SALINAN
PERA,TURANNlENTEIRIRISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ITEPUBLIKINDONESIA N OM OR 1 TAHUN 20i5 TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN REKTOR/ KETUA/ DIREKTUR PADA PERGURUAN TINGGI ]\EGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MEN'IERi RISDT,TEI(NOLOGI,DAN PENDIDIKANTINGGI, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 29 ayat (2) Peratlrran E{n P€merintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara periu Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan P€rguruan Tinggi, menetapkan Psraturan Menteri Riset, 'l'eknologi, dan Pendjdikan Tinggi tentang Pengangkatan dan Pemberhcntian Rektor-/ I(etr.ra/ Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat
I
1 Undang-UnderngNomor 12 Tahr-rn2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negarn Rcpt-tblikIndonesia N o mo r 5 3 3 6) ; Tahun 2014 tenlang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan (Lembaran RepLIblik Indonesia Negara Perguruan Tinggi Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lcmbaran Negara R cp .ro l i k Ind.' nesiaNonr or 5500) :
2. P€raturan Pcmerintah Nomor 4
3 . I(eputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 12 I / P Tahun Kementcrian dan Pembentukan mengenai 2OI4 2O!4 2Al9: PengangkatanMenteri Kabinet Kerja Periode MEMUTUSKANI MCNCTAPKAN :PERATURAN I\4ENTERIRISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERLIENTIAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR PADA PERCURUAN TINGGI NEGERI. Pasal I D d l d m P e ra tu ra n l \4 e n te rii n i yang dim aksud dengan: 1. Perguman Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementeriam. 2. l'emlmprn perBurLr.rntiDggl rldalah Rektor pada universitas/ institut, Ketua pada sekolah tinggi, clan Direktur pada politcknik/ akademi ) ang L s ' i -n g 4 " r
3. Dosen adalah pendidik proiesional dan ilmuwan dcngan tugas utama ilmu dan menyebarluaskan mengembangkan, mentransformasikan, penelitian, dan pendidikan, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengabdiarr kepada masyarakat. 4. Senat universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademl yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur pen]rusun kebijakan yang menlilanlan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 5. Kementerian adalah l(ementerian yang menyelelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi. 6, Menteri adalah Menteri yang bertanggung .iawab di bidang pendidikan ringgl.
Pasal 2 R€ktor / Ketua/ Direktur pada PTN adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi Pasal 3 (1) PengangkatanRektor/ Ketua/ Direktur pada PIN dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut. (2) Lowonganjabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terjadi karena: a. pendirian perguruan linggl baru; b. perubahan perguruan tinggi; dan c. Rektor/ Ketua/ D irektur berhenti dari jabatan. Palsal4 Persyaratmr untuk cliangkat sebagaiRektor/ Ketua/ Direkturl a, Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagal dosen clenganjenjang akadernik sebagaiberikut; 1 bagi calon Rektor universitas/ institut paling rendah Lektor Kepala; atau 2.bagi calon l{etua s€kolah tinggi dan politeknik/ akademi paling rendah Lektor; b. beriman dan bertaqrvakepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rekto!/ Ketua/ Dir€ktur yang sedang menjabat; d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun; e, bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secata tertulrs; f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerlntah yang bcrwenang; g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau rzin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma p e - gu rL -a nt,n g g i ya n g d i n yatakan secdr ater tulis: i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuat€n hukum fetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- 3rendah calon Rektor/Ketua dan paling k. berpendidikan Doktor (S3) bagi Magisrer (S2) bagi calon Direktur; sebagaimana diatur dalam ketentuan 1. tidJk pernah rnelakukan plagiat peraturan Perundang-undangan PasaL5 Pensanqkatan Rektor / Ketua / Dllektur
;;il;T;;;;iir'*,
pada perguruan tinggi' selain Direktur
dil"l,.,r'"" melaluitahap sebasaiberikuti
(alonl a. tahap pcnJarrngdn b'tkal
b. tahap PcnYaringancalon; c. tahap pcmilihan caion; dan d. tahap pengangKatan,
pasal 6
dan pcnyarin8an (1)Tahap penjaringan bakal calon Rektor/ Ketua/ Dircktur dalam Pasal 5 iruruf a calon Rektor/ Ketua/ Dlrektur sebagaimanadimaksrtd clan hurul b clilakukamoleh Senat' aY.1l (1) PzLcla (2) Tahap Penlaringan dan penyaringan sebr:gaimrL dit.r.iaksucl masa JaDatan dllakukan paling lambat 5 (lima) bulan seb€lurrr crakhirnya Rektor/ Ketua/ Direlttur yang sedang merrjabat calon orang 3 {tiga) menghasilkan penyaringan (3) Tahap lan.ibal 3 (ttga) Rektor/ Ketua/ Ditektur untuk diajukan ke Mctr i palJnil D j):ektur Yang bulan sebelum berakhirnya masa jabatan R(j r'/ Kctua/ sedang menJabaL pada (4) 'l'ata cara tahap penjarirrgan dan penyaringan scl ',aimana dirnaksrtd sing pcrgunraD tjnggi ayat (1) dan €iyat(2) diatur dalam statuta masing Pasal 7 Rektor/ Ketua/ Direktur ,dan, . pcngarLgktltan calon pemilihan Tahap hitLuf c dan Rektor/ Ketua / Direktl-lr sebagarmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan caral l)irektur clalam a. Menteri dan scnai melakukan pemilihan Rektor/Kctu.r, sidang Senat; U . t r , l e nte -ri d a p a tme mb e ri kuasakepadapejtr batyang^ditunjukuntuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam hurul a; 2 (dua) bulan c. Pemilihan Rektor/ Kerua/ Direktur dilakukan paling lambat S e be l u mb e l a kh l fn ya masajabatanRektor /I( etua/Difektur yangsed ang menJaDa!; me nYampaikan d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebehLm pemilihan, Serlat Direktur data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/ Ketua/ kepada Menteri; pada hurul a e. PemiLihan Rektor/ Ketua/ Direktur sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuani total 1, Mentcri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari pemilih; dan -Senat memiliki 65% (enam puluh lima persenl hak suara dan masrng 2, masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama' 2 (dua) orang calon Rektor/ Ketua/ Direktur vang f. Apabila Lrdapat m emp " ro l e h su a rn rcrtinggi dengan ' umlah suar a yang sama di l ak uk an p "r n i i i n r" p u ta r-n ke dua pada har i ) ang samd untuk. mcnghas i l k 'Ln peringkat suara terbanyak dari kedua calon Rektor/ Ketua/ Direktur Lersebut l
g. Calon Rektor/ Ketua/ Direktur terpilih adalah calon Rektor / Ketua/ Direktur yang memperoleh suara terbanyak; h. Menteri menetapkan pengangkatan calon Rektor/ Ketua/ Direktur terpilih sebagai Rektor/ketua/ Direktur atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pada huruf g ,
Pasal 8 Pengangkatan dan penetapan Direktur akademi komunitas dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Yang menangani urusan sumber daya manusia pendidikan tinggl Pasal 9 Masa jabatan Rektor/ Ketua/ Direktur adalah 4 (empal) tahun dan clapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 10
"
(1) Rektor/ Ketua/ Direktur diberhentikan dari jabatan karena: a.telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b,berhalangt{ntelap: c. permohonan sendiri; d. masa jabatannya berakhir; e. diangkal dalam jabatan nogeri yang lain; f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan vang memiliki kekLlatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pid'ina l
dan berakhrr jabatan Rektor/ Ketua/ Direktur masa (1) ' Apabila menetapkan Menterj Rektor/ Ketua/ Direktur yang baru belum dilantik, masa .jabatan Rektor/ Ketua/ Direktur paling lama 1 (satu) p".p^r,j.rtg.lt tahun. (2) Selain menlalankan lugas Rektor/Ketua/ Direktu! sebagaimana dimaksud ' pad. ayai (1), Rektor/Ketua/ Direktur bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor/ Ketua/ Direl
-6Pasal18 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang mengatur tenting pengangkatan Rektor/ Ketua/ Direktur pada perguruan tinggi negeri dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pelaturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita NegaraRepublik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal2 Januari 2015 MENTERIRISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI REPUBLIKINDONESIA, TTD. MOIIAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal6 Januari 2015 MENTERLHUKUM DAN I{AK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, TTD, YASONNAH, LAOLY BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2015 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jendefal Pendidikan Tinggi Kement€rian RiseL Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Patdon
NIP.1 9
7198601 001
