KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125 TAHUN 2003 NOMOR : 532 TAHUN 2003 TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keterpaduan pelaporan Perkawinan dan Perceraian, perlu diadakan kerjasama antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama secara terarah dan terkoordinasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk juncto UU Nomor 32 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); 4.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; 8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2000 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 9.
Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK. BAB I MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 1
Maksud Kerja sama ini untuk mewujudkan pedoman guna kesatuan langkah bagi Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama dalam rangka pelaporan dan sistem informasi pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk sebagai bagian dari kejadian penting dalam rangka penerapan Sistem Administrasi Kependudukan. Pasal 2 Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan ketersediaan informasi data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. Pasal 3 Sasaran Kerja sama ini untuk terwujudnya jaringan kerjasama di pusat dan di daerah dalam pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi : a. Pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; b. Penerapan sistem informasi pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; c. Pelatihan petugas pencatat nikah, talak, cerai dan rujuk; d. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melakukan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5 Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. mengembangkan sistem informasi atau tata cara pengumpulan data hasil pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; b. menyediakan sarana dan peralatan pembentukan bank data untuk menghimpun hasil pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; c. memberikan orientasi dan pelatihan kepada petugas yang terlibat dalam pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
d. menghimpun, mengolah, dan memberikan umpan balik data hasil pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; e. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berkepentingan untuk meningkatkan dukungan penyelenggaraan sistem informasi data hasil pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. Pasal 6 Departemen Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. mencatat peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. memberikan informasi data hasil pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk untuk direkam dalam sistem informasi administrasi kependudukan; c. melakukan penelaahan atas hasil pengolahan dan umpan balik hasil pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk yang berlangsung dimasyarakat kepada Bupati atau Walikota.
BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7 Pelaksanaan kerajasama ini ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Pasal 8 Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk di daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bupati/Walikota. Pasal 9 Pembinaan operasional Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk di daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur. BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 10 Pemantauan dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bersama ini di tingkat pusat dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama. (2) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pembinaan operasional pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk di provinsi dibebankan kepada APBN Provinsi. (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan koordinasi dan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk di kabupaten/kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 21 Nopember 2003
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
t.t.d.
HARI SABARNO
SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI DEPARTEMEN AGAMA NOMOR : 474.2-35 MD TAHUN 2004 NOMOR : D/196/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI DEPARTEMEN AGAMA
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya dengan menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694); 2. Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
1
Tahun
1974
tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah; 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2003 Nomor 532 Tahun 2003, tanggal 21 Nopember 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. MEMUTUSKAN : Pertama
:
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
Pertama
:
Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi aparatur Unit Kerja Catatan Sipil di Daerah, Kantor Departemen Agama, Peradilan Agama dan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
Pertama
:
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 25 Mei 2004
Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
t.t.d.
t.t.d.
DR. ROHADI HARYANTO, MSc.
Drs. H. TAUFIQ KAMIL
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penyelenggaraan perkawinan dan perceraian di Indonesia selama ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk juncto Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sesuai dengan perundang-undangan tersebut, pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh 2 (dua) institusi yaitu Kantor Urusan Agama bagi penduduk yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam dan Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi penduduk yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama selain Islam. Sementara itu pencatatan perceraian dilaksanakan oleh 2 (dua) institusi yaitu Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencatatkan perceraian bagi penduduk beragama selain Islam berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai bagi penduduk beragama Islam. Pelaporan data penyelenggaraan pencatatan perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh masing-masing institusi belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu pada saat ini sulit untuk memperoleh data mutakhir mengenai perkawinan dan perceraian secara nasional. Untuk itu perlu diadakan koordinasi antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama sebagai pembina di pusat dalam hal penyelenggaraan pencatatan perkawinan dan perceraian. Dalam kaitan dengan pengintegrasian pelaporan data peneyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk dengan data kependudukan maka dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sarana pemutakhiran data penduduk, data perkawinan dan perceraian. Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan pedoman bagi aparatur Unit Kerja Catatan Sipil di Daerah, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Peradilan Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam rangka pelaporan dan sistem informasi pencatatan nikah, talak,cerai dan rujuk sebagai bagian dari kejadian penting dalam rangka penerapan Sistem Administrasi Kependudukan. B. Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatat Nikah; 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2003 Nomor 532 Tahun 2003, tanggal 21 Nopember 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah,Talak, Cerai dan Rujuk. C. Tujuan 1. Tersedianya pedoman kerja bagi aparatur Unit Kerja Catatan Sipil di Daerah, Kantor Departemen Agama, Peradilan Agama dan Kantor Urusan Agama; 2. Terlaksananya peningkatan ketersediaan informasi data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; 3. Terwujudnya jaringan kerjasama di pusat dan di daerah dalam pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak,cerai dan rujuk. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. E. Pengertian Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan : 1. Pelaporan perkawinan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan; 2. Pelaporan perceraian/pembatalan perkawinan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan; 3. Data Basis Kependudukan adalah data kependudukan yang merupakan hasil registrasi penduduk; 4. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah unit kerja di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota yang memiliki fasilitas untuk memasukkan data ke dalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke Bank Data di Kabupaten/Kota dan Pusat Data Kependudukan Provinsi dan Nasional.
BAB II PEJABAT PELAKSANA
Pejabat pelaksana ialah pejabat yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam proses pelaksanaan pelaporan data penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk dan bertanggungjawab dalam tugas masing-masing. Pejabat pelaksana terdiri dari pejabat pelaksana langsung dan pejabat pelaksana tidak langsung. A. Pejabat Pelaksanaan Langsung Pejabat pelaksana langsung ialah Pejabat yang secara langsung menangani pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, terdiri dari : 1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; 2. Ketua Pengadilan Agama; 3. Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. B. Pejabat Pelaksanaan Tidak Langsung Pejabat pelaksana tidak langsung ialah Pejabat yang tidak langsung menangani pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, terdiri dari : 1. Lurah/Kepala Desa; 2. Camat; 3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; 4. Bupati/Walikota; 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi; 6. Kepala Biro Pemerintahan; 7. Gubernur; 8. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji; 9. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan.
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN
A. Pelaksanaan Pelaporan Tata cara pelaporan adalah sebagai berikut : 1. Teknik Pelaporan a. Pelaporan data penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk menggunakan media komputer yang terhubung mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat; b. Pelaporan data penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk yang masih menggunakan sistem manual dapat menggunakan instrumen formulir sebagaimana terlampir. 2. Waktu Pelaporan a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah melakukan pencatatan peristiwa nikah selama 1 (satu) bulan melaporkan rekapan peristiwa nikah dan rujuk di wilayahnya kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setiap akhir bulan;
b. Ketua Pengadilan Agama setelah melakukan pencatatan putusan perceraian/pembatalan perkawinan selama 1 (satu) bulan melaporkan rekapan peristiwa perceraian /pembatalan perkawinan di wilayahnya kepada Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setiap akhir bulan. B. Pelaporan Pencatatan Perkawinan Pelaporan pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam yang selama ini dilakukan oleh KUA Kecamatan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dilaporkan ke Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota dengan tata cara pelaporan sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Urusan Agama meminta calon pengantin mengisi formulir perkawinan (FPK), merekap setiap peristiwa nikah dan rujuk, mengirimkan formulir perkawinan (FPK) dan hasil rekapan peristiwa nikah dan rujuk kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Urusan Agama Islam; 2. Kepala Kantor Departemen Agama merekap setiap laporan peristiwa nikah dan rujuk dari KUA dan mengirimkan formulir perkawinan (FPK) serta hasil rekapan peristiwa nikah dan rujuk kepada TPDK di Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil; 3. Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil : a. Menerima dan meneliti formular pelaporan data peristiwa nikah dan talak beserta berkas persyaratannya dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; b. Melakukan proses perekaman, pencatatan, penerbitan data nikah, talak dan cetak perubahan data penduduk hasilnya dikirim ke kecamatan; c. Melaporkan hasil rekaman nikah dan talak ke Departemen Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Departemen Agama Cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Hají. 4. Kecamatan wajib menerima cetak perubahan data penduduk; 5. Desa/Kelurahan wajib menerima perubahan data penduduk dari kecamatan dan mencatatnya dalam Buku Induk Penduduk (BIP); 6. Bupati/ Walikota mempunyai
tugas dan tanggung jawab
mengkoordinasikan dan
mengupayakan tersedianya fasilitas bangunan gedung Kantor Urusan Agama/Pengadilan Agama bagi terwujudnya pelaporan penyelenggaraan nikah, talak, cerai dan rujuk di tingkat kabupaten/kota; 7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima laporan data dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan mengirimkan laporan perkembangannya ke Departemen Agama Pusat cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji; 8. Kepala Biro Pemerintahan mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima laporan data dari Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan mengirimkan laporan ke Departemen Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan; 9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima laporan data cerai/pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama dan mengirimkan laporan ke Departemen Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji; 10. Gubernur mempunyai tugas dan tanggungjawab mengkoordinasikan pembinaan operasional Pelaporan data penyelenggaraan nikah, talak, cerai dan rujuk di tingkat provinsi; 11. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaporan data penyelenggaraan nikah, talak, cerai dan rujuk di tingkat pusat;
12. Direktorat
Jenderal
Administrasi Kependudukan mempunyai tugas dan tanggungjawab
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaporan data penyelenggaraan nikah, talak, cerai dan rujuk di tingkat pusat. Formulir pelaporan perkawinan (FPK) deserta tata cara pengisian sebagaimana dalam lampiran 3 dan 4. C. Laporan Pencatatan Perceraian Pelaporan pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam yang selama ini dilakukan oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia ke Pengadian Tinggi Agama dilaporkan ke Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan tata cara pelaporan sebagai berikut : 1. Meminta pasangan yang hendak bercerai/pembatalan perkawinan mengisi Formulir Perceraian (FPC)/ Formulir Pembatalan Perkawinan (FBK); 2. Merekap setiap peristiwa cerai, talak dan pembatalan perkawinan; 3. KUA menerima salinan surat cerai dari Pegadilan Agama sebagai bahan bila terjadi rujuk atau status yang bersangkutan bila kawin lagi; 4. Mengirimkan Formulir perceraian (FPC) /Formulir pembatalan Perkawinan (FBK) dan hasil rekapan peristiwa cerai, talak dan pembatalan perkawinan kepada TPDK di Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil; 5. Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil a. Menerima dan meneliti permohonan pencatatan perceraian dan Formulir Laporan Perceraian (FPC)/ Formulir Pembatalan Perkawinan (FBK) serta berkas persyaratannya; b. Melaksanakan proses, perekaman, pencatatan dan penerbitan data perceraian/ pembatalan perkawinan dan mencetak perubahan data kependudukan dan hasilnya dikirim ke kecamatan. 6. Kecamatan wajib menerima cetak perubahan data penduduk; 7. Desa/Kelurahan
wajib
menerima
perubahan data penduduk dari kecamatan dan
mencatatnya dalam Buku Induk Penduduk (BIP). Formulir pelaporan perceraian (FPC) beserta tata cara pengisian sebagaimana lampiran 5 dan 6. Formulir pembatalan perkawinan (FBK) beserta tata cara pengisian sebagaimana lampiran 7 dan 8. D. Pemanfaatan Data Pemanfaatan data pelaporan penyelenggaraan nikah, talak, cerai dan rujuk yang berasal dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama oleh pihak Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dikelola pada TPDK yang diarahkan pada : 1. Pengintegrasian pencatatan seluruh peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk dari berbagai golongan masyarakat Islam dan Non Islam; 2. Pendayagunaan dan pemutakhiran data tentang pecatatan individu yang akurat; 3. Perolehan gambaran wilayah dalam hal pencatatan perkawinan dan perceraian. E. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi pelaporan data penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Departemen Agama cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
BAB IV PENUTUPAN
Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pejabat/petugas dalam pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk. Segala sesuatu yang belum dimuat dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 25 Mei 2004
Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
t.t.d.
t.t.d.
DR. ROHADI HARYANTO, MSc.
Drs. H. TAUFIQ KAMIL
