PERJANJIAN PINJAMAN Perjanjian pinjaman ini (“Perjanjian”) dibuat pada hari [masukan hari penandatanganan] tanggal [masukkan tanggal penandantangan], oleh dan antara: 1. Koperasi Mapan Indonesia, suatu koperasi simpan pinjam yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Bulungan No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh perorangan yang disebutkan di halaman tanda tangan, bertindak dalam hal kedudukannya selaku Pengurus dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Koperasi Mapan Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “KMI” ); dan 2. Seorang penerima pinjaman dengan identitas dan detail yang disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini yang telah mengisi dan menyerahkan kepada KMI Formulir Aplikasi Pinjaman Mapan bersama dengan Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Pinjaman”). (KMI dan Penerima Pinjaman selanjutnya secara bersama disebut sebagai “Para Pihak”) KMI dan Penerima Pinjaman telah sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1 KETENTUAN MENDAPATKAN FASILITAS PINJAMAN 1. 2.
Maksud KMI: Memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. Penilaian dan Persetujuan: KMI akan melakukan penilaian terhadap permohonan pinjaman berdasarkan Formulir Aplikasi Pinjaman dan/atau berdasarkan sumber informasi lain yang didapatkan dari pihak ketiga. a. Jika disetujui: i. KMI akan mengirimkan rincian nilai pinjaman yang disetujui (“Pinjaman”) kepada Penerima Pinjaman melalui SMS, email, atau notifikasi melalui aplikasi Mapan. ii. Penerima Pinjaman kemudian wajib untuk memberikan konfirmasi kembali kepada KMI untuk menyetujui atas Pinjaman tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima rincian tersebut. iii. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya konfirmasi dari Penerima Pinjaman, KMI akan mencairkan pinjaman. Rincian Pinjaman dan cara pencairan ditentukan di Lampiran 1. b. Untuk pihak Penerima Pinjaman yang belum menjadi anggota KMI, Formulir Aplikasi Pinjaman Mapan juga mencakup permohonan untuk menjadi anggota KMI dan penilaian yang akan dilakukan mencakup pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota KMI. Untuk menghindari keraguan, jika KMI menyetujui permohonan Pinjaman, maka pihak Penerima Pinjaman tersebut juga disetujui untuk dan diangkat menjadi anggota KMI. c. Jika (i) KMI tidak menyetujui dan menolak permohonan Pinjaman, (ii) KMI tidak menerima konfirmasi atas diterimanya Pinjaman sebagaimana disebutkan pada ayat 2.a.ii di atas, atau (iii) Penerima Pinjaman menolak atas Pinjaman yang disetujui KMI, maka Perjanjian ini menjadi batal dan tidak ada kewajiban bagi KMI untuk memberikan Pinjaman.
Halaman 1
Pasal 2 JANGKA WAKTU, PEMBAYARAN KEMBALI, DAN PENGAKHIRAN/PEMBAYARAN LEBIH AWAL PINJAMAN 1.
Jadwal Pembayaran Penerima Pinjaman wajib membayar kembali seluruh jumlah Pinjaman kepada KMI sesuai dengan jadwal, jumlah, dan cara pembayaran yang tertera pada Lampiran I Perjanjian ini. 2. Kebijakan KMI: Ganti Jadwal Pembayaran a. Kondisi: KMI hanya akan mempertimbangkan permintaan perubahan atau perpanjangan jadwal pembayaran (dua-duanya selanjutnya disebut sebagai “Jadwal Pembayaran Baru”) jika Penerima Pinjaman, dengan iktikad baik, mengajukan permohonan tersebut kepada KMI dengan dasar sebagai berikut: i. Penerima Pinjaman sedang dalam keadaan darurat sehingga menghalangi kemampuannya untuk membayar Pinjaman; ii. Penerima Pinjaman sungguh-sungguh tidak memiliki uang atau aset yang dapat dijual untuk membayar Pinjaman; dan/atau iii. Penerima Pinjaman telah telat melakukan pembayaran Pinjaman selama sekurangkurangnya 60 (enam puluh) hari b. KMI dapat menyetujui atau menolak permohonan akan Jadwal Pembayaran Baru sesuai dengan diskresinya sendiri. c. Jika KMI menyetujui Jadwal Pembayaran Baru, seluruh biaya keterlambatan yang sudah dikenakan akan tetap termasuk ke dalam jumlah Pinjaman terhutang d. Proses pertimbangan permohonan Jadwal Pembayaran Baru oleh KMI adalah: i. Penerima Pinjaman mengajukan permohonan untuk Jadwal Pembayaran Baru melalui SMS, email, atau pemberitahuan melalui aplikasi Mapan ii. KMI akan mengirimkan konfirmasi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan akan Jadwal Pembayaran Baru paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada konfirmasi apapun dari KMI, maka berarti permohonan tersebut ditolak. Selama periode pertimbangan permohonan, seluruh biaya keterlambatan dan bunga masih berlaku. iii. Jadwal Pembayaran Baru hanya akan efektif mulai sejak tanggal penandatangan amandemen terhadap Lampiran I Perjanjian ini oleh Para Pihak. Apabila KMI tidak memberikan persetujuan, maka kegagalan Penerima Pinjaman untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan adalah suatu Peristiwa Cidera Janji. 3. Kebijakan KMI: Pembayaran/Pengakhiran Lebih Awal a. Penerima Pinjaman berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal dengan melakukan pembayaran lebih cepat dari jadwal pembayaran yang dinyatakan dalam Lampiran I Perjanjian ini, dengan proses sebagai berikut: i. Menyampaikan pemberitahuan kepada KMI melalui SMS, email, atau melalui aplikasi Mapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum Penerima Pinjaman bermaksud untuk melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal; dan ii. Membayar seluruh jumlah yang harus dibayar yang terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: - seluruh nilai angsuran Pinjaman yang telah jatuh tempo; - sisa nilai pokok pinjaman yang belum terbayarkan (nilai pokok pinjaman dikurangi dengan bagian hutang pokok dari setiap angsuran yang telah diterima oleh KMI); Halaman 2
-
bunga 1 (satu) kali angsuran Pinjaman berikutnya; dan biaya denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan dan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh KMI dalam kaitannya dengan Perjanjian ini yang belum dibayarkan oleh Penerima Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya atas penjaminan yang dibebankan terhadap Pinjaman 4. KMI berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal dengan meminta Penerima Pinjaman untuk melakukan pembayaran atas Jumlah Pembayaran Yang Dipercepat, dan Penerima Pinjaman wajib untuk melakukan pembayaran tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari dari waktu permintaan oleh KMI jika: a. Penerima Pinjaman menganjurkan atau mempengaruhi penerima pinjaman lainnya untuk menanggalkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pinjaman yang diberikan oleh KMI; b. Apabila terdapat suatu informasi yang tidak benar yang diberikanoleh Penerima Pinjaman baik dalam pengisian aplikasi pinjaman atau Perjanjian ini; dan c. Terjadinya Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (Peristiwa Cidera Janji) Perjanjian ini. Pasal 3 PERSYARATAN PENCAIRAN PINJAMAN DAN KEANGGOTAAN 1. 2.
3.
Penerima Pinjaman wajib membayar biaya-biaya dan simpanan untuk menjadi anggota KMI jika Pinjaman disetujui oleh KMI. Seluruh biaya-biaya akan dipotong dari Pinjaman dicairkan. Jika Penerima Pinjaman ingin berhenti menjadi anggota KMI, Penerima Pinjaman harus membayarkan seluruh jumlah terutang kepada KMI dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2.3 sebelum berhenti menjadi anggota KMI. Jika Penerima Pinjaman diberhentikan menjadi anggota KMI karena tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan, maka Penerima Pinjaman masih harus tetap membayar jumlah terutang kepada KMI sesuai dengan Lampiran I Perjanjian ini. Setelah pembayaran ini terpenuhi, KMI akan mengembalikan seluruh jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib kepada Penerima Pinjaman. PASAL 4 PERNYATAAN DAN JAMINAN OLEH PENERIMA PINJAMAN
Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin kepada KMI bahwa: 1. Tidak ada cidera janji yang telah atau sedang terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun dimana Penerima Pinjaman menjadi salah satu pihak, dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penandatanganan Perjanjian Pinjaman oleh Penerima Pinjaman. 2. Semua informasi dan dokumen yang disediakan oleh Penerima Pinjaman kepada KMI terkait dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam segala aspek. 3. Penerima Pinjaman akan melakukan pembayaran kembali dalam Perjanjian ini dengan tidak menggunakan sumber dana yang didapat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
Halaman 3
PASAL 5 PERISTIWA CIDERA JANJI 1.
Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan ”Peristiwa Cidera Janji” terhadap Perjanjian Pinjaman: a. Jika Penerima Pinjaman, karena sebab apapun juga telah lalai dalam membayar pada tanggal jatuh tempo: (i) seluruh angsuran, atau (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini; b. Jika Penerima Pinjaman lalai dalam mentaati atau melaksanakan suatu janji atau ketentuan di dalam Perjanjian ini; c. Jika Penerima Pinjaman menjadi terdakwa dalam perkara Pidana maupun Perdata, atau dinyatakan tidak mampu membayar, dimohonkan suatu proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dinyatakan pailit atau terlibat perkara hukum lainnya; d. Jika harta kekayaan Penerima Pinjaman, baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh Pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun; e. Jika Penerima Pinjaman telah sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau palsu kepada KMI; dan/atau f. Suatu Peristiwa Cidera Janji (atau pelanggaran perjanjian oleh Penerima Pinjaman) terjadi dalam kaitannya dengan (i) perjanjian atau kontrak manapun yang dibuat oleh dan antara Penerima Pinjaman dan KMI atau (ii) perjanjian atau kontrak manapun yang dibuat oleh dan antara Penerima Pinjaman dengan satu atau lebih pihak ketiga. 2. Dalam hal terjadinya Peristiwa Cidera Janji, KMI dapat: a. melaporkan Penerima Pinjaman kepada institusi pemerintahan manapun dalam hal ada pelanggaran dari Penerima Pinjaman akan hal apapun dari Perjanjian ini; dan/atau b. menyebarkan informasi-informasi terkait dengan Pinjaman kepada rekan-rekan kerjanya tanpa persetujuan dari Penerima Pinjaman. PASAL 6 UPAYA-UPAYA DALAM TERJADINYA PERISTIWA CIDERA JANJI 1.
2.
Jika terjadi salah satu atau semua hal Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, KMI memiliki hak untuk melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya di bawah ini: a Menyatakan bahwa seluruh jumlah yang masih terutang dari Penerima Pinjaman, termasuk pinjaman pokok, bunga, dan biaya-biaya lain, berdasarkan Perjanjian ini harus dibayarkan kepada KMI dalam waktu 7 hari sejak terjadinya Peristiwa Cidera Janji. b Memberitahu pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, keluarga dari Penerima Pinjaman, ketua RT dari Penerima Pinjaman, dan pihakpihak lainnya yang dianggap penting (sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang). c menggunakan uang yang telah dibayarkan oleh Penerima Pinjaman dalam Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Penerima Pinjaman untuk membayar kewajiban-kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, apabila Penerima Pinjaman telah melalaikan kewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau lebih. d menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan atas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. e Hak KMI sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5.2 Perjanjian ini. KMI dan Penerima Pinjaman dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal apapun terkait Perjanjian ini.
Halaman 4
Pasal 7 PEMBERITAHUAN Setiap pemberitahuan yang disyaratkan atau diijinkan untuk diberikan kepada Para Pihak dapat dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan secara sah dan sebagaimana mestinya jika telah dilakukan dengan: a. Surat, jika menggunakan surat atau melalui kurir; b. SMS, jika ke nomor telepon sebagaimana tercantum pada Lampiran I. Jika dikirim dengan pesan elektronik (SMS) maka dianggap diterima pada waktu diterimanya laporan bahwa pesan sudah diterima; c. Email, jika ke email sebagaimana tercantum pada Lampiran I; atau d. Akun aplikasi Mapan, jika ke nomor telepon sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pasal 8 PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM YANG BERLAKU 1. 2.
Penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan diantara Para Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasal 9 LAIN-LAIN
1. 2.
3.
4.
Perubahan apapun terhadap Perjanjian ini (termasuk Lampiran I) harus mendapat persetujuan dari Para Pihak, kecuali yang disebutkan Pasal 9.5. Penerima Pinjaman akan membayar semua biaya baik yang timbul saat ini atau yang akan terhutang di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa hukum, yang ditimbulkan oleh KMI sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara KMI dan Penerima Pinjaman terkait dengan Perjanjian ini. Semua pembayaran Pinjaman harus dibayar penuh tanpa perjumpaan hutang (kompensasi), atau pemotongan apapun, dan untuk maksud ini Penerima Pinjaman melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat KMI dan Penerima Pinjaman terhitung sejak tanggal pencairan Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dalam hal Penerima Pinjaman telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.
Halaman 5
5.
6.
Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk mengalihkan, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KMI. KMI dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Pinjaman. Bila Penerima Pinjaman meninggal dunia selama periode Pinjaman dan ahli waris dari sang Penerima Pinjaman tersebut dapat menunjukan sertifikat kematian atau bukti sah lainnya, sisa kewajiban Penerima Pinjaman tersebut kepada KMI akan dihapuskan.
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing rangkap akan dianggap sebagai yang asli dan semuanya akan dianggap sebagai satu perjanjian yang sama. KOPERASI MAPAN INDONESIA Perwakilan
____________________ Nama : Jabatan : Penerima Pinjaman
Diketahui dan Disetujui oleh:
_____________________ Nama :
_____________________ Nama : Sebagai [Istri/Suami] dari Penerima Pinjaman
`
Halaman 6
