1.1. LATAR BELAKANG Program Pembangunan Listrik Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Program Pembangunan Listrik Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Banten melalui Dinas Pertambangan dan Energi bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di perdesaan, juga diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Program tersebut akan dilaksanakan di 7 wilayah kabupaten/kota yang menjadi target kegiatan tahun anggaran 2014, dengan jumlah unit terpasang sebanyak 25.000 Satuan Sambungan (SS). Dalam pelaksanaannya, untuk pengadaan dan pemasangan komponen mekanik dan kelistrikan, dilakukan oleh penyedia barang/jasa (pemborong) melalui proses pelelangan umum, yang terbagi dalam 3 Wialayah Kerja Pembangunan (WKP). Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sebagai pengguna barang/jasa wajib mengawasi hasil kerja yang dilakukan oleh pemborong tersebut, baik kemajuan maupun hambatan yang dialaminya, sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Tetapi

karena keterbatasan waktu dan personil, maka dinas menyerahkan pekerjaan

pengawasan ini kepada pihak konsultan pengawasan melalui sistem seleksi pengadaan jasa konsultansi sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan yaitu melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemasangan Instalasi Rumah (IR) pada

Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2014 (82.06)

1

kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di

Kabupaten Lebak, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2014. Tujuan dari pengawasan ini agar pekerjaan pemasangan Instalasi Rumah dapat terlaksana dengan baik sesuai kualitas dan kuantitas yang diharapkan, serta sesuai dengan dokumen pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 adalah pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan Instalasi Rumah (IR) pada 25.000 unit rumah penduduk penerima program listrik perdesaan yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi Banten

1.3.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah dan Pekerjaan Ruang

lingkup

wilayah

pekerjaan

pengawasan

ini

berada

di

7

(tujuh)

kabupaten/kota di Provinsi Banten yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kab. Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, serta Kota Cilegon. Pekerjaan pengawasan ini dibagi sesuai dengan Wilayah Pekerjaan Pembangunan (WKP) Pemasangan Instalasi Rumah (IR), sebagai berikut: No.

Zona Pengawasan

Rencana Jumlah IR 6.000 SS

1.

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

2.

Kota Serang dan Kota Cilegon (WKP II)

1.100 SS

3.

Kabupaten Serang (WKP II)

5.900 SS

4.

Kabupaten Pandeglang (WKPIII)

6.000 SS

5.

Kabupaten Lebak (WKP III)

6.000 SS

Ruang lingkup pekerjaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 meliputi:


2

a. Kegiatan administrasi meliputi: administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan konsultan pengawasan. b. Kegiatan teknis meliputi: pengawasan terhadap pekerjaan konsultan pengawasan, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring terhadap pekerjaan pemasangan IR, dan monitoring ke lokasi dan PT. PLN setempat tentang pemasangan SR.

Adapun ruang lingkup Konsultan Pengawasan pada kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan listrik perdesaan ini adalah sebagai berikut: 1. Rapat persiapan,dan pelaksanaan; 2. Rapat lapangan; 3. Memeriksa dan mempelajari dokumen pekerjaan pemasangan instalasi rumah pada kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan T.A. 2014 yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; 4. Menyusun format dokumen pengawasan pekerjaan pemasangan instalasi rumah yang terdiri dari progress fisik, berita acara serah terima, dan gambar-gambar (dokumentasi); 5. Melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan instalasi rumah yang dilakukan oleh pemborong, meliputi : a. Mengawasi laju pelaksanaan pekerjaan elektrikal dari segi spesifikasi, kuantitas, dan kualitas; b. Mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan; c. Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian bila terjadi selama pekerjaan dilaksanakan;


3

d. Menyusun dan meneliti Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan sebagai bahan persyaratan pembayaran angsuran pekerjaan pemasangan instalasi rumah, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan; e. Menyusun dan meneliti gambar-gambar yang dibuat oleh pemborong pekerjaan sesuai dengan pekerjaan di lapangan (As Built Drawing); f. Menyusun daftar cacat-cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan; g. Menyusun draft laporan akhir dan laporan akhir pekerjaan pengawasan setelah melalui perbaikan-perbaikan.

Target kinerja kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No. 1.

Tolok Ukur Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014

1.3.2.

Target Kinerja Pengawasan terhadap 25.000 (dua puluh lima ribu) unit pemasangan IR

Lokasi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Rencana Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 sebesar Rp. 796.385.000,- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :


4

No. 1.

Tolok Ukur Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014

Jumlah Biaya (Rp) 796.385.000

Dengan rincian anggaran sbb: a. Kegiatan swakelola/intern

283.635.000

b. Kegiatan yang dikontrakan (konsultan pengawasan)

512.750.000

b.1. Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang selatan)

120.550.000

b.2. Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Wilayah Kabupaten Serang)

120.550.000

b.3. Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Wilayah Kota Serang dan Kota Cilegon)

29.775.000

b.4. Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Wilayah Kabupaten Pandeglang)

120.825.000

b.5. Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Wilayah Kabupaten Lebak)

120.825.000


5

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2.1. Tahap Persiapan Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014, dimulai dengan tahap persiapan berupa: 1. Persiapan Administrasi: berupa persiapan perlengkapan Kantor (ATK), Rapatrapat persiapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan jadwal kegiatan, pernyiapan format-format laporan, serta penyusunan rencana-rencana kegiatan termasuk di dalamnya persiapan untuk kontrak pengawasan (ULP). 2. Persiapan Teknis; berupa perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah ke instansi terkait di kabupaten/kota, PT.PLN (Persero), Dirjen ketenagalistrikan Kementrian ESDM, serta perjalanan dinas koordinasi ke beberapa desa/kecamatan yang mendapat bantuan listrik perdesaan. 3. Pembentukan Panitia/Tim pelaksana teknis kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014, meliputi pengawasan ke-3 WKP. 4. Waktu Persiapan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014, dari Bulan Januari s/d Bulan April 2014.

2.2 Tahap Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 mengalami kendala pada tahap kontraktual, karena mengalami keterlambatan dalam proses pelelangan (ULP), sehingga waktu pekerjaan pengawasan ini mengalami


6

keterlambatan selama beberapa bulan, dari rencana Bulan April 2014 menjadi Bulan Juli 2014. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan kontraktual Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan, alamat dan pimpinan

1.

10 Juli-06 PT. Sigma Karya Desin, 900/82.06November Taman Graha Asri Blok 01/KKJK/Distamben 2014 (120 120.550.000 E4 No.5 Kota Serang, /2014 hari Ir. Dudi Ginanjar kalender0

2.

10 Juli-06 PT. Sigma Karya Desin, 900/82.06November Taman Graha Asri Blok 02/KKJK/Distamben 2014 (120 120.550.000 E4 No.5 Kota Serang, /2014 hari Ir. Dudi Ginanjar kalender0

3.

PT. Buana Cakra Konsultan, 900/82.06Bumi Agung Permai 05/SPK/PAL/Distam Blok F4 No. 9 Serang, ben/2014 Ir. Cahyadi

4.

10 Juli-06 PT. Eka Dwi Satya, 900/82.06November Taman Graha Asri Blok 03/KKJK/Distamben 2014 (120 120.825.000 J4 No.7 Kota Serang, /2014 hari Ir. Asep Rahmatullah kalender0

5.

PT. Eka Dwi Satya, 900/82.06Taman Graha Asri Blok 04/KKJK/Distamben J4 No.7 Kota Serang, /2014 Ir. Asep Rahmatullah

No. Kontrak


Tanggal Pelaksanaan

Nilai Kontrak (Rp)

No.

4 Agustus-2 Oktober 2014 29.775.000 (60 hari kalender)

10 Juli-06 November 120.825.000 2014 (120 hari kalender)

Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) WKP I (Wilayah Kab. Tangerang meliputi 21 kecamatan dan 83 desa dan Kota Tangerang Selatanm meliputi 1 kecamatan dan 4 desa) WKP II (Wilayah Kabupaten Serang meliputi 22 kecamatan dan 97 desa) WKP II (wilayah Kota Serang meliputi 5 kecamatan, 20 desa, dan Kota Cilegon meliputi 5 kecamatan dan 8 desa) WKP III (Wilayah Kabupaten Pandeglang meliputi 32 kecamatan dan 107 desa) WKP III (Wilayah Kabupaten Lebak meliputi 27 kecamatan dan 124 desa)

7

2.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan Tahap pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 terbagi dalam 2 pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawasan dan tim internal (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten).

2.2.1 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Tahap pelaksanaan pekerjaan pengawasan dimulai dengan dikeluarkannya kontrak kerja/SPK yang dibuat oleh tim ULP Pemerintah Provinsi Banten melalui sistem lelang (4 SPK) dan Pengadaan langsung (1 kontrak). Sistem Pencairan anggaran untuk SPK melalui seleksi sederhana (4 SPK) terbagi dalam 2 termin yaitu Termin 1 berupa uang muka dengan syarat menyerahkan laporan pendahuluan, serta termin ke-2 setelah pekerjaan selesai dan menyerahkan laporan akhir. Sedangkan 1 SPK merupakan penunjukan langsung dengan sistem pembayaran sekaligus setelah pekerjaan selesai dan menyerahkan laporan akhir. Adapun rincian tahap pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawasan adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan rapat persiapan, dan pelaksanaan; meliputi rapat persiapan sebelum pelaksanaan lapangan, pembuatan jadwal pekerjaan, koordinasi dengan pihak kontraktor pelaksana, serta rapat-rapat pelaksanaan pekerjaan. 2. Melaksanakan rapat lapangan jika diperlukan; hal ini dilaksanakan jika menemukan kendala dan temuan di lapangan, terutama berkoordinasi dengan pihak kontraktor pelaksana. 3. Memeriksa dan mempelajari dokumen pekerjaan pemasangan instalasi rumah pada kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan T.A. 2014 yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;


8

4. Menyusun format dokumen pengawasan pekerjaan pemasangan instalasi rumah yang terdiri dari progress fisik, berita acara serah terima, dan gambar-gambar (dokumentasi); 5. Melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan instalasi rumah yang dilakukan oleh pemborong, meliputi : h. Mengawasi laju pelaksanaan pekerjaan elektrikal dari segi spesifikasi, kuantitas, dan kualitas; i. Mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan; j. Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian bila terjadi selama pekerjaan dilaksanakan; k. Menyusun dan meneliti Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan sebagai bahan persyaratan pembayaran angsuran pekerjaan pemasangan instalasi rumah, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan; l. Menyusun dan meneliti gambar-gambar yang dibuat oleh pemborong pekerjaan sesuai dengan pekerjaan di lapangan (As Built Drawing); m. Menyusun daftar cacat-cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan; n. Menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan berupa temuan-temuan ke pihak tim pengawasan internal maupun tim pelaksana kegiatan fisik dalam bentuk surat teguran ke kontraktor pelaksana. o. Menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan

2.2.2 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Tim Pengawasan Internal Pengawasan yang dilaksanakan oleh tim internal dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah mengawasi dan mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan.


9

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: 1. Koordinasi dengan pihak konsultan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 2. Mengawasi dan mengendalikan pekerjaan konsultan pengawasan dalam bentuk monitoring ke lapangan, dengan melaksanakan perjalanan dinas ke lokasi pembangunan listrik perdesaan, 3. Memperingatkan

konsultan

pengawasan

dengan

membuat

teguran

setelah

mendapatkan temuan-temuan di lapangan, baik temuan berkaitan dengan tidak adanya tim pengawasan di lapangan, maupun yang berkaitan dengan pekerjaan fisik di lapangan. 4. Berkoordinasi dengan pihak konsultan pengawasan untuk membuat surat teguran kepada pihak kontraktor pelalksana terhadap temuan hasil monitoring tim internal maupun temuan oleh konsultan pengawas. 5. Melaksanakan rapat evaluasi dengan pihak konsultan pengawas, kontraktor pelaksana dan pihak pelaksana pembangunan listrik perdesaan jika diperlukan, terutama terkait dengan temuan-temuan dan permintaan pencairan dana pertermin yang berkaitan dengan progres fisik pembangunan listrik perdesaan. 6. Membuat

laporan

hasil

monitoring

dan

perjalanan

dinas

ke

lokasi-lokasi

pembangunan listrik perdesaan yang dikunjungi. 7. Membuat laporan akhir kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014.


10

BAB III CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Pencapaian

kinerja

fisik,

keuangan

dan

program

Kegiatan

Pengawasan

Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 berdasarkan atas rincian kinerja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 Nomor 2.03.01.01.82.06.5.2 Tahun Anggaran 2014, serta sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3.1

CAPAIAN KINERJA FISIK Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014,

terutama pencapaian kinerja fisik, sangat bergantung dari kegiatan fisik pembangunan listrik perdesaan dan pelaksanaan kinerja konsultan pengawasan itu sendiri. Berdasarkan

Laporan

Realisasi

Keuangan

dan

Fisik

Pelaksanaan

Kegiatan

Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 pada Bulan Desember 2014, tingkat capaian kinerja

fisik (output) pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut:

Capaian Kinerja Fisik (ouput) Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2014 (82.06)

11

No 1.

Tolok ukur dan Target kinerja

Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan

JUMLAH

Target

Realisasi

100,00

100,00

100,00

100,00

Uraian Kinerja Fisik 0,00 a. 5 SPK konsultan pengawasan pembangunan listrik perdesaan di WKP I (Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan), WKP II (Wilayah Kabupaten Serang), WKP II (Wilayah Kota Serang dan Cilegon), WKP III (Wilayah Kabupaten Pandeglang) dan WKP III (Wilayah Kabupaten Lebak) b. Kegiatan swakelola tim pelaksanan pengawasan pembangunan listrik perdesaan dan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap konsultan pengawasan pembangunan listrik perdesaan

Deviasi

0,00

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan pada tabel tersebut diatas, capaian kinerja fisik (output) Kegiatan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 sebesar100% atau dengan kata lain telah menyelesaikan seluruh target kinerja

outputsebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

3.2

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014,

terutama pencapaian kinerja keuangan juga sama halnua dengan pencapaian kinerja fisik sangat bergantung dari kegiatan fisik pembangunan listrik perdesaan dan pelaksanaan kinerja konsultan pengawasan itu sendiri. Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 pada Bulan Desember 2014, tingkat capaian kinerja keuangan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:


12

Capaian kinerja keuangan (input) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 Realisasi Anggaran

Sisa Anggaran

No

Tolok Ukur Kinerja

Pagu Anggaran

Rp.

%

Rp.

%

1

2

3

5

6

7

6

1.

Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan

796.385.000

782.960.000

98.31

TOTAL

796.385.000

782.960.000

98.31

13.425.200

13.425.200

1.69

1.69

Berdasarkan data pada tabel diatas tentang Capaian Kinerja Keuangan (input) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.425.000,- atau setara dengan 1.69 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 796.385.000,-. Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SILPA) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pada Rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 13.200.000,berupa kelebihan uang transportasi. 2. Pada Rekening Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 225.000,- yaitu berupa sisa kontrak Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Wilayah Kota Serang dan Cilegon).

3.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM Seperti yang terlihat dalam tabel kinerja fisik dan keuangan di atas, deviasi untuk kinerja fisik sama 0% (nol persen) alias tidak ada deviasi, sedangan untuk kinerja keuangan sebesar -1.69%. Secara garis besar kinerja fisik dan keuangan serta deviasi kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 dapat terlihat dalam kurva Pencapaian Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaai berikut: Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2014 (82.06)

13

Kurva Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2014 100.00 100.00 100.00

90.00 80.00 70.00 67.69

60.00 50.00

55.73

59.10 Rencana Fisik dan Keuangan

49.80

40.00

Realisasi Keuangan

30.00

Realisasi Fisik

20.00 10.00 0.00

2.69 1

4.73 2

7.29 3

9.25

11.30

4

5

15.12 6

7

8

9

10

11

12

BAB IV PERMASALAHAN DAN HAMBATAN Secara umum, kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 tidak menemui permasalahan dan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaannya.


14

Tetapi untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan terutama kegiatan konsultan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan mengalami keterlambatan waktu dari rencana semula karena keterlambatan dalam pelaksanaan proses Kontratual, dan juga kegiatan ini juga sangat tergantung dari kontraktual kegiatan fisik pemasangan Instalasi Rumah (IR) yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Hambatan

dan

permasalahan

tersebut

tentunya

dapat

diatasi

dengan

menyesuaikan waktu pelaksanaan SPK kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan tahun 2014 tersebut, seperti terlihat dari hasil kinerja fisik dan keuangan di atas serta dengan deviasi yang sangat keci yaitu -1.69%.

BAB V PENUTUP

Laporan akhir kegiatan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksana Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan pada Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 dengan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pelaksanaannya. Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2014 (82.06)

15

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun minimal berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2014. Dalam Pelaksanaannya Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan TA. 2014 telah dapat mewujudkan target kinerja pelaksanaan kegiatan yang diembannya dengan

capaian

kinerja

fisik

(output)

sebesar

100%

dan

capaian

kinerja

keuangan/penyerapan anggaran sebesar 98,31% (terealisasi Rp. 782.960.000,- dari rencana pembiayaan sebesar Rp. 796.385.000,-) atau terdapat Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp. 13.425.000,- yang berasal dari efesiensi dan sisa kontrak dikarenakan penyesuaian dengan kondisi pada masing-masing rekening belanja tersebut.

Demikian Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2014 ini disusun dengan harapan agar hasil yang telah dicapai dapat bermanfaat.

Serang,

Januari 2015

Mengetahui, Koordinator PPTK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

NANA SURYANA, ST., M.Si NIP. 19710624 199803 1 006

IDHAM NURFITRI ARIEF, ST NIP. 19711129 200112 1 001


16


17

1.1. LATAR BELAKANG Program Pembangunan Listrik Perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Recommend Documents