LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO
KEGIATAN JUMLAH SKPD
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
39.320.000
22.324.000
56,78
19.936.000
19.900.000
99,82
SKPD : Kecamatan Banyumanik 59
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
60
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
24.900.000
24.900.000
100,00
JUMLAH SKPD
44.836.000
44.800.000
99,92
3.420.000
3.252.000
95,09
SKPD : Kecamatan Ngaliyan 61
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
62
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
29.100.000
29.100.000
100,00
JUMLAH SKPD
32.520.000
32.520.000
99,48
9.302.000
9.193.000
98,83
SKPD : Kecamatan Gayamsari 63
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
64
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
31.604.000
31.604.000
100,00
JUMLAH SKPD
40.906.000
40.797.000
99,73
SKPD : Kecamatan Pedurungan 65
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu
7.050.000
7.049.000
99,99
66
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.460.000
50.460.000
100,00
JUMLAH SKPD
57.510.000
57.509.000
100,00
19.212.500
18.332.250
95,42
68
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
8.212.500
7.790.350
94,86
69 70
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.212.500 19.212.500
7.650.500 16.934.400
93,16 88,14
71
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
7.260.000
7.007.500
96,52
72 73
Penyusunan LKPJ SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara Penyusunan Profil SKPD
19.212.500 35.940.000
18.547.500 35.940.000
96,54 100,00
8.212.500
7.970.500
97,05
Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan SKPD
7.260.000
7.007.500
96,52
132.735.000
127.180.500
95,82
7.340.000
6.948.000
94,66
76
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3.966.000
2.850.000
71,86
77 78
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.966.000 7.340.000
2.958.000 6.948.000
74,58 94,66
79
Penyusunan RKA dan DPA
5.195.000
4.668.000
89,86
80 81
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
7.340.000 28.200.000
7.104.000 28.200.000
96,78 100,00
82
Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
7.340.000
6.994.000
95,29
83
Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)
7.340.000
6.994.000
95,29
78.027.000
73.664.000
94,41
2.189.403.600
1.983.421.550
90,59
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 67
74
JUMLAH SKPD SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 75
JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM
Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
343
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : SEKRETARIAT DPRD 1
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
46.500.000
5.440.000
11,70
2
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko
4.922.800.000
4.774.041.110
96,98
3 4
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna
1.077.278.000 1.875.000.000
546.493.000 1.775.000.000
50,73 94,67
5 6
Kegiatan Reses Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
11.874.150.000 2.378.595.000
7.986.661.165 2.185.673.500
67,26 91,89
7
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2.536.800.000
2.196.994.697
86,60
8
Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan dengan Instansi Pemerintah Pusat
3.390.320.000
1.962.958.711
57,90
9
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
7.079.640.000
3.635.871.510
51,36
42.260.723.000
28.705.005.203
67,92
JUMLAH PROGRAM
2.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) 1 2
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Rapat Kerja Camat Lurah se Kota Semarang
719.679.600
344.114.600
47,81
3
Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan
90.000.000
68.664.300
76,29
57.350.000
41.087.000
71,64
867.029.600
453.865.900
52,35
Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri melaks.tugas pemerintahan
1.469.322.000
1.131.604.850
77,02
JUMLAH SKPD
1.469.322.000
1.131.604.850
77,02
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama) 4
5
1.282.972.000
976.496.177
76,11
6
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.000.000.000
560.891.986
56,09
7
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
2.498.100.000
2.042.904.651
81,78
8
Peningkatan Stabilitas Wilayah
1.909.996.000
996.093.300
52,15
9
Kegiatan Keprotokolan
505.000.000
464.598.500
92,00
JUMLAH SKPD
7.196.068.000
5.040.984.614
70,05
JUMLAH PROGRAM
9.532.419.600
6.626.455.364
69,51
3.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) Penyusunan standar satuan harga
2
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan BMD di lingkungan setda dan rumdin pimpinan
3
Penyusunan laporan pengadaan BMD di lingkungan sekretariat daerah kota semarang
4
Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingkungan setda dan rumdin pimpinan
5
Penyusunan standar satuan harga JUMLAH SKPD
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
540.050.000
352.488.050
65.27
125.725.000
93.395.000
74.29
90.980.000
72.567.500
79.76
160.450.000
85.719.500
53.42
917,205,000
604,170,050
65.87
344
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
6
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan dan Upah
155.000.000
130.302.500
84.07
7
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
100.000.000
52.266.500
52.27
8 9
255.000.000 50.000.000
209.603.900 42.970.800
82.20 85.94
10
Pengadaan Sistem E-Procurement Pnyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peningkatan Administrasi Kegiatan Pembangunan
303.000.000
222.590.400
73.46
11
Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan
1.911.999.300
1.315.613.555
68.81
JUMLAH SKPD
2,774,999,300
1,973,347,655
71.11
SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) 12
Peningkatan kualitas SDM BUMD
60.000.000
56.198.500
93.66
13 14
Sistem Perekonomian Daerah Penyusunan Raperda penyertaan modal
60.000.000 175.000.000
38.836.000 78.795.700
64.73 45.03
JUMLAH SKPD
295,000,000
173,830,200
58.93
63.000.000
18.870.000
! 29.95
118.000.000
79.839.250
67.66
156.000.000
60.260.250
38.63
80.000.000
23.101.000
28.88
81.000.000
20.320.750
25,09
172.000.000
76.442.566
44.44
37.000.000
37.000.000
100.00
120.000.000
55.523.250
46.27
15
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Semarang Utara
16
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Semarang Barat
17
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Semarang Timur
18
Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
19
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
20
SKPD : Kecamatan Gunungpati Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan SKPD : Kecamatan Tugu
21
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Mijen
22
Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Genuk
23
24
Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
133.000.000
111.478.000
83.82
63.000.000
23.232.500
36.88
241.000.000
101.096.750
41.95
62,000,000
20,587,000
33.20
179.000.000
67.076.250
37.47
198.000.000
80.436.500
40.62
61.000.000
24.909.000
40.83
236.000.000
92.816.850
39.33
SKPD : Kecamatan Tembalang 25
Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Candisari
26
27
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Banyumanik Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Ngaliyan
28
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Gayamsari
29
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Pedurungan
30
Optimalisasi Pemungutan PBB OlehPemerintahan Kecamatan dan Kelurahan SKPD : DPKAD
345
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
31 32
Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
60.000.000 107.720.000
38.000.000 84.927.150
63.33 78.84
33
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
257.720.000
186.605.000
72.41
34
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
338.000.000
108.672.800
32.15
35 36
367.275.000 347.654.000
189.098.600 183.892.300
51.49 52.90
296.159.000
201.420.950
68.01
316.459.000
152.035.750
48.04
263.932.000
221.016.950
83.74
156.200.000
81.855.650
52.40
41
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Gaji danTunjangan Sosialisasi PP Belanja Gaji
42
Pengkartuan dan Penyusunan data Gaji PNS
43
37 38 39 40
36.000.000
0
0.00
37.600.000
22.558.600
60.00
Koordinasi Penelitian SPJ SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
216.000.000
116.984.475
54.16
44 45
Evaluasi Pendapatan dan Belanja Pemeriksaan Pajak Daerah
433.380.000 487.671.000
381.225.000 389.753.000
87.97 79.92
46
Pemberian Hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi
755.000.000
709.499.950
93.97
47 48
151.275.000 29.772.000
120.557.930 28.617.450
79.69 96.12
215.666.000
184.675.175
85.63
50
Pemberian Hadiah Kepada WP Daerah yang Berprestasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Monitoring Pinjaman / Lain-lain Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Updating Obyek Pajak Daerah
182.400.000
70.270.000
38.53
51
Konfirmasi Pencairan Tunggakan Pajak Reklame
485.600.000
91.650.000
18.87
52 53
Pedukung Yustisi Pajak Daerah Monitoring Kepatuhan Pembayaran Pajak
521.700.000 193.950.000
337.121.000 169.350.000
64.62 87.32
54
Pengawasan, Pemungutan dan Penungguan Pajak Daerah
600.000.000
408.925.000
68.15
55
Monitoring dan Evaluasi Belanja bantuan
200.000.000
138.562.100
69.28
56 57
Publikasi Laporan Keuangan Daerah Pengadministrasian Anggaran SKPD Kota Semarang
105.850.000 30.000.000
102.895.250 0
97.21 0.00
58
Penyusunan Produk Hukum
314.000.000
145.267.269
46.26
59 60
104.960.000 152.487.000
81.785.925 117.048.000
77.92 76.76
434.584.000
400.543.050
92.17
62
Pedampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Ikd Penatausahaan Pendapatan dan Belanja (Rekening Timbal Balik) Pemantapan LPJ APBD kpd Bend Penerima,Pengeluaran,PPK,Pembuku dlm Rangka Penyusunan LKD Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
563.200.000
382.061.400
67.84
63
Publikasi Perda APBD dan Perda Perubahan APBD
236.580.000
226.920.000
95.92
64
Penyusunan peraturan KDH tentang Pergeseran Anggaran
28.000.000
5.580.000
19.93
65 66
Penyusunan CALK Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Dana Transfer
98.689.000 312.915.000
81.623.500 292.551.475
82.71 93.49
67
Verifikasi Lapangan Perpanjangan SKPD Relklame
220.000.000
184.427.900
83.83
68 69
Penagihan Pajak Restoran Pengelolaan dan Pengembangan Simpad
112.800.000 200.000.000
112.500.000 72.000.000
99.73 36.00
70
Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD
150.000.000
50.883.810
33.92
71 72
Sosialisasi Perda-perda Pajak daerah Pengadministrasian penerbitan dan pengiriman SKPD, SKPDKB/SPSM Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan
140.000.000 100.000.000
21.825.000 72.800.000
15.59 72.80
154.880.000
152.297.500
98.33
60.000.000
35.570.000
59.28
49
61
73 74
Penyusunan himpunan SK tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
75 76
Penyusunan Neraca Penyusunan Laporan Operasional
130.937.000 141.457.000
123.640.350 130.469.000
94.43 92.23
77
Penyusunan LRA Rincian
163.718.000
157.795.000
96.38
346
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
78 79
Penyusunan Arus Kas Penyusunan Pengantar LPJP APBD
80 81 82
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
96.992.000 32.681.000
90.781.000 29.436.400
93.60 90.07
Validasi Data Penerimaan BPHTB
450.000.000
375.501.000
83.44
Penunjang Kegiatan Kas Daerah Penyusunan Buku Selayang Pandang
200.000.000 84.000.000
149.150.000 57.095.000
74.58 67.97
83
Restitusi Penyusunan SPT dan Pengurusan PPH 21 Pegawai
207.000.000
0
0.00
84 85
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD Verifikasi Data Rekening PJU
200.000.000 262.000.000
87.376.700 232.500.000
43.69 88.74
86 87
Penilaian Ketetapan Pajak Daerah Penelusuran dan Penagihan Piutang Pajak Daerah
270.000.000 405.400.000
58.226.100 0
21.57 0.00
88
Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahan PBB
959.693.000
750.237.000
78.17
89 90
Operasi Sisir PBB Pekan Panutan PBB
373.427.000 141.475.000
195.470.000 99.640.000
52.34 70.43
91
Operasi Bhakti PBB
288.890.000
158.980.000
55.03
92 93
Konfirmasi dan Pencairan Tunggakan PBB Monitoring dan Evaluasi Pelmbayaran PBB
515.250.000 831.600.000
0 364.623.800
0.00 43.85
94
Monitoring Aplikasi Pelayanan PBB
202.200.000
175.506.000
86.80
95 96
Orientasi dan Pengembangan Forum TAPD Optimalisasi Penerimaan PPH 21 dan OPDN
300.000.000 181.500.000
185.162.500 143.480.100
61.72 79.05
97
Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBD
337.600.000
180.647.600
53.51
98 99
Penatausahaan dan Optimalisasi Uang Kas Daerah Pengisian dan Validasi Data Obyek PBB Tahun 2014
150.000.000 400.000.000
138.456.400 192.129.000
92.30 48.03
100
Updating NJOP Tahun 2014
101
Pengadministrasian, Penerbitan & Penyampaian SPPT PBB Tahun 2013
4.
700.000.000
432.610.000
61.80
1.814.880.000
1.304.934.245
71.90
JUMLAH SKPD
22.354.778.000
13.842.105.020
61,92
JUMLAH PROGRAM
26.341.982.300
16.593.452.925
62,99
Program
pembinaan
dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan
kabupaten/kota Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : DPKAD 1
Asistensi Laporan Keuangan pada SKPD JUMLAH PROGRAM
5.
154.224.000
150.067.700
97,31
154.224.000
150.067.700
97,31
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : Inspektorat 1
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
981.572.000
839.854.100
2
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
185.404.000
133.810.750
3 4
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
125.356.000 859.682.000
105.117.000 718.204.000
83,85 83,79
5 6
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
138.456.500 145.500.000
127.241.970 141.496.500
91,90 97,25
7
Evaluasi lakip skpd
85.500.000
79.825.000
93,36
8 9
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sidak Penegakan Disiplin Aparatur
35.500.000 210.500.000
34.680.000 183.291.500
97,69 87,01
70.000.000
68.481.680
97,83
372.599.500
281.674.000
75,60
10
Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak pribadi (lp2p)
11
Pemeriksaan khusus pelayanan publik
347
85,56 72,17
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO 12
KEGIATAN Evaluasi spip JUMLAH PROGRAM
13 14 15
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan di Kota Semarang Kerja Bakti Massal Kota Semarang
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
56.000.000
23.856.500
42,60
3.266.070.000
2.793.498.580
85,53
775.599.000
660.241.300
85,13
50.000.000
24.277.000
48,55
90.000.000
55.815.500
62,02
16
Pembinaan dan monitoring aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
500.000.000
208.592.450
41,72
17
Pengadaan sarana prasarana Kelurahan (Buku administrasi & papan monografi
118.586.000
95.581.500
80,60
18
Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi
121.700.000
120.444.200
98,97
19 20
Monitoring, Evaluasi implementasi Perwal Administrasi Fasilitasi Pengumuman relas
135.000.000 150.000.000
132.049.500 124.628.750
97,81 83,09
21
Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah
25.000.000
24.760.000
99,04
22 23
Fasilitasi pembakuan nama rupabumi Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi Perda Kecamatan
200.000.000 136.000.000
157.629.000 125.217.200
78,81 92,07
24
Fasilitasi penyelenggaraan PATEN Kecamatan
69.490.000
40.076.150
57,67
2.371.375.000
1.769.312.550
74,61
Evaluasi dan Pembinaan Kapasitas Kelembagan Perangkat Pemda Penyusunan LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran Penyusunan LPPD Kota Semarang
250.000.000
138.062.250
55,22
388.365.000
343.845.225
88,54
356.150.000
318.795.600
89,51
Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan
200.000.000
156.134.650
78,07
JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah) 25 26 27 28
JUMLAH SKPD 29
1.194.515.000
956.837.725
80,10
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten )
64.000.000
63.690.000
99,52
JUMLAH SKPD
64.000.000
63.690.000
99,52
Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten )
116.500.000
114.810.000
98,55
JUMLAH SKPD
SKPD : Kecamatan Semarang Utara 31
32
116.500.000
114.810.000
98,55
SKPD : Kecamatan Semarang Barat Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( Paten )
66.880.000
62.190.000
92,99
JUMLAH SKPD
66.880.000
62.190.000
92,99
Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten )
34.100.000
33.929.845
99,50
JUMLAH SKPD
34.100.000
33.929.845
99,50
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
81.000.000
20.320.750
25,09
JUMLAH SKPD
81.000.000
20.320.750
25,09
Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten)
130.710.000
130.350.000
99,72
JUMLAH SKPD
130.710.000
130.350.000
99,72
Implementasi Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( Paten )
113.000.000
80.848.000
71,55
JUMLAH SKPD
113.000.000
80.848.000
71,55
Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten )
77.700.000
76.958.000
99,05
JUMLAH SKPD
77.700.000
76.958.000
99,05
SKPD : Kecamatan Semarang Timur 33
34
SKPD : Kecamatan Gunungpati 35
SKPD : Kecamatan Tugu 36
SKPD : Kecamatan Mijen 37
SKPD : Kecamatan Genuk
348
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO 38
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
Implementasi penyelenggaraan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (paten)
103.000.000
100.694.000
97,76
JUMLAH SKPD
103.000.000
100.694.000
97,76
Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)
117.500.000
107.064.000
91,12
JUMLAH SKPD
117.500.000
107.064.000
91,12
SKPD : Kecamatan Tembalang Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
117.000.000
116.635.000
99,69
JUMLAH SKPD
117.000.000
116.635.000
99,69
Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten )
111,500,000
109,927,000
98,59
JUMLAH SKPD
111,500,000
109,927,000
98,59
SKPD : Kecamatan Banyumanik Imlementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
111.600.000
109.780.000
98,37
JUMLAH SKPD
111.600.000
109.780.000
98,37
Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
113.000.000
105.645.000
93,49
JUMLAH SKPD
113.000.000
105.645.000
93,49
Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
111.500.000
111.352.800
99,87
JUMLAH SKPD
111.500.000
111.352.800
99,87
SKPD : Kecamatan Pedurungan Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
119.100.000
118.837.000
99,78
119.100.000
118.837.000
99,78
8.420.050.000
6.982.680.250
82,93
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 39
40
SKPD : Kecamatan Candisari 41
42
SKPD : Kecamatan Ngaliyan8 43
SKPD : Kecamatan Gayamsari 44
45
JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM
6.
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
NO
KEGIATAN
1
SKPD : Inspektorat Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
103.867.500
100.016.400
96,29
JUMLAH PROGRAM
103.867.500
100.016.400
96,29
7.
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
SKPD : DPKAD Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD
2
Penyusunan Kode Program, kegiatan dan Belanja APBD
3
Updating data pegawai dan pencetakan Daftar Gaji Pegawai Monitoring dan Evaluasi Data Realisasi Belanja Gaji Pegawai
4
JUMLAH SKPD
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
40.000.000
11.760.000
29,40
164.000.000
140.565.400
85,71
49.800.000
49.072.800
98,54
90.000.000
34.600.000
38,44
424.000.000
295.751.400
69,75
349
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) 5
Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan
40.790.000
48.042.500
117,78
JUMLAH SKPD
40.790.000
48.042.500
117,78
474.590.000
318.640.700
67,14
JUMLAH PROGRAM
8.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Organisasi) 1
Pengembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat JUMLAH PROGRAM
9.
171.000.000
162.324.000
94,93
171.000.000
162.324.000
94,93
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama) Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik
1.000.000.000
766.066.763
76,61
JUMLAH SKPD
1.000.000.000
766.066.763
76,61
500.000.000
433.790.000
86,76
500.000.000
433.790.000
86,76
1.500.000.000
1.199.856.763
79,99
SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) 2
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM
10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Hukum) 1
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
2.736.800.000
1.023.200.000
30,55
2
Penyusunan rencanakerja rancangan peraturan perundang-undangan
100.000.000
92.164.250
92,16
3
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
310.000.000
250.608.000
80,84
4 5
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan
404.040.000 475.056.000
352.424.250 425.323.500
87,23 89,16
6
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru
700.000.000
615.718.000
70,11
7 8
Penanganan permasalahan hukum
280.000.000 238.748.000
138.056.000 127.977.600
33,73 53,60
247.517.000
167.952.220
67,85
100.000.000
98.144.000
97,72
5.927.107.500
2.935.455.370
52,47
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 9 1 0
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2007 ttg Cukai (DBHCHT) JUMLAH PROGRAM
11. Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
350
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Organisasi) 1
Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan
120.000.000
108.493.000
90,41
2 3
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
80.000.000 391.175.000
77.210.000 230.156.500
96,51 58,84
4
Pengelolaan dan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian
93.518.000
71.960.000
76,95
5
Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
347.990.000
276.897.500
79,57
6 7
Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik Sosialisasi Penataan Perangkat Daerah
84.000.000 71.250.000
78.934.000 49.496.500
93,97 69,47
8
Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia JUMLAH SKPD
9 10
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan setda dan rumdin pimpinan Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor di kota semarang JUMLAH SKPD
66.750.000
10.448.800
15,65
1.254.683.000
903.596.300
72,02
91.119.000
65.074.000
71,42
75.000.000
58.640.000
78,19
166.119.000
123.714.000
74,47
100.000.000 134.000.000
100.000.000 115.812.000
78,93 87,91
236.313.000
198.643.580
84,06
1.814.014.700
1.027.620.780
56,65
SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah) 11 12
Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang Penyusunan LAKIP Kota Semarang JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM
12. Program Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : DPKAD 1 2
Penelusuran Aset Daerah Persertifikatan Asset Daerah
162.408.000 425.435.000
146.509.100 166.294.000
120,88 39,09
3 4
Pengadministrasian Asset Daerah Pengamanan Asset Daerah
200.000.000 600.000.000
193.704.000 544.618.850
97,10 90,77
5
Penghapusan Asset Daerah
150.000.000
97.376.750
64,92
6 7
Revaluasi/Apraisal Asset Daerah Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
550.000.000 2.640.000.000
416.890.258 2.131.013.411
75,58 80,72
8
Penyusunan RKBMD / RKPBMD dan DKBMD / DKPBMD
100.000.000
92.326.250
92,33
9
Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah
250.000.000
238.296.750
95,32
10
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah
100.000.000
98.497.500
98,50
11
Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Tanah ExBengkok
350.000.000
291.231.890
83,21
12 13
Pengembangan GIS Aset Tanah dan Bangunan Pengadaan Tanah
246.354.000 28.000.000.000
148.193.000 12.197.953.900
60,15 43,56
14
Sensus Barang Milik Daerah JUMLAH PROGRAM
561.916.000
557.473.000
99,81
34.336.113.000
17.371.480.941
50,59
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
1
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan Pengiriman Diklat Pim Tk. II
150.000.000
140.283.000
93,52
2 3
Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional Pengiriman Diklat Pim Tk. III
500.000.000 250.000.000
499.969.500 246.670.000
99,99 98,67
4
Diklat Kasi
684.000.000
583.929.950
85,37
5
Pengiriman Diklat Prajabatan Gol II
13.770.000
13.770.000
100,00
351
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO 6
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV
1.425.000.000
1.359.871.000
95,43
JUMLAH PROGRAM
3.022.770.000
2.844.493.450
94,10
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 1
Seleksi Penerimaan Calon PNS
2
Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS
1.070.000.000
386.363.838
36,11
40.000.000
38.875.000
97,19
3
Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, SAPK dan Sosialisasi, pemasangan jaringan SIMPEG
238.500.000
221.943.250
93,06
4 5
240.000.000 450.000.000
230.080.000 437.377.500
95,87 97,20
69.000.000
68.725.500
99,60
7
Penyusunan rencana pembinaan karier PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dan Penyesuaian gaji Pengembangan, Penataan dan pemeliharaan file CPNSD dan PNSD Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD
50.000.000
0
0,00
8 9
Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
46.500.000 115.000.000
45.366.000 110.852.000
97,56 96,39
105.000.000
89.729.750
85,46
11
Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian Penyusunan LHKPN
50.000.000
34.324.750
68,65
12 13
Work shop penyusunan sasaran kerja pegawai Penyusunan Tertib adminstrasi TPHL
142.440.000 22.000.000
120.048.400 6.000.000
84,28 27,27
14
Pengusulan Berkas, Penerimaan dan Penyerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya
45.000.000
43.815.000
97,37
15
Penyelenggaraan Penglepasan Calon Jamaah Haji PNS Kota Smg.
26.620.000
21.932.500
82,39
16
Penyelesaian Administrasi kesejahteraan pegawai daerah.
40.000.000
31.580.000
78,95
17
Penyelenggaraan Senam : Jantung Sehat,Tera,Aerobik,SKJ, lomba volley serta Uji Kesehatan
90.000.000
87.900.000
97,67
18 19
Penyelenggaraan Bintal aparatur Pengembangan jabatan Struktural PNS
65.000.000 450.000.000
63.000.000 390.105.000
96,92 86,69
20 21
Pengembangan jabatan Fungsional PNS Pengembangan Disiplin PNS
250.000.000 85.000.000
242.216.200 72.078.500
96,89 84,80
22
185.000.000
185.000.000
100,00
23
Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan Purna Tugas Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS
80.000.000
79.310.000
99,14
24 25
Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyusunan DUK PNSD dan Pengurusan KPE
90.000.000 53.000.000
85.209.947 51.557.000
94,68 97,28
26
Penyusunan sistem tunjangan kinerja pegawai daerah
6
10
JUMLAH SKPD
300.000.000
263.728.241
87,91
4.398.060.000
3.407.118.376
77,47
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 27
Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat
142.471.500
137.195.700
96,30
28 29
Pengendalian sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah
233.518.875 177.750.000
207.948.100 142.266.450
89,05 80,04
30
Penyelenggaraan Diklat Teknis PBB
557.905.650
407.857.550
73,11
31
Penyelenggaraan Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
233.518.875
209.533.400
89,73
32 33
Penyelenggaraan Diklat Teknis Bendahara Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat)
177.750.000 72.104.900
141.850.050 68.179.800
79,80 94,56
34
Diklat Teknis Pengawas jalan dan jembatan
214.362.500
195.305.005
91,11
35 36
Penyelenggaraan Diklat Custemer Service Penyelenggaraan Diklat Rekayasa lalu lintas
205.440.000 233.310.000
195.908.850 215.870.550
95,36 92,53
JUMLAH SKPD
2.248.132.300
1.921.915.455
85,49
JUMLAH PROGRAM
6.646.192.300
5.329.033.831
80,18
352
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
20.7
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan
pembangunan
Kota
Semarang
dilaksanakan
sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
di
tingkat
Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 20.8
SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 20.9
PERMASALAHAN Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggraan Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum , Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, sebagai berikut : 1.
Kurang memadainya pemahaman SKPD dalam mempersiapkan rancangan produk hukum daerah.
2.
Kegiatan sosialisasi produk hukum belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3.
Kurangnya sinkronisasi waktu pembahasan Raperda antara
DPRD
dan SKPD sehingga waktu pembahasan yang sudah direncanakan /dijadwalkan
tidak
terlaksana
seperti
pembahasan
Raperda
Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang. 4.
Sering terjadinya perubahan
perundang- undangan pusat yang
menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah. 5.
Belum semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki dokumentasi data kinerja yang baik.
353
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
6.
Masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak mendukung pencapaian sasaran dalam RPJM
7.
Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagian wajib pajak dalam melaporkan besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajak
8.
Masih adanya mutasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dilaporkan oleh masyarakat untuk perubahan pajaknya.
9.
Kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah kosong yang tidak jelas kepemilikanya dan banyaknya obyek pajak yang masih dalam sengketa.
10. Dalam penelusuran aset daerah, saksi- saksi atas keberadaan aset /alas hak sulit ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit di temukan. 11. Persyaratan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang masih sama dengan persyaratan pensertifikatan secara umum, dan belum
ada
perlakuan
khusus
dari
Kantor
Pertanahan
untuk
pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang. 12. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat. 13. Dalam pengamanan aset belum memiliki gudang untuk menyimpan aset yang akan dihapus. 14. Adanya regulasi yang tidak sinergi dengan investasi sehingga kurang mendukung terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga baik yang berbasis pemanfaatan aset maupun yang investasi murni. 15. Belum
terintegrasinya
sistem
jaringan
telekomunikasi
yang
menghambat lancarnya komunikasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 16. Masih kurang memadainya jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Sekretariat Daerah guna melayani para tamu Pemerintah Kota Semarang. 17. Belum terintegrasinya program sistem pengelolaan keuangan daerah secara on line baik dari perencanaan, pengendalian, monitoring, sampai dengan pembukuan yang ada di Pemerintah Kota Semarang 18. Masih adanya sebagian penerima hibah pembangunan sarana/ prasarana umum dan hibah pembangunan tempat ibadah yang belum tertib dalam melaporkan
hasil pelaksanaan hibah yang
diterimanya. 19. Belum adanya pedoman penyusunan standar pelayanan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang.
354
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
20. Adanya regulasi-regulasi yang mengatur non-
struktural
dengan
tugas
pembentukan
pokok
dan
lembaga
fungsinya
yang
bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah 21. Pelaksanaan
kegiatan
pengadaan
CPNS,
mengacu
pada
Pemerintah Pusat, sehingga perencanaan yang sudah dipersiapkan tidak selalu dapat dilaksanakan karena kewenangan dan kebijakan pengadaan CPNS ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 22. Sejak adanya kebijakan moratorium, kekurangan pegawai pada SKPD se Kota Semarang belum dapat terpenuhi walaupun telah dilakukan mutasi dari daerah/instansi lain ke Pemerintah Kota Semarang. 23. Belum tersedianya kampus dan asrama Diklat yang representatif yang mampu mendukung kelancaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 20.10 TINDAK LANJUT 1.
Mengadakan bintek/pelatihan dengan peserta dari SKPD dalam mempersiapkan rancangan produk hukum daerah.
2.
Perlu melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu menjangkau seluruh aparatur pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
3.
Perlunya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan DPRD guna mensinkronisasikan waktu pembahasan Raperda.
4.
Melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat
terkait dengan adanya
revisi peraturan perundang- undangan yang menjadi menjadi dasar Pansus DPRD dalam pembahasan Raperda. 5.
Perlunya dilakukan penyamaan persepsi pada semua SKPD melalui pelaksanaan
sosialisasi
dan
rapat
koordinasi
terkait
dengan
pendokumentasian data kinerja yang baik. 6.
Perlunya peningkatan
pengembangan
kapasitas sumber daya
aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dapat mendukung pencapaian sasaran dalam RPJM. 7.
Akan
melakukan
kerjasama
dengan
pihak
ketiga
dengan
memasang alat di cash register wajib pajak untuk mengetahui pendapatan yang riil dari wajib pajak.
355
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
8.
Akan mewajibkan kepada wajib pajak dalam membayar pajak daerah harus
disertai dan dilampirkan hitungan pajaknya yang
berfungsi sebagai SPTPD. 9.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat kelurahan dalam menulusuri
pemlik tanah kosong dan dalam penyelesaian
pembayaran PBB terhadap obyek pajak yang masih bersengketa. 10. Intensif melakukan
penelusuran dan pendekatan kepada tokoh
masyarakat. 11. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar dalam persertifikatan Pemerintah Kota Semarang persyaratannya bisa diberi kemudahan dan penyederhanaan serta ada prioritas percepatan. 12. Melakukan
pensertifikatan
tanah
secara
bertahap
dengan
menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. 13. Perlunya penyediaan gudang yang diperlukan dalam pengamanan aset. 14. Mengadakan kendaraan dinas operasional untuk melayani para temu
Pemerintah
Kota
Semarang
secara
bertahap
dengan
menyesuaikan kondisi keuangan daerah. 15. Melakukan perintisan pembangunan sistem pengelolaan keuangan daerah
yang
terintegrasi
sebagai
upaya
efisiensi,
efektifitas,
transparansi, serta akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah . 16. Memberikan
teguran
kepada
penerima
hibah
yang
belum
melaporkan hasil pelaksanaan hibah yang telah diterimanya . 17. Akan dilakukan penyusunan Peraturan Walikota tentang pedoman penyusunan standar pelayanan yang dapat digunakan acuan SKPD sebagai pemberi pelayanan publik. 18. Melakukan kajian regulasi yang mengatur pembentukan lembaga non struktural dan regulasi tentang organisasi perangkat daerah. 19. Melaksanakan perencanaan pengadaan CPNS dengan mempelajari pengadaan tahun sebelumnya serta mengintensifkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tentang kebijakan pengadaan CPNS dan pelaksanaanya. 20. Mengoptimalkan
kinerja
pegawai
negeri
sipil
yang
ada
dan
mengusulkan tambahan formasi CPNS ke Pusat. 21. Penyelesaian pembangunan gedung kampus dan asrama Diklat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
356
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
20.11 PRESTASI / PENGHARGAAN 1.
Predikat
terbaik
II
dalam
Lomba
Keserasian
Program
yang
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. 2.
Penghargaan atas keberhasilan Kota Semarang dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2012 dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan Predikat “ CC”. 3.
Penghargaan Gratifikasi Award atas pelaporan gratifikasi terbanyak pada tahun 2013 , yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad kepada Walikota Semarang di Istora Senayan, Jakarta.
357
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
21.
URUSAN PILIHAN KETAHANAN PANGAN
21.1. KONDISI UMUM Urusan ketahanan pangan secara substansial ditujukan untuk melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
di bidang
pengembangan ketersediaan pangan, bidang pengembangan distribusi pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan. Sub sistem ketersediaan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan
seluruh
masyarakat
baik
dari
segi
kuantitas,
kualitas,
keragaman dan keamanannya. Sub sistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan sub sistem konsumsi mengarahkan pada pola pemanfaatan pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya. Mengacu pada konsep keterjaminan tersebut di atas, maka Pembangunan Ketahanan Pangan perlu menjamin konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu dan bergizi seimbang melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar. Guna mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan pangan harus dipertahankan sama atau lebih besar daripada kebutuhan penduduk
terhadap
pangan.
Jika
keadaan
ini
tercapai
maka
ketersediaan pangan (food avaibility) akan berada pada tingkat yang aman. Dalam rangka percepatan penganekaragaman panga banyak upaya yang telah dilakukan kantor ketahanan pangan diantaranya : 1. Sosialisasi dan edukasi kepada berbagai kalangan seperti TP PKK kecamatan, pengelola kantin sekolah, guru maupun siswa SD untuk mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, 2. Membentuk kelompok optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk memanfaatkan pekarangan dengan berbagai usaha mulai dari penanaman sayuran, buah, budidaya perikanan maupun ternak kecil (bebek, kelinci, ayam), 3. Mengadakan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi para pelaku usaha pengolahan pangan lokal, 4. Bekerjasama dengan beberapa universitas untuk aplikasi teknologi pengolahan pangan lokal.
358
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
21.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mencapai target/ sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2013 di Kota Semarang, telah disusun Pelaksanaan ProgramProgram berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut : Program-program Penunjang Urusan yang meliputi : a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk menyediakan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.
c.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel
Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi : a. Program Ketahanan Pangan Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota Semarang. b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Program ini diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian pangan masyarakat 21.3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian kinerja penyelenggara Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1.
Program Ketahanan Pangan a. Ketersediaan pangan utama tahun 2013 sebesar 169.590,02 kg/1000 penduduk lebih rendah dari tahun 2012 yang besarnya 167.086,00 kg/1000 penduduk, tetapi lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 117.816,00 kg/1000 penduduk. Rumus yang digunakan adalah rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun dibagi jumlah penduduk. Adapun data yang mempengaruhi ketersediaan pangan utama antara lain : produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar serta Stok Bulog dan Pasar.
359
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
b. Skor Pola Pangan Harapan tahun 2013 adalah 88,7 (lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang mencapai 86,3 atau naik 2,78%). Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL BERDASARKAN SURVEI KONSUMSI PANGAN TAHUN 2013 KOTA SEMARANG Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) No
Kelompok Pangan
1.
Padi-padian
2.
Umbi-umbian
3.
Pangan Hewani
4.
Minyak dan Lemak
5.
Buah/Biji Berminyak
6.
Kacang-kacangan
7.
Gula
8.
Sayur dan Buah
9.
Lain-lain
Kalori
%
% AKE*)
Bobot
Skor Aktual 27,8
Skor AKE
Skor Maks
26,8
Skor PPH
1073,0
55,6
53,6
0,5
25,0
25,0
74,1
3,8
3,7
0,5
1,9
1,9
2,5
1,9
188,2
9,7
9,4
2,0
19,5
18,8
24,0
18,8
219,8
11,4
11,0
0,5
5,7
5,5
5,0
5,0
29,1
1,5
1,5
0,5
0,8
0,7
1,0
0,7
113,1
5,9
5,7
2,0
11,7
11,3
10,0
10,0
72,4
3,8
3,6
0,5
1,9
1,8
2,5
1,8
102,0
5,3
5,1
5,0
26,4
25,5
30,0
25,5
59,1
3,1
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
95,7
92,3
100,0
88,7
Total 1930,8 100,0 96,5 Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013 Keterangan = *) Angka Kecekupan Energi 2000,0 (AKE) : Kkal/Kap/Hari
Dari segi konsumsi umbi-umbian, ada peningkatan dari jumlah konsumsi umbi-umbian pada tahun 2013 dari 73,5 gr/kapita/hr pada tahun 2012 menjadi 73,9 gr/kapita/hr pada tahun 2013. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : Kondisi Aktual Pola Konsumsi Pangan dan Proyeksi Konsumsi Pangan Konsumsi Aktual (Gram/kapita/hari)
Kelompok/Jenis Pangan (1) 1. Padi-padian
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
281,4
242,2
296,3
291,6
298,0
263,3
218,8
263,2
269,9
258,9
0,8
0,5
0,7
0,7
2,4
Tepung Terigu
17,3
22,8
32,4
21,0
25,2
2. Umbi-umbian
44,66
54,4
70,6
73.5
73,9
Ketela Pohon
36,4
39,3
50,2
50.2
51,7
Ubi Jalar
0,8
2,9
5,4
5.4
3,9
Kentang
6,6
10,4
10,6
13.1
14,9
Beras giling Jagung Pipilan
Talas 3. Pangan Hewani Daging Ruminansia
0,3
1,7
4,4
4.8
3,4
130,1
145,1
155,0
158.7
161,0
7,4
11,1
8,2
7.1
9,3
Daging Unggas
16,4
30,5
34,2
34.8
33,1
Telur
20,3
21,7
35,7
32.6
27,4
Susu
21,4
28,3
30,7
30.6
38,8
Ikan
64,9
53,5
46,2
53.5
52,4
7,4
2,6
32,6
30.2
24,4
Minyak Kelapa
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
Minyak Sawit
7,4
33,4
32,4
29.8
24,2
Lemak
0,0
0,0
0,3
0.4
0,2
Minyak Lain
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
4. Minyak dan Lemak
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013
360
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
c. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan untuk 14 komoditas pangan dihimpun dari 31 lokasi pemantauan selama 12
bulan
yang
secara
umum
tingkat
kestabilannya
baik.
Ketersediaan informasi ini penting untuk perkembangan data harga, pasokan, stok dan akses pangan masyarakat sebagai bahan dalam perumusan kebijakan peningkatan ketahanan pangan d. Penumbuhan warung desa merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan, dan gizi buruk. Melalui kegiatan penumbuhan warung desa yang tahun 2013 berjumlah
25
buah
dapat
meningkatkan
akses
pangan
masyarakat miskin sejumlah 1.665 KK. Adapun lokasi warung desa / lumbung pangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : DAFTAR LOKASI WARUNG DESA / LUMBUNG PANGAN TAHUN 2013 NO
NAMA PENERIMA BANTUAN
(1)
ALAMAT
(2)
(3)
1
Warung Desa Kelurahan Purwosari
Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara
2
Warung Desa Kelurahan Tugurejo
Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu
3
Warung Desa Kelurahan Kramas
Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang
4
Warung Desa Kelurahan Kudu
Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk
5
LPMK RW II
Kelurahan Ngemplak Simongan
Ngemplak Simongan
Kecamatan Semarang Barat
6
LPMK RW II Bongsari
Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat
7
Kendali Candi
Kelurahan Candi Kecamatan Candisari
8
LPMK RW V Manyaran
Kelurahan Manyaran
9
Rumah Pintar V
Kelurahan Wonodri
Wonodri Sendang
Kecamatan Semarang Selatan
KP Wonoharjo RW XI
Kelurahan Kembang Arum
Kecamatan Semarang Barat
10
Kecamatan Semarang Barat 11
Jangli Makmur
Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang
12
Warung Desa RW X
Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang
13
Warung Desa Cempaka
Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari
14
PKK Kel. Karangroto
Kel. Karangroto Kec. Genuk
15
PKK Kel. Kalipancur
Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan
16
PKK Kel. Siwalan
Kel. Siwalan Kec. Gayamsari
17
PKK Kel. Gisikdrono
Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat
18
Kelompok Makmur I
Kel. Jatibarang Kec. Mijen
19
Kelompok Makmur II
Kel. Jatibarang Kec. Mijen
20
Kelompok Rukun Tani
Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu
21
Kelompok Lumbung Makmur
Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu
22
Kelompok Tani Rejo Makmur
Kel. Mangunharjo Kec. Tugu
Barat
361
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
23
Warung Ibu Sakino
Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari
24
Warung Desa Kel. Karangayu
Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat
25
Warung Desa Kel. Lamper Kidul
Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013
e. Dalam rangka pemeriksaan bahan makanan yang
kadaluarsa
dan tidak aman untuk dimakan, telah dilaksanakan kegiatan inspeksi mendadak (sidak). Sidak ini dilaksanakan menjelang lebaran maupun menjelang natal dan tahun baru, dimana diambil sampel bahan pangan yang beredar baik di pasar tradisional maupun swalayan diuji kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, maupun pewarna tekstil. Dari hasil sidak diketahui bahwa 83,16% bahan pangan aman atau ada 20 temuan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. f.
Sesuai petunjuk teknis pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketahanan pangan untuk indikator keamanan pangan lebih difokuskan
pada
pemantauan
keamanan
pangan
segar
khususnya sayur dan buah, untuk tahun 2013 dilakukan pengujian untuk 40 sampel yang lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang berjumlah 36 sampel pangan segar. g. Pemberian bantuan untuk penanganan rawan pangan/ rawan gizi pada tahun 2013 ditujukan untuk 240 KK yang lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang ditujukan untuk 60 KK. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : PENERIMA BANTUAN RAWAN PANGAN / RAWAN GIZI TAHUN 2013 NO
NAMA PENERIMA
ALAMAT
PENERIMA BANTUAN
1
Forum Kesehatan Kelurahan Tambakaji
Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan
80 KK
2
Forum Kesehatan Kelurahan Bubakan
Kelurahan Bubakan Kecamatan Tambakaji
80 KK
3
Kelompok Tani Makmur
Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu
80 KK
TOTAL
240 KK
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013
h. Kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kualitas pangan lokal yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain Lomba cipta olahan pangan lokal, festival pangan lokal, bazar produk olahan lokal, pelatihan
olahan
pangan lokal,gelar olahan
pangan, pemantapan gemar makan makanan lokal, pelatihan teknologi olahan pangan lokal dan bantuan sarana prasarana olahan pangan yang ditujukan pada UMKM pangan lokal di Kota Semarang mulai dari melatih maupun memfasilitasi produk yang
362
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
dihasilkan untuk dipromosikan baik pada event kota, provinsi maupun event tingkat nasional. 2.
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan mandiri pangan sampai dengan tahun 2013 sudah berjumlah 12 kelurahan bertambah 2 kelurahan dibandingkan tahun 2012. Sampai dengan tahun 2012, sasaran pemberian bantuan mandiri pangan berjumlah 44 kelompok afinitas (585 KK) sehingga sampai dengan tahun 2013 berjumlah 50 kelompok afinitas (675 KK). Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : LOKASI DESA MANDIRI PANGAN S/D TAHUN 2013 NO
LOKASI DESA MANDIRI PANGAN
JUMLAH KELOMPOK
JUMLAH KK
1
Kel. Patemon Kec. Gunungpati
3 kelompok
45
2
Kel. Bubakan Kec. Mijen
3 kelompok
45
3
Kel. Wonolopo, Kec. Mijen
4 kelompok
50
4
Kel. Wonoplumbon, Kec. Mijen
4 kelompok
50
5
Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati
5 kelompok
70
6
Kel. Rowosari, Kec. Tembalang
5 kelompok
70
7
Kel. Tandang, kec. Tembalang
5 kelompok
70
8
Kel. Jatibarang, Kec. Mijen
4 kelompok
55
9
Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu
4 kelompok
50
10
Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati
5 kelompok
70
11
Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara
4 kelompok
50
12
Kel. Wates, Kec. Ngaliyan
4 kelompok
50
50 kelompok
675 KK
JUMLAH
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013
Indikator penguatan cadangan pemerintah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketahanan Pangan yang diperuntukkan bagi penanganan kerawanan pangan akibat bencana (banjir, tanah longsor dan sebagainya). Berdasarkan target Pemerintah Daerah harus menyediakan cadangan pangan minimal sebesar 60% pada tahun 2015 60 ton dari 100 ton. Sampai dengan tahun 2013 sudah dilakukan penguatan cadangan pangan berupa beras sejumlah 20 ton atau bertambah 10 ton dari tahun 2012 . Dengan demikian sudah ada 20% cadangan pangan pemerintah. 21.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan
wajib
ketahanan
pangan
dilaksanakan
oleh
Kantor
Ketahanan Pangan. 21.5. JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai Yang Menangani Urusan wajib ketahanan pangan adalah sebanyak 19 orang 363
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
21.6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.719.113.000,- dengan rincian Rp. 316.269.000,- untuk program penunjang dan Rp. 1.402.844.000,- untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis pada urusan Ketahanan Pangan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan adalah Rp. 1.712.963.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp. 314.578.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis pada urusan Ketahanan Pangan. Berdasarkan
hal
tersebut
dapat
dikatakan
bahwa
tingkat
penyerapan anggaran pada urusan ketahanan pangan adalah sebesar 99,64%. Perincian realisasi keuangan pada masing-masing kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : Kantor Ketahanan Pangan 1
41.826.000
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.750.000
3.800.000
80,00
3 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.891.000 9.457.000
10.891.000 9.457.000
100,00 100,00
5
634.000
634.000
100,00
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
49.650.000
49.650.000
100,00
7 8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman
5.862.000 9.000.000
5.862.000 9.000.000
100,00 100,00
9
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
65.900.000
65.884.000
99,98
197.970.000
194.068.263
98,03
JUMLAH PROGRAM
2.
38.890.263
92,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
1
SKPD : Kantor Ketahanan Pangan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
28.900.000
28.900.000
100,00
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
53.399.000
53.399.000
100,00
82.299.000
82.299.000
100,00
JUMLAH PROGRAM
3.
ANGGARAN (Rp.)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : 364
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : Kantor Ketahanan Pangan 1
Penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD
2.040.000
2.040.000
100,00
2
Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.040.000
2.040.000
100,00
3 4
Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
2.040.000 1.020.000
2.040.000 1.020.000
100,00 100,00
5
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
28.860.000
27.810.000
96,36
36.000.000
34.950.000
97.1
JUMLAH PROGRAM
Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan
1.
Program Ketahanan Pangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : Kantor Ketahanan Pangan 1
Pengembangan Distribusi dan peningkatan Akses Pangan
48.220.000
48.220.000
100
2
Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
245.000.000
245.000.000
100
3
Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Mutu dan Keamanan Pangan
120.000.000
119.515.000
99,60
4 5
Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
44.200.000 72.000.000
44.200.000 72.000.000
100 100
6
Apresiasi Ketahanan Pangan
100.300.000
100.300.000
100
7
Fasilitasi Penyediaan Makanan Pokok Bagi Warga Miskin
380.550.000
378.250.000
99,40
1.1010.270.000
1.007.485.000
99,72
JUMLAH PROGRAM
2.
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSEN TASE (%)
1
SKPD : Kantor Ketahanan Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
279.605.000
279.105.000
2
Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Kota
112.969.000
111.186.000
98,40
392.574.000
390.291.000
99,42
JUMLAH PROGRAM
21.7.
99,82
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dijabarkan dalam
RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 21.8.
SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan 365
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti. 21.9. PERMASALAHAN Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan pada tahun 2013 diantaranya : 1)
Masih rendahnya kreatovitas dalam pemanfaatan potensi bahan pangan yang menghasilkan aneka produk bahan pangan yang bermutu
2)
Kurang beragamnya konsumsi bahan pangan pokok (dominan beras dan rendahnya konsumsi sayur/buah).
3)
Masih beredar berbagai jenis pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan di Kota Semarang.
21.10. TINDAK LANJUT Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain : 1)
Perlu pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan motivasi yang kontinyu untuk merubah pola pikir agar lebih kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi wilayah serta bijak dalam menyikapi bantuan yang diberikan kepada kelompok disamping melibatkan perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang.
2)
Pengawasan dan pembinaan bagi pedagang agar menggunakan bahan tambahan yang aman pada makanan yang dijual serta edukasi pada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih pangan.
21.11. PENGHARGAAN Pemerintah Kota Semarang menjadi Juara II stan terbaik dalam Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diikuti Kantor/ Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
366
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013
22.
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.1
KONDISI UMUM Paradigma
desentralisasi
dan
otonomi
desa
sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72
Tahun
2005
dimaksudkan
untuk
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan dan pemberian pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya agar masyarakat mampu memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan.Sedangkan sasaran pemberdayaan masyarakat adalah untuk
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
dalam
pengelolaan
pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, disertai dengan meningkatnya kapasitas pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemberdayaan masyarakat dikemas ke dalam suatu programprogram dan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bersifat pembelajaran dan pengembangan partisipasi masyarakat, dimana pemerintah sebagai fasilitator
dan
meningkatnya
dinamisator
yang
kemandirian
berdampak
kepada
masyarakat.Untuk
semakin
mewujudkan
pemberdayaan masyarakat desa. Kota Semarang yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, memiliki kondisi topografi dan karakteristik wilayah tersendiri, yaitu terdapat wilayah
pantai, dataran rendah, perbukitan dan dataran tinggi.
Penggunaan wilayah-wilayah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi kegiatan yang bersifat perkotaan,seperti industri, perdagangan, jasa dan perkantoran, serta kegiatan yang bersifat pedesaan, seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu pluralisme penduduknya yang multi etnis juga menjadikan Kota Semarang mempunyai daya tarik tersendiri. Keanekaragaman tersebut berakibat pada variasi kebutuhan masyarakat yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Sasaran
kebijakan
Pemerintah
Kota
Semarang
pada
urusan
pemberdayaan masyarakat mencakup seluruh wilayah di Kota Semarang yang terdiri dari 16 Kecamatan, 177 Kelurahan, 1.432 RW dan 9.712 RT. Lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, Karang Taruna dan PKK adalah objek utama program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga ekonomi produktif dan elemen masyarakat lain,
367
