KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IZIN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN DAN KEGIATAN DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu di tetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi manusia Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Kunjungan dan Kegiatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
3.
Peraturan Pemerinah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
7.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pengaturan
Kegiatan
Warga
Negara
Asing,
Lembaga
Swadaya
Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam; 8.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Imigrasi;
9.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03PR.07.03 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
10.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
11.
Keputusan Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN DAN KEGIATAN DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM.
Pasal 1 Selama berlangsungnya keadaan darurat militer, warga negara asing tidak diperbolehkan melakukan Kunjungan Wisata dan kegiatan bertentangan tujuan pelaksanaan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 2 Untuk mendukung keberhasilan operasi terpada dalam rangka pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kunjungan dan kegiatan warga negara asing dapat dilakukan atas Izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat;
Pasal 3 (1)
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat;
(2)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal
Imigrasi.
Pasal 4 (1)
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam jangka waktu yang diperlukan sesuai dengan permohonan dan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal tiba di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
(2)
Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari;
(3)
Pelaksanaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam setelah mendapat rekomendasi dari Penguasa Darurat Militer Daerah;
(4)
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam melaporkan perpanjangan Izin yang dimaksud dalam ayat (2) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pasal 5 Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a.
Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi diluar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
b.
Pemegang Izin Kunjungan Usaha, Izin Kunjungan Sosial Budaya, Izin Kunjungan Tugas Pemerintah;
c.
Warga negara asing yang terlibat dengan pelaksanaan bantuan kemanusia yang berasal dari negara sahabat yang telah diberikan rekomendasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
d.
Wartawan atau koresponden Warga negara asing untuk kegiatan jurnalistik yang telah diberikan Persetuan oleh Menteri Luar Negeri.
Pasal 6 Warga negara asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang bekerja di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diwajibkan untuk melaporan setiap keberangkatan dan kedatangan dari dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Kantor Imigrasi atau Pos POLRI terdekat.
Pasal 7 Warga negara asing yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diperbolehkan masuk dan keluar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui bandar Udara
Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh.
Pasal 8 Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan melaporkan izin kepada Kepala Kantor Imigrasi terdekat atau Pos POLRI sesaat setelah tiba dan pada setiap tempat yang dikunjungi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 9 Penguasa Darurat Militer Daerah berwenang mencabut Izin dalam hal pemegang Izin ternyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 10 (1)
Pejabat Imigrasi atau Pos POLRI yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan pencatatan dalam Buku Register Khusus yang memuat nama, nomor paspor, tempat tanggal lahir, kebangsaan, izin keimigrasian, alamat tujuan dan maksud kunjungan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
(2)
Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap 10 (sepuluh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam;
Pasal 11 Ketentuan mengenai isi dan bentuk Izin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berakhir.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI. ttd PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA
Lapiran Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 2003
IZIN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN DAN KEGIATAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Nomor : ............................................
Memberikan izin melakukan kunjungan dan kegiatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kepada : Nama
:
Tempat/tanggal Lahir
:
Kebangsaan
:
Nomor, tempat/tgl
:
Pemberian dan masa berlaku paspor
:
Izin keimigrasian
:
Maksud kunjungan
:
Alamat tujuan
:
Izin berlaku .....(...........) hari sejak tanggal tiba di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Diberikan di : Jakarta Pada tanggal : AN. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
foto
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI ttd
3x4
M. IMAN SANTOSO NIP. 040029046
Peringatan : (1)
Warga negara asing pemegang izin ini, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi nanggroe Aceh darussalam;
(2)
Warga negara asing diwajibkan melapor dan menunjukan izin kepada Kepala Kantor Inigrasi terdekat atau Pos POLRI sesaat setelah tiba dan pada setiap tempat yang dikunjungi di wilayah Provinsi nanggroe Aceh darussalam.
PERPANJANGAN IZIN Nomor : Izin diperpanjang samapi dengan tanggal
Banda Aceh, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi nanggroe Aceh darussalam
(...................................) Nip/Nrp .........................
Melaporkan tiba di Kantor Imigrasi ............................../Pos POLRI ................. Hari/Tanggal/Jam : Petugas (...................................) Nip/Nrp ......................... Melaporkan tiba di Kantor Imigrasi ............................../Pos POLRI ................. Hari/Tanggal/Jam : Petugas (...................................) Nip/Nrp .........................
Melaporkan tiba di Kantor Imigrasi ............................../Pos POLRI ................. Hari/Tanggal/Jam : Petugas (...................................) Nip/Nrp .........................
