerak Pariwisata Tanjung Lesung, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 32. Bapak Aap, Ketua LSM Pemuda Pancasila. yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 33. Dr. Dirlanudin, Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
vi
34. Sahabat Seperjuangan Tersayang, Hasanahtun, Cikita Rahmawati, Nita Soraya, Khairinnisa, Wida Riandani, Jelita Amalia, Indri Dwi Puti, Reni Indriani, Amelia Oktarina, Verayana Sukmasari Putri, Nurlita Amaniah. Serta seluruh teman-teman Administrasi Negara NR Angkatan 2011. Terimakasih telah memberikan motivasi dan canda tawa yang hangat layaknya keluarga. Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi inimasih terdapat kekurangan, baik materi maupun dalam bentuk penyajiannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna membangun kemajuan yang lebih baik lagi terhadap penelitian skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.
Wassalamualakum Warrahmatullahi Wabarakatu.
Serang, Juni 2015
Penulis
vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR…………………………………………………
i
DAFTAR ISI………………………………………………...…………
vii
DAFTAR TABEL…………………………………………….……….
x
DAFTAR GAMBAR…………………………………………..………
xi
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………..……
xii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang…………………………………………………….
1
1.2 Identifikasi Masalah……………………………………………….
31
1.3 Batasan Masalah......................................................................
31
1.4 Rumusan Masalah………………………….................................
32
1.5 Tujuan Penelitian…...………………………………………….….
32
1.6 Manfaat Penelitian……...…...……………………………………...
33
1.7 Sistematik Penulisan……………………………………...……......
34
BAB II DESKRIPSI TEORI 2.1 Deskripsi Teori……………………………………………..…… 2.1.1 Kebijakan Publik.............................…………………..
41 42
viii
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik ………..….…………..
52
2.1.3 Model implementasi Kebijakan Publik.........……….….
54
2.1.4 Kawasan Ekonomi Khusus.........................................
63
2.2 Penelitian Terdahulu……………………………………………..
70
2.3 Kerangka Pemikiran Peneliti……………..……………………..
75
2.4 Asumsi Dasar Penelitian…………………………………………
80
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metodologi Penelitian.…………………………………………
81
3.2 Ruang Lingkup/Fokus penelitian......………………….…….....
82
3.3 Lokasi Penelitian……………………………………………....
83
3.4 Fenomena Yang Diamati……………………………………....
86
3.4.1 Definisi Konsep.........................................................
86
3.4.2 Definisi Oprasional.....................................................
87
3.5 Instrumen Penelitian………………………………………….....
92
3.6 Informan Penelitian...............................................................
94
3.7 Teknik analisis data...............................................................
100
3.8 Tempat dan Waktu Penelitian..................................................
115
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian........................................................ ..
116
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Pandeglang.........................
116
4.1.2 Gambaran Umum KEK Tanjung Lesung............................
117
4.2 Deskripsi Data......................................................................
.....
128
ix
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian....................................................
128
4.2.2 Daftar Informan Penelitian..................................................
130
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian............................................................
133
4.3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan...............................................
134
4.3.2 Sumber Daya...................................................................... ....
147
4.3.3 Karakteristik Agen Pelaksana ...............................................
168
4.3.4 Sikap/ Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana...............
182
4.3.5 Komunikasi AntarOrganisasi dan Aktivitas Pelaksana..........
195
4.3.6 Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik................................
200
3.6.7 Faktor Pendukung dan Kendala KEK Tanjung Lesung...........
201
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.........................................................
213
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan...................................................................................
236
5.2 Saran..............................................................................................
238
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Persyaratan Dokumen Dalam Pengusulan KEK......................
8
Tabel 1.2 Kawasan Ekonomi Khusus .....................................................
11
Tabel 1.2 Anggota Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten ....................
14
Tabel 1.4 infrastruktur pendukung KEK..................................................
19
Tabel 1.5 Kunjungan Tamu Wisata Ke Tanjung Lesung........................
20
Tabel 1.6 Rencana, Target Investasi Dan Kontribusi. .............................
23
Tabel 1.7 Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung......................
26
Tabel 3.1 Informan Peneliti............................................................. .........
97
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara...............................................................
103
Tabel 3.3 Jadual Penelitian.......................................................................
115
Tabel 4.1 Kodefikasi informan Penelitian................................................
132
Tabel 4.2 Daftar Nama Pegawai Administrator KEK..............................
154
Tabel 4.3 Anggaran Pemda Kab. Pandeglang..........................................
159
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Jaya..............................
205
Tabel 4.5 Mata Pencaharian di Desa Tanjung Jaya................................
206
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Atas Dimensi Ukuran dan Tujuan kebijakan..
216
Tabel 4.7 Hasil Penilian Atas Dimensi Sumberdaya...............................
221
Tabel 4.8 Hasil penilaian Atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana...
226
Tabel 4.9 Hasil Penilaian Atas Dimensi sikap (disposition) para Pelaksana................................................................................................
229
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Atas Dimensi Komunikasi anatar organisasi.
232
Tabel 4.11 Hasil Penelian Atas Dimenasi Lingkungan Sosial Ekonomi Politik.......................................................................................................
234
Tabel 4.12 Faktor pendukung dan penghambat KEK Tanjung Lesung...
235
xi
DAFATAR GAMBAR
Gambar 1.2 Tindak Lanjut Penetapan KEK Tanjung Lesung.................
29
Gambar 2.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn.................
58
Gambar 2.2 Model Direct And Indirect Of Implementation.................
59
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir................................................................
79
Gambar 3.1 Proses Analisis Data ..........................................................
108
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dewan Nasional KEK..........................
120
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Administrasi KEK...............................
124
Gambar 4.3 corpore Organization strukture..........................................
128
Gambar 4.4 Jenis Perizinan dan Non Perizinan......................................
152
Gamabr 4.5 Tahap Investasi BWJ..........................................................
162
Gambar 4.6 Jalan di Dalam KEK Tanjung Lesung................................
164
Gamabar 4.7 Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung....................
165
Gambar 4.8 Kesepakatan SKPD Kabupaten Pandeglang.......................
175
Gambar 4.9 Rencana Aksi KEK Tanjung Lesung...................................
192
xii
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Peraturan Pemerintah
2.
Surat Izin Penelitian
3.
Pedoman Wawancara
4.
Member Check
5.
Transkip Data
6.
Koding Data
7.
Kategorisasi Data
8.
Catatan Lapangan
9.
Data-data Pendukung hasil Penelitian
10.
Lembar Bimbingan
11.
Dokumentasi Kegiatan Wawancara
12.
Dokumentasi Penelitian
13.
Daftar Riwayat Hidup
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di antara dua Benua dan dua Samudra, wilayah Kepulauan Indonesia memiliki sebuah keunikan dan kelebihanya masinng-masing, dan tiap kepulauan memiliki strategi masing-masing yang kedepannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai visi Indonesia Tahun 2025. Selaras dengan visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka visi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa visi Indonesia Tahun 2025 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu: 1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumber daya alam, geografis wilayah, dan sumber daya manusia, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
1
2
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produk dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. 3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven-economy. Untuk mewujudkan visi Indonesia Tahun 2025 yaitu ”Mewujudkan, Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” dan pelaksanaan rencana jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang solid, diperlukan adanya suatu Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus, dan terukur, maka pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025. Dalam rangka merespon dinamika ekonomi domestik dan global, serta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka perlu mengubah Peraturan Persiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025, yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Persiden Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perkuasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025.
3
Peraturan Persiden Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 pada Pasal 1, menjelaskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025, yang kemudian selanjutnya disebut MP3EI adalah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2025, dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan. Salah satu strategi utama MP3EI adalah penetapan 6 (enam) koridor ekonomi yakni Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Dan Koridor Papua-Kepulauan Maluku. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 menjelaskan bahwa penetapan koridor ekonomi tersebut dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis sesuai dengan letak dan kedudukan geografis, maka tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: 1. 2.
Koridor ekonomi Sumatra memiliki tema pembangunan sebagai “Sentral Produksi Dan Pengolahan Hasil Bumi Dan Lumbung Energi Nasional”. Koridor ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri Dan Jasa Nasional”.
4
3.
4.
5. 6.
Koridor ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi Dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas Dan Pertumbuhan Nasional”. Koridor ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi Dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas Dan Pertambangan Nasional. Koridor ekonommi Bali-Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata Dan Pendukung Pangan Nasional”. Koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembanggan Pangan, Perikanan, Energi, Dan Pertambangan Nasional”. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi tersebut dilakukan melalui
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi disetiap koridor dengan Pengembangan Kluster Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) yang
berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, disertai dengan penguatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. KEK dalam konteks MP3EI, ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional bidang ekonomi, selain kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ). Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Ekonomic Zone/ SEZ) ini di Indonesia pada dasarnya terdapat dalam Bab XIV Pasal 31 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan satu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
5
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 31 ayat (3) ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang, dan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang Tentang Kawasan Ekonomi Khusus maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk penyelenggara fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostartegi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainyang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, dalam setiap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga disediakan lokasi untuk Usaha Mikiro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Secara umum tujuan
6
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 adalah : 1) 2) 3) 4) 5)
Peningkatan investasi; Penyerapan tenaga kerja; Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan eksport; Meningkatkan keunggulan kompetitif produk eksport; Meningkatkan pemanfaaatan sumberdaya lokal,pelayanan dan modal bagi peningkatan eksport; 6) Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melaui transfer teknologi. Maksud pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah untuk memberikan peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, eksport import serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan devisa bagi negara melalui perdagangan internasional, dan meningkatkan kesempatan kerja, kepariwisataan dan investasi. Kemudian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada pasal 9 dan pasal 12 ayat (6) perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan demikian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyeleggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pasal 2 antara lain: a) Pengusulan KEK; b) Penetapan KEK; c) Pembangunan KEK;
7
d) Pengelolaan KEK; dan e) Evaluasi pengelolaan KEK. Untuk menyelenggarakan KEK, ditingkat nasional pemerintah membentuk Dewan Nasional, sementara ditingkat provinsi pemerintah membentuk Dewan Kawasan untuk membantu Dewan Nasional dalam menyelenggarakan KEK, kemudian dalam membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaran KEK dibentuklah Administrator disetiap KEK. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus diusulkan kepada Dewan Nasional oleh: a) Bandan Usaha; b) Pemerintah; Kabupaten/Kota; c) Pemerintah Provinsi; d) Kementerian/LPNK Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 12, menjelaskan bahwa usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) haruslah dilengkapi dengan tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan ditandatangani oleh pimpinan yang
mewakili
Badan
Usaha,
Bupati/Walikota
mewakili
Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Gubernur yang mewakili dari Pemerintah Provinsi. Persyaratan dalam hal pembentukan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) yang diusulkan oleh Badan Usaha (BU), Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab), Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kementerian dan Lembaga Pemerintah non
8
Kementrian (LPNK),
harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumen-dokumen
tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 persyaratan dokumen dalam pengusulan KEK: Tabel 1.1 Persyaratan Dokumen Dalam Pengusulan KEK No 1 2 3 4 5
6
7
Dokumen Formulir usulan KEK Surat kuasa otoritas, jika pengusul merupakan konsorsium Akte pendirian Badan Usaha Profil keuangan 3 (tiga) tahun yang sudah diaudit Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30 % dari nilai investasi KEK yang disulkan Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan
BU
Pemkab
Pemprov
Kementrian
8
Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan
9
10
Rencana peruntukanruang pada lokasi KEK Studi kelayakan ekonomi dan finansial
11
Rencana dan sumber pembiayaan
12
Analisis mengenai dampak lingkungan
13
Usulan jangka waktu beroprasinya KEK dan rencana startegis pengembangan KEK Izin lokasi Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung
14 15 16
17
Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK
18
Komitmen rencana pemberian insentif
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014
9
Sementara itu lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 7, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Sesuai dengan tata wilayah dan tidak berpotensi menggangu kawasan lindung; b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mendukung KEK; c) Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potenasi sumber daya unggulan; dan d) Mempunyai batas yang jelas. Pengaturan mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaraan Kawasan Ekonomi Khusus belum mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan memberikan pilihan-pilihan tata cara pembangunan, pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
10
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 31 menjelaskan bahwa pembangunan KEK dibiayai dari: a. Badan usaha; b. Kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan badan usaha; c. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau; d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penetapan
Badan
Usaha
pengelola,
dilakukan
oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, atau Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementrian sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan
di
bidang
pengelolaan
barang
milik
Negara/Daerah. Badan usaha pengelola melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan perjanjian antara Badan Usaha dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, atau Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dengan kewenangannya. Perjanjian pengelolaan dalam melaksanakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) anatara lain: a. b. c. d. e. f.
g. h. i. j.
Lingkup pekerjaan; Jangka waktu; Standar kinerja pelayanan; Sanksi; Pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa; Pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementrian/lembaga pemerintah non kementrian dalam hal tertentu; Manajemen operasional KEK Pengakhiran perjanjian Pertanggung jawaban terhadap barang milik negara/daerah Serah terima aset atau infrastruktur oleh badan usaha pengelola kepada kementrian/lembaga pemerintah non kementrian, pemerintah provinsi,
11
atau pemerintah kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan k. Kesanggupan penyedian kepabean dan cukai. Sejauh ini, Pemerintah telah menetapkan 8 (Delapan) KEK, yaitu diantaranya: Tabel 1.2 Kawasan Ekonomi Khusus No 1
2
KEK KEK Tanjung Lesung (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012) KEK Sei Mangkei (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012)
Lokasi Pandeglan g, Banten
Luas 1.500
Pengusul PT. Banten West Java
Sektor - Pariwisata
Simalung un, Sumatra Utara
2.002
PTPN III
- Industri pengolahan kelapa sawit, karet, - Pupuk - Logistik - pariwisata - industri argo berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan - industri pengolahan nikel, biji besi, emas - logistik - Industri Perikanan - Industri Pengolahan Argo - Industri Kelapa Sawit - Logistik
3
KEK Palu (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014)
Palu, Central Sulawesi
1.500
Walikota Palu
4
KEK Bitung (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014) KEK Maloy Batu Trans Kalimantan (Pertran
Bitung, Sulawesi Utara Kutai Timur, Kalimanta n Timur
534
Gubernur Sulawesi Utara PY Maloy Batutata Trans Kalimanta n Gubernur Sumatera Selatan PT. Jababeka Morotai
5
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014) 6
7
KEK Tanjung Api-Api (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014) KEK Morotai (Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014) 8
KEK Mandalika (Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014)
Banyuasi, Sumatera Selatan Pulau Morotai, Maluku Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Sumber: Dewan Nasional KEK Tahun 2015
557,34
2.030
1.201,7 6
1.035,6 7
PT. Indonesia Turism Developm ent Corporatio n (ITDC)
- Industri karet - Kelapa sawit - Industri pengolahan ikan - manufaktur, logistik - pariwisata - Pariwisata - Agro industri - Eco turism
12
Sementara sampai dengan Tahun 2015 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah diresmikan yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei merupakan KEK Pertama yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015, sementara untuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diresmikan pada 23 Febuari 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Pembentukan kawasan pariwisata Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus diajukan oleh Badan Usaha swasta dalam hal ini yaitu PT Banten West Java Tourism Development Corporation, yang merupakan anak perusahaan dari PT Jababeka. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung oleh PT Banten West Java Tourism Development Corporation, telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Badan usaha dalam hal ini PT Banten West Java Tourism Development Corporation, sesuai dengan Peraturan Pemenrintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), badan usaha pengelola harus melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (KEK) samapai siap beroprasi dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
13
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung telah diresmikan pengoperasiannya pada Tanggal 23 Febuari 2015 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung mempunyai luas wilayah seluas 1.500 Ha yang terletak dalam wilayah Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya. Perkembangan pembangunan KEK Pariwisata Tanjung Lesung dapat tergambar dari Rencana Aksi Nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Rencana Aksi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Rencana Aksi Nasional secara garis besar yaitu adalah: 1. Bidang Kelembagaan; 2. Pelimpahan kewenangan; 3. Penetapan badan usaha pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; 4. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; 5. Insentif dan Kemudahan; 6. Pemantauan dan Evaluasi; Adapun Rencana Aksi Nasional dalam bidang kelembagaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu penetapan Dewan Kawasan Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Persiden Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan
14
Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten. Adapun Struktur Anggota Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten adalah sebagai berikut: Tabel 1.3 Anggota Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten Gubernur Banten Bupati Pandeglang 1. Kanwil Pajak Provinsi Banten 2. Kanwil BPN Provinsi Banten 3. Kanwil Kumham Provinsi Banten 4. Asda II Provinsi Banten 5. Kepala Bapedda Provinsi Banten 6. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten 7. Kepala BKPM-PT Provinsi Banten 8. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Ketua dewan Kawasan Wakil ketua dewan kawasan Anggota dewan kawasan
Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagai wilayahnya ditetapkan sebagai KEK yang pengusulannya dilakukan oleh Dewan Nasional kepada presiden untuk ditetapkan dengan keputusan presiden dan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional. Adapun tugas Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten dalam membantu Dewan Nasional susuai dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten, yaitu: 1. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh dewan nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK diwilayah kerjanya; 2. Membentuk Administrator KEK disetiap KEK; 3. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengkordinasikan pelaksaanaan tugas administrator KEK dalam penyelanggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan oprasionalisasi kek; 4. Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
15
5. Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhirtahun; 6. Menyampaikan laporan insidental dalam hal ini terdapat permasalahannya strategis kepada Dewan Nasional. Sementara untuk Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang sudah dibentuk oleh Bupati Pandeglang guna mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung secara garis besar, adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pendidikan; 2. Bidang Ekonomi; 3. Bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat 4. Dan bidang lainnya. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta dukungan dari pihak swasta atau para investor. Sehingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap objek wisata pariwisata Tanjung Lesung diantaranya adalah: 1. Kawasan pariwisata Tanjung Lesung dengan Luas 1.500 Ha, sesuai Keputusan Dirjen Pariwisata No: Kep-18/U/II/88 Tentang Ketentuan
16
Usaha Obyek Wisata, Kawasan Pariwisata Tanjung adalah Obyek Wisata Nasional; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Rangka Keterpaduan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata menginstruksikan Kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menjadikan Indonesia sebagai unggulan Mancanegara dan kemudahan bagi Wisatawan Nusantara dalam melakukan Perjalanan Wisata; 3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.
Rencana strategis Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 20102014 melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata tahun 20102014 Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung masuk dalam Pengembang Daya Tarik Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Nasional yang dalam mewujudkannya perlu keterpaduan dengan lintas sektor, antara lain: Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Kehutanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Kementrian Perhubungan;
17
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten terhadap objek Pariwisata Tanjung Lesung yaitu diantaranya adalah: 1. Surat Gubernur Jawa Barat No. 593/1603/BKPMD/1990 Tanggal 22 Mei 1990 Perihal Penyedaiaan Lahan/Lokasi PT Banten West Java TDC 2. RPJMD 2007-2012: Kecamatan Panimbang di tetapkan sebagai Pusat Pertumbuhan di wilayah Kabupaten Pandeglang, didukung dengan pengembangan jaringan transportasi (Bandar Udara Banten Selatan, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Nasional dan Jalan Kereta Api) 3. RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 telah di cantumkan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Strategis Provinsi Banten (Point 2.7 Kawasan Tanjung Lesung Waterfront City Panimbang – Kepentingan Ekonomi dan Telah dicantumkan
Bandara Banten Selatan, jalan Bebas Hambatan
Prospektif Serang-Panimbang, jaringan Jalan Kereta Api menuju Panimbang) 4. Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Banten. 078/1462-Bapp/2011 Tentang KEK Pariwisata Tanjung Lesung Sementara dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap pariwisata Tanjung Lesung diataranya adalah: 1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Pandeglang Np. 593/SK.308-HUK/1995
Tentang
Penetapan
Pemindahan
Lokasi
Pemukiman Penduduk (Relokasi) Proyek Kawasan Pariwisata Tanjung
18
Lesung di Kampung Cikadu Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung; 3. RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2030 telah diakomodir Tanjung Lesung Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang, terletak di Kecamatan Panimbang; 4. Dalam RDTR Kawasan Panimbang-Sobang Tahun 2010-2030, untuk mewujudkan dan menunjang Tanjung Lesung sebagai Waterfront City telah diakomodir Infrastruktur penunjang dan penataan pemanfaatan ruang di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sobang; 5. Keputusan Bupati Nomor: 556/KEP.77-HUK/2012 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. Dukungan dari pihak swasta terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yaitu sejauh ini sudah ada perusahaan-perusahaan yang melakukan MOU dengan PT Banten West Java pada saat peresmian KEK Tanjung Lesung Tanggal 23 Febuari 2015, diantaranya adalah: 1. PT Telkom untuk pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi; 2. Presiden University untuk pembukaan program studi kemaritiman;
19
3. PT China Harbour Indonesia untuk pengembangan Tanjung Lesung dan Infrastrukturnya; 4. PT Pengembangan Pelabuan Indonesia (persero) untuk pembangunan Cruise Terminal Dan Marina beserta fasilitas pendukungnya; 5. Pigeon Barrels Limited untuk pengembangan fasilitas olahraga “Compak Sportingand Clay Pigeon Shooting” dan pembangunan komplek hunian “Hunting Lodge”; 6. Eastern latittude limited untuk pembangunan “Upscele Boutique Eco-Resort (Villatel), dan 7. Eurosia Management, untuk mengembangkan Theme Park. Sementara itu prioritas infrastruktur publik yang disiapkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan swasta untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesungantara lain: Tabel 1.4 Infrastruktur Pendukung KEK Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi 1. Pembangunan 1. Pembebasan Lahan Jalan Tol Seranguntuk Pelebaran Panimbang; Jalan Nasional 2. Pelebaran Serang-Panimbang; Konstruksi Jalan 2. Peningkatan Status Nasional Serang– Jalan Kabupaten Panimbang Citereup–Tanjung Lesung Menjadi Jalan Provinsi; 3. Peningkatan Status Jalan Kabupaten Citereup–Tanjung Lesung Menjadi Jalan Provinsi;
Pemerintah Kabupaten Swasta 1. Peningkatan dan 1. Pembangu Pelebaran untuk nan Bandar Udara Baru Pengalihan Jalur Jalan Kendaraan Umum pada Banten Selatan jalur jalan yang (Bandara melewati Belakang Pasar Panimbang Panimban). sampai dengan belakang Kantor Kecamatan Panimbang.
Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
20
Dengan adanya KEK Pariwisata Tanjung Lesung dapat mempengaruhi peningkatan jumlah kunjungan tamu wisata ke Tanjung Lesung. Objek wisata Tanjung Lesung berlokasi diantara dua Gunung Krakatau, dan Word Heritage Site Taman Nasional Ujung Kulon yang dihuni badak jawa sebagai daya tarik yang sudah populer. Perkembangan kunjungan tamu ke Tanjung Lesung secara berkala terus mengalami peningkatan yang sangat pesat pada Tahun 2011 dan 2012. Peningkatan kunjungan tersebut, secara signifikan terjadi karena publikasi status Kawaan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. Pola kunjungan bulanan yang dicatat selama dua tahun terakhir menggambarkan kenaikan yang signifikan, hal ini dapat dilhat dari tabel dibawah ini: (Sumber: Kajian Dampak Sosial KEK Tanjung Lesung Tahun 2013 Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Banten). Tabel 1.5 Kunjungan Tamu Wisata Ke Tanjung Lesung Bulan Kunjungan Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Kunjungan Tahun 2011 6.476 10.657 14.369 18.925 24.082 31.451 39.996 49.594 73.116 74.585 79.463 92.023 514.737
Kunjungan Tahun 2012 10.215 14.084 20.534 26.488 34.026 42.993 52.066 78.985 88.090 96.094 105.452 124.175 693.202
Selisih 2011/2012 3.793 3.427 6.165 7.563 9.944 11.542 12.070 29.391 14.974 21.509 25.989 32.152 178.465
Selisih % 2011/2012 57.74 32.16 42.90 39.96 41.29 36.70 30.18 59.26 20.48 28.84 32.71 34.94 34.67
Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2013
21
Dari Tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung pada tahun 2012 terjadi peningkatan hampir 35 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarnakan banyaknya berbagai liputan media terkait dengan penetapan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung antara lain meningkatnya tingkat hunian kamar, meningkatnya penjualan makanan dan minuman, serta meningkatnya penjulan produk-produk wisata di sekitar kawasan. Hal tersebut yang menumbuhkan semakin banyaknya rumah makan-rumah makan di sepanjang jalan menuju Tanjung Lesung, serta semakin banyaknya rumah-rumah warga yang sekarang ini dijadikan penginapan bagi para wisatawan atau home stay di dekat kawasan Tanjung
Lesung. Permintaan berwisata ke Gunung
Krakatau, Ujung Kulon dan aktivitas di sekitar kawasan juga meningkat. Kecendrungan peningkatan jumlah wisatawan ini menjadi salah satu indikasi adanya peningkatan kebutuhan akan daerah tujuan wisata, dan Tanjung Lesung merupakan salah satu destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri di Provinsi Banten. (Sumber: Kajian Dampak Sosial KEK Tanjung Lesung Tahun 2013 Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Banten) Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung (TL) sudah menjadi destinasi wisata jauh sebelum resmi ditetapkan sebagai KEK pada tahun 2012. Usaha menciptakan hubungan antara pengelola kawasan dengan masyarakat penyangga telah dilakukan berbagai aktivitas sosial diantaranya melalui corporate philantrhopy, dan socially responsible businesspractice. Bentuk nyata dari kedua aktifitas sosial
22
tersebut antara lain: (Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Dampak Sosial Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Tahun 2013) 1) Pembangunan kawasan wisata agro kebun salak: 2) Mendorong pengembangan usaha kerajinan; 3) Menumbuhkan seni budaya lokal melalui pementasan pada event-event yang dilaksanakan oleh pengelola; 4) Menjaga kelestarian kawasan pantai; 5) Mendorong masyarakat untuk berwirausaha.
Dari pemaparan diatas dan temuan obervasi awal penelitian mengenai Implementasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, peneliti melihat masih banyak permasalahan yang terkait dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Lesung,
diantaranya adalah: Pertama, tidak terlaksananya target investasi dan kontribusi dan Pengembangan KEK Tanjung Lesung, hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang menunjukan rencana target dan kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020.
23
Tabel 1.6 Rencana Target Investasi Dan Kontribusi Tahun Pertumbuhan Hotel (Unit) Nilai Investasi (Rp.T) Wisatawan Mancanegara (Juta Orang) Wisatawan Domestik (Juta Orang) Devisa (Miliar Us $) Belanja Wisatawan Di Provinsi Banten (Rp. Milyar) Belanja Wisatawan Di Kabupaten Pandeglang (Rp. Milyar) Penyerapan Tenaga Kerja (Ribu Pekerja)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3
5
7
10
14
18
22
25
26
6
10
13
19
27
35
42
48
50
0.5
1
2
3
5
7
10
12
13
2
3
4
5
7
7.5
8
8.5
9
1
1
2
4
6
8
11
14
15
275
451
620
871
1,197
1,511
1,813
2,021
2,096
261
421
570
785
1.060
1.311
1.539
1.678
1.734
10
16
23
33
46
59
72
82
85
Sumber : Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
Dari Tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa Rencana Target Investasi dan Kontribusi, menunjukan bahwa pertumbuhan hotel di Tanjung Lesung ditargetkan jumlahnya setiap tahun akan terus meningkat, pada tahun 2015 ditargetkan jumlah hotel yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung akan mencapai 10 unit, namun sampai dengan saat ini jumlah hotel yang ada di Tanjung Lesung hanya baru 4 unit yaitu diantaranya: The Bay Villas, Kalicaa Villa, Sailling Club, Blue Fish Hotel. Hal ini sangat jauh dari rencana target investasi dan kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
24
Sementara untuk nilai investasi rencana targetnya pada tahun 2020 akan mencapai 50 Triliun, yang diperkirakan setiap tahunnya peningkatannya mencapai 2 sampai dengan 8 Triliun. Untuk jumlah wisatawan mancanegara sendiri ditargetkan pada Tahun 2020 jumlahnya akan mencapai 13 Juta Orang pengunjung mancanegara, yang akan meningkatkan devisa negara sampai dengan 15 Milyar US $. Sementara untuk belanja wisatawan di Provinsi Banten pada Tahun 2020 ditargetkan akan mencapai 2096 Milyar. Sedangkan untuk Kabupaten Pandeglang itu sendiri rencana target belanja wisatawan pada Tahun 2020 akan mencapai 1734 Milyar. Dan pengembangan KEK sendiri tentunya akan menyerap tenaga kerja yang ditargetkan jumlahnya setiap tahun akan meningkat, sampai dengan Tahun 2020 ditargetkan bahwa jumlah tenaga kerja akan mencapai 85 Ribu pekerja. Dari penjelasan tabel tersebut dapat dilihat bahwa memang pengembangan KEK Tanjung Lesung akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Kedua, keterlambatan pembentukan Dewan Kawasan di Provinsi Banten sampai dengan 7 bulan, Dewan Kawasan Provinsi Banten baru ditetapkan pada 27 Desember 2012, padahal idealnya pembentukan dewan kawasan adalah 3 bulan setelah KEK ditetapkan ini berarti seharusnya sudah ditetapkan paling lama bulan Mei 2012 dikarenakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu pada 23 Febuari 2012, hal ini tentunya berdampak pada pembentukan Skretariat Dewan Kawasan yang juga mengalami keterlambatan. Pembentukan Skretariat Dewan Kawasan ditargetkan dibentuk pada bulan kelima setelah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Namun mengingat pembentukan dewan
25
kawasan menaalami keterlambatan, maka penetapan sekertariat ini pun mengalami hal yang sama. Surat keputusan Gubernur Banten Nomor 751.05/Kep.349-Huk/2013 Tentang Sekertariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten baru ditetapkan 15 Juli Tahun 2013 atau mengalami keterlambatan dua belas bulan. (Sumber Balitbangda Provinsi Banten Tahun 2014) Ketiga, tidak sesuainya antara rencana aksi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang sudah dibuat dengan pelaksanaanya, hal ini dapat dilihat dari realisasi pembangunan TPA di Kecamatan Cigeulis yang tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat. Dalam rencana aksi dapat dilihat bahwa pembangunan TPA Cigeulis akan dilaksanakan pada semester ke 2 sampai ke 3 namun sampai dengan diresmikannya pengoprasian Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung pada Tanggal 23 Febuari Tahun2015 belum juga dibangun TPA di Kecamatan Cigeulis. Selain itu juga rencana pembangunan Jalan Tol Panimbang-Serang dan pembangunan Bandara Banten Selatan yang. Pengoperasian Jalan Tol ditargetkan pada bulan ke-29 setelah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tentang KEK Tanjung Lesung ditanda tangani. Namun dalam pidato persiden pada Tanggal 23 Februari Tahun 2015 saat peresmian beroperasinya KEK Tanjung Lesung, pembangunan jalan tol serang-panimbang baru akan dibangun dan ditargetkan akan selesai 3 Tahun kedepan. Sementara Pembangunan Bandara Banten Selatan merupakan upaya penciptaan daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Tanjung Lesung (Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Monitoring dan
26
Evaluasi Sekertariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten). Karena itu, dalam rencana Aksi KEK Tanjung Lesung Pengoperasian Bandara ditargetkan dapat terealisasi pada bulan ke-41 setelah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Eonomi Khusus ditandatangani, namun sampai dengan peneliti melakukan penelitian pengembangan pembangunan Bandar Udara Banten Selatan belum ada kepastian kapan akan dibangun. Salah satu persyaratan pokok yang harus dipenuhi KEK adalah tersedianya dukungan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi serta kemungkinan pengembangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung antara lain sebagai berikut: Tabel 1.7 Rencana Aksi KEK Pariwisata Tajung Lesung No
Item kegiatan 1
Semester 2 3 4 5
6
1
Pembuatas batas lahan Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Kawasan 2 Pembangunan gerbang dan kantor administrator kawasan 3 Pembangunan TPA Cigeulis 4 Perda insentif restribusi dan pajak serta pembentukan SKPD administratur kawasan dan insentif diskal 5 Konektivitas jaringan listrik dan air 6 Pelimpahan kewenangan ke administrator kek 7 Pengoperasian Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang 2013
Keempat, belum dibangunnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 3, menjelaskan bahwa di dalam KEK dapat dibangun
27
fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja, dan di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan yang berada di dalam KEK. Hal ini dapat dilihat dari belum disediakannya perumahan bagi para pekerja di Desa Tanjung Jaya itu sendiri baru ada satu perumahan yaitu Cikadu Indah namun perumahan tersebut bukan dibangun untuk para karyawan KEK hal ini diyakinkan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan pengelola perumahan Cikadu Indah pada Tanggal 6 April Tahun 2015 dengan Bapak Irwan yang menyatakan bahwa peruntukan perumahan Cikadu Indah adalah untuk masyarakat umum tidak hanya karyawan Tanjung Lesung. Selain itu juga belum adanya pusat jajanan oleh-oleh khas disana yang dijajakan oleh masyarakat, mengingat banyaknya kunjungan dari luar daerah yang datang ke Tanjung Lesung. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan wirausaha di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Faktor yang menyebabkan kurangnya pemanfatan peluang usaha yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan belum disediakannya lokasi untuk usaha bagi masyarakat, dan juga Koperasi sebagai pendukung dan penunjang bagi masyarakat oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut didukung oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu warga di Desa Tanjung Jaya Ibu Rosidah pada tanggal 1 Febuari Tahun 2015 pukul 14.00 Winyang menyatakan memang belum adanya tempat bagi masyarakat Desa Tanjung Jaya untuk membuka peluang usaha yang
28
disediakan oleh pemerintah dan juga Koperasi untuk simpan pinjam masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Kelima, persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum terpenuhi secara menyeluruh, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan disiapkan mengisi dibidang usaha, dan Pengelola sarana dan Prasarana yang didalamnya terdapat beberapa jenis izin seperti, izin prinsip, izin usaha, dan izin lainya yang menunjang KEK tersebut. Selain itu juga sarana dan prasarana yang belum menunjang hal tersebut dapat dilihat dari masih terkendalanya jalan menuju Tanjung Lesung yang sampai sekarang masih rusak dan berlubang serta tidak adanya angkutan umum yang disediakan untuk menuju Tanjung Lesung hal ini dapat peneliti lihat dari observasi awal yang dilakukan pada Tanggal 23 November Tahun 2014, sehingga hal ini menyulitkan para wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi untuk sampai ke Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. Hal tersebut seharusnya disedikan pihak pengelola untuk menyediakan mobil pariwisata Tanjung Lesung guna memudahkan pariwisata. Selain itu gerbang KEK Tanjung Lesung yang sampai dengan pengoperasiannya
masih
belum
dibangun,
serta
pembangunan
Kantor
Administrator KEK Tanjung Lesung yang seharusnya dibangun pada semester 2 dan 3 (Tabel 1.6 Rencana Aksi KEK Tanjung Lesung), yang sampai saat peneliti melakukan penelitian belum dibangunnya Kantor Administraor KEK Tanjung Lesung. Administrator KEK saat ini kantornya masih menempati salah satu ruangan di Kantor Asda II Kabupaten Pandeglang. Padahal seharusnya sebelum
29
peresmian beroprasinya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
Kantor
Administrator harus sudah di bangun. Sementara pada saat peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo pada Tanggal 23 Febuari Tahun 2015, kantor yang digunakan sementara sebagai kantor kantor Administrator KEK Tanjung Lesung merupakan Kantor Pelayanan Wisatawan Asing. Hal tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan Peraturan turan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yang menjelaskan bahwa badan badan usaha dalam hal ini PT Banten West Java Tourism Development Corporation sesuai dengan peraturan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, harus melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sampai pai siap beroperasi berop dalam jangka waktu paling ng lama 36 (Tiga Puluh Enam)) bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung ditetapkan. Namun sampai dengan engan peresmian beroperasinya berop Kawasan Ekonomi Khusus ((KEK) Tanjung Lesung masih banyak persiapan yang belum dilaksanakan.
Gambar 1.1 Tindak Lanjut Penetapan Kek Tanjung Lesung (sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2014)
30
Dari Gambar 1.1 Tindak Lanjut Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dari mulai ditetapkannya sampai dengan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibutuhkan waktu 3 Tahun semenjak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditetapkan. Setelah penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus dibentuk kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam hal ini yaitu Dewan Kawasan, Skretariat Kawasan dan juga Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selanjutnya setelah membentuk kelembagaan maka
dilakukannya
pelimpahan
kewenangan
dari
pemerintah
kepada
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kemudian menetapkan Badan usaha yang dalam KEK Pariwisata Tanjung Lesung yaitu PT. Banten West Java. Setelah mentapkan Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudian dilakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan setiap tahunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan di evaluasi oleh Dewan Kawasan. Kemudian setelah itu barulah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) siap dioperasikan. Dilihat dari beberapa masalah lapangan yang penulis temukan untuk itu disini penulis akan melihat serta meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
31
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menetapkan identifikasi masalah sebangai berikut : 1. Tidak terlaksananya target investasi dan kontibusi dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung 2. Keterlambatan pembentukan Dewan Kawasan di Provinsi Banten 3. Tidak sesuainya antara rencana aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung yang sudah dibuat dengan pelaksanaanya 4. Belum dibangunnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung 5. Persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung belum terpenuhi secara menyeluruh. 1.3 Batasan Penelitian Dengan memperhatikaan uraian diatas mengenai identifikasi masalah maka dalam penelitian mengenai implementasi kebiijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (KEK). Dikarenakan keterbatasan waktu, pengetahuan dan dana, serta agar terfokus pada permasalah penelitian tentang Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Maka peneliti membatasi masalah pada “Implementasi kebijakan dan kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten
32
Pandeglang Provinsi Banten. Fokus pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Pariwisata Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya maka timbul pertanyaan sebagai rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung? 2. Apasaja faktor-faktor yang mendukung implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung? 3. Apasaja Kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung? 1.5 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. 2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung (KEK).
33
1.6 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: a. Manfaat Teoritis 1. Menambah wawasan peneliti mengenai Ilmu Administrasi Negara khususnya
yang
berkaitan
dengan
implementasi
kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung (KEK). 2. Bahan
kajian
peneliti
mengenai
Implementasi
Kebijakan
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung (KEK). b. Manfaat Praktis 1. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memberikan informasi menganai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. 2. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemahaman bagi semua pihak yang berperan sebagai pemangku kepentingan atau lembaga terkait dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. 3. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk penelitian berikutnya.
34
1.7 Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang diambil. Materi dari uraian ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logik.Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas, faktual dan logik. 1.2 Identifikasi Masalah Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti.
Identifikasi
masalah
biasanya
dilakukan
pada
studi
pendahuluan pada objek yang diteliti, observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi. 1.3 Pembantasan Masalah Menjelaskan
keterbatasan
kemampuan
dan
kemampuan
berfikir peneliti terhadap permasalahan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah.
35
1.4 Rumusan Masalah Dari sejumlah masalah hasil identifikasi peneliti di atas, ditetapkan masalah yang paling penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pembatasan masalah mencangkup fokus dan lokus penelitian, termasuk di dalamnya membuat batasan definisi konsep dan operaional yang digunakan dalam penelitian. 1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan tujuan penelitian sejalan dengan isi dari tujuan penelitian. 1.6 Manfaat Penelitian Menjelakan manfaat teoritis dan praktis dari hassil penelitian 1.7 Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang sistematis serta dapat dengan mudah dipahami maka dalam skripsi ini disusun berdasarkan ketentuan yang biasa digunakan sesuai petunjuk dari perguruan tinggi dimana penulis belajar. BAB II Deskripsi Teori Dan Asumsi Dasar Menguraikan tentang Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Penelitian dan Asumsi dasar.
36
2.1
Deskripsi Teori Deskripsi Teori memuat hasil kajian terhadap sejumlah teori
relevan dengan permasalahan yang ada dalam variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan. Dengan mengkaji berbagai teori, maka akan dimiliki konsep penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penelitian. 2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, seperti skripsi, tesis, jurnal ataupun desertasi. 2.3 Kerangka Berfikir Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi dengan sebuah bagan yang menunjukan alur pikiran peneliti serta kaitan antar teori yang diteliti. 2.4 Asumsi Dasar Asumsi dasar menjelaskan tentang perkiraan awal peneliti terhadap sesuatu masalah atau kajian yang diteliti. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, peneliti menggunakan presentase dalam asumsi dasar.
37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam peneltian, metode penelitian antara lain dapat berbentuk ex post facto, experiment, survey, sescriptive research, action research. 3.2 Objek Penelitian Menjelaskan tentang objek yang diteliti oleh peneliti secara deskriptif atau pengembangan objek. Serta menggambarkan dari lingkup yang paling umum sampai ke spesifik dari objek tersebut. Disini juga digunakan untuk memperdalam pengetahuan peneliti dan pembaca tentang objek penelitan tersebut. 3.3 Lokasi Penelitian Menjelaskan tentang lokasi dari penelitian yang dilakukan 3.4 Penomena yang diamati Menjelaskan mengenai konsep yang dilakukan oleh penelitian serta definisi operasional yang peneliti gunakan. 3.5 Intrumen Penelitian Menjelaskan tentang instrument penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara.
38
3.6 Informan penelitian Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Dapat diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. 3.7 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Sub bab ini menggambarkan tentang proses penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui pengkodean dan berdasarkan kategorisasi data. 3.8 Jadwal Penelitian Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian diadakan mulai dari pelaksanaan penelitian sampai penelitian tersebut berkhir. BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
39
4.2 Informan Penelitian Menjelaskan mengenai data yang menjadi sumber untuk mendapatkan data lapangan dalam penelitian. 4.3 Deskripsi Dan Analisi Data Menjelaskan data yang sudah di dapat palam observasi dan kangket lalu menganalsis data tersebut agar mudah untuk di pahami 4.4 Pembahasan Dan Hasil Penelitian Membahas hasil penelitian dengan membentuk atau membuat sebuah hasil akhir yang nantinya menghasilkan sebuah teori atau pernyataan baru mengenai penelitian yang dilakukan. BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Menjelaskan rangkaian tentang penelitian dari BAB I samapai IV dalam hal ini menarik kesimpulan bagaimana hasil dari dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan dan kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 5.2 Saran Berisi rekomendasi dari peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis. Dalam hal ini merupakan saran dalam implementasi
40
kebijakan dan kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. DAFTAR PUSTAKA Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan dalam penyusunan skripsi, daftar pustaka hendaknya menggunakan literatur yang mutakhir. LAMPIRAN-LAMPIRAN Memuat tentang hal-hal yang perlu dilampirkan untuk menunjang penyusunan laporan penelitian maupun penyususnan skripsi, seperti Lampiran tabel-tabel, Lampiran grafik, lampiran peraturan-peraturan, Instrumen penelitian, Lampiran dokumentasi, Riwayat hidup peneliti.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN KERANGKA TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Deskripsi Teori Sugiyono (2009:58), deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti, berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup keduanya dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Landasan teori ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut perlu membedah kembali tentang beberapa konsep yang telah diklarifikasikan oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti mengklarifikasikan teori ke dalam beberapa teori yakni, Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik, kemudian penjelasan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Menurut Undang-Undang, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
41
42
2.1.1 Kebijakan Publik Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal mengenai penetapan Kawasan Ekonomi KhususPariwisata Tanjung Lesung. Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian kawasan Tanjung Lesung dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu kiranya mengetahui dan memahami terlebih dahulu mengenai kebijakan publik itu sendiri. Secara etimologis istilah kebijakan publik terdiri dari dua suku kata yaitu kebijakan dan publik. Setiap kata memiliki pengertiannya masing-masing. Kata kebijakan atau policy (1984:138): diartikan dengan beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan dan cara bertindak mengenai pemerintahan, kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) kebijakan diartikan sebagai berikut: “Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran".
Makna
kebijakan
dalam
Bahasa
Inggris
modern
Wicaksono (2006:53) adalah : "a coursef action or plan,
dalam a set of
political purposes as opposed to administration" (Seperangkat aksi atau
43
rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administrasi). Berbeda dengan pandangan Dunn (2003:51), mendefinisikan kata kebijakan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah policy atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu polis (Negara-Kota) dan pur (Kota). Anderson (1975) dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:4) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Anderson, definisi Kebijakan Publik menurut Heinz Eulan dan Kenneth Prewitt dalam Agustino (2012:6) yaitu: “Keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan alat dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. Yang maksudnya adalah keputusan yang dibuat untuk dilakukan secara berkesinambungan dan kebijakan publik juga harus dipatuhi oleh semua elemen di masyarakat, tidak terkecuali mereka yang membuat kebijakan tersebut. Hogwood dan Gunn dalam Wicaksono (2006:53) menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya: 1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field of activity).
44
Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban. 2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (as expression of general purpose or desired state of affairs). Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pegembangan demokrasi melalui desentralisasi. 3. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal). Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar. 4. Sebagai keputusan pemerintah (as decisions of government). Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. 5. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization). Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembagalembaga pembuat kebiijakan lainnya. 6. Sebagai sebuah program (as a programe). Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan. 7. Sebagai output (as output). Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang diredistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya. 8. Sebagai hasil (as outcome). Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agricultural dari program reformasi agararia. 9. Sebagai teori atau model (as a theory or model). Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka output industry akan berkembang. 10. Sebagai sebuah proses (as a process) Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.
45
W.F. Baber sebagaimana telah dikutip oleh Massey dalam Wicaksono (2006:30) berpendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri yang membedakan dengan sektor swasta, diantaranya adalah: 1. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih ambigu; 2. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya; 3. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam; 4. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas; 5. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atas keegagalan pasar; 6. Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikasi simbolik; 7. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas; 8. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar dalam merespon isuisu keadilan dan kejujuran; 9. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik, dan 10. Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta. Dye dalam Wicaksono (2006:64) mengatakan bahwa Public policy is whats government do, why they do it, and what different it make. Sementara Wicaksono(2006:63)menyebutkan bahwa (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Lain halnya dengan Laswelldalam Nugroho (2004:4) salah seorang pakar kebijakan yang telah mendirikan think-tank awal di Amerika yang dikenal dengan nama American Policy Commission mendefinisikan “Public policy is a projected program of goals, values and practices.” Definisi lain dari Anderson dalam Agustino (2012:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut:
46
“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” WI Jenkinsdalam Wahab(1997:4) mengatakan bahwa kebijakan sebagai, ”(A set interrelation decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve). Definsi kebijakan publik menurut Friedrich dalam Agustino (2012:7) “Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.” Friedrich menambahkan ketentuan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat tetapi ide bahwa kebijkan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari kebijakan. Anderson dalam Tangkilisan& Nogi (2003:2) menjelaskan pendapatannya tentang kebijakan publik: “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah dimana implikasinya dari kebijakan itu adalah: kebijakan publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-tindakan pemerintah, merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). Kebijakan publik yang bersifat positif setidak-tidaknya disarankan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikatdan memaksa”.
47
Jones dalam Tangkilisan & Nogi (2003:3) menyatakan bahwa: “Kebijakan publik adalah proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu dan bagaimana tindakan pemerintah. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masala, kebijakan Negara dan memecahkannya” Nugroho (2011:96) merumuskan definisi kebijakan publik, bahwa: “Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuannegara yang bersangkutan, kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”. Dalam berbagai definisi kebijakan publik yang dikutip dari tokoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan oleh pemerintah dengan pilihan-pilihan alternatif, dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah di suatu lingkungan tertentu. Konsep sesungguhnya
kebijakan
ini
menitikberatkan
dikerjakan
dari
pada
apa
yang
pada
apa
diusulkan
yang atau
dimaksudkan, dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. Dalam kaitannya dengan definisi–definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Menurut Agustino (2012:8) beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut:
48
1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjuk pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak. 2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. 3. Kebijakan publik merupakan apa sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mangatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau apa yang akan dikerjakan. Kebijakan publik memperlihatkan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan. 4. Kebijakan publik dapat terbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan melibatkan beberapa tindakan penerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu keputusan pejabat pemerintah atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. 5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasrkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dari beberapa karakteristik mengenai kebijakan publik diatas dapat kita anaisis bahwa kebijakan publik dibuat didasarkan karena mempunyai maksud atau tujuan tertentu didalam membuat sebuah kebijakan, dan kebijakan publik mengandung makna bukan hanya membuat sebuah kebijakan akan tetapi sampai kepada penerapan dan pelaksanaan dari kebijakan. Caiden dalam Thoha (2003:74-85) menjelaskan beberapa lingkup studi kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Adanya partisipasi masyarakat (public participation). Ruang lingkup kebijakan publik yang pertama adalah membangkitkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Tanpa adanya
49
2.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
3.
4.
5.
partisipasi masyarakat maka kebijakan publik kurang bermakna. Dalam masyarakat yang tradisional, pemerintah dan urusan-urusan politik menjadi tanggung jawab elit, masyarakat pada umumnya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam masyarakat modern, demokratis dan yang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, maka partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam urusan-urusan pemerintahan termasuk di dalamnya urusan kebijakan publik. Itulah sebabnya partisipasi merupakan kajian ruang lingkup kajian dalam kebijakan publik. Adanya kerangka kerja kebijakan (policy framework). Kerangka kerja disini dimaksudkan untuk memberikan batas kajian yang dilakukan. Faktor-faktor yang membentuk kerangka kerja kebijakan didalamnya adalah sebagai berikut: Apakah tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan yang akan dicapai? Bagaimana dan apakah nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan publik? Apakah sumber-sumber yang mendukung kebijakan tersedia dan dapat dimanfaatkan? Siapakah pelaku-pelaku yang terlibat, dan apakah mereka mampu mau melaksanakannya? Bagaimana faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat, mendukung, menolak atau pasif? Bagaimanakah strategi yang harus dijalankan dalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan publik? Banyak lagi yang dapat dimasukkan kedalam kerangka kerja ini, seperti faktor waktu atau lainnya.Kerangka kerja ini merupakan suatu checklist yang memberikan dasar untuk menguji secara empiris, membangun kerangka teori dan memperlakukan masa berlakunya. Adanya strategi- strategi kebijakan (policy strategies). Sesungguhnya kebijakan yang terbaik adalah kebijakan yang berlandaskan akan strategi yang tepat yang pemecahannya berkaitan dengan wilayah persoalannya dan sama sekali tidak menghilangkan struktur kekuasaan dan instrument-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan publik. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (public interst). Public interest merupakan suatu objek kepentingan yang setiap orang merasa memberikan andil bersama-sama dengan orang lain dalam suatu negara untuk menentukan kepentingan bersama yang didasarkan atas pemikiran rasional dan adanya saling bertukar pikiran antara orang yang satu dengan yang lainnya. Adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik. Kelembagaan disini adalah diadakannya suatu lembaga riset yang independen tentang kebijakan publik untuk menggali implikasi jangka panjang dari policy dengan menggambarkan pernyataan gambar masa depan, membuat unit baru pembuat kebijakan, merancang kembali
50
organisasi yang menangani program, penilaian dan evaluasi dari kebijakan yang telah ada dan lain dan sebagainya. 6. Adanya isi kebijakan dan evaluasi. Isi kebijakan mengamati tentang pelaku-pelaku kebijakan, hubunganhubungan di antara mereka, strategi kebijakan dan hasil yang dapat mempengaruhi sistem sosial dan tujuan yang akan
Ada beberapa
tahapan dalam proses kebijakan publik. Dari
beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tahapan kebijakan publik yaitu: 1. Perumusan kebijakan 2. Implementasi kebijakan 3. Evaluasi kebijakan Anderson dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:4) mengelompokan jenis-jenis kebijakan publik sebgai berikut: a. Subtantive and procedural policie b. Distributive, redistributive, and regulatory policies c. Material policy d. Public goods and private goodspolicies Mengenai
tingkat-tingkat
kebijakan
publik
ini,
Lembaga
Administrasi Negara (1997) dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:6) mengemukakan sebagai berikut: a. Lingkup Nasional 1) Kebijakan Nasional kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan srategis dalam mencapai tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Kebijakan Umum
51
3)
b. 1)
2) a) b) c)
kebijakan umum adalah kebijakan persiden sebagai pelaksana UndangUndang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, untuk tujuan nasional. Kebijakan Pelaksana kebijakan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai startegi pelaksanaan tugas dibidang tertentu. Lingkup Wilayah Daerah Kebijakan Umum kebijakan umum pada lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Kebijakan Pelaksana kebijakan pelaksana pada lingkup wilayah/daerah ada tiga macam: kebijakan pelaksana dalam rangka desentaralisasi merupakan realiasi pelaksanaan Peraturan daerah kebijakan pelaksana dalam rangka dekonsentarsi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah kebijakan pelaksana dalam rangka tugas pembantu merupakan pelaksana tugas pemerintah pusat di darah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Bridgeman dan Davis dalam Suharto (2011:5) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objektive), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (outhorlitative choice), dan sebagai sebagai hipotesis (hypotesis). 1. Kebijakan Publik Sebagai Tujuan kebijakan publik apada akhirnya menyangkut pada tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsituen pemerintah. 2. Kebijakan Publik Sebagai Pilihan Tindakan Yang Legal pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atauotoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintah. 3. Kebijakan Publik Sebagai Hipotesis kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asmusi mengenai perilaku.
52
2.1.2 Implementasi Kebijakan Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implmentasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan . untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Berdach (1991) dalam Agustino (2012:138), yaitu: “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”
Dalam drajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan kebijakan sebagai: “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”
Sedangkan, Van Meter dan van Horn dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan implementasi Kebijakan, sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
53
diarahkan pada tercapainnya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” Dari tiga definisi tersebut diatas dafat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) Adanya hasil kegiatan. Berdasrkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan oleh Marrile Grindle (dalam Agustino, 2012:139) sebagai berikut: “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” Terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah terdapat dua model implementasi kebijakan dalam sejarah perkembangan sutudi implementasi kebijakan yaitu pendekatan top down
54
dan botton up. Dalam bahasa Lester dan Stewar (2000)
istilah itu
dinamakan ”The command and control approach (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan The market approach (pendekatan pasara, yang mirip dengan bottom up approach) “ dalam Agustino (2006:140). 1.
2.
Pendekatan top Down Dalam pendekatan top Down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentrlisir dan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingka terpusat, dan keputusanya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pebuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down ialah administrator level atas merupakan pembuat kebijakan dan level bawahanya merupakan pelaksana dari sebuah kebijakan. Pendekatan Bottom Up dalam pendekatan Bottom Up memandang bahwa implementasi keijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat, akan tetapi berpangkal dari keputusankeputusann yang dittapkan pada level warga atau masyarakat yag merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat tersebut, jadi inti dari pendekatan Bottom Up adalah pengimplementasian kebijakan dimana fomulasi kebijakan berada ditingkat bawah, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka diperlukan model implementasi yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana
implementasi
berjalan.
Ada
beberapa
dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yakni:
model
yang
55
1. Model Mazmanian dan Sabatier Model Mazmanian dan Sabatier adalah model yang disusun atas dasar proses implementasi kebijaksanaan. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi
kebijakan
publik
adalah
kemampuannya
dalam
mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dalam Agustino (2008:145). Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: 1. Karateristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya : 1) 2) 3) 4)
Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karateristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure implementation), indikatornya : Kejelasan isi kebijakan; Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut; Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 1) 2) 3) 4)
3. Variabel
lingkungan
(nonstatutory
implementation), indikatornya :
variables
affecting
56
1) 2) 3) 4)
Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor
2. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Artinya dalam proses
implementasi,
sebuah
abstraksi
atau
performansi
suatu
implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabelvariabel yang saling berkaitan (dalam Ali &Alam, 2012:110). Ada enam variabel, menurut Van Meter Dan Van Horn dalam Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: 1) Ukuran Dan Tujuan Kebijakan Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu otopis) untuk dilakanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
57
2) Sumberdaya Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementai menururt adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditettapkan secara politi. Tetapi ketika kompetensi dan dan kapabilitas dari sumber–sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diterapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah:sumberdaya financial dan sumber daya waktu. Karenamau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan.Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut. 3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijkan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 4) Sikap/Kecendrungan (Disposition) Pada Pelasana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja Implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebiakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang
58
mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan kebijakan adalah kabijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhn, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. 5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihakpihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dan persepektif yang ditawarkan oleh Van meter-Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan soaial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladidari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.
Standar dan Tujuan
KEBIJAKAN PUBLIK
Sumber Daya
Aktivitas Implementasi dan komunikasi Antarorganisasi
Karakteristik dari agen pelaksana
Kecenderu ngan dari pelaksana
Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Gambar 2.1 Model Implementasi Meter dan Horn ( Sumber: Agustino, 2008:142)
KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK
59
3. Model George C. Edward III Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Impact on Implementation dalam buku Winarno (2007:144), ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu : 1. 2. 3. 4.
Komunikasi. Sumberdaya. Disposisi. Struktur Birokrasi.
Komunikasi Sumber Daya Implementasi Disposisi Struktur Birokrasi Gambar 2.2 Model Direct and Indirect of Implementation ( Sumber: Winarno, 2007: 144)
Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dala hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersediadan pelaksanaan implementasi kebijakan. Di dalam model implementasi ini, ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar
60
implementasi kebijakan berjalan efektif, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi
berkenaan
dengan
bagaimana
kebijakan
dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijaan secara efektif. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif (Nugroho, 2012: 693). 4. ModelMerilee S. Grindle Model implementasi lainnya yaitu model dari Grindle. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.
61
1. Isi kebijakan tersebut mencakup : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Derajat perubahan yang diinginkan. Kedudukan pembuat kebijakan. (siapa) pelaksana program. Sumber daya yang dikerahkan.
2. Sementara itu, konteks implementasinya adalah : 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. 2) Karakteristik lembaga dan penguasa. 3) Kepatuhan dan daya tanggap.
5. Model Hogwood dan Gunn Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan GunnDalam Alam(2012:109) menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat seperti: 1. Hal yang akan menimbulkan gangguan/ kendala yang serius. 2. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. 5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung. 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
62
6. Model Goggin, Bowman dan Lester Malcolm
Goggin,
Ann
Bowman
dan
Jamse
Lester
mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “comunication model” untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai “generasi ketiga model implmentasi kebijakan” (1990) dalam Nugroho (2011:663). Ahli ini bertujuan mengembangkan teori implmentasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya veriabel indevenden, intervening dan dependen, dan meletakan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implmentasi kebijakan. Dari model implementasi diatas peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn yaitu: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; 2) Sumberdaya; 3) Karakteristik Agen Pelaksana; 4) Sikap/Kecendrungan (Disposition) Pada Pelasana; 5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana; 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik. Model implementasi dari Van Meter dan Van Horn variabel dalam teori ini menurut peneliti sangat sesuai dengan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu
mengenai Implementasi Kebijakan dan
Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, serta variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn menurut peneliti dapat menjawab
63
rumusan-rumusan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung serta untuk melihat faktor-faktor pendukung dan kendala dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan dan kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
2.1.4 Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk penyelenggara fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan
geoekonomi
dan
geostartegi
dan
berfungsi
untuk
menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, dalam setiap KEK juga disediakan lokasi untuk Usaha Mikiro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. Secara umum, Tujuan pengembangan KEK adalah : 1) Peningkatan investasi; 2) Penyerapan tenaga kerja; 3) Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan eksport;
64
4) Meningkatkan keunggulan kompetitif produk eksport; 5) Meningkatkan pemanfaaatan sumberdaya lokal, pelayanan dan modal bagi peningkatan eksport; 6) Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melaui transfer teknologi. Maksud pengembangan KEK adalah untuk memberikan peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, eksport import serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan devisa bagi Negara melalui perdagangan internasional, dan meningkatkan kesempatan kerja, kepariwisataan dan investasi. Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2011
Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 2, penyelenggaran KEK memiliki 5 (lima) tahap dalam penyelenggaraan KEK yaitu: 1. Pengusulan KEK, 2. Penetapan KEK, 3. Pembangunan KEK, 4. Pengelolaan KEK, dan 5. Evaluasi pengelolaan KEK. Pengusulan KEK menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus pasal 5, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pasal 4 dapat dilakukan oleh 4 (Empat) pihak yaitu:
65
1. Badan Usaha; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota; Dan 3. Pemerintah Provinsi). 4. Kementerian Maupun Lembaga Pemerintah Non Kementrian
2.1.4.1 Dasar Hukum KEK Paling sedikit ada 13 (tigabelas) landasan hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri; 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2011
Tentang
Penyelenggaraan KEK; 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi
66
Khusus (Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK); 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus; 11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Nomor PER06/M.EKON/08/2010 tentang tata tertib persidangan dan tata cara pengembilan keputusan dewan Nasional kawasan Ekonomi Khusus; 12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Nomor PER07/M.EKON/08/2010
Tentang
Organisasi
Dan
Tata
Kerja
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; dan 13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan
Nasional
Kawasan
Ekonomi
Khusus
Nomor
Kep-
10/M.Ekon/03/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi
Khusus
Nomor
Kep-40/M.Ekon/08/2010
Tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Tindak lanjut Undang-Undang KEK adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Tanjung Lesung dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang KEK Sei Mangkei.
67
2.1.4.2 Penetapan KEK Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 7 dan 8, persetujuan atau penolakan usulan KEK ditentukan oleh Dewan Nasional KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan KEK yang ada. Usulan KEK yang telah disetujui oleh Dewan Nasional KEK akan direkomendasikan kepada Presiden. Setelah itu pemerintah akan menetapkan KEK yang diusulkan melalui penerbitan
Peraturan
Pemerintah.
Namun
dalam
hal
tertentu,
pemerintah pusat dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan. Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2011
Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 27-29, proses kajian atas usulan pembentukan KEK oleh Dewan Nasional KEK, dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap. Kajian yang dimaksud adalah kajian terhadap: a) Pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan b) Kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka dewan nasional KEK akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK. Kemudian
Dewan
Nasional
KEK
akan
mengajukan
rekomendasi pembentukan KEK kepada presiden disertai dengan
68
rancangan peraturan pemerintah tentang penempatan suatu lokasi sebagai KEK untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika usulan ditolak, maka Dewan Nasional KEK akan menyampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai dengan alasan. KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 2.1.4.3 Pembangunan dan Pengoperasian KEK Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 10, setelah usulan KEK diterima dan setelah adanya penetapan Lokasi KEK melalui Paraturan Pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah membentuk Badan Usaha untuk membangun KEK. Badan usaha untuk membangun KEK ini ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas kabupaten/kota; dan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota. Untuk pembangunan KEK oleh suatu badan usaha, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dapat melakukan penunjukan langsung (pasal 11). Dari pembangunan KEK, sampai kondisi “harus siap beroperasi”, diberi batas waktu selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 12. Yang dimaksud dengan “harus siap beroperasi” adalah telah dipenuhinya seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat
69
pengendalian administrasi. Untuk itu Dewan Nasional KEK akan melakukan evaluasi atas progress pembangunan KEK setiap tahunnya. 2.1.4.4 Pembiayaan Pembangunan dan Pemeliharaan KEK Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 13, pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari: c) Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah; d) Swasta; e) Kerja Sama Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Swasta; Atau f) Sumber Lain Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2.1.4.5 Fasilitas/Insentif di KEK Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2011Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pasal 9, menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota, paling sedikit memberikan dukungan dalam bentuk: 1) Komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan restribusi daerah serta kemudahan lainnya; dan 2) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas dan
kemudahan.
70
Fasilitas atau insentif yang diberikan bagi perusahaan dalam wilayah KEK terdiri atas: 1) Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dan tambahan fasilitas pph sesuai dengan karakteristik Zona (Undang-UndangNomor 39 Tahun 2009, Pasal 30); 2) Fasilitas perpajakan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa
pengurangan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
(Undang-
UndangNomor 39 Tahun 2009, Pasal 31); 3) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa: a) Penangguhan bea masuk; b) Pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; c) Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (ppnbm) untuk barang kena pajak; dan d) Tidak dipungut PPh impor. 4) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPNBM
71
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 31); 5) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain (Undang-UndangNomor 39 Tahun 2009, pasal 35); 6) Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 36); dan 7)
Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, pasal 38).
2.2 Penelitian Terdahulu Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat disajikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengelola atau memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. Salah satu data pendukung yang menurut
peneliti perlu dijadikan bagian
72
tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini, walaupun fokus dan masalahnya tidak sama persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut ini hasil penelitian yang peneliti baca. Pertama,yaitu skripsi oleh Fania Mutia Hanum, Universitas Sultan Agemg Tirtayasa, dengan judul Implementasi Rencana Strategi pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten, Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi rencana startegis pengembangan dan pelestarian destinasi wisata Banten Lama di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten, serta untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi potensi yang ada di destinasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Fred R Davis yaitu mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategis. Sedengkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada Implementasi Rencana Strategis pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama, sementara yang menjadi lokus dalam penelitian ini adalah di Kawasan Cagar Budaya Banten Lama. Hasil
dari
penelitian
mengenai
Implementasi
Rencana
Strategis
pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten belum dilakukan dengan optimal hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu belum adanya
73
analisis ekternal yang dilakukan oleh dinas terkait, kemampuan dari sumberr daya finansial dan sumber daya manusia yang kurang memadai, serta belum adanya prioritas dan program guna pengembangan dan pelestarian yang destinasi, dan juga belum adanya sasaran pelestarian dan pengembangan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten. Persamaan peneliti dengan penelitian mengenai Implementasi Rencana Strategis pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten adalah sama-sama meneliti tentang Pengembangan pariwisataan, selain itu metode dalam penelitian yang peneliti gunakan juga sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian mengenai Implementasi Rencana Strategis pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten adalah dari fokus dan lokus penelitiannya, fokus penelitian peneliti yaitu pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan lokusnya di Desa Tanjung Jaya kecamatan Panimbang Kabupaten pandeglang. Perbedaan lainnya yaitu dari teori yang peneliti gunakan, peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn mengenai Model implmentasi. Kedua, yaitu skripsi oleh Ike Hanisyah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten
74
Tangerang (studi kasus Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila Dan Pantai Tanjung Pasir), Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten Tangerang. Teori yang diggunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai indikator pengawasan menurut Eti D Rahayu. Serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara fokus dalam penelitian ini yaitu pada pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tanggerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten Tanggerang, dan lokusnya yaitu di Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila Dan Pantai Tanjung Pasir Kabupaten Tanggerang. Hasil penelitian mengenai pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tanggerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten Tanggerang (studi kasus Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila Dan Pantai Tanjung Pasir). Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tanggerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten Tanggerang belum berjalan dengan optimal, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah belum adanya ukuran pengawasan serta buku standar pengawasan, serta belum adanya pengawasan atau monitoring ke kawasan pantai. Persamaan peneliti dengan penelitian mengenai pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tanggerang tentang daerah wisata pantai di kabupaten tanggerang (studi kasus Pantai Tanjung
75
Kait, Pantai Sangrila Dan Pantai Tanjung Pasir), yaitu sama-sama meneliti mengenai kepariwisataan dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaan peneliti dengan penelitian ini yaitu dari fokus dan lokus pada penelitian, peneliti memfokuskan penelitain mengenai implementasi kebijkan dan Kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten serta lokusnya di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model implementasi dari Van Metter dan Van Horn.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Sugiyono (2005:66), menjelaskan kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antara-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variabel yang diteliti. Uma Sakaran dalam bukunya business research (1991) dalam sugiyono (2005:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berrhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Penelitan mengenai implementasi kebijakan dan Kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada
76
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk penyelenggaraan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu, yang salahsatu tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi dan menyerap tenaga kerja. Penetapapan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwista ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter Van Horn. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002;102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individuindividu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Ada enam variabel, menurut Van Meter Dan Van Horn dalam Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: 1) Ukuran Dan Tujuan Kebijakan kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-danhanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu otopis) untuk dilakanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 2) Sumberdaya Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementai
77
menururt adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politi. Tetapi ketika kompetensi dan dan kapabilitas dari sumber–sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diterapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah:sumberdaya financial dan sumber daya waktu. Karenamau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan.Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut. 3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijkan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 4) Sikap/Kecendrungan (Disposition) Pada Pelasana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja Implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebiakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan kebijakan adalah kabijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhn, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. 5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
78
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dan persepektif yang ditawarkan oleh Van meter-Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan soaial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkunganeksternal.
Kerangka
berfikir
merupakan
alur
berfikir
penelitian,
dalam
Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten guna menudukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung pemerintah membuat rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah serta membentuk Administrator. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, serta mengetahui faktor apasaja yang menjadi penghambat dan mendukung implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung. Salah satu permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidak sesuaian anatara rencana aksi nasional, rencana aksi daerah dengan implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung. PT Banten West Java Sebagai pihak pengelola dan pengembang KEK Tanjung Lesung diharapkan mampu mengembangkan KEK Tanjung Lesung sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ada. Berdasarkan teori-teori diatas maka kerangka berfikir yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
79
Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung
Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Masalah: 1. Tidak terlaksananya target investasi dan kontribusi dan Pengembangan KEK Tanjung Lesung 2. Keterlambatan pembentukan Dewan Kawasan di Provinsi Banten 3. Tidak sesuainya antara rencana aksi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang sudah dibuat dengan pelaksanaanya 4. Belum di bangunnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung 5. Persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum terpenuhi secara menyeluruh
Toeri Implementasi Model Van Meter Dan Van Horn (Agustino, 2012) Variabel Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik Adalah Variabel : 1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan; 2. Sumber Daya; 3. Karakteristik Agen Pelaksana; 4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) Pada Pelaksana; 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
Output Gambaran Penilaian implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Outcome Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dibidang UMKM dan Pariwisata
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir (Sumber: Peneliti 2015)
80
2.4 Asumsi Dasar Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa Implementasi kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwsisata Tanjung Lesung belum berjalan dengan optimal.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Untuk menemukan bagaimana hasil penelitian tentang Implementasi dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dengan berbagai indikator di dalamnya, serta unsurunsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, maka digunakanlah metode penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa, “Metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.
81
82
Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan. 3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2012:208) menyatakan bahwa “A focused refer to a single cultural domain or a few related domains”. Maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Dengan
83
memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ini adalah terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, serta melihat apasaja faktor-faktor yang mendukung pengembangan dan menjadi kendala dalam impelementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 3.3 Lokasi Penelitian Dengan melihat tema/judul penelitian ini mengenai implementasi kebijakan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, maka peneliti menunjuk beberapa tempat di Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Buapati Pandeglang sebagai wakil Dewan kawasan Provinsi Banten; b. Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten di mana lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung; c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai Anggota Dewan Kawasan Provinsi Banten; d. Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai Anggota Dewan Kawasan; e. Dinas Pariwisata, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang sebagai Wakil Dewan Kawasan Provinsi Banten; f. Kantor Administartor Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sebagai Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
84
g. Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam bidang pembuatan TPA di Cigeulis; h. Dinas Binamarga dan Dumber Daya Air Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD
di
Kabupaten
Pandeglang
yang
ikut
berperan
dalam
pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam bidang sarana dan prasarana; i. Dinas Koprasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam bidang Koprasi dan UMKM; j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD
di
Kabupaten
Pandeglang
yang
ikut
berperan
dalam
pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam bidang peningkatan mutu SMK Pariwisata di Kabupaten Pandeglang; k. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam bidang pembanunan pasar ikan dan outlet pemasaran; l. Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan
85
Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; m. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam hal pembangunan PJU; n. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD
di
Kabupaten
Pandeglang
yang
ikut
berperan
dalam
pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung; o. Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam hal pembangunan Sub Terminal Panimbang, dan pembangunan ramburambu lalu lintas; p. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD di Kabupaten Pandeglang yang ikut berperan dalam pengembangan Kawsan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dalam menyiapkan lingkungan; q. Balitbangda Provinsi Banten untuk mendukung data peneliti mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; r. Kecamatan Panimbang dalam hal ini sebagai Kecamatan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
86
s. Desa Tanjung Jaya, sebagai Desa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. 3.4 Fenomena Yang Diamati 3.4.1 Definisi Konsep Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam teori ini adalah: 1) Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Ada enam variabel, menurut Van Meter Dan Van Horn dalam Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumbe Daya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Pada Pelasana 5. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana
87
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
2) Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk penyelenggara fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostartegi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Didalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, dalam setiap KEK juga disediakan lokasi untuk Usaha Mikiro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam kawasan. 3.4.2 Definisi Operasional Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut juga indikator penelitian. Biasanya menggunakan matrik, indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran. Melihat penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional
88
akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang tentunya dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan menurut Danald Van Metter dan Carl Van Horn (1975) . Ada enam variabel, menurut Van Meter Dan Van Horn dalam Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: 1) Ukuran Dan Tujuan Kebijakan kinerja
Implementasi
kebijakan
dapat
diukur
tingkat
keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.
Dalam
hal
untuk
mengetahui apasaja
tuujuan
dari
pegembanggan KEK Tanjung Lesung. 2) Sumber Daya Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia baik itu manusia, waktu dan finasial. Hal ini untuk menilai bagaimana Sumber Daya yang ada dalam mendukung dalam implementasi KEK Tanjung Lesung, sementara yang menjadi pelaksana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah PT Banten West Java anak Perusahaan PT Jababeka. Target dari implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung ini adalah sampai 3 Tahun. Dan biaya finansial dalam pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung ini dibiayai oleh pihak investor baik itu dalam dan luar negri. Pada peresmian pengoperasian
89
KEK Tanggal 23 Febuari 2015 sudah ada perusahaan yang melakukan MOU dengan PT Banten West Java dihadapan Persiden Joko Widodo, yaitu: PT Telkom, Presiden University, PT China Harbour Indonesia, PT Pengembangan Pelabuan Indonesia (persero), Pigeon Barrels Limited, Eastern Latittude Limited, Eurosia Management. 3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijkan publik. Dalam hal ini tujuannya adalah untu mengetahui bagaimna peran dari para implementor KEK Tanjung Lesuung. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalam pengembangan KEK Tanjung Lesung itu antara lain PT Banten West Java, Para Investor Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dalam hal ini yaitu PT Telkom yang merupakan salah satu dari Perusahaan yang sudah melakukan MOU dalm pengembangan KEK Tanjung Lesung. SKPD di Kabupaten Pandeglang yang terkait dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu dapat dilihat dari rencana aksi daerah yaitu: 4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) Pada Pelasana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja Implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini melihat bagaimana sikap yang dilakukan oleh para pelaksana KEK Tanjung Lesung dalam adanya penolakan-penolakan
terhadap
pengembangan
Kawasan
Ekonomi
90
Khusus Tanjung Lesung, serta hambatan-hambatan yang terjadi selama pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung. 5) Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi
merupakan
mekanisme
yang
ampuh
dalam
implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini yang peneliti nilai adalah bagaimana kordinasi antara PT Banten West Java dengan SKPD yang terkait dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dan persefektif yang ditawarkan oleh Van meterVan Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan
kebijakan
harus
pula
memperhatikan
kekondusifan lingkungan eksternal, dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana dampak yang dihasilkan oleh pengembangan KEK Tanjung Lesung terhadap masyarakat atau lingkungan dan apakah implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung, ini juga dapat mempengaruhi lingkungan politik yang ada atau sebaliknya.
91
Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan kemudian akan diolah seperti yang sudah dijelaskan diatas dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilhat padatabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian No 1
Variabel Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Dimensi Penilaian a. Kejelasam
b. Terukur
2
Sumber Daya
a. dukungan SDM
b. Dukungan Dana c. Dukungan sarana dan prasarana d. Dukungan waktu
3
Karakteristik Agen Pelaksana
a. Karakteristik/peran
Sub Dimensi Penilaian Tujuan Dari Pengembangan KEK Ukuran Atau Standar Keberhasilan Dari Pennyelenggaraan KEK Kesesuaian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dengan Kondisi Masyarakat. Kesiapan SDM Penyelenggara KEK Kesesuain Tugas Dan Wewenang Para Implementor KEK Tanjung Lesung Kinerja Para Implementor Pengembangan KEK Tanjung Lesung Dana Dan Anggaran Pengembangan KEK Kondisi Sarana Dan Prasarana KEK Kecukupan Waktu Dalam Pelaksanaan Pengembangan KEK Karakteristik/Peran Dari Masing-Masing Stake Holder Kesiapan Para Stake Holder Dalam Pengimplemntasian
92
KEK b. SOP
c. Sanksi 4
5
6
Sikap/Kecende a. Kognisi rungan Implementor (Disposisi) b. Respon Para Implementor Implementor Pelaksana Komunikasi a. Koordinasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana b. Sosialisasi Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
a. Kondisi osial b. Kondisi Ekonomi c. Kondisi Politik
Standar Oprasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Bentuk Dan Mekanisme Sanksi Yang Diberikan Pemahaman Para Implementor Tentang KEK Tanjung Lesung Bentuk Dukungan Dan Persetujuan Para Implementor Sikap Pelaksana Terhadap Likungan Eksternal Koordinasi Yang Terjadi Antara SKPD Di Kabupaten Pandeglang Mengenai Implementasi Pengembangan KEK Sosialisasi Mengenai KEK Tanjung Lesung Kondisi sosial lingkungan KEK Kondisi Masyarakat dilingkungan KEK Kondisi Politik yang terjadi saat ini
Sumber Peneliti 2015
3.5
Instrumen Penelitian Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses
pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang
93
menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Menurut Moleong (2005:19) pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data sedangkan menurut Irawan dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting adalah peneliti sendiri (Irawan, 2006:17). Oleh karena itu peneliti sebagai intrumen juga harus “Divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya
terjun
kelapangan.Menurut
Nasution
dalam
Sugiyono
(2012:224) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti. 2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan dapat menafsirkannya. 6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan akan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan. 7. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang jsutru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan satu intrumen.
94
3.6
Informan Penelitian Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang
diperlukan selama proses penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tertentu (Prastowo, 2011:197). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive, yaitu informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006:17). Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan
Kawasan Ekonomi
Khusus
Tanjung Lesung
Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten, penentuan informan dalam penelitian ini di ambil dengan menggunakan teknik Purposive. Teknik purposive ini adalah teknik pengambilan sumber data langsung pada sasaran atau tujuan. Peneliti menggunakan teknik purposive, dikarenakan peneliti mengetahui secara jelas siapa saja yang akan peneliti pilih untuk menjadi responden pada penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian. (Sugiyono, 2007: 246). Bungin, Burhan (2007:53) prosedur sampling yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan)
95
atau situasi sosial tertentu yang syarat informan sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Denzim K (2009:290), bahwa penentuan key informan menurut Morse disebut pemilihan partisipasi pertama (the primary selection), yaitu pemilihan secara langsung memberi peluang bagi peneliti untuk menentukan sampel dari sekian informan yang ditemui. Sedangkan jika peneliti tidak dapat menentukan partisipasi secara langsung, secara alternatif peneliti dapat melakukan pemilihan informan kedua (secondary selection). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah key informan, yang mana key informan merupakan narasumber yang utama. Dalam penelitian ini yang menjadi key adalah: 1. Bupati Kabupaten Pandeglang; 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten; 3. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang; 4. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang; 5. Kepala Kantor Administrato KEK Tanjung Lesung; 6. Kepala Dinas Cipta Karya Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang; 7. Kepala Dinas Binamarga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pandeglang; 8. Kepala Dinas Koperasi Perindutrian Dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang; 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang; 10. Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Pandeglang; 11. Kepala Dinas Pertanian Dan Perternakan Kabupaten Pandeglang;
96
12. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pandeglang; 13. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Pandeglang; 14. Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Pandeglang; 15. Direktur Pt Banten West Java; Sementara
secondary
informan
dalam
penelitian
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah 1. Kepala Kantor Lingkungan Hidup; 2. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang; 3. Camat Panimbang; 4. Kepala Desa Tanjung Jaya; 5. Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Jaya; 6. LSM Pemuda Pancasila Kabupaten Pandeglang; 7. Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar); Dan 8. Dosen Universitas Di Kabupaten Pandeglang.
Implementasi
97
Tabel 3.1 Informan Penelitian Jenis Informan
Kode
Informan
Keterangan
Keterangan
I1.1
Bupati Kabupaten Pandeglang
Sebagai kepala daerah yang juga merupakan wakil dewan kawasan KEK Tanjung Lesung
Key Informan
I1.2
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten
Dalam hal ini merupakan sekertariat dewan kawasan Provinsi Banten
Key Informan
I1.3
Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
I1.4
I1.5 Pemerintah
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Kepala Administrator KEK Tanjung Lesung
I1.6
Kepala Dinas Cipta Karya Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang
I1.7
Kepala Dinas Binamarga Dan Sumberdaya Air Kabupaten Pandeglang
I1.8
Kepala Dinas Koperasi Perindutrian Dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini mempunyai tugas sebagai perencana pembangunan daerah dan juga kaitannya dengan KEK Tanjung Lesung Dalam hal ini mempunyai tugas kegiatan pengembangan pariwisata dan mengetahui perencanaan KEK Tanjung Lesung Dalam hal ini bertugas membantu Badan Usaha mengelola KEK Tanjung Lesung Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini yaitu penataan ruang dan kebersihan guna mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung dan pembuatan TPA Cigeulis Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini mendukung sarana dan prasarana dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung Dalam hal ini memiliki tugas untuk menumbuhkan UMKM di kawasan KEK Tanjung Lesung
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
98
I1.9
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
I1.10
Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Pandeglang
I1.11
Kepala Dinas Pertanian Dan Perternakan Kabupaten Pandeglang
I1.12
Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pandeglang
I1.13
Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Pandeglang
I1.14
Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Pandeglang
I1.15
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
I1.16
Dinas KehutananDan
Dalam hal ini untuk melihat sejauhmana dukungan yang diberikan dalam hal pendidikan guna mendukung implementasi kebijakan pengembanagan KEK Tanjung Lesung Dalam hal ini untuk melihat bentuk dukungan yang diberikan dalam implementasi kebijakan pengembanagan kek tanjung lesung dalam bidang kelautan serta melihat realisasi RAD yang sudah dilakukan. Untuk melihat sejauhmana realisasi rencana aksi pengembangan KEK Tanjung Lesung yang sudah dilaksanakan dalam bidang perternakan Untuk melihat sejauhmana realisasi dari rencana aksi yang sudah dilakukan dalam bidang pertambangan dan energi Melaksanakan koordinasi dan meyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpaduDalam hal ini melihat peran dalam KEK Tanjung Lesung serta bagaimna koordinasi dengan administrator KEK Dalam hal ini memiliki tugas dalam mengatur perhubungan dankomunikasi dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung Dalam hal ini berperan untuk melihat bagaimana dampak lingkungan dalam penyelnggaraan KEK Tanjung Lesung Dalam hal ini memiliki peran dalam mendukung
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Key Informan
Secondary Iinforman
99
perkebupanan
Pihak Swasta / Pengelola
Masyarakat
Akademisi
I1.17
Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang
I1.18
Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten
I1.19
Camat Panimbang
I1.20
Kepala Desa Tanjung Jaya
I2.1
Direktur Pt Banten West Java
I3.1
Tokoh Masyarakat Di Desa Tanjung Jaya
I3.2
Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Desa Tanjung Jaya
I3.3
LSM
I4.1
Mahasiswa
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Dalam hal ini mempunyi peran sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Dalam hal ini mempunyai tugas dalam hal penelitian serta pengawasan pengembangan daerah juga termasuk didalamnya KEK Sebagai pelaksana tugas di kecamatan, yang dalam hal ini wilayah kecamatan panimbang merupakan wilayah KEK Tanjung Lesung Sebagai pemerintah daerah yang ada ditingkat desa yang wilayahnya menjadi KEK Tanjung Lesung. Dalam hal ini sebagai pelaksana dan pengelola pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Dalam hal ini sebagai masyarakat yang mempunyai andil besar dan mengetahui mengenai pengembangan KEK Tanjung Lesung Mendapatkan informasi mengenai potensi dan permasalahan terkait KEK Tanjung Lesung Dalamhal ini LSM yang mendukung tentang pengembangan KEK Tanjung Lesung yaitu LSM Pemuda Pancasila Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Key Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
Secondary Informan
100
I4.2
Dosen
Indonesia (KAMMI) yang menolak peresmian KEK Tanjung Lesung Dalam hal ini adalah pihak akademisi yang ikut mengetahui dalam perencanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Secondary Informan
Sumber: Peneliti 2015
3.7 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 3.7.1 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti
untuk
mendapatkan
data-data
yang
diperlukan
dalam
penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam berbagai teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang mana teknik-teknik tersebut diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono,2012:16). Teknik pengumpulan data kali ini yang digunakan wawancara, studi
101
dokumentasi, studi kepustakaan dan observasi . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Wawancara Wawancara atau interview
adalah sebuah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarainya.
Melaksanakan
teknik
wawancara
berarti
melaksanakan interaksi komunikasi atau percakapan (interview) dengan maksud menghimpuninformasi dari interview (Satori, 2010:129) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2012:157). Alwasillah (2006:154) menjelaskan bahwa melalui wawancara penulis bisa mendapatkan informasi yang mendalam (in-dep-information) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti responden, peneliti dapat mengajukan pertanyaan usulan (follow up question), responden cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, juga responden dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang. Dalam
penelitian
kualitatif,
wawancara
dilakukan
secara
mendalam. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara terstruktur, akan tetapi tidak menutup
102
kemungkinan juga untuk menggunakan wawancara tidak terstruktur guna memperkaya data yang digunakan peneliti. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Sedangkan, wawancara tidak struktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. a. Pedoman Wawancara Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informasi. Aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap informan dalam penelitian. Oleh karena itu dalam pedoman wawancara mengajukan pertanyaan perlu dilandasi oleh dimensi teori. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini yaitu:
103
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara No 1
Dimensi
Uraian Pernyataan
1. Ukuran Dan Tujuan 2. Kebijakan
3.
2
3
4.
Apa tujuan dari Pengembangan KEK Tanjung Lesung? Apa standar dari keberhasilan penyelenggaraan KEK? Kesesuaian Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dengan Kondisi Lingkungan dan Masyarakat?
Bagaimana kesiapan SDM penyelenggara KEK? 5. Apakah SDM daya yang ada dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung sesuai dengan tugas dan fungsinya? 6. Bagaimana Kinerja Sumber para Implementor ? Daya 7. Bagaimna sarana dan prasaran yang ada dalam KEK Tanjung Lesung? 8. Bagaimana dana dan anggaran dalam pengembangan KEK? 9. Apakah waktu yang diberikan cukup dalam implementasi Tanjung Lesung? 10. Apasaja Peran dari Karakteristik para Stake holder Agen dalam Implementasi Pelaksana KEK?
Informan
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, 1I.5, I2.1 I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, 1I.5, I2.1
I1.1 ,I1.2, I1.3 ,I1.4, I1.5, I1.15, I1.17, I2.1, I3.1 , I3.2, I3.3, I4.2, I4.2 I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2 I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2 I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2 I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.17, 12.1, I4.2 I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.6, I1.7, I1.8, I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, I1.13, I1.14, I1.15, I1.16, I1.17, 12.1, I4.2
104
11. Sejauh ini bagaimana Kesiapan pengembangan KEK Tanjung Lesung?
4
Sikap/Kecen drungan (Disposisi) Para Implementor Pelaksana
5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I1.6, I1.7, I1.8, I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, I1.13, I1.14, I1.15, I1.16, I1.17, 12.1, I4.2
12. Apakah ada SOP dalam Implementasi I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I2.1 Penggembangan KEK Tanjung Lesung? 13. Bagaimana bentuk dan mekanisme Sanksi yang diberikan terhadap pengelola I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, I2.1 KEK apabila pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan? 14. Bagaimana I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, pemahaman para I1.5, I1.6, I1.7, I1.8, implementor terkait I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, KEK Tajung Lesung? I1.13, I1.14, I1.15, I1.16, I1.17, I1.18, I1.19, 12.1 15. Bagaimana respon I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, mendukung/menolak) I1.5, I1.6, I1.7, I1.8, dan apa bentuk I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, dukungan yang I1.13, I1.14, I1.15, I1.16, dilakukan dalam I1.17, I1.18, I1.19, I3.1, implementasi KEK I3.2, I3.3, I4.1, I4.2 Tanjung Lesung? 16. Apasaja fasilitas dan yang diberikan dalam I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, Implementasi KEK I1.5, I2.1 Tanjung Lesung? 17. Bagaimana sikap I2.1, I3.1, I3.2, I3.3, pelaksana terhadap I4.1, I4.2 lingkungan eksternal? 18. Bagaimana koordinasi I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, yang dilakukan dalam I1.5, I1.6, I1.7, I1.8, penyelenggaraan I1.9, I1.1.0, I1.11, I1.12, I1.13, I1.14, I1.15, I1.16, KEK I1.17, I1.18, I1.19, I2.1 19. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan dalam I1.1, I1.3, I1.5, I2.1, penyelenggaraan I3.1, I3.2, I3.3 KEK Tanjung Lesung?
105
6
20. Bagaimana Kondisi Lingkungan masyarakat penyelenggara KEK 21. Bagaimana kondisi lingkungan ekonomi Lingkungan penyelenggara KEK? Ekonomi, Sosial Dan 22. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Politik penyelenggara KEK? 23. Bagaimana kondisi Politik masyarakat di kawasan KEK Tanjung Lesung?
I1.1, I1.5, I1.17, I2.1, I3.1, I4.2 I1.1, I1.5, I1.17, I2.1, I3.1, I4.2 I1.1, I1.5, I1.17, I2.1, I3.1, I4.2
I1.1, I1.5, I1.17, I2.1, I3.1, I4.2
Sumber: Peneliti 2015
2. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk karya pikir (Satori,2010:148). Menurut
Guba
dan Lincoln
(1981)
dalam
Alwasilah
(2006:155) mengartikan dokumen sebagai barang yang tertulis atau terfilemkan selain record yang tidak disiapkan khusus atau permintaan peneliti. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan berupa surat-surat keputusan, data statistik, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan, foto, dan dokumen-dokumen lain.
106
3. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 4. Observasi Menurut Nasution dalam (Sugiyono,2012:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga bendabenda yangsangat kecil (proton dan elektron) maupun yangsangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengematan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dilakukan oleh Guba dan Lincoln dalam Maleong sebagai berikut: “Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan dari data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti. Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan memanfatkan pengamatan. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi ketika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya
107
tidak memungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat.” Kaitannya dengan penelitian ini, penelitian melakukan observasi non partisipan ke Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendapatkan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan mengetahui kondisi nyata tentang sejauh mana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan melakukan pengamatan terhadap PT. Banten West Java sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengenai Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung serta melihat hambatan dan dukungan dalam Implementasi Kebijakan Pengemangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. 3.7.2 Teknik Analisis Data Dalam peneliti kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian, analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif (1982) dalam Irawan (2006:5.24) adalah: “proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang peneliti dapatkan, yang kesemuanya itu peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti (terhadap satu komponen) dan membantu peneliti untuk mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain.”
108
Sedangkan Irawan mendefinisikan teknik analisis data kualitatif sebagai analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka, seperti wawancara atau catatan laporan, buku-buku, artikel, juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan, 2006:5.19) Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah di lapangan. Ada berbagai macam analisis data kualitatif, salah satunya yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Seperti terlihat pada gambar berikut:
Pengumpulan Data Mentah
Transkip Data
Pembuatan Koding
Kategorisasi Data
Penyimpulan Akhir
Triangulasi
Gambar 3.1 Proses Analisis Data (Sumber: Irawan 2006)
Penyimpulan Sementara
109
Adapun penjelasan dari proses analisis data diatas adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Mentah Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke lapangan dan kajian pustaka. 2. Transkip Data Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan lapangan yang sebelumnya belum tersusun rapih) kedalam bentuk tulisan. 3. Pembuatan Koding Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkip data yang telah dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama hingga menentukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini dilakukan
untuk
mempermudah
peneliti
pada
saat
akan
mengkategorisasi data. 4. Kategorisasi Data Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan membuat kategori-kategori tertentu.
110
5. Penyimpulan Sementara Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang telah dikategorisasikan sebelumnya 6. Triangulasi Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. 7. Penyimpulan Akhir Pada tahap akhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada. 3.7.2.1 Sumber Data Data adalah bahan keterangan tentang semua objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian (Bungin, 2005:19) Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari sumberny dan masih bersifat mentah. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner.
111
2. Data Skunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data skunder terbagi dua, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. 3.7.2.2 Uji Keabsahan Data Denzim (2009: 273) menyatakan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif memiliki keterkaitan dengan deskripsi dan eksplanasi, dan terlepas apakah eksplanasi-eksplanasi tersebut sesuai dan cocok dengan deskripsi atau tidak. Terdapat dua macam validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal dalam penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat
kepercayaan
yang
tinggi
sesuai
dengan
fakta
di
lapangan.Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif disebut trenferabilitas. Bungin (2007: 58-61) menjelaskan bahwasanya berbeda dengan validitas, reliabilitas menunjuk pada keterandalan alat ukur atau instrumen penelitian. Sedangkan hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Stainback dalam Bungin (2007: 268) menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau
112
temuan. Peneliti kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas karena suatu realitas itu bersifat majemuk, dinamis sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Denzim (Prastowo. 2011:269) membedakan Triangulasi menjadi lima macam yaitu: 1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. 2. Triangulasi teknik yaitu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 4. Triangulasi penyidik yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data. 5. Triangulasi teori yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian. Kelima macam triangulasi di atas, peneliti dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan dua cara, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para
113
informan yang dituju. Meolong (2005: 330-331) menjelaskan bahwa triangulasi dengan sumber menurut Patton berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh di lapangan melalui beberapa sumber dengan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber sendiri dapat dicapai denga cara: 1. Membandingkan
data
hasil
pengamatan
dengan
data
hasil
wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan
menengah
atau
tinggi,
orang
berada,
orang
pemerintahan. 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Selain itu peneliti pun melakukan memberchek yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan
114
memberchek adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah itu memberchek dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan memberchek dalam Maelong (2005: 276). 3.8 Jadwal Penelitian Adapun waktu pelaksanaan penelitian mengenai Implementasi Kebijjakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut:
115
Tabel 3.3. Jadwal Penelitian Waktu Peneltian No.
Kegiatan
1
Pengajuan Judul
2
Penetapan Judul
3
Observasi Awal
4.
Penyusunan Proposal Skripsi Bimbingan dan
5.
Revisi Proposal Skripsi
6.
7
8.
9.
10.
Seminar Proposal Skripsi Revisi Proposal Skripsi Pencarian Data di Lapangan Pengolahan dan Analisis Data Penyusunan Hasil Penelitian Bimbingan dan
11.
Revisi Hasil Penelitian
12.
Daftar Skripsi
13.
Sidang Skripsi
14.
Revisi Skripsi
Sumber: Peneliti 2015
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang Kabupaten
Pandeglang
merupakan
salah
satu
dari
8
Kabupaten/Kota di Propinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau Jawa. Secara geografis terletak antara 6º21’- 7º10’ Lintang Selatan dan 104º48’- 106º11’ Bujur Timur, memiliki luas wilayah 2.747 Km2 (274.689,91 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapai 307 km. Kota Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 km dari Ibukota Provinsi banten dan 111 km dari Ibukota Negara. Wliayah administrasi pemerintah Kabupaten Pandeglang terdiri dari wilayah administrasi Kecamatan sebanyak 35 Kecamatan, wilayah Desa sebanyak 322 Desa dan 13 Kelurahan,
dengan batas-batas
administrasi: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang; Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Sedangkan jika
116
117
dilihat dari topografi daerah Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara 0-1.778 m di atas permukaan laut. Sebagian besar topografi daerah Kabupaten Pandeglang adalah dataran rendah yang berada di daerah Tengah dan Selatan yang memiliki luas 85,07% dari luas keseluruhan Kabupaten Pandeglang. Kedua daerah ini ditandai dengan karakteristik utamanya adalah ketinggian gunung-gunungnya yang relatif rendah, seperti Gunung Payung (480 m), Gunung Honje (620 m), Gunung Tilu (562 m) dan Gunung Raksa (320 m). Daerah Utara memiliki luas 14,93 % dari luas Kabupaten Pandeglang yang merupakan dataran tinggi, yang ditandai dengan karekteristik utamanya adalah ketinggian gunung yang relatif tinggi, seperti Gunung Karang (1.778 m), Gunung Pulosari (1.346 m) dan Gunung Aseupan (1.174 m). 4.1.2 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung (KEKTL) berlokasi di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Kawasan yang mempunyai luas 1.500
hektar (berdasarkan Keputusan Dirjen Pariwisata No: Kep-18/U/II/88, Tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012, Kawasan Pariwisata Tanjung adalah Obyek Wisata Nasional. Objek ini berlokasi diantara dua ikon pariwisata Gunung Krakatau dan World Heritage Site Taman Nasional Ujung Kulon yang dihuni Badak Jawa sebagai daya tarik yang sudah sangat populer. Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Tanjung Lesung ini baru saja
118
diresmikan oleh Persiden Joko Widodo pada tanggal 23 Febuari 2015. Secara administratif, berada di Desa Tanjung Jaya dengan batas-batas wilayah adalah: Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah timur berbatasan Desa Citeureup; Sebelah utara berbatasan dengan selat Sunda; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Citeureup dan Desa Tarumanegara Luas Desa Tanjung Jaya mencapai lebih dari 4.800 hektar yang dihuni oleh sekitar 1.870 kepala keluarga pada Tahun 2014. Penduduknya tersebar di beberapa kampung dengan tingkat kepadatan sekitar 133 jiwa/km2. Tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 2,65% per tahun. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai lebih dari 80%, yang menggarap lebih dari 90% lahan sawah dan ladang di Desa Tanjung Jaya.
Mereka mengusahakan padi-palawija, kelapa, kopi,
cokelat, cengkeh dan lain lain, dengan pendapatan per kapita dari sektor pertanian sebesar Rp50.000,- pada Tahun 2014. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Jaya masih sangat rendah, +89,4% diantaranya berpendidikan sampai dengan tamat SD, 5,67% tamat SLTP dan 4,9% tamat SLTA. Untuk menuju Tanjung Lesung, ada dua alternatif rute yang dapat ditempuh dari Jakarta, yaitu, alternatif
pertama, rute jalan tol
Jakarta-Merak, lalu keluar melalui pintu gerbang Tol Serang Timur. Setelah melewati Kota Serang-Pandeglang-Labuan berakhir di KEK Tanjung Lesung. Adapun alternatif kedua, dapat menggunakan rute
119
Jakarta-Merak, lalu keluar melalui gerbang tol Cilegon langsung ke Anyer-Carita-Labuan dan berakhir di KEK Tanjung Lesung. Adapun jarak tempuh menuju KEK Tanjung Lesung sepanjang ± 160 km yang dapat ditempuh antara 3 sampai dengan 5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi. 4.1.2.1 Kelembagaan KEK Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 14 menyebutkan ada 3 (tiga) lembaga utama yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan KEK yaitu: 1) Dewan Nasional KEK; 2) Dewan Kawasan dan Administrator; dan 3) Badan Usaha Pengelola Kawasan. Dewan Nasional KEK terdiri atas Menteri dan Kepala LPNK, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan Menteri dan Kepala LPNK. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Nasional membentuk Sekretariat Dewan Nasional. 1. Kelembagaan KEK: Dewan Nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 17 Dewan Nasional KEK bertugas: 1) Menyusun rencana induk nasional KEK;
120
2) Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; 3) Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; 4) Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; 5) Memberikan rekomendasi pembentukan KEK; 6) Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; 7) Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan 8) Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.
PRESIDEN
DEWAN NASIONAL Ketua: menko perekonomian Anggota: mentri-mentri dan kepala LPNK
SEKRETARIS
DEWAN KAWASAN Ketua: Gubernur Wakil: Bupati /walikota Gambar 4.1 Anggota:aparat pemerintah
ADMINISTRATOR
BADAN USAHA
Gambar 4.1 Struktur Dewan Organisasi Dewan Nasional Kawasan KEK
121
2.
Kelembagaan KEK: Dewan Kawasan Dewan Kawasan terdiri atas wakil pemerintah dan wakil
pemerintah daerah. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat
provinsi
untuk
membantu
Dewan
Nasional
dalam
penyelenggaraan KEK. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 19 Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional KEK. Secara organisasi, Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua, yaitu Bupati/Walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 20). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 21, ada beberapa tugas yang dijalankan oleh dewan kawasan, yaitu: 1) Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya; 2) Membentuk Administrator KEK di setiap KEK; 3) Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK; 4) Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; 5) Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan
122
6) Menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional. 3. Kelembagaan KEK: Administrator Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2011
Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 42, administrator dan Badan Usaha pengelola adalah pengelola KEK. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 23 Administrator KEK bertugas: a) Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK; b) Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan c) Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan. Untuk pelaksanaan pemberian izin dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, Administrator KEK, akan memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 43 Administrator berwenang memberikan:
123
a) Arahan
kepada
badan
pengelola
KEK
untuk
perbaikan
operasionalisasi KEK; dan b) Teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK. Administrator harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi. Oleh peraturan, administrator melakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari: 1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan 2) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 18-27, Administrator memiliki karakteristik:
124
1) Dewan kawasan membentuk Administrator; 2) Administrator bertangung jawab kepada ketua Dewan Kawasan; 3) Administrator ditetapkan sebagai perangkat daerah oleh gubernur (jika lokasi KEK lintas kabupaten/kota) dan oleh bupati/walikota (jika lokasi KEK berada di kabupaten/kota); 4) Dipimpin oleh kepala administrator yang berasal dari PNS (dengan eselon setara iib) dan 5) Administrator terdiri atas: 1. Sekretariat; 2. Bidang perizinan; dan 3. Bidang pemonitoran dan pengendalian. Adapun
struktur
organisasi
Kantor
Administrator
KEK
Pariwisata Tanjung Lesung adalah sebagai berikut:
Adminitrator Joyce Irmawati Sub bidang tata usaha
Seksi perijinan
Seksi pemanfatan dan pengendalian
Tim teknis
Tim teknis
Gambar 4.2 Struktur organisasi Adminitraor KEK (Sumber: Administrator KEK Tanjung Lesung Tahun 2015)
Sementara visi dan misi Kantor Administator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Adalah Sebagai Berikut:
125
Visi: “Terpercaya Sebagai Regulator di Kawasan Ekonmi Khusus Tanjung Lesung” Misi: 1. Menyediakan pelayanan terpadu satu pintu di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; 2. Mamantau mengendalikan, pelaporan oprasionalisasi kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; 3. Mempromosikan potensi pariwisata Pandeglang. 4. Kelembagaan KEK: Badan Usaha Pengelola Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009
Tentang
Kawasan
Ekonomi
penyelenggaraan kegiatan usaha di
Khusus,
Pasal
26,
bahwa
Kawasan Ekonomi Khusus
dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dapat berupa: a) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; b) Badan Usaha Koperasi; c) Badan Usaha Swasta; atau
126
d) Badan Usaha Patungan antara Swasta dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2012
Tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pasal 47-49, Badan Usaha pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebelum dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional. Apabila Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah hasil dari usulan badan usaha, maka badan usaha pengusul ditetapkan sebagai badan usaha pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah provinsi (jika lokasi awasan
Ekonomi
Khusus
(KEK)
berada
pada
lintas
wilayah
Kabupaten/Kota) atau oleh pemerintah Kabupaten/Kota (jika lokasi Kawasan Ekonomi Khusus berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota). Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK akan melaksanakan
pengelolaan
Kawasan
Ekonomi
Khusus
(KEK)
berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara
badan
usaha
dengan
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota, atau Kementerian/LPNK sesuai dengan kewenangannya. Adapun Badan Usaha dalam Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah Badan Usaha Swasta yaitu PT Banten West Java Tdc. PT. Banten West Java Tourism Development, merupakan anak
perusahaan
dari
PT.
Jababeka
Tbk
yang
fokus
dalam
127
pengembangan kawasan destinasi pariwisata eksklusif Tanjung Lesung. PT Jababeka Tbk didirikan pada tahun 1989 dan merupakan perusahaan pengembang kawasan industri terbuka pertama di Indonesia, yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak tahun 1994. Visi: “Menciptakan kota modern yang mandiri di setiap Provinsi di Indonesia dan menyediakan Lapangan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik” Misi: 1. Berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan mitra strategis guna mengembangkan dan menginovasi konsep-konsep investasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi terkini. 2. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana fisik infrastruktur untuk mendukung pembangunan kota. 3. Aktif
mempromosikan
ekspansi
grup
kepada
perusahaan
multinasional. PT. Jababeka saat ini mempunyai 22 anak perusahaan yang dibentuk untuk mengelola dan menjalankan proyek real estate, infrastruktur dan sarana bisnis lainnya
128
Gambar 4.3 Corporate Organization Structure (Sumber: PT Jababeka)
4.2 Deskripsi Data 4.2.1 Deskripsi Data Penelittian Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghailkan data baik berupa kata katakata maupun tindakan. Data kualitatif diperoleh melalui observasi observa partisipasi pasif, sif, wawancara mendalam, kajian pustaka, serta studi dokumentasi kumentasi yang sesuai dengan fokus fokus penelitian. Data-data Data kualitatif tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah Selesai dilapangan. Berikutnya
untuk
mempertajam
analisis
data,
peneliti
menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada teori
yang
129
dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Van Horn (1975), diantaranya yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ukuran dan tujuan kebijkan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana,; komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik
analisis yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain. Irawan menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, di antaranya pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategorisai data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, serta studi dokumentasi, tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain datayang bersifat apa adanya (verbatim). Langkah ke dua yaitu transkip data dengan cara merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip, yang bertujuan untuk menemukan hal-hal penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.
130
Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan beberapa kode sebagai berikut: 1. Kode Q untuk menunjukan item pertanyaan 2. Kode A untuk menunjukan item jawaban 3. Kode I1.1-I1.20 untuk menunjukan informan dari pihak pemerintah 4. Kode I2 untuk menunjukan informan dari pihak Swasta 5. Kode I3.1-I3.3 untuk menunjukan informan dari pihak masyarakat 6. Kode I4.1-I4.2 untuk menunjukan informan dari pihak akdemisi Setelah
itu
adalah
kategorisasi
data,
peneliti
mulai
menyederhanakan data dan mengikat kata-kata kunci dalam suatu besaran yang disebut kategori. Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun maih bersifat sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses check and recheck (triangulasi) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. Langkah terakhir dalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian tersebut sudah jenuh dan disetiap penambahan data hanya akan memunculkan ketimpangtindihan. 4.2.2 Daftar Informan Penelitian Dalam
penelitian
yang
berjudul
implementasi
kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Seperti yang sudah peneliti kemukakan pada BAB III, dalam pemilihan informannya peneliti menggunakan teknik porposive sampling (sampel bertujuan). Informan dalam penelitian ini adalah para stakholder dalam implementasi
131
kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung baik dari pihak pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi. Mengenai informan penelitian, peneliti membagi informan menjadi dua yaitu key informan yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan secara langsung dalam implementasi kebjakan dan kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sedangkan secondary informan adalah informan yang tidak terlibat secara langsung namun memiliki pengetahuan atau informasi terkait pelaksanaan KEK Tanjung Lesung. Keterlibatan dari pihak-pihak tersebuut sesuai dengan rencana aksi dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 4.1 dibawah ini:
132
Tabel 4.1 Kodefikasi Informan Penelitian No
Kode
Nama
Usia
1
I1.1
H. Erwan Kurtubi, MM
55
2
I1.2
Endang Herawan
40
3
I1.3
Abdul Azis, S,Ip
38
4
I1.4
Dra. Hj Ima Nurimawati, Msi
40
5
I1.5
Joyce Irmawati, SP, Mse, MA.,
38
6
I1.6
Anwari Husnira MM
43
7
I1.7
Ir H. Syarif Hidayat
50
8
I1.8
Iis Djuananingsih
53
9
I1.9
Drs. H. Dadan Tafif Danial, MM
50
10
I1.10
Ir. Tata Nazar Riandi, MM
43
11
I1.11
Ir. Wowon dirman
48
12
I1.12
Ir Girgi Jantoro
45
13
I1.13
H.Sukran, SH., MH
50
14
I1.14
H.Wawan Ridwan, SAP
48
15
I1.15
Ibu Asroriah, SE
45
16
I1.16
Firman Abdul Kadir, SE
47
17
I1.17
Wawan Gunawan
43
18
I1.18
Oki Oktaviana
40
19 20 21 22 23 24 25 26
I1.19 I1.20 I2 I3.1 I3.2 I3.3 I4.1 I4.2
Agus Amin Mursalim, SH., MH Santa Ibu Rianingsih Sirjoseputro Amsor Mohamad Hata Asnawai Irvan Dr Dirlanudin
48 42 45 48 45 56 22 47
Sumber: Peneliti 2015
Keterangan Bupati Pandeglang dan Wakil Dewan Kawasan Provinsi Banten Stap Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten Kasubid Pengembangan Sumber Daya Air Bappeda Pandeglang Kabid Destinasi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang Kepala Administrator KEK Tanjung Lesung Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pandeglang Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pandeglang Kepala Bidan Koprasi Dinas Perindustrian, perdagangan dan UMKM Kabupaten Pandeglang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Kepala Dinas Pertanian dan perternakan Kabupaten Pandeglang Dinas Pertambanggan Dan Energi Kabupaten pandeglang Kepala Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Pandeglang Kepala Seksi Lalulintas Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang Kepala TU Kantor LH Kabupaten Pandeglang Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kaabupaten pandeglang Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Peneliti Di Balitbangda Di Provinsi Banten Camat Panimbang Plt Kepala Desa Tanjung Jaya Manager PT Banten West Java Ketua Kelompok Nelayan Penggerak pariwisata Anggota LSM Pemuda Pancasila Mahasiswa Organisasi KAMI Dosen Untirta
133
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2012). Dalam teori Van Metter dan Van Horn, proses implementasi ini merupakan sebuah abstaraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja impelementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa impelemntasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan. Dalam penelitian kali ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan didasari data yang peneliti proleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai implementasi kebijakan dan kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang meliputi beberapa variabel implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan; 2. Sumbe Daya; 3. Karakteristik Agen Pelaksana; 4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Pada Pelasana; 5. Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana; 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.
134
4.3.1
Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja
implementasi
kebijakan
dapat
diukur
tingkat
keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu: kejelasan standar dan tujuan KEK Tanjung Lesung, serta standar dan tujuan yang realistis dari implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Tanjung Lesung ditetapkan sebagai Kawasan ekonomi Khusus melalu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 yang mengacu pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Maksud pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah untuk memberikan peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memilki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, eksport, import, serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan devisa bagi negara melalui perdagangan internasional, dan meningkatkan kesempatan kerja, kepariwisataan dan investasi.
135
Mengenai aspek penilaian ukuran dan tujuan kebijakan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, peneliti pertanyaan kepada Bapak Erwan Kurtubi (I1.1) sebagai Wakil Dewan Kawasan Provinsi Banten, berikut kutipan wawancaranya: “Tujuan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu sendiri sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, dan mendorong kualitas SDM.” (Wawancara dengan Bapak Erwan Kurtubi, Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang). Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung itu diharapkan nantinya dapat meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, dan mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Kabupaten Pandeglang. Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Endang (I1.2) Staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang mengungkapkan bahwa: “Tujuan dari pengembangan KEK Tanjung Lesung itu adalah untuk menarik investor agar banyak berinvestasi di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang, yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena nantinya di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu akan menyerap banyak pegawai, serta dapat meningkatkan devisa negara lebih jauhnya” (Wawancara dengan Bapak Endang, Selasa 14 April 2015, Pukul 14.30 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten)
136
Berdasarkan wawancara tersebut, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Banten, yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Pandeglang dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disana, sementara Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, memberikan penjelasan mengenai tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah untuk membuka kesenjangan antara wilayah utara dan selatan, berikut kutipan wawancaranya: “Untuk pemda sendiri tujuan dari pengembangan KEK Tanjung Lesung itu banyak yah, jadi memang intinya kita itu ingin membuka kesenjangan antara utara dan selatan. selatan kan sekarang ini dirasa kurang perhatian, karena kalo kita masukan alokasi anggaran semua kesana terlalu besar nanti semua daerah hampir gak kebagian. Ya kalo kita bangun jalan diselatan 5 km sapai 10 Km uang APBD abis disana, karena kan infrastrukturnya terutama kontur tanahnya yang gak stabil trus banyak hal saya pikir itu salah satu yah yang kedua kita itu ingin menetapkan isu nasional di Pandeglang jadi dengan adanya isu nasional di Pandeglang mata nya pemerintah provinsi dari pusat itu melihat ke Pandeglang dengan adanya PP 26 kan otomatis meraka ngeliat kesana, selain itu juga kita ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi di selatan, makanya di Bappeda ada yang namanya rencana aksi daerah untuk bufer zone KEK nah itu yang akan kita dorong setidaknya untuk membuka peluang pendapatan masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Abdul Azis, Senin 13 April 2015, Pukul 10.00, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang)
137
Dari kutipan wawancara tersebut, tujuan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung adalah untuk membuka kesenjangan antara Utara dan Selatan, karena dirasa wilayah selatan itu kurang perhatian, dan dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pandeglang Selatan, selain itu juga dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung pemerintah akan menyiapkan wilayahwilayah penyangga Kawasan Ekonomi Khusus atau Bufer Zone untuk dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sementara Dr Dirlanudin (I4.2) Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang menyatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus menjadi tujuan wisata baru yang di kelola secara profesional, berikut kutipan wawancaranya: “Tujuan dari pengembangan KEK TL adalah sebagai destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan oleh kementrian pariwisata, menjadi tujuan wisata baru yang akan dikelola secara profesonal. Dari pengembangan pariwisata ini diharapkan akan muncul berbagai peluang investasi untuk pengembangan daerah sekitarnya” (wawancara dengan Bapak Dirlanudin, Senin 20 April 2015, pukul 13.00, di Fakultas Fisip Untirta) Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Tujuan dari KEK Tanjung Lesung juga dijadikan destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Pariwisata untuk menjadi tujuan wisata baru yang di kelola secara profesional, dalam hal ini Badan Usaha pengelolanya itu adalah PT Banten West Java, dari pengembangan
138
pariwisata ini diharapkan akan muncul berbagai peluang investasi untuk pengembangan daerah sekitarnya. Dari wawancara mengenai tujuan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, bahwa tujuan adanya Kawasan Ekonomi Khusus adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja, serta membuka kesenjangan ekonomi masyarakat daerah Pandeglang Selatan. Dengan adanya KEK Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang yang merupakan Kabupaten Kawasan Ekonomi Khusus, akan semakin dilihat oleh masyarakat luas sehingga akan banyak wisatawan yang datang ke Tanjung Lesung. Sementara untuk kesesuaian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung dengan Tujuan yang telah ditetapkan, Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa: “Sejauh ini menurut saya sudah sesuai karena dari pemerintah daerah juga ikut andil dalam mempersiapan pengembangan KEK Tanjung Lesung terutama yang diluar kawasan atau kawasan Bufer zone”. (wawancara dengan Bapak Abdul Azis, 13 April 2015, Pukul 10.00, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang). Senada dengan apa yang disampaikan (I1.3), Ibu Joyce (I1.5) Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, menyatakan bahwa
139
pengembangan KEK Tanjung Lesung sejauh ini sudah sesuai dengan tujuan
yang
ada,
berikut
kutipan
wawancaranya:
“Sejauh
ini
pengembangan KEK Tanjung Lesung itu berpedoman pada masterplan yang sudah di buat, tentu saja sesuai dengan tujuan KEK itu sendiri” (Wawancara dengan Ibu Joyce Irmawati, 29 April 2015, pukul 10.00 dikantor sementara Administrator KEK Tanjung Lesung atau Kantor Asda II Kabupaten Pandeglang). Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Oki Oktaviana (I1.18) yang menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung belum sesuai dengan Tujuan yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan bahwa masih banyak tujuan dari pengembangan KEK Tanjung Lesung yang memang sampai dengan sekarang masih belum dilaksanakan, berikut kutipan wawancaranya: “Menurut saya kalo dilihat dari rencana aksi daerah disitukan ada memperkuat bufer zone tapi apa sampe sekarang malah tidak berjalan dan dilihat dari tujuannya juga kan itu belum terlaksana semua. Itu gak ada ya itu contohnya yang sudah saya sebutkan tadi. Ini yang saya pengennyakan itu seperti ini siklusnya masyarakat, KEK, hasil pertanian , kuliner, masuk ke kawasan dari kawasan timbul lapangan pekerjaan si KEK nya berjalan dan masyarakatnya juga ikut berperan”. ( Wawancara dengan Bapak Oki Oktaviana, Senin 13 April 2015, Pukul 13.00, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten).
140
Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari pengembangan Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung itu adalah untuk memperkuat Bufer Zone atau daerah penyangga Kawasan yaitu diantaranya
adalah
Kecamatan
Panimbang,
Kecamtan
Sobang,
Kecamatan Angsana, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cigeulis, namun sampai dengan sekarang belum berjalan, diharapkan nantinya masyarakat tidak hanya menjadi penonton tapi juga ikut berperan aktif dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, baik itu dari bidang kuliner, hasil pertanian, dan kerajinan meraka bisa masuk juga ke dalam kawasan. Dari wawancara yang sudah dilakukan mengenai kesesuaian pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan Tujuan, dapat disimpulkan sementara bahwa sejauh ini pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung Lesung sudah sesuai dengan tujuan yang telah dibuat dalam dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, tetapi memang pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung Lesung belum terlaksana seluruhnya salah satunya yaitu memperkuat bufer zone. Sementara standar keberhasilan dari implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tajung Lesung menurut Bapak Erwan Kurtubi (I1.1) Wakil Dewan Kawasan, itu dilihat dari tingkat investasi yang masuk kedalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
141
Tanjung Lesung yang meningkat, dan peningkatan jumlah wisatawan, serta penyerapan tenaga kerja, berikut kutipan wawancaranya: “Untuk standar keberhasilan KEK itu kita bisa lihat dari peningkatan jumlah insvestasi yang masuk ke KEK serta peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke KEK dan juga dari penyerapan tenaga kerja yang bisa di jadikan standar dari keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung.” (Senin 27 April 2015 Pukul 10.00, Kantor Bupati Pandeglang) Sementara
standar
dari
keberhasilan
Implementasi
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung yang diungkapkan oleh Ibu Joyce (I1.5) Kepala Administaror Kawasan
Ekonomi
Khusus
Tanjung
Lesung
(KEK),
beliau
mengungkapkan sebagai berikut : “Oh itu yang jelas dari jumlah investasi yang masuk, jumlah investasi yang masuk itu dilihat dari jumlah perizinan yang kita keluarkan iya kan, gimana kita tau ada yang masuk kalo dari perizinannya aja gak keliatan nah berarti indikator yang paling keliatan kalo dari perizinan yang masuk ke kami itu udah ada itu berarti udah ada investasi, pertama dari jumlah investasi yang masuk, kedua dari jumlah investasi yang datang kedalam kawasan maupun diluar kawasan artinya kan tidak semua wisatawan menginap, dan yang ketiga terjadinya emm kerja sama antara badan pengelola dalam dengan destinasi wisata diluar kawasan jadikan mereka tidak menginap saja didalam tapi juga beraktifitas diluar kawasan atau berwisata ke destinasi di bufer zone atau di sekitar bufer zone itu indikator yang paling utama untuk melihat keberhasilannya KEK. Terbangunnya infrastruktur pendukung kek kayak jalan Tol itu sebenarnya.” (wawancara 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor sementara Administrator KEK atau Kantor Asda II Kabupaten Pandeglang) Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa standar dari kebarhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu dilihat dari jumlah jumlah invetasi yang masuk kedalam Kawasan
142
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dan jumlah investasi dapat dilihat dari jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh Adminitrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, kemudian standar dari keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung juga dapat dilihat
dari
terbangunnya
fasilitas-fasilitas
pendukung
seperti
infrastruktur, Jalan Tol dan lain-lain. Sejauh ini sudah ada 7 perusahaan yang sudah melakukan MOU dengan PT Banten West Java, dalam rangka mengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diantarnya yaitu: 1. PT Telkom untuk pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi; 2. Presiden University untuk pembukaan program studi kemaritiman; 3. PT China Harbour Indonesia untuk pengembangan Tanjung Lesung dan Infrastrukturnya; 4. PT
Pengembangan
Pelabuan
Indonesia
(persero)
untuk
pembangunan Cruise Terminal Dan Marina beserta fasilitas pendukungnya; 5. Pigeon Barrels Limited untuk pengembangan fasilitas olahraga “Compak Sportingand Clay Pigeon Shooting” dan pembangunan komplek hunian “Hunting Lodge”; 6. Eastern Latittude Limited untuk pembangunan “Upscele Boutique Eco-Resort (Villatel), dan 7. Eurosia Management, untuk mengembangkan Theme Park.
143
Dalam implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung masih ada ketidak sesuai pelaksanaannya dengan standar keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum adanya kantor Administrator KEK, hal ini diungkapkan oleh Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti Balitbangda, berikut kutipan wawancaranya: “Saya liat kemaren kalo dari rencana aksi itu belum berjalan, Kalo saya penelitian itu sampai juni 2014, trus Kantor Administartor juga kan sekarang udah ada, pembangunan pelabuahan Katanya sih pas jokowi kesini itu langsung pelatakan batu pertama”. (Wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.30 WIB, di kantor Balitbangda Provinsi Banten). Dari wawanncara tersebut, dapat diketahui bahwa rencana aksi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung belum berjalan sepenuhnya. Sementara untuk Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang sudah dibentuk oleh Bupati Pandeglang guna mendukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung secara garis besar, adalah dalam, Bidang Pendidikan; Bidang Ekonomi; Bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; Dan bidang lainnya. Adapun Rencana Aksi Nasional secara garis besar yaitu adalah: 1. Bidang Kelembagaan; 2. Pelimpahan kewenangan; 3. Penetapan badan usaha pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; 4. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
144
5. Insentif dan Kemudahan; 6. Pemantauan dan Evaluasi; Sementara Ibu Joyce (I1.5) Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung menyatakan bahwa ada beberapa indikator
yang
sudah
ada
sebelum
siap
untuk
diresmikan
pengoprasiannya, berikut kutipan wawancaranya: “Dalam peresmian KEK itu ada beberapa indikator yang harus siap, ada tiga item yang memang harus benar-benar siap seperti infrasrtruktur, SDM, pengendalian adminitrasi pada saat sebelum peresmian itu sudah dinyatakan terpenuhi. Kalo untuk TPA itu masuk kedalam rencana aksi nasional tapi tidak termasuk kedalam indikator kesiapan beroperasi, kalo yang masuk kedalam kesiapan beroperasi itu tempat pembuangan sampah sementara dan itu sudah ada jadi tidak masalah, dan untuk administrator memang wajib ada sebelum peresmian makanya ada kantor sementara tadi yang didalam kawasan.”(wawancara Rabu 29 April 2017, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung ada tiga indikator yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu, Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan pengendali Administrasi, dan pada saat peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diresmikan pada Tanggal 23 Febuari 2015 sudah dinyatakan siap untuk beroperasi. Sementara untuk indikator kesesuaian pengembangan dengan potensi wilayah dan masyarakat sekitar, Ibu Hj Imma Nurimawati (I1.4) Kabid Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, yang mengungkapkan bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah
145
sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat disana, berikut kutipan wawancaranya: “Menurut saya sudah tentu karena potensi di derah Banten Selatan ini banyak sekali kan, ada wisata gunung krakatau, ujung kulon, terus pantai nya juga mulai dari pantai carita terus kan ada pulau umang juga jadi sudah sesuai dengan potensi wisata disana” (wawancara 27 April 2015, pukul 11.00 WIB, di Dinas Pariwisata pemuda dan olah raga Kabupaten Pandeglang) Hampir sama dengan pernyataan yang diungkapkan (I1.4), Bapak Dirlan (I1.18) Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah sesuai dengan fotensi yang dimiliki, berikut kutipan wawancaranya: “sumberdaya dalam implementasi KEK Sumber daya alam, Tanjung Lesung berhadapan langsung dengan Selat Sunda. Banyak terdapat obyek wisata laut, dari anyer hingga ujung kulon. Modal lahan yang disediakan untuk KEK Tanjung Lesung ada sekitar 1.500 Ha. Memiliki garis pantai 13 Km, ini memungkinkan Tanjung Lesung sebagai zona wisata nasional bersekala internasional, pemandangannya sangat indah. Aktivitas wisata maritim bisa dikembangkan maksimal disini”. (wawancara April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Fakultas Fisip Untirta)\ Dari wawancara diatas, diketahui bahwa potensi wilayah Tanjung lesung sudah sesuai untuk di jadikan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dilihat dari potensi alamnya yang memang di dukung dengan obyek wisata lainnya seperti, Wisata Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau, Pulau Umang, Pantai carita, selain itu juga letak geografis Tanjung Lesung yang strategis.
146
Berangkat dari hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa ukuran dan tujuan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum sesuai dan realistis dengan kondisi masyarakat di Desa Tanjung jaya. Meskipun ukuran dan tujuan kebijakan tersebut masih belum
dipahami oleh
para Implementor dan masyarakat di
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjng Lesung. Penyebabnya karena belum adanya SOP yang dibentuk oleh Administror Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Selanjutnya standar dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yakni meningkatnya jumlah wisatawan dan juga banyaknya investor yang datang ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sejauh ini sudah ada 7 investor yang sudah melakukan MOU dengan PT Banten West Java dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung.
Kendalanya
sampai
saat
ini
standar
operasional
dari
implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum dibuat sehingga sulit mengukur kesesuaian keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung secara pasti. 4.3.2 Sumber Daya Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan
147
proses implementasi menurur adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya financial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut. Pertama, Sumberdaya Manusia, dalam hal ini menjadi pelaksana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah PT Banten West Java anak Perusahaan PT Jababeka. Selanjutnya untuk mendukung implemenasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung maka dibentuklah Dewan Kawasan Provinsi Banten, dan untuk membantu Dewan Kawasan maka dibentuklah administrator KEK. Mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam pengembangan KEK, Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya
148
Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya belum siap mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung hal ini dikarenakan masih banyak masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya KEK Tanjung Lesung, salah satu cara yang sudah dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat seperti kerajinan tangan dan pelatihan Bahasa Asing, berikut kutipan wawancaranya: “Untuk masyarakat sendiri memang belum siap secara maksimal, kita sedang melakukan pelatihan-pelatihan seperti kerajinan Tangan dan pelatihan-pelatihan Bahasa Asing dan mempersiapkan masyarakat di dearah bufer zone KEK Tanjung Lesung, sementara untuk administrator sendiri sudah siap.” (wawancara dengan Bapak Abdul Azis, Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang ) Senada dengan apa yang diungkapkan oleh (I1.3) Bapak Mohamad Hata (I3.2) Kelompok penggerak pariwisata (kompepar) Tanjung Jaya, yang menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat belum siap mengenai adanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancara: “Terkait dengan SDM saya kira masih jauh paling juga bisa disini KEK berjalan tapi mendatangkan SDM dari luar, tapi kita di SMK Pariwisata ini berusaha bagaimana caranya mengarahkan alumni untuk siap dalam menghadapi KEK, 50 % lulusan dari SMK Pariwisata itu sekarang jadi pegawai di Tanjung Lesung, kami juga melakukan pelatihan untuk menunjang pariwisata”.(wawancara Sabutu 6 April 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya). Dari kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa saat ini masyarakat belum siap dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Tanjung Lesung, untuk itu pemerintah daerah selalu memberikan
149
pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk mempersiapan mereka menghadapi wisatawan yang jumlahnya akan semakin meningkat, agar masyarakat disana tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut berperan aktif dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh (I3.2), Bapak Oki Oktaviana (I1.18) mengungkapkan bahwa, sebenarnya masyarakat sudah siap dengan adanya Kawasan Ekonomi khusus, tapi pihak swasta ataupun pemerintah daerah belum mendukung seperti belum adanya koperasi, berikut kutipan wawancaranya: “Sebenarnya dari masyarakatnya itu sudah siap itu banyak sebenarnya kerjajinan yang dibuat oleh masyarakat, tapi belum ada tempat seperti koperasi, sebenarnya BWJ juga mau untuk menyediakan tapi sistemnya kontinisi jadi dibyarnya ketika barangnya laku, saya pengennya ada semacam koperasi yang beli langsung oleh pemerintah jadi masyarakat ada jaminan pasarnya. Kalo dari administrator saya gak tau mereka kerjanya ngapain disana” (wawancara senin 13 April 2015, Pukul 13.00 di Kantor Balitbangda Provinsi Banten). Mengenai aspek kesiapan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung Ibu Ria (I2) Manajer PT BWJ, menyatakan bahwa sumber daya dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah siap, berikut kutipan wawancaranya:
“Disinikan yang melakukan proses perizinan itu sudah ada Administrator KEK, saya yakin mereka sudah siap. Untuk
150
masyarakat juga mereka sudah siap nah kita juga kan disini menyediakan SMK Pariwisata yang tujuannya untuk menyiapkan masyarakat disekitar KEK. (wawancara Rabu 12 Mei, Pukul 10.00, di Kantor PT BWJ) Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu ada yang di sebut dengan Administrator Kawasan Ekonomi khusus yang di bentuk guna mendukung pelaksanaan KEK Tanjung Lesung yang dilantik oleh Bupati Pandeglang yang sudah dilantik pada Tahun 2014, Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Joyce (I1.5) Kepala Administrator KEK Tanjung Lesung: “Kalo dari pembentukan administratornya sudah dilaksanakan 2014 sudah dibentuk dan kemudian dilantik penjabatpenjabatnnya itu sudah 2014 dan sudah mulai beroperasional secara pribadi dengan SDM sekitar 11 orang, yang dilantik dan dipilih oleh Bupati Kabupaten pandeglang”. (Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Peraturan
Pemerintah
Nomor
2
Tahun
2011
Tentang
Penyelanggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Administrator dan badan usaha pengelola adalah pengelola KEK. Adminitrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dibentuk oleh Bupati pandeglang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Administrator KEK bertugas untuk: a) Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional KEK c) Menyampaikan laporan oprasional KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
151
Berikut kutipan wawancara dengan Ibu joyce (I1.5) Kepala administrator mengenai tugas Administrato Kawasan Ekonomi, sebagai berikut: “Kami disini siap melakukan tugas fungsi yang diberikan sebagai kantor administrator, Kantor administrator itu memiliki 4 fungsinya yaitu memberikan perizinan satu pintu untuk pelaku di dalam kawasan, yang kedua mengawasi mengendalikan operasionalisasi KEK nya, ketiga memberikan pelaporan kepada Dewan Kawasan Provinsi dan yang ke empat melakukan promosi potensi Provinsi Banten dan pandeglang itu empat itu sudah ada dalam kegiatan kami 2015 cuma yang sekarang sudah ada yaitu pelayanan perizinan satu pintunya.” Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu fungsi Administrator KEK adalah memberikan izin kepada para investor yang melakukan investasi di dalam kawasan. Adapun secara rincinya izin-izin yang diberikan oleh administartor KEK Tanjung Lesung Antara Lain sebagai berikut:
Gambar 4.4 Jenis perizinan dan Non Perizinan (Sumber: Administrator KEK Tanjung Lesung 2015)
152
Dari Gambar 4.3 diatas dapat dilihat perizinan yang dilakukan oleh Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, diantaranya ada 19 jenis perizinan/non perizinan pendelegasian oleh Kabupaten Pandeglang, sementara pendelegasian Perizinan oleh Provinsi Banten itu dalam bidang
kesehatan,
penanaman
modal,
pertanian/perternakan/
perhubungan dan teknologi, serta tenaga kerja, sementara untuk pelimpahan perizinan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dua jenis perizinan yaitu, Izin Prinsip dan Izin usaha, serta pendelegasian perizinan dari Kementrian Perdagangan.
Sementara untuk indikator
pertanyaan mengenai kesesuaian sumber daya penyelenggara dangan tugas dan fungsinya, Ibu Joyce (I1.5) menyatakan sebagai berikut: “dari segi kapasitas dan kuantitas di Administrator KEK Tanjung Lesung terbilang masih jauh dikatakan cukup, karena kita itu disini jumlah pegawai administrator KEK hanya sedikit yaitu 11 orang, 7 orang diantaranya PNS. Padahal pelayanan yang diberikan oleh Adminitrator terkait perizinan para investor itu kita yang menangani, jadi sebenarnya kami disini masih kekurangan pegawai, kami juga disini menerima pelatihanpelatihan yang diberikan kepada administrator diperlukan guna memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para investor, apalagi Kawasan Ekonomi Khusus ini baru di Banten, jadi mekanisme pengerjaaanya kita belum tau untuk itu diperlukan pelatihan bagi para administrtur Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sehingga nantinya kemampuan yang dimiliki akan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi administrator KEK.”(wawancara Rabu 29 April 2015,Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Dari kutipan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia di kantor administrator KEK Tanjung Lesung masih belum cukup, hal ini dilihat dari jumlah pegawai yang hanya 11 orang, dan mereka harus memberikan perizinan kepada investor yang
153
datang, walaupun memang Administartor KEK juga menerima pelatihan dari Badan Perizinan nasional dan juga dari dari Dewan Kawasan Provinsi Dan Dewan Kawasan Nasional. Adapun rincian pegawai di Kantor Administror KEK Tanjung Lesung dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.2 Daftar Nama Pegawaian Administrator KEK Tanjung Lesung No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Joyce Irmawati, SP., MSA., MA Indra Irmawan, SE Tedi Fauzi Rahmat, SE Welyas Bachtiar Alamsyah SH Tarapti Subardini Endan Dahlan Iwan Kurniawan Andi Fathan Abdullah.,Sh Asep Koesnadi Agus Naimilah Faiz Hasan
Pangkat/Golongan Penata Muda Tk I-III/d
Jabatan Kepala Adminitrator
Penata Muda - III/b Penata Muda - III/b Penata - II/c
Kasubag. Tata Usaha Kasi. Perizinan Pelaksana
Penata Muda Tk. I - II/b Penata Muda - II/a Penata Muda - II/a TKS TKS TKS TKS
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
Sumber: Administrator KEK Tanjung Lesung 2015
Untuk melihat kesesuai tugas pokok dan fungsi para implementor,
dan
kesiapannya
dalam
implementasi
kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung perlu ditanyakan mengenai bagaimana kinerja para implementor dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. kinerja para implementor dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sejauh ini sudah cukup baik hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, berikut kutipan wawancaranya:
154
“Untuk kinerja sejauh ini sudah baik, Nah untuk ini ditahun 2015 ini kita akan mempersiapan politeknik banten untuk program studi perhotelan, bisnis , manajemen pariwisata ini untuk 2015 , 2016 harus sudah adapolitekniknya ini Dinas Pendidikan yang masuk, nanti ada dinas koperasi yang masuk disektor koperasinya, umkm, industrinya, perdagangannya, Dinas DKP sektor kelautannya masuk gitu ini langkahlangkahnya sudah kita siapkan” (wawancara senin 13 April 2015, pukul 10.00 di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang) Senada dengan apa yang disampaikan (I1.3), Bapak Dirlan (I4.2) Dosen Untirta, menyatakan bahwa
memang kinerja dari para
implementor KEK sudah baik, berikut kutipan wawancaranya: “sejauh ini kinerja para implementor dalam mengembangkan KEK Tanjung Lesung sudah sangat baik, baik itu dari segi sosialisasi maupun pesiapan sarana dan prasarana pendukung KEK Tanjung Lesung”. (wawancara senin 20 April 2015, pukul 13.00 WIB, di gedung Fisip Untirta) Sementara Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti di Balitbangda, menilai masih belum melihat kinerja dari Implementor khususnya Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum dapat dinilai hal ini dikarenakan bahwa memang investor yang masuk di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung masih sedikit sehingga untuk menilai kinerja Administratornya belum bisa dinilai, berikut kutipan wawancaranya: “Nah saya bingung juga kamu sudah pernah lihat kantor administratornya belum setelah peresmian, saya juga pengen tau kegiatan disana ngapain kasian sama mereka, mereka kerjanya ngapain, kasian kan investor gak tiap hari ada terus mereka ngapain ke tanjung lesung jauh-jauh dari pandeglang, sama perizinan-perizinan kan semuanya mereka yang urus nah mereka ngerti engga saya rasa belum siap, bener kalo secara kelembagaan udah ada tapi kan gimana kinerjanya.”(wawancara
155
senin 13 April 2015, pukul 13.00, di kantor Balitbangda Provinsi Banten) Dari kutipan wawancara tersebut, bahwa untuk sumber daya manusia dalam penyelanggaraan KEK Tanjung Lesung kinerjanya sampai sejauh ini belum dapat dilihat, karena investor yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung jumlahnya masih sedikit sehingga ukuruan kinerja para implementor dalam hal ini Administrator Kek masih belum dapat di ukur. Untuk PT Banten West Java itu sendiri sekarang sedang fokus untuk mendatangkan investor ke Tanjung Lesung, hal ini diungkapkan oleh Ibu Ria (I2) Manajer PT BWJ sebagai berikut: “Kita disini masih fokus untuk menarik investor untuk berinvestasi disini, sudah ada 7 investor yang datang sejauh ini mereka komitmen dengan pengerjaannya, disana kita sedang membuat lapangan Golf lebih besar dari sebelumnya” (wawancara Rabu 12 Mei, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BWJ). Berangkat dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa indikator dari aspek sumber daya manusia khususnya di kantor Administrtor sendiri secara kompetensi cukup cukup terpenuhi, hal ini dikarenakan jumlah pegawai di Kantor Administrator yang masih dirasa kurang memadai untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan perizinan kepada para investor. Hal yang perlu disiapkan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus itu adalah masyarakat, agar nantinya masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga harus ikut serta dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
156
Kedua sumber daya financial untuk biaya dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung di biayai dari pihak swata dan APBD Kabupaten Pandeglang, hal ini diungkapkan oleh Bapak Oki Oktaviana (I1.18) peneliti di Balitbangda Provinsi Banten, berikut petikan wawancanya: “Jadi gini ada kewajiban provinsi, ada kewajiban pusat, ada kewajiban daerah, nah untuk PT BWJ itu sudah jelas harus ngapain-ngapain. ya itu pegembangan KEK Tanjung Lesung dibiayai oleh swasta dan pemerintah, untuk mendukung pengembngan KEK Tanjung Lesung, kayak misalnya perbaikan jalan, bikin rambu-rabu itu kan uangnya dari APBD belum lagi di rencana aksi daerah ada kegiatan-kegiatan dari SKPD yang memang untuk mendukung KEK itu ya dari anggarannya dari APBD Pandeglang, selain itu juga kan pembentukan Administrator sebagai pemberi izin-izin dalam investai di Kawasan ekonomi khusus itu kan dari pemerintah daerah juga pembentukan serta anggaran-anggarannya, terus yang ngisi adminsitrtor kan itu dari pemerintah.” (wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) Dari kutipan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus itu pasti ada bantuan dari pemerintah baik dalam pembebasan lahan, infrastruktur, dan juga kegiatan lain untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh (I1.18), Ibu joyce (I1.5) Kepala Kantor Administartor KEK Tanjung Lesung, juga menyatakan bahwa pembiayaan pengembangan KEK Tanjung Lesung juga berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang, berikut kutipan wawancaranya:
157
“untuk pengoperasian dan pelaksanaan serta kebutuhankebutuhan di Kantor Administror KEK itu dianggarakan oleh APBD, guna mendukung pengembangan Kawasan ekonomi Khusus Tanjung Lesung, untuk pihak swasta sendiri membiayai pengembanan dan pembangunan di dalam kawasan, kan sudah ada tuh investor yang sudah melakukan Mou dan mereka mengerjakan proyek-proyek di dalam KEK Tanjung Lesung itu berbeda-beda jadi mereka nantinya yang mengerjakan.” (wawancara dengan Ibu Joyce, Rabu 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor sementara Administartor KEK Tanjung Lesung atau kantor Asda II Kabupaten Pandeglang. Dari kutipan wawancara tersebut, bahwa untuk pengoperasian dan pelaksanaan serta kebutuhan dari Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung itu dianggarakan oleh APBD Pandeglang. Secara keseluruhan APBD Kabupaten Pandeglang juga berperan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pandeglang guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang yang sudah disepakati oleh masing-masing kepala dinas dalam setiap SKPD di Kabupaten Pandeglang guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. APBD Kabupaten Pandeglang, yang dipergunakan untuk Mendukung KEK Tanjung Lesung, yang dipergunakan dengan Total Rp. 3.325.000.000,
dengan rincian Dinas Pendidikan sebesar Rp
100.000.000 untuk peningkatan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten Pandeglang,
Dinas
Perindustuan
dan
Perdagangan
sebesar
Rp.
200.000.000, untuk peningkatan keterampilan masyarakat, Dinas Perhubungan
dan
Komunikasi
sebesar
Rp.
500.000.00,
untuk
158
pembangunan Sub Terminal Panimbang dan rambu-rambu lalu lintas, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 1.620.000.00, untuk peningkatan jalan lingkar dan Jalan Desa menjadi Jalan Kabupaten. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 200.000.000, untuk pengembangan dan pembinaan sanggar senin budaya. Dinas Partambangan dan Energi sebesar 200,000,00, untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum. Dinas Kehutan sebesar Rp. 150.000.000, untuk intensifikasi hutan rakyat di Desa Tanjung Jaya. Dinas Kelautan sebesar Rp. 180.000.000, untuk pembangunan Pasar ikan dan outlet pemasaran. Secara lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 4.2 di bawah ini: Tabel 4.3 Program Pendukung KEK Tanjung Lesung No
SKPD
Anggaran
1
Dinas pendidikan
100.000.000
2
Disperindag
200.000.000
3
Dishubkominfo
500.000.000
4
Dinas PU
1.620.000.000
5
Disbudpar
200.000.000
6
Distamben
200.000.000
7
Dinas Kehutanan
150.000.000
8
Dinas Kelautan
180.000.000
9
Disnakeswan
75.000.000
Jumlah
Sumber: APBD Kabupaten Pandeglang 2012
Keterangan Peningkatan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten Pandeglang Peningkatan keterampilan masyarakat (kerajinan tangan/cindra mata/oleh-oleh dan fasilita peningkatan pelayanan kualitaas pasar panimbang Pembangunan Sub terminal panimbang , pembangunan ramburambu lalu linta Peningkatan jalan lingkar dan peningakatan status jalan Desa menjadi jalan kabupaten Pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya, penyuluhan sadar wisata secara berkala, pelatihan pemandu wisata dan bahasa asing Pembangunan PJU Intensifikasi usaha hutan rakyat (Desa Tanjung Jaya) Pembangunan pasar ikan dan otlet pemasaran Mencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular 3.325.000.000
159
Sementar
menurut
Bapak
Abdul
Azis
(I1.3)
Kasubid
Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, pembiayaan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Tanjung Lesung itu dibiayai oleh swasta saja dalam hal ini itu itu PT Banten West Java, berikut kutipan wawancaranya: “Dalam pengembangan KEK itu dana yang digunakan hanya dari pihak swasta dalam hal ini pengembang yaitu PT BWJ, sementara APBD Pandeglang itu tidak. APBD Pandeglang hanya untuk memfasilitasi saja. Inikan B to B busnis to busnis jadi PT BWJ sebagai badan pengelola dan pembangunan dia menarik investasi masuk kedalam kawasan, jadi ini piur murni bisnis swasta gak ada pemerintah daerah, nah pemerintah daerah disana banyak perannya nanti kalo masalah sampah kita bisa mendaptkan pendapatan disampah” (wawancara Senin 13 April, pukul 10.00, di Bappeda kabupaten Pandeglang) Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Abdul Azis (I1.3), Bapak Erwan Kurtubi (I1.1) Wakil Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, menjelaskan bahwa sumber dana dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu berasal dari swasta, berikut kutipan wawancaranya: “Dana pengembangan KEK itu berasal dari para investor yang yang dalam hal ini itu pengelolanya PT BWJ, untuk pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mendukung KEK yaitu seperti melakukan pelatihan dan sosialisasi serta mengembangkan wisata-wisata disekitarnya dan juga perbaikan infrastrukturyang ada di luar KEK.” (Wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang). Sementara Ibu Ria (I2) Manajer PT BWJ, menyatakan bahwa tidak ada bantuan dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dalam mengembangkan Tanjung Lesung berikut petikan wawancaranya:
160
“Untuk anggaran KEK itu ya dari BWJ pemerintah daerah tidak pernah membantu kita disini 23 Tahun itu dari belum ada apa-apa sampe sekarang kan Bapak Jokowi juga bilangkan kalo kasian sama kita ini padahal fotensinya besar tapi dari pemda malah tidak membantu, sekarang ini kita untuk pembangunan itu udah ada Investor sebagaiannya. Kami menyiapkan anggaran sampai 1,4 T, dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, dan untuk masing-masing investor, nilai investasinya sekit 200 M. Kami bagi pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung lesung itu dalam beberapa tahapan””.(wawancara Rabu 12 Mei, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BWJ) Dari kutipan wawancara mengenai sumber dana dan anggaran dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dijelaskan bahwa pembiayaannya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini untuk melaksanakan rencanarencana aksi yang sudah dibuat, dan juga bersumber dari pengelola atau swasta dalam hal ini yaitu PT Banten West Java dan juga investor untuk pengembangan di dalam kawasannya. BWJ selaku pengelola kawasan pariwisata Tanjung Lesung akan menggelontorkan dana sebesar Rp 1,4 Triliun. Sedangkan masingmasing investor yang membangun kawasan tersebut mengeluarkan dana investasi sebesar Rp 200 miliar. Direktur Utama PT BWJ, Hyanto Wihadhi, mengungkapkan bahwa investasi tersebut akan dikucurkan dalam delapan tahap, sebagai berikut: 1. Tahap pertama, dana yang akan dikucurkan sebesar Rp 361,25 miliar pada tahun ini. Dana tersebut untuk pengembangan lahan seluas 104 Hektare (Ha). Sumber dana berasal dari kas internal yang merupakan hasil penjualan selama 2014;
161
2. Tahap kedua, pembangunnya akan berlangsung pada 2016 dengan nilai investasi sebesar Rp 233,75 miliar. Lahan yang dikembangkan menjadi 152 Ha; 3. Tahap ketiga, pada 2017, nilai investasinya Rp 467,5 Miliar untuk pengembangan di lahan seluas 48 Ha; 4. Tahap keempat pada 2018 akan menjadi tahun puncak investasi di Tanjung Lesung sebesar Rp 2,04 Triliun. Lahan yang dikembangkan seluas 48 ha. Selanjutnya; 5. Tahap kelima pada 2019 akan dikembangkan lahan seluas 55 ha dengan investasi senilai Rp 239,7 miliar; 6. Tahap keenam yang dilaksanakan pada 2020 akan menyerap dana investasi sebesar Rp 187 miliar untuk pengembangan lahan seluas 55 Ha; 7. Tahap ketujuh, pada Tahun 2021 akan dilakukan pembangunan di lahan seluas 85 Ha dengan investasi senilai Rp 329,8 miliar; 8. Tahap kedelapan, pada 2022, akan berlangsung pengembangan lahan yang totalnya bakal menjadi 528 ha. Nilai investasinya mencapai Rp 382,5 miliar.
162
Gambar 4.5 Tahap Investasi Banten West Java (Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang 2014)
Dari beberapa kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa anggara dana dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di dalam kawasan berasal dari Badan Pengelola, yaitu PT Banten West Java dan juga Investor yang sudah melakukan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Total dan yang dikeluarkan adalah sebesar 1,4 Triliun yang akan dikerjakan dalam beberapa tahap. Sementara untuk APBD Kabupaten Pandeglang dalam pengambangan KEK Tanjung Lesung anggarannya sebesar 3 Miliar. Ketiga, sarana dan praaran dalam pengembangan KEK masih jauh sangat dirasakan belum mendukung dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung hal ini dapat dilihat dari kondisi jalan menuju kawasan pariwisata tanjung lesung yang masih rusak, serta sarana prasarana lainnya yang tidak mendukung. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Oki (I1.18) Peneliti di Balitbangda Provinsi Banten, berikut petikan wawancaranya:
163
“.....ya itu dari sarana prasarana nya aja belum siap, saya waktu itu terakhir kesana rambu-rambu rambu rambu jalan itu belum ada, terus jalannya juga rusak parah, jembatannya ambals, gak tau kalo sekarang gimna perkembangannya, yang lebi lebih memperhatinkan itu saya liat kantor Desa Citeurep masa logo kantornya masih pake logo Jawa Barat itu gimana ceritanaya, dan pasarnya masih belum terta dengan rapih apalagi tempat pelelangan ikannya, gimna mau narik wisatawan coba kalo kondisinya seperti itu. sarana dan prasarana lainnya yang tercantum dalam rencana aksi dan dan rencana aksi nasionnal juga masih banyak yang belum dikerjakan seperti pembangunan kantor administrator, kantor administraor yang sekarang ditempati itu kantor yang ditempati itu tadinya tadinya kantor buat informasi turis-turis. turis terus UMKM sama koperasi rasi yang belum bel disediakan padahal dalam UU No No 39 itu sudah diator bahwa harus dibuat UMKM dan koprasi guna mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung tapi sampe skrang belum ada.TPA cigeulis juga juga belum dibangun padahal harusnya sudah harus selesai dekerjakan”( dekerjakan”( Wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten). Banten) Berikut gambar dari Jalan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang keadaanya rusak.
Gambar 4.6 Jalan di Dalam KEK Tanjung Lesung (Sumber: Peneliti 2015)
164
Senda dengan apa yang disampaikan oleh (I1.18), Ibu Joyce (I1.5) Kepala Adminitrator KEK Tanjung Lesung, juga menjelaska bahwa sarana dan prasarana dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Lesung
masih
banyak
kekurangan,
berikut
petikan
wawancaranya: “sarana dan prasana yah, kalo dilihat dari itu masih sangat banyak kekurangannya, salah satunya gedung kantor Administrator ini yang masih banyak sekali kekurangannya dari ruangannya yang sempit, itu kalo kantor kita yang di Tanjung Lesung ruangannya kecil paling muat untuk 6 aja, padahalkan jumlah pegawai kita ada 11 orang yah, trus juga akses internet disana yang sangat sulit padahal kita harus terus update datadata ke Dewan Nasional, ini gimana kita mau update data para investor kalo internetnya terkendala, itu mungkin salah satu hambatan juga yah dalam implementasi KEK Tanjung Lesung, dan kantor yang ada di dalam kawasan itu merupakan gedung kantor sementara, rencananya tahun ini akan dibangunkan gedung permanen di dalam kawasan sebelum pintu masuk kehotel sekitar 2000 atau 3000 meter persegi nantinya.” (wawancara dengan Ibu Joyce, Rabu 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor sementara Administartor KEK Tanjung Lesung atau kantor Asda II Kabupaten Pandeglang) Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa memang masih banyak sarana dan prasana yang belum terpenuhi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung kantor Administrator yang belum dibangun dan sekarang masih menempati kantor Asda II, sementara kantor yang ada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yang pada peresmian dijadikan kantor administrator sementara merupakan kantor informasi untuk turis.
165
Berikut
merupakan
Gamabar
dari dari
Kantor
sementara
Administrator KEK Tanjung Lesung, yang merupak kantor bekas Tourist Information Center.
Gamabr 4.7 Kantor Sementara Administrator KEK Tanjung Lesung (Sumber: Peneliti 2015) Sementara pernyataan dari Ibu Hj. Imma (I1.4) Kabid Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam pengembangan KEK tanjung Lesung sudah mendukung, berikut petikan wawancaranya: “Sarana “ sudah cukup mendukung, kung, kita tinggal menunggu pembangunan jalan Tol serang panimbang, yangrencananya akan selesai dalam waktu 3 Tahun.” Tahun (wawancara wawancara senin 27 April, Pukul 10.00 WIB, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang) Hampir sama dengan apa yang diungkapkan ngkapkan oleh (I1.4), Bapak Abdul Azis juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasana yang ada
166
dalam pengembangan KEK sudah sesuai dengan rencana aksi dan rencana daerah, berikut kutipan wawancaranya: “Sudah lengkap semua sesuai dengan rencana aksi yang ada, kayak kantor administrator kita sudah ada di Taanjung Lesung, terus listrik, Air bersih itu sudah ada untuk TPA juga sudah ada sementara dibangun disana, untuk jalan di dalam kawasan akan ada penambahan sekitar 6 km.” (wawancara dengan Bapak Abdul Azis, Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang) Dilihat dari wawancara yang peneliti lakukan, dalam aspek sarana dan prasarana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini masih sangat jauh dari kata cukup, dilihat dari infrastruktur jalan yang masih rusak serta dukungan-dukungan lainnya seperti pasar, itu masih sangat tidak layak, padahl nantinya hal tersebut yang menjadi pendukung dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Keempat
sumber
daya
waktu,
pada
saat
peresmian
beroperasinya KEK Tanjung Lesung Tanggal 23 Febuari 2015 Persiden Joko Widodo memberikan waktu untuk pelaksanaan pengembangan KEK TL itu selama 3 Tahun, diharapkan pengembangan KEK TL akan selesai pengerjaanya selama 3 Tahun kedepan sesuai target yang telah diberikan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Erwan Kurtubi (I11) mengenai waktu dalam pembangunan KEK Tanjung Lesung: “waktunya yang diberikan kemarin oleh Bapak Presiden 3 Tahun sampai benar-benar siap beroeprasinya sepenuhnya mudah-mudahan sebelum 3 tahun sudah selesai di bangun” (wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang)
167
Dari pihak pengelola dan Pengembang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, optimis bahwa pengerjaan pengambangan KEK Tanjung Lesung itu akan selesai sesuai waktu yang diberikan yaitu selama 3 tahun, berikut pernyataan dari Ibu Ria (I2): “saya optimis pengerjaan KEK Tanjung Lesung itu akan selesai dalam kurun waktu 3 Tahun, sampai saat ini kan sudah ada 7 perusahaan yang melakukan MOU. Sekrang ini yang sudah dikerjakan itu pembangunanlapangan golp, untuk marina sendiri sudah dalam tahap pengerjaan, dan saya juga yakin investor di KEK Tanjung lesung akan meningkat apalagi presiden sudah menjanjikan bahwa Jalan Tol SerangPanimbang akan selesai selama 3 Tahun itu dihitung dari peresmian pada tanggal 23 Febuari 2015.” (wawancara dengan ibu Ria Manger PT Banten West Java, pada Senin 12 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor PT. Banten West Java. Mengacu pada hasil wawancara di atas mengenai sumber daya waktu, peneliti menyimpulkan sementara bahwa implementasi KEK Tanjung Lesung penyelenggaraannya akan tepat pada waktunya yaitu selama 3 Tahun kedepan. Meskipun masih banyak pembangunan yang belum dikerjakan seperti belum adanya kantor Administrator, TPA di Kecamatan Cigeulis yang belum dibangun. Sementara pada rencana awal pengembangan
Kawasan
Ekonomi
Khusus
Tanjung
Lesung
menyelesaikan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung pada 2022 atau lebih cepat dari rencana semula Tahun 2025.
4.3.3
Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal
dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijkan
168
publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Dalam dimensi karakteristik peneliti menilai bebrapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana, standar oprasional sistem dan sanksi. Pertama, karakteristik agen pelaksana pengembangan KEK Tanjung Lesung yang melibatkan banyak pihak-pihak didalamnya. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat didalam pengembangan KEK Tanjung Lesung itu antara lain PT Banten West Java, Para Investor Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dalam hal ini yaitu PT Telkom yang merupakan salah satu dari Perusahaan yang sudah melakukan MOU dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. SKPD di Kabupaten Pandeglang yang terkait dalam pengembangan Kawasan
169
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yaitu: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga kaitannya terhadap pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Pandeglang, Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air yang kaitannya dalam mendukung sarana dan prasarana di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Pandeglang, Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan yang kaitannya dalam pembangunan TPU di Kecamatan Cigeulis guna menunjang KEK Tanjung Lesung, Bappeda dalam hal ini kaitannya dengan rencana pembangunan daerah, Dinas Koprasi perindustrian dan perdagangan dal hal ini kaitanyannya yaitu penyediaan UMKM di wilayah KEK Tanjung Lesung serta serta keterkaitan SKPD lainnya dan Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung. Peran atau karekteristk dari para agen pelaksana pengembangan KEK Tanjung Lesung itu melibatkan berbagai pihak baik itu dari pemerintah, swasta dan masyarakt, Bapak Azis (I1..3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, menyatakan bahwa perana dari pemerintah kabupaten pandeglang disini adalah sebagai berikut: “Setiap SKPD di Kabupaten Pandeglang memiliki peranan dalam hal pengembangan KEK Tanjung Lesung sesuai dengan rencana aksi daerah yang sudah dibuat, disitu sudah ada pertanggung jawabannya masing-masing. Kita juga sudah ada kesepakatan bersama yang sudah di tandatangani oleh SKPD terkait seperti dinas perhubungan, pendidikan, sama SKPD yang lainnya nanti kamu bisa liat perjanjian dan anggarannya.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Bappeda Kabupaten Pandeglang)
170
Senada dengan apa yang disampaikan oleh (I1.3), Bapak Erwan Kurtubi (I1.1) wakil dewan kawasan, menyatakan bahwa setiap SKPD di kabupaten pandeglang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung memiliki peranannya masing-masing, berikut petikan wawancaranya: “tiap SKPD di Kabupaten Pandeglang itu memiliki perannya masing-masing dalam kaitannya dengan pengembangan KEK, nanti bisa liat sendiri di rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah itu sudah ada penjelasannya pengerjaannya kapan dan siapa yang bertanggung jawab”(wawancara Senin 27 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang). Bentuk nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten sendiri dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, itu dengan membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan juga membentuk Tim Pendamping Masyarakat untuk mendampingi masayarakat dalam mempersiapakan diri untuk ikut serta denga adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut pernyataan dari bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, berikut petikan wawancaranya: “dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten pandeglang terkait KEK Tanjung Lesung itu, kita membentuk yang namanaya Tim percepatan pembangunan kawasan ekonomi Khusus sendiri, yang kemudian hasil dari tim percepatan pembangunan KEK Tanjung Lesung di bentuklah Administrtor Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, para pegawainya itu merupakan PNS yang mempunyai kompetensi dalam bidang-bidang perizinan.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang)
171
Peran dari setiap SKPD di Kabupaten Pandglang dalam pengembangan Kawasan ekonomi khusus itu masing-masing memiliki perannya sesuai dengan rencana aksi yang sudah dibuat, berikut pernyataan dari dari Ibu Imma (I1.4) terkait perannya dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung: “Masing-masing itu punya peran, disini Dinas Pariwisata sebagai yang promosikan pariwisata bukanhanya Tanjung Lesung tapi juga wisa-wisata lain di kabupaten pandeglang. Dinas pariwisat kabupaten juga melakukan pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya, melakukan penyuluhan sadar wisata secara berkala, pelatihan pemandu wisata dan bahasa asing itu sering kami lakukan ke masyarakat”.(Senin 27 april 2015 Pukul 11.00 kantor Dinas Pariwisata kabupaten Pandeglang) Sementara Bapal Anwari (I1.6) Kepala Dinas Cipta karya menyatakan bahwa peran dinas cipta karya dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung itu dalam bidang sarana prasaranya: “Disini Dinas Cipta Karya itu berperan dalam mendukung sarana dan prasarannya seperti dalam pembuatan TPA Cigeulis itu menjadi peran kami dan insaallah akan kami bangun tahun 2016 nanti karena lahannya sekarang sudah di bebaskan semua.“ (wawancara selasa 28 April, pukul 14.00, di Dinas Cipta Karya Kabupaten Pandeglang) Sementara itu peran Dinas Binamarga Kabupaten Pandeglang itu sebagai pendukung sarana dan prasarannya, berikut pernyataan Bapak Syarif (I1.7) Kepala Dinas Binamarga, berikut pernyataanya: “peran kami disini itu seperti peningkatan jalan Desa menjadi jalan Kabupaten”. (wawancara Selasa 28 April, Pukul 15.00 di Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pandeglang).
172
Sementara untuk Ibu Iis Djunaningsih (I1.8) Kabid Koprasi Disperindag Kabupaten Pandeglang, menyatakan perannya dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, itu adalah untu meningkatkan keterampilan masyarakat, berikut pernyataan dari Ibu Junaningsih (I1.8) : “Peranya kami di pemda pandeglang itu memiliki peranan masing-masing yang memang sudah ada direnacanya itu disini dinas koprasi berperan untuk meningkatkan ketarimpilan masyarakat disana, itu sudah kami laksanakan, kami juga rencananya akan membuat gerai-gerai koprasi yang nantinya akan diisi oleh masyarakat sekitar untuk dan juga melakukan pelatihan untuk UMKM bagi masyarakat.”(wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 11.00 di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Pandeglang) Sementara peran BWJ sendiri dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai badan pengelola, berikut ketipan wawancara dengan Ibu Ria (I2) Manajer BWJ: “Disini peran kami itu sebagai badan usaha pengelola dan juga penyelenggara KEK Tanjung Lesung, disini kami mengelola agara memang pengerjaan KEK Tanjung Lesung itu akan terlaksana sesuai dengan target dan juga waktu yang ditetapkan, kita sekarang sedang fokus untuk menarik investor sebanyak-banyaknya agar mau berinvestasi disini, dan kami juga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah.” (wawancara Rabu 12 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB, di kantor BWJ) Sementara Bapak Oki Oktaviana (I1.18), menyatakan bahwa SKPD di kabupaten pandeglang sudah melakukan kesepakatan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya:
173
“Tiap SKPD di kabupaten pandeglang itu sudah tanda tangan, nah misalnya dinas pendidikan, disbudpar sadar berkala nah ini yang udah ada tuh baru rambu-rambu lalu lintas sama lampu lalu linta nah ini semua SKPD nya sudah tandatangan, nahkalo sub terminal oleh dishub belum ada, dinas kelautan kayak pasarikan itu belum dibuat, kalo dari binamarga mungkin sudah dimulai yah kayaknya, ini padahal anggarannya sudah dari Tahun 2012 dan anggarannya itu 3 miliar loh tapi sampe sekarang mana, padahal telat-telat yah pengerjaanya harus pada Tahun 2013 tapi sampe sekarang mana.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) Sementara Ibu Joyce (I1.5) Kepla Administrator KEK Tanjung Lesung, menjelaskan bahwa perannya dalam pengembangan KEK Tanjung
Lesung
adalah
memberikan
perizinan-perizinan
yang
dilimpahkan baik dari BKPN, Kementrian perdagangan dan provinsi selain itu kewenangannya yaitu sosialisasi mengenai KEK Tanjung Lesung, berikut pernyataan dariIbu Joyce ( I5) Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung: “sisi pelimpahan kewenangan semua juga sudah dilakukan ada pelimpahan kewenangan dari BKPN, kementrian perdaganggan dari provinsi dan kabupaten semuanya sudah dilakukan untuk 57 jenis perizinan , 19 jenis perizinan kabupaten, 8 perizinan BKPN, 6 perizinan kementrian perdagangan, dan 20 perizinan provinsi itu sudah dilakukan”(Wawancara Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Sementara itu, masih ada SKPD yang memahami mengenai peran yang dilakukan guna mendukung KEK Tanjung Lesung, padahal direncana Aksi Darahnya sudah jelas memiliki peran, namun ketika peneliti melakukan wawancara narasumber yang peneliti wawancara tidak mengetahui apa saja peran yang dilakukan dalam pengembangan
174
KEK Tanjung Lesung, berikut wawancara yang dilakukan kepada Bapak Wawan (I1.14), berikut kutipan wawancaranya: “kita disini itu tidak ikut terjun langsung dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, disini Dishub hanya sebagi pendukung saja yang punya wilayah saja, adapun yang melaksanakannya itu dari provinsi kita hanya diberikan informasi saja teerkait pengalihan jalan, pembuatan terminal, dan rambu-rabu itu dihub provinsi yang menangani, bukan kabupaten karena itu memang jalan provinsi kita disini sebagai koordinasi saja dan pemberitahuan saja”(wawancara Selasa 28 April 2015, Pukul 11.00 WIB, di Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Para Asisten Daerah dan Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten
Pandeglang
mendeklerasikan
pernyataan
Penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung guna mendukung dan mewujudkan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung bersama (tanggal 8 Oktober 2012). Adapun lebih jelasnya SKPD apa saja yang memiliki peran dalam Implemeentasi KEK dapat dilihat sebagai berikut:
175
Gambar 4.8 Kesepa Kesepakatan SKPD Kabupaten Pandeglang (Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang 2013)
Selain menanyakan mengenai peran dari para stake holder dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Lesung, disini juga peneliti menanyakan mengenai kesiapan para stake holder dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Lesung. kesiapan pengembangan KEK TL ini sudah digagas sejak Tahun ahun 2003, hal ini dekemukan oleh Bapak Dirlan (I4.2), berikut kutipan wawancaranya: waw “kesiapan pembangunan KEK TL ini sudah digagas sejak Tahun ahun 2003. Sempat menjadi kekawatiran karena presiden sudah berganti. Namun menjadi harapan kemabali ketika Jokowi menninjau kawasan tersebut beberapa bulan lalu. Untuk persiapan infrastruktur sudah dalam persiapan. Kemarin saya melewati jalan cigeulis, Cikeusik, Cibaling, jalan untama yang menghubungkan menuju KEK sangat bagus. Hanya masih ada bagia jalan yang amblas, untuk tahun 2016 pemerintah pusat menganggarkan 100 milyar, tujuannya tujuannya untuk percepatan
176
pembangunan. Secara keseluruhan jika kita lihat sejak permulaan 2003 sudah ada wacana KEK Tanjung Lesung, perkembangannya hingga tahun sekarang menurut saya sangat lambat, tetapi semoga seletah kehadiran Jokowi, ini bisa mempercepat semuanya” (wawancara Senin 20 April 2015 Pukul 13.00 WIB, di Gedung Fisip Untirta) Sejauh ini pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah siap, walaupun memang masih ada yang belum terselesaikan seperti pembebasan lahan, hal ini dikemukan oleh Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, berikut petikan wawancaranya: “Sejauh ini sudah siap tapi dari lahan sendiri masih kurang belum dibebaskan semua, yang seharusnyakan 1500 Hektar, ini sekarang itu yang sudah dibebaskan baru sekitar 1475 kalo gak salah coba nanti keterangannya minta ke BWJ aja. Kita sudah menyiapan TPA yang dicigeulis jadi sampah dikawasan itu masuk kesana trus disana juga nanti ada outlet ataau geraigerai nanti itu yang ngisi masyarakat pandeglang atau masyarakat sekitar. Untuk Umkm itu belum yah belum itu amant undang-undangnya bisa dibaca nanti memang diharuskan ada UMKM makanya diperjanjian kita juga disaklekan juga disitu.” Hal serupa juga
diungkapkan (I1..9)
yang menyatakan
pengembangan KEK tanjung Lesung sudah siap, berikut kutipan wawancaranya: “Menurut saya persiapan dalam pengembanga KEK Tanjung Lesung itu sudah siap kalo dari kita sedang membuat perencanaan dalam bidang pendidikan seperti peningkatan kualitas SMK Pariwisata”. Hal tersebut juga dikemukan oleh (I1.10) yang menyatakan bahwa :“Sejauh ini kesiapan pengengembangan KEK sudah siap kalo menurut saya, baik dari pemerintah daerah maupun swastanya sekaran ini hanya tinggal menunggu investor.”
177
Sementara Ibu Joyce (I1.5) Kepala Kantor KEK Tanjung Lesung, melihat kesiapan pengembangan KEK tanjung lesung dari rencana aksi daerah dan rencana aksi nasional, berikut petikan wawancara yang peneliti lakukan: “....Rencanana aksi KEK TL tuh kan ada dua yah yaitu rencana aksi daerah dan rencana aksi nasional, jadi rencana aksi nasional yang terkait dengan administrator itu ada beberapa item pertama pelimpahan kewenangan perizinan kemudian yang kedua kelembagaan administrator kemuda pelatihan SDM. Kalo dari pembentukan administratornya sudah dilaksanakan 2014 sudah dibentuk dan kemudian dilantik penjabat-penjabatnnya itu sudah 2014 dan sudah mulai beroprasionalal secara pribadi dengan SDM sekitar 11 orang. kemudian sudah dianggarkan pendanaannya oleh APBD juga. Klo secara kelembagaan sudah clear sudah dilaksanakan dari sisi pelimpahan kewenangan semua juga sudah dilakukan ada pelimpahan kewenangan dari BKPN, kementrian perdaganggan dari provinsi dan kabupaten semuanya sudah dilakukan untuk 57 jenis perizinan, 19 jenis perizinan kabupaten, 8 perizinan BKPN, 6 perizinan kementrian perdagangan, dan 20 perizinan provinsi itu sudah dilakukan. Kemudian kalo dari sisi pelatihan baru pelatihan dari BKPN yang lainnya nya belum, itu hutang pelatihan ini yang masih belum dilakukan. Bisa dua cara sebenarnya kami yang meminta atau mereka yang meminta jadi yang sudah dilakukan baru BKPN saja untuk penanaman modal sementara untuk provinsi dan kemendag itu belum dilakukan yah. Itu untuk rencana aksi nasional yang belum dilakukan termasuk juga buat infrastruktur untuk pembangunan gedung kantor dan peralatan. Jadi gedung kantor yang ada di dalam kawasan itu merupakan gedung kantor sementara. Rencana tahun ini akan dibangunakan di dalam kawasan sebelum pintu masuk kawasan.(Wawancara, Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Dari wawancara tersebut, kesiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap sepenuhnya, hal ini dilihat dari masih rencana aksi naional yang masih belum dilaksanakan, salah satunya dari rencana aksi nasional yang belum dilaksanakan termasuk
178
pembangunan gedung kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang masih sementara. Sementara Bapak H.Sukran (I1.13) Kepala Dinas Badan pelayanan Perizinan Kabupaten pandeglang, berikut petikan wawancara: “Nah kalo dilihat itu mereka belum punya Kantor Adminitrator sekarang itu mereka menempati ruangan di kantor Asda II yah di tanjung lesungkan itu kantor informasi turis yah itu kantor sementara pada saat ada Bapak Jokowi jadi sementara pake itu dulu jadi sekarang kantornya masih menumpang. Kalo dilihat dari adminitratornyasih mereka sudah siap, hanya tinggal menunggu investor yang datang sistem perizinannya kan meraka sudah online yah, jadi sekarang kalo ada investor juga mereka sudah siap melayani, dari segi mekanisme sistemnya sudah online dan dikita belum, karena ada beberapa izin yang harus di input ke sistem pelayanan perizinan pusat jadi nanti investor-investor langsung bisa terlihat, tapi untuk berapa jumlah investor yang masuk atau sudah meraka input itu belum tau ada berapa-berapanya.”(wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 11.30, di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang) Dari petikan wawancara tersebut, kesiapan administartor dalam pemeberian izin kepada para investor dirasa sudah siap, karena mekanisme pemberian izin yang dilakukan oleh Administrator KEK Tanjung Lesung sudah menggunakan sitem Online, hanya saja mereka belum memilki kantor sendiri, dan sekarang mereka menempati kantor sementara di kantor Asda II Kabupaten Pandeglang. Senada dengan apa yang petikan wawancara diatas (I1.18) Peneliti Balitbangda provinsi Banten, mengemukakan sebagai berikut: “Saya rasa pengembangan KEK itu belum siap itu masih banyak sekali yang memang sudah ada di rencana aksi tapi memang belum dikerjakan, ini pada saat saya penelitian kesana kantor kelurahan, ini ini kantor kondisi ko kayak gini, pasar ko kaya gini jembat juga ambruk ya gimana investor mau tertarik
179
coba. Baca undang-undang kan harusnya ada koperasi yang disediakan swata tapi belum ada, ini yang lucu harusnya kan disediakan oleh swasta malah rencananya akan diambil alih oleh pemerintah rencana nya akan dibangun di luar kawasan katanya akan dibuat 2 hektar tempat parkiparkir rest area” (wawancara senin 13 April 2015 di Kantor balitbangda Provinsi Banten) Dari
petikan
wawancara
tersebut,
dari
segi
kesiapan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, sejauh ini dirasa masih belum siap karena masih banyak sarana dan prasarana yang belum ada dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, seperti belumadanya Koperasi yang disediakan pihak swasta dan pemerintah. Berangkat dari wawancara yang peneliti lakukan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik dari para agen pelaksana belum dipahami oleh sebagaian besar implementor dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, hal ini tentunya akan menjadi kendalam dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung itu sendiri. Kedua, SOP. Untuk SOP sendiri dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung di kanntor administrtator belum ada masih dalam tahap penyusunan, sehingga mengalami kesulitan di dalam pelaksanaannya berikut penjelasn dari Ibu Joyce (I1.5) Kepala kantor Administrator KEK Tanjung Lesung: “untuk SOP nya dalam penyelenggraan KEK Tanjung Lesung itu belum dibuat masih dalam tahap penyusunan. Sehingga kami mengalami sedikit kesulitan di dalam menjalankan tugas dan fungsi kami dalam pengembanagan KEK Tanjung Lesung.” (Wawancara Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00, di kantor Administrator KEK Tanjung Lesung).
180
Berbeda dengan apa yang dikemukan oleh (I1.5), Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang,
mengemukakan sudah ada
SOP dalam
pengembanga KEK Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya: “Sudah ada SOP dalam pengembanagn KEK tanjung Lesung, adanya di BWJ, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya sudah ada, sudah dibuat untuk penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung, apa saja yang akan dikerjakan dll itu ada di BWJ”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantro Bappeda Kabupaten Pandeglang) Senada dengan apa yang dikemukakan oleh (I1.3), Bapak Erwan kurtubi (I1.1) Wakil Dewan kawasan Provinsi Banten, mengemukakan sebagai berikut: “dalam perjanjian pengembangan KEK Tanjung Lesung yang dilakukan oleh BWJ itu sudah mengatur tentang apasaja yang harus dan tidak boleh dilakukan, serta kewajiban yang harus dilakukan oleh BWJ dalam hal ini sebagai pengelola dan KEK Tanjung Lesung itu semuanya sudah diatur bisa nanti ditanyakan ke Bappeda yah” Dari kutipan wawancara mengenai SOP, kesimpulan sementara bahwa belum adanya SOP dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, ha ini tentu saja menyulitkan dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus karena belum jelasnyamekanisme pelaksanaanya. Ketiga mekanisme sanksi, adapaun bentuk dan mekanisme sanksi dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 43 Administrator berwenang memberikan:
181
a) Arahan
kepada
badan
pengelola
KEK
untuk
perbaikan
operasionalisasi KEK; dan b) Teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK. Untuk mekanisme sanksi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus
sudah
ada
aturannya
dalam
peraturan
pemerintahnya,berikut pernyataan dari (I1.1): “itu sudah diatur dalam peraturan mengenai penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung, tapi sejauh ini pengembangan KEK Tanjung Lesung masih sesuai dengan ketentuan yang ada”. (Wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bupati Pandeglang) Senada juga disampaikan oleh Ibu joyce (I1.5) Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya: “Kalo untuk sanksi itu sudah diatur ada di peraturan penyelenggaraan KEK, tapi untuk sejauh ini belum ada kendala masih sesuai.” (wawancara Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung). Dari
wawancara
tersebut,
bahwa
untuk
sanksi
dalam
pengembangan kawasan ekonomi khusus sudah diatur dalam peraturanpemerintah, dan sejauh ini belum ada sanksi yang dikeluarkan oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, maupun dewan kawasan hal ini membuktikan bahwa sampai sejauh ini pengembangan KEK Tanjung Lesung sesuai dengan ketentuan yang ada.
182
4.3.4 Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja Implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan kebijakan adalah kabijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhn, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja implementaii kebijakan, yakni kognisi (pemahaman) serta respon (dukungan/persetujuan) agen pelaksana. Pertama, kognisi (pemahaman) masih banyak yang belum memahami mengenai apa itu Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, untuk apa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung di bangun, dan apa saja yang nantinya akan di bangun di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wowon Dirman (I1.11) Kepala Dinas Pertanian dan perternakan Kabupaten Pandeglang:
183
“kalo saya sih kurang paham neng tentang Kawasan Ekonomi Khusus itu apa, terus tujuannya untuk, apa saja yang akan dibangun itu saya belum tau, karena memang disini kami tidak turun langsung sebagai pengembang hanya untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung itu sendiri, kalo untuk lebih jauhnya seperti apa perkembangannya sekarang kami tidak mengetahui.”(Wawancara Selasa 14 April 2015, Pukul 10.00, di Dinas Perternakan dan Perternakan Kabupaten Pandeglang). Dari kutipan wawancara tersebut,
dapat dilihat bahwa
pemahaman implementor terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sejauh ini masih sangat sedikit hal ini terbukti dari petikan wawancara dengan salah satu narasumber yang menyatakan bahwa memang tidak mengetahui mengenai apa itu Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, padahal setiap SKPD di Kabupaten Pandeglang itu memiliki peranan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. senada dengan apa yang disampaikan (I1.11), Bapak Wawan (I1.14), menyatakan bahwa kewenangan Dishubkominfo dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung hanya sebagai yang memiliki wilayah saja, untuk pengerjaan sperti pembuatan rambu, pengelihan jalan, dan pembuatan Subterminal Panimbang itu kewenangan dari pusat dan provinsi, berikut petikan wawancaranya: “KEK itu kan Kawasan Ekonomi Khusus yah, nah itu kan jalan di panimbang itu jalan nasional jadi yang ngaturitu ya nasional, kalo jalan citeureup itu juga masuknya jalan provinsi jadi yang ngatur itu provinsi yang bikin rambu itu kewenangan nasional dan provinsi jadi yang ngatur kewenangan jadi seperti pengalihan jalan atau rekayasa jalan itu ya wewenang nya itu provinsi”(wawancara Selasa 28 April 2015, Pukul 11.00, di Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang)
184
Dari kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa memang masih ada implementor yang belum memahami mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dalam hal ini kaitan Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sesuai dengan kesepakatan dari setiap SKPD yang sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala dinas memiliki tugas untuk pembangunan Subterminal Panimbang, dan pembangunan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini juga di dukung oleh pernyataan Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti Balitbangda, yang menyatakan bahwa banyak para implementor dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung tidak mengetahui seperti apa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Saya rasa masih banyak para implementor itu tidak mengetahui bagaimana pengembangan KEK Tanjung Lesung nih kayak anggara yang sudah jelas ditanda tangani oleh para kepala dinas tapi ditanya perkembangannya malah gak tau. Dan sampai saat ini malah banyak pengerjaannya yang belum dikerjakan itu padahal anggran 2012, harusnya paling lama 2013 atau 2014 harus sudah beres”(wawancara Seinin 13 April 2015, Pukul 13.00, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) Kedua, respon para pelaksana dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung tentunya diperlukan dukungan-dukungan dari berbagai pihak guna memperlancar KEK Tanjung itu sendiri, karena hal ini tentunya akan
mempengaruhi implementasi pengembangan Kawasan
Ekonomi Khususu itu sendiri. Berikut pernyataan dari Bapak Endang (I1.2) stap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yang
185
menyatakan mendukung tentang adanya KEK Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya: “Tentu saja kami disini mendukung adanya KEK Tanjung Lesung, karena dengan adanya KEK Tanjung Lesung itu akan memperkenalkan provinsi banten ke masyarakat luas yang tentunya dapa memajukan daerah tersebut, ya kalo bentuk dukungannya kami dari dinas pariwisata Provinsi Banten sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat mengenai pariwisata dan keterampilanketrampilannya lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baru kamarin kami mengadakan penyuluhan di Desa Cipanon dalam rangka sadar wisata Provinsi Banten yang memang dilakukan sekala berkala”(wawancara Selasa 14 April 2015, Pukul 14.20 WIB, di Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten) Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Endang (I1.2), Ibu Imma (I1.4) Kasubid Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang, pemuda dan olah raga Kabupaten Pandeglang, yang menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Disini Dinas Pariwwista sebagai anggota dewan kawasan tentu saja mendukung adanya KEK Tanjung Lesung, dukungan dari kami yaitu melalui promosi-promosi paariwisata dan pengenalan keunggulan wisata KEK Tanjung Lesung. Hal ini tentu akan menarik para wisatawan untuk datang ke tanjung lesung. Sebagai angota dewan kawasan tentu saja kami ikut memantau dan mengawasi perkembangan pembangunan KEK Tanjung Lesung sampai sejauh ini”. (Senin 27 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang). Dukungan yang sama juga diberikan oleh Bapak Anwari (I1.6) Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pandeglang, bentuk dukungan
186
yang diberikan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung salah satunya adalah pembangunan TPA Cigeulis yang rencananya akan dikerjakan pada Tahun 2016, berikut petikan wawancaranya: “Kami disini mendukung, ya itu kayak pembangunan TPA di Cigeulis tapi memang belum karena memang pengerjaannya akan dibangun Tahun 2016 karena memang persaratannya belum kita baru 3 hektar nah sekarang baru ditambah 2 hektar lagi jadi udah 5 hektar untuk pengerjaannya itu di tahun 2016.”(wawancara Selasa 28 April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Dinas Cipta Karya Kabupaten Pandeglang). Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa ada ketidak sesuaian
rencana
aksi
daerah
dalam
implementasi
kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu dalam pembangunan TPA Cigeulis yang seharusnya dibangun pada semester 2 dan 3 setelah tanjung lesung ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sesaui dengan peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2012, tetapi dalam implementasinya
terjadi
keterlambatan
pembangunannya
hal
ini
dikarenakan kendala dari pembebasan lahan 5 hektar untuk pembangnan TPA Cigeulis. Selain itu dukungan terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, juga disampaikan oleh Ibu junaningsih (I1.8) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pandeglang, yang menyatakan bukti dari dukungannya adalah akan dibuatnya geraigerai dan mengdakan pelatihan kepada masyarakat, berikut petikan wawancaranya:
187
“Kalo dari Dinas Koperasi itu kita renanaya akan membuat gerai-gerai disana untuk mendukung kek tanjung lesung, diasana juga dari dinas koprasi itu kita mengadakan pelatihan kepadamasyarakat untuk meningkatkan ketarampilan masyarakat (kerajinan tangan/cindaramata/ oleh-oleh) itu yang sudah kita lakukan dalam mendukung KEK.” (Wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 11.00 WIB, di Dinas Perindustrian perdagangan dan UMKM Kabupaten Pandeglang) Selain itu untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang salah satu bentuk dukungannya yaitu, dengan meningkatkan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten Pandeglang, berikut petikan wawancara dengan Bapak H. Dadan (I1.9) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, berikut kutipan wawancaranya: “Tentu saja kami disini mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung salah satu bentuk dukungannya itu salah satunya dengan meningkatkan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten Pandeglang, nah yang sekarang sedang dalam perencanaan adalah kita akan mempersiapan Politeknik Banten untuk program studi perhotelan, bisnis, manajemen pariwisata ini untuk 2015.” Berbeda dengan pernyataan mengenai dukungannya terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti di Balitbangda Provinsi Banten, mengkeritisi bahwa dirinya kurang setuju KEK ditetapkan pada saat itu, berikut petikan wawancanya: “Saya mengkritisi Saya sebenarnya kemaren juga kurang setuju KEK ditetapkan pada saat itu, saya pengennya diundur dulu dengan catatan kewajiban si swasta itu depenuhi dulu, karna
188
kayak pembangunan pelabuhan (kapal pesiar itu kewajiban swata, trus pembebasan lahan 1500 itu aja masih belum terakhir itu sekitar 200 Hektar itu belum dibebaskan, saya pegennya gitu Karena kalo misalnya sudah ditetapkan oleh pemerintah si swasta nya jadi terlenadan dan memang bener saya kepenggennya jangan dulu diresmikanlah.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) dari kutipan wawancara mengenai respon dari para implementor terkait pegembangan KEK Tanjung Lesung dapat disimpulkan bahwa mayoritas implementor mendukung tentang adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, tetapi juga ada yang memang kurang setuju terhadap penetapan beroprasinya KEK Tanjung Lesung pada Tanggal 23 Febuari Tahun 2015, hal ini dikarenakan masih banyak kewajibankewajiban dari swata yang memang dilaksanakan dan seharunya peresmian beroprasinya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung harus menunggu setelah kewajiban-kewajiban dari swasta itu dipenuhi terlebih dahulu. Sementara untuk fasilitas yang disediakan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, guna menarik investor dan wisatawan untuk berkunjung dan melakukan investasi di Tanjung Lesung, ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh pihak swasta maupun pemerintah daerah untuk wisatawan dan investor di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Berikut kutipan wawancara dari Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten Pandeglang, mengenai kemudahan dan fasilitas bagi para investor yang
189
akan disediakan oleh pemerintah di Kabupaten Pandeglang terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung: “Nah kami sedang membuat perbup mengenai kemudahan investasi yaitu dari insentif pajak dan retribusi tapi belum kami keluarkan karena sedang menunggu rencana induk pengembangan pariwisata daerah, dalam perda soal ripda atau riparda itu salah satu kausul didalam perda itu pemerintah daerah dapat meberikan insentif dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi disektor wisata nah dari situ dari perda itu nanti barumuncul perbup soal insentif pajak dan retribusi tapi khusus untu orang-orang yang berinvestasi di sektor pariwisata saja jadi nanti ada insentif yang di dalam kawasan dan ada insentif yang diluar kawasan” (wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Bappeda Kabupaten Pandeglang) Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui, bahwa nantinya akan ada peraturan Bupati mengenai kemudahan berinvestasi yang diberikan kepada para investor di bidang pariwisaata seperti insentif pajak dan retribusi, tetapi memang masih belum dikeluarkan karena sedang menunggu rencana induk dari pengembangan pariwisata daerah. Hal ini tentunya dibuat agar investor-investor tertaik untuk melakukan invetasi di Kabupaten Pandeglang, karena banyaknya kemudahankemudahan dan fasilitas yang dibetikan kepada para investor, tentunya diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan Bupati tersebut akan semakin banyak investasi-investasi di Kabupaten Pandeglang khususnya di bidang pariwisata dan tentu saja secara jangka panjang akan memberikan keuntungan yang besar bagi Kabupaten Pandeglang. Senada dengan apa yang disampaikan oleh (I1.3), Ibu Joyce (I1.5) Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, menjelaskan
190
mengenai kemudahan yang diberikan dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, seperti pengurangan pajak retribusi, kecepatan pelayanan, dan juga failitas-fasilitas lain yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus yang disediakan untuk para investor dan wisatawan yang datang ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Kemudahan berinventasi, karna kami renacana akan ada pengurangan pajak restribusi bagi para investor, dan kecepatan pelayanan sitem yang di kami ini sudah online karena memang kami sudah harus konek terus dengan pusa, untuk yang tahun ini info dari mereka adalah yang baru akan berproses itu untuk marina yang Pelindo dua sementara yang lainnya masih visibilitas dan kasiajan teknis, baru tujuh tapi kemaren baru louncing untuk yang marina bautic hotel jadi didalm marina tadi ada untuk cluster marina crus, kapal wisatwan sama residensial. nah itu yang baru keliatan dan juga katanya mau perbaikan invastruktur didalam semacam jalan itu akan ada penambahan jalan sekitar 6 km jalan utama kemudian streat di lanjutkan lagi untuk sampai apanamanya finising lamtone paska pematangan lahan kemudaian ada mini zoo sama golf akan dibangun lapangan golf yang beneran ktanya sih gitu”. (wawancara Rabu 29 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Sementara Ibu Ria (I2) manager PT BWJ, menjelaskan mengenai fasilitas yang disediakan dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Saat ini Tanjung Lesung telah dilengkapi oleh beberapa fasilitas dan hotel bintang 4 berstandar internasional, yakni Kalicaa Villa Estate, Tanjung Lesung Resort Hotel, the Blue Fish dan the Sailing Club. Lokasinya yang berada dekat dengan wilayah Jakarta, juga menjadikan kawasan Tanjung Lesung ini sebagai tujuan wisata favorit ataupun sebagai tempat dari berbagai kegiatan bisnis. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di Tanjung Lesung yang juga dikenal sebagai gerbang dari wisata Gunung Anak Krakatau, mulai dari aktivitas relaksasi, petualangan bawah laut, bersepeda, hingga wisata alam di
191
Taman Nasional Ujung Kulon dan wisata budaya Baduy yang berada tak jauh dari kawasan Tanjung Lesung.”(wawancara Rabu 12 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BWJ) Sementara itu menurut Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti Balitbangda Provinsi Banten, untuk memberikan kemudahan bagi para investor terkait pengurangan pajak retribusi harus disesuaikan dengan investasi yang sudah ada, baik itu investasi oleh pihak swasta maupun investasi oleh pemerintah daerah, berikut kutipan wawancaranya: “Saya mendengar sih Pandaglang akan mengeluarkan perda pengurangan pajak dan retribusi daerah, sekarang bayangin berapa investasi pemerintah baik daerah maupun pemprov terus berapa investasi swasta, mestinya ada manfaatnya dong, nah disana juga ada argo wisata kebun salak barus yang disediakan oleh BWJ tapi gak jalan kan itu.” (wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 13.00 WIB, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa akan banyak fasilitas yang disediakan di Kawasan Ekonomi Khusus nantinya, baik itu kemudahan dari sektor pajak maupun yang lainnya,
namun sebagai
masyarakat tentunya harus ikut mempersiapkan diri karena pembangunan KEK Tanjung Lesung akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Selaian yang sudah disediakan pihak oleh pihak Pemerntah Kabupaten Pandeglang dan juga PT Banten West java dalam mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Lesung dalam implementasinya didasrkan pada Rencana Aksi Daerah dan rencana Aksi Nasional: Berikut merupakan rencana Aksi dalam Pengembangan KEK Tanjung Lesung:
192
Rencana Aksi
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Target Waktu
Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten BPN RI
Terbangunnya batas KEK Tanjung Lesung
Bulan ke-9
Keputusan Kepala BPN
Bulan ke-18
Pembangunan Administrator KEK sarana dan Tanjung Lesung prasarana Administrator KEK Pembangunan Direktur Pemerintah Provinsi fasilitas Utama PT. Banten, Pemerintah infrastruktur BWJ Kabupaten pendukung di Pandeglang, PLN, dalam KEK Tj. PDAM Lesung Jaringan Listrik, Air Minum, Air Kotor, Air Baku, Air Permukaan, Jalan Izin kepelabuhanan dan rute pelayaran untuk kepariwisataan
Terbangunnya sarana dan prasarana Administrator KEK
Bulan ke-35
Terbangunnya fasilitas infrastruktur pendukung di dalam KEK Tj. Lesung
Bulan ke-33
- Rencana induk pelabuhan
Pembangunan batas KEK Perubahan penggunaan tanah
- AMDAL pelabuhan
- Pemberian izin pembangunan pelabuhan - Pemberian izin pengoperasian pelabuhan
Penanggung JAwab Direktur Utama PT. BWJ Kepala BPN Kabupaten Pandeglang Direktur Utama PT. BWJ
Direktur Utama PT. BWJ Bupati Pandeglang
Kementerian Perhubungan
Laporan Rencana Induk
Bulan ke-16
PT. BWJ
Bulan ke-20
Menteri Perhubungan
PT. BWJ, Pemerintah Kabupaten Pandeglang PT. BWJ, Pemerintah Kabupaten Pandeglang
SK kelayakan lingkungan yang dikeluarkan BPLHD Kabupaten Pandeglang Surat Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
Surat ijin pengoperasian pelabuhan
Bulan ke-36
Menteri Perhubungan
Bulan ke-24
Gambar 4.9 Rencana Aksi Pengembangan KEK Tanjung Lesung (Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2013) Pembangunan fasilitas penunjang dan infrastruktur di kawasan Ekonomi KhususTnajung Lesung tentung akan meningkatakan jumlah wisatawan dan investor untu melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusu
Tanjung
Lesung,
Sesuai
dengan
Rencana
Aksi
dalam
Pengembangan KEK Tanjung Lesung pembangunan Infrastrukutur dan fasilitas penunjang dalam KEK Tanjung Lesung yaitu antara lain pembangunan Bandara Banten Selatan, Jalan Tol Serang-Panimbang, peningkatan dan pelebaran ruas jalan provinsi ruas jalan CiteureupTanjung Lesung, pembangnan TPA Cigeulis, Pembangunan Balai Diklat, Pembangunan shelter untuk rest area untuk wisatawan.
193
Dalam pembangunan fasilitas penunjang dan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung masih banyak yang tidak terlaksana dengan rencana aksi yang sudah di buat, secara rinci Bapak Oki Oktaviiana (I1.18) Peneliti Balitbangda Provinsi Banten, menjelaskan mengenai realisasi rencana aksi pengembangan KEK Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Pembangunan fasilitas pendukung dalam KEK Tanjung Lesung diantaranya, Bandara Banten Selatan merupakan upaya penciptaan daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Tanjung Lesung. Karena itu, dalam rencana Aksi KEK Tanjung Lesung Pengoperasian Bandara ditargetkan dapat terealisasi pada bulan ke-41 setelah PP 26 Tahun 2012 ditandatangani tapi sampai saat ini belum terlaksana. Pembangunan TPSA Cigeulis, Pembangunan Tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) Cigeulis merupakan bentuk antisipasi meningkatnya kunjungan wisatawan ke lokasi KEK Tanjung Lesung. pihak Pemerintah Daerah Pandeglang telah mempersiapkan lahan 4 hektare dua tahun yang lalu. Feasibility study (FS) merupakan kewenangan provinsi dan sampai sekarang belum dianggarkan. Pembangunan Balai Diklat (pusat kerajinan, kesenian, pengembanganekonomi kreatif, pelatihan bidang perhotelan dan kejuruan). Pembangunan Balai Diklat merupakan upaya penyiapan sumber daya manusia lokal di daerah penyangga sehingga ketika KEK tersebut sudah beroperasi semua produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dapat terserap pasar pariwisata. Dalam Rencana Aksi KEK Tanjung Lesung Pembangunan fasilitas ini menjadi tanggung jawab Gubernur Banten selaku Ketua Dewan Kawasan dan ditargetkan dapat terealisasi pada bulan ke-35 setelah PP ditandatangani. Pembangunan shelter untuk rest area untuk wisatawan, Dimaksudkan untuk menjadi daerah singgah bagi wisatawan baik yang akan berkunjung maupun pulang dari kawasan. ditampilkan kuliner khas Banten, makanan seafood, Panggung hiburan masyarakat, pusat penjualan cendera mata serta Tourist Information Centre.
194
Dalam rencana aksi KEK Tanjung Lesung pembangunan rest area ditargetkan selesai pada bulan ke-12 setelah PP ditandatangani namun berdasarkan wawancara dan observasi pembangunan rest area baru memasuki tahap pembebasan tanah. Untuk pembangunannya nanti akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten.” (Senin 13 April, Pukul 13.00, di Kantor Balitbangda Provinsi Banten) Dari kutipan wawancara tersebut, dilihat dari rencana aksi banyak fasilitas yang harusnya disediakan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, namun sampai sekarang masih ada fasilitas dan infrastruktur pendukung di dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang sudah direncanakan dalam rencana aksi yang belum terlaksana. Berdasarkan wawancara mengenai fasilitas pendukung dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas diantaranya kemudahan perizinan dan lain sebagainya, selaian itu juga pihak swasta juga menyiapankan berbagai fasilitas guna menarik wisatawan dan investor untuk datang ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Sementar untuk indikator pelaksana terhadap lingkungan ekternal, menganai adanya penolakan dari masyarakat, Ibu Ria (I2) manger PT BWJ, menjelaskan sikapnya terhadap hal tersebut, berikut petikan wawancaranya: “Sikap kami terhadap penolakan KEK Tanjung Lesung kami diperjanjiannya sudah dibuat itu ada disitu kami tidak akan keluardari norma-norma yang ada di daerah, masyarakat memang kawatir nanti unsur-unsur budaya nilai agamisnya akan hilang dengan adakek tapi kita menjamin tidak akan terjadi seperti itu.” (wawancara Rabu 12 Mei 2015, Pukul 10.00, di Kantor BWJ)
195
Dari beberapa hasil wawancara diatas mengenai respon para pelaksana KEK Tanjung Lesung dalam pengembangan Kawasan ekonomi khusus tanjung lesung, peneliti menyimpulka bahwa umumnya pihak pemerintah dan masyrakat mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung, walaupun ada sebagian pihak yang memang kurang mendukung karena mengkawatirkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pengembangan KEK Tanjung Lesung dan juga karena masih ada kewajiban-kewajiban dari pihak swasta yang belum dikerjakan. 3.3.5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dari dimensi ini, peneliti membaginya ke dalam aspek penilaian, yaitu koordinasi dan sosialisasi. Untuk koordinasi yang dilakukanoleh Badan Pengelola dalam hal ini PT Banten West Java terhadap para investor diungkapkan oleh Ibu Joyce (I1.5) Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Ditahun pertama ini mereka fokus untuk mengundang investor yang datang ke KEK, mereka sedang konsentrasi kepada tujuh investor yang sudah melakukan MOU tadi. apabila ada investasi atau pengembangan usaha di dalam kawasan itu harus
196
ada koordniasi dengan BWJ karena izin lokasi dan pengolahan itu ada di BWJ jadi artinya si pemilik lahan tadi atau pelaku usaha tadi harus meyesuakan usahanya dengan masterplannya KEK Tanjung Lesung yang sudah dibuat oleh BWJ gitu pada prinsipnya kami melayanai semua pelaku usaha di dalam kawasan, Cuma harus berkoordniasi dengan BWJ nya “ (wawancara 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor Administartor KEK Tanjung Lesung). Adapun keterangan dari Ibu Ria (I2) Manajer PT BWJ, terkait koordinasi dengan pihak investor, menurt beliau bahwa pihak BWJ selaku badan pengelola teerus melakukan koordinasi dengan para invsestor baik yang sudah melakukan MOU maupun yang belum melakukan MOU, berikut petikan wawancaranya: “Koordinasi sampai sekarang kami selalu melakukan koordinasi, sekarang ini kami sedang menyipakan pembangunan-pembangunan dengan investor-investor dalam hal ini 7 investor itu diantaranya PT Telkom untuk pembangunan Telekomunikasi nah itu sedang berjalan, PT Pelindo untuk pembangunan cruise terminal dan marina beserta fasilitas pendukungnya nah itu yang sekarang sedang kami kerjakan yang lainnya masih dalam proses persiapan.” (wawancara rabu 12 Mei 2015, Pukul 10.00 WIB di Kantor BWJ) Sementara untuk koordnias yang dilakukan SKPD di kabupaten pandeglang yang memilki peran dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Sejauh ini koordinasi yang dilakukan terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu sudah baik, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Abdul Azis (I1..3)
Kasubid
Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, berikut petikan wawancaranya:
197
“koordinasi yang dilakukan sampe saat ini terkait implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung itu baik yah, kami berkoordniasi dengan dinas-dinas yang terkait dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, seperti dinas perhubungan kami berkoordinasi dalam penyedian ramburambu jalan, dinas pekerjaan umum dalam hal perbaikan sarana prasarana jalan menuju KEK Tanjung Lesung, dinas perindustrian dan perdagangan dalam hal penyedian koprasi dan UMKM guna menunjang KEK tanjung lesung, dan dinas pendidikan ya masih banyakdinas-dinaslain coba dilihat aja di rencana aksi daerah itu udah ada.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang) Hal senada juga siungkapkan oleh (I1.14) mengenai koordinasi yang dilakukan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Ya kita paling berkoordinasi dengan Dishub Provinsi terkait rekasaya jalan, tapi sampe sekarang itu memang belum dilakukan yah”.(wawancara Selasa 28 April 2015, Pukul 11.00, di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pandeglang). Sementara koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap badan usaha pengelola dalam hal ini PT Banten West Java, dikungkapkan oleh Ibu Joyce (I1.5) Kepala Kantor Adminitrator KEK Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Sebenrnya gini Bupati melakukan kerjasama dengan pihak pengelola yaitu BWJ untuk 30 Tahun kedepan yang dimana dalam pengelolaan mereka itu harus memberikan slot buat umkm berkembang di dalam kawasan nah itu yang masih belum dirumuskan bentuk-bentuk kerjasamanya itu seperti apa flotingan mereka akan ada dimana bentuknya seperti apa siapayang diperbolehkan untuk melakukan kerja sama itu belum tapi sudah dipikirkan harus di disain dari sekarang.” wawancara 29 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor Administartor KEK Tanjung Lesung).
198
Selain koordinasi untuk melihat bagaimana komunikasi antar agen pelaksana tentunya kita juga harus menilai bagaimna sosialisasi yang sudah diberikan kepada masyarakat. Adapun sosialiasasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dijelaskan oleh Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, berikut kutipan wawancaranya: “kami sudah melakukan sosialisasi mengenai KEK Tanjung Lesung itu kami lakukan sudah lama kami undang para camatcamat daerah penyangga KEK Tanjung Lesung yaitu Camat Panimbang, Camat Cigeulis, Camat Sobang. Untuk ke masyarakatnya juga sudah sering kami lakukan, baik itu dari Bappeda sendiri ataupun dari dinas pariwisata maupun koperasi“ (Wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda kabupaten Pandeglang). Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Agus (I1.19) Camat Panimbang, yang menyatakan bahwa sudah banyak sosiaalisasi yang pemerintah lakukan terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “sosilisasi sering dilakukan baik itu oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, kemaren dari dinas pariwisata provinsi mengadakan sosialisasi selama 3 hari di Cipanon terkait pariwisata”.(wawancara Rabu 10 Juni 2015, Pukul 10.00, di Kantor camat Panimbang) Sementara untuk sosialisasi oleh Badan Pengelola dalam hal ini PT Banten West Java sejauh ini belum dilakukan, hal ini diungkapkan oleh bapak mohamad Hata (I3.2), beriut kutipan wawancaranya:
199
“Kalo untuk sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus sebetulnya yang melakukan itu bukan dari BWJ nya tapi dari intansi terkait seperti dari Bappeda kemudian daridinas pariwisata yang kebutulan disini waktu itu juga ada sosialisasi waktu tahun 2014, jadi selama ini yang sosialisasi itu dari instansi terkait. Kalo dari BWJ nya itu belum adanya yah. Nah dari pemda juga dulu ada TPM (tenaga pendamping masyarakat) yang tujuannya adalah intinya gini supaya masyarakat tuh enggak hanya jadi penonton pas ada KEK tapi ikut berperan nah disitu kita adakan pelatihan-pelatihan” (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya). Sementara (I3.2) juga menambahkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh PT Bwj kepada masyarakat itu kaitannya dengan program CSR PT Banten West Java, berikut kutipan wawancaranya: “Kalo dari BWJ itu belum ada, dari BWJ memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk CSR baik untuk pendidikan maupun kesehatan, BWJ juga membuat argo wisata yah kayak salak birus yah itu kita belum tau yah tapi itu gak jalan” (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya). Sementara Ibu Ria (I2) manajer PT BWJ juga menjelskan mengenai bntuk CSR yang diberikan PT BWJ Kepada masyarakat sekitar, berikut kutipan wawancaranya: “kami disini dalam program CSR nya itu membantu masyarakat dalam bidang pendidikan itu ada SMK Pariwisata di Cikadu terus juga kami menyidiakan balai pengobatan untuk masyarakat itu juga ada di Cikadu , selain itu juga kami menyidiakan argo wisata kebun salak, mendorong usaha kerajinan untuk masyarakat, serta menampilkan seni budaya lokal yang ada disini pada even-even yang kami selenggarakan juga mendorong masyarakat untuk berwirausaha” (wawancara Rabu 12 Mei, Pukul 10.00 WIB, di Kantor BWJ) Dari kutipan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Komunikasi antar organisasi yang terjadi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sejauh ini sudah berjalan dengan baik,
200
pemerintah kabupaten pandeglang memberikan sosialisasi kepada masyarakat untu menyiapan mereka dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, namun sejauh ini pihak swasta belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. 3.3.6
Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi publik dan persepektif yang ditawarkan oleh Van meterVan Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan soaial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan
kebijakan
harus
pula
memperhatikan
kekondusifan lingkunganeksternal. Pertama, lingkungan sosial-budaya. Dari aspek penilaian mengenai dukungan lingkungan sosial budaya tersebut. Sikap masyrakat tentang adanya KEK Tanjung Lesung, umunya masyarakat mendukung tentang adanya KEK Tanjung Lesung, berikut petikan wawancara dari Bapak Agus (I1.19) Camat Panimbang, berikut kutipan wawancaranya: “ya masyarakat tentu saja sangat mendukung tentang adanya KEK Tanjung Lesung, kan nanti daerahnya akan semakin dikenal oleh masyarakat luas dan juga nanti perekonomian mereka baik langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh adanya kek, ya walaupun memang mungkin masih ada masyarakat yang tidak menyetujui tentang adanya kek tapi
201
hanya sedikit.” (wawancara Rabu 10 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Camat Panimbang) Senada
dengan
pernyataan
(I1.19)
mengenai
dukungan
masyarakt, Bapak Mohamad Hata (13.2) Tokoh Penggerak Pariwisata Tanjung
Lesung,
beliau
mengungkapkan
dukungannya
terhadap
pengembangan KEK Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “saya sangat mendukung mengenai KEK Tanjung Lesung, karena menurut saya dengan adanya KEK Tanjung Lesung nantinya akan lebih mengenalkan potensi dan budaya yang di miliki daerah, dan juga akan menyerap banyak tenaga kerja, sehinggga nantinya dapat mensejahterakan masyarakat” (wawancara Sabtu 6 April 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya) Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh (I1.19) dan (I3.2), (I4.1) menyatakan bahwa dirinya kurang setuju dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut petikan wawancaranya: “Saya kurang setuju tentang adanya KEK karena dikawatirkan nanti KEK itu akan berdampak negatif bagi masyarakat”.(wawancara Rabu 15 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kampus Untirta). Selian menilai mengenai dukungan masyarakat, peneliti juga ingin melihat bagaimana Kesiapan lingkungan dalam pengembangan KEK, berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, menurut keterangan dari bapak abdul azis mengenai kesipan lingkungan, pemerintah kabupaten pandglang sudah menyiapkan daerahdaerah lain untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus tanjung lesung, berikutut petikan wawancaranya:
202
“ kayak model di lima kecamatan panimbang, sukaresi, sobang, angsana Cigeulis yang akan kita deliniasi menjadi kampungkampung wisata. Ini jadi alternatif destinasi wisata jadi wisatawan kan nanti takut bosen liat laut jadi kita harus sejauh mungkin mempersiapkan kearipan lokal dikita. Kayak model kampung seni, kalo di Panimbang itu ada di cikadu yang kita disain sebagai kampung wisata. Terus dikek juga ini sebagai penerik wisata juga untu wisata disumur seperti pulau umung, Ujung Kulon jadi pola penyebarannyai itu kesana keselatan, selain keselatan diutara juga kita persiapakan ada yang namanya nanti kampung opak, kampung madu teweul, kampung emping, kampung multikultural buah naga, jadi sebelum wisatawan dateng ke kawasan di dalem juga sudah ada wisata jadi pola penyebarannya bisa merata dari utara keselatan.”(wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Bappeda kabupaten Pandeglang) Sementara Bapak Oki Oktaviana (I1.18) Peneliti di Balitbangda Provinsi Banten, menjelaskan bahwa lingkungan Di Kawasan Tanjung Lesung sudah siap, hanya belum ada gerai atau wadah yang menampung kreasi-kreasi atau kerajinan yang mereka buat, berikut kutipan wawancaranya: “Sebenrnya kalo dari lingkungan itu sudah siap yah ya mungkin itu salah satu juga yang menjadi kendala, masyarakat sudah banyak membuat kreasi-kreasi seperti patung badak, ukiranukiran dan makanan-makanan seperti ikan asin namun yang sangat disayangkan itu belum ada koprasi untuk menampung kreasi-kreasi dan kerajinan dari masyarakat, produk pertanian juga banyak yang seharusnya disediakan oleh pemerintah guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu Sendiri di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 kan sudah tercantum.” (wawancara Senin 13 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor balitbangda Provinsi Banten) Senada dengan apa yang disampaikan sebelumnya, Bapak Dirlan (I4.2) Dosen di Untirta, menyampaikan bahwa lingkungan disana sudah siap, berikut kutipan wawancaranya:
203
“saya lihat sampai sejauh ini sudah siap, hanya saja mungkin dari unsur masyarakatnya perlu di adakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan keterampilan agar nanti diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton tapi juga harus ikut serta dalam pengembangan KEK itu sendir.”(wawancara Senin 20 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Gedung Fisip Untirta) Sementar untuk masyaraktanya sendiri Bapak Agus (I1.19) Camat Panimbang, menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum siap karena memang masih banyak masyarakat yang tidak mengetauhi mengenai KEK Tanung Lesung: “untuk mayarakat sebagian mungkin sudah siap yah tapi masih banyak juga yang belum siap, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang apa itu kekdan untuk apa KEK, tapi dari pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait itu” Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Santa (I1.20) Plt Kepala Desa Tanjung Jaya, berikut kutipan wawancaranya: “Sejauh ini memang masih banyak masyarakat yang tidak tau apa itu KEK untuk apa KEK tujuanny apa itu masyarakat belum tau”. (wawancara rabu 10 Juni 2015, Pukul 13.00 WIB, di Balai Desa Tanjung Jaya) Sementara Bapak Mohamad Hata (I3.2) Tokoh Penggerak Pariwisata Desa Tanjung Jaya, mengungkapkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung masih berat dalam menghadapi KEK Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya: “Em kalo menurut saya yah untuk Kawasan Ekonomi Khusus ini bagi masyarakat masih berat yakin masih berat karena kalo kita liat dari masterplannya itu yah kan harus ada pembebasan tanah yang sudah-sudah juga pembebasan dari bWJ menurut saya masih belum selesai.” (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya)
204
Dari kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa belum siapnya masyarakat mengenai adanya kek itu di pengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang ada di tanjung lesung, berikut kutipan wawancara dengan dengan Bapak Santa (I1.20) yang menjelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat di desa tanjung jaya itu umunya merapakan patani dan nelayan: “Masyarakat disini umumnya bermata pencaharian sebagai petani, dan nelayan, tapi sekrang di Desa Tanjung Jaya itu banyak pendatang baru, meraka sekarang banyak yang uat villa sama home stay- home stay. “(wawancara rabu 10 Juni 2015, Pukul 13.00 WIB, di Balai Desa Tanjung Jaya) Dari kutipan wawancara tersebut, kesiapan lingkungan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung, sejauh ini masih belum siap baik itu dari lingkangan maupun masyarakatnya, hal ini tentu saja menjadi penghambat dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. hal tersebut juga dikarenakan timgkat pendidikan yang masih rendah di Desa Tanjung Jaya, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Jaya Tingkat Pendidikan
Laki-Laki Perempuan (Orang) (Orang) Tamat SMP/sederajat 215 170 Tamat SMA/sederajat 230 105 Sumber : Daftar Isian Fotensi Desa Dan Kelurahan 2013
Jumlah (Orang) 385 335
Kedua, lingkungan ekonomi. Mengenai lingkungan ekonomi pengembangan KEK tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi
205
di daerah, hal ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. kondisi masyarakat di Kawasan Ekonomi Khususyang merupakan petani dan nelayan, dengan adanya KEK Tanjung Lesung. pendapatan masyarakat yang masih rendah tentunya akan meningkat dengan adanya KEK Tanjung Lesung. berikut petikan wawancara dengan Bapak Santa (I1.20) mengenai kondisi ekonomi masyarakat di Tanjung Lesung: “Kondisi perekonomian saat ini mungkin tergolong rendah karena memang mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.” (wawancara Rabu 10 Juni 2015, Pukul 14.00 WIB, di Balai Desa Tanjung Jaya) Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, tentu saja akan banyak mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, pengaruh yang ditibulkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus yang dirasakan oleh masyarakat akan berbeda setiap oranya, berikut pernyataan dari (I3.2): “Tentu saja menurut saya mempengaruhi karena mayoritas masyarakat disini kan petani yang menggarap sawah punya BWJ saya gak tau tuh nanti ketika sawah meraka yang biasa digarap dialihfungsikan nanti akan seperti apa petaninya, ya itu akan berdampak tentu saja”. (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya) Kondisi rendahnya sumber daya manusia Desa Tanjung Jaya juga nampak dari mata pencaharian Sebagian besar penduduk Desa Tanjung Jaya yakni petani sebanyak 1.463 orang, disusul Buruh Tani sebanyak 125 orang dan Nelayan sebanyak 115 orang. Berikut Tabel mengenai mata pencaharian di Desa Tanjung Jaya:
206
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Jaya Jenis Pekerjaan Petani Buruh Tani PNS Pedagang Kelilin Nelayan TNI Pensiunan Pengusaha Kecil Dukun Kampung
Laki-Laki (orang) 763 50 7 115 1 2 4 -
Perempuan (Orang) 700 75 9 9 5
Jumlah (orang) 1.463 125 16 9 115 1 2 4 5
Sumber : Daftar Isian Fotensi Desa Dan Kelurahan 2013
Pengeruh Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung terhadap perekonomian masyarakat juga diraskan akan memiliki peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian mereka, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, berikut petikan wawancaranya: “Apakah KEK mempengaruhi lingkungan perekonomian masyarakat Sebenrnya banyak hal karena kan kalo kita bicara bicarapertumbuhan ekonomi, tidak hanya berbicara pertumbuhan ekonomi di dalam tapi juga diluar kawasan kalokawasannya maju diluarnya juga pasti maju karena multi player efeknya kan termasuk kalo nanti ada distribusi tenaga kerja kan bisa dari kita kemudian kebutuhan untuk akomodasi hotel logistik hotel itu kan difasilitasi pemerintah daerah.” (wawancara Senin 13 April 2015, pukul 10.00 WIB, di Kantor Bappeda pandeglang) Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus (I1.19) “tentu saja kek akan berdampak pada perekonomian masyarakat, kan nanti banyak wisatawan yang datang kesini otomatis akan berpengaruh
207
bagi perekonomian mereka”. (wawancara Rabu 10 Juni 2015, Pukul 10.00 di Kantor Camat Panimbang). Senada dengan apa yang disampaikan sebelumnya (I1.20) juga menyatakan hal yang sama, berikut kutipan wawancaranya: “keberadaan KEK Tanjung Lesung sangat mempengaruhi perekonomian di desa kami, secara tidak langsung dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Kawasan Ekonomi Khusus pemutaran perekonomian semakin cepat, dan nantinya tentu saja akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.” (wawancara Rabu 10 Juni 2015, Pukul 10.00 WIB di Desa Balai Desa Tanjung Jaya) Lebih jauh mengenai pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus terhadap perekonomian masyarakat, Bapak Dirlan (I4.2) Dosen di Untirta, menjelaskan sebagai berikut: “KEK TL diperkirakan akan menyerap 300 ribu tenaga kerja, rencana ketersediaan fasilitas selanjutnya adalah akan di bangunnya Bandar Udara Banten Selatan, Jalan Tol SerangPanimbang. Untuk ketersedian SDM ini harus menjadi perhatian apakah bisa sebanyak 70% tenaga ahli adalah dari penduduk lokal seperti yang direncanakan, karena yang kita ketahui masyarakat agak kesulitan dalam mengakses pendidikan, dampak lingkungan KEK tanjung Lesung yaitu airakan mendapatkan polusi akibat dari limbah hotel dan bandara. Lingkungan terkontaminasi, kesehatan masyarakat rentan terganggu. Tak jarang sedotan dari hotel dan industri pariwisata akan mengganggu ketersedian air bagi masyarakat, dari semua tersebut tantangannya bagaimana pemerintah bisa membuat KEK yang bermanfaat positif bagi semua pihak.” (wawancara Senin 20 April, Pukul 13.00 WIB, di Gedung Fisip Untirta) Ketiga, lingkungan politik, aspek terakhir dalam penilaian mengenai lingkungan ekternal yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan publik adalah kondisi politik. Mengenai kondisi politik tersebut peniliti mempertanyakan kepada (I3.2), informan
208
menyebutkan bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung tidak dipengaruhi oleh unsur politik yang sedang berlangsung. “menurut saya tidak yah, tidak ada unsur politik dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung.” (wawancara Sabtu 6 Juni 2015, Pukul 15.00 WIB, di SMK Pariwisata Tanjung Jaya). Sementara pendapat yang berbeda disampaikan oleh (I1.19) yang menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung itu tentu saja di pengaruhi oleh lingkungan politi yang terjadi saatini, dikarenakan ada nya kawasan ekonomi khusus itu ditetapkan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan sekarang yang meresmikan yaitu Bapak Joko Widodo, berikut kutipan wawancaranya: “tentu saja KEK itu kan ada pada masa pemerintahan SBY, kemaren yang meresmikan Bapak Jokowi.” (wawancara Rabu 10 Juni 2015, Pukul 10.00 WIB di Kantor Camat Panimbang). Berdarkan dari wawancara mengenai indikator lingkungan sosial, ekonomi, politik, dapat dilihat bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung mempengaruhi lingkungan lingkungan masyarakat sekitar, dari lingkungan ekonomi dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian mereka adalah sebagai petani dan nelayan yang pendapatannya rendah. Sementara unsur politik juga mempengarui dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung.
209
3.3.7
Faktor Pendukung dan Kendala dalam KEK Tanjung Lesung Banyak kendala yang menjadi faktor penghambat dalam
implementasi KEK Tanjung Lesung serta faktor pendukung dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut pernyataan dari (I1.1) mengenai faktor penghambat dan pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung: “akses yang cukup jauh tapi sekarang ini alhamdulilah sudah akan dibangun jalan tol yang insaallah akan selesai dalam waktu 3 Tahun terhitung sejak peresmian KEK pada Tanggal 23 febuari 2015, faktor penghambatnya sejauh ini yah dari SDM masyarakat sekitar KEK yang memang sedang dipersiapkanguna mendukung KEK Tanjung Lesung, masih kurangnya investor ini jadi PR untuk kita agar lebih giat lagi dalam mempromosiakan KEK TanjungLesung. Saya berharap pihak BWJ tidak hanya menunggu para investor yang masuk tapi berperan aktif dalam pembangunannya juga bukan hanya sebagai pengelola.” (wawancara Senin 27 April, pukul 10.00 di Kantor Bupati Pandeglang). Dari
wawancara
tersebut,
faktor
penghambat
dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Tanjung Lesung itu dari masyarakat dan juga jarak Kawasan Ekonomi Khusu dari Ibu Kota Jakarta yang cukup jauh sehingga menyulitkan wisatawan untuk datang kesana. Sementar itu mengenai faktor penghambat Bapak Abdul Azis (I1.3) Kasubid Pengembangan Sumber Daya Buatan Bappeda Kabupaten pandeglang, menjelaskan bahwa masih banyak hal yang faktor penghambat dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya: “Sejauh ini ya banyak hal karena kan kewenangannya bukan hanya di Kabupaten Pandeglang tapi yang lebih banyak itu
210
dipusat kayak model pendukung Jalan Tol trus Bandara Banten Selatan itukan semuanya dipusat jadi hambatnnya terkait regulasi dan mekanisme di pusat. Kalo didaerah sih kita suport yah kita berbagi peran yah kita berbagi peran, perannya kabupaten dimana perannya provinsi dimana perannya pusat dimana lebih banyak yang jadi hambatan itu ya dipusat itu” (wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00, di Kantor Bappeda Kabupaten Pandeglang) Karena dalam pengembangan Kawasan Ekonmi Khusus Tanjung Lesung dalam kewenangannya itu dilakukan oleh berbagai pihak, baikitu dari pemerintah pusat, provins, kabupaten serta pihak pengelola dalam hal ini PT. BWJ, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik serta dukungan dari masyarakat itu senidiri, dan karena yang lebih banyak berperan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung yang lebih banyak adalah di pemerintah pusat maka kendala yang lebih banyak yang dihadapi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung itu berada di pusat. Sementar itu Ibu Hj. Imma (I1.4) Kabid Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, sebagai berikut: “Faktor pendukung nya itu yah potensi wilayah yang startegis, serta kesungguhan dari pihak pengelola dan investor, untuk faktor penghambat ya itu akses jalan yang jauh jadi kita memang perlu Jalan Tol, sama masyarakatnya yang memang masih belum siap secara keseluruhan” (wawancara Senin 27 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang) Ibu Joyce
(I1.5) Kepala Kantor Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung, menjelaskan secara rinci mengenai hambatan
211
dalam implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, sebagai berikut: “Kedala, kendala oh banyak terutama dalam hal kelembagaan itu kan yang sudah di baru dilakukan itu penyusunan sop yang untuk pelimpahan kabupaten yang provinsi dan BKPM sama kemendak itu dalam kewenagan dewan kawasan SOP nya tapi itu belum dilakukan, itu dari sisi perizinan dari sisi infrastruktur peralatan kantor belum lengkap kemudian internet juga koneksinya belum lancar sementara kami harus terus koneksi dengan BKPM dengan kabupaten secara online nah ini terkendala sekali kemudaian dari sisi jumlah SDM masih sangat terbatas terus terang kami buat urusan administrasi pemerintah saja aga kerepotan memenuhi adminitrasi pemerintahan karena kan kita semua kan orang baru belum terbiasa jadi masih minimbnya kapasitas SDM, dari sisi peralatan belum ada kendaraan oprasional itu sangat-sangat mempengaruhi yah karena jaraknya jauh sekitar 70 km dari sini sementara sebagian besar berdomisili di Pandeglang jadi itu mempengaruhui kinerja sampe sana udah cape pulangnya kesorean sangat mempengaruhi kinerja, peralatan kantor yang masih terbatas, kantor juga masih sementara, kantornya kecil segede ini itu hanya bisa masuk 6 orang karena sebagian besar ruangannya di pake untuk ruang pelayan, jadi tidak mendukupi kita untuk bekerja secara baik, dari sisi SDM juga dari sistem kerja karena perizinan itu membutuhkan telaahan teknis yang detail nah itu kami belum kapasitas dari sisi perizinannya masih belum dilakukan dengan baik, kedua dari sisi pengawasan pengoperasion KEK panduan pelaksan pengendaliannya juga belum jelas dari dewan kawasan provinsi maupun dewan kawasan nasional kemudian juga untuk tugas promosi itu belum jelas pembagian kerjanya antara administrtor dan badan pengelola itu mungkin kendala yang paling utamanya.” (wawancara Senin 29 April 2015, Pukul 10.00 WIB, di Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung) Berdasarkan
wawancara
tersebut,
hambatan
dalam
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, itu mualai dari kelembagaan seperti belum adanya SOP dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, infrastrukur peralatan kantor yang belum
lengkap,
akses internet yang sulit, dari jumlah SDM dalam Administrator yang
212
masih kurang, sarana dan prasarana yang belum menunjang, seperti kendaraan oprasional, serta belum adanya kantor Administrator KEK Tanjung Lesung, selain itu juga faktor penghambat dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung yaitu sistem kerja dan belum adanya panduan pengawasan pengoprasian KEK, dan panduan pelaksanaan pemgendalian juga belum dipahami dengan jelas. Selain itu juga menurut Bapak H. Sukran (I1.13) Kepala Badan Pelayanan
Perizinan
kabupaten
Pandeglang,
menjelaskan
faktor
penghamabt dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yaitu, belum jelasnya batas KEK Tanjung Lesung, hal ini dikawatirkan akan terjadi ketimpangan dalam pemberian kewenagan pemberian izin yang berikan oleh Administrator KEK Tanjung Lesung, berikut kutipan wawancaranya: “Nah tadi itu mungkin salah satu faktor penghambatnya itu karena memang batas KEK yang belum jelas, saya kawatirnya nanti pada saat ada diluar KEK itu kewenangan kita itu tementemen kek yang mengeluarkan, untuk faktor pendukungnya yah sistem perizinan meraka sudah online itu mempercepat proses perizinan sehingga nantinya investor cepat ditangani” (wawancara Senin 27 April 2015, pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Perizinan Kabupaten Pandeglang) Sementara itu Bapak Oki oktaviana (I1.18) Peneliti di Balitbangda Provinsi Banten menjelaskan menganai kendala dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung itu dari sebagai berikut: “Belum adanya kantor Administrator, terus kelurahan sama pasar kayak gini (menunjukan gambar) gimana wisataman tertarik coba. Menurut saya kondisi keuangan daerah juga menjadi penghambat karena bisa dilihat dari PAD kabupaten pandeglang itu cuma 5 persen dari ini masih dibawah rata-rata
213
nasional dan ini gak bisa gak sehat, nah jadi gini pandeglang itu bisa hidup karena disuplay oleh pusat dengan adanya dana perimbangan, terus sumber daya aparatur termasuk swatanya. Kondisi masyarakatnya juga memang kalo keknya itu tau tapi tidak mengetahui apaitu KEK, serta tingkat pendidikan yang masih rendah.” (wawancara Senin 13 April 2015, pukul 13.00 WIB, di kantor Balitbangda Provinsi Banten).
4.4 Pembahasan Kebijakan mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tenntang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dengan ditetapkannya tanjung lesung sebagai kawasan ekonomi khusus diharapkan nantinya Tanjung Lesung akan menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Pandeglang, peresmian siap beroprasinya Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus diresmikan pada 23 Febuari Tahun2015 oleh Presiden Joko Widodo. Pembahasan penelitian merupkan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilpangan serta dis\esuaikan dengan teoriyang digunakan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metterdan Carl Van Horn (1975) dalam Agustino (2012:141) mengenai dasar-dasar kebijakan publik. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui beberapa dimensi penilaian, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya,
214
karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana, komunikasi antar organisassi serta lingkungan eksternal. Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, yakni sebagai berikut: 1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan Dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, diketahui bahwa ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Eknomi Khusus Tanjung Lesung sudah cukup mudah dan jelas dipahami oleh para Implementor, walaupun demikian masih ada implementor yang belum memahami mengenai tujuan dari pengembangan KEK Tanjung Lesung itu sendiri, selain itu juga tujuan dari pengembangan Kawasan Ekonoimi Khusus Tanjung Lesung sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam undan-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus, yakni meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, mendorong terjadinya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Berkaitan
dengan
standar
keberhasilan
dari
Implementasi
kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung dapat dilihat darijumlah wisatawan dan investor yang masuk kedalam kawasan, dan selain untuk menilai keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dapat dilihat dari realisasi rencana aksi daerah dan rencana aksi nasional. Sejauh ini masih banyak rencana aksi nasional dan rencana aksi
215
daerahyang belum terrealisasi, hal ini tentu saja menjadi Kendala dalam pengambangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. selain itu juga masih adanya impelemntor yang belum mengetahui mengenai standar keberhasilan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, karena merasa tidak libatkan secara langsung dalam pengembanag Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Sementara
untuk
kesesuaian
implementasi
kebiajakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dengan melihat dari hasil wawancara, menunjukan bahwa pengembangan KEK tanjung lesung cukup sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat yang ada disekitar KEK Tanjung Lesung. Halini menunjukan bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung sudah tepat di kawasan wisata tanjung lesung yang memiliki potensi wilayang yang sesuai untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 7, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Sesuai dengan tata wilayah dan tidak berpotensi menggangu kawasan lindung; b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mendukung KEK; c) Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potenasi sumber daya unggulan; dan d) Mempunyai batas yang jelas.
216
Tabel 4.6 Hasil Penilaian Atas Dimensi Ukuran Dan Tujuan Kebjakan Kriteria penilaian Kejelasan
Hasil penilaian Kategori 1. Tujuan sudah jelas - Baik dipahami oleh para Implemntor 2. masih ada yang belum - Belum Baik mengetahui mengenai tujuan dan sasaran KEK Tanjung Lesung - Belum Baik 3. standar dari keberhasilan pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum diketahui oleh para implementor - Belum Baik 4. Ketidak sesuaian pelaskanaan pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan standar keberhasilan 1. kesesuaian dengan potensi - Baik wilayah dan lingkungan masyarakat 2. Pelaksanaan - Belum Baik pengembangan KEK yang tidak sesuai dengan rencana aksi daerah 3. Pembangunan Kawasan - Belum Baik Ekonomi Khusus yang belum maksimal 4. Pembangunan Infastruktur - Belum Baik yang belum maksimal 5. Penguatan terhadap daerah - Belum Baik bufer zone belum dilaksankan 6. Jumlah investor yang - Baik masuk sebanyak 7 investor
Terukur
Sumber: Peneliti 2015
Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa dimensi ukuran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung Lesung belum cukup jelas dan belum
dipahami sepenuhnya oleh para implementor, guna
217
mendukung KEK Tanjung Lesung. selain juga standar dari keberhasilan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang belum diketahui oleh para implementor, serta ketidak sesauian pelaksanaan pengembangan
KEK Tanjung Lesung dengan standar keberhasilan.
sementara itu untuk dimensi standar dan tujuan implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah cukup terukur atau sesuai dengan potensi wilayah dan masyarakat disana, namun memang pembangunan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang belum dilakukan secaramasimal, sertaa tidak terrealisasinya rencana aksi yang sudah ditetapkan. Sementara ini jumlah investor yang sudah melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah ada 7 Investor hal ini menunjukan kesiuran peneglola dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu Tanjung Lesung. 2. Sumber Daya Sumber daya manusia adalah faktor pertama dan utama dalam mendukung keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung, karena manusia adalah faktor penggerak laju implementasi suatu kebijakan. Sebagimana yang diungkapkan oleh Agustino (2008:142) bahwa tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkaulitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik akan sulit untuk diharapkan.
218
Dalam konteks sumber daya manusia seperti yang sudah dipaparkan dalam hasil penelitian, menunjukan bahwa aspek sumberdaya manusia dalam penyelenggraan KEK Pariwisata Tanjung Lesung sudah terbilang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan jumlah 11 orang pegawai di Administrator KEK. Dan juga sudah ada 7 perusahaan yang melakukan Mou dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. untuk sumber daya manusia di masyarakat dilihat masih belum siap dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Sejauh
ini
sudah
dilakukan
pelatihan-pelatihan
dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung kepada Administrator, baik itu oleh Pusat, maupun provinsi mengani penyelenggraan dan pemberian izin-izin
yang
diberikan
kepada
investor
guna
mendukung
pengembangan KEK Tanjung Lesung Sedangkan dukungan finansial untuk pengembngan KEK Tanjung Lesung itu didukung oleh APBD Kabupaten maupun Provinsi Banten guna tidak hanya dari pihak swasta, karena diharapkan pengembangan KEK itu sendiri dapat memningkatkan perekonomian daerah khususnya Kabupaten Pandeglang sehingga pemerintah juga perlu ikut dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. APBD Pandeglang yang dianggarakan dalam mendukung Pengembangan KEK Tanjung Lesung sebesar 3 Miliar, sementara untuk Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah menganggarakan dan untuk
219
pembangunan KEK Tanjung Lesung sebesar 1,4 Triliun, dan masingmasing investor 200 Miliar. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 31 menjelaskan bahwa pembangunan KEK dibiayai dari: a. Badan usaha; b. Kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan badan usaha; c. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau; d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sementara dari segi sarana dan prasarana. Dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, sudah terbilang cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaanya. Seperti sarana prasarana jalan, rambu-rabu, penerangan jalan, serta kantor administator, gerbang dan batas Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Serta akomodasi menuju KEK Tanjung Lesung. Selaian itu perangkat-perangkat kecil seperti komputer, meja di kantor KEK Tanjung Lesung masih dirasakan kurang, serta akses internet yang sangat sulit di Tanjung Lesung tentunya menghambat kinerja Administrtor KEK, padahal mereka harusm elaporkan perkembangan KEK Tanjung Lesung ke Dewan Kawasan. Disisi lain komitmen yang yang dilakukan oleh PT BWJ dengan perusahan-perusahaan yang melakukan MOU belum dilakukan dengan
220
maksimal, sampai sejauh ini pembangunan-pembangunan KEK Tanjung Lesung belum berjalan, padahal waktu yang ditentukan hanya 3 Tahun kedepan dari peresmian KEK Tanjung Lesung. Hal demikian tentunya di kawatirkan nantinya pengembangan KEK Tanjung Lesung akan selesai dari kurun waktu yang ditentukan. Beralih kepada sumber daya waktu, aspek ini menjadi amat vital manakala waktu pelaksanaan pengembangan KEK Tanjung Lesung tidak mencukupi dapat dipastikan kinerja implementasi kebijakan publik akan terhambat. Hal ini dialami oleh Dewan kawasan Provinsi Banten yang pembentukannya lebih lama dari rencana aksi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan menunjukan bahwa waktu pengembangan KEK Tanjung Lesung itu akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 Tahun. Sementara sebelumnya pihak pengelola menargetkan bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung akan selesai pada 2022 yaitu selama 7 Tahun setelah peresmian KEK Tanjung Lesung, tetapi pada saat peresmian beoperasinya KEK Tanjung Lesung pada 23 Febuari 201, Presiden Joko Widodo mengingin kan pembanguan KEK Tanjung Lesung akan selesai delam kurun waktu 3 Tahun.
221
Tabel 4.7 Hasil Penilaian Atas Dimensi Sumberdaya Karakteristik penilaian Dukungan sumber daya manusia
Dokungan dana
Dukungan prasarana
sarana
dan
Hasil penilaian 1. Pegawai Administrator KEK belum mencukupi dari segi kualitas dan kuantitasnya 2. Kurangnyan pelatihan yang dilakukan 3. Kesesuaian Tugas Pokok dan Fung Administrator KEK 4. Sudah ada 7 perusaan yang melakukan MOU dalam pengembangan KEK 5. Masyarakat belum siap menghadapi KEK Tanjung Lesung 1. Dana pengembangan KEK Tanjung Lesung dibiayai oleh Swasta 2. APBD Kabupaten Pandeglang digunakan dalam mendukung Pengembangan KEK 3. Dana dalam pengembangan KEK Oleh Badan Pengelola sebesar 1,4 T 4. Dana yang dikeluarakan oleh masing-masing investor sebesar 200 M 5. APBD Pandeglang yang dipergunakan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung sebesar 3 Miliar 6. Dana APBD yang digunakan untu pengembangan KEK Tanjung Lesung masih belum dilaksanakan 1. sarana dan prasarana belum cukup memadai 2. belum dibangunnya
Kategori - Baik
- Belum Baik - Baik
- Baik
- Belum Bak
- Baik
- Baik
- Baik
- Baik
- Baik
- Belum Baik
- Belum Baik - Belum Baik
222
Kantor Administrator KEK 3. Kantor sementar Administrator KEK Kecil 4. Belum adanya Koperasi dan UMKM 5. Akses internet yang sulit 6. Infrastruktur jalan yang masih rusak Dukungan waktu
1. keterlambatan penetapan dewan kawasan 2. lamanya pengerjaaan pembangunan fasilitas-fasilitas di KEK 3. Presiden memberikan waktu dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung 3 Tahun 4. Rencana waktu yang dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung oleh PT BWJ tidak sama dengan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo
- Belum Baik
- Belum Baik - Belum Baik - Belum Baik
- Belum Baik
- Belum Baik
- Baik
- Baik
Sumber: peneliti 2015
Berangkat dari hasil pembahasan serta tabel ditas, maka dapat peneliti
simpulkan
bahwa
sumber
daya
yang
tersedia
dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung sejauh ini belum mencukupi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, walaupuan indikator Sumber Daya Manusia dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung rata-rata sudah baik, yang belum baik dalam indakot Sumber daya manusia dalam penyelenggara KEK Tanjung Lesung itu adalah dari kesiapan masyarakat dan juga kurangnya pelatihan yang didapatkan oleh Adminitrator KEK
223
Tanjung Lesung, untuk indikator dana dalam pengembangan ini sudah baik, sementara sarana dan prasarana dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung dirasa masih sangat jauh dari kata baik masih banyak indikator dalam sarana dan prasarana yang belum siap, sementara itu dari sisi waktu pelaksanaan KEK Tanjung Lesung terjadi keterlambatan penetapan Dewan Kawasan yang berpengaruh pada keterlambatan Rencana Aksi lainnya. Tareget rencana dalam pembangunan KEK Tanjung Lesung akan ditargetkan akan selasi selama kurun waktu 3 Tahun, sesuai dengan permintaan dari Presiden Joko Widodo, hal ini sangat jauh dari rencana semuala dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung yang akan selesai dalam kurun waktu 7 tahun. Tetapi pihak pengelola menyakini bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung akan selesai sesuai target yang ditentukan. 3. Karakeristik Agen Pelaksana Pengembanagan
KEK
Tanjung
Lesung
dilakukan
guna
menudkung suatu wilayah agar berkembang, baik itu dalam pola pikirnya maupun dalam pertumbuhan ekonominya. Dengan adanya KEK diharapakan dapat membuka keenjangan yanga da didaerah serta meningkatkatkan kualita sumber daya dan potensi yang ada di daerah tersebut.
Dalam
hal
ini
tentunya
dibutuhkan
peran
dalam
pengembangan KEK Tanjung Lesung, yang natinya dapat mendukung dalam implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
224
karakteristikatau
peran
para
agen
pelaksana
akan
mempengaruhiberhasil atau tidaknya sebuah implementasi dari kebijakan dilaksanakan, dalam hal ini sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, berasal dari unsur pemerintah maupun unsur swastam dan masyarakt. Pemerintah Kabupaten berperan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung diantaranya adalah Dinas Pariwista Kabupaten Pandeglang memiliki peran dalam melakukan promosi wisata dan juga pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan dalam hal ini merubah trayek angkutan, membuat sub terminal, Bappeda memberikan sosialisasi kepada daerah penyangga KEK Tanjung Lesung, Dinas Pendidikan Meningkatkan Kualitas SMK Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Dinas Cipta Karya Membuat TPA di Cigeulis, Dinas Binamarga Meningkatkan Jalan Desa menjadi jalan Kabupaten, Dinas kelautan memiliki peran membangun pasar ikan, Disperindag berperan dalam meningkatkan ketampilan masyarakat, Dinas Pertambangan berperan pembangunan PJU, Dan Dinas Kehutanan berperan intensifikasi usaha hutan rakyat. Sementara peran dari Administrator KEK Tanjung Lesung sesuai dengan ketentuan yaitu bertugas Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
225
Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan. Untuk pelaksanaan pemberian izin dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, Administrator KEK, akan memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 43 Administrator berwenang memberikan: a. Arahan
kepada
badan
pengelola
KEK
untuk
perbaikan
operasionalisasi KEK; dan b. Teguran kepada badan usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK. Sementara untuk SOP dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dalam Administrator KEK masih dalam tahap pembentukan, artinya belum ada SOP sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. Sementara untuk sanksi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, yang bisa dikeluarkan oleh Administartor KEK Tanjung Lesung, Dewan Kawasan, dan Dewan Nasional. Sejauh ini belum ada
226
sanksi yang diberikan kepada pihak pengelola dalam implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Tabel 4.8 Hasil Penilaian Atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana Dimensi penilia Hasil penilaian Karakteristik agen 1. Pengembangan KEK pelaksana tanjung Lesung di kelola oleh pihak swasta 2. PT Banten West Java merupakan pengelola sekaligus pengembang KEK Tanjung Lesung 3. Peran dari tiap SKPD di Kabupaten pandeglang dalam Implementasi KEK Tanjung Lesung Standar oprating system 1. Belum adanya SOP di kantor Administrator KEK 2. Adanya Rencana Aksi dan Rencana Daerah untuk pengembangan KEK Tanjung Lesung Saksi 1. Administrator memantau dan mengendalikan oprasionalisasi pengembangan KEK Tanjung Lesung 2. Sejauh ini pengembangan KEK tanjung Lesung masih sesuai komitmen perjanjian KEK Tanjung Lesung
-
Kategori Baik
-
Baik
-
Baik
-
Belum Baik
-
Baik
-
Baik
-
Baik
Sumber: Peneliti 2015 Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas maka dapat disimpulkan sementara mengenai dimensi karakteristik agen pelaksana bahwa implmentasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sudah berjalan dengan baik. Walaupun memang belum
227
ada SOP yang mengatur, namun sudah ada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi daerah dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Lesung. selain
itu
juga
belum
adanya
sanksi
yang
dikeluarkan
dalampengembangan KEK Tanjung Lesung kepada pihak pengelola, karena dirasa implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung sejauh ini masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Sikap Kecendrungan (Diposition) Para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasian atau tidaknya kinerja Implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini melihat bagaimana sikap yang dilakukan oleh para pelaksana KEK Tanjung Lesung dalam adanya penolakan-penolakan
terhadap
pengembangan
Kawasan
Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung, serta hambatan-hambatan yang terjadi selama pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Dari dimensi penilaian mengenai sikap dan kecendrungan para agen pelaksana, berdasarkan hasil penilaian menunjukan bahwa pengelola dalam pengembanga KEK Tanjung Lesung dilihat banyaknya dukungan yang diberikan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung, bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah terkait pengembangan KEK Tanjung Lesung seperti, pemberian pelatihan kepada masyarakat, guna menyiapan Sumber Daya dalam pengembangan KEK Tanjung, perbaikan sarana prasaran yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait,
228
Seperti dinas Binamarga dalam hal infstruktur, Dinas Pertambangan dan Energi memberikan dukungan dalam bentuk PJU di sepanjang jalan menuju
KEK
Tanjung
Lesug.
Namun
masih
ada
pelaksana
atauimplementor dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung yang tidak memahami perannya dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. sementara sikap impelemtor terhadap kondisi ekternal, dalam hal ini PT BWJ sebagai pengelola telah memberikan bantuan CSR terhadap sekolah-sekolah dan juga Balai Kesehatan sekitar KEK Tanjung Lesung, Usaha menciptakan hubungan antara pengelola kawasan dengan masyarakat penyangga telah dilakukan berbagai aktivitas sosial diantaranya melalui corporate philantrhopy, dan socially responsible businesspractice. Bentuk nyata dari kedua aktifitas sosial tersebut antara lain: Pembangunan kawasan wisata agro kebun salak: 1) Mendorong pengembangan usaha kerajinan; 2) Menumbuhkan seni budaya lokal melalui pementasan pada eventevent yang dilaksanakan oleh pengelola; 3) Menjaga kelestarian kawasan pantai; 4) Mendorong masyarakat untuk berwirausaha.
229
Tabel 4.9 Hasil Penilaian Atas Dimensi Sikap (Disposition) Para Pelaksana Dimensi penilia Kognisi implementor
para
Respon paraimplementor
Sumber: Peneliti 2015
Hasil penilaian Kategori 1. Implementasi KEK - Baik Tanjung Lesung sudah cukup dipahami oleh para implementor 2. Masih ada - Baik implementor yang belum memahami KEK Tanjung Lesung 3. SKPD di kabupaten - Baik Pandegang memberikan dukungan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung 1. CSR yang diberikan - Belum Baik Pengelola dalam bidang pendidikan dan kesehatan 2. Kemudahan Investasi - Baik 3. Adanya pelatihan - Baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempersiapan pengembangan Tanjung Lesung 4. Perbaikan sarana dan - Baik prasaran 5. Peningkatan jalan Desa menjadi jalan - Baik kabupaten 6. Pemerintah kabupaten - Baik Pandeglang mendukung KEK Tanjung Lesung 7. Adanya yang mengkritisi - Belum Baik beroprasinya KEK Tanjung Lesung 8. Adanya penolakan dalam pengembangan - Belum Baik KEK Tanjung Lesung
230
Mengacu pada beberpa penjelasan dari tabel mengenai dimensi disposisi agen pelaksana. Maka dapat disimpulkan sementara bahwa implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung sudah dipahamai oleh para Implemntorm, walaupun ada sebagian implementor yang tidak mengetahui mengenai KEK Tanjung Lesung. Selain itu juga dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat mengenai pengembangan KEK Tanjung Lesung sangat positif, walaupun memang ada sebagain masyarakat yang menolak pengembangan KEK Tanjung Lesung
karena
mengkawatirkan
dampak
yang
ditimbulkan
dari
pengembangan KEK Tanjung Lesung itu sendiri. 5. Komunikasi Atar Organisasi Dan Aktiita Pelaksana Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementas yang efektif apanila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitass pengukuhan (wibawa, 1994:20). Komunikasi antar organisasi dapat dilakukan salah satunya melalui koordinai. Menurut handyaningrat (1980:78) koordinasi fungsional yang bersifat eksternal adalah koordinasi antar organisasi satu dengan organisasi lainnya. Koordinasi tersebut perlu dilakukan karena sebuah organisasi tidak munkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisai lainnya. Dari mekanisme komunikasi yang disampaikan harus jelas agar tidak membingungkan. Dari dimensi komuniksi antarorganisasi dan aktivias pelaksana, diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pihak swasta dengan
231
pemerintah sudah baik, dan koordinasi yang dilakukan oleh SKPD yang terkait dalam pengembangan KEK Tanjug Lesung juga sudah berjalan dengan baik. Komunikasi merupakan proses penyempaian informasi dari komunikator
kerja
komunikasikan.
Sedangkan
menurut
widodo
(2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyemapaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana
kebiajaka
(policy
implementers).
Kemudian
widodo
menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat dipahami apa yang menjadi isi, tujuan arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kabijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang dihubuungkan dengan pelaksana keijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai denggan tujuan kebijakan itu sendiri. Selain satu cara komunikasi kebijakan yang dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi dari pengembangan kawasan ekonomi khusus tanjunglesung. Berdsarkan hail wawancara yang udah dipaprkan sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, maupun sosialisai yang dilakukan oleh pihak swasta kepada masyarakat, hal ini diperlukan karena masyakat juga merupakan unsur penting dalam keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung, berikut hasil penilaian atas Dimensi Komunikasi Antar Organiasi Dan Aktivitas Pelaksana:
232
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Atas Dimensi Komunikasi Antar Organiasi Dan Aktivitas Pelaksana Karakteristik Penilaian Koordinasi
Sosialisasi
Hasil penilaian Kategori 1. Koordinasi antar - Baik pihak swasta dan pemerintah berjalan dengan baik 2. Koordinasi yang - Baik dilakukan oleh Badan pengelola terhadap para investor sudah berjalan dengan baik 3. Koordinasi antara - Baik SKPD yang terkait implementasi KEK judah berjalan dengan baik 4. Kurangnya - Belum Baik koordinasi yang dilakukan oleh swasta kepada masyarakat Baik 5. Bentuk komunikasi dari pihak pihak pemerintah seperti sosialisasi dan penyuluhan 1. sosialisasi mengenai - Belum Baik KEK Tanjung Lesung kepada masayarakat belum optimal 2. Tidak ada tindak - Belum Baik lanjut setelah sosialisasi selesai dilakukan
Sumber: Peneliti 2015 Dari uraian dan tabel diatas maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa koordinasi yang terjalin antara komunikasi antar agen pelaksana dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung sudah berjalan dengan baik, hanya saja untuk sosialisasi yang dilakukan tidak ada tindak lanjut bak dari pemerintah maupun swasta. Sementara itu pihak swasta
233
sampai
sejauh
ini
belum
memberikan
sosialisasi
mengenai
pengembangan KEK Tanjung Lesung. 6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dan persefektif yang ditawarkan oleh Van meterVan Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan
kebijakan
harus
pula
memperhatikan
kekondusifan lingkungan eksternal, dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana dampak yang dihasilkan oleh pengembangan KEK Tanjung Lesung terhadap masyarakat atau lingkungan dan apakah implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung, ini juga dapat mempengaruhi lingkungan politik yang ada atau sebaliknya. Kinerja dari suatu kebujakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi serta politik dari tempat kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan hasil penelittian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahi bahwa lingkungan eksternal yang menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pengembangan KEK Tanjung Lesung.
234
Tabel 4.11 Hasil Penilaian Atas Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Karateristik penilaian Lingungan Sosial
Lingkungan Ekonomi
Lingkungan Politik
Hasil penilaian 1. Pengembangan KEK Tanjung Lesung Mempengaruhi lingkungan sosial masyrakat sekita 2. Tingka pendidikan masyarakat yang masih rendah 1. Keadaan ekonomi yang masih rendah 2. Mayoritas masyarakt bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan 1. Implementasi KEK Tanjung Lesung dipengarruhi oleh unsur politik yang sedang ada
Kategori - Baik
- Belum Baik
- Baik - Belum Baik
- Baik
Sumber: Peneliti 2015 Dari uraian pembahasan dan tabel diatas maka dapat ditarik kesimulan sementaranya bahwa implementasi kebijakan pegembangan KEK Tanjung Lesung, dapat dilihat bahwa pengembangan KEK Tanjung Lesung itu dapat mempengaruhi Lingkungan yang ada disekitar khususnya di Desa Tanjung Jaya, baik itu lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Tingkat pendidikan dan penghasilan yang masih rendah tentu saja akan mempengaruhi implementasi dari pengembangan KEK Tanjung Lesung, keadaan politik yang stabil saat ini mempengaruhi implementasi KEK Tanjung Lesung, sehingga tidak adanya penundaan peresmian beroprasinya KEK Tanjung Lesung walaupun sudah berganti presiden.
235
Sementara itu untuk faktor penghambat dan pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan publik tentu saja akan mempengaruhi impelementasi pengembangan kawasan ekonomi Khusus Tanjung Lesung, adapun faktor penghambat dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung anatara lain yaitu: Tabel 4.12 Faktor pendukung dan penghamabat KEK Tanjung Lesung Karateristik penilaian Hasil penilaian Kelembagaan 1.Belum adanya Sop 2.Sudah dibentuknya dewan Kawasan 3.Sudah Administrator KEK 4.Belum adanya panduan pelaksanaa KEK 5.Belum banyaknya investor yang berinvestasi 6.Tugas promosi belum jelas 7.Jumlah pegawai Administrator KEK masih kurang 8.Tidak terlaksana rencana Aksi Infrastruktur 9. Belum dibangunnya kantor Administartor 10. Akan dibangunya Jalan Tol SerangPanimbang 11. Jalan yang masih rusak Sarana dan Prsaran 12. belum adanya kendaraan Oprasional 13. belum adanya Koprasi dan UMKM 14. peralatan di Kantor Administartor yang belum memadai Sumber Daya Manusia 15. tingkat pendidikan yang rendah Sumber: Peneliti 2015
-
Kategori Penghambat Pendukunng
-
Pendukung
-
Penghambat
-
Penghambat
-
Pengahambat
-
Penghambat
-
Penghambat
-
Penghambat
-
Pendukung
-
Penghambat penghamabta
-
penghambat
-
penghambat
-
penghambat
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasrkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang implementasi kebijakan dan kendala pengembangan KEK Tanjug Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dikatakan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya sebagai berikut : Pertama, standar dan tujuan yang belum jelas dipahami oleh para Implementor, serta ketidak sesuaian implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung dengan tujuan. Hal ini tentu saja mempengaruhi implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, karena masih ada implementor yang belum memahami mengenai Implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Kedua, dari sumber daya yang ada dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang belum siap, hal ini dilihat dari kurangnya jumalah SDM di Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan juga serta kapastias Sumber Daya Manusia yang masih miniseperti kesiapan masyarakat dalam pengembangan kawasan Ekonomi Khusus Tanjung. Selain itu juga faktor sarana dan
236
237
prasarana yang belum tersedia seperti kantor Admnistrator, Koperasi dan UMKM mempengaruhi dalam Implementasi KEK Tanjung Lesung. Ketiga, karakteristik Agen pelaksana, hal ini dilihat dari belum adanya SOP dalam pengembangan Khusus Tanjung Lesung, sistem kerja yang dalam memberikan perizinan oleh Administartor belum baik, dan belum jelasnya pengawasan pengoperasian dan pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dari Dewan kawasan, Keempat, komunikasi anatarorganiasai dan aktivitas pelaksana yang dalam hal ini kuranya koordinasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah kepada masyarakat mengenai KEK Tanjung Lesung, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengatahui apa itu KEK Tanjung Lesung, serta tidak adanya tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Kelima, secara umum lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung dalam implementasi KEK Tanjung Lesung, namun disisi lain juga menjadi penghambat, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung jaya yang masih rendah, serta masyoritas mata pencaharian meraka itu merupakan petani dan nelayan, sehingga kepedulian dan pengetahuan mereka terhadap pariwisata dalam hal ini Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung masih rendah.
238
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran yntuk keberhasilan dalam implementasi kebijakan
pengembangan KEK
Tanjung Lesung, yakni berupa rekomendasi yang bersifat praktis seperti berikut ini: 1. Diharapkan adanya SOP yang dibaut oleh Administrator KEK guna impelementasi KEK Tanjung Lesung, agar nantinya pelaksanaan KEK Tanjung Lesung akan sesuai dengan rencana daerah dan rencana aksi nasional yang sudah ada. 2. Diharapkan pihak BWJ (Banten West Java) dapat melakukan pengembangan di KEK Tanjung Lesung tanpa harus menunggu investor yang masuk terlebih dahulu, agar tidak perlu menunda pembangunan dan pembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, sehingga pengembangannya sesuai dengan rencana aksi daerah dan rencana aksi nasional yang sudah ada dapat cepat direalisasikan. 3. Di harapkan pemerintah dan pihak pengelola emberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai KEK Tanjung Lesung, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu KEK dan tujuan dari KEK sendiri sehingga nantinya masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi ikut berperan dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. 4. Melakukan pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya, dan penyuluhan sadar wisata berkala kepada masyarakat, serta memberikan
239
pelatihan pemandu wisata, dan bahasa asing kepada masyarakt, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. mengingat akan semakin bertambahnya wisatwan yang datang ketanjung lesung, baik itu wisatwan dalam negri maupun wisatawan mancanegara. 5. Meningkakatkan keterampilan masyarakat serta potensi yang dimiliki, dengan memberikan pelatihan kerajinan tangan, cindra mata dan oleh-oleh khas dari dari daerah. Sehingga nantinya akan merupah perekonomian masyarakat di Desa Tanjung jaya dengan kerajinan dan cindra mata yang mereka hasilkan. 6. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pihak Swasta mampu bekerjasama membangun fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana bagi masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung untuk menjadi masyarakat yang inovatif dan kreatif.
Daftar Pustaka
Sumber Buku: Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Ali, Farid dan Andi Samsul Alam. 2012. Studi kebijakan pemerintah. Bandung: Reflika Aditama Alwasilah, A. Chaedar.2006. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya Bungin, Burhan.2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pt Praja Grafindo Persada Denzim, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook of qualitative research. Terjemahan oleh Dariyanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dunn, William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gajah Mada University Press Hidayat, Syarif dan Agus Syarif Hidayat. 2010. Qua Vadis Kawasan Ekonomi Khusus . Jakarta: Rajawali Pers. Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakrta: Dia Fisip Universitas Indonesia. Miles, Matthew B & A. Michael Huberman.2009. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press Maleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Miftah, Thoha. 2003. Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Nugroho, Riant. 2012. Public Policy(Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan). Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Klompok Gramedia Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-razz Media Satori, Djam’an & Aan Komariah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustsaka Pelajar Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Cv Alfabeta Suharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Bandung: Alfabeta Sutopo, dan Sugiyanto. 2001. Analisis Kebijakan publik. Jakarta: LAN-RI Tangkalisan, Hesel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Negara Publik Indonesia (Ypapi) & Lukman Offset Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan Dari Informasi Ke Implementasikebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara Widya, Wicaksono. K. 2006. Administrasi Dan Birokrasi. Yogyakarta:Graha Binu Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Sumber Dokumen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Maserplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Peraturan Presiden Nomor48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Maserplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Peraturan Presiden No 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten
Sumber Lain: Skripsi Ike Hanisyah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pengawasan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tangerang tentang daerah wisata pantai di Kabupaten Tangerang (studi kasus Pantai Tanjung Kait, Pantai Sangrila Dan Pantai Tanjung Pasir), Tahun 2015. skripsi oleh Fania Mutia Hanum, Universitas Sultan Agemg Tirtayasa Implementasi Rencana Strategi pengembangan Dan Pelestarian Destinasi Wisata Cagar Budaya Banten Lama Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten, Tahun 2015. http://m.okezone.com/read/2014/09/05/20/1034679/daftar-proyek-mp3ei-yangdiresmikan-hari-inidiakses pada tanggal: 1 November 2014 pukul: 22.00 http://m.Wordpress.com/2009/10/19/kawasan-ekonomi-khusus tanggal: 20 januari 2015 pukul 20.00
diakses
pada
Kajian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian.2011 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E1). (https://www.academia.edu/3356230/kajian-masterplanpercepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3eidiakses pada tanggal: 1 november 2014 pukul: 22.00) Kajian Dinas Kebudayaan Dan Pariwista Provinsi Banten.2013.Dampak Sosial Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesungtahun 2013. Kajian Tommy Monoarfa dan Komarudin. Penetapan kawasan khusus dan Kawasan Ekonomi Khusus.(www.gin.web.id/indek.php/pendekatan/249penetapan-kawasan-khusus-dan-kawasan-ekonomi-khususdiakses pada tanggal: 3 maret 2015 pukul: 17.00)
