1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 2 Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Disidik

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2014 dilakukan

dengan

cara

membandingkan

antara

target

(rencana)

dan

realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak

(software) berbasis Balanced Score Card(BSC), yaitu Kinerjaku. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran IKU pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut: Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS

NO

NILAI CAPAIAN IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET

REALISASI

%

STATUS CAPAIAN IKU

Stakeho lder perspective Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

1

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

7,0%

6,30%

90.57%

2

Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Disidik

90%

90%

100%

3

Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Yang Disidik

90%

90%

100%

Customer perspective Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan

Internal Process perspective Sasaran Strategis 3 : Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan

4

Jumlah kebijakan publik bidang penanganan pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang diselesaikan

2 dok

2 dok

100

Sasaran Strategis4: Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan Sasaran Strategis5:Terselengg aranya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan SDKP

5

Penyelesaian kasus kapal penangkap ikan yang melakukan kemitraan dengan UPI, yang disidik

90%

90%

100%

6

Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi

80%

83.41%

104.26%

80%

84.77%

105.96%

Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten

60 orang

60 orang

100%

7

8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014

III-1

SASARAN STRATEGIS

NO

Learning and Growth perspective Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Dit. PP yang kompeten dan profesional Sasaran Strategis 7: Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya good

TARGET

REALISASI

%

9

Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, dan III di lingkup Dit PP

50%

4,62%

190,76%

10

Service Level Agreement

70%

0

0

11

4,25

0

0

100%

79,36%

79,36

A

A

100

14

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 15) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dit. PP Nilai integritas Dit. PP

6,75

7,12

105,48

15

Nilai inisiatif anti korupsi Dit. PP

16

Nilai penerapan RB Dit. PP

17

Persentase penyerapan DIPA

12

governance and clean governmentdi Dit. PP

13

Sasaran Strategis9: Pengelolaan anggaran DitPP yang optimal

NILAI CAPAIAN IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

7,75

STATUS CAPAIAN IKU

107,35

8,32

80

77,54

92,00

> 95%

95,14%

100,15%

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagaian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Selama

periode

tahun

2014

Direktorat

Penanganan

Pelanggaran

telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis dilakukan pada setiap perspective BSC, dengan uraian sebagai berikut: 1. Capaian Kinerja Stakeholder Perspective a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, KKP telah mengidentifikasi 4 IKU, yaitu:1) Nilai Tukar Nelayan; 2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan; 3) Ratarata pendapatan petambak garam; dan 4) Pertumbuhan PDB Perikanan. Dari keempat IKU tersebut, Direktorat Penanganan Pelanggaran diberikan amanat oleh Ditjen

PSDKP untuk berkontribusi pada pencapaian


III-2

“pertumbuhan

PDB

perikanan”.

Kontribusi

Direktorat

Penanganan

Pelanggaran dalam kaitannya dengan pencapaian IKU ini adalah melakukan koordinasi melalui Setditjen PSDKP, memberikan dukungan kepada Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi penanggung jawab utama pencapaian IKU “Pertumbuhan PDB Perikanan” untuk memastikan tercapainya IKU dimaksud sesuai target. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun). Adapun angka persentase pertumbuhan PDB Perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2014 dibandingkan dengan nilai PDB Perikanan tahun 2013. Sampai dengan Desember 2014 pencapaian nilai PDB Perikanan telah tercapai sebesar 6,30% (sumber data: BPS 2014) dari target yang ditetapkan sebesar 7% (persen pencapaian 90%). Dengan menggunakan toleransi pengukuran kinerja sebesar 10% (80%≤X≤100), status capaian tersebut dapat dikategorikan sedang dengan indikator warna hijau. Pertumbuhan PBD perikanan berdasarkan harga konstan tahun 2000 dalam kurun waktu terakhir meningkat sebesar 6,9% yakni Rp.57.702,6 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp.61.661,2 miliar pada tahun 2013, atau tercapai 98,57% dari yang ditetapkan.Sama halnya dengan pertumbuhan pada periode tahun 2013 dengan tahun sebelumnya, selama kurun waktu 2009-2013, pertumbuhan PDB perikanan meningkat rata-rata sebesar 14,83% per tahun dan merupakan rata-rata tertinggi dalam sektor pertanian

secara

umum.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

perikanan

memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian secara umum, maupun pada PDB Nasional. Apabila pencapaian indikator kinerja pertumbuhan PDB perikanan sebesar 6,86% di tahun 2013 ini dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada renstra 2010-2014, maka pencapaian pada


III-3

indikator kinerja ini telah mencapai 94,63% dibandingkan dengan target sampai tahun 2014 sebesar 7,25%. 2. Capaian Kinerja Customer Perspective a. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan” diidentifikasikan ke dalam 4 IKU, yaitu: 1) Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB); 2) Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan; 3) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola; dan 4) Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan.Walaupun tidak secara langsung bertanggungjawab pada pencapaian keempat IKU tersebut, Direktorat Penanganan Pelanggaran diberikan amanat oleh Ditjen PSDKP untuk berkontribusi memberikan dukungan terhadap Unit Kerja Eselon I sesuai tugas dan fungsinya. 3. Capaian Kinerja Internal Process Perspective a. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Sesuai Kebutuhan Terkait

dengan

SS-3,

Direktorat

Penanganan

Pelanggaran

telah

mengidentifikasi 1 IKU, yaitujumlah draft kebijakan publik bidang penanganan pelanggaran yang diselesaikan. Uraian mengenai IKU tersebut seperti pada Tabel 3.2. Tabel3.2.

Capaian IKU pada SS-3 “Tersedianya Draft Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran yang Sesuai Kebutuhan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah draft kebijakan publik bidang penanganan pelanggaran yang diselesaikan

TARGET

REALISASI

%

2 dok

2 dok

100

Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-3 telah tercapai sebesar 100%.Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. Penjelasan tentang capaian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014

III-4

1) Jumlah Draft Kebijakan Publik Bidang Penanganan Pelanggaran yang Diselesaikan Kebijakan publik bidang penanganan pelanggaran diidentifikasikan sebagai draft peraturan ang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP. Selama tahun 2014jumlah draft kebijakan publik bidang penanganan pelanggaran yang diterbitkan telah tercapai sesuai target dan sudah ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Ditjen PSDKP dan telah ditandatangani

oleh

Direktur

Jenderal

PSDKP.

Status

capaian

dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. Rincian kebijakan publik dimaksud diuraikan sebagai berikut: a) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/DJPSKP/VII/2014 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, ditandatangani padatanggal 24 Juli 2014; b) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 70/DJ-PSDKP/VII/2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan, ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2014. b. Sasaran

Strategis

4:

Terselenggaranya

Modernisasi

Sistem

Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Modernisasi

sistem

produksi

kelautan

dan

perikanan,

merupakan

perubahan sistem dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terarah dan didasarkan atas prinsip efisiensi produksi hulu dan hilir. Melalui modernisasi sistem produksi diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terinterasi, sehingga lebih efektif dan efisien. Keterlibatan Ditjen PSDKP dalam pencapaian SS-4 tersebut diatas adalah pada Inisiatif Strategis (IS) untuk pencapaian IKU “Utilitas UPI”. Dalam


III-5

rangka pencapaian IKU tersebut, KKP telah mengidentifikasikan 2 Inisiatif Strategis, yaitu: 1) Mengimplementasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku UPI; dan 2) Meningkatkan kemitraan UPI dan Usaha Penangkapan Ikan. Untuk dapat berkontribusi nyata dalam Inisiatif Strategis tersebut Ditjen PSDKP telah menetapkan IKU baru. Capaian IKU persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan strategis, yaitu :  Pengawasan kemitraan UPI dan usaha penangkapan ikan;  Pemantauan atas kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI sebagai dukungan untuk operasi kapal pengawas;  Pengawasan terhadap kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI sesuai dengan ketentuan;  Penegakkan hukum atas kasus pelanggaran oleh kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI;  Pengawasan UPI yang melakukan kemitraan agar memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan. Direktorat

Penanganan

Pelanggaran

bertanggungjawab

terhadap

pelaksanaan kegiatan strategis penegakan hukum atas kasus pelanggaran oleh kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI, dengan indikator utama yaitu penyelesaian kasus kapal penangkap ikan yang melakukan kemitraan dengan UPI yang disidik. Karena semua kasus yang ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan hampir semua sudah sampai tahap P-21, maka kasus kapal penangkap ikan yang melakukan kemitraan dengan UPI juga telah sampai ke tahap P-21.


III-6

c. Sasaran

Strategis5

:

Terselenggaranya

Pengawasan

dan

Penegakan Hukum Pengelolaan SDKP Dalam rangka pencapaian SS-5 “Terselenggaranya pengawasan dan penegakan

hukum

pengelolaan

SDKP”,

Ditjen

PSDKP

telah

mengidentifikasikan 5 IKU, yaitu; 1) Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP; 2) Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi; 4) Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau; dan5) Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau. Dari kelima IKU tersebut, Direktorat Penanganan Pelanggaran bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU yang ke-3 ditambah dengan 2 IKU baru yaitu: 1) Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu; dan 2) Jumlah PPNS Perikanan

yang

kompeten.

Adapun

nilai

capaian

IKU

tersebut

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut. Tabel 3.3. Capaian IKU ke-3 pada SS-5 “Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi”. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

%

Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten

80%

83,41%

104,26%

80%

84,77%

105,96

60 Org

60 Org

100%

Sumber: Data Direktorat Penanganan Pelanggaran, 2014

Realisasi

ketiga

IKU

di

atas

telah

mencapai

target

secara

berurutanmasing-masing sebesar 104,26%;105,96%; dan 100%. Status capaian tersebut dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. Secara rinci analisa pencapaian ketiga IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


III-7

1) Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Disidik Secara Akuntabel dan Tepat Waktu Tingkat capaian indikator IKU “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu” telah tercapai sebesar 81,81% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80% dengan persen capaian 102,26%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 123,35%, maka terjadi penurunan sebesar 21,08%. Hal ini terjadi mengingat keberhasilan penyelesaian penyidikan bukan saja dari faktor internal (kompetensi PPNS) namun sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (instansi lain terkait, kasusnya sendiri, maupun situasi lapangan).Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan utama penyelesaian tindak pidana perikanan dengan didukung oleh kegiatan penanganan pelanggaran lainnya, yaitu kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal, pembentukan forum koordinasi, dan pembinaan PPNS Perikanan. Selama tahun 2014terdapat 56 kasus tindak pidana perikanan dengan tersangka

yang

diajukan

dari

kasus

tersebut

sebanyak

58

tersangka.Perbedaan ini disebabkan ada 2 kasus yang melibatkan masing-masing 2 orang tersangka.Dari 58tersangka tindak pidana perikanan, berupasurat

sebanyak

13tersangka

peringatan,1

dikenakan

kasus

masih

sanksi

administrasi

dalam

proses

penerimaan/penelitian, dan 44 kasus diproses hukum.Dari total kasus yang diproses hukum,telah diselesaikan sebanyak 36 berkas perkara secara akuntabel dan tepat waktu sampai dengan P-21dan diikuti dengan penyerahan tahap ke-2 (persen capaian 81,81%). Sebanyak 8 kasus masih dalam proses penyidikan karena 3 kasus merupakan kapal yang ditangkap pada pertengahan Desember 2014; 1 kapal merupakan kasus pelanggaran BMKT yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya (Polri) dan 3 kasus merupakan perdagangan ikan yang dilindungi (Pari dan Botia) yang memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dan pembuktiannya memerlukan waktu yang cukup lama.


III-8

Hasil pengukuran kinerja terhadap IKU-3 “Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara Akuntabel dan Tepat Waktu” selama periode tahun 2010-2014, diperoleh tingkat capaian kinerja sebagai berikut. Tabel 3.4. Capaian Kinerja PersentasePenanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014

T

R

T

R

Capaian Tahun 2012 2013 T R T R

76

61,50

70

84

72

2010

IKU Persentase penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Perikanan secara akuntabel dan tepat waktu

2011

78,48

78

96,20

2014 T R

80

81,81

Keterangan :T = Target; R = Realisasi; Target bersifat non kumulatif untuk setiap tahun

2) Persentase Jumlah Nelayan Indonesia yang Diadvokasi Advokasi bagi nelayan Indonesia yang ditangkap oleh negara lain karena diduga melakukan pelanggaranpenangkapan ikan di perairan negara

bersangkutan,dilaksanakan

melalui

koordinasi

dengan

Kementerian Luar Negeri dan Ditjen Imigrasi.Selama tahun 2014dari hasil advokasi telah berhasil dipulangkan 167 orang nelayan Indonesia dari total 197nelayan Indonesia yang ditangkap (84,77%) melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Data nelayan Indonesia yang dipulangkan seperti pada tabel berikut. Tabel 3.5. Pemulangan Nelayan Yang Tertangkap di Luar Negeri Tahun 2014 Status Lokasi/ Negara

No

Jumlah Kapal

Jumlah Nelayan

Dibebaskan/ Dipulangkan (Orang)

Belum Dibebaskan/ Ditahan (Orang)

1

Malaysia

24

123

98

25

2

Australia (Darwin)

11

68

68

-

3

Rep. Palau

-

-

-

-

4

Papua Nugini

1

3

-

3

5

Timor Leste

-

-

-

-

6

India

1

3

5

2

37

197

167

JUMLAH

30

Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran


III-9

Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2014, nelayan yang ditangkap diluar negeri sebanyak 716 orang.Dari jumlah tersebut, berhasil dipulangkan sebanyak 683 orang atau 95.35%.

3) Jumlah PPNS Perikanan yang Kompeten Indikator IKU “Jumlah PPNS Perikanan yang Kompeten” telah terealisasi sebanyak 60 orang sesuai target yang ditetapkan atau dengan persen capaian

100%.Pencapaian

target

jumlah

PPNS

Perikanan

yang

kompeten tersebut dilakukan melalui Diklat PPNS Perikanan sebanyak 30 orang dan Temu Teknis PPNS Perikanan sebanyak 30 orang. Dengan dilaksanakannya rekruitmen/Diklat PPNS Perikanan di tahun 2014 serta memperhitungkan PPNS yang telah dinonaktifkan karena usia maupun perubahan bidang tugasnya, maka jumlah PPNS Perikanan secara keseluruhan yang tersebar diseluruh Indonesia menjadi 462 orang. Sebaran PPNS Perikanan pada tahun 2014 dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 3.6. Rekapitulasi Jumlah PPNS Perikanan Seluruh Indonesia Tahun 2014 NO

UNITKERJA

SUBTOTAL

1

PUSAT (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

78

2

UPT PSDKP

141

- PANGKALAN PSDKP JAKARTA

51

- PANGKALAN PSDKP BITUNG

29

- STASIUN PSDKP PONTIANAK

27

- STASIUN PSDKP BELAWAN

17

- STASIUN PSDKP TUAL

17

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

243

TOTAL

462

3

Sebaran jumlah PPNS Perikanan secara keseluruhan disajikan pada Lampiran.


III-10

4. Capaian KinerjaLearning and Growth Perspective a) Sasaran Strategis 6 : Tersedianya SDM Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Kompeten dan Profesional Dalam pencapaian sasaran ini Direktorat Penanganan Pelanggaran telah mengidentifikasikan 1 IKU yaitu “Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, dan III di lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran”, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7. Capaian IKU pada SS-6 “Tersedianya SDM Dit. Penanganan Pelanggaran yang Kompeten dan Profesional “ INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

50%

4,62%

190,76%

Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, dan III

Pengembangan

SDM

sebagai

sumber

daya

pengawasan

SDKP,menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pencapaian nilai indeks kompetensi diperolah dari hasil asessment terhadap pejabat eselon II dan III. Asessment dilakukan berdasarkan peraturan Menteri KP Nomor 3A Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, diperoleh nilai indeks kesenjangan kompetensi eselon II sebesar 0% dan indeks kesenjangan eselon III sebesar 5,75%, sehingga diperoleh nilai 13,73%. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan antar eselon II dan III di lingkup Ditjen PSDKP sangat


III-11

kecil. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Direktorat Penanganan Pelanggaran telah mengikutsertakan pejabatnya untuk melaksanakan pendidikan/pengembangan SDM, antara lain: a) Pendidikan dan pelatihan pimpinan II (Diklatpim II) sebanyak 1 orang; b) Diklatpim IV sebanyak 1 orang. b) Sasaran Strategis 7 : Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses Dalam pencapaian sasaran ini Direktorat Penanganan Pelanggaran telah mengidentifikasikan 2 IKU sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.8. Capaian IKU pada SS-7 “Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses” INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Service Level Agreement

75%

99,12%

120%

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

4,25

4,0

100%

1) Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) merupakan komitmen Ditjen PSDKP untuk memberikan jasa berupa jaminan pelayanan data dan informasi kepadapengguna/pemanfaat secara

online. Layanan online yang

dimaksud terdiri dari 2 layanan yaitu: (1) Layanan VMS online dan Layanan Website Pengawasan SDKP, dengan capaian nilai SLA sebagai berikut: Tabel 3.9. Capaian Nilai SLA DitjenPSDKP NO 1 2

JENIS LAYANAN

Web Site PSDKP Layanan VMS Rata-Rata

NILAI SLA TARGET (%) REALISASI (%) 75 99,24 75 99,00 75 99,12


III-12

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian nilai SLA Ditjen PSDKP mencapai 99,12% dari target yang ditetapkan sebesar 75% (persen capaian 120%).Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen PSDKP telah berhasil

memberikan

pelayanan

data

dan

informasi

kepada

pengguna/pemanfaatsesuai komitmen dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan: a) SLA koneksi internet (Bandwith) yang diberikan pihak ISP untuk KKP = 99,8% (kontrak bandwit); b) Toleransi

layanan

ISP

kepada

KKP=100%-99,8%=0,20%

atau=17,52 jam c) Jumlah waktu layanan dalam setahun = 365 hari = 8.760 jam d) Gangguan jaringan internet dari ISP selama tahun 2014 sebanyak ....kali= ...jam e) Gangguan jaringan internet di jaringan PSDKP selama tahun 2014 sebanyak ......kali, waktu perbaikan dirata-ratakan setiap kali= ...... menit = jumlah perbaikan(kali) x rata2 waktu perbaikan (jam) =.......jam f)

Total gangguan di jaringan internet PSDKP selama tahun 2014 = (4) + (5) + (2) = ......jam

g) Jumlah waktu layanan yang diberikan = (3) – (6) = .......jam h) Sehingga SLA Tahun 2014 untuk website PSDKP sesuai rumus: Tingkat layanan =Jumlah waktu layanan yg diberikan

x 100

Jumlah waktu layanan dalam setahun Kegiatan utama yang dilakukan sebagai bentuk penyediaan informasi kepada publik, Ditjen PSDKP senantiasa melakukan updating data pengawasan SDKP yang terbaru melalui website PSDKP. Selain itu, dilakukan publikasi hasil pengawasan SDKP melalui media cetak berupa warta pengawasan dan pamflet. Selain itu, Ditjen PSDKP juga aktif berpartisipasi pada berbagai kegiatan pameran lingkup nasional seperti Hari Nusantara, Sail Raja Ampat,dll.


III-13

2) Persepsi users terhadap kemudahan akses informasi Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan aksesibilitas informasi yang disediakan

dilingkungan

Ditjen

PSDKP.Tingkat

kepuasan

pengguna/pemanfaat terhadap kemudahan akses data dan informasi pengawasan SDKP telah tercapai sebesar 4,0 dari target yang ditetapkan sebesar 4,25. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan survei terhadap kepuasan pengguna/pemanfaat (kuesioner) terhadap layanan

data

dan

informasi

yang

mengukurnya dalam skala likert 1-5.

diberikan

untuk

kemudian

Nilai tersebut diperoleh

berdasarkan: a) Jumlah kuisioner :........kuisioner yang disebar; b) Kuisioner yang terisi dan dikembalikan sebanyak..... responden dan setelah diklarifikasi dengan hasil sebgai berikut: No

Unsur Pelayanan

Nilai

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Nilai Akhir (rata-rata)

Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-7 telah tercapai sebesar 110%. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau”. IKU diatas merupakan IKU baru sesuai hasil implementasi BSC sehingga belum bisa dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya.


III-14

c) Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Good Governance dan Clean

Governance di Ditjen PSDKP Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Ditjen PSDKP termasuk didalamnya Direktorat Penanganan Pelanggaran telah mengimplementasikan prinsip-prinsipgood governance dan clean

government dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasikan 2 IKU seperti pada Tabel 3.9. Tabel 3.10. Capaian IKU SS 8 “ Terwujudnya Good Governance dan Clean

Governance di Ditjen PSDKP” TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100

79,36

79,36

A

A

100

Nilai integritas Ditjen PSDKP

6,75

7,12

105,48

Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen PSDKP

7,75

8,32

107

80

77,54*

97

INDIKATOR KINERJA Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP

Nilai penerapan RB Ditjen PSDKP

Ket: *) masih menggunakan nilai RB tahun 2013, karena nilai RB 2014 baru akan keluar pada Maret 2015.

1) Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi Laporan hasil pemeriksanaan aparat pengawas memuat antara lain rekomendasi yang diberikan dalam rangka perbaikan atas kelemahankelemahan yang ditemui selama proses audit.Rekomendasi menjadi sangat penting dan prioritas untuk ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan, pertanggungjawaban, dan cerminan komitmen suatu unit kerjauntuk memperbaiki diri, termasuk dalam pemberantasan KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sampai dengan tahun 2014, jumlah rekomendasi APIEP yang telah ditindaklanjuti oleh Ditjen PSDKP sebanyak 50 dari 63 rekomendasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah rekomendasi yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014

III-15

diberikan

menurun

dari

93

rekomedasi

dengan

jumlah

temun

sebanyak....temuan menjadi 63 rekomendasi dengan jumlah temuan sebanyak

20

temuan(2013:

menindaklanjuti

79

rekomendasi

dari

93

tersebut,

rekomendasi). Ditjen

Dalam

PSDKP

telah

berkoordinasi secara intensif dengan Inspektorat Jenderal KKP selaku Pengawas Internal dan BPK-RI selaku Pengawas Eksternal. Namun demikian belum seluruh temuan tersebut dapat terselesaikan secara tuntas, karena terkait dengan proses dan waktu yang diperlukan. Beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target sasaran kinerja tersebut adalah sebagai berikut: -

Faktor internal: 1) Hasil temuan pemeriksaan merekomendasikan penyusunan

peraturan

perundangan/juklak/juknis/pedoman,

sehingga penyelesaian hal tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dalam penyusunan draft hingga penetapannya; 2)Beberapa

rekomendasi

berhubungan

dengan

instansi

internal/eksternal KKP atau pihak ketiga dalam hal koordinasi dan penyelesaiannya. -

Faktor eksternal: Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu antara tim pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal KKP dengan tim pemantauan tindak lanjut BPK RI. Terdapat beberapa dokumen tindak lanjut yang secara teknis pengawasan SDKP kurang dapat dijelaskan oleh timdimaksud sehingga status temuannya masih dianggap belum sesuai saran yang direkomendasikan.

Beberapa upaya dan tindak lanjut pemecahan permasalahan yang dapat dilakukan antara lain: -

Mempercepat

penyusunan

draft

produk

hukum

hingga

penetapannya; -

Meningkatkan koordinasi dengan instansi internal/eksternal KKP dalam hal penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan;


III-16

-

Memantau kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan APIP;

-

Melengkapi dokumen yang diminta APIP;

-

Menyampaikan salinan dokumen yang sudah pernah disampaikan untuk disampaikan kembali pada saat acara pemantauan tindak lanjut temuan periode berikutnya.

2) Tingkat

Kualitas

Akuntabilitas

Kinerja

Direktorat

Penanganan

Pelanggaran Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

yang

telah

ditetapkan,

melalui

suatu

media

pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP secara keseluruhan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di KKP. Selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2011 s/d 2013 nilai AKIP Ditjen PSDKP mengalami peningkatan seperti pada Tabel 3.10. Tahun 2014, pencapaian nilai AKIP Ditjen PSDKP sebesar 80,37 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interprestasi “Sangat Baik” yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan knowledge manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Peningkatan nilai AKIP ini antara lain merupakan hasil dari perbaikan perencanaan, peningkatan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja, serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja, antara lain dengan implementasi Sistem Informasi Pengetahuan PSDKP (SIP PSDKP), Sistem Evaluasi dan Monitoring Kinerja (SIMETA), Sistem Informasi Kinerja Individu (SIPKINDU), dan Aplikasi BSC-Kinerjaku.Selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2011 s/d2014 nilai AKIP Ditjen PSDKP mengalami peningkatan seperti pada Tabel 3.11.


III-17

Tabel 3.11. Hasil Penilaian AKIP Ditjen PSDKP Tahun 2011-2014 NO

KOMPONEN

BOBOT

NILAI TAHUN 2011

2012

2013

2014

1

Perencanaan Kinerja

35

31.33

32,38

32,79

30,51

2

Pengukuran Kinerja

20

19.50

15,27

16,64

17,05

3

Pelaporan Kinerja

15

12.00

13,64

13,43

12,36

4

Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi

20

8.82

16,21

15,87

15,40

5

Evaluasi Program*

10

-

-

-

4,05

NILAI HASIL EVALUASI

100

71,65

77,50

78,66

80,37

PREDIKAT PENILAIAN

AA

B

A

A

A

Keterangan: *) penilaian dilakukan setiap periode renstra

3) Nilai Integritas Direktorat Penanganan Pelanggaran Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh DitjenPSDKP kepada masyarakat.Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di Ditjen PSDKP. Upaya perbaikan dilakukan dengan mekanisme pengaduan masyarakat, pemanfaatan

teknologi

informasi,

ekspektasi

petugas

terhadap

gratifikasi, perilaku birokrat maupun pengguna layanan dan tingkat upaya

sosialisasi/kampanye

antikorupsi

terhadap

petugas

dan

pengguna layanan.Survei Integritas Sektor Publik menyertakan pula layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat dan daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satu obyek survei merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian Nilai integritas Ditjen PSDKP tahun 2013 telah tercapai sebesar 7,12 melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 6,5 (persen capaian 109,54%). Nilai capaian tersebut pada hakikatnya merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014

III-18

nilai integritas KKP yang merupakan hasil penilaian KPK. Adapun ditingkat eselon 1 penilaian integritas belum dilakukan, sehingga sesuai kebijakan implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian ditingkat KKP dapat digunakan sebagai nilai integritas ditingkat eselon 1 maupun eselon II.

4) Nilai Inisiatif Anti Korupsi Direktorat Penanganan Pelanggaran Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah suatu instansi publik telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegahdan mengurangi korupsi di lingkungannya. Ditjen PSDKP terus berupaya mendorong munculnya inisiatif dalam melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi di lingkungan internalnya. Indikator penilaian PIAK 2013 menggunakan 7 indikator kuantitatif, yaitu:Kode etik;Peningkatan transparansi dalam manajemen

SDM;

Peningkatan

transparansi

dalam

pengadaan;

Peningkatan transparansi penyelenggara negara; Peningkatan akses publik

dalam

memperoleh

informasi

unit

utama;

Pelaksanaan

rekomendasi KPK; dan Kegiatan promosi anti korupsi. Penilaian untuk laporan kualitatif dilakukan dengan metode self

assessment check list.Peserta PIAK mengisi sendiri kuesioner dengan melampirkan bukti pendukung dan dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP.Pada tahun 2013, Nilai rata-rata PIAK Ditjen PSDKP sebesar 7,9 melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 7,5 (persen capaian 105,60%).

5) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP Pengukuran penerapan RBmenggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan quality assurance oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku

Aparat

Pengawas

Internal

Pemerintah

(APIP)

terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi padaunit Eselon I KKP termasuk Ditjen PSDKP.Quality assurance yang digunakan adalah dengan mengukur8 kriteria yang terdapat dalam Peraturan PresidenNomor: 81 tahun 2010 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014

III-19

tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri

NegaraPendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

BirokrasiNomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi2010 – 2014. Pada tahun 2012 hasil evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Jenderal, Ditjen PSDKP berada pada level 3 dengan nilai 69 dari target yang ditetapkan sebesar 75, dengan persen capaian 92%. Adapun untuk tahun 2013 target nilai PRB sebesar 75% sesuai dengan target yang ditetapkan di tingkat KKP. Capaian nilai PRB pada tahun 2013 baru akan keluar pada bulan Maret 2013, sehingga untuk sementara digunakan nilai PRB tahun 2012. Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-8 telah tercapai sebesar 99,39%. Status capaian dikategorikan “Baik” dengan status warna “Hijau” d) Sasaran

Strategis

9

:

Pengelolaan

Anggaran

Direktorat

Penanganan Pelanggaran yang Optimal Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupaDIPA.

Dalam

pencapaian

sasaran

strategis

ini,Direktorat

Penanganan Pelanggaran mengidentifikasikan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

yaitu:

Persentase

penyerapan

DIPA

Direktorat

Penanganan

Pelanggaran sampai dengan akhir tahun 2014(IKU SS-9) telah tercapai sebesar 95,14%,memenuhi target yang ditetapkan yaitu >95%. Alokasi DIPA awal anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran TA. 2014 sebesar Rp.12.005.390.000,00(dua belas miliar lima juta tiga ratus sembilan

puluh

ribu

rupiah).

Pada

tahun

2014

telah

dilakukan

penghematan anggaran sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Juli 2014 telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp.1.316.000.000,00(satu milyar

tiga

ratus

enam

belas

juta


rupiah)

menjadi

sebesar III-20

Rp.10.689.390.000,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan bulan Desember 2014 dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp.505.846.000,00 (lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp.10.183.544.000,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Tahapan

pelaksanaan

penghematan

anggaran

pada

Direktorat

Penanganan Pelanggaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.12. Tahapan Pelaksanaan Penghematan Anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014 No

Bulan

Penghematan/ Pemotongan (Rp.)

Alokasi Anggaran (Rp.) Menjadi 12.005.390.000

1 Januari - Juni 2 Juli 3 Desember Total

1.316.000.000

10.689.390.000

505.846.000

10.183.544.000

1.821.846.000

10.183.544.000

Rincian realisasi anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran sampai dengan bulan Desember 2014dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2014 No

Satuan Kerja

1

Belanja Barang

2

Belanja Modal

3

Belanja Pegawai Total

Alokasi Anggaran (Rp.) 9.754.944.000

Realisasi Keuangan (Rp.) 9.343.006.800

% 95,78

428.600.000

345.143.500

80,53

0

0

10.183.544.000

0

9.688.150.300 95,14

Sumber: Laporan Keuangan Dit. PP


III-21

Belanja Barang

Belanja Modal

0.0

Realisasi 0.0

345,143.5

Pagu 428,600.0

9,343,006.8

9,754,944.0

10,000,000.0 9,000,000.0 8,000,000.0 7,000,000.0 6,000,000.0 5,000,000.0 4,000,000.0 3,000,000.0 2,000,000.0 1,000,000.0 0.0

Belanja Pegawai

Gambar 3.2. Realisasi Anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2014 Hal- hal yang mempengaruhi realisasi penyerapan belanja barang adalah: (1) Target pemberkasan perkara sebanyak 30 kasus realisasi 19 kasus; (2) Target penanganan barang bukti dan awak kapal 20 kasus realisasi 17 kasus; (3) Kegiatan forum koordinasi 4 kegiatan realisasi 3 kegiatan; (4) Sisa kegiatan perjalanan dinas DN/LN serta belanja barang lainnya. Sedangkan yang mempengaruhi capaian realisasi belanja modal adalah adanya penambahan sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah)

pada

kegiatan

pengadaan

peralatan

pendukung

fasilitas

perkantoran karena ketidaksesuaian data realisasi anggaran antara data berbasis SP2D pada KPPN Jakarta I dengan data OMSPAN pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop. DKI, sehingga penambahan dana atas saran pihak Kanwil tersebut tersebut pada revisi DIPA bulan Desember 2014 bukan merupakan realisasi pada Direktorat Penanganan Pelanggaran.


III-22

Adapun capaian realisasi anggaran sejak tahun 2010-2014, sebagaimana tersaji pada tabel dan grafik dibawah ini. Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2010 s/d 2014 No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Realisasi Keu. (Rp.)

Pagu Anggaran (Rp.)

%

6.775.851.000

6.615.435.700

97,63

8.225.717.000

7.780.027.000

94,58

8.960.458.000

8.516.010.000

95,04

10.693.374.000

10.200.276.000

95,39

10.183.544.000

9.688.150.300

95,14

Sumber: Laporan Keuangan Dit. PP

120.00 95.68

100.00

89.28 82.95 84.00

75.94

80.00

95.14

69.34 67.78

59.94 60.00 53.95

43.68 40.00 26.31 27.60 20.00

0.00

100.00 100.00

1.42 1.62 0.00 Jan

7.02 7.45 3.14 Feb

10.10 20.15 24.52 10.66 14.33 8.29 Mar

Aprl

Mei

32.11

66.54

RPD awal

70.57

RPD revisi Realisasi

48.79 43.91 49.10 53.05 43.73

30.45

Jun

Jul

Agst

Sept

Okt

Nov

Des

Gambar 3.3. Perkembangan Penyerapan Anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran


III-23

1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 2 Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Disidik

Recommend Documents