1. PENDAHULUAN. Salah satu hal yang menarik dalam pembahasan Anggaran dan Pendapatan

1. PENDAHULUAN Salah satu hal yang menarik dalam pembahasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pembahasan anggaran terkait pos Belanja Daerah. Menurut Pane, et al (2011), Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintahan. Pos yang menarik untuk dibahas dalam belanja tidak langsung adalah belanja hibah dan belanja bantuan social, karena belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan pos belanja yang mempunyai resiko tinggi dan rawan tindak penyimpangan dan penyelewengan. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009 (Darmastuti dan Setyaningrum, 2001). Peraturan terbaru tentang pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yaitu

1

tentang pedoman pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD menyatakan bahwa penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan harus berpedoman pada Peraturan Menteri. Dikeluarkannya peraturan tersebut, diharapkan dapat memberikan pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial agar tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi. Era otonomi daerah setiap daerah diwajibkan untuk mengatur peraturan daerahnya secara mandiri. Begitu pula Kabupaten Blora, belanja hibah di Kabupaten Blora diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 serta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah di Kabupaten Blora, sedangkan untuk belanja bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 serta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial di Kabupaten Blora. Kasus penyimpangan dan penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Blora antara lain penyelewengan yang terjadi berkenaan dengan kasus penyimpangan anggaran hibah APBD tahun 2008-2009 senilai Rp 3,4 miliyar di tubuh Persatuan Sepakbola Indonesia Kabupaten Blora (Persikaba Blora). Kasus tersebut semakin meruncing menyusul adanya saling tuduh antar oknum pejabat

2

terkait pentransferan dana senilai 560 juta. (LENSAINDONESIA.COM, 13 September 2012).

Suaramerdeka.com memuat berita tentang kasus penyimpangan dana bantuan tebu tahun 2012 sebesar Rp 5,4 miliar yang berasal dari APBN. Bantuan tebu awalnya diperuntukkan bagi petani atau kelompok tani yang menamam tebu seiring dengan dibangunnya pabrik gula yang ada di Kecamatan Todanan. 24 kelompok yang mendapatkan dana bantuan untuk digunakan sebagai modal tanam tebu. Polres Blora melakukan pemeriksaan dan ternyata dana bantuan tersebut banyak dinikmati oleh kelompok dan perorangan namun tidak digunakan untuk menanam tebu dan pada kenyataannya lahan tersebut tidak ada/fiktif.

Selain itu, kasus penyimpangan dana bantuan sosial di Kabupaten Blora yaitu kasus bantuan sosial

fiktif 5 situs budaya dan sejarah. Situs-situs tersebut

diantaranya, Makam Sunan Pojok, Situs Janjang, Situs Samin Klopoduwur, Situs Makam Abdul Qohar, dan Situs Jipang Panolan. Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011 senilai Rp26 miliyar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora mengungkapkan adanya bansos fiktif disitus tersebut yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Pada kasus ini, situs sejarah dan budaya di Blora dijadikan kedok untuk meraup dana bansos. Sampai saat ini, bukti dan data masih terus dikumpulkan oleh Kejari untuk mengungkap kasus bansos fiktif tersebut. (SuaraBanyuurip.com, Sabtu 25 Januari 2014). Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap belanja hibah dan belanja bantuan sosial memberikan bukti kurang baiknya pengelolaan belanja hibah dan

3

belanja

bantuan

sosial

oleh

Pemerintah.

Segenap

penyelewengan

dan

penyimpangan, mengindikasikan bahwa terjadi penyimpangan dalam kegiatan pengendalian. Hal ini menunjukkan

perlu dilakukan penelusuran sistem

pengendalian intern terutama komponen kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 TAHUN 2008). Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Alasannya, dari berbagai penyimpangan yang terjadi, seharusnya dapat diatasi dengan pelaksanaan peraturan yang telah disusun oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan walaupun tindakan untuk mengatasi resiko telah disusun oleh pemerintah yang berupa peraturan-peraturan pemerintah. Selain itu, memfokuskan kegiatan pengendalian dikarenakan didasari oleh Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara. Peraturan

tersebut

mengimplikasikan perlunya

penyelenggaraan

kegiatan

pengendalian pada keseluruhan Instansi Pemerintah untuk mencapai sistem pengelolaan

keuangan

negara

yang

lebih

akuntabel

dan

transparan

(http://www.kppt.baliprov.go.id). Berdasarkan uraian diatas, masalah penelitian yang dirumuskan yaitu Kegiatan Pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Manfaat dari penelitian

4

ini, sebagai bahan evaluasi serta memberikan masukan dalam kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Kabupaten Blora. Persoalan penelitian, bagaimana kegiatan pengendalian dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora? Gambaran singkat mengenai penelitian ini, kertas kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis data serta kesimpulan dan saran. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kabupaten Blora. Bagian kajian pustaka berisi teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar penyusunan kertas kerja mengenai kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kabupaten Blora. Bagian metode penelitian berisi satuan pengamatan dan analisis, jenis data dan sumber data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Bagian selanjutnya yaitu bagian analisis data yang berisi mengenai pembahasan sistem pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, penyelenggaraan kegiatan pengendalian belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kabupaten Blora serta evaluasi kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari temuan penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah maupun peneliti-peneliti selanjutnya.

5

Batasan penelitian dalam penyusunan kertas kerja ini diantara lain: yang pertama, peneliti hanya menganalisis penyelenggaraan salah satu komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu kegiatan pengendalian. Kedua, peneliti hanya memfokuskan pada pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang berupa uang. Ketiga, kegiatan pengendalian hanya dilakukan di Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kabupaten Blora yang mempunyai fungsi rangkap yaitu sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Blora.

2. KAJIAN PUSTAKA 2.1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 TAHUN 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

6

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

2.2. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi

resiko

telah dilaksanakan secara

efektif.

Kegiatan

pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pengendalian organisasi. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian dimaksudkan pada pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 sekurangkurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 1.

Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;

2.

Kegitan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko;

3.

Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Insatansi Pemerintah;

4.

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

7

5.

Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;

6.

Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dengan fungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksudkan pada pasal 18 ayat 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, terdiri dari: 1.

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan

kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. 2.

Pembinaan sumber daya manusia; Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya

manusia, dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, Pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: 2.1. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan strategi instansi kepada pegawai. 2.2. Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi. 2.3. Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan, dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. 3.

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; Kegiatan pengendalian atas pengelolan sistem informasi dilakukan untuk

memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolan sistem informasi meliputi:

8

3.1. Pengendalian umum, terdiri dari: 3.1.1. Pengamanan sistem informasi 3.1.2. Pengendalian atas akses 3.1.3. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi 3.1.4. Pengendalian atas perangkat lunak sistem 3.1.5. Pemisahan tugas 3.1.6. Kontinuitas pelayanan 3.2.Pengendalian aplikasi, terdiri dari: 3.2.1. Pengendalian otorisasi 3.2.2. Pengendalian kelengkapan 3.2.3. Pengendalian akurasi 3.2.4. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data 4.

Pengendalian fisik atas aset; Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas

aset. Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai: 4.1.Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik. 4.2.Rencana pemulihan setelah bencana

9

5.

Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja,

Pimpinan Instansi harus: 5.1.Menetapkan ukuran dan indikator kinerja. 5.2.Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. 5.3.Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja. 5.4.Mambandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 6.

Pemisahan fungsi; Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, Pimpinan Instansi Pemerintah harus

menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang. 7.

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, Pimpinan Instansi

Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. 8.

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, Pimpinan Instansi

Pemerintah perlu mempertimbangkan: 8.1. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera. 8.2. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

10

9.

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; Dalam Melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya,

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. 11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. 2.4.Belanja (Biaya) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah, Belanja merupakan semua pengeluaran rekening Kas Umum Negara/Daerah yang yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi kewajiban pemerintah dan tidak diperoleh kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah dikelompokkan atas: 1) Belanja langsung, menurut jenisnya terdiri dari: a.

Belanja Pegawai;

11

b.

Belanja barang dan jasa; dan

c.

Belanja Modal

2) Belanja tidak langsung, menurut jenisnya terdiri dari: a. Bunga; b. Subsidi; c. Hibah; d. Bantuan sosial; e. Belanja bagi hasil; f. Bantuan keuangan; g. Belanja tidak terduga. 2.5. Belanja Hibah Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran urusan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 Pasal 5 tentang Prinsip Pemberian Hibah adalah a. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. b. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

12

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asaa keadilan, kepatutan, resionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang kriteria pemberian hibah menyebutkan hibah dapat diberikan kepada: a.

Pemerintah;

b.

Pemerintah Daerah lainnya;

c.

Perusahaan daerah;

d.

Masyarakat;

e.

Organisasi kemasyarakatan; dan/atau

f.

Badan Kerjasama Antar Daerah.

2.6. Belanja Bantuan Sosial Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

13

Menurut Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 Pasal 5 tentang Prinsip Pemberian Bantuan Sosial adalah a. Pemerintah

daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada

anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. b. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asaa keadilan, kepatutan, resionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

3. METODE PENELITIAN Metode penelitian merupakan cara kerja memahami bagaimana suatu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data dengan menggunakan metode-metode tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mengetahui data-data secara lengkap dan tepat dalam mencapai tujuan penelitian. 3.1.Satuan Pengamatan Dan Satuan Analisis Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD sedangkan satuan analisisnya adalah sistem pengendalian intern pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. 3.2.Jenis Data dan Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung

14

memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2006). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung oleh penulis melalui wawancara ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui dokumendokumen terkait dengan kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora tentang Kegiatan Pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan data sekunder diperoleh dari DPPKAD. Data sekunder yang diperoleh berupa peraturan daerah yang terkait dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan studi literatur dengan tujuan untuk tinjauan pustaka. 3.3.Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik diskriptif kualitatif, yang menjelaskan, meringkas berbagai situasi, kondisi dan variabel yang timbul di masyarakat sebagai objek penelitian untuk mengetahui kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah:

15

1. Mendiskripsikan mekanisme pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Blora, berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang hibah dan Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang bantuan sosial yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Menganalisis kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora. 3. Menganalisis penyelenggaraan kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora dikarenakan Pemerintah Kabupaten Blora belum menetapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya komponen kegiatan pengendalian, 4. Membuat kesimpulan dan saran atas kegiatan pengandalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora.

16

4.

ANALISIS DATA

4.1. Sistem Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Blora Pemohon mengajukan permohonan hibah dan bantuan sosial berupa proposal kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Proposal tersebut berisi: 1) Surat Permohanan bantuan ditujukan kepada Bupati Blora cq. SKPD terkait, dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Blora, Kepala DPPKAD Kabupaten Blora, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Blora dan Inspektur Kabupaten Blora; 2) Pendahuluan berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan keluaran, tempat dan waktu pelaksanaan, pendanaan; 3) Susunan panitia belanja hibah/belanja bantuan sosial; 4) Rencana Penggunaan Dana (RPD); Berdasarkan usulan tersebut, SKPD melakukan evaluasi terhadap proposal. Dalam melakukan evaluasi, Kepala SKPD membentuk tim pengkaji yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Tim Pengkaji serta diotorisasi oleh Kepala SKPD. Hasil pengkajian evaluasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Dan Pengkajian Hibah dan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh segenap Tim Pengkaji, dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SKPD. Menurut Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pengkajian , Kepala SKPD menerbitkan Rekomendasi serta pencantuman daftar lokasi dan alokasi penerima hibah dan bantuan sosial yang selanjutnya dikirimkan kepada Tim Anggaran

17

Pemerintah Daerah (TAPD). Rekomendasi yang dikirim ke TAPD akan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah. Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan KUA dan PPAS, hibah dan bantuan sosial berupa uang akan dicantumkan dalam RKA-PPKD yang dirapatkan dengan DPRD, selanjutnya besaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial akan ditetapkan dalam APBD dan menjadi dasar pembuatan Keputusan Bupati Blora tentang daftar penerima hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan

SK

Bupati

kemudian

penerima

bantuan

mengajukan

permohonan pencairan dana hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari: 1) Surat Permohonan Pencairan Dana ditujukan kepada Bupati Blora, cq. Kepala SKPD dengan tembusan Kepala DPPKAD Kabupaten Blora; 2) Kuitansi bermeterai; 3) Rencana Penggunaan Dana (RPD); 4) Nomor Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima hibah dan bantuan sosial; 5) Surat Pernyataan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Hibah/bantuan sosial. Khusus penerima hibah dilakukan penandatanganan NPHD antara penerima dan: 1. Kepala SKPD untuk bantuan senilai Rp. 100.000.000,00 2. Sekretaris Daerah untuk bantuan senilai Rp. 200.000.000,00 3. Bupati untuk bantuan senilai Rp. 100.000.000,00-Rp. 200.000.000,00

18

Kepala SKPD memerintahkan Tim Pengkaji melakukan verifikasi kembali atas persyaratan pencairan dana hibah/bantuan sosial yang diajukan Bupati melalui Kepala SKPD dan ditandatangani oleh segenap Tim Pengkaji. Pengkajian tersebut meliputi: 1) Proposal; 2) Surat Permohonan Pencairan Dana; 3) Nomor Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima hibah/bantuan sosial; 4) Kuitansi bermeterai; 5) Keputusan Bupati mengenai penerima hibah/bantuan sosial dan besarannya; 6) Rencana Penggunaan Dana (RPD); 7) Khusus untuk penerima hibah/bantuan sosial yang pernah menerima bantuan pada tahun sebelumnya, wajib menyertakan laporan pertanggungjawaban hibah/bantuan sosial; 8) NPHD; 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas dari penerima hibah dan bantuan sosial; Hasil verifikasi pencairan oleh Tim Pengkaji dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala SKPD. Berdasarkan Pernyataan Verifikasi, Kepala SKPD mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD dengan dilampiri Kartu Kendali dan Laporan Keuangan dan Fisik, serta dikirimkan pula kelengkapan berkas persyaratan pencairan yaitu: 1) Proposal Rencana Kegiatan dari masing-masing penerima.

19

2) Surat Permohonan Pencairan Dana, Kuitansi, FC Rekening Bank, Rencana Penggunaan Dana, Surat Pernyataan Kesanggupan Penggunan dan Pelaporan Dana dari masing-masing penerima. 3) Berita Acara Tim Pengkaji, Rekomendasi. 4) NPHD Setelah proses diatas, Kepala DPPKAD akan menyiapkan SPP LS (Surat Perintah Pencairan Langsung) dan menerbitkan SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung). SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung) digunakan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai dasar penerbitan SP2D LS dan SP2D LS ini digunakan oleh pemohon untuk proses pencairan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora. Tahap pencairan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan dengan ketentuan: 1) Untuk hibah dan bantuan sosial dengan besaran sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan 1 (satu) tahap. 2) Untuk hibah dan bantuan sosial dengan besaran lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap. Tahap 1 dan tahap 2 masing-masing sebesar 50% dari total dana hibah dan bantuan sosial. Pencairan tahap 2 dilaksanakan setelah penerima hibah/bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan dana hibah dan bantuan sosial tahap 2 dengan dilampiri: a.

Nomor Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima hibah/bantuan sosial.

b.

Kuitansi bermeterai

20

c.

Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial

d.

NPHD

e.

FC Proposal dan Rencana Anggaran Biaya

f.

Rencana Penggunaan Dana

g.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas

h.

Hasil Verivikasi Tim Pengkaji terkait atas laporan pertanggungjawaban dana hibah/bantuan sosial tahap 1 yang diterima

i.

Surat Pernyataan atau Laporan Fisik yang telah mencapai 50%

penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan dengan ketentuan: 1) Untuk dana hibah dan bantuan sosial dengan besaran lebih dari Rp. 2.500.000,- dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Blora melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah/bantuan sosial (account to account) 2) Untuk dana hibah dan bantuan soaial yang besaran sampai dengan Rp.2.500.000,- dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Blora melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah/bantuan sosial (account to account) atau melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening bendahara pengeluaran SKPD

yang

selanjutnya

diberikan

secara

tunai

kepada

penerima

hibah/bantuan sosial. Tahap selanjutnya setelah penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh penerima hibah dan

21

bantuan sosial serta tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD. Penerima hibah dan bantuan sosial setelah menerima dana pencairan hibah maupun bantuan sosial wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui DPPKAD selaku PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait, Inspektur dan Kepala BAPPEDA. Pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial meliputi: 1.

Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial;

2.

Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah maupun bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran Belanja;

3.

Bukti-bukti pengeluaran dana hibah dan bantuan sosial. Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi, Kepala SKPD terkait

membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD. Hasil monitoring akan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala BAPPEDA dan Kepala DPPKAD. (Lihat lampiran 1, flow chart pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial) 4.2. Kegiatan Pengendalian

Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja

Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Blora Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan dengan efektif. Kegiatan pengendalian merupakan salah satu komponen dari sistem pengendalian intern.

22

Peraturan secara khusus tentang sistem pengendalian intern belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Pengendalian atas penyelenggaraan kegitan Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 dimana dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian terdiri dari beberapa komponen. Komponenkomponen tersebut adalah reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. 4.3. Deskripsi Kegiatan Pengendalian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Pemerintah

Kabupaten

Blora

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Diskripsi kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut :

23

4.3.1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah

Kabupaten

Blora

dalam

melakukan

reviu

kegiatan

pembandingan kinerja dengan tolok ukurnya telah dilaksanakan setiap akhir tahun. Program Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan program yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam melakukan reviu kegiatan pembandingan. Unsur-unsur yang dinilai dalam SKP meliputi kesetiaan, prestasi kerja,

tanggung

jawab,

ketaatan,

kejujuran,

kerjasama,

prakarsa

dan

kepemimpinan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, terdapat skala penilaian untuk menilai baik/buruknya kinerja pegawai. Berikut tabel skala penilain kinerja pegawai.

NO

Tabel 4.1 Skala Penilain Kinerja Pegawai ANGKA KATEGORI

1

91 ke atas

Sangat Baik

2

76 – 90

Baik

3

61 – 75

Cukup

4

51 – 60

Kurang

5

50 ke bawah

Buruk

SKP mulai dilaksanakan pada tahun 2014, Penilaian SKP dilakukan pada rapat tahunan. Reviu kegiatan pembandingan kinerja tidak dilakukan secara khusus oleh pegawai yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial, namun dilaksanan pada seluruh pegawai di DPPKAD Kabupaten Blora. Khusus untuk reviu belanja hibah dan belanja bantuan sosial didasarkan pada DPA-SKPD, dimana didalamnya berisi tentang indikator, tolok ukur kinerja yang berisi ukuran prestasi kerja pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan 24

sosial, dan target kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program belanja hibah dab belanja bantuan sosial. 4.3.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia 4.3.2.1 Proses mengkomunikasikan visi , misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai. Pengkomunikasian visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi dilakukan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Blora kepada seluruh pegawai termasuk pegawai yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sosialisasi visi dan misi dilaksanakan setiap rapat, baik rapat rutin maupun rapat tahunan, visi dan misi selalu dibacakan oleh Kepala DPPKAD kepada seluruh pegawai, maupun ditulis dan dipasang di tempat yang strategis yaitu disamping pintu masuk dan diruang rapat dengan maksud agar pegawai dapat membaca dan memahami visi dan misi DPPKAD sehingga pegawai dapat menerapkan visi, misi tersebut dalam pekerjaannya agar tercapai tujuan yang telah ditentukan. 4.3.2.2 Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi DPPKAD Kabupaten Blora sebagai pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial, membuat kegiatan pelatihan dan fasilitas pendidikan kepada pegawai sesuai dengan kapasitas pekerjaannya. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan fasilitas pendidikan kepada pegawai bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai yang mendukung pencapaian visi dan misi. DPPKAD Kabupaten Blora dalam melaksanakan kegiatan pelatihan tidak hanya dilakukan

25

secara khusus untuk pegawai pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial saja tetapi juga diperuntukkan kepada seluruh pegawai. 4.3.2.3 Membuat uraian jabatan, prosedur rekruitmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja serta rencana pengembangan karier. DPPKAD mempunyai uraian jabatan yang jelas mengenai tugas pokok, fungsi masing-masing bidang serta jabatan di DPPKAD Kabupaten Blora berdasarkan lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011. Prosedur rekruitmen yang dilaksanakan oleh DPPKAD kabupaten blora melalui proses seleksi Pegawai Negeri Sipil, termasuk rekruitmen pada pegawai yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Program pelatihan dan program pendidikan yaitu dengan mengadakan diklat kepada pegawai sesuai dengan kapasitas pekerjaannya. Ada tiga jenis program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, diantaranya: 1.

Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Program diklat ini, bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan

ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional bagi pegawai, tidak diperuntukkan bagi pegawai yang mengelola benja hibah dan belanja bantuan sosial saja, tetapi untuk seluruh pegawai yang mempunyai wewenang di DPPKAD Kabupaten Blora.

26

Diklat Kepemimpinan terdiri atas empat jenjang:

1) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk Jabatan Struktural Eselon IV. 2) Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk Jabatan Struktural Eselon III. 3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk Jabatan Struktural Eselon II. 4) Diklat Kepemimpinan Tingkat I untuk Jabatan Struktural Eselon I.

2.

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Program diklat ini, bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keahlian,

dan keterampilan bagi pegawai yang berhubungan langsung dengan tugas yang diemban oleh pegawai. 3.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis

yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai Fasilitas pendidikan/study lanjut diberikan kepada seluruh pegawai di DPPKAD Kabupaten Blora termasuk pegawai yang mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Tidak ada persyaratan khusus bagi pegawai yang ingin melanjutkan studynya. Fasilitas pendidikan diberikan kepada pegawai jika ada alokasi dana dalam anggaran oleh Pamerintah Kabupaten Blora 4.3.3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 4.3.3.1 Pengendalian umum 4.3.3.1.1. Pengamanan sistem informasi Sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora yang berkaitan dengan pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah

27

Sistem Informasi Pencairan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD digunakan untuk mencatat transaksi pencairan secara umum termasuk dana hibah dan bantuan sosial. pengamanan yang digunakan pada SIPKD dengan cara memasukkan username dan password, untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial terdapat loging khusus yang hanya pegawai bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja yang dapat mengakses sistem tersebut. Dalam pengamanan sistem informasi belum ada penilaian resiko atas sistem informasi serta belum ada organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan. Ada pemantauan prosedur pengamanan, yaitu menggunakan monitor pemantau, tetapi tidak dilakukan pengecekan setiap hari, hanya dilakukan pengecekan sesuai dengan kebutuhan. 4.3.3.1.2. Pengendalian atas akses Pegawai bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja, sub bidang pengelolaan belanja tak langsung dan pembiayaan yang hanya dapat mengakses dokumen-dokumen serta data penerima belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pengendalian fisik secara khusus yang berkaitan dengan pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial belum dilaksanakan sepenuhnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan tempat penyimpanan dokumen. sebagian besar dokumen tersebut telah diletakkan sesuai dengan tanggal transaksi di almari khusus penyimpanan dokumen yang dilengkapi dengan kunci pengaman, tetapi karena keterbatasan tempat, sebagian dokumen dimasukkan kedalam kardus dan hanya diletakkan disamping meja kerja pegawai bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja.

28

Pengendalian logik dilakukan dengan memberi password pada SIPKD dan ada login khusus untuk setiap pegawai sesuai dengan kepentingannya. Belum ada tindakan perbaikan dan penegakan disiplin secara khusus bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Dalam rangka penegakan disiplin, bagi pegawai yang melanggar, Kepala DPPKAD hanya akan memberikan peringatan secara lisan. 4.3.3.1.3. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan atas perangkat lunak aplikasi Belum ada pelaksanaan pengendalian atas pengembangan dan perubahan atas perangkat lunak aplikasi. 4.3.3.1.4. Pengendalian atas perangkat lunak sistem Dalam pengendalian atas perangkat lunak sistem ada pembatasan akses berdasarkan

tanggungjawab

pekerjaan

dan

dokumentasi

atas

otorisasi.

Pembatasan tersebut dilakukan dengan cara pemberian username dan password pada setiap perangkat lunak. Sehingga, tidak semua pegawai dapat mengakses hanya pegawai yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan yang dapat membuka/mengakses perangkat lunak tersebut.

4.3.3.1.5. Pemisahan tugas Belum ada kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada pemisahan tugas dalam pengelolaan sistem informasi. Sistem yang ada hanya dikelola oleh satu pegawai, dan pegawai tersebut tidak hanya mengelola sistem informasi yang berkaitan dengan belanja hibah dan bantuan sosial saja, tetapi pegawai tersebut juga melakukan pekerjaan lain.

29

4.3.3.1.6. Kontinuitas pelayanan Belum adanya pelaksanaan kontinuitas pelayanan dalam pengendalian sistem pengelolaan belanja hibah dan belanja bantua sosial. Terutama pengendalian untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan dan terhentinya operasi komputer. Apabila terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan terhentinya komputer belum ada penggunaan penyimpan daya untuk melanjutkan pelayanan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Hal yang dilakukan untuk melanjutkan pelayanan dilakukan secara manual. 4.3.3.2 Pengendalian aplikasi 4.3.3.2.1. Pengendalian otorisasi Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah SP2D. Dokumen ini yang dipakai datanya untuk masuk ke sistem. Sebelum diotorisasi, dokumen ini tidak dapat digunakan untuk masuk ke sistem. 4.3.3.2.2. Pengendalian kelengkapan Pengendalian kelengkapan dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial mencakup pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer serta pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. SP2D yang telah diotorisasi akan diinput, tetapi sebelum diinput, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kelengkapan datanya. 4.3.3.2.3. Pengendalian akurasi Pengendalian akurasi berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora adalah untuk pembuatan

30

SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D. Data yang akan diinput dalam dokumen akan diteliti dan divalidasi terlebih dahulu untuk mengecek keabsahan dokumen. Jika ditemukan data yang tidak lengkap maka akan dilakukan pembenaran data dengan segera. 4.3.3.2.4. Pengendalian terhadap pemrosesan dan file data Pengendalian terhadap pemrosesan dan file data yang dilakukan dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora berupa pemakaian program dan file data versi terkini selama pemrosesan. Program yang digunakan yaitu Sistem Informasi Pencairan Keuangan Daerah (SIPKD). 4.3.4. Pengendalian Fisik Atas Aset 4.3.4.1.Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik Pada pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang, aset yang terkait adalah kas. Kas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial ditempatkan di BPD Jateng. Kas yang terkait dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial akan dipergunakan jika terjadi pencairan hibah dan bantuan sosial. Pengamanan dan prosedur yang dilakukan atas kas ketika terjadi pencairan yaitu dengan menggunakan SP2D yang telah dibuat oleh DPPKAD Kabupaten Blora. Bank tidak bisa mengeluarkan dana hibah dan bantuan sosial, jika penerima hibah dan bantuan sosial tidak bisa menunjukkan SP2D yang diterbitkan oleh DPPKAD. Kas yang berada di bank juga akan dicek secara berkala dengan melihat rekening koran yang diterbitkan oleh BPD Jateng.

31

4.3.4.2.Rencana pemulihan setelah bencana Belum ada pelaksanaan rencana pemulihan setelah bencana dalam kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 4.3.5. Penetapan dan Reviu Atas Indikator dan Ukuran Kinerja 4.3.5.1.Penetapan ukuran dan indikator kinerja Indikator dan ukuran kinerja yang digunakan untuk pegawai pengelola hibah dan bantuan sosial, secara umum sama dengan indikator dan ukuran kinerja untuk pegawai yang mengelola tugas lain. Ukuran dan indikator kinerja yang digunakan akan dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Program Sasaran Kerja Pegawai ini dilakukan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Blora yang berguna untuk membandingkan kinerja pegawai dalam Instansi Pemerintah dengan ukuran atau sasaran yang sudah ditetapkan. Unsur-unsur yang dinilai dalam SKP meliputi kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, terdapat skala penilaian meliputi nilai 91 ke atas = sangat baik, 76 sampai 90 = baik, 61 sampai 75 = cukup, 51 sampai dengan 60 = kurang, 50 ke bawah = buruk. Progran Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Pemerintah Kabupaten Blora baru dilaksanakan pada awal tahun 2014, jadi belum ada reviu dan validitas secara indikator atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. 4.3.5.2.Evaluasi indikator penilaian pengukuran kinerja Belum ada pelaksanaan evaluasi indikator pengukuran kinerja dikarenakan Program Sasaran Kerja Pegawai (SKP) baru dilaksanakan mulai awal 2014.

32

4.3.5.3.Pembandingan secara terus menerus data capaian kinerja Belum ada pelaksanaan pembandingan secara terus menerus data capaian kinerja dikarenakan Prrogram Sasaran Kerja Pegawai (SKP) baru dilaksanakan mulai awal 2014. 4.3.6. Pemisahan Fungsi Pemisahan fungsi dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kabupaten Blora dilakukan secara terpisah, tidak hanya dikendalikan oleh satu orang. Pemisahan fungsi tersebut yaitu kegiatan penganggaran dilakukan terpisah dengan kegiatan pemeriksaan proposal dan kegiatan pencairan dana. Kegiatan penganggaran dilaksanakan di DPPKAD Kabupaten Blora yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Blora (TAPD). Kegiatan pemeriksaan proposal dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan bidang yang diampu. Kegiatan pencairan dana hibah dan bantuan sosial dilaksanakan di DPPKAD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 4.3.7. Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Penting Otorisasi atas transaksi menyangkut belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilakukan oleh pejabat berwenang. Otorisasi atas dokumen SPP-LS dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD, SPM-LS diotorisasi oleh Kepala DPPKAD dan SP2D dilakukan oleh kuasa BUD. Ketentuan dan syarat otorisasi transaksi dilakukan dengan mengecek kebenaran atas transaksi dan kejadian penting terkait dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Apabila terdapat dokumen atas transaksi dan kejadian penting yang akan diotorisasi tidak lengkap

33

dan tidak absah maka proses otorisasi tidak akan dilakukan oleh Kepala DPPKAD. 4.3.8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian Penting 4.3.8.1.Transaksi diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera Transaksi pada belanja hibah dan belanja bantuan sosial terjadi pada saat pencairan dana. Pencairan dana dilakukan hanya sekali dalam satu tahun anggaran yaitu pada akhir tahun. Pencatatan transaksi tersebut dilakukan segera dan bersamaan setelah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mencatat pencairan dana belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah SIPKD, melalui aplikasi tersebut pegawai dapat langsung melakukan pencatatan pengeluaran kas akan secara langsung mengurangi jumlah kas daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora. 4.3.8.2.Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi dan kejadian. Pengelolaan belanja hiabah dan belanja bantuan sosial dilakukan pada satu sikus, yaitu siklus pencairan dana hibah dan bantuan sosial yang dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan atau bulan desember. Klasifikasi dan pencatatan atas transaksi pencairan dana hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan segera dan tepat waktu, yaitu setelah adanya penerbitan SP2D, dan secara otomatis akan segera dicatat sebagai pengeluaran kas daerah.

34

4.3.9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya Pemberian akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas penugasan. Pembatasan akses dokumen dan catatan akuntasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Pegawai bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja, sub bidang pengelolaan belanja tak langsung dan pembiayaan yang dapat mengakses dokumen dan catatan akuntansi terkait belanja hibah dan belanja bantuan sosial selain bidang tersebut tidak diperkenankan untuk mengakses. 4.3.10. Akuntabilitas Terhadap Sumber daya dan Pencatatannya Ada penugasan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyampaian sumber daya dan pencatatan serta melakukan reviu atas penugasan. Dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di DPPKAD Kabupaten Blora telah dilakukan penugasan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyampaian sumber daya dan pencatatan. Penugasan tersebut diberikan kepada pegawai bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja, sub bidang pengelolaan belanja tak langsung dan pembiayaan. 4.3.11. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting Pemerintah Kabupaten Blora belum melaksanakan dokumentasi atas sistem pengendalian internal, namun dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting terkait dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial telah dilaksanakan, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Pemeliharaan terhadap dokumentasi di DPPKAD Kabupaten Blora belum dilaksanakan secara maksimal karena

35

keterbatasan tempat penyimpanan dokumen. Banyak dokumen yang berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak ditata dengan baik hanya dimasukkan kedalam kardus.

Untuk mendukung penjelasan tentang kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantua sosial, maka, ditambahkan contoh nyata proyek hibah: HIBAH PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA SMA MUHAMMADIYAH 3 RANDUBLATUNG SMA muhammadiyah 3 Randublatung Blora merupakan salah satu institusi/lembaga pendidikan yang turut mewarnai dunia pendidikan di masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari visi dan misi Muhammadiyah pada umumnya yaitu amar ma’ruf nahi mungkar serta didorong dan didasari dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah pada khususnya yaitu membentuk generasi yang berilmu dan berwawasan keislaman.

SMA muhammadiyah 3

Randublatung terletak di Jalan Raya Menden km.01 Randublatung Blora. Sebelumnya, SMA muhammadiyah 3 Randublatung Blora hanya memiliki beberapa alat-alat laboratorium, karena keterbatasan alat laboratorium membuat guru kimia/fisika dan biologi merasa kesulitan dalam proses pembelajaran. Kebutuhan akan alat-alat laboratorium IPA mendorong para pengajar untuk melengkapi kebutuhan tersebut. Dana untuk melengkapi alat-alat laboratorium tidaklah sedikit, dana yang dimiliki pihak sekolah tidak mencukupi untuk membeli seluruh alat-alat laboratorium yang dibutuhkan. Adanya masalah

36

tersebut, kemudian kepala sekolah beserta para pengajar berunding untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dalam rangka mengajukan bantuan, pihak sekolah membentuk panitia yang akan menangani proyek pengajuan bantuan alat-alat laboratorium tersebut. Dibawah ini adalah daftar nama panitia pengadaan peralatan laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung: Tabel 4.2 Daftar Panitia Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora Nama Jabatan Ket

No 1

Ahmad Juwariyanto, S.Pt

Ketua Panitia

Waka Sarpras

2

Taufan Hariyadi

Sekretaris

Staff TU

3

Purmini

Bendahara

Bendahara Sekolah

4

Tri Atmi Rochmawati, S.Pd

Anggota

Guru Kimia/Fisika

5

Da’im Chuzaimah, S.Hut

Anggota

Guru Biologi

6

Sa’roni

Anggota

Komite

Sumber: Proposal Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

Panitia yang telah dibentuk tersebut, kemudian menyusun rencana anggaran belanja permohonan bantuan pengadaan peralatan laboratorium IPA. Berikut

adalah

rancangan

anggaran

belanja

SMA

Muhammadiyah

3

Randublatung.

37

Tabel 4.3 Rencana Angaran Belanja Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA 3 Muhammadiyah Randublatung Blora Jenis Alat Spesifikasi Vol Harga@ Jumlah No Harga Vol labu 250ml 1set 975.000 975.000 1 Alat Destinasi 2 Alat uji elektolit

4buah

60.000

240.000

3 Basicmater

2buah

485.000

970.000

4

10buah

12.500

125.000

2

210.000

420.000

2

295.000

590.000

4 buah

21.000

84.000

5 6

7

Shunt skala 0-5 A dan 0-100 ma < multiplier skala 019V dan 0-50V Batang pengaduk 20 cm 5mm Beban bercelah Massa 5-20gr, terdapat pengait Beban berkait Beban 50gr 2 buah, 200gr 1 buah Botol semprot 500 ml

8 Buret dan klem

Vol 50 ml

4 buah

525.000

2.100.000

9 Corong

Diameter 5cm

4 buah

48.000

192.000

10 Corong pisah

Bahan 100ml Ketelitian N/cm

4 buah

225.000

900.000

4 set

58.000

232.000

12 Gambar contoh tumbuhan dari berbagai divisi 13 Gambar contoh hewan dari berbagai filum 14 Gambar DNA

1 buah

85.000

85.000

1 buah

85.000

85.000

1 buah

85.000

85.000

15 Gambar kromosom 16 Gambar pewarisan mendel 17 Gambar RNA

1 buah

85.000

85.000

1 buah

85.000

85.000

1 buah

85.000

85.000

18 Gambar sistem pencernaan

1 buah

85.000

85.000

11 Dinamometer

gelas 0.1

Sumber: Proposal Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

38

No 19

20

21

22

23

24

25 26

Lanjutan Tabel 4.3 Rencana Angaran Belanja Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA 3 Muhammadiyah Randublatung Blora Jenis Alat Spesifikasi Vol Harga@ Jumlah Harga Gambar sistem 1 buah 85.000 85.000 pengeluaran burung, reptil, ampibi, ikan dan cacing tanah Gambar sistem 1 buah 85.000 85.000 peredaran darah burung, reptil, ampibi, ikan dan cacing tanah Gambar sistem 1 buah 85.000 85.000 pernapasan burung, reptil, ampibi, ikan dan cacing tanah Gambar/model 1 buah 85.000 85.000 sistem pengeluaran manusia Gambar/model 1 buah 85.000 85.000 sistem reproduksi manusia Gambar/model 1 buah 85.000 85.000 sistem syaraf manusia Garputala Bahan baja isi 4 2 buah 210.000 420.000 variasi frekuensi Gelas beaker 50 ml 6 buah 36.000 216.000

27 Gelas beaker

250 ml

6 buah

42.000

252.000

28 Gelas beaker

500 ml

6 buah

76.500

459.000

29 Gelas beaker

1000 ml

4 buah

95.000

380.000

30 Gelas ukur 10 ml

Bahan borosilikat

4 buah

49.500

198.000

31 Gelas ukur 100ml

Bahan borosilikat

4 buah

88.500

354.000

32 Gelas ukur 1000ml

Bahan borosilikat

4 buah

330.000

1.320.000

33 Gelas ukur 50 ml

Bahan borosilikat

4 buah

75.000

300.000

34 Gelas ukur 500ml

Bahan borosilikat

4 buah

210.000

840.000

Sumber: Proposal Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

39

Lanjutan Tabel 4.3 Rencana Angaran Belanja Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA 3 Muhammadiyah Randublatung Blora Jenis Alat Spesifikasi Vol Harga@ Jumlah No Harga 2 buah 285.000 570.000 35 Higrometer putar 36 Jangka sorong

Ketelitian 0.1mm

4 buah

195.000

780.000

37 Kaca arloji

Diameter 10cm

4 buah

30.000

120.000

Bahan aluminium dan baja massa Massa 100gr, 4 39 Kubus sama jenis 40 Labu erlenmeyer 250 ml

4 buah

58.000

232.000

4 buah

225.000

900.000

4 buah

51.000

204.000

41 Labu takar

50 ml

4 buah

112.500

450.000

42 Labu takar

100 ml

4 buah

95.000

380.000

43 Labu takar

1000 ml

4 buah

225.000

900.000

44 Lumpang dan alu

Porselen dia 90mm Ketelitian 0,01 mm Pembesaran 20x

6 buah

63.000

378.000

4 buah

255.000

1.020.000

2 buah

2.450.000

4.900.000

Menunjukkan atom hidrogen, nitrogen, sulfur, carbon 7cm

1 set

985.000

985.000

4 buah

63.000

252.000

49 Multimeter ACD/DC 50 Neraca

10 kilo Ohm/volt

2 buah

225.000

450.000

Ketelitian 10 mg

1 buah

2.800.000

2.800.000

51 Neraca 4 lengan

Ketelitian 10 mg

1 set

2.750.000

2.750.000

52 Osiloscope

Frekuensi10 MHz

1 Set

8.950.000

8.950.000

53 Pegas

Bahan baja pegas, 3 jenis bahan 12 lekukan

3 Set

165.000

495.000

2buah

65.000

130.000

38 Klem universal

45 Mikrometer 46 Microskope stereo binokuler 47 Model molekul

48 Mortas dan alu

54 Pelat tetes porselen

40

No 55

56 57 58

59 60 61 62

63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

Lanjutan Tabel 4.3 Rencana Angaran Belanja Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA 3 Muhammadiyah Randublatung Blora Jenis Alat Spesifikasi Vol Harga@ Jumlah Harga Pelat tetes 12 lekukan 2 buah 75.000 150.000 porselen 120x80m Pembakar spirtus Kaca vol 10ml 3 buah 37.500 112.500 Penjepit tabung Panjang 15cm 6 buah 6.000 36.000 reaksi Perangkat 2 set 225.000 450.000 pemeliharaan microskop Ph meter Model digital 1 set 985.000 985.000 Penggan penguap Porselen dia 6 buah 55.000 330.000 90mm Pipet seukuran 10 ml 4 buah 46.000 184.000 Pipet U Kapasitas 20 ml, 4 buah 28.000 112.000 bahan kaca borosilikat Pipet Volume 5 ml 4 buah 45.000 180.000 Pipet Volume 10 ml 4 buah 60.000 240.000 Pipet Y 10mm, bahan 4 buah 27.000 108.000 borosilikat Plat Bahan logam 4 4 set 175.000 700.000 jenis Preparat anatomi 4 set 150.000 600.000 tumbuhan, akar, batang, daun dikotyl dan monokotyl Preparat anatomi 4 set 250.000 1.000.000 hewan Preparat meisos 4 buah 25.000 100.000 Preparat mitosis 4 buah 25.000 100.000 Rak tabung Bahan kayu 10 4 buah 22.500 90.000 reaksi lubang Segitiga porselen Panjang 65 mm 4 buah 39.000 156.000 Sikat tabung Dia 1 cm 2 buah 12.500 25.000

Sumber: Proposal Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

41

No

Lanjutan Tabel 4.3 Rencana Angaran Belanja Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA 3 Muhammadiyah Randublatung Blora Jenis Alat Spesifikasi Vol Harga@ Jumlah Harga

74 Silinder sama

massa Massa 100gr

75 Statif

Dia baja 10mm, dasar statif ABS

76 Statif dan klem 77 Tabel periodik unsur 78 Tabung reaksi Vol 20ml 79 Tabung reaksi

Tinggi 100mm, dia 12mm, pak isi 100

Jumlah

4 set

225.000

900.000

2buah

335.000

670.000

4 buah 1 buah

280.000 83.500

1.120.000 83.500

100 buah 1 kotak

6.500

650.000

600.000

600.000

50.000.000

Sumber: Proposal Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

Rencana anggaran yang telah selesai dibuat kemudian disusun menjadi sebuah proposal untuk diajukan sebagai proposal bantuan dana hibah yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora. Proposal bantuan dana hibah diajukan pada tanggal 25 Februari 2012. Pengajuan proposal hingga pencairan dana membutuhkan waktu 8 bulan. Total dana hibah yang diterima sesuai dengan total dana yang diajukan oleh SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora yaitu sebesar Rp 50.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8A Pasal 22 Ayat 1 (a) Tahun 2012 untuk hibah yang besaran sampai dengan Rp 50.000.000,00 dilakukan dalam 1 tahap. Begitupun dengan SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora saat menerima

42

dana hibah hanya dilakukan dalam 1 tahap.

Dana hibah tersebut masuk ke

rekening SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora pada tanggal 4 Oktober 2013 dan pengambilan dana untuk membeli peralatan laboratorium IPA pada tanggal 8 Oktober 2013. Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan laboratorium IPA sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja. Pembelian peralatan dilakukan dengan cara pemesanan dan pemesanan tersebut dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2012. SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora memesan di 2 tempat yaitu Toko Ramayana Surakarta dan CV. Mitra Sejati Mojokerto, berikut daftar rincian pembelian peralatan laboratorium IPA pada CV. Toko Ramayana Surakarta dan CV. Mitra Sejati Mojokerto:

43

Tabel 4. 4 Daftar Rincian Pembelian Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora Pada Toko Ramayana Surakarta No Jenis Alat Spesifikasi Vol Harga @ Jumlah Harga 1 Basicmater Shunt Skala 0-5 A 2buah 485.000 970.000 Dan 0-100ma < Multiplier Skala 019 V Dan 0-50 V 2 Batang Pengaduk 20 Cm 10buah 12.500 125.000 5 mm 3 Beban Bercelah Massa 5-20gr, 4 210.000 840.000 Terdapat Pengait 4 Beban Berkait Beban 50gr 2 Buah, 4 295.000 1.180.000 200gr 1 Buah 5 Botol Semprot 500 Ml 4 Buah 21.000 84.000 6 Corong Diameter 5cm 4 Buah 48.000 192.000 7 Dinamometer Ketelitian 0.1 N/Cm 4 Set 58.000 232.000 8 Gambar Contoh 1 Buah 95.000 95.000 Tumbuhan Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

44

Lanjutan Tabel 4. 4 Daftar Rincian Pembelian Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora Pada Toko Ramayana Surakarta No

Jenis Alat

9

Gambar Contoh Hewan dari Berbagai Filum Gambar DNA Gambar Kromosom Gambar Pewarisan Mendel Gambar RNA Gambar Sistem Pencernaan Burung, Reptil, Ampibi, Ikan dan Cacing Tanah

1 Buah

95.000

Jumlah Harga 95.000

1 Buah 1 Buah

95.000 95.000

95.000 95.000

1 Buah

95.000

95.000

1 Buah 1 Buah

95.000 95.000

95.000 95.000

Gambar Sistem Pengeluaran Burung, Reptil, Ampibi, Ikan dan Cacing Tanah Gambar Sistem Peredaran Darah Burung, Reptil, Ampibi, Ikan dan Cacing Tanah Gambar Sistem Pernapasan Burung, Reptil, Ampibi, Ikan dan Cacing Tanah Gambar Sistem Pengeluaran Manusia Gambar Sistem Reproduksi Manusia

1 Buah

95.000

95.000

1 Buah

95.000

95.000

1 Buah

95.000

95.000

1 Buah

95.000

95.000

1 Buah

95.000

95.000

10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

Spesifikasi

Vol

Harga@

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

45

Lanjutan Tabel 4. 4 Daftar Rincian Pembelian Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora Pada Toko Ramayana Surakarta No Jenis Alat Spesifikasi Vol Harga@ Jumlah Harga 20 Gambar Sistem 1 Buah 95.000 95.000 Syaraf Manusia 21 Garputala Bahan Baja Isi 4 2 Buah 210.000 420.000 Variasi Frekuensi 22 Kaca Arloji Diameter 10cm 4 Buah 30.000 120.000 23 Klem Universal Bahan Aluminium 4 Buah 58.000 232.000 Dan Baja Tahan Karat 24 Kubus Massa Massa 100gr, 4 4 Buah 225.000 900.000 Sama Jenis 25 Labu Takar 1000 Ml 4 Buah 225.000 900.000 26 Microskope Stereo Pembesaran 20x 2 Buah 2.450.000 4.900.000 Binokuler 27 Multimeter 10 Kilo Ohm/Volt 4 Buah 225.000 900.000 ACD/DC 28 Neraca Ketelitian 10 Mg 1 Buah 2.800.000 2.800.000 29 Neraca 4 Lengan Ketelitian 10 Mg 1 Set 2.750.000 2.750.000 30 Osiloscope Frekuensi 10 Mhz 1 Set 8.950.000 8.950.000 31 Pegas Bahan Baja Pegas, 3 Set 165.000 495.000 3 Jenis Bahan 32 Pelat Tetes 12 Lekukan 2buah 65.000 130.000 Porselen 100x80m 33 Pelat Tetes 12 Lekukan 2 Buah 75.000 150.000 Porselen 120x80m 34 Penjepit Tabung Panjang 15cm 6 Buah 8.500 51.000 Reaksi 35 Perangkat 2 Set 225.000 450.000 Pemeliharaan Microskop 36 Ph Meter Model Digital 1 Set 985.000 985.000 37 Pipet U Kapasitas 20 Ml, 6 Buah 32.500 195.000 Bahan Kaca Borosilikat 38 Pipet Volume 5 Ml 6 Buah 45.000 270.000 39 Pipet Volume 10 Ml 6 Buah 60.000 360.000 40 Pipet Y 10mm, Bahan 6 Buah 36.500 219.000 Borosilikat Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

46

Lanjutan Tabel 4. 4 Daftar Rincian Pembelian Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora Pada Toko Ramayana Surakarta No

Jenis Alat

41

Plat

42 43 44

Preparat Meisos Preparat Mitosis Segitiga Porselen

45

Silinder Sama Jumlah

Spesifikasi Bahan Jenis

Logam

Panjang 65 Mm

Massa Massa 100gr

4

Vol

Harga@

6 Set

175.000

Jumlah Harga 1.050.000

4 Buah 4 Buah 4 Buah

83.000 83.000 42.500

332.000 332.000 170.000

4 Set

225.000

900.000 33.819.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

Tabel 4.5 Daftar Rincian Pembelian Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora Pada CV. Mitra Sejati Mojokerto No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jenis Alat Distinasi Set Electrolit Tester Buret 50 Ml Pyrex Buret Klem Engkel Corong Pemisah100 Ml Baeker Glass 50 Ml Baeker Glass 250 Ml Baeker Glass 500 Ml Baeker Glass 1000 Ml Maat Glass 10 Ml Maat Glass 50 Ml Maat Glass 100 Ml Maat Glass 500 Ml Maat Glass 1000 Ml Erlenmeyer 250 Ml Labu Takar 50 Ml

Vol

Harga@

1 Set 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah

742.500 71.500 522.500 66.000 376.750 34.650 45.650 57.750 104.500 38.500 50.600 60.500 143.000 247.500 60.500 77.000

Jumlah Harga 742.500 286.000 2.090.000 264.000 1.057.000 207.900 273.900 346.500 418.000 154.000 202.400 242.000 572.000 990.000 242.000 308.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

47

Lanjutan Tabel 4.5 Daftar Rincian Pembelian Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora Pada CV. Mitra Sejati Mojokerto No

Jenis Alat

Vol

Harga@

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Mortar + Alu Dia 10 Cm Moolymood Pembakar Spirtus Cawan Penguap 125 Ml Pipet Ukur 10 Ml Preparate Botany Set 30’s Preparate Zoology Set 40’s Rak Tabung Reaksi Sikat Tabung Reaksi Statif Panjang Statif + Universal Klem Tabel Periodik Unsur Besar Tabel Reaksi 16 X 150 Mm Pyrex Tabung Reaksi 13x 100 Ml Pyrex Bejana Berhubungan Tabung Y Jangka Sorong Mikrometer Sekrup Tabung U Tabung U + Kran Amper Meter Hygromerter Dry And Wet Termometer Ruang Jumlah

6 Buah 1 Set 3 Buah 6 Buah 4 Buah 1 Set 1 Set 4 Buah 2 Buah 2 Buah 4 Set 1 Buah 100 Buah 100 Buah 2 Buah 2 Buah 3 Buah 3 Buah 2 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 4 Buah

41.250 423.500 33.000 24.750 48.950 407.000 539.000 22.000 5.500 203.500 247.500 148.500 8.250 7.150 82.500 38.500 148.500 165.000 49.500 94.050 121.000 99.000 12.100

Jumlah Harga 247.500 423.500 99.000 148.500 195.500 407.000 539.000 88.000 11.000 407.000 990.000 148.500 825.000 715.000 165.000 77.000 445.500 495.000 99.000 188.100 121.000 99.000 48.400 16.181.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

Pembelian peralatan laboratorium IPA dari dana hibah sangat membantu dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora. Dalam rangka pengawasan terhadap dana

hibah yang

diberikan, Pemerintah Kabupaten Blora, mewajibkan kepada penerima dana hibah untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar dana tidak disalah gunakan. Guna memenuhi peraturan SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora membuat 48

laporan pertanggungjawaban untuk melaporkan setiap dana yang dibelanjakannya. Laporan tersebut berisi tentang laporan pelaksanaan kegiatan, laporan hasil kegiatan, rincian penggunaan dana, lampiran bukti transaksi berupa nota/ kuitansi serta dokumentasi objek. Setelah laporan pertanggungjawaban terselesaikan maka sarana dan prasarana pembelajaran dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora.

5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang ada dilapangan dengan segala keterbatasan dalam memperoleh data dan bukti maka penyimpulan akhir mengenai kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kabupaten Blora adalah: Dalam kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksudkan terdiri atas komponen reviu atas kinerja instansi pemerintah, pembinaan sumberdaya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap 49

sumberdaya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transakasi dan kejadian penting. DPPKAD Kabupaten Blora dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengendalian pengelolaan keuangan secara umum. Pelaksanaan kegiatan pengendalian pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan

sosial

Pemerintah

Kabupaten

Blora

dapat

dikatakan

baik

pelaksanaannya, meskipun masih ada beberapa komponen dalam kegiatan pengendalian atas pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora yang belum dilaksanakan, seperti: a. Belum ada pelaksanaan penilaian resiko secara periodik dan komprehensif (komponen atas pengendalian dan pengelolaan sistem informasi). b. Tidak menegakkan disiplin atas penyimpangan terhadap prosedur (komponen atas pengendalian dan pengelolaan sistem informasi). c. Belum ada pengendalian atas pengembangan dan perubahan atas perangkat lunak aplikasi (komponen atas pengendalian dan pengelolaan sistem informasi). d. Tidak ada pemisahan tugas dalam sistem (komponen atas pengendalian dan pengelolaan sistem informasi). e. Tidak ada kontinuitas pelayanan (komponen atas pengendalian dan pengelolaan sistem informasi). f. Belum ada rencana pemulihan setelah bencana (pengendalian fisik atas aset)

50

g. Penyimpanan dokumentasi yang kurang baik (Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting). 5.2. SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan peneliti sebagai rekomendasi yaitu: Komponen-komponen yang belum dilaksanakan dalam kegiatan pengendalian belanja hibah dan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat diusahakan untuk dilaksanankan. Komponen-komponen tersebut antara lain: a.

Dilakukan penilaian resiko secara periodik khususnya pada pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan. Membuat kebijakan untuk organisasi yang mengelola program pengamanan

b.

Pengendalian fisik terkait dengan penyimpanan dokumen belanja hibah dan belanja bantuan sosial di DPPKAD Kabupaten Blora sudah baik namun perlu dilakukan penambahan tempat penyimpanan dokumen yang lebih banyak agar dokumen-dokumen yang sebelumnya hanya dimasukkan didalam kardus dapat disimpan di tempat penyimpanan dokumen dan dikelola dengan baik. Pengendalian logik pada DPPKAD Kabupaten Blora sudah baik, namun perlu menambahkan prosedur pengamanan backup data untuk meminimalisir resiko/kejadian yang tidak terduga. Memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berupa surat peringatan.

c.

Pengembangan dan perubahan atas perangakat lunak aplikasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan DPPKAD selaku pengguna diharapkan beradaptasi 51

dengan cepat dan dapat menggunakan perubahan maupun pengembangan perangkat lunak aplikasi dengan segera. DPPKAD diharuskan memberikan seminar dan pelatihan kepada pegawai yang menggunakan sistem tersebut. d.

Membuat kebijakan wewenang tentang pemisahan tugas terhadap sistem.

e.

Membuat kebijakan terhadap kontinuitas pelayanan untuk meminimalisir kejadian tak terduga.

f.

Membuat kebijakan atau rencana pemulihan setelah bencana.

g.

Dokumen yang berkaitan dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial disimpan dengan rapi di data base maupun di lemari atau ruangan khusus sesuai dengan tanggal transaksi, dan dikelola dengan baik.

5.3. Keterbatasan Penelitian Dalam

penelitian

ini,

peneliti

menghadapi

beberapa

keterbatasan.

Keterbatasan tersebut antara lain: 1. SP2D dan dokumen lain terkait hibah dan bantuan sosial yang tidak dapat dilampirkan, karena merupakan rahasia Negara. 2. Bukti diadakan pelatihan atau diklat dan materinya. 3. Narasumber yang bersangkutan tidak memahami secara mendalam dan tidak berkonsentrasi penuh saat proses wawancara, karena dilakukan bersamaan dengan kegiatan lainnya. 4. Narasumber sedang dalam proses diklat, sehingga informasi yang diberikan tidak lengkap. 5.4. Saran Untuk Penelitian Mendatang

52

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya yaitu: 1. Memperluas penelitian, tidak hanya meneliti pada belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang saja tetapi juga meneliti belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa barang. 2. Penelitian ini hanya meneliti komponen kegiatan pengendalian saja, untuk penelitian selanjutnya diharapkan meneliti seluruh komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 3. Penelitian juga dilakukan di SKPD untuk melihat pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di SKPD.

53

DAFTAR PUSTAKA Bodnar, George H., Hoopwood, William S. 2004. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 9. Yogyakarta: ANDI

Diana, Anastasia., Lilis Setiawati. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta. ADNI Darmastuti,

Dewi & Dyah Setyaningrum.____. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009. ______: Universitas Indonesia Hartadi, Bambang. 1986. Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen Dan Audit. Yogyakarta: BPFE

http://jateng.tribunnews.com/2013/06/26/dana-hibah-sam-poo-kong-diduga-adamanipulasi (diakses tanggal 1 juli 2013)

http://jateng.tribunnews.com/2013/04/06/mahfud-ali-prihatin-mahasiswa-untagsemarang-jadi-tersangka-korupsi-bansos (diakses tanggal 1 juli 2013)

http://jateng.tribunnews.com/2013/02/08/wakil-ketua-dprd-jateng-divonis-tigatahun-penjara (diakses tanggal 1 juli 2013)

http://www.jpnn.com/read/2013/05/15/172013/Aparat-Didesak-UsutPenyimpangan-Bansos-APBD-Jateng- (diakses tanggal 1 juli 2013)

http://www.lensaindonesia.com/2012/09/13/sekretaris-persikaba-bantah-transferrp-560-juta-ke-pejabat-daerah.html (diakses tanggal 4 maret 2014)

http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/5-situs-di-blora-jadi-ajang-bansosfiktif (diakses tanggal 4 maret 2014)

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora

54

Pane, Rusdi Hamid et al. 2011. Kinerja Belanja Hibah Untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru. ________: Fakutas Ekonomi Universitas Riau

Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Kabupaten Blora

Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bntuan Sosial Kabupaten Blora

Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Kabupaten Blora

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8B Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bntuan Sosial Kabupaten Blora

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Proposal Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah 3 Randublatung Blora 55

Romney, Marshall B., Stembart, Paul John. 2006. Accounting Information System (Edition 9.). Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga.

56

LAMPIRAN

44

Lampiran 1 Flowchart Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabuparen Blora Sistem Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemkab Blora Pemohon PROPOSAL

SKPD

TAPD

PROPOSAL

Rekomendasi SKPD

B

Proses Evaluasi

Pemberian Pertimbangan atas Rekomendasi

Berkas Permohonan Pencairan

Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pengkajian

Hasil Pertimbangan TAPD

Penyiapan SPP LS

Pencantuman dalam KUA dan PPAS

SPP LS

Proses Rekomendasi

KUA dan PPAS

Rekomendasi SKPD

Berkas Permohonan Pencairan

Pencantuman dalam RKAPPKD

A

SK Bupati

Pembuatan Permohonan Pencairan

Berkas Permohonan Pencairan

SPM LS

Proses Penerbitan SP2D

Proses Verifikasi Penetapan APBD Pernyataan Verifikasi

Pembuatan Berkas Permononan Pencairan

APBD

Penetapan SK Bupati

SK Bupati

C A B Pembuatan NPHD

NPHD NPHD

Proses Pencairan di BPD Jateng

Penandatangan NPHD Dana Hibah/ Bansos

Proses Penyiapan SPM LS

RKA-PPKD

Berkas Permohonan Pencairan

SP2D

PPKD

NPHD yg NPHDsdh yg d ttdni sdh d ttdni

Pemohon

SP2D

C

Lampiran 2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA KEPALA DINAS SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bidang Pendapatan

Bidang Anggaran

Sub Bagian

Sub Bagian

Sub Bagian

Program

Umum

Keuangan

Bidang Perbendaharaan dan

Bidang Akuntansi

Pengelolaan Belanja

dan Pelaporan Seksi Verifikasi

Seksi Perencanaan dan

Seksi Perencanaan

Seksi Pengelolaan Belanja

Penetapan Pendapatan

Anggaran

Tak Langsung dan

Daerah Seksi Penagihan dan

SeksiOtorisasi

Keberatan

Anggaran

Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain

Seksi Pengendalian

Seksi Akuntansi,

Seksi Pengelolaan Belanja

Pengelolaan Utang

Langsung

dan Piutang

Seksi Pengelolaan Belanja

Anggaran

Langsung

Seksi Pendataan dan Inventarisasi

Pembiayaan

SeksiPendapatan Dana

Bidang Aset Daerah

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

UPTD Wilayah

UPTD Wilayah

UPTD Wilayah

UPTD Wilayah

Blora

Ngawen

Randublatung

Cepu

Seksi Pengelolaan Aset Seksi Penilaian dan Pengawasan