KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17 JL. MEDAN MERDEKA BAMT No, 8
TEL.
:
JAKARTA - 10110
PST.
:
3811308, 3505006, 38'13269, 3447017 38/.2440 4213,4227, 4209, 4135
rA
: 3U4492,3458540
FAX : 3811786, 3845430, 3507576
PERATUMN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMoR HK. A3,/2 ,/DJPL - 17
/t6
TENTANG LAMBUNG TIMBUL TONGKANG GELADAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan pemuatan, perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal perhubungan Laut tentang Lambung Timbul Tongkang Geladak;
:1.
Undang-Undang Nomor
IZ Tahun
2OOg tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 2OO2 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4222);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republili Indonesia Tahun 2OlO Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lOg) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S20g);
4.
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 19T6 tentang Pengesahan " Intemational Conuentioru on Load Linei 1966',;
"
,lbnlooll grnol*,rr* *e/a{a*ary gela^htl4nltlar.{,gaditaa*4,1{4aolamafan, Surlarr'
5.
Keputusan Presiden Noinor 65 Tahun 19gO tentang Pengesahan "Intemational Conuentionfor the Safag if
Life at Sea, L924,;
6. Peraturan Presiden Nomor
7
Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor g);
7.
Peraturan Presiden Nomor 4O Tahun 2O15 tentang Kementerian perhubungan (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8.
Peraturan Menteri perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan sebagaimani telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2O15 (Berita Negara Repultt Indonesia Tahun 2O15 Nomor l4OO);
9.
Peraturan Menteri perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2O.10 tentarg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 4Z Tahun
20tI;
10. Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 34 Tahun
2Ol2 .tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 62Zl;
11. Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 36 Tahun
2Ol2 tentar.g Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM. l3t Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1401);
12.
Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 1g9 Tahun 2015 tentang Organiiasi dan Tata Kerja Kementerian perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor lS44l sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri perhribungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 (Berita Negara Repu6lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 89 Tahun
2016 tentang Garis Muat dan pemuatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 524);
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG LAMBUNG TIMBUL TONGKANG GELADAK. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal
dengan:
ini yang dimaksud
1.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi iainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pinaan. -
2.
Tongkang Geladak adalah kapal yang mempunyai
kategori : a, tidak berpenggerak sendiri; b. tidak berawak; c. memuat hanya di atas geladak; d. mempunyai rasio perbandingan lebar/ tinggi 3 atau lebih; e. tidak mempunyai palka di geladak kecuali bukaan kecil untuk lubang lalu orang yang ditutup dengan penutup kedap; dan f. memiliki koefisien blok O,9 atau lebih.
3.
Lambung Timbul (freeboard) adalah jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat yang ditetapkan.
4.
Marka Garis Muat adalah sebuah tanda pada lambung kapal untuk membatasi draft/ sarat maksimum sebuah kapal demi keamanan dan keselamatan kapal sesuai dengan daerah/musim dimana kapal tersebut berlayar.
5.
Stabilitas Kapal adalah 'kemampuan sebuah kapal
untuk kembali ke kedudukan semula setelah mengalami kemiringan oleh gaya-gaya yang
ditimbulkan oleh kapal itu sendiri dan gaya-gaya dari luar kapal.
6.
Stabilitas Positif Kapal adalah stabilitas kapal dimana titik berat kapal keseluruhan berada di bawah titik
Metasentra.
7.
Peratran Indonesia
adalah laut territorial
beserta perairan kepulauan dan
pedalamannya.
8.
Indonesia perairan
Panjang Ifupal (L) adalah panjang yang diukur paCa 960/o d.ari panjang garis air dengan sarat 85% dari ukuran dalam yang terkecil diukur dari linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar. Jika kontur bagian depan haluan berbentuk cekung di atas garis air padi SSX dari ukuran dalam terkecil, baik ujung depan (fonlard terminal) dari total panjang dan sisi depan linggi haluan berturut-turut harus ditarik dari proyeksi vertikal dengan garis air dari titik terbelakang linggi haluan (di atas garis air). Untuk kapal yang dirancang dengan lunas miring (rake of keet), panjang garis air yang diukur harus sejajar dengan garis air yang telah
dirancang.
9.
Dalam Terbesar (D) adalah jarak tegak lurrs yang diukur dari sisi atas lunas ke sisi bawah geladak atas pada bagian samping bagian tengah kapal,
Iokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 (lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.
10. Daerah Pelayaran
ll.Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah
Pejabat
Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
L2,Daetah Pelayaran Kawasan Indonesia adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang 10' 00'0O' Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang Pantai Selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang 0O' O0'00" dan Bujur 140" 00' 00" Tirnur, titik Lintang 02'35' OO' .selatan dan Bujur 141' OO' OO' Timur ditarik ke Selatan hingga ke titik 09' 10' OO" Selatan dan Bujur 141' 0O'0O'Timur, ke titik Lintang 10" O0'OO' Selatan dan Bujur 14O'O0'00" Timur ke titik Lintang 10" 11' OO" Selatan dan Bujur 121" 0O' OO" Timur, ke titik Lintang 09" 30'00" Selatan dan Bujur 105" O0'OO" Timur ke titik Lintang 02' 0O'00" Utara dan Bujur O94' OO' O0" Timur ke titik Lintang 06' 30'00" Utara dan Bujur O94" 00'00' sampai dengan titik Lintang 10" 00' 00" Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastql Vogage. 13. Badan Klasifikasi adalah lembaga
klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
14.
Organisasi yang diakui (Recogniz'ed Organization) adalah suatu Organisasi atau badan klasifikasi yang telah diberikan kewenangan atau pendelegasian oleh Menteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmi diantara kedua pihak untuk melakukan survei dan sertifikasi kapal atas nama pemerintah Republik Indonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalam IMO Resolution A.739 (18), A. 789(19) dan RO Code.
15.
Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atau organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan persyaratan untuk melakukan survei di atas kapal.
16.
Kapal bangunan baru adalah kapal yang peletakan lunasnya atau pada tahap pembangunan yang serupa di.lak-ukan pada atau setelah dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal ini.
17.
Kapal bangunan lama adalah kapal selain kapal bangunan baru.
18. Tahap pembangunan kapal adalah
terdiri dari: t"hap dimulainya proses pembangunan kapal; atau 1 O,tS", dimulainya proses perakitan kapal- sekurang_ kurangnya 50 ton atau satu persen dari estimasi berat dari semua bahan/materi struktur kapal, dipilih yang lebih kecil.
19.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat
Perhubungan Laut. 2O.
Direktur Jenderal
adalah
Perhubungan Laut.
Direktur
Jendeal
Jenderal
nunrffirriLrup Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini hanya berlaku untuk Tongkang Geladak berbendera Indonesia semua ukuran dengan ketentuan :
a- memerlukan dan mengajukan pengurangan besar lambung timbul selain pengurangan lambung timbul sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari perhitungan normal yang diberikan untuk lambung timbul Tongkang Geladak;
b. diklaskan pada Badan Klasilikasi yang diakui; dan
c.
hanya beroperasi di perairan Indonesia.
pENGo
pERAr,o*"f3rl'j*N
G *ELADAK
j#*ff.ff, tf """",o,,", ""*0u," Pasal 3
Untuk pengoperasian Tongkang Geladak yang dilakukan pengurangan lambung timbul yang telah mindapatkan
penetapan dapat beroperasi pada daeiatr sebagai berikut : a. Torigkang Geladak yang. berumu, ;.;;; dengan 15 (lima belas) tahun dapat-berlayar p"J" Ji"r"f, pelayaran kawasan Indonesia; atau b. Tongkang Geladak yang berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun hanya iapat U..fffi' l.a" daerah pelayaran lokal. Bagian Kedua Garis Geladak dan Marka Garis Muat Pasal 4
(1) Garis geladak dinyatakan dengan garis horizontal panlang 3oo mm ltiga'ratu3iiimeter; aan P^.,1f":1" reDar zb mm (dua puluh lima milimeter) yang ditempatkan : a. di tengah panjang kapal pada tiap sisi kapal dan atasnya tepat pada atas g.hJak hmbung l"ejui "isi timbul; dan b. di tengah- panjang kapal pada kapal yang mempunyai yang dibunda ge11!$ rkan' lroind.id. gunuales), _teOi tetapi tidak pada sisi- atas geladak lambung timbui dengan syarat bahwa lambuig timbul telan dikoreksi sesuai dengan letak garis geladak.
(2) Marka garis muat harus terdiri dari lingkaran dengan garis tengah luar 300 mm (tiga,^t"" dengan -ii?*"ier) (dua putui tima milimete4, hipotl"g |1k'u_-:
rIA*
oreh garls horizontal berukuran panjans 450 mri (em_Fat,ratus lima puluh_ milimeter),'leb"ar Z'S mm ldua puluh llma milimeter) dan sisi atasnya melalui titik pusat lingkaran dan titik pusat lingkaian ditempatkan -dan panjang kapal p"a", :*.r.lang sama 9r -a."*"1 tlTbylc i:ig:" vertikal .timbut air taut ya.,g dit.ituk^n, drukur dari sisi atas garis eeladak.
(3) Garis-garis yang menyd.takan garis muat terdiri dari garis-garis horizontal memiliki fanjang i3O mm ldua ratus tiga puluh milimeter), lebar ZS ir* (dua puluh lima milimeter) dan tegak lurus terhadap garis vertikal dengan lebar 25 *-m iaua puluh lima ,i-riii*"t".t y""g dipasang pada jarak SaO mh (lima ratus-Lmpat puluh milimeter) dari titik pusat lingkaran ke arah haluan kapal dan menunjukkan : a. garis muat air taut, ditunjukkan oleh tepi atas flngtltik dari garis yang melal-ui pusat lingt€ran d"rg"r, simbol huruf (Laut); L ,b. garis muat air tawar, yang ditunjukkan oleh sisi atas dari garis dengan_ sim6ol huruf t f.i, t *"r1;'freeboard _ garrs muat c, air laut pengarangan merupakan pengura-ngan besir tamtung timbul delBan simbol Lp (l,auipengurangan); dan . d. garis muat air tawar - pengltroigon freeboard r,nerupakan_ pengurangan besir tairUung timbul dengan simbol Tp (Air Tawar pengurangan). (4) Identitas otoritas pada marka garis muat harus dicantumkan di bagian sisi lingkiran di atas garis horizontal yang melalui pusat lingkaran, atau diatas dan dibawahnya serta harus terdirl dari tidak lebih 4 lempat) initial huruf dengan ukuran hurui tinggi yaitu kurang lebih l 15 mm (seiatus lima belas ,rritrrrJt-"ri a"r, lebar 75 mm (tqjuh puluh lima milimeter). (5) Bentuk garis geladak, dan marka garis muat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Iay"t (2) dan ayat (3) sesuai dengan formai contoh f 'paaa lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. PENGURANGA* B ES'f3{IJ LAMBUNG TIMBUL TONGKANG GELADAK Pasal 5 (1) Tongkang Geladak
yang memiliki akses bukaan yang kecil di geladak lambung timbul yang ditutup deirgai
penutup kedap air yang terbuat dari baja atau material dan kedap cuaca dengan paking terbuat dari karet, dapat diberika., p"rrgrrurr-g"r, tesarlambung timbul sebesar 2So/o (dua putuh timi per seratus) darl perhitungan sesuai peraturan Menteri yang mengatur garis muat. y_ang sepadan
(2) Pengurangan
besar lambung timbul pada Tongkang Geladak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. mendapatkan penetapan garis muat sesuai persyaratan pemenuhan lambung timbul dan dinyatakan dalam sertilikat garis muat;
b. kekuatan konstruksi;
c. stabilitas kapal utuh (intact stabilitg); d. stabilitas kapal bocor (damage stabititg); e. kapasitas beban geladak (deck load capacity) termasuk pertimbangan penambahan beban
f.
muatan akibat air hujan atau air laut pada geladak; dan hasil pemeriksaan kondisi fisik Tongkang Geladak.
(3) Penentuan pengurangan besaran lambung timbul Tongkang Geladak sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dibatasi sampai dengan nilai lambung timbul minimum (LT min) sebesar = 0.175 * D.
(4) Lambung timbul minimum (LT min) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan minimum lambung timbul Tongkang Geladak. (5)
D sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan tinggi Tongkang Geladak. Pasal 6
Persyaratan kekuatan konstruksi dalam penentuan
pengurangan besar lambung timbul terhadap Tongkang Geladak sebagaimana dimaksud dalam pasai S ayat (2J huruf b sebagai berikut : a.
memiliki perhitungan kekuatan memanjang
yang
mendapatkan persetujuan dari Badan Klasilikasi yang diakui; dan b. pengesahan gambar konstruksi dari Badan Klasilikasi yang diakui. Pasal 7
(1) Persyaratan stabilitas kapal utuh (intact stabilitgl dalam penentuan pengurangan besar lambung timbul terhadap Tongkang Geladak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan kriteria stabilitas kapal utuh.
(2)
Kriteria Stabilitas kapal utuh pada Tongkang Geladak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. luasan di bawah kurva stabilitas sampai dengan sudut oleng dimaaa lengan stabilitas mencapai nilai
b.
terbesar tidak boleh kurang dari O.O8 meter radian; rentang minimum stabilitas tongkang geladak tidak kurang dari : 1) untuk panjang kapal (L) sampai dengan 100 meter yaitu 20 derajat; 2) untuk panjang kapal (L) lebih dari 100 meter sampai dengan 150 meter yaitu 30 - L/ 1O; dan 3) untuk panjang kapal (L) 150 meter atau lebih yaitu 15 derajat.
c. Sudut oleng statis tongkang geladak
yang
ditimbulkan oleh tekanan angin sebesar S4O pascal tidak melebihi setengah freeboard pada kondisi pemuatan tersebut. Lengan momen angin diukur
dari titik pusat luasan tangkap angin
sampai
dengan setengah sarat tongkang geladak pada kondisi pemuatan tersebut,
(3) Perhitungan stabilitas kapal utuh (intact stabititg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal. Pasal 8
(1) Persyaratan stabilitas kapal bocor (damage stabititg) dalam penentuan pengurangan besar lambung timbul terhadap Tongkang Geladak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, harus merrrenuhi persyaratan stabilitas kapal bocor pada sarat yang akan ditetapkan apabila salah satu kompartemen atau ruangan kosong (uoid space) mengalami kebocoran maka kriteria stabilitas berikut ini terpenuhi : a. sudut oleng yang ditimbulkan oleh adanya kebocoran kompartemen atau ruangan kosong yang tidak simetris tidak melebihi 15 (lima belas) derajat; dan b. tinggi metasentra awal pada kondisi bocor positif.
(2) Perhitungan stabilitas kapal bocor (damage stabititgl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harui mendapii pengesahan dari Direktur Jenderal. Pasal 9
Persyaratan kapasitas beban geladak dalam penentuan pengurangan besar lambung timbul terhadap Tongkang Geladak sebagaimana dimaksud pada pasaf S ayat 1ZJ huruf e sebagai berikut : a.
geladak muatan harus memiliki kekuatan untuk mampu menahan beban muatan di geladak;
b.
jumlah muatan yang dimuat di atas tongkang geladak 'pada sarat tersebut tidak boleh melebihi kapasitas beban geladak yang diijinkan sebagaimana dinyatakan dalam notasi klasifikasi.
Pasal lO (1)
Pemeriksaan dalam rangka pengurangan lambung timbul tongkang geladak harus sesuai dengai ketentuan dalam Peraturan Menteri perhubungan tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan.
(2)
Apabila Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dilaksanakan oleh surveyor pada organisasi yang diakui, maka harus dilakukan bersama dengan p+bai Pemeriksa Keselamatan Kapal dimana Tongkang
berada atau pejabat pemeriksa Keselamatan Kapal pada Kantor pusat Direktorat Geladak itu
Jenderal. (3)
Pada saat pemeriksaan awal dalam rangka pengurangan lambung timbul tongkang geladak, kondisikondisi berikut harus dipenuhi yaitu:
a.
pemeriksaan pelat lambung dan pelat geladak dari tongkang geladak harus dilakukan di atas dok, apabila diperlukan maka dilakukan pengujian ketebalan pelat dan dipastikan dalam kondisi baik;
b. terkait. dengan evaluasi kekuatan memanjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) hlrui 1_ T*a pengukuran ketebalan pelat dan struktur dilakukan terhadap minimal S 6iga1 potongan 1glintang yatfi 2 (dua) posisi dilakulian p-aaa iea O.4L tengah kapal dan I (satu) posisi dilakukan pada area antara O.4L dan O.SL tengah kapal; c. semua kompartemen /ruang kosong harus dibuka dan aman untuk dimasuki sebium dilakukan
pemeriksaaan dari dalam;
d. semua kompartemenf ruang kosong harus diperiksa bagian-bagiannya dari dalam; e. sekat-sekat kedap air baik melintang dal memanjang beserta penguatannya harus di- eriksa
dan harus dalam kondisi baik. Jika diperlukan
maka pengujian ketebalan pelat harus diiakukan;
f.
dan
penutupan lubang lalu orang harus diperiksa kekedapannya.
TATA CARA Sertifi
PENERBITi$?J*,,",*,
katNr"ior,.Blti#"1f; i,Xh"orsementara Pasal
(1)
GARIs MUAT
11
Sertilikat Nasional Garis Muat Kapal
Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1O ayat (2), dapat 'denlan
diperoleh oleh pemilik atau operato, kupui mengajukan permohonan kepada Direktjr Jenderal atau .kepada Organisasi yang diakui (Recognized" Organization) dengan melampirkan
a. salinan surat ukur kapal; b. salinan surat tanda kebangsaan
:
kapal;
c, sa-linan sertifikat nasionaf garis muai kapal untuk k1p"l bangunan larrra (existing shipl; . salinan d. sertifikat klasifikasi; e. salinan gambar rancang bangun, yang
f.-
telah mendapat persetqiuan dari Direktur Jenderal; salinan bul<:r:, intact stabilitg d,an damage stabititg
yang telah mendapat persetujuan dari Direktui Jenderal;
g. salinan perhitungan kekuatan
memanjang kapal
yang telah mendapat persetujuan dariKlasilikasi yang diakui;
Badan
h. salinan gambar konstruksi kapal yang telah i.
mendapat persetujuan dari Badan fhjifikasi yang diakui; dan laporan pemeriksaan pertama kondisi frsik kapal tongkang geladak.
Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal
(2)
Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
(3)
Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) daiat dilaksanakan oleh Organisasi yang diakui (iecognized. Organization) setelah mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal. (4)
Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal
Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), d,at ayat {3). berlaku_ untuk jangka waktu paling lama S (tiga)
bulan dari tanggal pemeriksaan aan tiaat aLpai
diperpanjang. (s)
Bentuk, isi dan susunan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara sesuai dengan format contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(6)
Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara disertai dengan penerbitan Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat Kapal oleh Direktur Jenderal atau oleh Organisasi yang diakui (Recognized. Organization).
(71
Format Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat Kapal sesuai dengan format contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.
(8)
Pemasangan
Marka Garis Muat Kapal
hai-us
dilaksanakan sebelum habis masa berlakunya sertifikat nasional garis muat kapal sementara.
(9)
Pemasangan Marka Garis Muat Kapal harus sesuai dengan Instruksi Pemasangan Marka -Garis Muat Kapal dan mendapat pengawasan dari pejabat pemeriksa Keselamatan Kapal Direktur Jenderal dimana kapat itu berada serta dibuatkan berita acaranya.
(10) Dalam hal Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara diterbitkan oleh Organisasi yang diakui (fec-oOnized Organization) maka pemasangan Marka Muat Kapal harus diawasi oleli Surveyor laris Organisasi yang. diakui (Recognized. Organization) d.an
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Diiektur Jenderal dimana kapal itu berada seita dibuatkan berita acaranya.
(11) Bentuk, isi dan susunan Berita Acara pemasangan marka garis muat kapal sesuai dengan format contoh 4
pada Lampiran yang merupakan bagran peraturan terpisahkan dari
sertitkat
Direktur Jenderal ini.
i.Iff:'ffi [XX]loo,",
tidak
Kapar
Pasal 12
(1)
Sebelum masa berlaku sertilikat nasional garis muat kapal sementara habis masa berlakunya, pemilik kapal atau operator kapal harus segera mengqiulian permohonan untuk penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal kepada Direktur Jenderal atau Organisasi
yalg diakui (Recognized Organization) dengan melampirkan: a. salinan surat ukur kapal; b. salinan surat tanda kebangsaaan kapal; c. salinan sertifikat nasional garis muat kapal untuk bangunan lama (eisting shipj;
d. salinan sertilikat nasionil garis muat kapal sementara; e, salinan sertifikat klasifikasi; f. salinan gambar rancang bangun, yang telah mendapat persetqjuan dari Direktur Jenderal; g. salinan buku intact stabilitg dan damage stabilitg yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal;
h. salinan perhitungan kekuatan
memanjang kapal
yang telah mendapat persetujuan dari Klasifikasi yang diakui;
Badan
i. salinan gambar konstruksi kapal yang telah
mendapat persetujuan dari Badan Klasifikisi yang diakui; salinan laporan pemeriksaan kondisi fisik kapal J. tongkang geladak; k. salinan Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat Kapal; dan 1. salinan Berita Acara pemasangan Marka Garis Muat Kapal.
(21 Sertilikat Nasional Garis Muat Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diterbitkan oleh birektur Jenderal dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dari tanggal pemeriksaan dan dilakukan pengukuhan (end.orsement) setiap tahunnya oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.
(3) Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat
Kapal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) daiat dilaksanakan oleh Organisasi yang diakui (iecognized. Organization) setelah mendapat persetujuan- dari Direktur Jenderal.
(4)
Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yang 'liapal
telah menerbitkan Sertilikat Garis Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
*".11U
menyampaikan laporan setiap bulan kepada Direkiur Jenderal, (s)
Bentuk, isi dan susunan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal sesuai dengan format contoh 5 pada Larelpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(6)
Dalarn hal Sertifikat Nasional Garis lr'Iuat Kapal diterbitkan oleh Organisasi yang diakui (Recognbed. Organiz,ationl maka dilakukan pengukuhan (endorsement)
setiap tahunnya oletr, 6r*"yo,
Organisasi yang diakui (Recognized Organization). (7)
Pengukuhan (endorsemenQ setiap tahun Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum sampai dengan sesudah tanggal ulang tahun sertifikat.
(8)
Dalam hal pemeriksaan pembaharuan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal yang lama, mika sertifkat Nasional Garis Muat Kapal yang barr berlaku sejak tanggal selesainya pemeriksaan pembaharuan tersebut sampai dengan paling lama S (lima) tahun dari tanggal masa berlakunya Sertifikat Nasional Garis Muat Ki[al yang lama.
(9) Dalam hal
pemeriksaan pembaharuan dilaksanakan
setelah habis masa berlakunya Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal yang lama, maka sertilkat Nasional Garis Muat Kapal yang b_a.g berlaku sejak tanggal selesainya pemeriksaan pembaharuan tersebut sampai dengan
paling lama 5 (lima) tahun dari tanggal *is"
berlakunya Sertifikat Nasional Garis Muat kapal yang
Iama.
hal pemeriksaan pembaharuan dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa
(10) Dalam
berlakunya Sertilikat Nasional Garis Muat Kapal yang lama, maka Sertifkat Nasional Garis Muat Xapaf yan! baru _ berlaku sejak tanggal selesainya pemeriksaai pembaharuan tersebut sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun
pembaharuan. (11)
dari tanggai selesainya
pemeriksaan
Dal1m hal pemeriksaan pembaharuan telah dilaksana-kan dan Sertilikat yang baru belum dapat diterbitkan sebelum habis masa berlakunya SertifiLat Nasional Garis Muat Kapal yang lama, rnaka pejabat Pemeriksa Kesclamatan atau Surveyor
yang
melaksanakan pemeriksaan pembaharuan tersebut
dapat memperpanjang masa berlaku Sertilikat Nasional Garie Lfuat Kapal yang iama tidak lebih dari 5 (lima) bulan ciengan mcngukuhkannya pada sertilikat' dan dengan catatan tidak terdapat perombakan/perubahan pada struktur/konstruksi kapal, pertengkapan, tata
susunan, material, dan ukuran yang
memepengaruhi besar iambung timbul kapal.
dapat
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13
Direktur Perkapalan dan Kepelautan
melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Direktur Jenderal.ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal (6 lonl Lol? DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
ttd Ir. A. TONNY BUDIONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NrP. 19580713 r98603 1001 SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:
1.
Menteri Perhubungan; Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama; 8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 9. Kepala Kantor Pelabuhan Batam; 1O P.ara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
2. 3. 4. 5. 6.
:i
:
';
I
KEPALABAGIAN
HUKUM
PcmblnrTt I(Mb) NIP.lffio2l3 lD403l00r lti,
'
I,AMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
/ /
NoMoR....t/.6.... l.o. z/ t tG APL - t 7 TENTANG LAMBUNG TIMBUL TONGKANG GELADAK
Contoh
1
BEIVTUI( GII,RIS GEI"ADAT( DAIT MARI{A GARIS MU AT XAPAL
ri.i I l'
300
lll
i
i
-
EEhlEr'i "l
lili li
-l--------------
i
l2s,r(i
.,, ,
--_-l I
J ---ri---l
+#
---a----f tr l!
w@ Gambar Marka Garis Muat
-f-
frt
Itr EI tu :IF to IE
+
;;
#! o-
Contoh 2
2a. Format Sertifikat Nasional Garis Mqat Kapal Sementara Yang Diterbitkan Oleh Direktur Jenderal REPUBI,IX TNDONESIA
SERTIFII(AT I{ASIOI{AL CARI8 MUAT XAPAI, SEMNNTARA I{IHUSUS UNTT'IT I{APAI TCIIiIGX,AI{G GELADAIT
Sesuai Dengan Peraturatl Menteri Perhubungatr Nomor PM. 39 Tahun 2016 tentang Caris Muat KaPal dan Pemuatan
dan Peraturan Direktur Jenderal Pcrhubungan Laut Nomor..................... Tentang Lafibung Timbul Toflgkaog Geladak
NamaKapal Pelabuh6nPendaftaran Panjang Kapal sesuai
Tahun Pembangunan
i i
Tona6c Kotor
Jcnis Ihpal
:
Pa8al 1 (9) Tcpi ata6 gad6 gcladak yang merupakan titik tolak pcngukuran lambung-timbul tedetak ........,...,.'. ..,..,....... .. . ... nlm ,'.,.........pad4 sisi kapal di ..........................
mm
Lambung Timbul deri siri AtaB Garis Gelada& ke GariE Muat Air r,aut (L) lambung fimbul dari siEi Atas Gari! celadak ke Garis Muat Air Laut Pengurangan (LB
mm
Kedudukaa garis muat 3egads dengan sisi atas ga.ris yang melelui Pusat lingkarar. Pengurangan Lambung Timbul untuk
Ar Tawa! untuk semua E
Lat rbung
Timbul
I
...........,..,... mm
TP
]]-*
uG,,-1-, Tanggal Petr,eriksaan Peatai,ra atau berkala : ..................
di bawah ini menerangkan, bahwa kapal telah diperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan di atas serta marka garis muat ditetapkan seslai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 39 Tahun 2016 tentang Caris Muat Kapal ds]rr Pemuatan, datr Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor'.,,...,,........,.... .. ... tentang Lambung Timbul Tongksng Gel,adak.
Yo-llg bertanda tangan
Sertifikat ini berla.Lu sampai pemeriksaan pembaharuan berikutnya, tetapi paling larnbat sarnpai dengan: Diterbitkan di
.,
,Pada Tanggal A.N. }'ENTERI PERHUBUNGAN DIREKIUR JENDERAL PERHUBUNGAN ],AUT DIREKTUR PERKAPAI,AN DAN KEPEI,AUTAN
xx)oo(x)o(xxxx)o(xxx)o(xxx. Pangkat da11 Golongan NIP. ...,...................
;j-Pembatasaa Daerah Operasional Kapal Sesuai Pasal 1 (11) atau (12) dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor .........,.....,...
2b. Format Serlifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Diterbitkan oleh Organisasi Yang Ditunjuk
(Re cog
nized
yang
Org anization/
RO) RTPUBLIK INDOIIESIA
SERTIFIXAT ITASIOITAL GARIA MUAT KAPAL SEMENTARA !|HUAUA UI{AI'K BAPAL ?ONGITAI|O OELADAIT DAERAH PBLAYANAI lvo- ....--....-........-
ditcrbitlan berdasarkan kctcntuan Pcraturan Mentcri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2016 tcntang Garis Muat Kapal dan Pemuatan daa Peraturart Dircktur Jcndcral Pcrhubungan Laut Nomor..,,.,.....,....,,... Tentang Lambung Timbul Tongkaag Geladak Atas Nama Pemerintah Republik lndonesia oleh NAMA ORGANISASI YANG DITUNJUK (FECOGNEED ORGANEAI'ION/ Rq
Nafta
Kapal
Tahun Pembaagunaa
:
PelabuhanPendaltaran
:
Panjarg Kapal Sesuai
:
?onase Kotor Jenis Kapal
:
:
:
TIPE
"B'
Pasal 1 (9) Tepi atas garis geladalyang merupakan titik toLak pengukursn larnbung-timbul terletak .-., ............. -...... pada sisi kapal Lambung Timbul dari Sisi Atas Garis celadak ke ca.ris Muat Air Laut (L) l,ambung Timbul dari Sisi Atas caris celadak ke Garis Muat Air Laut Pengurangan
Kedudukan garis muat
s
a.ris deflgan sisi atas garis yang
......^. mrn
mm mm
(LP)
melalui pusat lingkaran.
Pengurangan Lambung Timbul untuk Air Tawar untuL Semua Larnbung
Timbul
:
-
Tanggal Pemeriksaan Pertar1a atau berkala : .....-..,..,....., Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, baiwa kapal telah aiperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan di atas serta marka garis muat ditctapkan sesuai dengaa Peraturen Menteri Perhubungan PM 39 Taiun 2016 tentang caris Muat Kapa.l dan Pemuatan, yang diatur lebih lanjut Calam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor........-...............,,... tentang Lanbung Timbul Tol.gkang Oeladak. Sert-ilikat ini berlaktr sampai pemeriksaar pembaharuan berikutnya, tetapi pa-ling lafibat sampai denga[:
Diterbitken di
,
.
Pada Tanggal
DIREKTUR
UTAIA
NAMA ORGANISASI YANG DITUNJUK (Rg
xxxxxrc<xxxxxxxxxx)ogxx
") Pembatasan Daerah Operasioaal Kapal
Sesuai Pasal 1 {I1) atau {12) dan Pasal 3 Peraturan Dircktur Jenderal
Ketetanean : #+ adalah Tanda identitas organisasi yang din$juk lRecogflizad orga.nization/ Ro) Penerbit sertilikat
Contoh 3
3a. Format Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat Kapal
Yang
Diterbitkan Oleh Direlrtur Jenderal IIIISTRUKSI PEMA,AAIGA]C MARITA GARIS MUAT KAP.AL Kepada
Yth.
:
Pemilik Kapal/calangan Kapal d,
xo(xx)oo<xxx)oooo( Sehubungan dengan ditetapka.nnya Besar Nilai Lambung Timbul Kapal yang dituangkan pada Sertifikat Nasional Kapal Sementara Nomor diterbitkan tanggal .-,..,.,.........,.,, bersama ini disa$paika! Marka Ga.ris Muat Kapa.l yang dipasang harus sesuai dengan Marka dalam instruksi pemasangan ini untuk kapal berikut :
Caris Muat
NamaKapal
XXXXXXXXIO(XX)O(XX
PelabuhanPendaftaran
XXXXXX)OC(XXX)O<XX
.: : Panjang Kapal (L) 'r i TahunPembangunan : Tornase Kotor : Jenis Napal :
Catata,r
!
L,Pernilik/ ga.langar kapal
Wejtb kepada Syahbandar/ Pejabat Pem€riksa Keselamata, Kapal setempat dimana
menyampaikan Instruksi
XXXXXX)O(XXXXXXXX X)O(XXXTO(XXXX.XXXX X)OO(XXJOOO@QO(XX GT TIPE "8"
ini
I(apal akan melakukal Pemasangan Marka Gaiis Muat l(apal. 2, Pemasangan
Marka Garis Muat Kapal
harus diawaei olel:, Mo.rine I4EE ector atau Pcjabat Pemeriksa Kes.la-rnatan
Kapal Syaibandar Setempat
dan
dibuatkan Berita Acara Pemaaangan Marka Oa.ris Muat Xapal, 3.
fiE
9P
Haoya garis muat yang dihitamka! yang dipaseng dikapal.
4.Titik pusat lingkaran
harus
ditcinpatkan di pcrt ,ngallan panjang kapal dengan jarak vertikal dan tepi atas garis gcladak sebcsar lambung
tiabul air laut. 5.
Marka harus dipasang secara tetap dengan cara dilas (pada kedua sisi kapal) dan harus keiihatan jelas dengan diberi wama putih di atas dasar warna gelap atau dicat hitarn dengan warna dasar terang.
Tepi atas garis geladal<, daii mana lambung timbul ini diukur berada ....,....,..... mm, di
Jakarta, ..................,.....,..,.20..., A.N. MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN L.AUT DTREKTUR PERKAPALAN DAN KEPEI,AU?AN
xx)ooooqxxxloofix)oo(xxx Pangkat daJr Golongan
*) Sesuai Pasal 1 (9) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
3b. Format Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat Kapal Yang Diterbitkan Oleh Organisasi Yang Ditunjuk (RECOGNUDD oRGANTZATTON/ ROI IITSTRUKSI PTMASAITGA1T MARI(A GARIS MUAT KAPAL Kepada
Yth.
:
Pcmilik (apal/Calangaa Kapal
di
xxxxxxxxxxxxxrgx Sehubungan dengan ditetapkannya Besa-r Nilai Lambung Timbul Kapal yang dituangkan pada Sertifikat Nasional Kapal Sementara Nomor diterbitkafl tanggal bersama ini disampaikan Marka Garis Muat Kapal yang dipasang harus sesuai dengaa Marka dalam instruksi pemasangan ini untuk kapal berikut :
Garis Muat Narna Kapal
PelabuhanPendaftaran Panjang Kapal (L) * )
: :
:
TahunPembangunan : Tonnase Kotor Jenis Kapal
: i
XXXX)OOgXXxx)oo<x
Catatan :
XXXXX)
1.
Pemilik/ galangar kapal ItrJlD ini kepada
menyampaikan tnstruksi
XX)OOO<XXXXXX)O(XX XXX)OOQO(XXXX)O(XX XXXXXXX)O(XXXTOOO(GT TIPE "B"
Syahbandar/ Pejabat
Pemeriksa
Keselamatan Kapal setempat dimana
Kapal akan melakukan Pemasangan Mark.a Garis Muat Kapal. 2. Pemasangan
Marka Garis Muat Kapal
harus diawasi ole}l MdritE Inspectot atau Pejabat Pemeriksa Keselarnatan Kapal Syahbanda.r Setempat dan
dibuatkai Berita
Aca-ra Pemasangan
Marka Garis Muat Kapal. 3.
Hanya gaiis muat yang dihitamkan yang dipasang dikapal.
4,Titik pusat lingkaran
harus ditempatkan di pertengahan panjang
kapal dengaa jarali vertikal Can tepi atas garis geladak seberar lambung timbul air laut. 5.
Marka harus dipasang s.cara tetap dengan cara dilas (pada kedua sisi
kapal) dan harus kelihatan jelao
dengan diberi warna putih di atas dasar waina gclap atau dicat hitam dengan wa.rna dasar teralg, Tepi atas garis geladak, dari mana lahbung timbul ini diukur berada ............--. mm, di
Jakarta, .................-..-..--....2O.... DIRE(TUR UTA A NAMA ORGANISASI YANG DITUNJUK (No)
xxxxxxxxxxxxoc)
Keteranqan
:
#+ adalah Tanda identitas Organisasi yang ditunjuk (fecognized OrganizationJ RO) Penerbit Sertiiikat
Contoh 4
4a. Format Berita Acara Pemasangan Marka Garis Muat Kapal
Yang
Diterbit-i
BERITA ACARA PEMASAilGAN MARKA GARIS MUAT KAPAL Nomor...,..........
Nama kapal Pemilik Kapal Galangan/ Perusahaan Pemasang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Tempat Felal<sanaan
ini
menyatakan bahwa pada hari.,..,........,..,....... tela-h dilaksanakan Pe?nasa.ngan Marka Garis Muat Kapal
yang bertanda tangan ditlawah
tan99a1............. sesuai dengan Instruksi Nomor..............
Pemasangan Garis
Muat tangga1.............
Kapal yang
diterbitkan oleh.................. Marka garis muat kapal sesuai dengan Pefaturan Direktur Jendera.I PerhubungaJr Laut Nomor,..........................tentang Lambung Timbul Tongkang Geladak, diukur dari tepi sisi atas garis geladak: mm mm mm mm
LP TP
Tepi atas garis geladal< dimana marka garis muat ini diukur berada ...............,.mm ............ pada sisi kapal. di .....................
Titik pusat lingkaran Pemtltk
berada Kalral
mm di belakang
/
cafalgan/ Peru.e.hsan
Pemalarg
depan
*l gading/ fmm,e
PeJdM Pe,r,.''lks.t Keseldmo,o,n K.rrt.!l
(....................................)(.........................-..........)(..................,..................) NIP.
*)
Coret yang tidak perlu
tlotnor.
.. . ..
.
4b. Format Berita Acara Pemasangan Marka Garis Muat Kapal Yang Diterbitkan Oleh Organisasi Yang Ditunjuk (RECOGNUED ORGANUATION/ ROI BER"ITA ACARA PEMASAITGAIT MARI(A GARIS MUAT XAPAL Nomor.,,,,..,......
Nama kapal Pemilik Kapal Ga-langan/ Perusahaan Pemasang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Suruegor of Reagnized Organization Tempat Pelaksanaan
yang bertanda tangan ditrawah ini
menyata-kan' bahwa pada hari....... telah dilaksanakan Pemasangan Marka Garis Muat Kapal Instruksi Pemasa-ngan Garis Muat Kapal yang tanggal...,..j:..,..
tanggal............. sesuai dengan Nomor.....,........
diterbitkan oleh.
Marka garis muat kapal sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor....................,......tentang Lambung Timbul Tongkang Geladak, diukur dari tepi sisi atas garis geladal: mm mm mm
T= LP TP
m1!I
Tepi atas garis geladak dimana marka garis muat ini drukur berada .................mm pada sisi kapal. di ,......,............
Titik pusat lingkaran berada ............... mm di belakang/ depan *l gadinglframe nor@r.,,.,,. Poalu&
Kapal
GalangBs/
Porl!'alaa.n
Pemasang
Eantelor oI Recognlred. Pdabat Pe,,nEi*sd. Orga,.lzlltlon ) Keselo,mat,,'i^ Napdl
NIP.
*)
Coret yartg tidak perlu
Contoh 5
5a. Format Sertifikat
Nasional Garis Muat Kapal yang Diterbitkan Oleh
Direktur Jenderal halarnan 1 Sertifikat REPUBI,IX IITDOI{ESIA
SERTIFIIIAT ITASIOITAL GARIS MUAT XAPAf, IIHUSUS UI{TUB IIAPAL TONGIIAITG GELADAK DAERS'{ PELAYABSI| IVo. .....,.........,.....,.... Sesuai Dengan Pcraturan Mentcri Perhubungan Nomor pM, 39 Tahun 2016 tcutang oaris Muat Kapal dan pemuatan yang Diatur Lebih Lanjut dalam Peraturan Direktur Jendera, Perhubungan Laut Nomor,.................,.. Tcnta.ng l,ambung Tirnbul Tongkang Geladak Nama Kapal I Pelabuhan Pendaftaran i
Panjang Kepal Sesua.i Pasal
I
Tahun P.mbangunan Tonase Kotor arenis Ihpal
:
:GT : TIPE "t}"
(10)
Tepi atas garis geladak yang merupakan titik tolak pengukuran larnbung-timbul terletak ........,...-.......................... lnm di ...,.................,.,.. ............pada sisi kapal Lambung Timbul dari Sisi Atas Garis celadak ke caris Muat Air Laut (L) tambung Timbul dari Sisi Atas caris celadak ke ca.ris Muat Air Laut pengurangan (LR
mm mm
Kedudukar garis muat segaris dengar sisi atas garis yang melalui pusat lingkarao. Pengurangan Lambuag Timbul untuk Air'lavrar. untuk Semua Lambung
-IIT
Timbul
:
?P
:L_."
,e*-1-.
Tanggal pemeriksaan pertama atau berkala : ..,....,......,... Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, bahwa kapal telah diperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan di atas seita marka gaii6 huat ditetapkan seruai dengan Peratu.an Menteri Pe.hubungan PM 39 Tahun 2016 tentane Garis Muat Kapal dan Pemuatan, yang diatur let'ih lanjut dalam Perarui'an Direldur Jelderal Perhubungan Laut Nomor,.......-.................... tentang l,arnbung Tirnbul Tongkarg celadak.
sertilikat td be.laku sarDpai perr,eriksaan pembairaruan berikutnya, tetapi paling lambat sampai dengan: Diterbitkan di
.
.
,Pada Tanggal
A.N. MENTERI PERHUBUNCAN DIREKTUR JENDEML PERHUBUNGAN I,AI.,r? DIREKIUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
xxxxx&ofixxxxxxxooqxx Pangkat dan Golongan
{-Pembatasan Daerai Operasional Kapa.l Sesuai Pasal Perhubungafl Laut Nomor,.,.,.,.,.,.,,,,...
1
(i
1)
atau (12) darr Pasal 3 Peraturan Dilektur Jenderal
/PENCUI(UHAII...
halaman 2 sertilikat
PEITGI'KI'HAIY IIITTT,I{ PEMEiUKSAAIC TAHUITAIT Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksan berkala seperti disyaratkan oleh Pasal 11 daii Peraturan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor .....,.......,...,. ini memenuhi ketentuan Pemerikeaaa Tqhuoan I hanr. dilaksanakan pada tangtd PEUBRIKBAAN TAHUIIAI|
.
...-..,,,., s.d. .....,,...,
I
Tcmpat Tanggal
Tanda fangan Nama Pemeriksaan Tahunan ll harus dilaksanakan pada tangga.l
PTf ERIKSAA.II
.
...,....,,., s.d.
TAHUITA.II
Tanggal TanqaTanga! Nama Pemeriksaan Tahunan
PE
lll harus dilaksanakan pada taltggal ,,
ERIXA.ITN ?AHUIIAII
III
: : :
,.......,...,.,,. s.d, ..,,.. Tempat
Tanggal Tanda Tangan Nama Pemer-iksaan Tahunan Iv harus dilaksanakan pada tanggal
PEUERIKSAA.I{ TAIIUT{A.IT IV
..
,........., s,d. .,.......... Tempat
Tanggal Tanda Tangan
Nama
Karena Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor .,..,...,...... telah dipenuhi, maka masa berlaku sertifikat
ini sesuai dengan Pasal .......,. diperpanjang sampai dengan...,., Tempat : ....,.....,..,.,.,.,.,,,,
,Taiggal ...,....,.........,..,.,......,......,,.,,,..,20.,,..,..
W xxxxx]oooofix)o(xxrco(xxx Paogkat dan Golongan NIP. .......................
Catatan
1.
:
Jika suatu kapal bertolak dari pelabuhan yaag terletak di sungai atau perairan pedalaman, pemuataa lebih dalam diperbolehkar sesuai dengar berat bahan dan sefirua bahan lain yang perlu uotuk pernakaian antam pelabuhan tolak dan laut.
2. iika
suatu kapal berada dalam air tau'ar dengan berat jenis 1.O (satu), garis muat bersangkutan bdleh terbenam
sejumlah penyesuaian untuk air tawar seperti diperlihatkan diatas. Jika berat jenis tidak sama dengon 1.O (satu) penyesuaian harus dibuat sebandiog dengan perMaan antara 1,O25 daa beratjenis yang sebenarnya.
halaoa.n 2 Sertifikat
PENGI'I(UIIAN I'NTI'K PEMERIKSAAN TAHUNAN Dengan ini diryatalan bahwa pada pemeriksa! berkala sepert-i dis/aratlan oleh Pasal
1l dad Peraturan Peratular
Dilelitur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ................... ini memenuhi ketentuan Pemeriksaan Tqhunan I harus dilaksarrakan pada tanggal
PEMERIXSAAN TAHI'NAN
..........
I
.. s.d. ......................
Tempat Tanggal Tanda Tangarr Nama
Pemeriksaan Tahuoal II harus dilaksanakan pada tanggal PDMDRIKSAAN TAIII'NAJT
..
....-..... s.d. .....,........
Tempat Tanggal
II
i i
Tanda Talgan Nama Pemeriksaar Tahunan IU harus dilaksanakan pada tanggsl
..
......... s.d. ,............. Tanggal
Tanda Tangan Nama Pemeriksaa! Tahunaa IV harus dilaksanalan pada taiggal PEMERIIISAAN TAIIUNAN
..
.......... s.d. ..........,...
Tempat Tanggal
Iv
:
l
Talda Tangan Nama Karena PeraturaJr
Dir.ktrr Jenderal
ini sesuai dengan Pasal ......... diperpanjang sampai dengan .... Tempat : .........................
,Tangga.l
.............................................,20........
rooo<xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx Pangkat dan Golongan NtP. .......................
Catatan
:
1.
Jika suatu kapal bertolak dari pelabuhan yang terletak di sungai atau perailar pedalaman, pemuatan lebih dalam diperbolehlan sesuai dengan berat baha! dan s€mua bahan lain yang perlu untuk pema-kaian antara pelabuhan
2.
Jika suatu kapal berada dalam air tawar dengan berat jenis 1.0 (satu), garis muat bersangkutan boleh terbenam sejuDlah penyesuaian untuk air tawa-r seperti diperlihatkan diatas. Jika berat jenis tidak sama dengan 1.0 (satu)
tola.k dan laut.
penyesuaia! harus dibuat sebanding dengan perbedaan antara 1.025 dan berat jenis yang sebenarrrya.
I
'
Salinan sesuai dcngan aslinys KEPALA BAGIAN HUKUM
Lw
r.aEnsTIAN Str,MSl Pcublnr Tlg I (IV/b)
NIP.lm02l3l9r403 I
001
''
DIRTKTI'R JENDERAL PERHUBT]NGAN LAUT
ttd Ir. A. TONY BUDIONO. MM. Pembina Utama Madya (IV/d) NrP. 19580713 198603 r 001
