1.
Karakteristik wilayah kepulauan & pulau-pulau kecil;
2.
Pemanfaatan potensi SDA belum maksimal (dibawah 40 %);
3.
Kurangnya dukungan sarana & prasarana pendukung investasi;
4.
Produktifitas masih rendah akibat kualitas SDM & penguasaan iptek ;
5.
Kurangnya dukungan kebijakan & insentif untuk pengembangan investasi;
6.
Rendahnya kapasitas kelembagaan Pemerintah & Pemerintah Daerah;
7.
Lemahnya kerjasama & sinergitas pembangunan antar daerah dalam KTI.
1.
Keragaman SDA (laut & darat, flora & fauna);
2.
Keragaman budaya & objek pariwisata nasional & internasional (a.l : Lombok, Komodo, Toraja, Bunaken, Banda);
3.
Terletak pada Alur Pelayaran Internasional (API II & III);
4.
Adanya sembilan KAPET (: Biak, Sasamba, Pare-Pare, Seram, Palapas, Mbay, Bima, Manado-Bitung, Bank Sejahtrera);
• Pertanian • Industri Pengolahan • Pertambangan
• • • •
Industri Pengolahan Perdagangan Pertanian Pariwisata
• Pertambangan • Industri Pengolahan • Pertanian
• • • • •
Pertanian Kanlut Indag Jasa Pariwisata
• • • • •
• • • • • •
Pertambangan Pertanian Kanlut Indag Pariwisata
Kanlut Peternakan Pertanian Pariwisata Pertambangan Agroindustri
• Kanlut • Pertanian • Indag • Pariwisata •Jasa
POSISI STRATEGIS Banda Aceh
BANDAR SRI BEGAWAN
KUALA LUMPUR
Medan SINGAPORE Bontang
Entikong Pekanbaru
Batam
Gorontalo
Manado Ternate
Pontianak Samarinda
Jambi Padang
Pangkal Pinang
Sorong Biak
Palu
Palangkaraya Balikpapan
Palembang
Pangkalan Bun Banjarmasin
Bengkulu
Jayapura
Mamuju Kendari
Lampung JAKARTA
Ambon
Makasar Semarang
Serang
Surabaya
Bandung Yogyakarta
LEGENDA :
Alur Pelayaran Internasional Pusat Kegiatan Nasional Jalur Trans Nasional Segi Tiga Emas DTOW Internasional
Malang Denpasar
DILLI Mataram Kupang
Merauke
PERLUNYA SINERGITAS PEMBANGUNAN DAERAH & NASIONAL, SEKTOR & REGIONAL DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN KAWASAN
SEKTOR PROGRAM SEKTORAL
IAL S SPA
NO NS PA SIA
L
1. Memilih sektor strategis & komoditas unggulan; 2. Menetapkan kriteria PIN
(Percepatan, Inovasi & Nilai Tambah);
3. Membangun kerjasama strategis; 4. Penerapan Good Governance & pemberantasan korupsi.
IMTAQ PENDIDIKAN RPJP NTB 2005-2025
• HAN PANGAN • HAN ENERGI • PERUB IKLIM
KESEHATAN
AGRIBISNIS
RPJMD RPJMD NTB NTB 2009-2013 2009-2013
PARIWISATA
• IPM (32/33)
INFRASTRUKTUR
RPJMN
ISU STRATEGIS
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP
VISI
SEKTOR UNGGULAN
ABSANO, ADONO
AKINO PIJAR, WUB
PIN
ALAM, BUDAYA, MICE
IPM IPM &&
DAYASAING DAYASAING
PERHUBUBUNGAN DARAT, LAUT & UDARA, AIR BERSIH, LISTRIK, PENGAIRAN & TELEKOMUNIKASI
NTB HIJAU
PROGRAM UNGGULAN
KRITERIA
SASARAN STRATEGIS
2012-2013 2010-2011
2009 ORIENTASI & KONSOLIDASI • MENGUATNYA NILAI-NILAI IMTAQ • MENGUATNYA KOORDINASI ANTAR LINGKUP PEMERINTAHAN • TERTATANYA KELEMBAGAAN & SDM • TERBENTUKNYA REGULASI SPASIAL & NON SPASIAL • BERKEMBANGNYA POTENSI EKONOMI LOKAL & KERJASAMA REGIONAL
PERWUJUDAN NTB BERSAING •
MEMBUDAYANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT RELIGIUS
PERCEPATAN PENCAPAIAN KESRA
•
MENINGKATNYA IPM (PERINGKAT PAPAN TENGAH NASIONAL)
•
TERSEDIANYA JAMINAN PELAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN BAGI MASKIN
•
TERWUJUDNYA DAYASAING MASYARAKAT & DAERAH
•
AKTUALISASI PERAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
•
•
TERSEDIANYA KESEMPATAN KERJA
TERLEMBAGANYA KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA & MASYARAKAT
•
MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT
•
BERKEMBANGNYA USAHA EKONOMI PRODUKTIF/KREATIF
•
BERKEMBANGNYA INVESTASI
•
TERBUKANYA AKSESIBILITAS WILAYAH & KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
BIDANG PENDIDIKAN & KESEHATAN 1. Percepatan peningkatan IPM melalui Gerakan 3 A (ABSANO, ADONO, AKINO) : a. Percepatan penuntasan Angka Buta Aksara (ABSANO); b. Percepatan penurunan Angka Drop Out anak sekolah (ADONO); c. Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKINO); 2. Penerapan pola cost sharing dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Kemitraan dengan BUMN dalam Bina Lingkungan Keluarga; 4. Proporsionalitas anggaran bidang kesehatan antara preventif/promotif dengan kuratif; 5. Revitalisasi Posyandu.
SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS & PARIWISATA 1. Penyangga stok pangan (beras) nasional Æ surplus 640.000 ton GKG; 2. Pengembangan komoditas PIJAR - pensuplai kebutuhan sapi bibit & daging sapi (NTB BSS); - pensuplai kebutuhan jagung nasional (305.000 ton); - pengembangan komoditas rumput laut. 3. Penghasil tembakau virginia (60% konsumsi nasional); 4. Pengembangan industri kreatif (menciptakan 100.000 WUB); 5. Visit Lombok Sumbawa 2012 ; - Membangun Poros Mataram – Kualalumpur; - Membangun Poros Mataram – Singapura; - Membangun Poros Mataram – Hongkong; - Pemantapan & pengembangan Poros Dalam Negeri.
BIDANG INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN HIDUP 1. Simpul Transportasi Regional, Nasional & Internasional : - Pembangunan BIL (operasional Juli 2010); - Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas (operasional Januari 2010); - Peningkatan kapasitas Bandara Sultan Salahuddin Bima. 2. Percepatan penyediaan energi listrik (100 MW); 3. Optimalisasi peran & fungsi KAPET; 4. Program NTB Hijau (penurunan emisi karbon / Global Warming).
1.
2.
3.
Pemberantasan Korupsi : a. Memfasilitasi kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP dalam percepatan pemberantasan korupsi; b. Meningkatkan peran pengawasan Inspektorat (penurunan 350 % kasus pada 2009); Kerjasama Antar Daerah : a. Kerjasama antar Provinsi Kepulauan : (menyepakati rumput laut sbg komoditi unggulan); b. Kerjasama “Bali Nusa Tenggara Tangi” : (pengembangan kesenian, kebudayaan & pariwisata dalam pemantapan Bina Teritorial); c. Kerjasama Pemprov NTB & NTT (Sunda Kecil : agribisnis, pariwisata & perdagangan) Kerjasama Antar Lembaga : a. dengan Kementerian Ristek & BPPT (dalam bidang dukungan iptek untuk pengembangan komoditi unggulan); b. dengan Univ Mataram (dalam pelaksanaan Gerakan 3 A); c. dengan BUMN (dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR sesuai priopritas daerah)
1. Optimalisasi peran Dewan KTI & KAPET ; 2. Tindakan nyata dalam reformasi birokrasi & pemberantasan korupsi; 3. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis; 4. Insentif investasi untuk pengembangan komoditi unggulan; 5. Pengembangan industri pengolahan & kreatif; 6. Optimalisasi peran Perguruan Tinggi (iptek); 7. Pengembangan kerjasama antar daerah; 8. Efektifitas & sinergitas program CSR dengan prioritas daerah;
