RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK 3 WILAYAH NUSA TENGGARA, MALUKU, PAPUA Hari/ Tanggal : Sabtu/1 Mei 2010 Sesi 2 pada jam : 14.00‐17.30 WIB Pembahasan langsung masuk pada sesi persandingan, beberapa point penting hasil diskusi: 1. Usulan daerah terkait kegiatan‐kegiatan prioritas masih ada yang tidak masuk di dalam matrik persandingan baik di shortlist dan longlist, termasuk lokasi. Untuk itu akan dibahas lebih lanjut antara K/L dengan pemerintah daerah. Kegiatan‐kegiatan yang alokasi dananya berbeda dengan yang diusulkan, akan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan. 2. Beberapa K/L telah melaksanakan rapat penyusunan rencana kegiatan tahun 2011 bersama dengan pemerintah daerah melalui konsultasi regional, rapat teknis maupun rapat‐rapat sejenis sebelum dilaksanakannya Musrenbangnas 2010. Secara umum kegiatan yang diusulkan oleh K/L telah mengacu pada hasil rapat pembahasan yang dilakukan K/L bersama dengan pemerintah Daerah. 3. Pembangunan sarana dan prasarana perlu dilihat secara menyeluruh dari mulai konsep sampai dengan pemanfaatannya dalam jangka panjang dengan memperhatikan pola keterkaitan antar sektor dan keterkaitan wilayah, agar pembangunan sarana prasarana dapat bermanfaat secara optimal. 4. Hasil kesepakatan pembahasan persandingan, antara lain: a. Nusa Tenggara Barat Pada prinsipnya sepakat dengan usulan K/L, dengan catatan : • Hasil‐hasil Konreg PU di Manado dan Konsultasi Teknis Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan. • Terdapat permasalahan jalan rusak baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota. Diperlukan penambahan DAK untuk jalan, baik jalan provinsi maupun kabupaten dan DAK untuk irigasi yang sangat vital perannya dalam menjaga ketahanan pangan. • Perlu dukungan pelaksanaan program Desa Mandiri Energi.
• Perlu dukungan fasilitasi/bantek untuk percepatan penyelesaian revisi Perda RTRW Kab/Kota se‐NTB. • Dukungan untuk pengembangan infrastruktur pada kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi NTB dengan memperhatikan kerangka pembangunan berbasis karakteristik wilayah yaitu LECI (Lombok as Eco City Island) dan SUEZ (Sumbawa Eco Zone). • Hasil musrenbang Provinsi NTB mengenai pembangunan 3 bendungan yaitu Bendungan Pandanduri (Lombok Timur), Rababaka (Dompu) dan Bintangbano (Sumbawa Barat) diharapkan dapat ditindaklanjuti. • Perlu dukungan pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. • Pembangunan pelabuhan Labuhan Haji‐Lombok Timur diusulkan untuk diserahkan kepada pemerintah pusat. • Perlu dukungan perpanjangan landasan pacu Bandara Salahudin Bima, pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Bima dan pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran di Sumbawa Barat. b. Nusa Tenggara Timur Pada prinsipnya sepakat dengan usulan K/L, dengan catatan : • Hasil‐hasil Konreg PU di Manado dan Konsultasi Teknis Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan. • Harus ada konsistensi terkait masalah dukungan pembiayaan. • Perlu dukungan peningkatan dan pembangunan jaringin irigasi pada bendungan/waduk. • Perlu dukungan lanjutan pembangunan bendungan, embung untuk pengembangan wilayah lahan basah serta lahan kritis dan kering. • Peningkatan pelayanan air bersih dengan pembangunan bendungan Kolhua untuk penyediaan air baku • Perlu dilanjutkan pembangunan Rusunawa Kota Kupang dan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas perumahan rakyat • Perlu dukungan penyediaan drainase perkotaan pada kabupaten baru • Perlu dukungan terciptanya integrasi pembangunan perumahan. • Perlu adanya peningkatan status jalan Negara didaerah perbatasan yaitu ruas lintas utara Timor, lintas selatan Timor dan sabuk wilayah perbatasan. • Perlu dukungan pengembangan jalan lintas utara Flores sebagai jalan alternatif jalan Negara yang sudah ada. • Perlu dukungan pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik terutama pemanfaatan arus laut pada lokasi jembatan laying Palau‐Tanah Merah (Palmerah) sepanjang 700 meter di Kabupaten Flores Timur.
• Perlu dukungan pengembangan bandara udara dan peningkatan kualitas pelabuhan pada kabupaten se‐NTT. • Perlu dukungan penyediaan saran tambat kapal di pulau‐pulau terluar terutama di Pulau Batek. • Perlu komitmen kelanjutan pembangunan KTM Ponu, minapolitan dan agropolitan. • Perlu adanya keterbukaan informasi tentang pendanaan yang ada pada BUMN. c. Maluku Pada prinsipnya sepakat dengan usulan K/L, dengan catatan : • Hasil‐hasil Konreg PU di Manado dan Konsultasi Teknis Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan. • Perlu perhatian perpanjangan landas pacu bandara udara di Pulau Kisar. • Perlu dukungan percepatan pembangunan terminal di Kota Ambon (Passo). • Perlu dukungan Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi • Perlu dukungan pengembangan pembangunan air baku. • Melanjutkan pembangunan jalan trans Maluku, akses jalan wilayah perbatasan dan terpencil. • Penyediaan perumahan untuk pegawai berpenghasilan rendah. • Perlu diperhatikan pembangunan perumahan di wilayah pemekaran baru dan masyarakat terasing. • Perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan fungsi kelembagaan BUMN yang ada. • Perlu dukungan pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan pendukung industri perikanan sebagai sektor utama pendukung perekonomian provinsi Maluku. • Perlu perhatian untuk pembangunan Bandara Moa yang merupakan ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya. d. Maluku Utara Pada prinsipnya sepakat dengan usulan K/L, dengan catatan : • Hasil‐hasil Konreg PU di Manado dan Konsultasi Teknis Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan. • Perlu perhatian dan dukungan pembiayaan pembangunan jalan baru 30 % terbangun dari jumlah panjang jalan ada sekitar 5.000 km. • Perlu dukungan alternatif pembiayaan pembangunan jalan Kab/Kota • Perlu adanya dukungan penyediaan perumahan pegawai di ibukota provinsi (Sofifi).
• Perlu dukungan rencana pembangunan Bandara Loleo Weda Halteng. • Perlu adanya dukungan penyediaan sarana prasarana irigasi. • Perlu dukungan untuk pengembangan energi panas bumi sebagai pendukung kebutuhan energi listrik di Maluku Utara. • Perlu dukungan segera pengembangan jaringan telekomunikasi di ibukota provinsi. • Perlu adanya dukungan pembangunan penyediaan kapal feri. • Perlu perhatian khusus untuk keselamatan transportasi melalui pendanaan yang memadai. • Perlu perhatian pembangunan terminal baru di Sofifi. • Perlu dukungan dana pembangunan lanjutan Bandara Baibullah di Ternate terutama apron, taxiway dan terminal. • Perlu dukungan dana untuk pembangunan dermaga penyebrangan Bestiong 2‐Daru, Kayoa, Makiah, Saketa, Gebe. • Perlu dukungan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan di Maluku Utara. • Perlu dukungan pengembangan infrastruktur di Pulau Morotai sebagai Kawasan Strategis Nasional. • Perlu dijadikan prioritas untuk pengembangan pembangunan dermaga di Sepo‐Halteng dan Kayasa Sofifi, Wayava Goto‐Gita, Pigaraja. • Perlu dukungan pengembangan terminal baru. • Perlu dukungan pembangunan jembatan ruas Weda‐Mafa‐Matuting‐Saketa dan Saketa‐Dehepodo‐Payahe (ring road Halmahera). • Perlu dukungan pembangunan jalan ring road Morotai sebagai pengembangan Kawasan Strategis Nasional. • Perlu dukungan pembengunan jalan Weda‐Sagea‐Patani untuk menghubungkan Halmahera‐Sorong. • Perlu dukungan pembangunan jalan Jailolo‐Goal‐Ibu‐Kedi‐Galela (ring road Halmahera). • Perlu dukungan pembangunan jalan Buli‐Gotowase‐Sagea. • Perlu dukungan pembangunan prasarana pemerintahan di Kab. Morotai, Halmahera Selatan dan ibukota Provinsi Maluku Utara. • Perlu dukungan pembangunan irigasi 10.000 Ha dan percetakan sawah baru 10.000 Ha secara bertahap. • Perlu dukungan penyediaan air bersih/air minum Kota Sofifi dan Kota Labuha. • Perlu dukungan penyediaan sarana dan prasarana kelistrikan di ibukota Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota. • Pembangunan tambatan perahu.
• Perlu dukungan pembinaan dan pengawasan usaha mineral batubara dan panas bumi. • Untuk BPPT, perlu dialokasikan dana untuk studi kelayakan potensi panas bumi dengan kapasitas dibawah 10 MW di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate. e. Papua Barat Pada prinsipnya sepakat dengan usulan K/L, dengan catatan : • Hasil‐hasil Konreg PU di Manado dan Konsultasi Teknis Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan. • Perlu dukungan adanya tambahan atau peningkatan ruas jalan nasional, dan 2 ruas baru terutama di wilayah selatan, yaitu Fak‐Fak‐Kaimana, Kaimana‐ Manokwari, dan Susumuk‐Bintuni. Untuk ruas jalan wilayah utara Perlu juga dilanjutkan pembangunannya. • Perlu adanya peningkatan kualitas bandara perintis di Merdei dan Mondama. • Perlu dukungan untuk pembangunan dan pengembangan dermaga di Manokwari, Kaimana, Sorong dan wilayah Sorong Selatan. • Perlu adanya dukungan pembangunan peningkatan kualitas bandara udara Manokwari, Sorong dan Kaimana serta Bandara Kambuaya. • Perlu penyediaan perumahan untuk perbatasan. • Perlu dukungan untuk percepatan penyusunan RTRW wilayah Papua Barat. • Perlu dukungan pembangunan Dermaga Sorong Selatan. • Perlu dukungan pembangunan Pelabuhan Tambat Perahu (Rayat). f. Papua Pada prinsipnya sepakat dengan usulan K/L, dengan catatan : • Hasil‐hasil Konreg PU di Manado dan Konsultasi Teknis Kementerian Perhubungan digunakan sebagai acuan. • Perlu dukungan untuk prioritas sarana jalan ada tambahan 4 ruas jalan, menjadi 11 ruas jalan khusus untuk Yoguru‐Hebema yang melalui kawasan Taman Lorens mendapat rekomendasi Kementerian Kehutanan karena fokus pembangunan untuk rakyat. • Perlu penyediaan perumahan untuk perbatasan. • Perlu adanya tambahan angkutan udara perintis (dua unit Twin Otter) untuk kabupaten di pegunungan dan pedalaman Papua. • Pemerintah hanya dapat menyediakan sekitar 652.350 Ha untuk pengembangan MIFE ( Merauke Integrated Food Estate) • Perlu peraturan pemerintah No. 10/2010, tidak diberlakukan di Papua untuk penyusunan RTRW Papua, mengingat RTRW Papua sudah final dan
• • • • •
menunggu persetujuan DPRD. Pertemuan BKRPD dan BKPRN sudah dua kali dilaksanakan. Mohon dukungan rekomendasi Kemenhut untuk finalisasi RTRW Papua. Perlu untuk dapat ditampung pembangunan darmaga penyeberangan Manokwari‐Numfor‐Biak. Perlu dukungan pembangunan pelabuhan penyangga Depapre. Perlu dukungan pengembangan pembangunan Bandara Sinak. Bandara Frans Kasiepo di Biak dapat dibuka sebagai akses dari wilayah timur ke luar negeri. Perlu dukungan Kemendagri, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan untuk memproses Kabupaten Intan Jaya menjadi kabupaten penghasil tambang di Provinsi Papua selain Kabupaten Mimika.
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 3 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM JUTA RUPIAH UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
KESEPAKATAN TIDAK DIBAHAS SEPAKAT LEBIH
KETERANGAN
1.1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.1.1. Pengaturan dan Pengawasan Penataan Ruang V Jumlah Sosialisasi Bidang Penataan Ruang Jumlah Pengawasan Teknis Bidang Penataan Ruang
10 Kegiatan
1915,00,1.065,00,-
3 Kegiatan
850,00,-
1.1.2. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah
3200,00,-
3 Paket
1.750,00,-
1 Kegiatan
1.000,00,-
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Persetujuan Substansi Rtrw Provinsi dan Kabupaten
8 Kegiatan
450,00,-
Jumlah Rencana Tata Ruang yang Telah Disinkronkan Program Pembangunannya *) 6
8 Kegiatan
Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Jumlah Wilayah Sungai yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Ruang Lintas Wilayah
1.1.3. Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional
1.2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Sesuai ketersediaan dana
V
Sesuai ketersediaan dana
V
Sesuai ketersediaan dana
2.085,00,-
1.2.1. Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya
2.085,00,-
4.500,00,-
Jumlah Kawasan Sumber Air yang Di Konservasi
7 Lokasi
1.2.2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas Layanan Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi
17804 Hektar
Luas Layanan Jaringan Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara
42927 Hektar
14445,00,5.500,00,V 8.945,00,V
Sesuai ketersediaan dana Sesuai ketersediaan dana
DALAM JUTA RUPIAH UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
1.2.3. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
KESEPAKATAN TIDAK DIBAHAS SEPAKAT LEBIH
KETERANGAN
760,00,Kapasitas Air Baku yang Ditingkatkan
LOMBOK TENGAH; LOMBOK TIMUR; SUMBAWA; BIMA;
760,00,V
Sesuai ketersediaan dana
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 3 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI
SEPAKAT TIDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN
A. PRIORITAS 6 I. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat Prioritas pada keselamatan jalan
1.1. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana
dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
V 51.844,00,-
1.1.1. Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj 1.1.2. Jumlah Paket Prasarana Llaj Daerah/Kawasan Perbatasan 1.1.3. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan 1.1.4. Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang Terlayani 1.1.5. Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan
10 paket
19.109,00,-
1 paket
3.500,00,-
3 paket
24.039,00,-
31 lintasan
5.126,00,-
1 paket
70,00,-
16.683,14,-
V
1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp
478.206,00,1.2.1. Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan 1.2.2. Jumlah Paket Break Water Dermaga Penyeberangan 1.2.3. Jumlah Unit Sarana Keperintisan yang Mengalami Peningkatan 1.2.4. Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Sdp
21 paket
232.273,00,-
4 paket
90.423,00,-
4 Unit
152.000,00,-
5 paket
3.510,00,-
55.823,00,-
PROVINSI MALUKU
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 3 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI MALUKU DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI SEPAKAT TIDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN
A. PRIORITAS 6 I. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1. Program Pengembangan Perumahan Dan
Permukiman 1.1. Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas 750,00,-
Perumahan Swadaya 1.1.1. Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 3.1.
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
4 kabupaten/Kota
750,00,-
1.100,00,-
Hilir Minyak dan Gas Bumi Jumlah Pelanggaran Regulasi Usaha Hilir (Sosialisasi dan Menyusun Peraturan, Pameran)
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
V
8
3.1.1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha
3.2.
1.000,00,-
V
1.100,00,11 Kab/Kota
8
3.2.1. Penyusunan Kebijakan dan Program Serta
84.000,00,-
Perluasan jaringan
V
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Jumlah Kapasitas Pembangkit (Mw)
SBB, SBT, Buru Selatan, MTB, Aru dan MBD
3.2.2. Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru
24700.00,-
Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrikdari Sumber Energi Mikro Hidro (Mw)
11 Kab/Kota
Jumlah Desa Mandiri Energi (Desa)
10 Kab/Kota
22.000,00,-
V 2.700,00,-
V
Dialokasikan melalui DAK
PROVINSI MALUKU UTARA
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 3 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI MALUKU UTARA DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI
SEPAKAT TIDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN
A. PRIORITAS 6 I. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat 1.1. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana
dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
V
10.500,00,1.1.1. Jumlah Fasilitas Keselamatan Llaj 1.1.2. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan
25000 Meter
7.500,00,-
10 Unit
3.000,00,-
7.703,64,-
Disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan dengan prioritas pada fasilitas keselamatan jalan
PROVINSI PAPUA
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 3 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI PAPUA DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI
SEPAKAT TIDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN
A. PRIORITAS 6 I. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1. Program Penyelenggaraan Jalan 1.1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional V 1.401.836,22,1.1.1. Jumlah Jalan yang Dipreservasi
43.991,11,-
1.1.2. Jumlah Jembatan yang Dipreservasi
23.058,00,-
1.1.3. Jumlah Jalan Lingkar/Bypass yang Dibangun 1.1.4. Jumlah Jembatan yang Dibangun
1.218.083,78,116.703,33,-
1.352.451,37,-
Prioritas pada jalan nasional : 11 ruas jalan di Pulau Papua
PROVINSI PAPUA BARAT
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 3 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI
SEPAKAT TIDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGA N
A. PRIORITAS 6 II. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1. Program Penyelenggaraan Jalan 1.1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional
688.100,00,1.1.1. Jumlah Jalan yang Dipreservasi
28 Paket
391.100,00,-
1.1.2. Jumlah Jembatan yang Dipreservasi
46 Paket
95.000,00,-
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Ditjen Cipta Karya
Jumlah Jalan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Pelebaran) Jumlah Jalan Lingkar/Bypass yang Dibangun
6 Paket
16.000,00,-
12 Paket
78.000,00,-
Jumlah Jembatan yang Dibangun
12 Paket
78.000,00,-
Jumlah Jalan Strategis Di Lintas Selatan Jawa, Perbatasan, Terpencil dan Terluar yang Dibangun
4 Paket
30.000,00,-
Jumlah Tersediannya Prasarana dan Sarana Persamapahan dan Drainase Pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosia
1 paket
550,00,-
B PRIORITAS 8 II. KEMENTERIAN ESDM
V
Prioritas pada 11 ruas jalan di Pulau Papua
575,00,‐
Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Jumlah Perhitungan Subsidi Listrik Pt Pln Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan (Persero) (Buah) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
1 Paket
Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Tingkat Kepedulian Masyarakat Terhadap Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan (Indeks)
1 Paket
300,00,V
Pembahasan untuk seluruh Indonesia Oleh LPE
275,00,V
