PUSAT PEUTPORAN DAN ANATISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H. Djuanda No,35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-38568Q9 +6227-3856826 Email :
[email protected] Website : www.ppatk.go.id
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NoMOR: PER- 10
/
L.02.1
/PPATK/09/2011'
TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(3)
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 20Ll- tentangTata Cara
Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan KePala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang danf atauJasa Lainnya;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor
B Tahun 2010
tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51'64);
PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6227-3856809 +6227-3856826 Email :
[email protected] Website : www.ppatk.go,id
2. Peraturan Presiden Nbmor
50 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA
]ASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU ]ASA LAINNYA. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya
disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa adalah
prinsip yang diterapkan penyedia
barang danf atau jasa lainnya dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan daiam Peraturan ini.
PUSAT PEIAPORAN DAN ANATISIS TRANSAKSI KEUANGAN fl. Ir. H. Djuanda No.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +622I-3853922 Faksimili, +622I-3856809 +6227-3856826 Email :
[email protected] Website : wwwppatk.go.id
4. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 5.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
6.
Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia barang danf atarjasa lainnya.
7. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak danf atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
8. Transaksi Keuangan adalah Transaksi unfuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuar; pentransferan,
pembayarart hibah, sumbangary penitipan, danf atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan danf atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
g. Dokumen adalah d.ata,tekaman, atau informasi yang dapat dilihat,
dibaca,
danf atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a. fulisary suara, ataugarnbar; b.
peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda,
angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau
dapat dipahami oleh orangyang mampu membaca atau memahaminya. 10.
Korporasi adalah kumpulan orang d,anf ataukekayaan yangterorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
ll.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PUSAT PEUIPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN fl. Ir. H. Djuanda No.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +622I-3856809 +6227-3856826 Email :
[email protected] Website : www.ppatkgo.id
Pasal2 Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku bagi penyedia barang danf atau jasa
lainnya baik orang perseorangan maupun Korporasi yang melakukan kegiatan usaha y arrg meliputi:
a.
perusahaan properti atau agen properti;
b. pedagang kendaraan bermotor;
c.
pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia; dan
d.
pedagang barang seni dan antik. Pasal 3
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan:
a. b. c.
terdaftar
dxtf
atau memperoleh ijin dari otoritas;
keanggotaan penyedia barang danf atau jasa lainnya pada asosiasi;
termuat dalam iklan komersial
di
media massa atau media lainnya;
danf atau
d.
bukti lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
BAB
II
PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA Bagtan Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Penyedia barang d,anf atau jasa lainnya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini.
(2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl. Ir. H. Djuanda No.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. +6227-3856809 +6227-3856826 Email :
[email protected] Website : www.ppatkgo.id
a. identifikasi Pengguna b. verifikasi
c.
Jasa;
Pengguna Jasa; dan
pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
(3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
a. melakukan hubungan
usaha dengan Pengguna Jasa;
b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah
danf atau
mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yffirg terkait tindak pidana Pencucian
U*g
dan tindak pidana pendanaan terorisme; atav
d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
Bagian Kedua
Identifikasi Pengguna
Jasa
Pasal 5 (1) Penyedia
barang danf jas;alainnya wajib meminta informasi dan Dokumen
kepada Pengguna Jasa sebagai berikut:
a. untuk f
Pengguna Jasa perseorangan paling sedikit mencakup:
. identitas Pengguna
Jasa
yang memuat:
a) nomor identitas kependudukan atau paspor; b) nama lengkap;
c)
kewarganegaraan;
d) alamat tempat tinggal yffirgtercantum dalam kartu identitas;
PUSAT PEIAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6227-3856826 Email :
[email protected] Website : www.ppatkgo.id
e) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila
0
ada;
alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; dan
g) tempat dan tanggal lahir;
2.
pekerjaan;
3.
sumber dana; dan
4. tujuan Transaksi. b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:
l.
identitas Pengguna
Jasa
yang memuat:
a) nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
b) nama Korporasi;
c) bentuk Korporasi; d) bidang usaha; dan e) alamat Korporasi dan nomor telepon;
2. sumber darra; 3. tujuan Transaksi; dan 4. informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai
wewenang
bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Penyedia barang danf ataujasa
lainnyawajib meneliti kebenaran Dokumen
identitas Pengguna Jasa. Pasal 6 (1) Dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi di bawah Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah), penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat menerapkan permintaan informasi dan Dokumen secara lebih sederhana.
PUSAT PE1APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H, Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +622L-3856826 Email :
[email protected] Website : www.ppatkgo.id
(2) Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
identitas Pengguna
J
as
a y ang paling
se
dikit memuat:
a. nama;
b.
tanggal lahir;
c. nomor Dokumen identitas; d. alamat.
dan
(3) Identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan
dengan kartu tanda penduduk, paspor atau surat izin mengemudi.
Bagian Ketiga
Verifikasi Pengguna
Jasa
PasalT (1) Penyedia
barang danf atau jasa lainnya wajib melakukan verifikasi
Dokumen. (2) Penyediabarang danf ataujasa
lainnya dapat meminta keterangan kepada
Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen sebagairnana
dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keraguan/ penyedia barang danf ataujasa lainnya wajib
meminta Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak ytrrg berwenang kepada Pengguna Jasa.
Bagian Keempat Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ]1. Ir. H. Djuanda No,35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. +6227-3856809 +6227-3856826 Email :
[email protected] Website : wwwppatkgo.id
Pasal (1)
B
Penyediabarang danf atau jasa lainnya melakukan pemantauan terhadap Transaksi Pengguna Jasa.
(2) Pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan
dengan melihat tata cara pembayaran Transaksi baik tunai atau pun non tunai, pelaku transaksi, nominal Transaksi, danf atau tanggal Transaksi. (3) Pemantauan Transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Pengguna Jasa atau
pihak lain atau pemberi kuasa (benefcial
BAB
ozoner).
III
PENATAUSAHAAN DOKUMEN
Pasal 9 (1) Penyedia barang danf atau jasa lainnya wajlb menatausahakan Dokumen
seluruh Pengguna Jasa dan pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak penyedia barang danf ataujasa lainnya mengakhiri hubungan usaha dengan Pengguna (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada
Jasa.
ayat (1) paling sedikit meliputi
identitas Pengguna ]asa dan pihak lain yang terkait dan formulir hubungan usaha termasuk Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.
BAB IV
PENGAWASAN OLEH PPATK
PUSAT PEIAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN fl. Ir. H. Djuanda No.35 fakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. +6227-3856809 +622I-3856826 Email :
[email protected] Website : wwwppatkgo.id
Pasal 10
PPATK melakukan Pengawasan Kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna jasa oleh Penyedia barang danf ataujasa lainnya. Pasal1"1 (
1
) Penyed ia bar ang danf atau j asa lainny a w ajib menyusun ketentuan internal
tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. (2)
Standar ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi penyedia barang danf atau jasa lainnya tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perafuran ini. (3) Dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dirriaksud pada ayat (1),
penyedia barang danf atau jasa lainnya dapat meminta masukan dan bantuan kepada PPATK. Pas,al12
Ketentuan internal yang telah disusun oleh Penyedia barang danf atau jasa lainnya, wajib disampaikan kepada PPATK paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini. Pasal 13 (1) Dalam
hal Penyedia barang dan/atau jasa lainnya melakukan perubahan
ketentuan internal tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa,
Penyedia barang danf atau jasa lainnya wajib menyampaikan setiap perubahan yang dilakukan kepada PPATK. (2) Perubahan ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada PPATK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut ditetapkan.
PUSAT PEIAPORAN DAN ANATISIS TRANSAKSI KEUANGAN fl. Ir. H. Djuanda No,35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon,+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +622L-3856809 +622I-3856826 Email :
[email protected] Website : www.ppatkgo.id
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal20 Maret 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
19 September
2011
JI KEPALA PUSAT PELAPORAN
DAN
LISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
UNUS HUSEIN Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 22 November 2OlI
tu
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2oLL NOMOR
7
34
10
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN NOMOR : PER- 10 / PPATK/
09
1..02
/
/ 11 TENTANG PENERAPAN
PRINSIP MENGENALI PENGGUNA ]ASA
BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
STANDAR KETENTUAN INTERNAL TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP
MENGENALI PENGGUNA ]ASA BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
Pencucian
uang merupakan perbuatan menempatkary
mentransfer,
mengalihkary membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang
atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dengan menjauhkan
para pelaku kejahatan dari hasil kejahatannya, pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepadanya, ataupun melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.
Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yakni placement, layering dan integration.
Placement merupakan fase menempatkan uang
yang dihasilkan dari
suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (misalnya cek atau giro) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. b.
Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement
ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang "hararr." tersebut. c.
Integration, yalta vpaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu
'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang'dicuci'
melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-Iaundry. Pada tahap
ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam
sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku pencucian uang adalah :
-
Smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecahmecah transaksi ya:ng dilakukan oleh banyak pelaku.
Structuring, yattu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecahmecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari asetfbarang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Pertukaran barang ftarter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
Mingling, yaltu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai vpaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.
Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi membuat kegiatan usaha
penyedia barang danf atau jasa lainnya juga dapat menjadi lahan yang empuk bagipara pelaku kejahatan pencucian uang. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah terobosan dengan mempergunakan penyedia barang danf ataujasa lainnya sebagai sarana pencucian uang. Integration merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan penyedia barang danf atau jasa lainnya. Penyedra barang danf atau
jasa lainnya misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian kendaraan
bermotor, tempat tinggal dalam bentuk rumah maupun apartemery perhiasan maupun logam mulia, koleksi barang seni dan antik.
Oleh karena itu setiap penyedia barang danf atau jasa lainnya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan menyampaikan kewajiban pelaporan transaksi dengan nominal > Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan mewaspadai para pelaku yang memanfaatkan penyedia barang danf
atats,
jasa lainnya sebagai sarana kegiatan pencucian
uang. Kewaspadaan sangat diperlukan unfuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan jugu melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulanginya. Setiap pegawai dari (...Nama Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya...) wajib
mempelajari dan menerapkan Pedoman dan Prosedur ini.
I.
KEBIJAKAN
A. Kebijakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Identifikasi Pengguna Jasa Pada saat melakukan transaksi dengan danf atau memberikan jasa kepada Pengguna Jasa, (...Nama Penyedia Barang danf atau Jasa Lainnya...) wajib meminta informasi dan dokumen kepada Pengguna Jasa. Informasi
Pengguna Jasa tersebut dicocokkan terhadap dokumen identitas yang memuat informasi Pengguna Jasa. Verifikasi Pengguna Jasa
(...Nama Penyedia Barang danf atau Jasa Lainnya...) wajib melakukan verifikasi atas Dokumen yang diberikan oleh Pengguna Jasa. Apabila penyedia barang danf ataujasa lainnya meragukan dokumen yang diberikan
Pengguna Jasa, maka
wajib meminta Dokumen pendukung yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa (...Nama Penyedia Barang danf atau jasa Lainnya...) melakukan pemantauan
terhadap transaksi Pengguna Jasa. Pelaksanaan pemantauan transaksi tersebut tidak hanya berlaku bagi Pengguna Jasa, tetapi termasuk transaksi yang dilakukan pihak lain atau pemberi kuasa. Penatausahaan Dokumen
Dokumen yang berkaitan dengan identitas dan transaksi PenggunaJasa (...Nama Penyedia Barang danf atau Jasa Lainnya...) dan pihak lain yang
terkait, wajib disimpan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Adapun penatausahaan dokumen ini bertujuan untuk mendukung tata kelola perusahaan dan membantu pihak yang berwenang apabila diperlukan dalam
penyelidikan terhadap dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan. II. PROSEDUR
A. Prosedur identifikasi Pengguna Jasa (...Nama Penyedia Barang danf atau Jasa Lainnya...) menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa antara lain sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. (...Nama Penyedia Barang danf atau Jasa Lainnya...) dapat memberikan formulir isian dengan mengacu pada ketentuan ini.
Identitas calon Pengguna Jasa harus dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
1. Bagi Pengguna
Jasa perseorangan:
a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
1) nomor identitas kependudukan atau paspor;
2) namalengkap;
3) kewarganegaraan; 4) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; 5) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; 6) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; dan 7) tempat dan tanggal lahir;
b. pekerjaan;
c.
sumber dana; dan
d. tujuan Transaksi; 2.
Bagi Pengguna Jasa Korporasi:
a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: 1) nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
2) nama Korporasi; 3) bentuk Korporasi; 4) bidang usaha; 5) alamat Korporasi dan nomor telepon; dan
b. sumber dana; c. tujuan Transaksi; dan d. informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf
a.
Dalam rangka melakukan identifikasi Pengguna Jasa, (...Nama Penyedia Barang danf atau Jasa Lainnya...) perlu memperhatikan bahwa pengisian data nomor identitas, nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan Pengguna Jasa Perseorangan serta pengisian data nomor surat keputusan pengesahan, nama, benfuk, bidang usaha, alamat Pengguna Jasa Korporasi telah sesuai dengan dokumen identitas Pengguna Jasa (penulisan lengkap atau tidak disingkat).
Apabila terdapat Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan nominal
(lima ratus juta rupiah), maka dapat
menerapkan
permintaan informasi dan Dokumen secara lebih sederhana yang mencakup
identitas nama, tanggal lah:rr, nomor dokumen identitas dan alamat Pengguna Jasa.
B. Prosedur Verifikasi Pengguna Jasa Berdasarkan dokumen identitas yang telah disampaikan oleh calon Pengguna Jasa, (...Nama Penyedia Barang danf atau Jasa Lainnya...) wajib meneliti kebenaran dokumen identitas dengan cara:
1. Mencocokan informast yang disampaikan Pengguna Jasa dengan dokumen identitas asli yang memuat informasi Pengguna Jasa. 2. Mencocokan kesesuaian antara Pengguna Jasa (pembawa identitas) dengan foto diri yang tercantum pada dokumen identitas Penggunalasa.
3. Mencocokan kesamaan tanda tangan dalam formulir fransaksi dengan dokumen identitas Pengguna Jasa. 4. Pada waktu melihat dokumen aslinya, agar dilihat dan diyakini bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan.
5. Memperhatikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar
atau
mencurigakan, misalnya masa berlaku KTP.
6. Bila diperlukan, dapat dilakukan wawancara dengan calon PenggunaJasa. C. Prosedur Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Pemantauan dilakukan agar Penyedia Barang dan Jasa tidak dimanfaatkan oleh Pengguna Jasa sebagai sarana pencucian uang. Pemantauan diantaranya
dapat dilakukan dengan memperhatikan tata cara pembayaran transaksi misalnya pembayaran tunai atau non tunai, pelaku transaksi, nominal Transaksi danf atau tanggal transaksi. Selain itu perlu jugu dilakukan
pemantauan terhadap pelunasan transaksi Penggun a J asa, apakah dilakukan oleh Pengguna Jasayangbersangkutan atau pihak lain.
Jakarta,
...
2011
(Nama Pengurus/ Direktur/ Pimpinan Penyedia Barang danf ataulasa Lainnya)
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
UNUS HUSEIN
