11. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan tinjauan dan uraian singkat mengenai peran permodalan dalam pengembangan
UKM. Hal ini mendasari upaya penataan dan
pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat yang dilakukan dala~n Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Untuk itu disusun kerangka atau konsep mengenai upaya-upaya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat.
Dalam
proses
ilmiah,
muncul
pertanyaan apakah yang menjadikan suatu program pembangunan menjadi berhasil? Apa kunci suksesnya? Hal ini penting agar kunci sukses tersebut menjadi pegangan bagi siapa saja yang melakukan pemecahan masalah. Kunci sukses program bisa terletak di tangan pelaksana, oleh sistem yang dikembangkan, oleh persiapan program, biaya, dana dan banyak lainnya (Elfindri, 2008). 2.1.
Migrasi Desa-Kota dan Urbanisasi Sekitar separuh penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan, dan jurnlah
itu akan terus bertambah, seiring dengan kemajuan infrastruktur dan kesehatan masyarakat. Khususnya di negara-negara berkembang, pertumbuhan populasi kota jauh lebih cepat daripada pertumbuhan populasi pada umumnya, disebabkan oleh laju urbanisasi tinggi para migran dari desa (Todaro dan Stephen, 2006). ~ e b i j a k i nekonomi dan sosial yang mempengaruhi pendapatan desa dan kota, akan mempengaruhi migrasi, dan selanjutnya kegiatan perekonomian sektoral dan geografis, distribusi pendapatan, dan bahkan pertumbuhan populasi suatu wilayah. Faktor ekonomi adalah alasan utama orang melakukan migrasi, selain faktor-faktor non-ekonomi. Selama ini telah dilaksanakan kebijakan dan program yang menekankan pada pembangunan desa. Konsep-konsep agropolitan, agroindustri, merupakan instrumen yang digunakan untuk menaikkan insentif bagi penduduk desa untuk menaikkan insentif bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di daerah perdesaan daripada bermigrasi ke kota.
Masalah sosial yang paling menonjol di Kabupaten Sukabumi adalah menjadi buruh migran peretnpuan maupun pembantu rumahtangga dan pekerja anak. Masalah ini dilatarbelakangi persoalan kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin yang mengakibatkan mereka memaksa anak dan perempuan untuk bekerja. Berdasarkan data Bappeda dan BPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2007, jumlah TKI, tahun 2006, asal Kabupaten Sukabumi menurut negara tujuan per kecamatan sebanyak
18.625 orang. Jumlah tersebut
lebih sedikit
dibandingkan jumlah TKI asal Kabupaten Sukabumi tahun 2005 sebanyak 21.839 orang. Pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu jalan peluang untuk mengurangi jumlah pengangguran di daerah dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga para pekerja migran. Remitan yang dikirimkan para pekerja menjadi sumber devisa negara dan meningkatkan dayabeli masyarakat, tanpa mengabaikan adanya kisah-kisah penganiayaan, pembunuhan dan pelecehan yang dialami para migran perempuan. 2.2.
Penanggulangan Icemiskinan Kemi'skinan menurut Sayogyo (Elfindri, 2008) ketika seseorang tidak
mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, yang ditakar dari pencapaian kalori sebanyak 2.100 kkal, dan ditambah dengan kebutuhan minimum sandang, dan papan. Mereka ini oleh Negara dianggap miskin absolut, sedangkan miskin relatif lebih kompleks, malas, tidak bersemangat, punya penyakit kejiwaan, dan sebagainya. Penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi, tahun 2008, diperkirakan I
sebesar + 26 persen dari total penduduk mengindikasikan fenomena kemiskinan
I
relatif yang perlu diberi perlakuan agar semakin mengecil. Tingkat kemiskinan
I
ii
tersebut sudah mengecil dari angka kemiskinan tahun 2005, 2006 dan 2007
1I
sebesar 33,5%, 35,7 dan 27%. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor,
i
1
diantaranya faktor individu, faktor internal rumah tangga, faktor lingkungan dan
r
faktor eksternal. Menurut
1
I1 i
I
Elfindri (2008), kemiskinan, dalam konteks
perlindungan sosial, dilakukan secara berlapis. Lapisan pertama adalah kemiskinan diatasi oleh individu yang mampu. Lapisan kedua adalah kemiskinan
yang diatasi oleh kelembagaan yang ada, serta lapisan ketiga adalah kemiskinan yang diatasi oleh Negara. Banyaknya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sukabumi, baik yang bekerja di sektor informal serta yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tradisional, membutuhkan kebijakan Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mampu mengangkat tingkat pendapatan mereka. Dengan sendirinya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memfokuskan kegiatan pembangunannya pada golongan masyarakat miskin mana yang hidup dan di kecamatan mana yang akan dijadikan kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan, dengan batas tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Untuk mengatasi kemiskinan sulit membedaban mana tanggungjawab pemerintah atau masyarakat. Kondisi kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan sudah disadari oleh banyak orang, namun pelayanan sosial untuk masyarakat miskin belum banyak dan secara cepat dapat mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu, diperlukan strategi khusus baik menyangkut optimalisasi pelaksanaan program-program dalam rangka penanggulangan keiniskinan maupun penataan system penanggulangan kemiskinan. Asumsi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi sebesar 4,s 6,O % pada tahun 2008, diperkirakan masih helum cukup baik untuk menampung tambahan angkatan kerja baru. Pengangguran terbuka diperkirakan menurun dari angka 8,0% dalam tahun 2008, sehingga kegiatan ekonomi perlu didorong dengan menekankan kualitas pertumbuhan yang memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat termasuk dalam penciptaan lapangan kerja (RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2009).
2.3.
Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
2.3.1. Definisi, Klasifikasi dan Permasalahan UKM Kewirausahaan (entreprenezirship) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dari sumberdaya untuk mencari peluang menuju sukses (Suryana, 2006). Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan
dalam rnenciptakan nilai tarnbah di pasar melalui proses pengelolaan sumberdaya dengan cara-cara baru dan berbeda seperti : a. Pengembangan teknologi b. Penemuan pengetahuan ilmiah c. Perbaikan produk barang dan jasa yang ada d. Menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan produk yang lebih banyak dengan sumberdaya yang lebih efisien. Banyak
lembaga baik nasional maupun
internasional
umumnya
menggunakan parameter jumlah karyawan, total aset dan atau total penjualan untuk mengelompokkan ukuran bisnis. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menetapkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Kekayaan Bersih dan Hasil Penjualan Tahunan Penjualan Tahunan Ukuran Bisnis Kekayaan Bersih Rp juta Rp juta 300 50 Bisnis Mikro 300 - 2.500 50 - 500 Bisnis Icecil 2.500 - 50.000 500 - 10.000 Bisnis Menengah . Sumber : Tunggal, 2008
Masing-masing Pemerintah negara memiliki definisi dan kriteria untuk mengelompokkan ukuran bisnis untuk tujuan pembangunan sesuai programprogram pemerintah untuk menggerakkan sektor riil. Salah satu pendekatan umum yang banyak bigunakan secara intemasional, menurut Ali Nuridin (2007) antara lain : (1) Bisnis Mikro, umumnya bisnis informal dan tidak memiliki status legal yang formal, dilakukan oleh orang dari kelompok miskin, khususnya wanita, tidak memiliki perencanaan bisnis yang formal, tidak ada atau minim entry barrier, lini bisnis tetap, pertumbuhan tidak cepat, catatan keuangan jarang
dilakukan bahkan biasanya dilakukan oleh orang yang buta huruf, (2) Bisnis Kecil, umumnya terdaftar dan dijalankan oleh keluarga atau kelompok, pemilik dan pengelola dilakukan oleh orang yang sama, biasanya belum memiliki catatan keuangan dan catatan bisnis yang akurat, dan belum memiliki auditor, dalam beberapa ha1 telah memiliki legalitas formal, dan (3) Bisnis Menengah, umumnya
skala bisnis cukup besar, telah memiliki struktur organisasi dan delegasi wewenang dalam penganlbilan keputusan, catatan keuangan sudah tertib, transparan dan akurat, telah menggunakan auditor independen, memiliki direktur keuangan yang bertanggungjawab dalam kebijakan pembiayaan perusahaan. Adapun yang menjadi rujukan perbankan di Indonesia adalah berdasarkan Kesepakatan Bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
yang
tertuang
dalam
Surat
Keputusan
Nomor
ll/KEPflVLENKO/KESRA/IV12002dan Nomor 4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002, mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut : 1. Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha
mikro, haik langsung maupun tidak langsung, yang memiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin, dengan kriteria penduduk miskin sesuai Badan Pusat Statistik, dengan plafon kredit maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2. Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,0 (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 3. Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di
luar usaha skala mikro dan usaha kecil atau kepaa pengusaha yang kriterianya akan ditetapkan kemudian dengan plafon di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). UKM tidak selalu tumbuh menjadi perusahaan besar dan tetap dipertahankan kecil karena pemilik sengaja tidak mencari investor baru, mereka menjalankan usaha sendiri dan tidak mau pihak dari luar turut mencampuri baik dalam kepemilikan maupun dalam pengambilan keputusan bisnis. Hasil identifikasi permasalahan UKM oleh Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi menyatakan antara lain adalah 1) Dari 17.000 pelaku
UKM, baru 40,5% mendapatkan pembinaan, 2) Jumlah unit UKM sekitar 80% bergerak di bidang pengolahan (industri makanan dan kerajinan rakyat), 3) Bahan baku yang digunakan sebagian besar lokal, 4) Pemasaran hasi produk bersifat lokal, 5) Teknologi dan peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan baku masih sederhana, 6) Tenaga kerja cukup terampil tapi belum inovatif, 7) Kualitas dan kuantitas produk masih rendah, 8) Manajemen usaha belum profesional, 9) Kemasan produk masih sederhana. Keberhasilan UKM untuk bertahan di tengah krisis merupakan potensi peluang usaha UKM. Kekuatan yang dimiliki usaha kecil menurut Suryana (2006) adalah : (1) Memililti kebebasan bertindak, yaitu bisa bertindak cepat untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang berubah tersebut, (2) Fleksibel, yaitu usaha kecil sangat luwes, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran produk usaha kecil bersifat lokal, (3) Tidak mudah goncang, karena bahan baku dan sumberdaya lainnya bersifat lokal, maka perusahaan kecil tidak rentan terhadap fluktuasi bahan baku impor. Selain
keberhasilan,
kelemahan
yang
dialami
perusahaan
kecil
dikategorikan dalam dua aspek yaitu (1) Kelemahan struktural, yaitu kelemahan paling menonjol adalah kurangnya permodalan sehingga terjadi ketergantungan pada kekuatan pemilik modal yang biasanya juga menguasai bahan baku dan menguasai pasar. (2) Kelemahan kultural, mengakibatkan kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran dan bahan baku seperti :
- Informasi peluang dan cara memasarkan produk. - Informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah dan mudah didapat
- Informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin hubungan kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran.
-
Informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas mapun kemasannya.
-
Informasi untuk menambah sumber permodalan terjangkau.
dengan persyaratan
2.3.2. Perkembangan UKM
Keberadaan UKM dala~nperekonomian Indonesia sudah menjadi bagian dalam perkembangan ekonomi nasional dan memiliki kedudukan strategis, karena sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kegiatan usaha kecil. Kegiatan UKM memberikan kontribusi yang nyata dalam kegiatan ekonomi dan menjadi motor penggerak menambah pendapatan
lapangan pekerjaan,
pemerataan
pendapatan,
daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi
masyarakat. Hal inilah yang mendorong Pemerintah untuk meningkatkan intensitas kegiatan fasilitasi pelnberdayaan UKM. Untuk mengembangkan kegiatan UKM sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan kebijakan yaitu : 1.
Meningkatkan kegiatan investasi melalui kegiatan : a. Fasilitasi promosi dan penyiapan investasi berbasis ekonomi rakyat, b. Fasilitasi insentif investasi dan perijinan,
c. Fasilitasi kerjasama investasi (dalam dan luar negeri). 2.
Mengembangkan kelembagaan ekonomi melalui kegiatan: a. Pengembangan lembaga jasa keuangan, b. Pengembangan lembaga usaha produksi,
c. Jasa distribusi dan pemasaran produk, d. Pembentukan tiln manajemen di Kabupaten dalam pengembangan ekonomi lokal. 3.
Pemberdayaan dunia usaha dan UMKM melalui kegiatan : a. Penyediaan akses permodalan, manajemen dan teknologi produksi, informasi
1
produktivitas
SDM, dan pelatihan
konsultan keuangan mitra bank (KKMB),
I 1
pasar,
kewirausahaan, b. Penyediaan tenaga pelayanan pengembangan usaha (BDS) dan
i
j
peluang
c. Penyediaan tempat usaha atau lahan produksi.
4.
Pengembangan kemitraan usaha melalui kegiatan :
8
1
I
a. Pengembangan jaringan usaha ekonomi lokal-global, b. Pengembangan kerjasama kemitraan antar pelaku ekonomi dalam
11
kegiatan investasi, produksi, pengeolahan dan pemasaran produk,
c. Kerjasama pemerintah, usaha swasta dan
masyarakat dalam
pengembangan kawasan produksi. 5.
Pengembangan sumber pendanaan melalui kegiatan: a. Pengembangan kerjasama pengerahan sumber pendanaan altematif, b. Pembentukan lembaga pembiayaan alternatif, c. Pengembangan skema pendanaan investasi (RKPD Kab. Sukabumi tahun 2009). Jumlah UKM di Kabupaten Sukabumi yang bergerak di sektor pertanian
tercatat ada 315 unit UKM, sektor industri sebanyak 1.007 UKM, sektor jasa sebanyak 137 UKM dan sektor perdagangan sebanyak 273 UKM. Dari data ini bisa diketahui bahwa sektor industri paling banyak melahirkan unit UKM, mengingat jenis usaha sektor industri yang biasanya merupakan kegiatan pengolahan makanan dan kerajinan rakyat, paling mudah dimasuki, tidak membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus. Di samping itu, pasarnya tersedia dimana-mana, yaitu berupa warung-warung makanan atau menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
2.4. Program Pinjaman dana bergulir Koperasi dan UKM Grameen Bank of Bangladesh merupakan salah satu contoh yang sangat baik mengenai bagaimana kredit modal usaha diberikan ltepada kaum miskin sambil meminimalisasi risiko sumberdaya agar tak sia-sia. Institusi pendanaan mikro seperti Grameen Bank telah berkembang dan banyak diadopsi menjadi kebijakan ekonomi banyak negara. Keberhasilan Grameen Bank menjadi lembaga pendanaan mikro tidak terjadi begitu saja tanpa bantuan banyak pihak. Mohammad Yunus, seorang profesor ekonomi menggagas perlunya memberi peluang kepada orang miskin untuk menjadi seorang pengusaha. Semua manusia diyakini beliau memiliki
I I
keterampilan-keterampilan
untuk bertahan hidup, sehingga apabila diberi
kesempatan, orang miskin dengan sedikit keterampilan akan memilih untuk memanfaatkannya (Yunus, 2007).
i
Grameen Bank didukung oleh bank pembangunan pertanian yang bersedia menyediakan dana awal pinjaman dengan jaminan dari Yunus sendiri.
Terbukti upaya pemberian pinjainan tersebut berhasil, saat ini Grameen Bank telah memiliki lebih dari 2.000 kantor cabang di seluruh negeri. Grameen Bank telah memungkinkan berjuta orang miskin di Bangladesh untuk memulai atau meningkatkan usaha kecil inilik inereka. Sebagian besar (+ 95%) peminjam Grameen Bank adalah perempuan. Kisah sukses Grameen Bank menjadi inspirasi bagi pemerintah di negaranegara berkembang untuk melakukan kegiatan serupa. Kebijakan ekonomi berupa pemberian pinjaman modal bagi masyarakat miskin diasumsikan dan diharapkan akan mengalami keberhasilan sebagaimana peminjam Grameen Bank. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UKMK) sebagai perwujudan amanat TAP MPR RI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan posisi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Peraturan perundang-undangan diatas juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Peran UKM juga didorong agar meningkat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Kegiatan usaha Koperasi dan UKM (KUKM) di Kabnpaten Sukabumi merupakan wujud upaya peningkatan kapabilitas masyarakat yang dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk berperanserta dalam kelompok/organisasi usaha atau koperasi. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan benvirausaha serta pengetahuan dalarn akses pembiayaan. Peningkatan kapabilitas masyarakat menjadi tuntutan yang harus segera ditangani agar terjadi percepatan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Bentuk dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupa pembinaan dan bimbingan teknis bidang manajemen, produksi, kepemilikan lahan, pendanaan dan pemasaran. Dukungan lainnya adalah
mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan
mengurangi tumpang tindih kebijakan antar sektor,
kepastian
hukum
terhadap
usaha,
menyehatkan
iklim
ketenagakerjaan dan penyediaan infrastruktur. Dinas KOPERINDAG yang membidangi 4 sektor, yaitu sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Program-program pembangunan yang dilaksanakan sejak tahun 2004-2009 difokuskan untuk memberdayakan dan mengembangkan kapasitas penguatan ekonomi masyarakat. Sejak tahun 2005, telah dilaksanakan penyaluran pinjaman dana bergulir, selain kegiatan-kegiatan lain seperti pelatihan kewirausahaan bagi KUKM, upaya peningkatan proomosi melalui pameran-pameran produk KUKM, dan pembangunan rumah kemasan serta penyediaan gerai (toko) menjual berbagai produk hasil KUKM binaan Dinas KOPERINDAG. Berdasarkan data Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, bulan Mei 2008, kegiatan penyaluran dana modal bergulir dengan sumber dana dari BUMN, dana APBD, dan lembaga keuangan swasta lainnya kepada Koperasi dan UKM menunjukkan perbedaan tingkat pengembalian angsuran. Untuk penyaluran dana bergulir bersumber dari dana APBD dari tahun 2005 - 2007 sebesar 790 juta rupiah sudah dikucurkan oleh Dinas KOPERINDAG melalui lembaga perbankan (BPR Sukabumi), tingkat pengembalian angsuran sebesar 183 juta rupiah atau 20,95%, masih ada sisa angsuran sebesar 672 juta rupiah yang masih harus diselesaikan. Proses seleksi unit UKM yang layak mendapat pinjaman dana bergulir dilakukan oleh tim koordinasi dan pelaksana dari Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, setiap tahun, sejak tahun 2005, sudah sebanyak 377 UKM mendapat bantuan modal. Namun kegiatan ini masih terkendala dengan rendahnya tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir, sehingga menyulitkan lembaga UMKM lainnya untuk mendapat bantuan serupa. Hal ini akan menjadi salah satu materi evaluasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
2.4.1. Kenaikan Pendapatan
Usaha mikro memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Hasil penelitian SMERU mengidentifikasi beberapa manfaat usaha mikro adalah sebagai berikut :
-
Usaha mikro dianggap dapat lneredakan gejolak sosial, karena jenis usaha ini mudah dimasuki oleh rnasyarakat kecit. Terutama sejak krisis dan banyak pabrik yang rnenutup usahanya atau mengurangi karyawannya, usaha mikro menjadi alternatif pilihan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
-
Menjadi 'katup pengaman' kebutuhan rumah tangga dan alternatif usaha. Usaha mikro yang relatif mudah dimasuki dapat menjadi altematif usaha sehingga kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi. Beberapa daerah tertentu, usaha mikro menjadi harapan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hasil pertanian sulit diharapkan
-
Meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga pelaku usaha mikro. Dampak usaha mikro diindikasikan dengan semakin membaiknya kondisi fisik rumah para pengusaha mikrolkecil, serta bertambahnya kepemilikan kendaraan. Selain itu, pendapatan usaha mikro juga digunakan untuk menyekolahkan anak, berobat, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Dampak usaha mikro, terutama yang ditekuni oleh perempuan, telah
meningkatkan ekonomi perempuan khususnya dan ekonomi keluarga pada umumnya. Bahkan usaha mikro yang semula hanya usaha sampingan, menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dampak lain ekonomi mikro adalah menciptakan lapangan kerja bagi rumah tangga di sekitar usaha mikro, terutama tenaga kerja perempuan. Peran perempuan sebagai pengelola usaha mikro sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meningkatnya konhibusi perempuan secara ekonomi berkorelasi dengan posisi tawar mereka dalam rumah tangga. Perempuan menjadi lebih berani menyampaikan pendapat dan tidak bergantung sepenuhnya kepada suami, khususnya secara ekonomi.
Hasil penelitian di atas seiring dengan upaya peningkatan akses permodalan UKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hasil atau output yang diharapkan dari upaya penguatan tersebut adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Sukabumi (RKPD Kabupaten Sukabumi 2009). Permasalahan utama yang sering dikemukakan usaha mikro adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. Hal ini cukup ironi mengingat cukup banyak upaya penguatan dalam bentuk bantuan modal yang disediakan untuk usaha mikro, termasuk program pinjaman dana bergulir yang dilakukan Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi. Sifat dan cara mengelola usaha mikro itu sendiri tampaknya turut mendukung kurangnya modal. Hasil usaha mikro biasanya digunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari sehingga tujuan menambah modal sulit terpenuhi. Bahkan tidak jarang usaha mikro dikorbankan ketika ada kebutuhan keluarga yang mendesak. Disamping itu, umumnya pengusaha mikro tidak memisahkan "pembukuan" usaha dengan pengeluaran keluarga sehingga modal usaha sering terpakai untuk keperluan sehari-hari. Sebagian besar upaya penguatan usaha UKM merupakan upaya penyediaan modal, maka dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil pada umumnya mengarah pada dampak yang bersifat ekonomi dan kurang memberikan dampak lainnya, misalnya adanya perubahan pengetahuan yang bersangkutan sebagai hasil upaya pelatihan atau pendampingan. Dampak npaya terhadap pengusaha mikro, baik perempuan maupun lakilaki, relatif sama. Begitu pula dampak upaya berdasarkan skala usaha. Hasil penelitian SMERU (2003) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro (58,6%) dan usaha kecil (63%) menyatakan bahwa dengan adanya upaya yang diterima maka usahanya dapat berkembang. Beberapam pelaku usaha mempu mengembangkan usahanya dari yang semula hanya sebagai usaha sampingan menjadi sumber penghidupan utama rumah tangga. Sebagian lagi menyatakan bahwa adanya upaya penguatan membuat mereka mampu menyekolahkan anak dan mampu membangun rumah.
Beberapa kendala dalarn pelaksanaan upaya penguatan usaha mikro atau usaha kecil antara lain : kapasitas upaya kurang memadai, tidak ada jaminan atas kesinambungan upaya, adanya pola pikir sebagian masyarakat bahwa upaya pemerintah berupa penyediaan modal adalah bantuan yang tidak perlu dikembalikan, dan sifat pengusaha mikro dalam mengakses upaya cenderung lebih bersifat statis dan menunggu. Dari sisi pengusaha mikro, masalah yang dihadapi, khususnya nntuk upaya yang menyediakan modal, masalah yang masih dihadapi adalah persyaratan pengajuan yang sulit dipenuhi, baik berupa kelsyakan usaha, jaminan, maupun persyaratan lainnya. 2.4.2. Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarksn hasil penelitian SMERU tahun 2003, diketahui bahwa sebagian besar usaha mikro me~nilikitenaga kerja antara 1-3 orang, sedangkan usaha kecil memiliki tenaga kerja lebih dari 10 orang. Jumlah tenaga kerja pada usaha kecil juga berbeda, berdasarkan batasan tenaga kerja dan batasan omset (SMERU, 2003). Usaha mikro menggunakan tenaga kerja keluarga termasuk dirinya sendiri. Tenaga kerja keluarga adalah suami/ishi, anak, orangtua atau keluarga dekat lainnya. Tenaga kerja di luar keluarga inti umumnya mendapat kompensasi berupa gaji, atau minimal seperti keluarga inti, memperoleh akomodasi atau fasilitas lain, seperti sekolah, tempat tinggal, kebutuhan makan atau uang jajan. Berdasarkan data Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, bulan Mei 2008, jumlah tenaga kerja pada UMKM berbeda-beda sesuai jenis usahanya. UMKM yang bergerak di sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.256 orang, sedangkan sektor industri menyerap tenaga kerja sebanyak 7.1 14 orang. Adapun sektor jasa menyerap tenaga kerja sebanyak 646 orang dan sektor perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 721 orang. Penyerapan tenaga kerja oleh kegiatan UMKM belum cukup mampu menyerap pertambahan angkatan kerja sebanyak 8% di Kabupaten Snkabumi, namun kekuatan bertahan kegiatan usaha dan lembaga ekonomi rakyat UMKM ini sudah terbukti saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 lalu.
2.5. Posisi dan Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia
Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UKMK) sebagai perwujudan amanat TAP MPR RI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan payung hukum bagi pelaksanaan upaya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi. Kelompok usaha yang lebih sering disebut sebagai sektor informal tersebut perlu diberdayakan dan ditumbuhkelnbangkan sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Peran UKMK juga didorong agar meningkat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan. Sebelumnya Pemerintah
Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Turunan dari Undang-undang di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun
1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil. Semuanya menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menerbitkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 581 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM yang selanjutnya n~enjadipengelola kegiatan dana bergulir bagi UKM. Untuk pelaksanaan kegiatan dana bergulir, penerbitan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 252 A Tahun 2002 tentang Mekanisme Penyaluran da11 Pengembalian Belanja Pembangunan pada Masyarakat (Belanja Modal Publik) yang bersifat revolving/bergulir di Kabupaten Sukabumi mengatur inisiatif baik dari kalangan Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memberikan bantuan permodalan yang bersifat bergulir tersebut. Dari data Dinas KOPERINDAG, terdapat berbagai kegiatan simpan pinjam secara bergulir yang dilakukan oleh BUMN, lembaga perbankan komersial maupun lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya.
Menurut Arsyad (2008), Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro mereka. Dalam pelaksanaannya, selain perantara keuangan, beberapa LKM, juga menyediakan
jasa
perantara
sosial
seperti
pembentukan
kelompok,
pengembangan kepercayaan diri dan pelatihan pengetahuan keuangan dan kemampuan manajemen untuk anggota kelompok yang meminjam pada LKM tersebut. Pemerintah Kabupaten Sukabumi baru dapat melakukan kegiatan pemberian bantuan permodalan pada tahun 2005, dimana Dinas Koperasi dan UKM menjadi pelaksana kegiatan dan sumber dana kegiatan dari APBD Kabupaten Sukabumi. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan KUKM dan Kelompok Tahun Anggaran 2005 mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan program. Petunjuk teknis tersebut termasuk mengatur kriteria dan persyaratan penerima pinjaman, kewajiban penerima dana, rnekanisme penyaluran dana, ketentuan pinjaman, organisasi pelaksana, modal pinjaman, dan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sanksi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran peraturan. Penyaluran dana bantuan permodalan tersebut bersifat stimulan atau bantuan sosial bagi UKM dan Koperasi dan penyaluran dana bergulir kepada penerima pinjaman dana bergulir dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukabumi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Peningkatan Akses Pembiayaan UKM yang bertujuan untuk mendorong kegiatan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Selama tahun 2005 hingga tahun 2007, kegiatan pinjaman dana bergulir terus diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM, yang selanjutnya berubah menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG). Walaupun mengalami kendala dan hambatan, mengingat tingginya minat masyarakat untuk mendapat bantuan
permodalan, kegiatan pinjaman dana bergulir telah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2008, kegiatan tersebut terhenti pelaksanaannya dikarenakan rnasih belum pastinya peraturan pemerintah di tingkat nasional yang mengatur pelaksanaan kegiatan dana bergulir. Terjadi pergeseran cara pandang dan cara pikir pemerintah mengenai penyaluran dana bergulir UKM. Sebelumnya, Departemen teknis, dalam ha1 ini Departemen Koperasi dan UKM dapat menyalurkan secara langsung bantuan permodalan kepada kelompok-kelompok usaha dan koperasi simpan pinjam, namun ha1 tersebut berubah. Bantuan permodalan yang sifatnya bergulir, tidak diberikan secara langsung kepada yang membutubkannya, namun dana tersebut dijadikan semacam penjaminan, bekerjasama dengan pihak perbankan. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan ha1 serupa, yaitu melibatkan lembaga penjaminan kredit untuk menaruh uang atau mengalokasikan dana kredit bagi UKM sebagai equity (saham) atau untuk penempatan dana saja. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 99 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian NegaralLembaga Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menjelaskan babwa Menteri Keuanganlah
yang
memiliki
pengelolaan
Dana
Bergulir
kewenangan yang
untuk
dilaksanakan
menetapkan pedoman oleh
Kementerian
Negaraembaga. Kegiatan penyaluran dana bergulir perlu diatur sebagaimana pengelolaan lembaga keuangan negara yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa dana bergulir dimasukkan ke dalam siklus APBN dan dimiliki, dikuasai danlatau dikendalikan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran dan dilakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. Pengelola dana bergulir pada KementerianILembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya BLU akan melaporkan pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan pada laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan kembali pokok dana bergulir diungkapkan secara jelas dalam catatan atas Laporan Keuangan Satker BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan disampaikan secara periodik kepada Menteri Keuangan dan MenteriIPimpinan Lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melaporkan dana bergulir sebelurn tahun anggaran 2008 sebagai Dana Begulir dalam neraca dan melakukan inventarisasi dana bergulir, paling lambat pada tanggal 3 1 Desember 2009. Hasil inventarisasi tersebut dapat dikelola oleh Satker BLU dan disampaikan kepada Menteri Keuangan setelah selesai melaltukan inventarisasi. Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyalurkan dana bergulir pada tahun 2009 melalui Badan Layanan Dana Bergulir (BDLB) sebesar Rp.364,94 miliar. BDLB melakukan monitoring sekaligus sebagai tempat penyaluran, pembayaran angsuran dari dana bergulir, dan selanjutnya dana tersebut digulirkan kembali. Dana bergulir tersebut bunganya rendah dengan kurun waktu pengembalian lama dan tanpa agunan. Disalurkan terutama untuk kredit mikro dan skala kecil yang belum bankable. Untuk dana operasional BLDB berasal dari APBN dan bunga yang diperoleh dari penyimpanan di Bank. 2.6. Kerangka Pemikiran Keberadaan UKM memiliki peranan penting dan strategis dalam perekonomian daerah, baik dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa murah, maupun penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi
lokal yang mampu memberikan konhibusi
signifikan dalam
perekonomian nasional. Kekuatan usaha kecil antara lain memiliki kebebasan bertindak untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, bersifat fleksibel dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan setempat dan tidak mudah goncang karena bahan baku dan sumberdaya lainnya kebanyakan bersifat lokal. Kelemahan mendasar dari kegiatan UMKM umumnya berkaitan dengan kurangnya permodalan, kurangnya informasi peluang dan cara memasarkan produk, kurangnya informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah dan mudah didapat, kurangnya informasi untuk menjalin kemitraan, serta kurangnya informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas maupun kemasannya. Untuk mengatasi kelernahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyediakan dana untuk digulirkan kepada pelaku usaha yang membutuhkan bantuan permodalan. Tujuan penyaluran pinjaman dana hergulir tersebut adalah memhantu pelaku usaha ekonomi lemah dalam meningkatkan pendapatan dan menambah kesempatan kerja. Penataan dan pengembangan UKM menjadi salah satu sasaran utama dalam kegiatan pembangunan daerah. Harapannya adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan peluang dan kesempatan kerja. Kegiatan penataan dan pengembangan UKM di Kabupaten Sukabumi merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan berupa pembinaan manajemen, produksi dan pemasaran. Kegiatan pemberian bantuan akses permodalan KUKM merupakan bagian dari upaya penguatan KUKM. Hal ini bertujuan agar program penataan dan pengemhangan kelompok-kelompok usaha masyarakat KUKM merupakan program pembangunan yang terintegrasi dan terpadu. Sebelum melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman dana bergulir, tentunya terlebih dahulu harus dilakukan perencanaan program dan survey. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memutuskan apakah program dapat dilaksanakan. Apabila telah memiliki perencanaan program dan kegiatan termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi program, Pemerintah baru dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dilaksanakan maka sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pembangunan yang demokratis, transparan dan akuntabel, program ini perlu dievaluasi. Hal ini perlu dilakukan, untuk mendapat masukan
baik pada saat kegiatan masih berjalan maupun pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan. Masukan tersebut dapat langsung direalisasikan rnenjadi tindakan korektif
pada
saat kegiatan
masih
berjalan
maupun
perbaikan atau
penyempurnaan program untuk pelaksanaan kegiatan tahun selarijutnya. Adapun fungsi evaluasi yang dilakukan adalah untuk menemukenali masalah dan berbagai potensi faktor yang menjelaskan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan setelah selesainya program dilaksanakan. Dalarn evaluasi, dilakukan analisis terhadap siklus manajemen suatu kegiatan meliputi input, proses dan output. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah nienganalisis input berupa model dan pendekatan program, termasuk desain kegiatan program bersangkutan. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi proses penyelenggaraan kegiatan penyaluran pinjaman dana bergulir yang dilaksanakan oleh Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, terutama peranannya dalam membantu meningkatkan akses pembiayaan KUKM. Setelah program dievaluasi, selanjutnya memonitor output atau hasil akhir kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan program peningkatan akses pembiayaan dapat diukur melalui pemantauan terhadap KUKM yang mendapat pinjaman dana bergulir. Pemantauan dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana unit usaha mengembangkan usahanya setelah menerima bantuan modql yang diberikan. Hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat penerima dan penyerapan tenaga kerja setempat. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah digunakan beberapa indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, relevansi, keekonomian, dan keberlanjutan. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis kinerja pengelolaan pinjaman dana bergulir, tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah merumuskan Strategi Pengembangan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM di Kabupaten Sukabumi. Dalam merumuskan strategi dan program digunakan metode pengambilan keputusan Logical Framework Approach (LFA) untuk menentukan strategi dan prograin yang tepat. LFA melakukan analisis terhadap masalah, penyebab masalah dan pemecahannya secara sistematis untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pinjaman dana bergulir. Uraian tersebut di atas disajikan dalam kerangka pemikiran sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.
I Pelaku KUKM
Permasatahan - Modal - Manaiemen - Pemasaran
Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi
1
Program Peningkatan Akses Pembiayaan K U K M
Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dana bergulir
Lembaea Pernbina - Dinas KOPERINDAG - Dinas Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Peternakan - Perbankan
4
Evaluasi Kineria Proses Output Input
7
-
Skaln Likert Skala Gutman
LFA
Pinjaman dana bergulir Bagi Gambar 2. Kerangka Pemikiran Strategi Pengembangan Pinjaman Dana Bergulir bagi KUKM di Kabupaten Sukabumi.
