1. PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

PENGADIII\N AGAMA BENGKULU KEIITS I A Website:

Jln. Jend. Basuki Rahmat No. 1l Telp./Fax. (0736) 21225 Email: [email protected]

www.pa-bengkulukota.go.id

BENGKULU 38?,2L

KONTRAK KERJA PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM PENGADIIJTN AGAMA BENGKULU KELAS IA Nomor: W7-AU 42O lHKOS/lll?OL4 Pada hari ini Jum'attanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu empat belas kami yang bertanda

tangan di bawah ini

L

Nama NIP.

fabatan

IL

:

Fatihatun Nisak, S.Ag., M.H. 797709082003122002 Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Selaniutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

fabatan

Dr.lmam Mahdi, S.H., M.H. Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

AIamat

Jl. Raden Fatah Bengkulu

Nama

IAIN Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Bahwa berdasarkan : PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Perjanjian Kerjasama antara Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu Nomor :W7-AI/ 41-9 /HK05/II/2074 tanggal 28Februan20L4 tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : DIPA-005.0 4.2.308752 /2014 tanggal 05 Desemb er 2073

1. 2.

3.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kontrak kerja penyediaan pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum pada kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

RUAN

G'' *??''1I

KE

RIAAN

Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut untuk "' di pos bantuan hukum pada kantor Pengadilan melaksanakan pekerjaan penyediaan pemberi bantuan hukum Agama Bengkulu Kelas IA, sebagai berikut: 1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang pemberian pelayanan terhadap pencari keadilan di kantor

2.

3. 4.

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Pelayanan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat [1) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemberi bantuan hukum, yang meliputi: a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum. b. Bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. c. Pemberian advis dan konsultasi hukum. jenis jasa hukum seperti pada ayat (2) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 2 MEKANISME PEMBERIAN JASA

1.

Petugas pemberi bantuan hukum mmemberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan : a. Surat Keterangan Tidak Mampu ISKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

b. Surat

Z.

Keterangan Tuniangan Sosial lannya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu faminan Kesehatan Masyarakat [famkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan [PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai [BLT), atau c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangai oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-suratyang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, dan pembuatan gugatan/permohonan.

3. 4. 5.

Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke Meia 1 [satu). Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meia 1 dalam bentuk hard copy dan soft copy. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum. Pasal 3 HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

/

1. 2.

Pemberian imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : DIPA-005.4.2.308152/2A1-4 tanggal 05 Desember 2073 sebesar Rp. 24.000.000,(dua puluh empat juta) untuk masa kerja selama 10 fsepuluh) bulan. Pemberian imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum tersebut dibayarkan setiap akhir bulan sebesar Rp. 2.400.000,- selama masa kontrak, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPNJ Bengkulu, kemudian ditransfer ke Bank Bengkulu Nomor Rekening: 001-02.01.02124-4 a.n. tembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN. Pasal 4 IANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. 2.

fangka waktu pelaksanaan kontrak keria ini adalah selama sepuluh bulan, dimulai sejak kontrak kerja ini ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, terhitung dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pada jam kerja yang akan diatur lebih laniut dalam jadwal piket pemberian bantuan hukum, petugas pemberi bantuan hukum datang ke kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk berhrgas memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pos bantuan hukum, yaitu meia dan kursi di ruang pemberian pelayanan.

1.

2.

3. 4. 5. 6.

Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kemampuan Pihak Pertama. Besarnya imbalan iasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani. Membuat jadwal hari dan jam keria layanan bantuan hukum di pos bantuan hukum dilengkapi dengan daftar hadir. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di pos bantuan hukum secara berkala minimal3 (tiga) bulan sekali. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan iam kerja. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di pos bantuan hukum.

L-

2. 3. 4. 5. 6. 7.

B. 9.

Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada di atas. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewaiiban Pihak Pertama, seperti Komputer/Laptop, Printer, Kertas dan lain sebagainya. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja ini. Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

L 2.

Para Pihak melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya Z (dual kali dalam 10 (sepuluh) bulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang

dijalin. Para Pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya pelaksanaan kontrak kerja ini.

3 (tiga) bulan sekali terhadap

Pasal 7 PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH PIHAK PERTAMA

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerja ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua mengenai kelalaian yang dilakukan maka kontrak kerja ini dapat diputuskan secara sepihak oleh Pihak Pertama dengan segala resiko ditanggung oleh Pihak Kedua. Adanya pemutusan sepihak dan sanksi tersebut tidak membebaskan Pihak Kedua untuk menyelesaikan semua kewajibannya sampai dengan yang diterimanya pemberitahuan pemutusan sepihak

(

I

Pasal PIHAK KEDUA MENGUNDURKAN DIRT

Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri setelah ditanda tanganinya kontrak kerja ini, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan Pihak Pertama akan dikenakan sanksi tidak diikutsertakan sebagai calon mitra lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum terhadap para pencari keadilan yang berada di Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Pasal 9 LAIN-LAIN

1,. Sesuai dengan tujuan diadakannya bantuan hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan, non diskriminasi,

Z.

keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta prinsip perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak, maka Petugas pemberi Bantuan Hukum tidak diperbolehkan untuk memungut biaya apapun dengan alasan apapun kepada pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum. Bagi Petugas pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan ayat [1] di atas, dikenakan sanksi sesuai keteduan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1O PENUTUP

Demikian kontrak keda ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas di Bengkulu dalam rangkap 2 (duaJ, dua asli masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kontrak kerja asli Pertama untuk Pihak Pertama dan kontrak keria asli kedua untuk pihak kedua yang setiap halamannya diparaf oleh kedua belah pihak

PIHAKKEDUA

PIHAKPERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen

IAIN Bengkulu

PengadilanAgama Bengkulu Kelas IA

FATIUATUN NISAK, S.Ag., M.H. NI P.

MENYETUIUI:

nAgama Bengkulu Kelas IA

':

L,S.H./ =;::.:::fi11p.

19550228

31001

1

97709 482003 t22002

MENGETAHUI: Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

A NIP.1961

s.H., M.H. 2 199103 1 003

PENGADIIIIN AGAMA BENGKUTU KETAS I A Jln. Jend. Basuki Rahmat No. 11 Telp./Fax. (O7361 21225 Email: pa [email protected] Website : www.pa-bengkulukota.go.id

BENGKULU 34227

PERIANIIAN KERJASAMA ANTAM PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A DENGAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ILKBH) IAIN BENGKULU

Nomor:

W7A1/ 479 /HK.051[U2074 TENTANG

PENYEDIMN PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

Pada hari ini fum'at tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu empat belas berlempat di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang bertanda tangan dibawah ini:

I. II.

Drs. H. Thamzil, S.H., Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA" dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA" yang berkedudukan di kota Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1.

2. 3.

4.

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ILKBHJ IAIN Bengkulu. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No.7/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas [A. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenhukham. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum

2.

pada

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesarbesarnya pencapaian rasa keadilan. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat [1) didasarkan pada prinsip: a. keadilan;

b. non diskriminasi; c. keterbukaan; d. akuntabilitas; e. kepekaangender;

f.

g.

perlindungan bagi rnasyarakat miskin dan terpinggirkan; perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

1.

Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan

di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA. 2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagaimana dimaksud pada ayat (1J

adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum. 3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat [2J adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini. BAB IV

HAK DAN KEWAIIBAN Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi. b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA. 2J Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani. c. Membuat jadwal hari dan jam keria layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum. d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 [tiga) bulan sekali. e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjaniian ini, berupa: 1) Teguran lisan; 2) Teguran Ternrlis; 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

a.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.

a. b.

Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan, yaitu setiap hari senin sampai dengan kamis di tempat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai

d. e.

f. g. h.

i.

dengan jam kerja. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannnya ke Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Menyiapkan berbagai sarana atau pendukung pelaksanaan tugas yang tidak disediakan oleh PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini. BAB V MASA BERLAKU Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syaratsyarat sebagai berikuu

I I

Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan. c. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama' d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di POSBAKUM Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SXS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokad atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah. BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1.

Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:

a) Sural Keterangan Tidak Mampu

(SKTMJ yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/

Gampong;atau

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Karnr Jaminan kesehatan Masyarakat (Jimkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai [BLT); atau cJ iurai Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. jasa 2. pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan dan gugatan/permohonan pembuatan layanan bintuin hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, atau pendampingan.

b)

3.

Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum

membuatkannya secara utuh dan siap diaiukan ke meia satu. 4. Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy. 5. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum. 6. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama. BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut

a. b.

Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektil efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon. Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut

;

a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan. b. fumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan. c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk

ke Pengadilan

Agama Bengkulu Kelas IA setiap bulannya. BAB IX KODE ETIK Pasal 1L Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

a. b.

Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama' Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta

menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

c.

Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

d. fetugas pemberi e.

f.

bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari

pemohon bantuan hukum. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perianiian Kerjasama ini. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.

g. tr, letug"s

pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk

ubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

j.

Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. lc petugas Pemberi b"ntu"n hukum dilirang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.

petulas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait

l.

dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum. BAB X KOORDINASI Pasal 12 1.

2.

pARA pIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang diialin'

Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan

berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI Pasal 13 1.

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 fsatu) kali dalam setahun' pane ptHeX berkewaliban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjaniian Kerjasama ini. BABXII PEMBIAYMN Pasal 14

timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor: DIPA-005'4.2'308152/20t4 efmbayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui KPPN, kemudian ditransfer ke Bank Bengkulu cabang Utama rekening nomor: 001-02.01.021,24-+ atas nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN. Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan

1. Biaya yang

sekali pada setiap akhir bulan. BAB XIII

KETENTUAN LAIN Pasal 15 1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku' 2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama. 3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Keriasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang

peilu oleh PAp1{ PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendumi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. BAB XIV PENUTUP Pasal 16 1.

Perjanjian Kerjasama

ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup

serta

mempunyai kei
dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. perjanjian Keriasama ini dibuat dengan semangat keriasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PAR-,/\ PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAKKEDUA KONSULTASI BANTUAN HUKUM HJ IAIN BENGKULU

PENGADITITN AGAMA BENGKUTU KETAS I A Website:

Jln. Jend. Basuki Rahmat No. 11 Telp.ffax. (0736) 21225 Email: [email protected]

www.pa-bengkulukota.go.id BENGKULU

3822I

KONTMK KER'A PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM PENGADIII\N AGAMA BENGKUTU KELAS IA Nomor: W7-Al/ 42O lHK.ASlnlzOL4 Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu empat belas kami yang bertanda

tangan di bawah

L

Nama NIP. Jabatan

II.

Nama Jabatan

ini: Fatihatun Nisak, S.Ag., M.H. 1977090820A3122002 Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Dr.lmam Mahdi, S.H., M.H. Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ILKBH) IAIN Bengkulu

Alamat

Jl. Raden Fatah Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa berdasarkan : PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Perjanjian Kerjasama antara Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu Nomor :W7-AI/ 4L9 /HK05/II/2074 anggal 28Februan2014 tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : DIPA-005.0 4.23A815212A74 tangal 05 Desemb er 20!3

1. 2.

3.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kontrak kerja penyediaan pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum pada kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut: tr

RUAN G t

r

*?lil;l

r

KE

RIAAN

Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum pada kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, sebagai berikut: 1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang pemberian pelayanan terhadap pencari keadilan di kantor

2.

3. 4.

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Pelayanan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemberi bantuan hukum, yang meliputi: a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum. b. Bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. c. Pemberian advis dan konsultasi hukum. jenis jasa hukum seperti pada ayat [2) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama. Pasal 2 MEKANISME PEMBERIAN JASA

1.

Petugas pemberi bantuan hukum mmemberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan : a. Surat Keterangan Tidak Mampu {SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Keterangan Tuniangan Sosial lannya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu faminan Kesehatan Masyarakat f]amkesmasJ, Kartu Program Keluarga Harapan [PKH), dan Kartu Bantuan

b. Surat

Langsung Tunai [BLT), atau Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangai oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, dan pembuatan gugatan/permohonan.

c.

2.

3. 4. 5.

Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke Meja 1 [satu). Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja 1 dalam bentuk hard copy dan soft copy. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum. Pasal 3 HARGA KONTMK DAN CARA PEMBAYARAN

/

1. 2.

Pemberian imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: DIPA-005.4-2.308752/2A'J.4 tangal 05 Desember 2Al3 sebesar Rp. 24.000.000,(dua puluh empatiuta) untuk masa kerja selama 10 fsepuluh) bulan. Pemberian imbalan iasa kepada pemberi bantuan hukum tersebut dibayarkan setiap akhir bulan sebesar Rp. 2.400.000,- selama masa kontrak, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu, kemudian ditransfer ke Bank Bengkulu Nomor Rekening: 001-02.01.02124-4 a.n. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN. Pasal

4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. 2.

fangka waktu pelaksanaan kontrak kerja ini adalah selama sepuluh bulan, dimulai seiak kontrak kerja ini ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, terhitung dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pada jam kerja yang akan diatur lebih laniut dalam jadwal piket pemberian bantuan hukum, petugas pemberi bantuan hukum datang ke kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk berhrgas memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hakdan Kewajiban Pihak Pertama: 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pos bantuan hukum, yaitu meia dan kursi di ruang pemberian pelayanan. 2. Menyediakan anggaran untuk imbalan iasa bagi pemberi bantuan hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kemampuan Pihak Pertama. 3. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada iumlah penerima iasa yang telah dilayani. 4. Membuatjadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di pos bantuan hukum dilengkapi dengan daftar hadir. 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di pos bantuan hukum secara berkala minimal3 (tiga) bulan sekali. 6. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar isi perianjian ini, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

1.

Menunjukpetugas pemberi bantuan hukum di pos bantuan hukum yangberasal dari lembagabantuan hukum

2.

yang dipimpinnya. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerla yang telah ditentukan.

3.

Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai

4.

dengan jam kerja. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di pos bantuan hukum.

5.

6. 7. 8. 9.

Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada di atas. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban Pihak Pertama, seperti Komputer/Laptop, Printer, Kertas dan lain sebagainya. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja ini. Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

t.

Para Pihak melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dual kali dalam 10 (sepuluhl bulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang

diialin. Para Pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya pelaksanaan kontrak kerja ini.

3 (tiga) bulan sekali terhadap

Pasal 7 PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH PIHAK PERTAMA

Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam surat pe$anjian kerja ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua mengenai kelalaian yang dilakukan maka kontrak keria ini dapat diputuskan secara sepihak oleh Pihak Pertama dengan segala resiko ditanggung oleh Pihak Kedua. Adanya pemutusan sepihak dan sanksi tersebut tidak membebaskan Pihak Kedua untuk menyelesaikan semua kewajibannya sampai dengan yang diterimanya pemberitahuan pemutusan sepihak

/

Pasal 8 PIHAK KEDUA MENGUNDURKAN DIRI

Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri setelah ditanda tanganinya kontrak keria ini, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan Pihak Pertama akan dikenakan sanksi tidak diikutsertakan sebagai calon mitra lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum terhadap para pencari keadilan yang berada di Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas [A-

Pasal 9 LAIN-LAIN

1.

2.

Sesuai dengan tuiuan diadakannya bantuan hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan, non diskriminasi,

keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta prinsip perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak, maka Petugas pemberi Bantuan Hukum tidak diperbolehkan untuk memungut biaya apapun dengan alasan apapun kepada pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum. Bagi Petugas pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan ayat [1) di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 PENUTUP

Demikian kontrak kerja

ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas di 2 (duaJ, dua asli masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing

Bengkulu dalam rangkap

mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kontrak kerja asli Pertama untuk Pihak Perama dan kontrak kerja asli kedua untuk pihak kedua yang setiap halamannya diparaf oleh kedua belah pihak

PIHAKPERTAMA Peiabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

PIHAKKEDUA

FATIUATUN NISAK S-Ag., M.H. NI P. 197709 082003 122002

MENGETAHUI: MENYETUIUI: n Agama Bengkulu Kelas IA

,]i1\ .. ..:;': ",..,"i ' Drs. H, THA

ii, ir \:i,

,

("-' ,1i

Kuasa Pengguna Anggaran

PengadilanAgama Bengkulu Kelas IA

-t:''lf'"i .;Wvltlftu i,-1'ri: 't"

:,:::.ifi Ip. I}SS0ZZB

s.H./ 1 001

NrP.1961

s.H., M.H. 2 199103 1 003