1.1. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Tahun 2016 mendatang merupakan tahun pertengahan dari 5 (lima) tahun masa

kepemimpinan

Gubernur

H.

Alex

Noerdin

dan

Wakil

Gubernur

H. Ishak Mekki. Tahun pertengahan menjadi masa yang penting untuk mengevaluasi 2 (dua) tahun pertama untuk kemudian menuju 2 (dua) tahun berikutnya. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk mengkaji keberhasilan dan juga kekurangan pelaksanaan dan capaian setiap program, baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan. Kinerja pembangunan tahun 2014 perlu dikaji secara komprehensif sinerginya dengan tema pembangunan tahun 2014 yakni “Mempertahankan Kesinambungan Pembangunan Menuju Sumatera Selatan Yang Lebih Maju”.

Sementara program dan kegiatan tahun 2015,

yang

anggarannya telah disahkan dan segera akan dilaksanakan, harus juga dicermati bahkan diperketat agar kinerjanya bersinergi dengan tema pembangunan tahun 2015 yakni “Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Potensi Daerah”. Seiring dengan pelaksanaan pembangunan tahun 2015, kebijakan pembangunan pemerintah Pusat, dengan APBNnya, mutlak perlu diselaraskan oleh daerah. 2 (dua) kebijakan pokok Pemerintah Pusat, Trisakti dan Nawacita, sebagaimana dijabarkan ke dalam RPJMN tahun 2015-2019 harus diselaraskan kedalam kebijakan pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 terbukti telah bersinergi dengan RPJMN Tahun 2015-2019.

Namun pelaksanaan setiap

program dan kegiatan sangat membutuhkan konsistensi yang harus secara cerdas disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia.

Upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi senantiasa dibayangi oleh ancaman meningkatnya kemiskinan dan penganguran. Pendekatan pembangunan wilayah, yakni dengan memperhatikan keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah, sudah selayaknya didahulukan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah Kabupaten/Kota Secara agregat merupakan kemajuan Provinsi, Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 1

sebagaimana juga kemajuan daerah Provinsi secara agregat merupakan kemajuan Nasional. Untuk memastikan terlaksananya konsistensi pelaksanaan RPJMD dalam Renstra SKPD yang terakumulasi secara tahunan dalam RKPD, maka akan diterapkan e-Planning yang dimulai sejak penyusunan RKPD Tahun 2016. RPJMD diantaranya,

Provinsi

Sumatera

Selatan

Tahun

2013-2018

tentang kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.

dalamnya adalah target pertumbuhan ekonomi,

memuat,

Termasuk di

penurunan kemiskinan,

pengurangan pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Memperhatikan target yang telah dirumuskan dan dengan membandingkannya dengan capaian akhir tahun 2014,

maka harus diakui bahwa banyak target

tersebut yang belum tercapai. Dengan menyadari besarnya potensi dan peluang pembangunan mulai tahun 2015 ini, yang ditandai oleh beberapa fokus dan prioritas RPJMN yang terbukti bersinergi dengan RPJMD Prov. Sumsel, maka mutlak perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan yang tersebar di SKPD. Penajaman dimaksud bermakna untuk kesesuaiannya dengan kemampuan pendanaan yang ada, sehingga diharapkan tetap tercapai hasil yang optimal.

1.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 adalah : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 2

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14); 11)

Peraturan

Daerah

Provinsi

Sumatera

Selatan

Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 Seri E); Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 3

12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Tahun

2013-2018

( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9); 14) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 15)

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 12).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN a.

Maksud Rencana Kerja (Renja) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal

Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016. b.

Tujuan Rencana kerja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 disusun

dengan tujuan sebagai berikut : 

Sebagai

pedoman

bagi

BP3MD

Provinsi

Sumatera

Selatan

dalam

menentukan Program dan Kegiatan Tahun 2016; 

Memudahkan seluruh jajaran aparatur BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;



Memudahkan seluruh jajaran aparatur BP3MD Provinsi Sumatera Selatan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2016;

Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 4



Untuk mencari alternatif langkah perbaikan dan penyempurnaan serta kebijakan yang perlu diambil secara terukur sehingga sejalan dengan pelaksanaan prinsip efesiensi dan efektivitas;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BP3MD Prov. Sumsel Tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BP3MD Prov. Sumsel Tahun 2013-2018 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BP3MD Prov. Sumsel Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.


Page 5

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BP3MD Prov. Sumsel Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


Page 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BP3MD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2014) dan Capaian Renstra SKPD Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap halhal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD. Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja ditetapkan pada awal tahun 2015. Renja tahun 2016 memuat target kinerja tahun 2016 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Pagu Dana sebesar Rp 11.292.779.000,dengan

persentase

dengan realisasi sebesar sebesar

96

%.

Dan

sisa

Rp. 10.843.076.106,anggaran

sebesar

realisasi

sebesar

Rp. 449.702.894 I. Belanja Tidak Langsung Berjumlah

Rp.

5.988.487.000-

dengan

Rp. 5.796.529.847,- atau dengan persentase sebesar 96,79 % dan sisa anggaran Rp. 191.957.153,II. Belanja Langsung Berjumlah

Rp.

5.304.292.000,-

dengan

Rp. 5.046.546.259,- dengan persentase sebesar Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

realisasi

sebesar

95,14 % dan sisa Page 7

anggaran belanja langsung tahun 2014 sebesar

Rp. 257.745.741,-

dengan sisa anggaran sebesar Rp. 87.322.856,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjumlah

Rp

1.508.880.000,-

dengan

realisasi

dana

sebesar

Rp. 1.421.557.144,- dengan persentase 94,21% dan sisa anggaran sebesar Rp. 87.322.856,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatankegiatan sebagai berikut : 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan pagu dana sebesar Rp. 12.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 11.901.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik sebesar 99,18 %. Sisa Anggaran Rp. 99.000,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama 12 bulan. 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu

dana

sebesar

Rp.

390.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 356.049.901,- dengan persentase 91,29 %,. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 33.950.099,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, internet dan listrik. 3)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan pagu dana sebesar Rp. 206.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 189.994.575,- dengan persentase 91,96 %,. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 16.615.425,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 36.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.000.000, dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan selama 12 bulan. 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.754.800,- dengan persentase 99,39 %, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.


Page 8

6) Penyediaan Rp.

Alat

Tulis

Kantor,

40.000.000,-terealisasi

dengan

sebesar

pagu

Rp.

dana

sebesar

39.953.903,-

dengan

persentase 99,88%, realisasi fisik 100 %. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan. 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.622.400,- dengan persentase

99,06 %, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran

sebesar Rp. 377.600. Hasil yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan lancar. 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp. 56.000.000,- terealisasi sebesar

Rp. 24.574.450,- dengan persentase 43,88%, realisasi fisik

100%. Sisa pagu anggaran sebesar

Rp. 31.425.550,-. Hasil yang

dicapai adalah terpenuhinya jasa penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor selama 12 bulan. 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 10.000.000, terealisasi sebesar Rp. 9.905.000, dengan persentase 99,05%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 95.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan selama 12 bulan. 10) Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu dana sebesar Rp. 25.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.737.500,- dengan persentase keuangan 94,20%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.462.500,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan. 11) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran, dengan pagu dana sebesar Rp. 275.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 275.470.000,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis/ perkantoran selama 12 bulan. 12) Penyediaan Rp.

Jasa

6.600.000,-

Tutor

SKJ,

terealisasi


dengan

sebesar

Rp.

pagu

dana

6.450.000,-

sebesar dengan Page 9

persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa tutor SKJ selama 11 bulan. 13) Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih, dengan pagu dana sebesar

Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.999.750,- dengan

persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya penyediaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan. 14) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri, dengan pagu dana sebesar Rp. 365.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 362.143.865,- dengan persentase 99,22%, realisasi fisik 100%.

Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.856.135,- Hasil yang

dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memiliki pagu dana sebesar Rp. 664.800.000, yang memiliki persentase sebesar

94,75%

dari

realisasi

dana

di

tahun

2014

sebesar

Rp. 629.879.650,- dan sisa anggaran Rp. 34.920.350,-. Kegiatan ini untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor, rehabilitasi gedung kantor, dan pemeliharaan gedung kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mempunyai pagu dana sebesar Rp. 134.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.851.550,- dengan persentase sebesar 99,48%. Sisa pagu anggaran Rp. 698.450,- Program ini digunakan untuk membiayai rapat koordinasi teknis dengan kabupaten/kota. d) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Mempunyai pagu dana sebesar Rp. 2.286.062.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.203.830.490,- persentase sebesar 96,40%. Sisa anggaran sebesar Rp. 82.231.510,-. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang tersebar di bidang-bidang teknis pada BP3MD Provinsi Sumatera Selatan., antara lain : Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 10

1)

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA dan PMDN. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 167.500.000,dengan realisasi sebesar Rp. 163.104.300,- atau tingkat persentase capaian sebesar 97,38%. Hasil kegiatan antara lain : Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal dengan Aparatur Kabupaten/Kota PMA dan PMDN se- Sumatera Selatan,

2)

Peningkatan

Pemantauan,

Pembinaan,

dan

Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 167.500.000,dengan realisasi sebesar Rp. 166.161.080,- atau tingkat persentase capaian sebesar 99,20%. Hasil Kegiatan antara lain : 1. Terciptanya

pemahaman/persepsi

aparatur

pemerintah

se

Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan penanaman modal. 2. Tercapainya

pemantauan

Penanaman

Modal

Asing

dan

Penanaman Modal Dalam Negeri 15 Kabupaten/Kota.

3)

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Dibidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 224.974.000,dengan realisasi sebesar Rp. 224.496.100,- atau tingkat persentase capaian sebesar 99,79%. Hasil Kegiatan ini berupa: 1. Rapat Koordinasi Peningkatan Kerjasama Pemerintah dengan Dunia

Usaha

Penanaman

Modal

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. 2. Koordinasi Ke Kabupaten/Kota. 3. Persiapan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Daerah TA 2014 di Bandung Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 11

4. Mengikuti

Rapat

Koordinasi

Rencana

Kegiatan

Promosi

Penanaman Modal Daerah TA 2014 di Jakarta 5. Menghadiri 2nd APKASI Internasional Trade and Investasi Summit 2014 di Jakarta 6. Menyusun Kajian Analisis Strategis Penanaman Modal Daerah Berbasis Wilayah TA 2014 di Makasar 7. Mengikuti

Konsolidasi

Perencanaan

dan

Pelaksanaan

Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Provinsi dan Kab/Kota TA 2014 di Manado 8. Mengikuti penyusunan RUPM Provinsi dan SIPID di Jakarta 9. Konsultasi

Rencana

Penyelenggaraan

Sosialisasi

Sistem

Informasi Potensi Investasi Daerah di Jakarta 10. Mengikuti Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) di Bali 11. Koordinasi ke BKPM RI di Jakarta 12. Konsultasi Rencana Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha di Jakarta 13. Mengikuti Paparan dan Presentasi Pelaksanaan Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) TA 2014 di Jakarta 14. Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Trade Fair and Busness Leader’s Conference di Kota Davao, Philipina di Jakarta 4)

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UKM Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 356.088.000,dengan realisasi sebesar Rp. 290.920.300,- atau tingkat persentase capaian sebesar 81,70%. Hasil kegiatan ini antara lain : 1. seminar dan temu bisnis antar pelaku usaha 2. Mengikuti 2nd BIPM EAGA & IMT-GT Trade Fair and Business Leader’s Conference di Davao Filipina. 3. Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2014 di Jakarta. 4. Konsultasi dan Koordinasi ke BKPM – RI


Page 12

5. Trade Expo 2014 di Batam 6. Koordinasi Program RUPM Provinsi dan SIPID di Jakarta

5)

Penyelenggaraan Pameran Investasi Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 1.370.000.000,dengan

realisasi

sebesar

Rp.

1.359.148.710,-

atau

tingkat

persentase capaian sebesar 99,21%. Adapun hasil kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi antara lain : 1. Belanja Publikasi, berupa : a. Media Promosi Investasi melalui TV Nasional TV ONE, dengan penayangan sebanyak 4 kali. b. Media Promosi melalui TV di Ruang Tunggu Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dengan penayangan sebanyak 100 spot selama 30 hari penayangan. c. Pembuatan

CD/VCD/DVD

Promosi

Peluang

Investasi

Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebanyak 250 keping yang telah digunakan untuk pameran dan kebutuhan-kebutuhan promosi investasi Sumatera Selatan di dalam dan luar negeri. 2. Belanja Cetak dan Penggandaan yang terbagi dalam 2 sub kegiatan. Hasil fisik pelaksanaan belanja cetak telah digunakan untuk pameran dan kebutuhan-kebutuhan promosi investasi Sumatera Selatan di dalam dan Luar Negeri, dengan rincian sebagai berikut : a. Cetak Bahan Promosi : - Shopping Bag sebanyak 1.100 buah - Leaflet sebanyak 2.000 lembar - Booklet sebanyak 2.000 lembar - Backdrop 1 paket telah dipasang di halaman kantor Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan


Page 13

- Souvenir sevanyak 2.000 buah berupa Mug dan Jam meja masing-masing sebanyak 1.000 buah. b. Penggandaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 3. Belanja Dekorasi dan Sewa Stand Pameran serta Belanja Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah serta Perjalanan Dinas Luar Negeri yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 sebagai berikut : a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Pelatihan Kawasan Ekonomi Khusus tanggal 24-28 Februari 2014 di Jakarta b. Rakor Bidang Promosi tanggal 23-25 Maret 2014 di Jakarta c. Pekan Inovasi dan Batam Trade Expo 2014 tanggal 27-30 Maret 2014 di Batam. d. Rapat

Konsolidasi

Perencanaan

dan

Pelaksanaan

Penanaman Modal Nasional tanggal 21-23 April 2014 di Manado. e. The 2nd Bali Inafact 2014 tanggal 8-11 Mei 2014 di Kuta, Bali. f. South Sumatera Expo 2014 tanggal 15-20 Mei 2014 di Benteng Kuto Besak Palembang g. GPID Makassar tanggal 11-14 Juni 2014 di Makassar, Sulawesi Selatan. h. Workshop Strategi Promosi Investasi se-Sumatera, Jawa dan Bali pada tanggal 24-27 Agustus 2014 di Semarang, Jawa Tengah. i. Rapat Koordinasi Persiapan Trade and Investment Forum 2014 tanggal 15-16 September 2014 di Jakarta j. Pameran MTQ International EXPO 2014 pada tanggal 22-27 September 2014 di Palembang k. Rapat Finalisasi Persiapan Partisipasi Indonesia pada the 2 nd BIMP-EAGA & IMT-GT Trade Fair & Business Leaders’ Conference tanggal 25-26 September 2014 di Jakarta l. Pameran

Gelar

Potensi

Investasi

Daerah

(Trade

and

Investment Forum 2014) tanggal 7-11 Oktober 2014 di Jakarta Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 14

m. Pameran 2nd BIMP-EAGA dan IMT-GT Trade Fair and Business Leaders Conference 2014 pada tanggal 21-27 Oktober 2014 di Davao City, Filipina n. Pameran Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 pada tanggal 27-30 November di Denpasar, Bali. 4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Inventarisasi Informasi dan data-data bahan promosi peluang Investasi Sumatera Selatan dilaksanakan ke Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

yaitu

:

Kabupaten

Musi

Banyuasin,

Kabupaten

Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau

e) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Mempunyai pagu dana sebesar Rp. 710.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 657.427.425,- persentase sebesar 92,60%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 52.572.575,-

Program ini terdiri dari 2 (dua)

kegiatan yaitu : 1)

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 580.000.000,dengan realisasi sebesar Rp. 529.254.125,- atau tingkat persentase capaian sebesar 91,25%. Hasil kegiatan ini antara lain : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP)

se-Sumatera

Selatan

tahun

2014

tentang

Pemberian Fasilitas baik Fiskal maupun Non Fiskal. 2. Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggara PTSP Kab/Kota SeSumatera Selatan Tahun 2014. 3. Rapat Koordinasi Forum Penyelenggaraan PTSP Se-Sumatera Selatan Tahun 2014. Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 15

2)

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kegiatan ini mempunyai Pagu Dana sebesar Rp. 130.000.000,dengan realisasi sebesar Rp. 128.173.300,- atau tingkat persentase capaian sebesar 98,59%. Hasil kegiatan

berupa

terlaksananya

pengembangan

website

BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dan tersusunnya aplikasi SIM.

Hasil Analisis pencapaian kinerja 5 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Promosi dan Perizinan penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2014 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014 (tahun ke-2) Renstra Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Page 16

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2015 PROVINSI SUMATERA SELATAN SKPD: BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV.SUMSEL

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Kode Rek.

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

1 I.

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dikirim

2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah rekening listrik, telepon, air dan internet yang dibayar Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan lancar operasional

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pengelola keuangan

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan

Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis berkas yang dicetak dan penggandaan

3

3 Jumlah unit yang melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran


Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

4

5 100%

6 12 bulan

7 100%

8= (7/6) 100%

9 12 bulan

10=(5+7+9) 100%

11= (10/4) 100%

2 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

38 Kwitansi

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

10 Kendaraan R4 dan 7 Kendaraan R2 10 Orang

100%

1 Tahun

100%

100%

7 Unit Mobil dan 10 Unit Motor

100%

100%

100%

8 Orang

100%

100%

8 Orang

100%

100%

3 Orang

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

33 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

15 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

Page 17

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Frekuensikomponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

7 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

2 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

66 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Frekuensi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap Jumlah tutor SKJ

13 Orang

100%

13 Orang

100%

100%

13 Orang

100%

100%

1 orang

100%

11 bulan

100%

100%

11 bulan

100%

100%

Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Jumlah Unit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana

13 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

DD: 12 Kali; LD: 10 Kali; LN: 2 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

100%

12 bulan

100%

100%

15

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia

12 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

16

Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan mebeleur

1 Paket

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

17

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara Frekuensi peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

2 Jenis

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

1 Gedung

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

3 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

20

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

1 Gedung

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya

100%

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100%

100%

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pendidikan dan kursus keterampilan

5 Orang

100%

1 Kegiatan

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

10 11 12 13 14 II

18 19

21

Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan


100%

Page 18

22

Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

1 Kali

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

-

100%

100%

12 bulan

100%

100%

IV

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

23

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah rapat yang dilaksanakan

1 Kali

100%

100%

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

Jumlah kab/ kota yang dipantau, dibina, dan diawasi

15 Kabupaten/ Kota

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

25

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumlah koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal guna meningkatnya jumlah investasi

1 Kali

100%

1 Tahun

100%

100%

12 bulan

100%

100%

26

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM

Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar yang dilaksanakan guna meningkatnya rencana investasi

1 Kali

100%

1 Kali

100%

100%

12 bulan

100%

100%

27

Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman Modal


1 Kali

100%

1 Kali

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

100%

12 bulan

100%

100%

12 bulan

100%

100%

24

Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi

100%

28

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Jumlah buku/CD profil investasi yang tersedia

29

Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

30

Penyelenggaraan Pameran Investasi

V

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah SDM yang ditingkatkan kualitasnya dalam rangka peningkatan pelayanan investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti Jumlah Realisasi Investasi

31

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dibidang Investasi

Jumlah business meeting yang dilaksanakan didalam dan luar negeri


CD 2.000 keping, booklet 3.000 bh,leaflet 3.000 bh, rollup banner 10 bh,banner 10 bh, souvenir 1.000 bh 40 Orang

12 DN; 3 LN

2x DN,1x LN

Page 19

32

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal

Jumlah leaflet, booklet yang tersedia serta Rakor, Bintek yang dilaksanakan

33

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

34

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Jumlah sistem informasi yang berbasis e-Government yang tersedia Jumlah regulasi yang tersedia


200 leaflet, 200 booklet, Rakor 3x,

100%

12 Bulan

100%

100%

12 Bulan

100%

100%

1 Paket

100%

1 Kegiatan

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

2 Regulasi

100%

1 Kegiatan

100%

100%

1 Kegiatan

100%

100%

Page 20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BP3MD Prov. Sumsel Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis dibidang promosi dan perizinan penanaman modal daerah dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran masyarakat di Sumatera Selatan. Untuk mencapai visi dan misi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh BP3MD Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program BP3MD dengan program tingkat Provinsi Sumatera Selatan menjadi mutlak. Penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana diamanatkan oleh pasal 12, ayat (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, mengemban 1 (satu) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu Penanaman Modal Melihat kondisi tersebut Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan mencoba mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam rangka :


Page 21

1.

Menjamin terciptanya pelayanan masyarakat yang dapat memenuhi hak masyarakat baik itu bersifat sipil maupun publik yang bersifat universal.

2.

Mendukung koordinasi antar pelaku dunia usaha

3.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pemerintah, pelaku usaha, investor, ataupun pihak swasta. Dalam perkembangan BP3MD kedepan, dengan mengoptimalkan

peluang dan potensi yang dimiliki, BP3MD diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing

dengan mengedepankan

pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan penanaman modal, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Pencapaian kinerja pelayanan

SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2.


Page 22

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN SKPD : BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. SUMSEL

No.

1 2 3 4 5 6

7

Indikator

SPM/ Standar Nasional

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD IKK

Satuan

Proyeksi

Cttn. Analisis

Thn. 2013

Thn. 2014

Thn. 2015

Thn. 2016

Thn. 2014

Thn. 2017

%

10

10

10

10

10

10

Thn. 2018 10

perusahaan

113

168

170

172

168

174

176

Persentase Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN

-

-

Jumlah Investor

-

-

Nilai Realisasi Investasi PMDN

-

Ada

Rp. Trilyun

3,129

7,59

8,349

9,184

7,04

10,1

11,11

Nilai Realisasi Investasi PMA

-

Ada

Rp. Trilyun

14,825

9,955

10,95

12,05

11,16

13,25

14,58

Indeks Kepuasan Masyarakat

-

-

Nilai

82

82

83

84

86,07

85

86

Persentase Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu

-

-

%

70

70

75

80

80

85

90

-

-

Hari

7

7

6

6

7

5

5

Jangka Waktu Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit PTSP yang Selesai Sesuai Dengan SOP


Page 23

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Isu strategis dan masalah strategi pembangunan daerah adalah sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi oleh kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan. Mengacu pada peluang dan tantangan yang dihadapi BP3MD dalam melaksanakan tugasnya pada masa yang akan datang, terdapat beberapa isu strategis antara lain : -

Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat maupun antara pusat dengan daerah;

-

Kurangnya minat investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri, dll;

-

Banyaknya permasalahan yang dihadapi baik oleh PMA/ PMDN; Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang industri hilir;

-

Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kabupaten/ Kota dan bidang usaha tertentu;

-

Masih cukup panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan negara-negara kompetitor;

-

Masih

rendahnya

kesadaran

investor

untuk

menyampaikan

kewajibannya dalam membuat LKPM; -

Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/ PMDN yang berada di kab/ kota;

-

Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/ informasi penanaman modal;

-

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dengan mengacu kepada visi, misi dan 8 (delapan) program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20132018,

tahap pembangunan tahun 2016 bertemakan “Percepatan


Page 24

Pembangunan Infrastruktur”. Tahapan ini menitikberatkan pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan ifrastruktur lainnya untuk mendukung kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung API-API, pemantapan hilirisasi industri pengolah hasil pertanian dan

pertambangan,

serta

pengembangan

parawisata

berstandar

internasional. Tahap

pembangunan

tahun

2016

terutama

diarahkan

untuk

mendukung tercapainya hal-hal berikut : a.

Meningkatnya mutu sumber daya manusia.

b.

Meningkatnya efesiensi dan efektivitas program

dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan. c.

Terbangunnya

infrastruktur

strategis

terutama

pembangunan

pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api. d.

Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian , perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.

e.

Meningkatnya

produksi,

produktivitas,

pendapatan dari kegiatan pertanian,

nilai

tambahan

perkebunan,

dan

peternakan,

kelautan dan perikanan, serta pariwisata. f.

Meningkatnya produktivitas,

nilai tambah dan pendapatan industri

pengolah hasil pertanian dan pertambangan. g.

Berkembangnya usaha mikro,

kecil,

menengah dan koperasi

(UMKMK) terutama dari meningkatnya akses pemodalan, manajemen usaha, produksi, informasi dan pemasaran. h.

Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif dalam menghasilkan keunggulan daerah.

i.

Meningkatnya kerjasama riset unggulan.

Hal-hal yang menjadi fokus pembangunan tahun 2016 tersebut tentunya merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2014 dan juga yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 ini.

Oleh karenanya menjadi sangat penting

untuk mengkaji capaian tahun 2014 yang baru saja kita akhiri, namun karena data capaiannya seringkali belum tersedia/terukur data capaian tahun 2013 dapat Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 25

digunakan sebagai tolok ukur secara optimal mencapai keseluruhan fokus pembangunan tahun 2016. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah program/kegiatan lanjutan tahunan yang telah ditetapkan Renstra dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan/APBD Provinsi Sumatera Selatan. Rancangan awal dimaksud dibuat berdasarkan skala prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan target dan realisasi tahunan yang akan dicapai terutama pada tahun kedua Renstra 2013-2018. perencanaannya

masih

disesuaikan

dengan

Namun demikian dalam

kemampuan

APBD

Provinsi

Sumatera Selatan, oleh karena itu masih dimungkinkan untuk perubahan nilai pagu indikatif yang disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan dari hasil analisis kebutuhan dan atau adanya kebijakan pemerintah terutama adanya regulasi yang terkait dengan program/anggaran tahun penganggaran. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3


Page 26

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 PROVINSI SUMATERA SELATAN SKPD: BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. SUMATERA SELATAN

Kode Rek. 1

01

Rancangan Awal RKPD Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Indikator Kinerja

3 Palembang


Hasil Analisisi Kebutuhan Target Capaian 5 100%

Lokasi

Indikator Kinerja

6

7 Palembang


1.781.975.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis jasa surat menyurat/benda pos

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah rek. listrik, telp, air dan internet yang dibayar

38 kwitansi

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan lancar operasional

10 R4 dan 7 R2

BP3MD Prov. Sumsel


10 Orang

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah petugas kebersihan kantor kebersihan kantor

6 Orang

Penyediaan Alat Tulis Kantor

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis penyediaan ATK

33 Jenis


Pagu Indikatif

2 Jenis

Target Capaian 9 100%

1.781.975.000

15.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis jasa surat menyurat/benda pos

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah rek. listrik, telp, air dan internet yang dibayar

38 kwitansi

450.000.000

300.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan lancar operasional

10 R4 dan 7 R2

BP3MD Prov. Sumsel


10 Orang

40.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah petugas kebersihan kantor kebersihan kantor

6 Orang

100.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis penyediaan ATK

33 Jenis

60.000.000

Page 27

Kebutuhan Dana 10

2 Jenis 12.000.000 400.000.000

250.000.000

36.000.000

100.000.000

60.000.000

Cttn. Penting 11

02

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran Penyediaan Jasa Tutor SKJ

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis berkas yang dicetak dan digandakan

15 Jenis

BP3MD Prov. Sumsel

Frekuensi komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an Frekuensi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah pendukung administrasi teknis/perkantoran

7 Kali

BP3MD Prov. Sumsel

Frekuensi pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani

44 Kali

Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia

13 Jenis

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri

Kab./Kota, Dalam Negri, Luar Negri

Frekuensi koordinasi dan konsultasi

DD 12 kl, LD 10 kl, LN 2 kl

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Palembang

Jumlah Unit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana

100%

Jumlah kendaraan yang tersedia

1 R4, 1 R2

BP3MD Prov. Sumsel BP3MD Prov. Sumsel BP3MD Prov. Sumsel

BP3MD Prov. Sumsel


80.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis berkas yang dicetak dan digandakan

80.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

10.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Frekuensi komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan PerUU-an Frekuensi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah pendukung administrasi teknis/perkantoran

2 Jenis

66 Kali

15 Jenis 80.000.000 7 Kali 75.000.000

2 Jenis 10.000.000

333.775.000

BP3MD Prov. Sumsel BP3MD Prov. Sumsel

BP3MD Prov. Sumsel

Frekuensi pelaksanaan SKJ

13.200.000 15.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia

Kab./Kota, Dalam Negri, Luar Negri

Frekuensi koordinasi dan konsultasi

DD 12 kl, LD 10 kl, LN 2 kl

Palembang

Jumlah Unit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana

100%

50.000.000 13 Orang

350.000.000

1.002.551.400

520.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Page 28

66 Kali 50.000.000 13 Orang 333.775.000

44 Kali 13.200.000

Jumlah kendaraan yang tersedia

13 Jenis 12.000.000

350.000.000

1.002.551.400

1 R4, 1 R2 520.000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

03

05

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota

BP3MD Prov. Sumsel BP3MD Prov. Sumsel BP3MD Prov. Sumsel BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah mebeleur yang tersedia Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara

10 Jenis 100.000.000 4 Jenis


Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian

3 stel x 40 orang

Jumlah SDM yang Berkualitas

Dalam&Luar Daerah

Palembang

Jumlah aparatur yang menikuti pelatihan pendidikan dan kursus keterampilan Jumlah rakor yang dilaksanakan


100.000.000

100.000.000


Frekuensi peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

3 Kali

50.000.000


Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

1 gedung

3 Kali

10 Jenis

100.000.000

4 Jenis

Frekuensi peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah mebeleur yang tersedia Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara


150.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

BP3MD Prov. Sumsel

30.000.000

50.000.000

100%

5 Orang 20.000.000

1 Kali

Dalam&Luar Daerah

Palembang 150.000.000

Page 29

142.551.400 4 Jenis 100.000.000 1 gedung 90.000.000

50.000.000

30.000.000

30.000.000 Jumlah SDM yang Berkualitas

150.000.000

4 Jenis

Jumlah aparatur yang menikuti pelatihan pendidikan dan kursus keterampilan Jumlah rakor yang dilaksanakan

100% 150.000.000

5 Orang 20.000.000

1 Kali 130.000.000

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal


100%

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar yang dilaksanakan

1 Kali

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah dokumen yang tersedia

BP3MD Prov. Sumsel


1 Kali

BP3MD Prov. Sumsel


1 Kali

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal

1 Kali

15 Kabupaten/ Kota

Jumlah kab/kota yang dipantau, dibina dan diawasi

17 kab/kota


2.700.000.000


100%

1 Kali

2.700.000.000

300.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar yang dilaksanakan

250.000.000

BP3MD Prov. Sumsel


BP3MD Prov. Sumsel


1 Kali

400.000.000

BP3MD Prov. Sumsel


1 Kali

150.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal

1 Kali

100.000.000

17 Kabupaten/ Kota

Jumlah kab/kota yang dipantau, dibina dan diawasi

17 kab/kota

1 Dokumen

300.000.000

Page 30

300.000.000

1 Dokumen 250.000.000

400.000.000

150.000.000

100.000.000

300.000.000

10 16

Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah SDM yang ditingkatkan kualitasnya dalam rangka peningkatan pelayanan investasi

40 Orang

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Dalam dan Luar Negeri

Jumlah pameran investasi yang diikuti

12 DN, 2 LN

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi

Dalam & Luar Negeri

Jumlah Realisasi Investasi

100%

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah business meeting

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah sistem informasi berbasis e-government yang tersedia

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah leaflet, booklet yang tersedia dan rakor yang dilaksanakan

5000 leaflet, 500 booklet, 1 kl rakor

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

BP3MD Prov. Sumsel


1 Dokumen

Operasional PTSP

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah perizinan yang diterbitkan

229 izin/non izin

Jumlah


2 DN, 1 LN

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah SDM yang ditingkatkan kualitasnya dalam rangka peningkatan pelayanan investasi

40 Orang

100.000.000

1.100.000.000


Jumlah pameran investasi yang diikuti

12 DN; 2 LN

Dalam & Luar Negeri

Jumlah Realisasi Investasi

100%

1.335.473.600


Jumlah business meeting

100.000.000

200.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah sistem informasi berbasis e-government yang tersedia

500.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah leaflet, booklet yang tersedia dan rakor yang dilaksanakan

5000 leaflet, 500 booklet, 1 kl rakor

BP3MD Prov. Sumsel


1 Dokumen

200.000.000 400.000.000

BP3MD Prov. Sumsel

Jumlah perizinan yang diterbitkan

229 izin/non izin

1 Paket

7.236.975.000

1.100.000.000 1.335.473.600

2 DN, 1 LN 100.000.000

Jumlah

Page 31

100.000.000

1 Paket 170.473.600

465.000.000

200.000.000 400.000.000 7.000.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sektor pembangunan akan memiliki ikatan langsung (sebagaimana kaitan hulu-hilir, forward-backward,sentrafigural-sentripetal) dengan fokus pembangunan diatas. Namun seringkali terjadi ketimpangan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun wilayah, sehingga diperlukan keseimbangan seyogyanya diidentifikasi oleh sektor dominan dalam bentuk program-program lintas sektor, baik

yang

bersifat

mendukung

(hilir/backward)

maupun

yang

bersifat

memanfaatkan (hulu/forward). Melalui KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi) seluruh ketertarikan sektor pembangunan seharusnya dapat digambarkan dalam suatu program pembangunan daerah. Mekanisme

yang

diharapkan

dapat

diterapkan

untuk

memastikan

berlangsungnya keseimbangan dimaksud adalah melalui rapat koordinasi teknis antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota terkait untuk memastikan 1) Kepastian dan ketepatan jenis dan lokasi kegiatan, dan 2) Sharing pembiayaan antara Provinsi dengan Kabupaten / Kota untuk memastikan kegiatan dilaksanakannya secara tuntas.


Page 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional Arah kebijakan dan strategi nasional dibidang penanaman modal

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam) ”Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”, dengan sub agenda prioritas “Penguatan Investasi”.

Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka

“Penguatan Investasi” untuk lima tahun kedepan adalah : 1.

Menurunnya waktu memproses perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.

2.

Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2015, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).

3.

Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukkan Modal Tetap Bruto menjadi sebesar 12,1 % pada tahun 2019.

4.

Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp. 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9 %. Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang

semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut,

diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang terrnuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang


Page 33

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektorsektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna

mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 2. Menciptakan lapangan kerja 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional 5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan 7. Mengolah

ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan kemudahan berusaha. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 350 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

membentuk unit Page 34

pelayanan terpadu satu pintu.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya

dengan keberadaan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BP3MD) yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis aparatur perlu ditingkatkan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumsel Tujuan Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1. Melanjutkan program dan kegiatan yang target sasarannya belum tercapai pada periode sebelumnya. 2. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang sudah tercapai target sasarannya untuk mencapai nilai manfaat yang lebih baik lagi dibidang penanaman modal dan perizinan. 3. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran. 4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan sasaran Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain : 1. Meningkatnya jumlah investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 2. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. 3. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas. 4. Terwujudnya

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran

dan

pelaksanaan program dan kegiatan.


Page 35

3.3.

Program dan Kegiatan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

Dalam mewujudkan peran Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai perangkat penunjang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditentukan arah dan tujuan dari organisasi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) yang terfokus pada hasil yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, sehingga dirumuskan visi dan misi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan cita-cita apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 2013-2018. Adapun Visi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah adalah “Provinsi Tujuan Investasi Utama Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Internasional Untuk Menuju Sumsel Sejahtera”. Guna mewujudkan visi tersebut maka Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah menetapkan misi yang merupakan pedoman dan arahan jangka menengah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu “Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing”. Misi tersebut dijalankan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai visi organisasi yang dimulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pelayanan

perizinan,

pembinaan

pada masyarakat,

hingga

pengendalian

pelaksanaan penanaman modal. Pada tahun 2016, BP3MD Provinsi Sumatera Selatan memiliki 6 (Enam) Program dan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang mencakup pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDG’s, pengentasan kemiskinan. Program dan kegiatan tersebut merupakan 4 (Empat) Program kegiatan rutin serta 2 (Dua) Program strategis SKPD. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :


Page 36

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/

Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran 12. Penyediaan Jasa Tutor SKJ 13. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih 14. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mebeleur 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1. Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan 2. Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 37

V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 1. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM 2. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 3. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN 4. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 5. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 6. Peningkatan

Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan,

dan

Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal 7. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi 8. Penyelenggaraan Pameran Investasi

VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 2. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 3. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal 4. Kajian Kebijakan Penanaman Modal 5. Operasional PTSP


Page 38

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dalam upaya meningkatkan kinerja BP3MD yang lebih efektif, efisien dan lebih optimal dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang penanaman modal dan perizinan. Renja BP3MD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal dan perizinan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (outcomes).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPASKPD Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan Tupoksi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan

dapat terlaksana dalam upaya

meningkatkan kinerja BP3MD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dan dapat mendukung pencapaian Sumsel Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional. Untuk mencapai tujuan diatas, maka seluruh jajaran BP3MD Provinsi Sumatera Selatan harus mempedomani renja ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih bersinergi dan bermanfaat bagi kita semua. Rencana Kerja Tahun 2016 BP3MD Prov. Sumsel

Page 39

Akhirnya, semoga rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapai kinerja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016.

Palembang, KEPALA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. MAULAN AKLIN, S.IP., M.Si Pembina TK. I NIP. 19760304200003 1 003


Page 40

1.1. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents