1.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan bahkan hanya dianggap sebagai unsur penunjang semata. Peranan utama pertanian dianggap hanya sebagai sumber tenaga kerja dan bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai sektor unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jika suatu negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka negara itu harus memulainya dari daerah pedesaan pada umumnya, dan sektor pertanian pada khususnya. Intisari yang terkandung dalam masalah kemiskinan yang terus meluas, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin parah, laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, dan terus melonjaknya tingkat pengangguran pada awalnya tercipta dari stagnasi serta terlalu seringnya kemunduran kehidupan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah pedesaan. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak bulan juli 1997 mempunyai dampak perubahan yang besar terhadap perekonomian nasional indonesia. Akibat langsung yang dirasakan dengan adanya krisis ekonomi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin secara signifikan. Penurunan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa (40 persen dari seluruh penduduk) pada tahun 1976 menjadi 34,5 juta jiwa (17 persen dari seluruh penduduk) pada tahun 1996. pada akhir tahun 1998 di perkirakan jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta orang (24,2 persen penduduk) dan berkurang kembali pada tahun 1999 menjadi 37,5 juta orang. Namun dalam kurun waktu tujuh tahun masalah kemiskinan di Indonesia belum bisa diatasi, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah kemiskinan menjadi 39,3 juta jiwa. (BPS,2006) : Tabel 1. Batas Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Masyarakat Miskin (1976-2006)
Tahun
Batas Miskin Rp/Kapita/Bulan
Presentase Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk Miskin (Juta)
Kota&
Kota&
Kota
Desa
Kota
Desa
Desa
Kota
Desa
Desa
1976
4.522
2.849
38,8
40,4
40,1
10,0
44,2
54,2
1978
4.969
2.981
30,8
33,4
33,3
8,3
38,9
47,2
1980
6.831
4 449
29
28,4
28,6
9,5
32,8
42,3
1981
9.777
5.877
28,1
26,5
26,9
9,3
31,3
40,6
1984
13.731
7.746
23,1
21,2
21,6
9,3
25,7
35,0
1987
17.381
10.294
20,1
16,1
17,4
9,7
20,3
30,0
1990
20.614
13.295
16,8
14,3
15,1
9,4
17,8
27,1
1993
27.905
18.244
13,4
13,8
13,7
8,7
17,2
25,9
1996
42.032
31.366
21,9
19,9
17,7
9,6
24,9
34,5
1998
96 959
72.780
19,5
25,7
24,2
17,6
31,9
49,5
1999
92.409
74.272
19,5
26,1
23,5
15,7
32,7
48,4
1999
89.845
69.420
15,1
20,2
18,0
12,4
25,1
37,5
2000
91.632
73.648
14,6
22,38
19,14
12,3
26,4
38,7
2001
100. 001
80.382
9,79
24,84
18,41
8,6
29,3
37,9
2002
130.499
96.512
14,46
21,1
18,2
13,3
25,1
38,4
2003
138.803
105.888
13,57
20,23
17,42
12,2
25,1
37.3
2004
143.455
108.725
12,13
20,11
16,66
11,3
24,8
36,1
2005
150.779
117.259
11,37
19,51
15,97
12,4
22,7
35,1
2006
174.290
151.997
13,47
21,81
39,3
14,5
24,81
39,3
Catatan : angka tanpa Timor Timur Sumber : Badan Pusat Statistik 2007. Tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada perkotaan. Hal ini bisa dimungkinkan karena sebagian besar penduduk Indonesia berdomisili di pedesaan yang bermata pencarian di sektor pertanian. Pola usaha masyarakat Simeulue masih bersifat tradisional baik pada bidang pertanian tanaman pangan maupun peternakan. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan petani. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mengembangkan berbagai sektor potensial, khususnya sub sektor peternakan yang dapat
memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan wilayah maupun pendapatan petani yang ada di daerah ini. Pengembangan peternakan sangat perlu dilakukan mengingat peningkatan sektor ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Simeulue ini tercermin dari kontribusi sub sektor peternakan sebesar 18,82% (BPS 2006), ini merupakan kontribusi tertinggi setelah sub sektor kehutanan. Peran pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan dalam rangka pengembangan peternakan sangat penting guna menunjang pembangunan di daerahnya dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1.2 Perumusan Masalah Sampai saat ini peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Simeulue masih dominan, dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Dari kelima sub sektor yang termasuk dalam sektor pertanian, sub sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Simeulue adalah sub sektor kehutanan dan peternakan. Selama kurun waktu tahun 2001-2005 pertumbuhan ekonomi Simeulue dari tahun ke tahun cenderung bergerak lambat. Bahkan pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi simeulue tidak sampai 1 persen. Seperti yang di sajikan pada Tabel 2 berikut: Tabel 2. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Simeulue, 2001-2005(persen) Sektor
2001
2002
2003
2004
2005
1. Pertanian
1,29
1,30
1,53
1,45
(2,22)
1,31
2,46
2,63
2,56
2,67
1,48
1,27
2,85
2,77
(12,31)
4. Listrik,gas dan air bersih
1,10
1,06
3,55
3,43
(10,66)
5. Bangunan
0,58
1,03
2,09
3,90
7,64
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
1,09
1,57
1,76
2,45
3,04
7. Pengangkutan dan komunikasi
1,51
3,39
4,56
4,36
3,71
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
11,10
0,46
1,00
0,54
47,30
9. Jasa-Jasa
1,46
1,42
1,73
1,70
1,46
2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan
PDRB Kabupaten Simeulue
1,39
1,45
1,83
2,01
0,64
PDRB Prov. NAD (tanpa migas)
(0,44)
7,96
3,70
1,70
1,22
Sumber : BPS kabupaten Simeulue, 2006 Pada tahun 2001 perekonomian Simeulue tumbuh 1,39 persen. Pada tahun 2003 dan 2004 laju pertumbuhan ekonomi Simeulue semakin cepat, yakni masing-masing 1,83 persen dan 2,01 persen. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Simeulue berjalan sangat lambat. Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005 menyebabkan lumpuhnya sektor-sektor perekonomian daerah. Pada tahun 2005 perekonomian Simeulue hanya mampu tumbuh 0,64 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 disebabkan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Simeulue, yakni pertanian mengalami pertumbuhan -2,22 persen. Walaupun menunjukkan kecenderungan menurun, sepanjang kurun waktu 2000 hingga 2005 sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dengan kontribusi melebihi 50 persen. Hal ini disebabkan aktivitas masyarakat didominasi oleh sektor pertanian. Selengkapnya disajikan pada tabel 3 berikut ini : Tabel 3. Struktur Perekonomian Kabupaten Simeulue 2005 PDRB Kabupaten Simeulue atas Harga
Nilai PDRB
Konstan Lapangan Usaha
2003
2004
2005
1. Pertanian
91.148,74
92.469,78
90.415,05
a. Tanaman Bahan Makanan
17.127,72
17.545,50
17.896,43
7.562,45
7.733,69
8.011,99
c. Peternakan
30.106,87
30.899,27
31.529,44
d. Kehutanan
32.024,62
31.860,65
28.440,63
4.327,08
4.430,67
4.536,65
b. Tanaman Perkebunan
e. Perikanan
Sumber :BPS Kabupaten Simeulue, 2006 Berkembangnya sektor pertanian terutama sub sektor peternakan akan dapat meningkatkan pendapatan petani, sehingga kemiskinan juga dapat ditanggulangi. Selain itu pula, sub sektor peternakan akan mendorong berkembangnya sub sektor perekonomian. Pada akhirnya sub sektor peternakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum.
Pada era otonomi sekarang ini masing-masing daerah dituntut untuk mengembangkan perekonomian wilayahnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Kabupaten Simeulue didominasi oleh sektor pertanian khususnya sub sektor peternakan namun kemiskinan yang dialami oleh masyarakat diwilayah ini masih relatif tinggi.
Tabel 4. Populasi Ternak Per Kecamatan di Kabupaten Simeulue 2007 Jenis ternak (ekor) No
Ayam
Kecamatan Sapi Potong Jantan
Kerbau
Betina
Kambing
Jantan
Betina
Jantan
Betina
Buras
Itik
1
Simeulue Timur
62
198
1.418
4.352
520
2702
22.924
4.837
2
Simeulue Tengah
55
162
2.071
5.832
104
312
20.664
4.299
3
Salang
36
166
1.834
6.347
90
312
9.396
1.137
4
Simeulue Barat
35
119
1.231
3.388
113
765
13.207
2.352
5
Teupah Selatan
148
596
485
1.957
294
1.720
47.193
2.679
6
Teupah Barat
956
2.836
317
1.136
13.997
841
7
Teluk Dalam
373
1.773
51
242
10.199
666
8
Alafan
925
3.016
90
235
12.244
938
9.293
29.501
1.579
7.424
149.824
17.749
Sub Total Total
7
343 1.601
53
1.258
38.794
9.003
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Simeulue, 2008 Melihat potensi peternakan di kabupaten Simeulue, peternakan dapat menjadi andalan untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan sub sektor peternakan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah. Berkembangnya peternakan akan dapat meningkatkan pendapatan peternak, sehingga kemiskinan juga dapat ditanggulangi karena peternakan cenderung sebagai sub sektor basis. Selain
itu pula, sub sektor peternakan akan mendorong berkembangnya sub sektor perekonomian, karena peternakan sebagai sektor primer, yang menjadi input bagi kegiatan sektor lain sehingga memiliki daya dorong yang besar jika diikuti oleh pengembangan sektor sekunder yang berbasis pertanian, pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum. Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah (0,64%) dan tingkat potensi pengembangan yang sangat rendah. Hal ini mendorong tingkat kemiskinan di Kabupaten Simeulue terus meningkat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simeulue dapat di lihat pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Simeulue tahun 2007 Kecamatan
Total Penduduk
Total Penduduk
(Jiwa)
Miskin
Simeulue Timur
27.864
7.891
Teupah Selatan
9.545
Simeulue Barat Teupah Barat
10.128 6.803
7.871 5.635 3.958
Simeulue Tengah
9.012
3.438
Salang
8.041
3.093
Teluk Dalam
5.542
2.592
Alafan
4.661
1.167
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, 2008 Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simeulue, menuntut pemerintah daerah untuk segera menanggulangi kemiskinan tersebut, salah satu cara menanggulangi kemiskinan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Kabupaten Simeulue merupakan daerah dengan potensi sumberdaya alam yang baik, sektor pertanian Kabupaten Simeulue memiliki potensi penting sebagai salah satu subjek pelaku ekonomi. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertanian khususnya sub sektor peternakan.
Permasalahan pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Simeulue adalah kurangnya koordinasi, sinergi, dan efektifitas program lintas sektoral yang mencakup program pembangunan dan pemberdayaan. Alokasi dana program pengentasan kemiskinan terus ditingkatkan namun demikian, penurunan populasi penduduk miskin masih relatif kecil, dan bahkan cenderung mengalami perlambatan. Berbagai program pengentasan kemiskinan dilaksanakan guna menekan angka kemiskinan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur didaerah. Pada awalnya pemerintah pusat melaksanakan Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) dan berkembang menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dipedesaan tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat miskin. Ditingkat kabupaten, pemerintah Kabupaten Simeulue melaksanakan program sejenis yaitu Program Alokasi Dana Desa (ADD). Program ini dikelola oleh masyarakat desa setempat. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui keterlibatan masyarakat miskin didalamnya. Namun program ini masih banyak
ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan
pengembangan sosial budaya dipedesaan, sehingga program ini tidak terlalu memberikan manfaat kepada masyarakat miskin. Berdasarkan analisis di atas, permasalahan dalam kajian ini adalah : 1. Berapa besar kontribusi peternakan bagi PDRB di Kabupaten Simeulue? 2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani di Kabupaten Simeulue? 3. Bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simeulue? 1.3 Tujuan dan Manfaat Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menganalisis berapa besar kontribusi peternakan bagi PDRB di Kabupaten Simeulue 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani peternak miskin di Kabupaten Simeulue. 3. Menyusun rancangan strategi program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan peternakan di Kabupaten Simeulue. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan strategi pembangunan pertanian khususnya peternakan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
