J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-309.IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG TATACARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN DAN GUGURNYA IZIN KEIMIGRASIAN
I.
PENDAHULUAN a. Maksud dan Tujuan. Maksud, untuk memberikan pedoman kepada Pejabat Imigrasi dalam melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sehingga terdapat keseragaman dalam penyelesaian pemberian, perpanjangan, penolakan dan gugurnya izin keimigrasian; Tujuan, untuk menciptakan tertib administrasi, tertib pelayanan serta pengendalian terhadap orang asing sehingga tercapainya kepastian hukum. b. Ruang lingkup. 1. Persyaratan dan Tatacara Pemberian Izin Keimigrasian ; 2. Persyaratan dan Tatacara Perpanjangan Izin Keimigrasian ; 3. Persyaratan dan Tatacara Penolakan Izin Keimigrasian ; 4. Tatacara Gugurnya Izin Keimigrasian ; 5. Tatacara dan Persyaratan Penggantian Dokumen Imigrasi ; 6. Tatacara dan Persyaratan Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian karena alih sponsor dan alih jabatan ; 7. Tatacara dan Persyaratan Penggantian Dokumen Imigrasi karena hilang atau rusak ; 8. Tatacara dan Persyaratan Penggantian Dokumen Imigrasi karena halhal lain;
II.
DASAR: 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing ; 2. Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 1994 tentang Tatacara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian ; 5. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ;
Hal 1 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan ; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 1984 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ; 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia ; 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ; 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman ; 11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ; III.
PELAKSANAAN A. UMUM 1. Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang sah dan masih berlaku ; 2. Izin Keimigrasian diberikan kepada orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan serta tidak membahayakan bagi ketertiban umum dan keamanan Nasional. B. KHUSUS 1. PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN a. Pemberian Izin Singgah 1) Izin Singgah diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk kepada orang asing pemegang Visa Singgah untuk keperluan : a) Meneruskan perjalanan ke negara lain atau Negara Asal b) Bergabung dengan alat angkut yang akan meneruskan perjalanan keluar wilayah Indonesia. 2) Izin Singgah sebagaimana dimaksud angka 1) juga dapat diberikan kepada orang asing pemegang Visa Singgah saat kedatangan dalam hal : a) Kerusakan yang serius pada alat angkut ; b) Cuaca yang sangat buruk ; c) Sakit dan sebab-sebab lain di luar kemampuan orang asing yang bersangkutan. 3) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari Izin Singgah telah terlampaui, orang asing pemegang Izin Singgah belum dapat melanjutkan perjalanan karena suatu keadaan memaksa
Hal 2 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
di luar kemampuannya antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut angka 2) huruf a), b), dan c), dapat diberikan batas waktu Izin untuk Tetap Singgah oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan setiap kali pemberian paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Singgah, sampai paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk. 4) Izin Singgah diberikan setelah memenuhi persyaratan : a) Tidak termasuk dalam kategori orang asing tidak diinginkan masuk dan berada, di wilayah Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan : b) Memiliki Visa Singgah yang masih berlaku ; c) Memiliki Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat kedatangan di Indonesia. 5) Tatacara Izin Singgah diberikan berupa cap yang diterakan dalam Surat Perjalanan dan memuat : a) Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi ; b) Tanggal Tiba ; c) Lama izin singgah yang diizinkan ; d) Paraf Pejabat Imigrasi yang memberikan izin ; e) Jumlah orang yang diberikan izin jika lebih dari satu ; 6) Pemberian Izin Untuk Tetap Singgah didasarkan pada hasil penelitian di lapangan dan permintaan yang diajukan oleh penanggung jawab alat angkut atau agen atau sponsor dengan mengisi formulir yang ditentukan dan melampirkan persyaratan : a) Surat permintaan dan jaminan dari penanggung jawab alat angkut atau agen atau sponsor ; b) Surat keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan bahwa orang asing yang bersangkutan sakit dan dalam perawatan serta belum dapat meneruskan perjalanan dan atau surat keterangan dari Syahbandar atau Kepala Bandar Udara yang menerangkan bahwa alat angkutnya belum dapat melanjutkan perjalanan karena kerusakan yang serius atau gangguan cuaca. 7) Izin Untuk Tetap Singgah diberikan berupa cap dan catatan yang diterakan pada Surat Perjalanan dan memuat : a) Nomor register ; b) Tanggal berakhirnya masa berlaku Izin untuk Tetap Singgah ; c) Tempat dan tanggal pemberian Izin untuk Tetap Singgah ; d) Jabatan, Nama lengkap, tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang memberikan, dan cap dinas.
Hal 3 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
8) Pelaksanaan pemberian Izin untuk Tetap Singgah segera dilaporkan pada kesempatan pertama oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi disertai data lengkap pemohon dan alasan pemberian. b. Pemberian Izin Kunjungan 1) Izin Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk kepada orang asing pemegang Visa Kunjungan untuk keperluan : a) Kunjungan Pemerintahan yang berhubungan kegiatan resmi yang antara lain dalam rangka:
dengan
(1) hubungan kerjasama antar Pemerintah Negara Indonesia dan Pemerintah Negara lain ; (2) hubungan kerjasama antar Pemerintah Negara Indonesia dan perorangan atau badan swasta lain ; (3) hubungan kerjasama antar Pemerintah Negara Indonesia dan Organisasi Internasional yang diakui sah ; b) Kunjungan wisata yang berhubungan dengan kegiatan Kepariwisataan yang antara lain dalam rangka : (1) mengunjungi obyek wisata di Indonesia ; (2) menjajaki kerjasama dalam mengembangkan industri kepariwisataan di Indonesia ; (3) menangani urusan arus pengiriman wisatawan asing ke Indonesia ; c) Kunjungan Sosial Budaya yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan budaya yang antara lain dalam rangka : (1) mengunjungi sanak famili Indonesia ;
atau
handai taulan di
(2) mengunjungi organisasi sosial seperti lembaga pembinaan cacat mental dan lain-lain lembaga yang sejenis yang bersifat sosial semata-mata di Indonesia; (3) menjajaki kerjasama di bidang pengembangan pembinaan agama, olahraga, kesenian, dan atau pendidikan pada umumnya di Indonesia ; d) Kunjungan Usaha tidak untuk bekerja yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang antara lain dalam rangka : (1) melakukan pembicaran transaksi jual beli dan atau penjajakan lapangan terhadap barang dagangan yang akan dibeli di Indonesia ;
Hal 4 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
(2) melakukan pembicaraan hal kerjasama permodalan maupun kebutuhan sarana produksi perusahaan yang berkaitan dan atau menjajaki kemungkinan penanaman modal dengan calon partner usahanya di Indonesia ; (3) mengikuti pameran internasional yang diselenggarakan di Indonesia ; (4) mengikuti rapat atau pertemuan yang diadakan kantor pusat atau perwakilan usahanya di Indonesia ; (5) memberikan konsultasi, bimbingan, penyuluhan atau latihan dalam penerapan dan motivasi teknologi untuk peningkatan mutu desain produk industri serta kerjasama pemasaran di luar negeri bagi partner usahanya di Indonesia ; (6) memberikan ceramah dan atau mengikuti seminar di bidang sosial dan atau budaya yang tidak bersifat komersial setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang ; (7) melakukan kegiatan jurnalistik setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang ; e) Kunjungan Usaha untuk bekerja sementara yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang antara lain dalam rangka : (1) mengadakan pertunjukan setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang di Indonesia ; (2) melakukan kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan konsumen setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang di Indonesia ; (3) mengadakan kegiatan olahraga profesional setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang di Indonesia ; (4) mengadakan seminar dan atau memberikan ceramah yang bersifat komersial atau dengan memungut bayaran setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang di Indonesia ; (5) melakukan kegiatan pengobatan setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang di Indonesia ; (6) melakukan ujicoba kemampuan sarana pelaksanaan pekerjaan setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang di Indonesia ; (7) bergabung untuk bekerja di atas alat angkut atau alat apa yang beroperasi di wilayah Indonesia ; 2) Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 1) juga diberikan kepada orang asing pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan dalam hal :
Hal 5 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
a) kegiatan resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan Negara yang bersifat mendesak dan atau mendadak ; b) kegiatan mengikuti seminar atau konferensi yang diadakan dalam rangka kerjasama antar pemerintah dan atau badan internasional yang diakui sah ; c) kegiatan mengikuti olahraga atau kesenian yang diadakan dalam rangka kerjasama antar pemerintah dan atau badan internasional atau badan swasta asing lainnya yang diakui sah ; d) kegiatan mengikuti pameran yang diadakan dalam rangka kerjasama antar pemerintah dan atau badan swasta asing lainnya yang diakui sah ; e) bergabung dan bekerja di atas kapal atau alat angkut yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, instalasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 3) Izin Kunjungan juga diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk kepada warga negara asing dari negara-negara yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa. 4) Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di wilayah Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan ; b) Memiliki paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kedatangannya di Indonesia ; c) Memiliki Visa Kunjungan yang masih berlaku ; d) Bagi orang asing yang bermaksud bekerja sementara di Indonesia memiliki Visa Kunjungan Usaha untuk bekerja sementara yang masih berlaku; e) Memiliki bukti jaminan dapat pulang ke negara asal atau meneruskan perjalanan ke negara lain ; 5) Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di wilayah Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan ; b) Memiliki paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kedatangannya di Indonesia ; c) Memiliki Visa kunjungan Saat Kedatangan yang masih berlaku ;
Hal 6 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
6) Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 3) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Wilayah Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan ; b) Memiliki paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kedatangannya di Indonesia ; c) Termasuk dalam daftar orang asing warga negara dari negara-negara yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa ; d) Memiliki bukti jaminan hidup dan dapat pulang ke negara asal dan atau meneruskan perjalanan ke negara lain ; 7) Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) diberikan berupa cap Izin Masuk yang diterakan pada paspor kebangsaan atau surat perjalanan dan memuat keterangan tentang : a) Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi; b) Tanggal Kedatangan; c) Lama Kunjungan yang diizinkan; d) Paraf Pejabat Imigrasi yang memberikan izin kunjungan; e) Catatan jumlah orang yang diberikan izin kunjungan apabila lebih dari 1 (satu) orang; f) Catatan bekerja sementara apabila izin kunjungan yang diberikan untuk maksud bekerja sementara; 8) Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 3) diberikan berupa cap Izin Masuk yang diterakan pada paspor kebangsaan atau surat perjalanan dan memuat keterangan tentang : a) Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi; b) Tanggal Kedatangan; c) Lama Kunjungan yang diizinkan; d) Paraf Pejabat Imigrasi yang memberikan Izin Kunjungan; e) Catatan dilarang diperpanjang;
untuk
bekerja
dan
tidak
dapat
c. Pemberian Izin Tinggal Terbatas. 1) Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan kepada : a) Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas yang telah mendapatkan Izin Masuk;
Hal 7 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
b) Anak asing yang lahir di Indonesia dari orang tua asing pemegang Izin Tinggal Terbatas; c) Anak asing yang lahir di Indonesia dari ibu Warga Negara Indonesia dan ayahnya orang asing tidak tinggal di Indonesia; d) Orang asing yang memperoleh keputusan alih status izin keimigrasian; 2) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikan Izin Masuk untuk keperluan : a) Penanam modal sebagai investor asing; b) Bekerja sebagai tenaga kerja ahli asing; c) Bekerja sebagai tenaga rohaniawan asing; d) Bekerja sebagai tenaga peneliti asing; e) Belajar atau latihan sebagai pelajar atau mahasiswa asing di Indonesia; f) Penyatuan keluarga sebagai isteri sah mengikuti suami warga negara asing; g) Penyatuan keluarga sebagai isteri sah mengikuti suami warga negara Indonesia; h) Penyatuan keluarga sebagai anak sah belum dewasa dan belum kawin mengikuti orang tua warga negara asing; i) Penyatuan keluarga sebagai anak sah mengikuti orang tua warga negara Indonesia; j) Penyatuan keluarga sebagai anak sah belum dewasa dan belum kawin mengikuti ibu warga negara Indonesia dengan persetujuan dan jaminan ayah warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia; k) Repatriasi dalam rangka kerja sama antar pemerintah negara; l) Memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang pernah dimiliki dan hilang berdasarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 3) Pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya melaporkan kedatangannya tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam izin masuknya dan mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan dengan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan Umum.
Hal 8 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
(1) Surat permintaan dan identitas diri sponsor ;
jaminan
serta
keterangan
(2) Riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau curriculum vitae orang asing yang bersangkutan ; (3) Fotocopy serta asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku; (4) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar ; (5) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; b) Persyaratan khusus ;
Hal 9 dari 65
(1)
Bagi penanam modal melampirkan surat rekomendasi izin penanaman modal dari instansi yang berwenang dan atau bukti tentang pemilikan modal atau saham seperti antara lain akte notaris, bukti transfer uang modal dari bank dan atau surat saham yang sah dan berlaku ;
(2)
Bagi yang bekerja sebagai tenaga kerja ahli asing melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti tentang rencana penggunaan tenaga kerja dan rekomendasi dari instansi tehnis yang terkait yang sah dan berlaku ;
(3)
Bagi yang bekerja sebagai tenaga rohaniwan asing melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti rekomendasi dari instansi tehnis yang terkait ;
(4)
Bagi yang bekerja sebagai tenaga peneliti asing melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti tentang rekomendasi dari instansi dan atau lembaga tehnis yang terkait yang sah dan berlaku ;
(5)
Bagi yang belajar sebagai siswa atau mahasiswa melampirkan surat rekomendasi izin belajar atau pelatihan dari instansi yang berwenang ;
(6)
Bagi isteri mengikuti suami warga negara melampirkan akte atau surat kawin serta tentang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal dan paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang sah dan berlaku ;
(7)
Bagi isteri mengikuti suami warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat kawin serta bukti tentang status kewarganegaraan Indonesia dan status kependudukan suami yang sah dan berlaku ;
(8)
Bagi anak belum berumur 18 tahun dan belum kawin mengikuti orang tua warga negara asing melampirkan akta atau surat lahir, akte atau surat kawin orang tua serta bukti tentang Izin Tinggal Terbatas atau Izin
asing bukti Tetap suami
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Tinggal Tetap, paspor kebangsaan perjalanan yang sah dan berlaku ; (9)
atau
surat
Bagi anak mengikuti orang tua warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat lahir, akte atau surat kawin orang tua serta bukti tentang status kewarganegaraan Indonesia, status kependudukan yang sah dan berlaku ;
(10) Bagi anak belum dewasa dan belum kawin mengikuti ibu warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat lahir serta bukti tentang status perkawinan, status kewarganegaraan Indonesia dan status kependudukan ibu serta surat keterangan jaminan ayah warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia ; (11) Bagi orang yang kembali ke Indonesia dalam rangka repatriasi melampirkan rekomendasi izin repatriasi dari instansi atau lembaga yang berwenang serta bukti tentang identitas diri seperti akte atau surat lahir, akte atau surat kawin atau keterangan lainnya yang diperlukan yang sah dan berlaku ; (12) Bagi orang yang masuk ke Indonesia untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya yang pernah dimiliki dan hilang melampirkan surat rekomendasi kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dari instansi yang berwenang dalam hal ini Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta bukti tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia dan surat kewarganegaraan Indonesia yang pernah dimiliki maupun keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ; 4) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak melebihi jangka waktu Izin Tinggal Terbatas orang tuanya terhitung sejak tanggal kelahiran untuk keperluan penyatuan keluarga ; 5) Pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 4) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah orang tua dan atau sponsor atau kuasanya melaporkan kelahirannya tepat waktu dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kelahiran dan mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan Umum. (1) Surat permintaan dan jaminan identitas diri ayah sebagai sponsor;
Hal 10 dari 65
serta
keterangan
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
(2) Fotocopy dan asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang sah dan berlaku ; (3) Bukti surat pelaporan atau pendataan orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang; (4) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; (5) Orang tuanya tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan; (6) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; b) Persyaratan Khusus. (1) Fotocopy dan memperlihatkan akte atau surat lahir asli anak yang sah dan berlaku; (2) Fotocopy akte atau surat kawin, paspor kebangsaan atau surat perjalanan dan Izin Tinggal Terbatas orang tua yang sah dan berlaku; 6) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) huruf c) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran untuk keperluan penyatuan keluarga. 7) Pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 6) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah orang tua dan atau sponsor atau kuasanya melaporkan kelahirannya tepat waktu dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kelahiran dan mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan Umum. (1) Melampirkan surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri ibu sebagai sponsor; (2) Melampirkan fotocopy dan asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan anak yang sah dan berlaku ; (3) Melampirkan bukti surat pelaporan atau pendataan orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang; (4) Melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; (5) Orang tuanya tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan ; (6) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; b) Persyaratan Khusus.
Hal 11 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
(1) Fotocopy dan asli akte atau surat lahir anak yang sah dan berlaku; (2) Fotocopy surat keterangan penduduk, surat kewarganegaraan Indonesia dan akte atau surat kawin ibu; (3) Surat pernyataan persetujuan dan jaminan warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia. 8) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) huruf d) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan ketentuan yang diatur tersendiri melalui Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian. 9) Permintaan Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas diajukan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberian Izin Masuk. 10) Permintaan Izin Tinggal Terbatas bagi anak asing yang lahir di Indonesia dari orang tua asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau dari ibu Warga Negara Indonesia diajukan oleh orangtuanya paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kelahiran. 11) Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi anak asing yang lahir di Indonesia pemegang surat perjalanan bukan paspor kebangsaan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. 12) Izin Tinggal Terbatas diberikan berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), berbentuk kartu segi empat ukuran 7 cm x 10 cm pada bagian tengah terdapat lambang Imigrasi warna kuning dengan muatan keterangan sebagai berikut: a) Halaman depan (1) Nomor register; (2) Nama lengkap; (3) Tempat dan tanggal lahir; (4) Kebangsaan; (5) Pekerjaan; (6) Alamat tempat tinggal; (7) Pasfoto ukuran 2 cm x 3 cm; (8) Sudut kiri atas terdapat kolom untuk kode pemberian; b) Halaman belakang (1) Tanggal batas waktu berakhirnya izin tinggal;
Hal 12 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
(2) Dasar pemberian izin tinggal; (3) Tanggal dikeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas; (4) Nama lengkap, NIP, tanda tangan dan jabatan dari pejabat yang berwenang serta cap dinas; (5) Tanda tangan pemegang; (6) Nomor file; 13) Kartu Izin Tinggal Terbatas seperti tersebut angka 12) pada halaman depan atas terdapat tulisan nama kartu dengan huruf cetak “KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS)/LIMITED STAY PERMIT CARD” dan di atasnya tertulis inisial “DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI” dan disudut kiri atas terdapat kolom kode pemberian sedang pada halaman belakang di bawah tanda tangan pemegang terdapat kolom untuk “NOMOR FILE” yaitu nomor file arsip substantif perorangan orang asing yang bersangkutan. 14) Blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana contoh pada lampiran I. d. Pemberian Izin Tinggal Tetap. 1) Izin Tinggal Tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan kepada : a) Anak asing yang lahir di Indonesia dari orang tua asing yang ayahnya pemegang Izin Tinggal Tetap; b) Orang Asing yang memperoleh keputusan alih status Izin Keimigrasian. 2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan tidak melebihi jangka waktu Izin Tinggal Tetap orang tuanya terhitung sejak tanggal kelahiran; 3) Pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah orang tua dan atau sponsor atau kuasanya melaporkan kelahirannya dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kelahiran dan mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a) Persyaratan Umum (1) Surat permintaan dan jaminan identitas diri ayah sebagai sponsor;
serta
keterangan
(2) Fotocopy dan asli paspor kebangsaan anak yang sah dan berlaku;
Hal 13 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
(3) Surat bukti pendaftaran atau pendataan orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang; (4) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; (5) Orang tuanya tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan; (6) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; b) Persyaratan Khusus (1) Fotocopy dan asli akte atau surat lahir anak yang sah dan berlaku; (2) Akte atau Surat kawin, fotocopy paspor kebangsaan, Izin Tinggal Tetap orang tua yang sah dan berlaku; 4) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan ketentuan yang diatur tersendiri melalui Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian; 5) Permintaan Izin Tinggal Tetap bagi anak asing yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh orang tuanya paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kelahiran; 6) Pemberian Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian; 7) Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada orang asing pemegang Surat Perjalanan bukan paspor kebangsaan; 8) Izin Tinggal Tetap diberikan berupa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), berbentuk segi empat ukuran 7 cm x 10 cm, pada bagian tengah terdapat lambang imigrasi warna biru dengan muatan keterangan sebagai berikut: a) Halaman depan terdiri dari : (1) Nomor Register; (2) Nama lengkap; (3) Tempat dan tanggal lahir; (4) Kebangsaan; (5) Pekerjaan; (6) Alamat tempat tinggal; (7) Pasfoto ukuran 2 cm x 3 cm; (8) Sudut kiri atas terdapat kolom untuk kode pemberian.
Hal 14 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
b) Halaman belakang terdiri dari : (1) Tanggal batas waktu berakhirnya izin tinggal; (2) Dasar pemberian izin tinggal; (3) Tempat dan tanggal diberikan Kartu Izin Tinggal Tetap; (4) Nama lengkap, NIP, tanda tangan dan jabatan dari pejabat yang berwenang serta cap dinas; (5) Tanda tangan pemegang; (6) Nomor file. 9) Kartu Izin Tinggal Tetap seperti tersebut angka 7), pada halaman depan atas terdapat tulisan nama kartu dengan huruf cetak “KARTU IZIN TINGGAL TETAP (KITAP)/PERMANENT STAY PERMIT CARD” dan di atasnya tertulis inisial “DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI” dan disudut kiri atas terdapat kolom kode pemberian sedang pada halaman belakang di bawah tanda tangan pemegang terdapat kolom penunjukan untuk “NOMOR FILE” yaitu nomor file arsip substantif perorangan orang asing yang bersangkutan. 10) Blanko Kartu Izin Tinggal Tetap sebagaimana contoh pada lampiran II. 2. PERPANJANGAN IZIN KEIMIGRASIAN a. Perpanjangan Izin Kunjungan. 1) Perpanjangan Izin Kunjungan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat keberadaan orang asing yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Izin Masuk kepada orang asing pemegang Visa Kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, sosial budaya dan usaha atau bekerja sementara. 2) Perpanjangan Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 1) diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Perpanjangan Izin Kunjungan untuk yang pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi; b) Perpanjangan Izin Kunjungan untuk yang ketiga dan keempat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. c) Perpanjangan Izin Kunjungan untuk yang kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Hal 15 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. 3) Permintaan perpanjangan Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 2) diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhir Izin Kunjungan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan Umum (1) Surat permintaan dan jaminan identitas diri dari sponsor ;
serta
keterangan
(2) Foto copy dan asli paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan dan bukti Izin Kunjungan orang asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku ; (3) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar ; (4) Bagi permintaan perpanjangan untuk yang kedua hingga kelima melampirkan bukti pendaftaran orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang ; (5) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan ; (6) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan. b) Persyaratan khusus (1) Bukti jaminan untuk sewaktu-waktu dapat kembali ke negara asal atau keluar dari Indonesia meneruskan perjalanan ke negara lain, berupa Visa untuk masuk negara lain, ticket untuk pulang dan atau ticket untuk meneruskan perjalanan ke negara lain ; (2) Bagi yang bekerja sementara melampirkan bukti izin kerja sementara dari instansi yang berwenang ; 4) Perpanjangan Izin Kunjungan diberikan berupa cap, berbentuk segi empat ukuran 3 cm x 5 cm yang diterakan pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan dan memuat catatan tentang : a) Nomor register; b) Tanggal berakhir kunjungan yang diizinkan; c) Tempat dan tanggal pemberian perpanjangan; d) Nama dan jumlah pengikut yang diberikan perpanjangan apabila lebih dari 1 (satu) orang; e) Nama lengkap, NIP; tanda tangan dan jabatan dari pejabat yang berwenang serta cap dinas.
Hal 16 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
5) Perpanjangan Izin Kunjungan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan menerakan cap perpanjangan izin kunjungan pada surat perjalanan dan menambahkan catatan di belakang nomor register angka Romawi II untuk perpanjangan yang pertama, angka Romawi III untuk perpanjangan yang kedua dan seterusnya hingga untuk yang kelima dengan angka Romawi VI sebagai perpanjangan yang terakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi serta orang asing yang bersangkutan diharuskan meninggalkan Indonesia. 6) Perpanjangan Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 1), bagi orang asing pemegang surat perjalanan bukan paspor kebangsaan dan atau orang asing warga negara dari negaranegara tertentu yang dikategorikan rawan, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. 7) Perpanjangan Izin Kunjungan bagi orang asing pemegang Visa kunjungan dan Izin Masuk untuk keperluan wisata tidak dapat diperpanjang terkecuali dalam hal-hal tertentu karena keadaan belum memungkinkan orang asing yang bersangkutan meninggalkan Indonesia, Kepala Kantor Imigrasi dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi. 8) Izin Kunjungan bagi orang asing warga negara dari negaranegara yang dibebaskan dari keharusan memiliki Visa yang masuk dan berada di Indonesia dengan menggunakan bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dan pemegang Izin Masuk tidak dapat diperpanjang. b. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas. 1) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang Wilayah Kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas sebelumnya. 2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan ketentuan : a) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian; b) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang ketiga sampai dengan yang kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur
Hal 17 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. 3) Permintaan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 2) diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan Umum. (1) Surat Permintaan dan identitas diri sponsor;
Jaminan
serta
keterangan
(2) Fotocopy dan asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Orang Asing yang Bersangkutan yang sah dan berlaku; (3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; (4) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan; (5) Membayar biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan; b) Persyaratan khusus.
Hal 18 dari 65
(1)
Bagi penanam modal melampirkan surat rekomendasi Izin Penanaman Modal dari instansi yang berwenang serta bukti lainnya tentang pemilikan modal dan atau saham yang sah dan berlaku;
(2)
Bagi tenaga kerja ahli asing melampirkan rekomendasi perpanjangan izin kerja dari instansi yang berwenang;
(3)
Bagi tenaga rohaniawan melampirkan rekomendasi perpanjangan izin kerja dari instansi berwenang;
(4)
Bagi tenaga peneliti asing melampirkan rekomendasi perpanjangan izin kerja penelitian dari instansi berwenang;
(5)
Bagi pelajar atau mahasiswa asing melampirkan rekomendasi perpanjangan izin belajar atau izin pendidikan dan atau pelatihan dari instansi berwenang;
(6)
Bagi isteri mengikuti suami warga negara asing melampirkan akte atau surat kawin, Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan dan Kartu Izin Tinggal Terbatas suami yang sah dan berlaku;
(7)
Bagi isteri mengikuti suami warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat kawin serta surat
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
keterangan kependudukan dan surat kewarganegaraan Indonesia suami yang sah; (8)
Bagi anak belum dewasa dan belum kawin mengikuti orang tua warga negara asing melampirkan akte atau surat lahirnya dan paspor kebangsaan atau surat perjalanan serta Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah yang sah dan berlaku;
(9)
Bagi anak mengikuti orangtua warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat lahirnya dan surat keterangan penduduk, surat keterangan kewarganegaraan Indonesia serta akte atau surat kawin orang tua;
(10) Bagi anak belum dewasa dan belum kawin mengikuti ibu warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat lahirnya dan surat keterangan penduduk, surat keterangan kewarganegaraan Indonesia serta akte atau surat kawin orang tua dan surat keterangan jaminan ayah warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia; (11) Bagi kepentingan repatriasi, melampirkan rekomendasi perpanjangan izin repatriasi dari instansi atau lembaga yang berwenang; (12) Bagi kepentingan memohon kembali kewarganegaraan Indonesia yang hilang melampirkan bukti surat penerimaan atau permohonan kewarganegaraan Indonesia dari instansi yang berwenang; (13) Bagi tenaga kerja asing dan atau pengusaha asing pada suatu perusahaan atau badan usaha swasta maupun nasional juga melampirkan fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP) sponsor atau dirinya sendiri dari instansi yang berwenang; 4) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan menerbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang baru sebagai pengganti Kartu Izin Terbatas yang lama dengan mengisi kode angka Romawi II untuk perpanjangan pertama, angka Romawi III untuk perpanjangan kedua dan seterusnya hingga untuk yang kelima dengan angka Romawi VI sebagai perpanjangan yang terakhir pada kolom kode pemberian yang terdapat di sudut kiri atas halaman depan dan tidak dapat diperpanjang lagi serta orang asing yang bersangkutan diharuskan meninggalkan Indonesia; 5) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing pemegang surat perjalanan bukan paspor kebangsaan dan atau warga negara dari negara-negara yang dikategorikan rawan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.
Hal 19 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
c. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap. 1) Perpanjangan Izin Tinggal Tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Tetap sebelumnya. 2) Permintaan perpanjangan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhir Izin Tinggal Tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan Umum. (1) Surat Permintaan dan jaminan dari orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor penjaminnya; (2) Fotocopy dan asli paspor kebangsaan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Tetap yang sah dan berlaku; (3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; (4) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan berada di Indonesia atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan ; (5) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; b) Persyaratan Khusus. (1) Bagi yang bekerja sebagai pengusaha dan atau pedagang melampirkan fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi yang berwenang; (2) Bagi yang bekerja sebagai tenaga kerja asing atau pegawai melampirkan fotocopy Surat Izin Kerja dari instansi yang berwenang; (3) Bagi yang tidak atau belum bekerja / berpenghasilan sendiri melampirkan fotocopy Surat Keterangan jaminan dari penjaminnya; (4) Bagi isteri mengikuti suami warga negara asing melampirkan akte atau surat kawin dan paspor kebangsaan serta Kartu Izin Tinggal Tetap suami yang sah dan berlaku; (5) Bagi isteri mengikuti suami warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat kawin dan surat keterangan kependudukan serta surat kewarganegaraan Indonesia suami; (6) Bagi anak belum mengikuti orang tua warga negara asing melampirkan akte atau surat lahirnya dan paspor kebangsaan serta Kartu Izin Tinggal Tetap ayah yang sah dan berlaku;
Hal 20 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
(7) Bagi anak mengikuti orang tua warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat lahirnya dan surat keterangan kependudukan serta surat kewarganegaraan Indonesia ayah; (8) Bagi anak mengikuti ibu warga negara Indonesia melampirkan akte atau surat lahir dan akte atau surat kawin, surat keterangan penduduk dan surat kewarganegaraan Indonesia ibu serta surat keterangan jaminan ayah yang tidak tinggal di Indonesia atau surat keterangan perceraian orangtua; (9) Bagi anak mengikuti ibu warga negara asing melampirkan fotocopy akte atau surat lahirnya dan akte atau surat kawin, paspor kebangsaan serta Kartu Izin Tinggal Tetap ibu dan surat keterangan kematian ayah atau perceraian orang tua; 3) Perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. 4) Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada angka 3) dengan menerbitkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang baru, sebagai pengganti Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama dan mengisi kode angka Romawi II pada kolom kode pemberian yang terdapat di sudut kiri atas halaman depan untuk perpanjangan yang pertama dan angka Romawi III untuk perpanjangan kedua dan seterusnya. 5) Perpanjangan Izin Tinggal Tetap tidak dapat diberikan kepada orang asing pemegang surat perjalanan bukan paspor kebangsaan; 3. PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN IZIN KEIMIGRASIAN a. Penolakan Pemberian Izin Kunjungan. 1) Penolakan pemberian Izin Kunjungan dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan tidak memberikan Izin Masuk kepada orang asing yang bersangkutan. 2) Penolakan pemberian Izin Kunjungan sebagaimana dimaksud angka 1) dilaksanakan melalui proses penolakan pemberian Izin Masuk dengan menerakan cap penolakan pada Surat Perjalanan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. b. Penolakan perpanjangan Izin Kunjungan. 1) Penolakan perpanjangan Izin Kunjungan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan tidak memberikan perpanjangan Izin Kunjungan, memberitahukan dan memerintahkan kepada orang asing yang bersangkutan untuk meninggalkan Indonesia, karena :
Hal 21 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
a) Mendapatkan keputusan penolakan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian atau dari Direktur Jenderal Imigrasi; b) Tidak dapat memenuhi persyaratan; c) Termasuk dalam daftar penangkalan; d) Tidak dapat membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; 2) Penolakan perpanjangan Izin Kunjungan dicatat dalam formulir dan Surat Perjalanan orang asing yang bersangkutan disertai alasan penolakan serta diberitahukan kepada pemohon dan atau sponsor atau kuasanya; 3) Penolakan perpanjangan Izin Kunjungan pada kesempatan pertama dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Bidang Keimigrasian dan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi disertai data lengkap, alasan penolakan dan saran tindak lanjut. c. Penangguhan perpanjangan Izin Kunjungan. 1) Penangguhan perpanjangan Izin Kunjungan dapat diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai legalisasi terhadap keberadaan orang asing yang bersangkutan selama menunggu keputusan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Imigrasi. 2) Penangguhan perpanjangan Izin Kunjungan disampaikan kepada orang asing yang bersangkutan atau sponsor atau kuasanya secara tertulis berupa Surat Keterangan Penangguhan, karena hal-hal sebagai berikut : a) Menunggu persetujuan perpanjangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dengan masa penangguhan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhir Izin Kunjungan; b) Menunggu persetujuan perpanjangan dari Direktur Jenderal Imigrasi dengan masa penangguhan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhir Izin Kunjungan; c) Menunggu keputusan alih status dari Direktur Jenderal Imigrasi dengan masa penangguhan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhir Izin Kunjungan; 3) Surat Keterangan Penangguhan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan mencantumkan catatan bahwa dalam hal masa penangguhan terlampaui berarti persetujuan atau keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Imigrasi belum terbit dan permintaannya ditolak.
Hal 22 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
4) Penangguhan perpanjangan Izin Kunjungan dapat merupakan Izin Kunjungan yang diberikan secara provisional yang sah dan berlaku. d. Penolakan pemberian Izin Tinggal Terbatas. 1) Penolakan pemberian Izin Tinggal Terbatas juga dapat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan tidak memberikan Izin Tinggal Terbatas kepada orang asing yang bersangkutan, karena hal-hal : a) Tidak dapat memenuhi persyaratan; b) Termasuk dalam daftar penangkalan; c) Tidak dapat membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; 2) Penolakan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) dicatat dalam formulir dan Surat Perjalanan disertai alasan penolakan serta diberitahukan kepada orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya; 3) Penolakan pemberian Izin Tinggal Terbatas pada kesempatan pertama segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi disertai data lengkap, alasan penolakan dan saran tindak lanjut guna memperoleh keputusan. 4) Sambil menunggu keputusan sebagaimana dimaksud angka 3) Kepala Kantor Imigrasi tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang bersangkutan atas jaminan dan tanggungan sponsor atau kuasanya. e. Penolakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas 1) Penolakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan tidak memberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, karena hal-hal : a) Mendapat keputusan penolakan perpanjangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Imigrasi. b) Tidak dapat memenuhi persyaratan; c) Tidak dapat membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; d) Termasuk dalam daftar penangkalan; 2) Penolakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a), huruf b) dan huruf c) segera diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi disertai data lengkap, alasan penolakan dan saran tindak lanjut guna memperoleh persetujuan atau
Hal 23 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
keputusan untuk dapat mengeluarkan bersangkutan dari Indonesia.
1 9 9 5
orang
asing
yang
3) Penolakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau keputusan dicatat dalam formulir permintaan permohonan disertai alasan penolakan serta diberitahukan kepada orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya dan Kepala Kantor Imigrasi mengambil langkah-langkah : a) Memberikan surat keterangan penolakan; b) Mencabut Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Buku Pendaftaran Orang Asing atas nama orang asing yang bersangkutan; c) Menerakan cap pencabutan tersebut huruf b) dan memberikan catatan batas akhir tanggal untuk meninggalkan Indonesia pada Surat Perjalanan orang asing yang bersangkutan. 4) Pelaksanaan penolakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 3) dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. f. Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas 1) Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai legalisasi terhadap keberadaan orang asing yang bersangkutan selama menunggu keputusan atau persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Imigrasi atau menunggu kelengkapan persyaratan khusus dari instansi yang berwenang. 2) Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas disampaikan kepada orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya secara tertulis berupa surat keterangan penangguhan, karena hal-hal sebagai berikut : a) Menunggu persetujuan perpanjangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dengan masa penangguhan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas; b) Menunggu persetujuan perpanjangan dari Direktur Jenderal Imigrasi dengan masa penangguhan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas; c) Menunggu persetujuan atau keputusan alih status dari Direktur Jenderal Imigrasi dengan masa penangguhan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas;
Hal 24 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
d) Menunggu kelengkapan persyaratan khusus yang harus diperoleh dari instansi terkait yang berwenang dengan masa penangguhan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas; 3) Surat keterangan penangguhan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan mencantumkan catatan bahwa dalam hal masa penangguhan paling lama telah terlampaui dan persetujuan atau keputusan perpanjangan atau alih status belum terbit atau keluar, maka permintaannya ditolak. 4) Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 2) merupakan Izin Tinggal Terbatas yang diberikan secara provisional. 5) Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 2) huruf c) dan huruf d) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk setiap kali pemberian paling lama 30 (tiga puluh) hari. g. Penolakan pemberian dan penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap. 1) Penolakan pemberian Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan tidak memberikan Izin Tinggal Tetap kepada orang asing yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian karena: a) Tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan; b) Termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau termasuk dalam daftar penangkalan; c) Dikenakan tindakan keimigrasian. 2) Penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan tidak memberikan perpanjangan Izin Tinggal Tetap kepada orang asing yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau Kepala Bidang Keimigrasian karena: a) Tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan; b) Termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau termasuk dalam daftar penangkalan; c) Dikenakan tindakan keimigrasian. 3) Penolakan pemberian atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) segera diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala
Hal 25 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
Bidang Keimigrasian dengan disertai data lengkap, alasan penolakan dan saran tindak lanjut. 4) Penolakan pemberian atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh persetujuan atau keputusan dicatat dalam formulir permohonan disertai alasan penolakan serta diberitahukan kepada orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya dan Kepala Kantor Imigrasi mengambil langkah-langkah : a) Memberikan surat keterangan penolakan; b) Mencabut Kartu Izin Tinggal Tetap dan Buku Pendaftaran Orang Asing atas nama orang asing yang bersangkutan; c) Menerakan cap pencabutan dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. 5) Pelaksanaan penolakan pemberian atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap pada kesempatan pertama dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. h. Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Tetap. 1) Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Tetap dapat diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai legalisasi terhadap keberadaan orang asing yang bersangkutan selama menunggu keputusan atau persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Imigrasi atau menunggu kelengkapan persyaratan khusus dari instansi terkait yang berwenang. 2) Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Tetap disampaikan kepada orang asing yang bersangkutan atau sponsor atau kuasanya secara tertulis berupa Surat Keterangan Penangguhan, karena hal-hal sebagai berikut : a) Menunggu persetujuan perpanjangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian dan atau dari Direktur Jenderal Imigrasi dengan masa penangguhan paling lama 60 (enam puluh) hari; b) Menunggu kelengkapan persyaratan khusus yang harus diperoleh dari instansi terkait yang berwenang dengan masa penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Tetap; 3) Surat Penangguhan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan mencantumkan catatan bahwa dalam hal masa penangguhan paling lama telah terlampaui dan persetujuan atau keputusan perpanjangan Izin Tinggal Tetap ditolak.
Hal 26 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
4) Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 2) dapat berlaku sebagai Izin Tinggal Sementara yang diberikan secara provisional. 5) Penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi paling banyak 2 (dua) kali dan untuk setiap kali pemberian paling lama 30 (tiga puluh) hari masa penangguhan. i. Surat Keterangan Penolakan dan Surat Keterangan Penangguhan sebagaimana contoh pada lampiran III dan lampiran IV. 4. GUGURNYA IZIN KEIMIGRASIAN a. Gugurnya Izin Kunjungan. 1) Izin Kunjungan gugur dalam hal: a) Mendapatkan keputusan alih status menjadi Izin Tinggal Terbatas; b) Meninggalkan Indonesia; c) Dikenakan tindakan keimigrasian; 2) Bagi orang asing yang mendapatkan keputusan alih status sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a), Izin Kunjungannya gugur dan Kepala Kantor Imigrasi membubuhkan “cap telah dipakai” pada cap Izin Masuk dan atau cap Izin kunjungan pada surat perjalanan serta memberikan Izin Tinggal Terbatas dengan menerbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Buku Pendaftaran Orang Asing. 3) Bagi orang asing yang meninggalkan Indonesia sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b), Pejabat Imigrasi membubuhkan cap Tanda Bertolak pada Surat Perjalanan. 4) Bagi orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud angka 1) huruf c), Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan tindakan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian. b. Gugurnya Izin Tinggal Terbatas. 1) Izin Tinggal Terbatas gugur dalam hal yang bersangkutan : a) Mendapatkan keputusan alih status menjadi Izin Tinggal Tetap; b) Melepaskan hak Izin Tinggal Terbatas atas kemauan sendiri; c) Berada di luar wilayah Indonesia melebihi batas waktu Izin Masuk Kembali; d) Mendapat Izin Tinggal Terbatas Baru karena alih sponsor dan atau alih jabatan; e) Dikenakan tindakan keimigrasian.
Hal 27 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
2) Bagi orang asing yang mendapatkan keputusan alih status sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a), Kepala Kantor Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan, membubuhkan cap dan catatan alasan pencabutan pada Surat Perjalanan serta pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan memberikan Izin Tinggal Tetap berdasarkan ketentuan persyaratan yang berlaku; 3) Bagi orang asing yang melepaskan hak Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b), atas permintaan tertulis yang bersangkutan Kepala Kantor Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Buku Pendaftaran Orang Asingnya serta membubuhkan cap dan catatan alasan pencabutan dan tanggal batas waktu untuk meninggalkan Indonesia pada Surat Perjalanan; 4) Bagi orang asing yang berada di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Buku Pendaftaran Orang Asingnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang mengeluarkan, membubuhkan cap dan catatan alasan pencabutan pada Surat Perjalanan serta menolak atau memberikan Izin Masuk sesuai ketentuan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Jenderal Imigrasi tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. 5) Bagi orang asing yang mendapatkan Izin Tinggal Terbatas baru sebagaimana dimaksud angka 1) huruf d) Kepala Kantor Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Terbatas dan memberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas baru sebagai pemberian tahun pertama serta memberikan catatan perubahan pada Buku Pendaftaran Orang Asing berdasarkan persetujuan atau Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi; 6) Bagi orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf e), Kepala Kantor Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Buku Pendaftaran Orang Asingnya serta memberikan Surat Keterangan Pencabutan Dokumen Imigrasi yang memuat alasan pencabutan dan melaksanakan tindakan keimigrasian sesuai ketentuan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Jenderal Imigrasi tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian. c. Gugurnya Izin Tinggal Tetap. 1) Izin Tinggal Tetap gugur dalam hal orang asing bersangkutan :
yang
a) Mendapat kewarganegaraan Indonesia; b) Melepaskan hak Izin Tinggal Tetap atas kemauan sendiri; c) Berada di luar wilayah Indonesia melebihi batas waktu Izin Masuk kembali; d) Dikenakan tindakan keimigrasian;
Hal 28 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
2) Bagi orang asing yang mendapat kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a), Kepala Kantor Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Buku Pendaftaran Orang Asingnya, serta memberikan Surat Keterangan Pencabutan Dokumen Imigrasi yang memuat alasan pencabutan. 3) Bagi orang asing yang melepaskan hak Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b), atas permintaan tertulis yang bersangkutan Kepala Kantor Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Tetap dan Buku Pendaftaran Orang Asingnya serta membubuhkan cap dan catatan alasan pencabutan dan tanggal batas waktu untuk meninggalkan Indonesia pada surat perjalanan; 4) Bagi orang asing yang berada di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf c), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Tetap dan Buku Pendaftaran Orang Asingnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang mengeluarkan, membubuhkan cap dan catatan alasan pencabutan pada Surat Perjalanan serta menolak atau memberikan Izin Masuk sesuai ketentuan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Jenderal Imigrasi tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. 5) Bagi orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf d), Kepala Kantor Imigrasi mencabut Kartu Izin Tinggal Tetap dan Buku Pendaftaran Orang Asingnya serta memberikan Surat Keterangan Pencabutan Dokumen Imigrasi yang memuat alasan pencabutan dan melaksanakan tindakan keimigrasian sesuai ketentuan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Jenderal Imigrasi tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian. 5. TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN KEIMIGRASIAN a. Pemberian Izin Singgah 1) Izin Singgah diberikan oleh Pejabat Imigrasi pada saat orang asing yang bersangkutan tiba di Indonesia dan diperiksa di tempat Pemeriksaan Imigrasi; 2) Pemberian Izin Singgah dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dengan menerakan cap serta catatan tanggal tiba dan masa berlaku Izin Singgah serta paraf pada Surat Perjalanan orang asing yang bersangkutan; 3) Pejabat Imigrasi membubuhkan “cap telah dipakai” atau USED pada cap visa. b. Pemberian Izin Untuk Tetap Singgah 1) Permintaan Izin Untuk Tetap Singgah diajukan dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir permintaan yang telah ditentukan.
Hal 29 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
2) Pemberian Izin Untuk Tetap Singgah dicatat dalam buku register (Register Izin Untuk Tetap Singgah) yang telah ditentukan dalam rangka 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk Kantor Wilayah dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; 3) Pemberian Izin Untuk Tetap Singgah dilaksanakan dengan menerakan cap Izin Untuk Tetap Singgah yang memuat catatan tentang nomor register, jangka waktu masa berlaku serta tempat dan tanggal pemberian Izin Untuk Tetap Singgah, jabatan dan tanda tangan serta nomor induk pegawai dari pejabat yang memberikan dan cap dinas Kantor Imigrasi. 4) Contoh cap Izin Untuk Tetap Singgah REG. NO : TEMPAT DAN TANGGAL TIBA DIIZINKAN UNTUK TETAP SINGGAH S/D TANGGAL............ SURAT NO..............................................
DIRJENIM/KAKANWIL
(Tempat), (Tanggal) KEPALA KANTOR IMIGRASI (Tanda Tangan) (Nama Terang) NIP................... 5) Pengisian cap Izin Untuk Tetap Singgah sebagai berikut : a) Kolom Reg. No. diisi dengan nomor register; b) Kolom tempat dan tanggal tiba, diisi dengan nama tempat dan tanggal, bulan serta tahun diberikan Izin Masuk; c) Kolom diizinkan untuk tetap singgah s/d tanggal, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya izin; d) Kolom surat Dirjenim/Kakanwil No, diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. e) Kolom di atas kolom Kepala Kantor Imigrasi, diisi dengan nama tempat dan tanggal, bulan serta tahun diberikan izin; f) Kolom Kepala Kantor Imigrasi, diisi dengan tanda tangan, nama dan nomor induk pegawai dari pejabat yang memberikan izin serta cap dinas Kantor Imigrasi.
Hal 30 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
6) Nomor Register pemberian Izin Untuk Tetap Singgah terdiri dari : a) Kode jenis pelayanan ; b) Kode unit pelayanan ; c) Nomor urut register; d) Kode tahun pemberian. ( contoh............. 7) Pejabat Imigrasi membubuhkan “cap telah dipakai” atau USED pada cap Izin Singgah yang tidak berlaku lagi. c. Pemberian Izin Kunjungan. 1) Izin Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi pada saat orang asing yang bersangkutan tiba di Indonesia dan diperiksa di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 2) Pemberian Izin Kunjungan dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dengan menerakan cap serta catatan tanggal tiba, masa berlaku, kode jenis visa dan kode keperluan Izin Kunjungan, kode bekerja bagi yang hendak bekerja sementara, jumlah orang yang diberikan izin apabila lebih dari 1 (satu) orang dan paraf Pejabat yang memberikan izin pada Surat Perjalanan. 3) Pejabat Imigrasi membubuhkan “catatan telah dipakai” atau USED pada cap visa dalam hal visa untuk satu kali perjalanan. d. Perpanjangan Izin Kunjungan. 1) Permintaan perpanjangan Izin Kunjungan diajukan dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir permintaan yang telah ditentukan; 2) Pemberian perpanjangan Izin Kunjungan dicatat dalam buku (Register Perpanjangan Izin Kunjungan) yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk Kantor Wilayah dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; 3) Pemberian perpanjangan Izin Kunjungan dilaksanakan dengan menerakan cap serta catatan tentang nomor register, masa berlaku serta tempat dan tanggal pemberian perpanjangan, kode jenis visa dan kode keperluan kunjungan, jabatan dan tanda tangan serta nomor induk pegawai dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Imigrasi pada Surat Perjalanan. 4) Contoh cap perpanjangan Izin Kunjungan. REG. NO : TEMPAT DAN TANGGAL TIBA DIIZINKAN UNTUK BERKUNJUNG S/D TANGGAL.................
Hal 31 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
SURAT NO..............................................
DIRJENIM/KAKANWIL
(Tempat), (Tanggal) KEPALA KANTOR IMIGRASI (Tanda Tangan) (Nama Terang) NIP................... 5) Pengisian cap perpanjangan Izin Kunjungan sebagai berikut : a) Kolom Reg No. diisi dengan nomor register; b) Kolom tempat dan tanggal tiba, diisi dengan nama tempat dan tanggal, bulan serta tahun berakhirnya izin; c) Kolom diizinkan untuk berkunjung s/d tanggal, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya izin; d) Kolom surat Dirjenim/Kakanwil No. diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. e) Kolom di atas kolom Kepala Kantor Imigrasi, diisi dengan nama tempat dan tanggal, bulan serta tahun diberikan perpanjangan; f) Kolom Kepala Kantor Imigrasi, diisi dengan tanda tangan, nama dan nomor induk pegawai dari pejabat yang memberikan perpanjangan serta cap dinas Kantor Imigrasi. 6) Nomor Register pemberian perpanjangan sebagai nomor Izin Kunjungan, yang terdiri dari : a) Kode jenis pelayanan ; b) Kode unit pelayanan ; c) Nomor urut register; d) Kode tahun pemberian; e) Kode angka Romawi II sebagai kode perpanjangan yang pertama; (Contoh penulisan : 2B1.JB0001.D) 7) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk membubuhkan cap telah dipakai atau used pada cap Izin Kunjungan yang sudah tidak berlaku lagi; 8) Bagi pemberian perpanjangan Izin Kunjungan yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan
Hal 32 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
perpanjangan Izin Kunjungannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian perpanjangan Izin Kunjungan dilakukan setelah mendapat persetujuan dengan menambahkan catatan di bawah cap perpanjangan Izin Kunjungan nomor serta tanggal surat persetujuan pada Surat Perjalanan; 9) Bagi pemberian perpanjangan Izin Kunjungan yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan perpanjangan izin kunjungannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian perpanjangan Izin Kunjungan dilakukan setelah mendapat persetujuan dengan menambahkan catatan di bawah cap perpanjangan nomor serta tanggal surat persetujuan pada surat perjalanan; 10) Cap Izin Untuk Tetap Singgah dan perpanjangan Izin Kunjungan sebagaimana contoh pada lampiran-lampiran V; e. Pemberian Izin Tinggal Terbatas. 1) Permintaan Izin Tinggal Terbatas diajukan dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir yang telah ditentukan. 2) Pemberian Izin Tinggal Terbatas dicatat dalam buku register (Register Izin Tinggal Terbatas) yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk Kantor Wilayah dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; 3) Pemberian Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat pada blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah disediakan menggunakan tulisan tangan, mesin ketik atau alat komputer. 4) Pengisian kolom-kolom Kartu Izin Tinggal terbatas dilakukan dengan menggunakan huruf cetak dan tinta hitam sebagai berikut : a) Kolom kode pemberian, diisi dengan angka Romawi I untuk pemberian tahun pertama, angka Romawi II untuk perpanjangan pertama sebagai pemberian tahun kedua dan seterusnya; b) Kolom nomor, diisi dengan nomor register yang terdiri dari : (1) Kode jenis pelayanan ; (2) Kode unit pelayanan ; (3) Nomor urut register; (4) Kode tahun pemberian; (Contoh penulisan : 2C1.JB0001.D) c) Kolom nama diisi dengan nama kecil dan nama keluarga;
Hal 33 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
d) Kolom tempat dan tanggal lahir diisi dengan nama kota tempat kelahiran, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan apabila tanggal dan atau bulan tidak diketahui dapat diisi tahun kelahiran; e) Kolom kebangsaan, diisi dengan status kewarganegaraan dan nomor Surat Perjalanan; f) Kolom pekerjaan, diisi dengan status pekerjaan atau jabatan atau profesi pemegangnya dan nama sponsor; g) Kolom tempat tinggal, diisi dengan nama jalan, nomor rumah, nama kota dan lain-lain seperti nomor telepon apabila ada sebagai petunjuk alamat lengkap di mana bertempat tinggal; h) Kolom pasfoto, diisi dengan pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm; i) Kolom diizinkan tinggal di Indonesia sampai dengan, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Izin Tinggal Terbatas. j) Kolom berdasarkan diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan, penguasaan atau keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Imigrasi atau nomor dan tanggal Visa Tinggal Terbatas; k) Kolom dikeluarkan tanggal, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas; l) Kolom Kepala Kantor Imigrasi, diisi dengan nama kota Kantor Imigrasi yang memberikan Izin Tinggal Terbatas, tanda tangan dan nama lengkap serta nomor induk pegawai dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang menerbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas dan cap dinas Kantor Imigrasi; m) Kolom tanda tangan pemegang, diisi dengan tanda tangan dari pemegang dari pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas; n) Kolom nomor file, diisi dengan nomor file berkas arsip pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas sebagai nomor arsip substantif perorangan orang asing yang bersangkutan. 5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk membubuhkan cap dan atau alasan dasar pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan Surat Perjalanan. 6) Bagi pemberian Izin Tinggal Terbatas yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Izin Tinggal Terbatasnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian Izin Tinggal Terbatas dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis.
Hal 34 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
7) Bagi pemberian Izin Tinggal Terbatas yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau keputusan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Izin Tinggal Terbatasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian Izin Tinggal Terbatas dilakukan setelah mendapat persetujuan atau keputusan. f. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas. 1) Permintaan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diajukan dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir permintaan yang telah ditentukan. 2) Pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dicatat dalam buku register (Register Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas) yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk Kantor Wilayah dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi. 3) Pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan melalui proses penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas baru dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat pada blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas yang telah disediakan menggunakan tulisan tangan, mesin ketik atau alat komputer. 4) Pengisian kolom-kolom Kartu Izin Tinggal terbatas dilakukan dengan menggunakan huruf cetak dan tinta warna hitam sebagai berikut : a) Kolom kode pemberian, diisi dengan angka Romawi II untuk perpanjangan pertama sebagai pemberian tahun kedua, angka Romawi III untuk perpanjangan kedua sebagai pemberian tahun ketiga dan seterusnya; b) Kolom nomor, diisi dengan nomor register yang terdiri dari : (1) Kode jenis pelayanan ; (2) Kode unit pelayanan ; (3) Nomor urut register; (4) Kode tahun perpanjangan; (Contoh penulisan : 2C2.JB0001.P) c) Kolom nama diisi dengan nama kecil dan nama keluarga (nama lengkap); d) Kolom tempat dan tanggal lahir diisi dengan nama kota tempat kelahiran, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan apabila tanggal dan atau bulan tidak diketahui dapat diisi tahun kelahiran; e) Kolom kebangsaan, diisi dengan status kewarganegaraan dan nomor Surat Perjalanan;
Hal 35 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
f) Kolom pekerjaan, diisi dengan status pekerjaan atau jabatan atau profesi pemegangnya dan nama sponsor; g) Kolom tempat tinggal, diisi dengan nama jalan, nomor rumah, nama kota dan lain-lain seperti nomor telepon apabila ada sebagai petunjuk alamat lengkap di mana bertempat tinggal; h) Kolom pasfoto, diisi dengan pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm; i) Kolom diizinkan tinggal di Indonesia sampai dengan, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Izin Tinggal Terbatas. j) Kolom berdasarkan diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan, penguasaan atau keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Imigrasi; k) Kolom dikeluarkan tanggal, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas; l) Kolom Kepala Kantor Imigrasi, diisi dengan nama kota Kantor Imigrasi yang memberikan Izin Tinggal Terbatas, tanda tangan dan nama lengkap serta nomor induk pegawai dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan dan cap dinas Kantor Imigrasi; m) Kolom tanda tangan pemegang, diisi dengan tanda tangan dari pemegang dari pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas; n) Kolom nomor file, diisi dengan nomor file yang sama dengan nomor file yang terdapat pada Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama; 5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk membubuhkan cap dan atau catatan pemberian persetujuan perpanjangan Kartu Izin Tinggal Terbatas pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan Surat Perjalanan. 6) Bagi pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Izin Tinggal Terbatasnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilakukan setelah mendapat persetujuan. 7) Bagi pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan perpanjangan Izin Tinggal Terbatasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilakukan setelah mendapat persetujuan.
Hal 36 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
g. Pemberian Izin Tinggal Tetap. 1) Permintaan Izin Tinggal Tetap diajukan dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir permintaan yang telah ditentukan. 2) Pemberian Izin Tinggal Tetap dicatat dalam buku register (Register Izin Tinggal Tetap) yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk Kantor Wilayah dan Lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi. 3) Pemberian Izin Tinggal Tetap dilaksanakan dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat pada blanko Kartu Izin Tinggal Tetap yang telah disediakan menggunakan tulisan tangan, mesin ketik atau alat komputer. 4) Pengisian kolom-kolom Kartu Izin Tinggal Tetap dilakukan dengan menggunakan huruf cetak dan tinta hitam sebagai berikut : a) Kolom kode pemberian diisi dengan angka Romawi I untuk pemberian tahun pertama, angka Romawi II untuk perpanjangan pertama sebagai pemberian tahun kedua; b) Kolom nomor, diisi dengan nomor register yang terdiri dari : (1) Kode jenis pelayanan; (2) Kode unit pelayanan; (3) Nomor urut register; (4) Kode tahun pemberian; (contoh penulisan : 2D1.JB0001.D) c) Kolom nama diisi dengan nama kecil dan nama keluarga (nama lengkap); d) Kolom tempat dan tanggal lahir, diisi dengan nama kota tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan apabila tanggal dan atau bulan tidak diketahui dapat diisi tahun kelahiran; e) Kolom kebangsaan diisi dengan status kewarganegaraan dan nomor paspor kebangsaan; f) Kolom pekerjaan, diisi dengan status pekerjaan atau jabatan atau pemegangnya dan nama sponsor; g) Kolom tempat tinggal, diisi dengan nama jalan, nomor rumah, nama kota dan lain-lain seperti nomor telepon apabila ada sebagai petunjuk alamat lengkap di mana bertempat tinggal; h) Kolom pasfoto, diisi dengan pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm;
Hal 37 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
i) Kolom diizinkan tinggal di Indonesia sampai dengan, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Izin Tinggal Tetap; j) Kolom berdasarkan, diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan, penguasaan atau keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Keimigrasian; k) Kolom dikeluarkan tanggal, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkan Kartu Izin Tinggal Tetap; l) Kolom Kepala Kantor Imigrasi di, diisi dengan nama kota tempat Kantor Imigrasi yang memberikan Izin Tinggal Tetap, tanda tangan dan nama lengkap serta nomor induk pegawai dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat yang berwenang menerbitkan Kartu Izin Tinggal Tetap; m) Kolom tanda tanggan pemegang, diisi dengan tanda tangan dari pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap; n) Kolom nomor file, diisi dengan nomor file berkas arsip pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap sebagai nomor arsip substantif perorangan orang asing yang bersangkutan. 5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk membubuhkan cap dan atau catatan alasan dasar pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan paspor kebangsaan; 6) Bagi pemberian Izin Tinggal Tetap yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Izin Tinggal Tetapnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah mendapat persetujuan. 7) Bagi pemberian Izin Tinggal Tetap yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan Izin Tinggal Tetap kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah mendapat persetujuan atau keputusan. h. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap. 1) Permintaan perpanjangan Izin Tinggal Tetap diajukan dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir permintaan yang telah ditentukan. 2) Pemberian perpanjangan Izin Tinggal Tetap dicatat dalam buku register (Register Perpanjangan Izin Tinggal Tetap) yang telah
Hal 38 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk Kantor Wilayah dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi. 3) Pemberian perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan melalui proses penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap baru dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat pada blanko Kartu Izin Tinggal Tetap yang telah disediakan menggunakan tulisan tangan, mesin ketik atau alat komputer. 4) Pengisian kolom-kolom Kartu Izin Tinggal Tetap dilakukan dengan menggunakan huruf cetak dan tinta hitam sebagai berikut : a) Kolom kode pemberian, diisi dengan angka Romawi II untuk perpanjangan pertama sebagai pemberian tahun kedua, angka Romawi III untuk perpanjangan kedua sebagai pemberian tahun ketiga dan seterusnya. b) Kolom nomor, diisi dengan nomor register yang terdiri dari : (1) Kode jenis pelayanan; (2) Kode unit pelayanan; (3) Nomor urut register; (4) Kode tahun perpanjangan; (contoh penulisan : 2D2.JB0001.D) c) Kolom nama diisi dengan nama kecil dan nama keluarga (nama lengkap); d) Kolom tempat dan tanggal lahir, diisi dengan nama kota tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan apabila tanggal dan atau bulan tidak diketahui dapat diisi tahun kelahiran; e) Kolom kebangsaan diisi dengan status kewarganegaraan dan nomor paspor kebangsaan; f) Kolom pekerjaan, diisi dengan status pekerjaan atau jabatan atau pemegangnya dan nama sponsor; g) Kolom tempat tinggal, diisi dengan nama jalan, nomor rumah, nama kota dan lain-lain seperti nomor telepon apabila ada sebagai petunjuk alamat lengkap di mana bertempat tinggal; h) Kolom pasfoto, diisi dengan pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm; i) Kolom diizinkan tinggal di Indonesia sampai dengan, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Izin Tinggal Tetap; j) Kolom berdasarkan, diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan, penguasaan atau Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator
Hal 39 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Keimigrasian; k) Kolom dikeluarkan tanggal diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkan Kartu Izin Tinggal Tetap; l) Kolom Kepala Kantor Imigrasi di, diisi dengan nama kota tempat Kantor Imigrasi yang memberikan perpanjangan Izin Tinggal Tetap, tangan tangan dan nama lengkap serta nomor induk pegawai dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan dan cap dinas Kantor Imigrasi; m) Kolom tanda tangan pemegang, diisi dengan tanda tangan dari pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap; n) Kolom nomor file, diisi dengan nomor file yang sama dengan nomor file yang terdapat pada Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama. 5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk membubuhkan cap dan atau catatan alasan/dasar pemberian perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan paspor kebangsaan. 6) Bagi pemberian perpanjangan Izin Tinggal Tetap yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permintaan perpanjangan Izin Tinggal Tetap kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau Kepala Bidang Keimigrasian dan pemberian perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah mendapat persetujuan atau keputusan. 6. TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN KARENA ALIH SPONSOR DAN ALIH JABATAN a. Pemberian Izin Tinggal Tetap Keimigrasian karena alih sponsor 1) Alih Sponsor adalah perubahan atau pergantian penanggung jawab atau penjamin yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau Izin Tinggal Tetap. 2) Alih sponsor dapat dilakukan dalam hal : a) Antar badan usaha, perusahaan atau organisasi usaha swasta maupun pemerintah yang masih merupakan satu group dan atau pemiliknya sama. b) Antar badan usaha, perusahaan atau organisasi usaha swasta maupun pemerintah yang memiliki ikatan kerjasama yang erat berdasarkan adanya keterkaitan jenis produk yang saling melengkapi; c) Antar badan usaha, perusahaan atau organisasi usaha swasta maupun pemerintah yang memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah
Hal 40 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
berdasarkan berwenang.
adanya
rekomendasi
dari
instansi
yang
3) Penyelesaian alih sponsor dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan atau keputusan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. 4) Permintaaan alih sponsor diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor baru atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dengan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan Umum (1) Melampirkan surat permintaan dan jaminan dari sponsor baru; (2) Melampirkan paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku; (3) Melampirkan Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal yang bersangkutan; (4) Melampirkan surat keterangan pernyataan dari sponsor lama yang menyatakan tidak berkeberatan orang asing yang bersangkutan melakukan alih sponsor dan bekerja pada sponsor baru; (5) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan. b) Persyaratan Khusus (1) Melampirkan rekomendasi alih sponsor dari instansi yang berwenang; (2) Melampirkan surat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) dari sponsor; (3) Melampirkan akte pendirian usaha sponsor lama dan sponsor baru; 5) Permintaan alih sponsor diperiksa dan diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dengan disertai pertimbangan, saran dan pendapat. 6) Penyelesaian alih sponsor dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Membatalkan Izin Tinggal Keimigrasian yang lama dan memberikan Izin Tinggal Keimigrasian yang baru sebagai pemberian untuk yang pertama.
Hal 41 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
b) Membubuhkan cap dan catatan perusahaan serta nomor dan tanggal surat persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan dan Buku Pendaftaran Orang Asing; 7) Dalam hal permintaan alih sponsor tidak disetujui atau ditolak, Kepala Kantor Imigrasi melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Memberitahukan kepada orang asing yang bersangkutan atau sponsor atau kuasanya tentang penolakan serta alasannya; b) Membatalkan Izin Tinggal Keimigrasiannya dengan mencabut Kartu Izin Tinggal Keimigrasian dan Buku Pendaftaran Orang Asing yang bersangkutan; c) Memerintahkan kepada orang asing yang bersangkutan untuk meninggalkan Indonesia dengan membubuhkan cap dan catatan alasan pembatalan serta tanggal batas waktu terakhir untuk meninggalkan Indonesia pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan b. Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian karena alih jabatan 1) Alih jabatan adalah perubahan atau pergantian jenis jabatan atau profesi atau status pekerjaan yang dilakukan oleh orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau Izin Tinggal Tetap dalam satu perusahaan yang sama. 2) Penyelesaian alih jabatan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari atau Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. 3) Permintaan alih jabatan diajukan oleh yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan umum (1) Surat permintaan dan jaminan dari sponsor; (2) Paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku; (3) Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Keimigrasian yang sah dan berlaku; (4) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan; b) Persyaratan Khusus. (1) Rekomendasi alih jabatan dari instansi yang berwenang yang sah dan berlaku;
Hal 42 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
(2) Surat Rencana Penggunaan Tenaga Asing (RPTK) yang sah dan berlaku; 4) Permintaan alih jabatan diperiksa dan diteruskan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian disertai pertimbangan, saran dan pendapat. 5) Penyelesaian alih jabatan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Membatalkan Izin Tinggal Keimigrasian yang lama dan memberikan Izin Tinggal Keimigrasian yang baru sebagai pemberian untuk yang pertama. b) Membubuhkan cap dan catatan perubahan serta nomor dan tanggal surat persetujuan atau keputusan Direktur Jenderal Imigrasi pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan dan Buku Pendaftaran Orang Asing; 6) Dalam hal permintaan alih jabatan tidak disetujui atau ditolak, Kepala Kantor Imigrasi melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Memberitahukan kepada yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya tentang penolakan dan alasannya; b) Membatalkan Izin Tinggal dengan mencabut kartu Izin Tinggal serta Buku Pendaftaran Orang Asingnya; c) Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan Indonesia dengan membubuhkan cap dan catatan alasan pencabutan serta tanggal batas waktu terakhir untuk meninggalkan Indonesia pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanannya. 7. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGANTIAN DOKUMEN IMIGRASI KARENA HILANG ATAU RUSAK. a. Penggantian Dokumen Izin Singgah atau Izin Kunjungan yang hilang atau rusak. 1) Setiap orang asing yang kehilangan dokumen imigrasi berupa Izin Singgah atau Izin Kunjungan wajib segera melaporkan hal kehilangannya kepada instansi Kepolisian dan Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat keberadaan atau yang terdekat dengan tempat keberadaan orang asing yang bersangkutan untuk memperoleh penggantian berupa duplikat Izin Singgah atau duplikat Izin Kunjungan sebagai pengganti yang hilang. 2) Setiap orang asing yang tidak dapat lagi menunjukkan dokumen imigrasi berupa Izin Singgah atau Izin Kunjungan karena hilang atau rusak wajib segera mengajukan permintaan penggantian kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat keberadaan atau yang terdekat dengan tempat
Hal 43 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
mendapatkan Kunjungan.
duplikat
Izin
Singgah
atau
duplikat
Izin
3) Orang asing sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2), pada saat melaporkan sedapat mungkin dapat menunjukkan bukti lain seperti tiket, kartu embarkasi atau debarkasi (kartu E/D) atau potongan boarding pass yang berkaitan dengan petunjuk keabsahan masuknya ke Indonesia dan surat keterangan polisi bagi yang kehilangan. 4) Pemberian duplikat Izin Singgah atau Izin Kunjungan dapat dilaksanakan atas permintaan orang asing yang bersangkutan setelah Kepala Kantor Imigrasi mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan melalui pembuatan berita acara pemeriksaan atau telaahan keimigrasian untuk memperoleh bukti-bukti tentang kemungkinan terdapatnya unsur-unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan dari hal kehilangan atau kerusakannya; b) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran bukti-bukti seperti tiket, kartu embarkasi atau debarkasi (kartu E/D) atau potongan boarding pass yang dimiliki orang asing yang bersangkutan serta data atau bahan keterangan seperti kartu embarkasi atau debarkasi, daftar penumpang dan lain-lain yang ada pada arsip Kantor Imigrasi atas nama orang asing yang bersangkutan. 5) Permintaan duplikat Izin Singgah atau Izin Kunjungan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang melakukan pemeriksaan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a) Persyaratan Umum (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keyakinan dan kesimpulan tidak terdapat adanya unsur kesengajaan. (2) Paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan yang baru yang sah dan berlaku; (3) Bukti-bukti tentang kepemilikan Izin Singgah atau Izin Kunjungan yang sah dan berlaku berdasarkan adanya bukti copy saat masuknya ke Indonesia, kartu embarkasi atau debarkasi (kartu E/D), potongan boarding pass dan atau bukti lainnya yang dimiliki berkenaan dengan masuk dan beradanya orang asing yang bersangkutan di Indonesia; (4) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan; (5) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan;
Hal 44 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
b) Persyaratan Khusus Surat keterangan kehilangan dari instansi kepolisian bagi yang kehilangan; 6) Dalam hal penggantian Izin Singgah atau Izin Kunjungan karena rusak, pemberian duplikatnya dilakukan melalui proses yang sama dengan penggantian Izin Singgah atau Izin Kunjungan karena hilang tanpa melampirkan surat keterangan dari kepolisian. 7) Pemberian duplikat Izin Singgah atau Izin Kunjungan dilaksanakan dengan menerakan cap Izin Singgah/Izin Untuk Tetap Singgah/Izin Kunjungan yang memuat catatan yang sama dengan yang hilang atau rusak dan menambah catatan legalisasi duplikat yang memuat nomor registrasi duplikat, nama lengkap dan tanda tangan serta nomor induk pegawai dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang berwenang memberikan duplikat dan cap dinas Kantor Imigrasi. 8) Contoh cap duplikat Izin Singgah/Izin Untuk Tetap Singgah/Izin Kunjungan : CAP IZIN SINGGAH/IZIN UNTUK TETAP KUNJUNGAN/PERPANJANGAN IZIN KUNJUNGAN
SINGGAH/IZIN
ttd REG. NO Duplikat ini sebagai pengganti yang hilang/rusak. ...................... Kepala Kantor Imigrasi ...................... 9) Pemberian duplikat Izin Singgah atau Izin Kunjungan dicatat pada buku register (Register Duplikat Izin Singgah, Izin Untuk Tetap Singgah dan Izin Kunjungan) yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk kantor Wilayah dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi. 10) Nomor register pemberian Izin Singgah/Izin Untuk Tetap Singgah/Izin Kunjungan terdiri dari : a) Kode jenis pelayanan; b) Kode unit pelayanan;
Hal 45 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
c) Nomor urut register; d) Kode tahun pemberian; (Contoh Penulisan :.................) b. Penggantian Dokumen Izin Tinggal Terbatas atau Dokumen Izin Tinggal Tetap yang hilang atau rusak. 1) Setiap orang asing yang tidak dapat lagi menunjukkan dokumen imigrasi berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap karena hilang atau rusak wajib segera mengajukan permintaan penggantian kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan untuk mendapatkan duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap. 2) Setiap orang asing yang kehilangan dokumen imigrasi berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap wajib segera melaporkan hal kehilangannya kepada instansi kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat kehilangan atau keberadaan orang asing yang bersangkutan pada saat kehilangan dan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap yang hilang untuk memperoleh penggantian berupa duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap orang asing yang bersangkutan. 3) Orang asing sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2), pada saat melapor sedapat mungkin dapat menunjukkan bukti lain seperti catatan pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan, catatan pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan lain-lain yang berkaitan dengan bahan petunjuk keabsahan beradanya di Indonesia serta surat keterangan polisi bagi yang kehilangan. 4) Pemberian duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap dapat dilaksanakan atas permintaan orang asing yang bersangkutan setelah Kepala Kantor Imigrasi mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan melalui pembuatan berita acara pemeriksaan atau telaahan keimigrasian untuk memperoleh bukti-bukti tentang kemungkinan terdapatnya unsur-unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan dari hal kehilangannya; b) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran bukti-bukti seperti catatan pada paspor atau Surat Perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan lain-lain yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan serta data atau bahan keterangan seperti register, kartu kendali perorangan, surat pendaftaran atau pendataan orang asing dan lain-lain yang ada pada arsip Kantor Imigrasi atas nama yang bersangkutan.
Hal 46 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
5) Permintaan duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap diajukan oleh yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang melakukan pemeriksaan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut : a) Persyaratan Umum. (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keyakinan dan kesimpulan tidak terdapat adanya unsur kesengajaan. (2) Paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan yang sah dan berlaku; (3) Bukti-bukti tentang kepemilikan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang sah dan berlaku berdasarkan adanya bukti catatan pada paspor atau Surat Perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan bukti lainnya yang dimiliki berkenaan dengan beradanya orang asing yang bersangkutan di Indonesia; (4) Tidak termasuk dalam kategori orang asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan; (5) Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan; b) Persyaratan khusus. (1) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi yang kehilangan; (2) Surat keterangan jaminan dari sponsor; 6) Dalam hal penggantian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap karena rusak, pemberian duplikatnya dilakukan melalui proses yang sama dengan penggantian Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap karena hilang tanpa melampirkan surat keterangan dari kepolisian. 7) Pemberian duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan dengan menerbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap baru yang memuat data identitas diri serta keterangan yang sama dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap yang hilang atau rusak dan menambah catatan legalisasi duplikat yang memuat nomor register duplikat, nama lengkap dan tanda tangan serta nomor induk pegawai dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang berwenang memberikan duplikat dan cap dinas Kantor Imigrasi. 8) Contoh tambahan catatan legalisasi duplikat pada duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap. KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS/KARTU IZIN TINGGAL TETAP
Hal 47 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Reg. No. Duplikat ini sebagai pengganti yang hilang/rusak. ..........., ....... Kepala Kantor Imigrasi .................... 9) Pemberian duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap dicatat pada buku register (Register Duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap) dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) unutk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk Kantor Wilayah dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi. 10) Nomor register pemberian duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap terdiri atas : a) Kode jenis pelayanan; b) kode unit pelayanan; c) Nomor urut register; d) Kode tahun pemberian; ( contoh penulisan :...............................) c. Penggantian Dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap yang hilang atau rusak di luar wilayah Indonesia. 1) Setiap orang asing yang kehilangan dokumen imigrasi berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap wajib segera melaporkan hal kehilangannya kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang mempunyai wilayah kerja (wilayah akreditasi) meliputi negara tempat keberadaan atau yang terdekat dengan negara tempat keberadaan orang asing yang bersangkutan unutk memperoleh penggantian setibanya kembali ke Indonesia. 2) Setiap orang asing yang tidak dapat lagi menunjukkan dokumen imigrasi berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap karena hilang atau rusak di luar wilayah Indonesia setibanya kembali di Indonesia wajib segera mengajukan permintaan penggantian kepada Kepala Kantor Imigrasi yang mempunyai wilayah kerja meliputi tempat tinggal atau yang mengeluarkan dokumen imigrasi orang asing yang bersangkutan unutk mendapatkan duplikatnya. 3) orang asing sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2), pada saat melapor kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia sedapat mungkin dapat menunjukkan bukti catatan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk kembali pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanannya yang sah dan masih berlaku serta surat keterangan laporan kehilangan dari polisi setempat di mana Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetapnya hilang.
Hal 48 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
4) Tindak lanjut dari pelaporan sebagaimana dimaksud 3), Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a) Kepala Perwakilan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan melalui pembuatan berita acara pemeriksaan atau telaahan keimigrasian untuk memperoleh bukti-bukti tentang kemungkinan terdapat unsur-unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan; b) Kepala Perwakilan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran bukti-bukti seperti catatan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan dan bukti lainnya yang dimiliki berkenaan dengan hal kehilangannya atau kerusakannya di luar negeri; c) Kepala Perwakilan atau Pejabat yang ditunjuk meneruskan hasil pemeriksaan tersebut a) dan b) kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan disertai data lengkap dan saran serta pendapatnya untuk memperoleh penegasan dan atau persetujuan berkaitan dengan status Izin Tinggal orang asing yang bersangkutan di Indonesia. d) Kepala Perwakilan atau pejabat yang ditunjuk memberikan cap atau catatan pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan tentang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetapnya yang hilang setelah mendapat penegasan atau persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan memasuki wilayah Indonesia. e) Contoh cap atau catatan tersebut d) sebagai berikut : Izin Tinggal .... Reg No. .... Tanggal ...., berlaku s/d.... Izin Masuk Kembali s/d tanggal... Harus melapor ke Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia dalam waktu 7 (tujuh) hari. Tanggal .... Perwakilan RI di .... Jabatan, tanda tangan, nama, NIP, dan cap dinas. 5) Orang asing sebagaimana dimaksud angka 4), setibanya di Indonesia diperiksa oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila tidak terdapat hal-hal yang memberatkan kepada orang asing yang bersangkutan dapat diberikan Izin Masuk dengan menambahkan catatan atau cap "WAJIB MELAPOR PADA KANTOR IMIGRASI....DALAM WATU 7 (TUJUH) HARI" yang
Hal 49 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
diterakan pada paspor kebangsaan atau Surat Perjalanan untuk dapat segera menyelesaikan pemberian duplikatnya. 6) Pemberian duplikat bagi orang asing sebagaimana dimaksud angka 5), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui proses dan memenuhi persyaratan yang sama dengan proses dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pemberian duplikat Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap yang hilang atau rusak. 8. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGANTIAN DOKUMEN IMIGRASI KARENA HAL-HAL LAIN. a. penggantian Dokumen Imigrasi menjadi Kartu Tinggal Izin tinggal Tetap. 1) Jenis Dokumen Imigrasi yang diganti dapat berupa : a) Toelatings Kart (TK); b) Vergunning Tot Vestiging (VTV); c) Verklaring Van Ingezetenschaft (VVI); d) Surat pendaftaran Orang Asing (SPOA); e) Surat Izin Berdiam (SIR); f) Surat Keterangan Kependudukan Sementara (SKK/S); g) Surat Tanda Penerimaan Model A/B (STP/A/B); h) Surat Bukti Pendaftaran kembali (SBPK); i) Kartu Izin Masuk (KIM); j) Surat Keterangan Kependudukan Model A/B (SKK/A/B); 2) Permintaan penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap. a) Permintaan penggantian dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) kecuali huruf i, diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan ini; b) Permintaan penggantian dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf i) yang telah dimiliki selama 5 (lima) tahun berturut dan memegang paspor kebangsaan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan ini; c) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a) dan huruf b) terlampaui, untuk orang asing yang bersangkutan dilaksanakan pemberian dokumen imigrasinya dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Persyaratan penggantian Kartu Izin Tetap. a) Permintaan penggantian dokumen imigrasi menjadi Kartu Izin Tinggal Tetap diajukan oleh orang asing yang
Hal 50 dari 65
1 9 9 5
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
bersangkutan dan atau Kepala Kantor Imigrasi meliputi tempat tinggal dengan mengisi formulir telah ditentukan.
sponsor atau kuasanya kepada yang mempunyai wilayah kerja orang asing yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang
b) Penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a) sampai dengan huruf g) dan huruf j), melampirkan : (1) Dokumen atau surat Imigrasi yang dimiliki; (2) Akte Kelahiran; (3) Akte Kawin bagi yang sudah kawin; (4) Surat Tanda Melapor Diri (STMD); (5) Kartu Tanda Penduduk Asing atau bukti domisili; (6) Surat-surat lainnya yang dimiliki, seperti surat keterangan kebangsaan, pekerjaan, penghasilan dan lain-lain yang berhubungan dengan status kewarganegaraan, status pekerjaan dan status sipil apabila diperlukan; c) penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b), melampirkan : (1) Dokumen atau surat Imigrasi yang dimiliki; (2) Akte Kelahiran; (3) Akte Kawin bagi yang sudah kawin; (4) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) yang dimiliki; (5) Surat Keterangan Penduduk Asing atau bukti domisili; (6) Surat-surat lainnya yang dimiliki, seperti keterangan kebangsaan, pekerjaan, penghasilan dan lain-lain yang berhubungan dengan status kewarganegaraan, status pekerjaan dan status sipil apabila diperlukan; d) Penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 1) huruf i), melampirkan : (1) Dokumen atau surat Imigrasi orang tua; (2) Surat Kawin orang tua (jika ada); (3) Akte Kelahiran; (4) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) yang dimiliki; (5) Akte Kawin bagi yang sudah kawin; (6) Bukti yang menunjukkan bahwa orang asing yang bersangkutan sejak lahir dan secara terus-menerus berada dan bertempat tinggal di Wilayah Indonesia, seperti ijazah atau bukti lainnya yang diperlukan; (7) Surat-surat lainnya yang dimiliki, seperti surat keterangan, pekerjaan atau penghasilan dan lain-lain
Hal 51 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
yang berhubungan dengan status kewarganegaraan, status pekerjaan dan status sipil apabila diperlukan; 4) Wewenang penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap. a) Penggantian untuk jenis dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a) sampai dengan huruf g) dan huruf j) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi tanpa dikenakan biaya; b) Pengggantian untuk jenis dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf h), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan tanpa dikenakan biaya; c) Penggantian untuk jenis dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf i) yang telah dimiliki selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut dan pemegang paspor kebangsaan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi; d) Penggantian dokumen imigrasi bagi keturunan orang asing pemegang dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a) sampai dengan huruf h) dan huruf j) yang lahir di Indonesia hingga saat sekarang masih bertempat tinggal di Indonesia dan belum memiliki dokumen imigrasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian. 5) Pelaksanaan pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap. Pemberian pengganti Izin Tinggal Tetap dilaksanakan dengan menerbitkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang baru sebagai pemberian untuk 5 (lima) tahun yang pertama sebagai pengganti dokumen atau surat imigrasi orang asing yang bersangkutan yang lama; b. Penggantian dokumen imigrasi yang diganti dapat berupa : 1) jenis dokumen imigrasi yang diganti dapat berupa : a) Kartu Izin Masuk Sementara (KIM/S); b) Kartu Izin Masuk (KIM). 2) Permintaan penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas. a) Permintaan penggantian dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a) diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya pada saat berakhirnya Kartu Izin Masuk Sementara. b) Permintaan penggantian dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b) yang telah dimiliki selama
Hal 52 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
kurang dari 5 (lima) tahun dan atau pemegang surat perjalanan bukan paspor kebangsaan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan atau sponsor atau kuasanya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan ini : c) Dalam hal ini sebagaimana dimaksud huruf a) dan huruf b) terlampaui, untuk orang asing yang bersangkutan dilaksanakan pemberian dokumen imigrasinya berdasarkan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Wewenang penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas. a) Pengggantian untuk jenis dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui proses pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagai pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas untuk tahun I (pertama) dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan; b) Penggantian untuk jenis dokumen imigrasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b) yang telah dimiliki selama kurang dari 5 (lima) tahun dan atau pemegang surat perjalanan bukan paspor kebangsaan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui proses pemberian perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagai pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas untuk tahun I (pertama) apabila telah memiliki Kartu Izin Masuk selama 1 (satu) tahun, untuk tahun II (kedua) apabila sudah selama 2 (dua) tahun dan seterusnya untuk tahun ke III (ketiga) apabila sudah selama 3 (tiga) tahun. 4) Persyaratan penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas. a) permintaan penggantian dokumen imigrasi menjadi Kartu Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang mempunyai wilayah kerja meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dengan mengisi formulir dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. b) Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 3) huruf a) dan huruf b), melampirkan : (1) dokumen imigrasi yang dimiliki; (2) Buku Pendaftaran Orang Asing; (3) paspor kebangsaan atau surat perjalanan; (4) surat kelahiran yang dimiliki; (5) surat kawin bagi yang sudah kawin; (6) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) yang dimiliki; (7) surat-surat lainnya yang dimiliki, seperti surat keterangan pekerjaan atau penghasilan dan lain-lain
Hal 53 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
yang berhubungan dengan status pekerjaan dan status sipil yang diperlukan; 5) Pelaksanaan pemberian Kartu Izin tinggal Terbatas. a) Pemberian penggantian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) huruf a) dilaksanakan dengan menerbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang baru sebagai pemberian untuk tahun I (pertama) sebagai pengganti dari dokumen imigrasi lama orang asing yang bersangkutan yang lama; b) Pemberian penggantian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b) dilaksanakan dengan menerbitkan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang baru sebagai pemberian untuk tahun I (pertama) apabila telah memegang Kartu Izin Masuk selama 1 (satu) tahun, untuk tahun II (kedua) apabila telah memegang Kartu Izin Masuk selama 2 (dua) tahun dan seterusnya untuk tahun III (ketiga) apabila selama 3 (tiga) tahun. c. Lain-lain Dalam hal jangka waktu 2 (dua) tahun atau 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) huruf a) dan huruf b), setelah dikeluarkannya Petunjuk Pelaksanaan ini Kepala Kantor Imigrasi perlu segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 1) Mengirim surat pemberitahuan kepada orang yang bersangkutan untuk segera mengganti dokumen imigrasinya dengan Kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Tinggal Izin Terbatas dengan menggunakan format surat sebagaimana contoh Lampiran VI; 2) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 1) dan orang asing yang bersangkutan tidak atau belum juga melaksanakan penggantian, maka Kepala Kantor Imigrasi memberikan peringatan I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) dengan menggunakan format surat sebagaimana contoh lampiran VII. 3) Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan menjelang berakhirnya jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dan dalam huruf b angka 5) orang asing yang bersangkutan belum juga melaksanakan penggantian, maka Kepala Kantor Imigrasi memberikan surat peringatan terakhir dengan menggunakan format surat sebagaimana contoh lampiran VIII. 4) Apabila setelah peringatan terakhir sebagaimana dimaksud angka 3) orang asing yang bersangkutan tidak atau belum juga melaksanakan penggantian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Kantor Imigrasi dapat mencabut dokumen imigrasi dan memberitahukan kepada orang asing yang bersangkutan dengan memberikan surat pembatalan sebagaimana contoh format surat pada lampiran IX. 5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Pembatalan, orang asing yang bersangkutan tidak juga melaksanakan penggantian dokumen
Hal 54 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
imigrasinya, maka Kepala Kantor Imigrasi dapat melakukan tindakan keimigrasian berdasarkan ketentuan Pasal 42 UndangUndang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. IV.
PENUTUP 1. Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap Pejabat Imigrasi untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab; 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran atau instruksi Direktur Jenderal Imigrasi; 3. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995.
Dikeluarkan di : Jakarta Pada Tanggal : 15 Maret 1995 DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
RONI SIKAP SINURAYA
Hal 55 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran I -> Contoh blanko Kartu Izin Tinggal Terbatas Halaman depan DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) LIMITED STAY PERMIT CARD
Foto
Nomor Number
:
Nama Name
:
Tempat Tgl. Lahir Place Date of Birth
:
Kebangsaan Nationality
:
No. Paspor Passport No
:
Pekerjaan Occupation
:
Tempat Tinggal Address
:
Sponsor Sponsor
:
Halaman belakang Diizinkan tinggal di Indonesia sampai tanggal : Permitted to stay in Indonesia until Berdasarkan According to
:
Dikeluarkan tanggal Issued On
:
Tanda tangan pemegang Signature of bearer Nomor file :
Hal 56 dari 65
Kepala Kantor Imigrasi Chief Immigration office Tanda tangan Signature
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran II -> Contoh blangko Kartu Izin Tinggal Tetap Halaman depan DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KARTU IZIN TINGGAL TETAP (KITAP) Semi Permanent Stay PERMIT CARD
Foto
Nomor Number
:
Nama Name
:
Tempat Tgl. Lahir Place Date of Birth
:
Kebangsaan Nationality
:
No. Paspor Passport No
:
Pekerjaan Occupation
:
Tempat Tinggal Address
:
Sponsor Sponsor
:
Halaman belakang
Diizinkan tinggal di Indonesia sampai tanggal : Permitted to stay in Indonesia until Berdasarkan According to
:
Dikeluarkan tanggal Issued On
:
Tanda tangan pemegang Signature of bearer Nomor file :
Hal 57 dari 65
Kepala Kantor Imigrasi Chief Immigration office Tanda tangan Signature
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran III KEPALA KANTOR IMIGRASI………………………… JL……………………………………………………………………………… di………………………………………………………………………………
Surat Keterangan Penolakan Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa : Nama : …………………………………………………………………………………………………… (L/P) Paspor No. : ………………………………………………………………………………………………………………… perpanjangan izin ………………………………………………………………………………………………………………… ditolak dengan alasan : 1. 2. 3. dan diperintahkan untuk meninggalkan Indonesia selambatlambatnya tanggal …………………………………………………………………………………………………… Demikian untuk menjadi perhatian. Tempat, tanggal Jabatan tanda tangan nama, NIP, cap dinas
Hal 58 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran IV KEPALA KANTOR IMIGRASI………………………… JL……………………………………………………………………………… di………………………………………………………………………………
Surat Keterangan Penangguhan Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa : Nama : …………………………………………………………………………………………………… (L/P) Paspor No. : ……………………………………………berlaku s/d………………………………………… Perpanjangan Izin Kunjungan ditangguhkan sampai dengan tanggal ………………………………………………………………………………………………………………………… alasan :
1. Menunggu persetujuan dari …………………………………………………………… 2. lain-lain (sebutkan).
Dalam hal masa penangguhan telah terlampaui dan persetujuan atau keputusan belum terbit maka permintaan izin kunjungan saudara ditolak dan kepada saudara diperintahkan untuk meninggalkan Indonesia. Tempat, tanggal Kakanim…………………………………………… tanda tangan nama, NIP, cap dinas
Hal 59 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran V a. Contoh Cap Izin Tetap Singgah Reg. No. : Izin untuk tetap singgah s/d tanggal………………………………………………………………… Persetujuan Dirjenim/Kanwil No………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kepala Kantor Imigrasi (………………………………………………………) NIP………………………………………………… b. Contoh Cap Perpanjangan Izin Kunjungan-kunjungan Reg. No. : Izin Kunjungan diperpanjang s/d tanggal…………………………………………………… Persetujuan Dirjenim/Kanwil No………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kepala Kantor Imigrasi (………………………………………………………) NIP…………………………………………………
Hal 60 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran VI
KEPALA KANTOR IMIGRASI………………………… JL……………………………………………………………………………… di……………………………………………………………………………… Surat Pemberitahuan Penggantian Dokumen Imigrasi Nomor : Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1997 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian diberitahukan kepada Saudara, Nama Paspor no Alamat
: …………………………………………………………………………………(L/P) : ……………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………
Diwajibkan untuk mengganti …………………………………………………………… Menjadi Kartu Izin Tinggal Tetap selambat-lambatnya tanggal ……………………………………………………199… dan apabila sampai saat yang ditentukan Saudara tidak melaksanakan penggantian kepada Saudara dapat dikenakan sanksi perubahan Izin Keimigrasian Saudara menjadi Kartu Izin Tinggal Terbatas. Demikian untuk menjadi perhatian. Tempat, tanggal Jabatan tanda tangan nama, NIP, cap dinas
Hal 61 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran VII KEPALA KANTOR IMIGRASI………………………… JL……………………………………………………………………………… di……………………………………………………………………………… Surat Peringatan I / II / III Menyusul surat pemberitahuan / panggilan I II diberitahukan Kepada Saudara. Nama : ………………………………………………………………………………………………(L/P) Paspor No. : …………………………………………………………………………………………………………… Alamat : Bahwa masa penggantian ……………………………………………………………………………………………… menjadi Kartu Izin Tinggal Tetap akan berakhir pada tanggal…………………………………………………199… dan kepada Saudara masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan penggantian dokumen keimigrasian. Apabila sampai saat yang ditentukan Saudara tidak melaksanakan penggantian, kepada Saudara dapat dikenakan sanksi perubahan Izin Keimigrasian Saudara menjadi Kartu Izin Tinggal Terbatas Demikian untuk menjadi perhatian.
Tempat, tanggal Jabatan tanda tangan nama, NIP, cap dinas
Hal 62 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran VIII KEPALA KANTOR IMIGRASI………………………… JL……………………………………………………………………………… di………………………………………………………………………………
Surat Peringatan Terakhir Nomor : Menyusul surat peringatan diberitahukan kepada Saudara, Nama Paspor nomor Alamat
: ……………………………………………………………………(L/P) : ……………………………………berlaku s/d…………… : ………………………………………………………………………………
bahwa masa penggantian……………………………………………………………………… menjadi Kartu Izin Tinggal Tetap telah berakhir pada tanggal ……………………………………………………………………199… dan kepada Saudara masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Penggantian dokumen keimigrasian sampai dengan tanggal ……………………………………………………………………………… Apabila sampai saat yang ditentukan Saudara tidak melaksanakan penggantian, kepada Saudara dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), (2) UU No. 9 tahun 1992
Tempat, tanggal Jabatan tanda tangan nama, NIP, cap dinas
Hal 63 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran IX KEPALA KANTOR IMIGRASI………………………… JL……………………………………………………………………………… di………………………………………………………………………………
Surat Pembatalan Dokumen Imigrasi Nomor : memperhatikan : 1. Pasal 63 Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. 2. Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. 3. Pasal Peraturan Menteri Kehakiman No. tahun 1995 tentang Izin Keimigrasian. 4. serta telah terpenuhinya prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang berupa disampaikannya Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan I, II dan III bersama ini disampaikan kepada Saudara, Nama Paspor No. Alamat
: ………………………………………………………………………………(L/P) : ………………………………………berlaku s/d……………………… :
Bahwa dokumen imigrasi Saudara berupa…………………………………… Dibatalkan dan kepada Saudara diberikan kesempatan untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas sampai dengan tanggal…………………………………………………………………………dengan melampirkan persyaratan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pas Photo ukuran 2 x 3 dua lembar Dokumen/Surat Imigrasi Saudara dan orang tua; Kartu Tanda Penduduk; STMD; Pajak Bangsa Asing; Akte Kelahiran;
dan jika dalam waktu yang telah ditentukan Saudara tidak melaksanakan maka Saudara dianggap tidak memiliki dokumen, dan terhadap Saudara dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp. 25.000.000,- sesuai Pasal 52 UU No.9 tahun 1992. Demikian untuk menjadi perhatian
Tempat, tanggal Jabatan tanda tangan nama, NIP, cap dinas
Hal 64 dari 65
J u k l a k
D i r j e n
I m i g r a s i
1 9 9 5
Lampiran X
SURAT PERMINTAAN DAN JAMINAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Tempat/tgl lahir : Pekerjaan : Penghasilan setahun : Kewarganegaraan : K.T.P : Paspor / Dokim : Alamat / tempat tinggal : Dengan hormat mengajukan permintaan ……………………………………………………………………… Untuk orang asing Nama Kewarganegaraan Paspor / Dokim Pengikut / hubungan kel
: : : :
sebagai sponsor yang bertanggung jawab penuh atas segala : 1. Tingkah laku dari orang asing yang bersangkutan selama di Indonesia ; 2. Biaya yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersangkutan sampai dengan pemulangan ke Negara asal. Demikian permintaan dan jaminan saya buat dengan sesungguhnya dan jika keterangan di atas tidak sesuai dengan kenyataan serta tidak memenuhi tanggung jawab, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jakarta, Pemohon / Sponsor Materai Rp. 1.000,-
( Catatan : Dalam hal sponsor adalah Lembaga, Badan, Perusahaan, Yayasan, Badan Hukum maka yang bertindak sebagai pemohon dan penjamin adalah Pimpinan yang ditunjuk dengan surat kuasa.
Hal 65 dari 65
)
