DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1972
Tentang PENJUALAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Penjualan : Penjualan segala macam minuman keras yang tidak melebihi tujuh liter secara eceran; b. Minuman Keras : segala minuman yang mengandung alkohol yang dibuat secara dikukus c. Walikota Kepala Daerah : Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta
Pasal 2 (1) Penjualan dibedakan : a. diminum di tempat penjualan dan b. diminum di tempat lain. (2) Penjualan tersebut ayat (1) huruf b harus dimuat dalam botol atau semacamnya yang berisi sedikit-sedikitnya tiga desiliter, ditutup dengan gabus, kemudian seluruh kepalanya diselubungi dengan bahan dari timah atau dilak.
1
(3) Batas isi desiliter itu tidak berlaku untuk penjualan pahit (bitters) dan minuman keras lainnya yang mengandung alkohol sedikitnya 65% (enam puluh lima persen) dan menjadi keruh (troebel) jika dicampur dengan air hingga alkoholnya menjadi 42% (empat puluh dua perseratus). Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat dalam botol atau semacamnya yang ditutup dengan cara seperti tersebut ayat (2) dan dengan dibubuhi Surat Keterangan (Etiket) yang menyebutkan : nama pemilik pabrik, tempat pabrik dan nama minuman yang dipergunakan dalam perdagangan.
Pasal 3 (1) Barang siapa menjual minuman keras harus mendapat izin dari Walikota Kepala Daerah. (2) Izin tidak diberikan kepada penjual minuman keras warungan dan keliling. (3) Surat permintaan izin yang diajukan kepada Walikota Kepala Daerah harus dibuat diatas kertas bermeterai yang cukup. (4) Walikota Kepala Daerah menetapkan dan mengeluarkan daftar isian untuk surat permintaan izin. (5) Didalam dua minggu setelah surat permintaan izin diterima oleh Walikota Kepala Daerah, permintaan izin itu diberitahukan/ diumumkan kepada orang-orang disekitar tempat penjualan dengan cara tertentu. (6) Yang menaruh keberatan terhadap permintaan izin tersebut dapat mengajukan keberatannya kepada Walikota Kepala Daerah dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan/pengumuman. (7) Jika tidak ada yang menaruh keberatan dan atau dianggap bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan tidak akan terganggu karenanya, maka dalam waktu satu bulan setelah dua minggu sebagaimana dimaksud ayat (6) lampau Walikota Kepala Daerah sudah dapat memberikan izin. (8) Jika permintaan izin ditolak, dalam surat penolakan itu harus disebutkan alasan-alasannya. (9) Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Surakarta mengadakan sebuah register dari semua permintaan izin, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak.
2
Pasal 4 Usaha penjualan menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing diberikan izin tersendiri.
Pasal 5 (1) Rumah atau bangunan untuk penjualan harus terletak dipinggir jalan besar dan dapat kelihatan dengan jelas. (2) Jumlah tempat penjualan dalam Daerah Kotamadya Surakarta ditetapkan paling banyak dua puluh tempat.
Pasal 6 Dalam surat izin dimuat keterangan-keterangan mengenai keadaan ruang/ tempat dan bagian-bagiannya yang dipergunakan untuk menjual minuman keras.
Pasal 7 (1) Izin diberikan untuk waktu satu tahun, mulai tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember. (2) Izin yang diberikan sesudah tanggal satu Januari berakhir juga pada tanggal tiga puluh satu Desember. (3) Pemegang izin yang ingin mendapat izin baru untuk tahun berikutnya harus mengajukan surat permintaan izin baru dengan mengisi daftar isian seperti tersebut dalam Pasal 3 ayat (4). Surat Permintaan Izin tersebut harus sudah diterima oleh Walikota Kepala Daerah selambat-lambatnya pada tanggal tiga puluh Nopember.
Pasal 8 (1) Izin termaksud pada Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku bagi pemegang izin dan sesuai dengan ruang/ tempat dan bagian-bagiannya sebagaimana tercantum dalam surat izin. (2) Apabila pemegang izin berhenti tidak menjual minuman keras, dalam waktu delapan hari harus memberitahukan hal ini kepada Walikota Kepala Daerah.
3
Pasal 9 Apabila pemegang izin meninggal dunia, ahli warisnya hanya selama tiga bulan masih diperkenankan meneruskan menjual minuman keras, setelah memberitahukannya kepada Walikota Kepala Daerah.
Pasal 10 Pemegang izin termaksud Pasal 3 dikenakan pembayaran pajak izin penjualan, yang besarnya satu tahun ditetapkan sebagai berikut : a. untuk diminum di tempat penjualan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) b. untuk diminum di tempat lain Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) c. untuk dua macam tersebut huruf a dan huruf b Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah).
Pasal 11 Pajak izin penjualan dipungut untuk satu tahun penuh bagi izin baru sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3). Jika izin diberikan kepada yang belum pernah mendapat izin pada tahun sebelumnya, sedangkan izin tersebut diberikan sesudah permulaan tahun yang berjalan, maka pajak izin penjualan dihitung menurut banyaknya bulan yang belum berjalan.
Pasal 12 Pasal izin penjualan harus dibayar penuh pada waktu izin diberikan.
Pasal 13 (1) Walikota Kepala Daerah dapat mencabut izin atau melarang penjualan untuk waktu yang tertentu : a. Jika dianggap bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dapat terganggu karenanya; b. Jika lebih dari tiga bulan berturut-turut izin tidak dipergunakan; c. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi. (2) Dalam surat pencabutan atau larangan sebagaimana termaksud ayat (1) disertai alasan-alasannya.
Pasal 14 Tempat penjualan hanya dapat dibuka antara jam 08.00 dan jam 23.00 4
Pasal 15 (1) Dalam tiap-tiap ruang penjualan oleh pemegang izin harus dipasang sebuah turunan izin, yang disahkan oleh Walikota Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuknya, ditempat yang jelas kelihatan. (2) Dimuka rumah penjualan tersebut, harus juga dipasang sebuah papan yang jelas kelihatan berukuran 20 x 30 sentimeter dengan tulisan putih di atas dasar hitam yang berbunyi : Izin No....................Nama Pemegang Izin ....................... . (3) Jika izin itu melulu berlaku untuk izin termaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a ditambah dengan tulisan diminum ditempat . (4) Jika izin itu melulu baerlaku untuk izin termaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b ditambah tulisan tidak diminum ditempat . (5) Jika izin itu berlaku untuk dua macam penjualan termaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditambah dengan perkataan juga untuk diminum ditempat . (6) Dalam delapan hari setelah izin dicabut atau sudah habis waktunya papan tersebut dalam ayat (2) oleh pemegang izin harus diambil dan turunan surat izin dikembalikan kepada Walikota Kepala Daerah. (7) Jika ketentuan tersebut ayat (6) tidak dipenuhi maka Walikota Kepala Daerah berhak untuk memerintahkan menjalankanya atas beaya yang berkepentingan.
Pasal 16 Ruang tempat penjualan dan ruang lainnya yang bergandengan dengan itu, tidak boleh dipergunakan untuk : a. Memberi minuman keras kepada anak dibawah umur; b. Mengadakan pertunjukan, muziek dan lain sebagainya yang dapat didatangi oleh umum.
Pasal 17 (1) Dilarang menjual, memberikan atau menyimpan minuman keras yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan. (2) Walikota Kepala Daerah atau pegawai yang diberi kuasa berhak memeriksa minuman keras yang dicurigai ditempat penjualan atau ditempat lain. Untuk keperluan pemeriksaan itu yang berkepentingan diberikan surat tanda penerimaan dan kepadanya dapat diberikan uang kerugian menurut harga pokok. 5
(3) Pemegang izin berhak memberi tanda pada tempat minuman keras yang akan diperiksa.
Pasal 18 (1) Selain instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran, maka kewajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnya diserahkan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Pajak, Kepala Dinas Pengawasan Umum dan Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Surakarta. (2) Pejabat-pejabat tersebut ayat (1) berhak memasuki tempat-tempat penjualan, sedang pemegang izin atau wakilnya diharuskan memberi keterangan-keterangan yang diperlukan.
Pasal 19 (1) Semua penjual yang sudah ada pada waktu Peraturan Daerah ini mulai berlaku harus dimintakan izin lagi dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan. (2) Dalam hal itu banyaknya pajak yang harus dibayar dihitung menurut ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), sedangkan kelebihan pajak yang sudah terbayar berdasar peraturan yang lama untuk bulan-bulan yang belum berjalan, akan diperoleh kembali oleh pemegang izin atas permintaan tertulis. (3) Jika permintaan tersebut ayat (1) ditolak maka dalam dua minggu sesudah tanggal penolakan penjualan harus ditutup.
Pasal 20 (1) Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah. (2) Hukuman tersebut ayat (1) dengan disertai perampasan minuman keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1).
6
Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah.
Pasal 22 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. (2) Dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 9 Tahun 1953 tanggal 20 Januari 1953, diundangkan pada tanggal 1 Januari 1953 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri B th.1957 No.7 tentang Penjualan Minuman Keras dan pemungutan pajak atas izin itu, tidak berlaku lagi.
Surakarta, 4 Oktober 1972 Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA
Cap ttd
Cap ttd
(KOESNANDAR
(SLAMET RAHARDJO)
Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 9 Pebruari 1973 No. Pemda 10/6/13-38.
Direktur Pemerintah Daerah ttd (Drs.Machmuddin Noor)
Diundangkan pada tanggal 1 September 1973 Pj Sekretaris Daerah
(SOENARTO)
7
8
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN DINAS 1976/1977
BAB I PENDAPATAN Pendapatan
1 A. RUTIN 1. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yan lalu. 2. Pendapatan yang berasal pemberian pemerintah /instansi 3. Pendapatan Asli Daerah sendiri: 3.1. Pajak Daerah 3.2. Retribusi Daerah 3.3. Bag Laba dari Persh. Daerah 3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas 3.5. Penerimaan lain-lain Jumlah Rutin
LAMPIRAN : A Anggaran semula berdasarkan Perda No.3/1976 & SK Gub KDH Tk I Jawa Tengah tgl 9-9-76 No. Keu 119/20 2 (Rp)
Penambahan/ Pengurangan
Jumlah Setelah Perubahan
Keterangan
3 (Rp)
4 (Rp)
5
U.P
88.031.000,-
88.031.000,-
437.992.000,-
13.695.000,-
451.687.000,-
114.316.000,394.561.000,57.500.000,U.P. 27.607.000,1.031.976.000,-
7.866.000,11.670.000,12.929.000,134.191.000,-
122.182.000,406.231.000,57.500.000,40.536.000,1.166.167.000,-
9
A. RUTIN Jumlah Pendapatan Rutin Rp 1.166.167.000,Tabungan Daerah (-) Rp 214.526.000,Jumlah pendapatan RUTIN setelah dikurangi Tabungan daerah Rp 951.641.000,-
B. PEMBANGUNAN 1. Sisa lebih perhitungan angaran tahun yang lalu 2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah/instansi 3. Penerimaan Asli Daerah Sendiri 4. Pinjaman Jumlah Pembangunan Jumlah Semua
U.P.
69.705.000,-
60.705.000,-
80.474.000,-
-/ -11.959.000,-
68.515.000,-
28.950.000,U.P. 109.424.000,-
31.889.000,340.000.000,429.635.000,-
60.839.000,340.000.000,539.059.000,-
1.141.400.000,-
563.826.000,-
1.705.226.000,-
10
B. PEMBANGUNAN Jumlah Pendapatan Pembangunan Rp 539.059.000,Tabungan Daerah (-) Rp 214.526.000,Jumlah pendapatan PEMBANGUNAN setelah Ditambah tabungan Daerah Rp. 753.585.000,-
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN DINAS 1976/1977
BAB I PENDAPATAN
LAMPIRAN : A
Pendapatan
1 A. RUTIN 1. 2. 3. 4. 5.
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Lain-lain 5.1. Lain-lain Dinas 5.2. Pensiun/Onderstand 5.3. Angsuran 5.4. Pengeluaran yg tidak masuk bagian lain 5.5. Pengeluaran tak tersangka Jumlah Rutin
Anggaran semula berdasarkan Perda No.3/1976 & SK Gub KDH Tk I Jawa Tengah tgl 9-9-76 No. Keu 119/20 2 (Rp)
Jumlah Setelah Perubahan
3 (Rp)
4 (Rp)
476.851.000,119.682.000,60.789.000,5.659.000,-
17.837.000,31.422.000,8.943.000,749.000,-
494.688.000,151.104.000,69.732.000,6.408.000,-
19.867.000,65.000.000,-
9.851.000,1.772.000,35.201.000,30.016.000,-/ - 1.600.000,134.191.000,-
29.718.000,66.772.000,35.201.000,95.618.000,2.400.000,951.641.000,-
U.P. 65.602.000,4.000.000,817.450.000,-
11
Penambahan/ Pengurangan
B. PEMBANGUNAN 1. Bidang Pembangunan 2. Bidang Sosial 3. Bidang Umum 4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah bawahan Jumlah Pembangunan
134.650.000,91.050.000,83.350.000,14.900.000,323.950.000,-
319.168.000,3.136.00,102.331.000,5.000.000,429.635.000,-
453.818.000,94.186.000,185.681.000,19.900.000,753.585.000,-
Jumlah Semua
1.141.400.000,-
563.826.000,-
1.705.226.000,-
S.E. & O SUB DIREKTORAT KEUANGAN
12
13
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
